Epaper Tanjungpinangpos 28 November 2014

TANJUNGPINANG POS RP1.800

JUMA T 28 NOVEMBER 2014 / 5 SAFAR 1436 H JUMAT

KPK Soroti Korupsi Bauksit dan Gas

F-YUSFREYENDI / TANJUNGPINANG POS

CEGAH KORUPSI: Gubernur Kepri, HM Sani (tengah) dan Wagub, HM Soerya Respationo mendampingi Ketua KPK, Abraham Samad di acara semiloka koordinasi supervisi pencegahan korupsi yang diselenggarakan KPK di Aula Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Kepri, Kamis (27/11).

TANJUNGPINANG- Ketersediaan Sumberdaya Alam dan Energi di Kepri membuat daerah ini rawan terjadi korupsi. Selain itu, korupsi juga muncul karena sektor pendapatan yang tinggi. Hal itu dikatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad di acara Semiloka di Aula Kantor Gubernur Kepri, Kamis (27/11).

Seperti di Kepri yang banyak tersedia SDA berupa tambang bauksit sampai dengan gas.

Selama ini, pejabat pemegang kekuasaan memberikan izin kepada pihak tertentu dengan

 Lanjut ke...Hal. 2

Dewan Minta Audit Pengusaha Feri

Tarif Pinang-Batam Tak Layak Naik YUSFREYENDI, Tanjungpinang GUBERNUR Kepri H Muhammad Sani belum menandatangani surat keputusan penetapan tarif angkutan laut trayek kapal feri dari pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang ke Punggur, Batam dan 27 rute lainnya hingga, Kamis (27/11) siang. Gubernur belum menekan SK penetapan tarif angkutan laut itu karena masih mempertimbangkan nilai tarif TanjungpinangPunggur.

"Secara lisan, saya sudah dapat laporan mengenai kisaran tarif Tanjungpinang ke Punggur itu. Tapi, SK tarif itu belum saya teken," ujar Muhammad Sani usai kegiatan semiloka koordinasi supervisi pencegahan korupsi yang diselenggarakan KPK di Aula Kantor Gubernur, Kamis (27/11).

Sani mengatakan, tarif yang diminta

 Lanjut ke...Hal. 2

F-ABAS / TANJUNGPINANG POS

FERI: Feri dari Tanjungpinang saat baru tiba di Pelabuhan Punggur, Batam. Pihak pemilik kapal mengajukan kenaikan tarif dari Rp 55 ribu menjadi Rp 80 ribu per orang, namun belum direstui oleh Gubernur Kepri.

Tahun 1904 Telepon Berdering di Penyengat

TKB Pemko Akan Koordinasi ke Pemprov Kepri

oleh: Aswandi Syahri PERPINDAHAN kerajaan Lingga Riauyang perlahan-lahan berubah namanya menjadi Riau-Lingga seiring perpindahan itu- dari Daik di Pulau Lingga ke Pulau Penyengat pada akhir tahun 1899 atau awal tahun 1900, membawa sejumlah perkembangan baru di pulau bersejarah itu.

Melysa Nova

Pentingnya Percaya Diri Bisa membangkitkan rasa percaya diri merupakan awal yang baik untuk memulai mengukir hasil maksimal. Hal itu diakui Melysa Nova yang mengaku menjadi orang pemalu justru membuat bakal yang dimiliki tidak bisa berkembang.

LANJUT HAL 2

Lawana

KPK SOROTI BAUKSIT DAN GAS Kaki sejuk, jantong pon bedegup wai ...

Cik Brahim

Dengan perpindahan tersebut, Pulau Penyengat yang sebelumnya hanya menjadi tempat kedudukan Yang Dipertuan Muda Riau sejak zaman Yamtuan Muda Raja Jakfar ibni Raja Haji Fisabilillah (18081832), juga berubah statusnya menjadi tempat bersemayam Sultan dan sekaligus

TANJUNGPINANG- Ke pala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Tanjungpinang Hj Raja Khairani mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov Kepri terkait ada atau tidaknya Tes Kompetensi Bidang (TKB) Pemko Tanjungpinang. PemRaja Khairani ko Tanjungpinang memang tidak akan melakukan seleksi TKB karena terkendala waktu.

"Hasil konsultasi kemarin tetap tidak bisa

Dua Tamu Misterius Diburu Polisi

 Lanjut ke...Hal. 2

 Lanjut ke...Hal. 2

 Lanjut ke...Hal. 2

Pembunuhan Sadis di Ganet TANJUNGPINANG- Pelaku pembunuhan sadis di Jalan Ganet, Tanjungpinang tiga bulan lalu lalu belum terungkap juga.

Padahal, polisi sudah beberapa kali membawa paranormal ke rumah tempat terbunuhnya Raden Sumirah (80) dan Razial (48). Dan menjelang akhir tahun, poli-

WEBSITE: www.tanjungpinangpos.co.id

si kembali mencoba membuka misteri pelaku pembunuhan sadis yang disertai pembakaran dua korban itu.

Sejumlah saksi yang terkait dengan peristiwa pada Jumat (5/9) itu kembali

EMAIL: redaksi@tanjungpinangpos.co.id

Reza Morandy

FOLLOW US ON TWITTER @TgpinangPos

ADD US ON FACEBOOK Tanjungpinang Pos

TANJUNGPINANG POS T 28 NOVEMBER 2014 JUMAT JUMA

2

TNI AL Buka Pendaftaran Tamtama TANJUNGPINANG- Bagi pemuda di Kepri yang ingin berkarir di akademik di bidang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL), kini bisa mendaftarkan sebagai prajurit Tamtama PK tahun 2015. Lantamal IV yang berada Batu Hitam Tanjungpinang sudah membuka pendaftaran Tamtama PK tahun 2015.

"Pendaftaran dan penerimaan Tamtama sudah dibuka. Pen-

daftaran ini tidak dipungut biaya apapun," kata Laksamana Pertama TNI Sulistiyanto SE MSc Dan Lantamal IV melalui Ketua Pelaksana, Kolonel Laut (P) Drs Joni Agoesta MM kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (27/11).

Kolonel Laut (P) Drs Joni Agoesta MM mengatakan, untuk menjadi prajurit Tamtama PK tahun 2015 nanti, ada beberapa persyaratan yaitu calon pendaf-

tar wajib warga Negara Indonesia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandasan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.

Pada saat dilantik menjadi prajurit, minimal berusia 18 tahun serta tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara RI (Polres setempat), sehat, jas-

mani dan rohani, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ''Kedua, bukan prajurit TNI, anggota Polri maupun PNS, bertato dan tidak bertindik maupun bekasnya, tidak buta warna dan tidak berkacamata. Dan ketiga, pria berijazah serendah-rendahnya SMP atau sederajat dan belum pernah menikah dan sang-

gup tidak menikah selama mengikuti pendidikan pertama dan selama dua tahun setelah selesai pendidikan. Selain itu, tingginya minimal 163 sentimeter dengan berat badan seimbang, berusia setinggi-tingginya 22 tahun dan sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan pada saat pembukaan Dikma, 1 Maret 2015.

Menurutnya, pagi calon pelamar bisa mengakses melalui alamat website www.rekrutmen-

tni.ilmci.com. ''Nanti, calon pendaftar jangan lupa mengisi formulir yang tersedia di alamat website tersebut. Setelah itu, calon pendaftar melakukan daftar ulang secara fisik ke tempat pendaftaran dengan menunjukkan cetakan formulir pendaftaran dan dokumen asli berupa Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat,''

terangnya.

Kemudian, sambungnya, menyertakan ijazah mulai tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Ats (SLTA) sederajat yang disertai Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).

"Semua berkas tersebut, diantar ke Gedung Gita Bahari, Jalan Tugu Pahlawan Tanjungpinang," singkatnya. (dri)

Tarif Pinang .............................dari hal 1 KPK Soroti..................................................... dari hal 1 pengusaha kapal feri (INSA) senilai Rp 80 ribu dari SBP Tanjungpinang ke Punggur itu harus dipertimbangkan lebih matang. Agar tidak memberatkan masyarakat sebagai penumpang. Untuk menentukan tarif itu, gubernur akan memanggil Kepala Dinas Perhubungan dan pihak pengusaha.

"Saya akan bicarakan dengan Kadishub soal tarif Tanjungpinang-Punggur. Saya juga ingin bertemu dengan pengusaha kapal untuk bicarakan tarif itu," sebut Sani, yang enggan memberikan penjelasan saat diminta solusi penyediaan kapal subsidi pemerintah.

Di lain pihak, Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Ashadi Slayar meminta, agar tarif kenaikan angkutan laut itu yang wajar. Tarif yang ditawarkan INSA sebesar Rp 80 ribu itu tidak realistis. Saat BBM naik 44 persen, kenaikan tarif kapal hanya Rp 15 ribu, pada tahun lalu. Tahun ini, kenaikan BBM hanya 33 persen, tidak wajar jika kenaikan tarif mencapai Rp 30 ribu dari tarif lama.

"Kalau saya estimasikan, tarif kapal laut dari Tanjungpinang ke Punggur itu dari Rp 55 ribu dinaikkan hanya menjadi Rp 60 ribu saja. Toh selama ini pengusaha sudah untung. Dengan kenaikan BBM sekarang saja, pengusaha kapal sudah untung.

Kenapa harus dinaikkan lebih besar lagi," cetus Ashadi Slayar.

Selain itu, Ashadi menyebutkan dengan jumlah penumpang yang sampai 6 ribu perhari untuk arus kedatangan dan keberangkatan Pinang-Punggur, maka akan membuat pengusaha kapal untung serta tarif feri tidak layak dinaikan tarifnya. “Kalau penumpang sepi mungkin saja mereka rugi, tapi jumlah penumpang selalu ramai. Untuk menyiasati agar penumpang selalu ramai, bisa saja dengan mangurangi tempo pelayaran tidak harus 15 menit sekali. Artinya, kenaikan tarif itu bukan suatu keharusan karena masih ada cara-cara lain agar operator feri tidak merugi,’’ ucapnya.

Ashadi Slayar meminta agar pengusaha kapal dan Gubernur Kepri H Muhammad Sani memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat Tanjungpinang dan Kepri pada umumnya. Terutama, bagi penumpang antardaerah, dari Tanjungpinang ke Batam. Untuk menetapkan tarif itu, pemerintah harus mengaudit berapa pendapatan pengusaha dan berapa biaya perbaikan maintenance kapal.

Menurutnya, selama ini pengusaha itu untung puluhan miliar. Masyarakat menggunakan jasa kapal ke Batam atau ke Tanjungpinang karena tuntutan pekerjaan. Jika tarif naik, penumpang menjerit. Jika, tarif yang ditetapkan hanya mengikuti permintaan pengusaha kapal,

sebaiknya pemerintah sediakan kapal subsidi dengan menggunakan tarif murah.

"Karena tidak mungkin kapal Kepri 1, Kepri 2 dan Kepri 3 yang dimiliki Pemprov digunakan untuk pelayanan jasa angkutan masyarakat umum," demikian dikemukakan Ashadi Slayar.

Seorang masyarakat Tanjungpinang, Carnita mengungkapkan, Pemprov Kepri harus mencari solusi agar masyarakat Kepri tidak dibebani dengan pemberlakuan tarif kapal feri yang terlalu tinggi itu. Gubernur Kepri yang selama ini selalu mengumbar akan memperjuangkan perhubungan, harus berpihak kepada masyarakat. "Agar masyarakat tidak ketergantungan dengan kapal feri, sebaiknya pemerintah ke depan meminta agar pusat segera merealisasikan pembangunan jembatan Batam-Bintan secara nyata," sebut Carnita.

Karena, lanjut Carnita, subsidi BBM dicabut pemerintah pusat dengan alasan untuk pembangunan infrastruktur. Sudah saatnya jembatan Batam-Bintan itu direalisasikan sebagai kompensasi kenaikan BBM. "Jangan rencana pembangunan jembatan Babin hanya sebagai bahan kampanye.

Kalau jembatan Babin siap, masyarakat tidak lagi menggunakan feri. Saya selaku masyarakat curiga, kenaikan tarif feri selama ini ada indikasi permainan beberapa pihak," tambahnya. ***

TKB Pemko .............................dari hal 1 diselenggarakan di tahun 2015 mendatang. Dan tidak ada larangan atau anjuran dari Kemenpan RB terkait ada tidaknya TKB dalam tes CPNS," ujar Raja Kahirani, Kamis (27/11) Diakui Raja Kahirani, Pemprov Kepri merencanakan melakukan seleksi TKB. Meski demikian, alasan utama Pemko tak melaksanakan akan disampaikan dalam rapat kordinasi dengan Pemprov Kepri yang

akan dilakukan, Hari ini, Jumat (28/11). Pemko Tanjungpinang belum menerima balasan dari Kemenpan RB hanya saja tetap masih berpengang pada arahan kepala BKN Pusat Eko Sutrisno beberapa waktu lalu saat datang ke Tanjungpinang.

Sampai Rabu (26/11) lalu dari 2.832 peserta CPNS yang ikut seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan sistem CAT dilingkungan Pemko Tanjungpi-

nang peserta yang lulus passing grade 577 peserta. Dari peserta yang lulus ini nantinya akan diseleksi sesuai rangking untuk lulus masuk CPNS. Pelaksanaan seleksi TKD direnvanakan akan berahir 1 Desember mendatang. Pengumuman peserta yang lulus sesuai rengking masih menunggu keputusan Panselnas pusat yang rencananya diumumkan melalui web. (dlp)

Dua Tamu ................................dari hal 1 dipanggil polisi untuk diperiksa ulang. Informasinya, saat kejadian ada dua orang yang menginap di rumah korban yang merupakan juragan tanah di Jalan Ganet itu. Namun siapa, dua orang yang menginap itu, serta apakah orang yang menginap itu yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut, itu masih diselidiki polisi. Meski polisi menduga orang yang menginap itu yang membunuh Sumirah dan Razial. Namun sia-

pa orang tersebut polisi belum bisa mengungkapnya.

Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Reza Morandy Tarigan mengatakan, penyidikkan kasus pembunuhan itu masih berjalan. Pihaknya masih terus memeriksa saksi-saksi. Hingga pada pemberitaan sebelum-sebelumnya, polisi juga sudah gunakan teknologi untuk mencari pelaku pembunuhan misterius tersebut tetapi pelakunya tidak diket-

ahui juga. Polisi akan kembali memanggil saksi dari pihak keluarga untuk diperiksa lagi.

"Proses penyidikkan tetap berjalan," jelas Reza, kemarin.

Reza mengakui, ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan. Hanya saja, saat ditanya tentang informasi adanya dua orang yang menginap di rumah korban, Reza tidak mau berkomentar. ''Masih kita telusuri,'' ucapnya. (abh)

Pentingnya Percaya..................dari hal 1 ''Rasa percaya diri serta semangat untuk belajar itu sangat penting ditumbuhkan dalam diri kita. Saat kita bisa mengerjakan berbagai kegiatan dengan semangat dan menimbulkan rasa percaya diri, maka melakoni berbagai kegiatan akan terasa lebih rileks dan hasilnya akan lebih baik,'' ucap gadis kelahiran Batam, 12 November 1996 ini.

Diakui Nova, ia juga pernah merasakan rasa gugup yang berlebihan saat tampil di depan teman-temannya. ''Dulu aku ditunjuk untuk membaca Triorasetya Pelajar saat di

pangung, aku merasa gugup karena tidak ada persiapan sama sekali.

Namun, aku berusaha untuk rileks dan membaca teks yang sudah disediakan sekolah.

Akhirnya, semua berjalan lancar,'' kata siswi yang gemar menyanyi dan baca novel ini.

Menurutnya, tampil pertama itu merupakan pelajaran yang paling sulit dan sangat berharga. Pasalnya, banyak orang yang tidak bisa melakukan berbagai hal, karena tidak pernah mencoba untuk tampil pertama. ''Setelah kita coba, kita tentu akan bsia dan

TANJUNGPINANG POS Diterbitkan Oleh: PT Batam Intermedia Pers Terbit sejak tanggal 28 Oktober 2009 Alamat Redaksi: Komplek Pinlang Mas No.15 Lt 2-3 JL.DI Panjaitan-Batu IX Tanjungpinang, Telepon : (0771) 7447234 (hunting), Fax (0771) 7447085

Chairman Chief Executive Officer Presiden Komisaris Wakil Presiden Komisaris Komisaris Direktur

: : : : : :

Rida K Liamsi.

Makmur.

Socrates.

Asnida Syukur.

Hasan Aspahani.

Candra Ibrahim.

mengevaluasi yang mana yang mesti kita perbaiki untuk tampil yang kedua kali serta kesekian kalinya agar menjadi lebih baik,'' ucap siswi SMAK Yehonala Batam ini.

Sejak saat itu, ia jadi sering tampil di berbagai kegiatan di sekolahnya. ''Awalnya aku tak mau tampil karena kurang percaya diri, namun orangtuaku bilang kalau tak pernah mencoba aku tak akan pernah bisa.

Jadi keberanian serta rasa percaya ini muncul juga karena dukungan dari orangtua dan temanteman di lingkunganku,'' ucapnya. (jek)

F-KELANA / TANJUNGPINANG POS

DAMPING: Ketua KPK Abraham Samad didampingi Gubernur Kepri dan Ketua BPKP Kepri.

dihabiskan oleh pengusaha ”brengsek” yang tidak punya rasa patriotisme. Buktinya, di Indonesia ada sekitar 400 perusahaan tambang yang tidak membayar royalti, pajak dan mengeluarkan uang reklamasi serta paska tambang. Begitu juga pada saat pengadaan barang dan jasa dari dana APBD, terjadi praktik KKN. Belum lagi pada saat memberikan pelayanan publik seperti pengeluaran izin, cukup banyak terjadi korupsi.

"Makanya kami berikan semiloka untuk mengubah dan perbaiki sistem pemerintahan yang syarat korupsi itu.

Untuk kasus pertambangan, ada 400 perusahaan yang direkomendasi agar dicabut izinnya. Saya belum lihat berapa perusahaan yang berkasus di Kepri ini. Begitu juga dengan penggunaan APBD, cukup banyak laporan yang masuk ke KPK," tambah Abraham Samad saat menjawab Tanjungpinang Pos. Abraham Samad menambahkan menegaskan, kerawanan tindak pidana korupsi juga sangat besar berpotensi pada perencanaan APBD. Secara umum di Indonesia, perencanaan APBD itu tidak berjalan sebagai mana mestinya. Pada saat pelaksanaan APBD, proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan sering terjadi kasus korupsi. Begitu juga dengan pemberian izin maupun dalam proses pelayanan publik dari penguasa yang berwenang, sering terjadi tindakan korupsi.

"Ini harus menjadi perhatian pejabat pemerintah, cegah korupsi," ujar Abra-

ham Samad di depan Gubernur Kepri HM Sani dan pejabat pemerintah daerah.

Menurutnya, korupsi itu terjadi faktor individu karena moral sejumlah pejabat penyelenggara negara itu rendah. Untuk memperbaikinya, tidak bisa melakukan penangkapan saja. Tapi, harus diperbaiki sistem di lembaga kementerian maupun di lembaga pemerintahan itu sendiri mengarah ke pengintegrasian.

Selama ini, KPK belum sempat menangani kasus korupsi kepala dinas. Alasannya, KPK lebih fokus membidik korupsi yang dilakukan gubernur, Ketua DPRD provinsi, bupati/wali kota dan ketua DPRD kabupaten/kota serta pejabat di lainnya di pusat.

"Karena itu kita berbagi dengan kejaksaan dan kepolisian," tambahnya.

Penyidik KPK hanya 100 orang. "Kalau kami menangani korupsi kepala dinas, tak sempat. Kapan lagi ditangani kasus korupsi lain?'' katanya lebih lanjut.

Jika masyarakat ingin KPK menangani kasus korupsi kepala dinas, maka masyarakat harus mendesak pemerintah agar mengizinkan KPK membuka cabang di daerah.

"Kalau kami ada cabang di daerah, kasus seperti itu bisa kami tangani. Jadi tak semua kasus korupsi sempat kami tangani," tambahnya.

Jika ada pengaduan tentang kasus korupsi kepala dinas ke KPK, Abraham Samad menegaskan, KPK akan menyerahkan kasus tersebut ke polisi.

Apalagi, KPK itu sangat berhati-hati memajukan ka-

sus korupsi ke pengadilan.

Jika hanya dua bukti yang ada, KPK akan menundanya sampai dapat bukti tambahan lainnya.

Sebab, KPK ingin mempertahankan tradisi selama ini tidak satu pun tersangka yang ditetapkan KPK bebas di pengadilan.

Karena ini, satu kasus yang disidik KPK kadang bertahun-tahun rampung.

"100 persen tersangka yang kita lidik, belum satu orang pun bebas di pengadilan," tegasnya.

Abraham Samad di tengah kunjungannya sebagai narasumber Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan Kantor Gubernur, kemarin mengakui pihaknya kekurangan penyidik.

Diakuinya selama ini supervisi KPK memang masih terdapat beberapa kasus korupsi yang tidak ditinjaunya secara langsung atas alasan aparatur penyidik khusus KPK hanya terdapat 100 orang personel bagi seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.

"Kita tidak tebang pilih.

Inilah perlu saya jelaskan k masyarakat bahwa KPK itu semua laporan masuk. Tak mungkin kita tangani satu persatu dengan jumlah penyidik yang hanya 100 orang untuk seluruh Provinsi di Indonesia. Kita pakai skala prioritas," terang Abraham.

Sehingga guna lancarnya pemantauan KPK, saat masih di dalam berlangsungnya semiloka, Abraham juga menghimbau kepada Gubernur, Bupati dan Walikota agar

memperluas laporan kekayaannya. Ada juga dikataknnya beberapa institusi yang dianggap wajib terbuka melakukan pelaporan harta kekayaannya.

"Inilah yang kami mungkin harapkan agar pemerintah daerah melaporkan paling tidak sampai eselon 3-lah.

Kalau sudah sampai camat saya kira tak usah. Agar setidaknya menjamin akuntabilitas pemerintahan. Mungkin itu bisa sangat membantu KPK," imbau Abraham Selain itu Abraham juga mengimbau agar sebaiknya setiap Provinsi dan Kota mampu bekerja sama untuk membentuk unit pengendalian gratifikasi. Karena menurutnya, gratifikasi ini masih banyak yang belum memahami. Diskon tang tidak wajar saja dikataknnya bisa menjadi gratifikasi. Misalnya tentang pembelian tiket travel, karena anggota DPRD maka diberikan diskon. Contoh lainnya. Fasilitas anggota dewan yang berkunjung ke Jakarta hingga mendapatkan fasilitas karaoke bisa juga menurutnya menjadi gratifikasi.

Untuk itu hal ini perlu adanya unit pengendalian gratifikasi yang melakukan sosialisasi. Karena, gratifikasi bisa menjadi pertanggung jawaban pidana hanya dalam tempo 30 hari. Bila laporan gratifikasi telah terlewat 30 hari bisa kedaluwarsa.

"Gratifikasi perlu sosialisasi secara mendalam. Pemberian-pemberian tertentu bisa menjadi tanggung jawab kita," ujarnya Rencananya KPK akan datang kembali mensosialisasikan apa itu gratifikasi.

Sementara itu dijelaskannya dalam kunjungan kali itu KPK hanya sedang melakukan konsultasi penyebaran minerba yang berkaitan dengan sumber daya mineral. KPK mensinyalir badan-badan tertentu dan perusahan tertentu ada yang tidak membayar bayar NPWP, Penjaminan, dan dana reklamasi.

"Kedatangan ini bukan karena kasus tapi karena sedang memonitoring. Itu kita coba luruskan. Ada beberapa perusahaan yang kita panggil ke kantor. Seluruh Indonesia ada sekitar 400 izin pertambangan telah dicabut.

Laporan dari berbagai daerah pasti ada dan rata-rata ada yang menarik. Jadi tidak semua laporan yang masuk ranah KPK," terang Abraham. (fre/ika/mas)

Tahun 1904 .................................................... dari hal 1 Seiring dengan perubahan status tersebut, sejumlah infrastruktur dibangun. Jaringan jalan ditambah dan diperbaiki.

Dan, satu hal yang menarik, antara kompleks Istana Sultan di Kampung Baharu dan sejumlah bangunan kantor kerajaan serta beberapa rumah pembesar kerajaan dihubungkan pula dengan jaringan telepon melengkapi jaringan listrik yang dipasang oleh perusaan The Singapore Straits Settlement and Siam Company Limited untuk menerangi jalan dan Istana Sultan sejak tahun 1887.

Peristiwa dimulainya pemesangan jaringan komunikasi telepon di Pulau Penyngat itu terjadi pada tarikh 6 Zulhijah 1321 yang bersamaan dengan 6 Maret 1904. Sama seperti jaringan listriknya, sarana ko-

Pimpinan Umum/GM/Penjab : Usep RS. Wakil GM/Pimpinan Perusahaan : Arga Permadi.

Wakil Pimpinan Perusahaan : M Nur Hakim.

Pemimpin Redaksi : Arham.

Wakil Pemimpin Redaksi : Sigik Rahmat.

Dewan Redaksi : Usep RS (Ketua), Arham, Sigik Rahmat, Zakmi, Abdul Rasyid Daulay.

Ombudsman : Sutan J Siregar SH.

munkasi telepon ini juga dipasang oleh sebuah perusahaan dari Singapura.

Secara historis penggunaan sarana telepon di Pulau Penyengat terjadi setelah 25 tahun setelah alat komunikasi modern itu diperkenalkan untuk pertamakalinya di Singapura (1879), atau 28 tahun setelah Alexander Graham Bell dari Edinburg Scotland (dan kemudian menetap di Amerika) mematenkan telepon temuannya pada tahun 1876.

Maka sejak 6 Maret 1904 itu berderinglah telepon di Pulau Penyengat. Deringan pertamanya mendahului pemasangan jaringan telepon antara Pulau Sambu dan Singapura yang baru dimulai pada tahun 1906.

Dan, bahkan deringan telepon itu telah pula mendahului deringan telepon pertama di Tan-

jungpinang yang baru terdengar pada tahun 1939.

Menurut catatan anak Datuk Syahbandar Ismail, rangkaian jaringan komunikasi telepon (yang disebutnya talipun) pertama di Pulau Penyengat pada tahun 1904 itu antara lain menghubungkan Istana Keraton Sultan Abdulrahman Mu’azamsyah di Kampung Baharu dengan kantor pabean (kantor yang mengurus dan memungut bea keluar masuk barang) yang terletak di pelabuhan Pulau Penyengat dan Kantor Mahkamah Kerajaan di Kampung Tengah.

Selain itu, litar (kabel) jaringan telepon dari istana Keraton tersebut juga terhubung dengan kediaman sejumlah pembesar kerajaan. Seperti rumah Bentara Kiri Raja Hitam (Khalid Hitam), Rumah Said

Abdulkadir (Gedung Tengku Bilik) berhampiran Kampung Ladi, rumah Raja Haji Zailnal Bentara Kanan kerajaan, dan rumah Raja Muhammad Tahir yang menjabat sebagai Hakim sekaligus kepala Mahkamah Besar kerajaan Riau-Lingga di Pulau Penyengat.

Sejak saat itu, percakapan melalui telepon antara Sultan dan pembesar kerajaan Riau Lingga di Pulau Penyengat adalah pemandangan yang biasa.

Seperti dicatat oleh anak Syahbandar Ismail di Pulau Penyengat, Raja Hitam Bentara Kiri kerajaan Riau-Lingga biasa bercakap dengan Sultan Abdulrahman Mu’azamsyah yang sedang berada di Istana Keraton melalui talipun (telepon) yang berada di rumahnya. ***

DIVISI PRODUKSI Redaktur Pelaksana: Zakmi. Ass. Redaktur Pelaksana: Martunas Situmeang. Koordinator Liputan: Abdul Rasyid Daulay (Pjs). Redaktur: Slamet Nofasusanto. Asisten Redaktur: Martua P Butarbutar, Abas, Febrima Surya. Reporter: Taufik A Habu, Roni, Tengku Irwansyah, Yusfreyendi, Adly Hanani (Fotografer), Alrion, Andri Dwi Sasmito, Suhardi, Desi Liza Purba, Jendaras Karloan, Aldi Nugroho.

Departemen Pracetak/Layout/Perwajahan: Heru Irawan (Kadep), Rijon Sitohang (Kabag), Fauziahmadrisa, Syafrul Amri, Matthew Karjono, Jaringan/ IT/Online: Syafrinaldi

DIVISI USAHA Umum, Adm, & Keuangan: Ari Istanti (Manager), Dahlia (Pjs. Kabag). Iklan : M Nur Hakim (Manager). Pemasaran & EO: Mider Sinaga (Manager), Fanri Pardede (Ass. Manager). Biro-Biro: Martua P Butarbutar (Batam), Tengku Irwansyah (Lingga), Jendaras Karloan (Tanjung Uban), Alrion (Karimun), Roni (Anambas), Aldi Nugroho (Natuna).

Dicetak pada : PT Ripos Bintana Press. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Tarif Iklan Halaman Muka (FC) Rp. 30.000,-/mm kolom. Halaman Muka ( BW) Rp. 25.000,-/ mm kolom. Halaman Dalam,- (FC) Rp. 25.000,-/ mm kolom. Halaman Dalam ( BW) Rp. 15.000,-/ mm kolom. Iklan Umum/Display (BW) Rp. 15.000,-/mm kolom. Iklan Ucapan Selamat (FC) Rp. 7.000,-/mm kolom.

Iklan Ucapan Selamat (BW) Rp. 3.500,-/ mm kolom. Iklan Dukacita Rp 3.500,-/mm kolom. Sport Color Rp 7.000,-/mm kolom. Advertorial Rp. 5.000,-/ mm kolom.

TANJUNGPINANG POS JUMA T 28 NOVEMBER 2014 JUMAT

3

JPO Terkendala Kabel PLN-Telkom TANJUNGPINANG - Kontraktor pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) Batu 7 Tanjungpinang terkendala kabel PLN dan jaringan Telkom untuk pemancangan dua tiang.

Sementara kerangka utama dari bahan baja masih dalam proses pengangkutan dari Jakarta menuju Tanjungpinang.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Provinsi Kepri pembangunan JPO Batu 7 Tanjungpinang, Aziz menyampaikan, saat ini progres pembangunan JPO Batu 7 Tanjungpinang sudah mencapai 47 persen.

Pembayaran sudah memasuki termin pertama sebesar 40 persen. Sedangkan pembayaran

awal sebesar 20 persen dari total nilai proyek sekitar Rp 2,3 m.

Kontraktor sudah memancang 6 tiang utama JPO. Sedangkan 2 tiang belum dipasang karena terkendala kabel listrik PLN dan kabel jaringan Telkom.

"Kita sudah koordinasikan dengan PLN dan Telkom untuk pergeseran kabel itu. Karena JPO dibangun setinggi sekitar 15 meter. Makanya kabel harus digeser. Dalam pekan ini sudah digeser kabel itu dan dipasang 2 tiang utama JPO," sebut Aziz, kemarin.

Alven selaku kontraktor menyebutkan, baja untuk kerangka utama JPO itu sudah dibuat di pabrikasi Gunung Garuda Jakarta. Besi baja itu sudah diangkut ke pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta.

Dalam beberapa hari ini, baja itu diangkut ke Tanjungpinang.

Waktu pengangkutan dari Jakarta ke Tanjungpinang membutuhkan 3 atau 4 hari perjalanan. Saat tiba di Tanjungpinang, kerangka utama itu langsung dipasang dan tidak membutuhkan waktu lama.

"Kalau kerangka sudah dipasang, dalam beberapa hari saja pekerjaan sudah mencapai 80 persen. Kami optimis sebelum tanggal 26 Desember masa terakhir kontrak, pekerjaan siap 100 persen. Untuk kabel listrik dan Telkom, sudah dikoordinasikan. Butuh 10 hari saja untuk pemasangan kerangka dan pembongkaran kabel itu," demikian Alven. (fre)

BUP Kepri Mulai Bisnis Lego Jangkar TANJUNGPINANG - PT Pelabuhan Kepri yang merupakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik Pemprov Kepri mendapat suntikan dana sebesar Rp 10 miliar, sebagai penyertaan modal awal pemerintah.

Direktur Utama PT Pelabuhan Kepri Capt Johari mengatakan, dana itu sudah dicairkan dari pe-

merintah dan langsung menggandeng dua perusahaan swasta untuk menggarap bisnis lego jangkar.

Proses kerja sama dengan dua perusahaan untuk bisnis labuh jangkar ini sudah berjalan. Bahkan MoU sudah ditandatangani dan sekarang dalam proses pen-

gurusan izin ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) soal labuh jangkar.

"Target kami Januari 2015 kerja sama ini sudah jalan," sebutnya.

Johari mengatakan, sebenarnya bisnis utama PT Pelabuhan Kepri adalah pengelolaan pelabuhan. Karena pembangunan infrastruktur berupa pelabuhan

ini belum siap, maka pihaknya mencoba ke bisnis lain yang masih ada kaitannya dengan kepelabuhanan.

"Labuh jangkar ini sendiri diharapkan dapat memberikan pendapatan asli daerah bagi pemerintah, selain dari sektor pengelolaan pelabuhan nantinya," harapnya. (fik)

TANJUNGPINANG POS T 28 NOVEMBER 2014 JUMAT JUMA

4

F-TENGKU/TANJUNGPINANGPOS

AKSI DAMAI: Sejumlah aktivis dari Forum Pemuda Hinterland (Forphil) menggelar aksi damai di Kantor Bupati Lingga, Rabu (26/11). Mereka menuntut agar Ketua LAM diganti.

Pemkab Harus Hentikan Bantuan

LAM Dinilai Tak Berperan dalam Pembangunan TENGKU, Lingga

F-TENGKU/TANJUNGPINANGPOS

LAPAK: Kondisi Pasar Dabo yang memprihatinkan, membuat sejumlah pedagang yang menjual sayuran membuka lapak pinggir jalan.

Pihak Sekolah Terpaksa Beli Buku

Warga Lingga Sudah Mengerti Bahaya Kaki Gajah

Buku Kurikulum 2013 Datang Terlambat LINGGA - Buku kurikulum 2013 tidak semuanya diterima sejumlah sekolah di Lingga dari pemerintah pusat. Akibatnya, ada sekolah yang terpaksa membeli sendiri buku kurikulum baru itu.

Beberapa guru Sekolah Dasar (SD) juga mempertanyakan atas ketidaklengkapan buku bantuan pemerintah itu untuk menunjang penerapan kurikulum 2013.

“Awalnya, diinformasikan ke kami bahwa buku pelajaran kurikulum 2013 disiapkan pemerintah semuanya. Faktanya, masih ada buku pelajaran yang belum datang. Sehingga, sekolah terpaksa membeli. Kalau mau jujur, hampir semua sekolah di Singkep Barat ini tidak sanggup menerapkan kurikulum baru itu,” kata salah seorang guru SD Negeri Singkep Barat kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (27/11).

Tidak lengkapnya buku pelajaran kurikulum 2013, menambah persoalan baru bagi sekolah. Keterbatasan fasilitas dan pengetahuan pendidik di sekolah, menjadi kendala untuk melaksanakan kurikulum 2013.

“Singkep Barat ini bukan sekolah di kota ,yang cepat mendapatkan informasi dan fasilitas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Lingga Said Parman mengatakan, ada buku yang harus dibeli pihak sekolah. Selain itu, terlambatnya buku bantuan dikarenakan buku diperoleh dari pemerintah pusat melalui rekanan pemenang pengadaan buku.

“Teknisnya, coba tanyakan ke Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengurus hal ini,” ucapnya. (tir)

F-TENGKU/TANJUNGPINANGPOS

SOSIALISASI: Dinkes Lingga memberikan penjelasan kepada pelajar SMAN 2 Dabo tentang bahaya penyakit kaki gajah (filariasis), Rabu (26/11). Sosialisasi ini akan terus dilakukan hingga target pemberian vaksin tercapai.

LINGGA - Pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lingga optimis jika program pemberian vaksin filariasis akan mencapai target yang diharapkan.

Pasalnya, masyarakat sangat antusias ingin meminum obat pencegah penyakit kaki gajah ini.

“Saya optimis, program pem-

SUPER TRUSS RANGKA BAJA RINGAN ZINCALUME

Rangka Baja Ringan Terpasang Rp.120.000;/m2 Rangka Baja Ringan + Atap Metal Polos Terpasang Rp.160.000;/m2

GARANSI PRODUK 10 TAHUN Lebih Murah Ready Stock Harga Mulai ;

LOWONGAN KERJA Dibutuhkan 4 Orang Karyawati Di Hotel Joyo Resort Syarat : 1. Usia maxs 26 tahun 2. Minimal Lulusan SMU/ SMK Sederajat 3. Bisa bekerja sama dalam tim 4. Meminati di bidang Perhotelan 5. Menguasai sedikit Bahasa Inggris 6. Sehat Jasmani dan Rohani Para Peminat siapkan lamaran dan hubungi

Hp. 0812 7006 756

FORUM Pemuda Hinterland (Forphil) meminta, agar bantuan untuk Lembaga Adat Melayu Kabupaten Lingga dihentikan. Pasalnya, lembaga adat di bawah kepemimpinan Raja Ruslan ini tidak memberikan peran maksimal dalam pembangunan daerah.

Aksi damai ini digelar Forphil pada Rabu (26/11) lalu di Kantor Bupati Lingga. Para aktivitis organisasi ini meminta agar Ketua LAM Lingga Raja Ruslan, segera diganti.

“Selama ini, LAM Lingga tidak berfungsi maksimal. Kepemimpinan lembaga adat ini harus diganti,” kata Koordinator demo Forphil Siswandi, usai melakukan aksi.

Sebelum ada pergantian pimpinan, Forphil juga menuntut Pemkab Lingga agar member-

C.Truss Zincalume Reng V Zincalume Hollow Meni Hollow Galvanis Atap Metal Polos 2x4 Atap Metal Polos 4x4 Nok C Polos P.1M

Rp. 63.000/btg Rp. 30.000/btg Rp. 10.000/btg Rp. 13.500/btg Rp. 25.000/kpg Rp. 35.000/kpg Rp. 15.000/kpg

Baja ringan, Atap Metal Pasir, Compound A+, Casting A+, Glass Roving, Furing, Papan Gypsum, dll Alamat kantor Cabang Tanjungpinang :

berian vaksin filariasis periode ini akan mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat,” kata Kepala Dinkes Lingga dr Ignatius Luti kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (26/11).

Antusiasnya masyarakat mendapatkan vaksin filariasis tidak lepas dari sosialisasi tenaga kesehatan di Puskemas dan

Puskemas Pembantu (Pustu) di desa-desa. Sisi positifnya, masyarakat semakin mengerti kalau memakan vaksin filariasis tidak membahayakan.

“Selain itu, masyarakat juga semakin mengerti akan bahaya penyakit kaki gajah,” ujarnya.

Program pemberian vaksin filariasis ini adalah program dari Kementrian Kesehatan untuk masyarakat Indonesia agar terbebas dari penyakit kaki gajah.

Dinkes Lingga berkomitmen untuk mencapai target yang ditetapkan agar masyarakat Lingga terbebas dari penyakit tersebut.

“Ini merupakan tahap kedua dari program pemberian vaksin filariasis,” ungkap Luti.

Pada tahap pertama, target belum tercapai oleh Dinkes Lingga. Hasil evaluasi, pemberian vaksin tidak maksimal jika hanya dilakukan di pusat-pusat kesehatan, seperti Puskesmas, Pustu, dan Polindes.

“Kesimpulannya, petugas kesehatannya yang harus aktif ke lapangan,” jelas Luti. (tir)

DI BUTUHKAN segera

1. Therapist 2. Pramuniaga 3. Cleaning Service

SYARAT : Perempuan (1,2,3) Penampilan Menarik (1,2) Pendidikan terakhir min SLTA/SMK/AKPER (1) Pendidikan terakhir min SLTA/sederajat (2) Pendidikan terakhir min SD (3) Umur maks. 25 thn (1,2) Umur maks. 30 thn (3) Pengalaman lebih diutamakan Jujur dan Telaten Mengajukan surat lamaran yang dilampirkan : Daftar riwayat hidup Fotocopy ijazah terakhir Fotocopy KTP Foto terbaru ukuran 3x4 berwarna

Green Beauty Clinique

Jl. Raya arah Uban Km.13 No.18 -19, Tanjungpinang - Kepri Telp. 0822 8399 6386, 0853 7828 8837 (Doris Abu)

Komp. Bintan Centre Blok II B / 14 Tanjungpinang, Bintan - Kepulauan Riau

Email : tanjungpinang@supertruss.com

Lamaran diterima paling lambat tgl 30 November 2014

Telp. 0771 - 442233

hentikan seluruh bantuan untuk LAM Lingga.

Sementara itu, Ketua Harian LAM Lingga M Ishak kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (27/ 11), meminta seluruh elemen masyarakat menyampaikan secara langsung jika memiliki masukan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi lembaga.

“LAM terbuka menerima masukan untuk mengoptimalkan peran dalam melestarikan ada istiadat dan nilai luhur kebudayaan Melayu di Lingga,” ujarnya.

Proses pergantian kepemimpinan memiliki prosedur dan aturan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lembaga. Ketua LAM dipilih oleh masyarakat melalui tokoh adat di masingmasing daerah.

“Bupati tidak bisa memberhentikan Ketua LAM begitu

saja,” katanya.

Dalam menjalankan peran, LAM Lingga telah berupaya maksimal untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Melayu. Salah satu bukti nyata, LAM Lingga mengeluarkan maklumat agar seluruh kantor pemerintahan bercirikan Melayu.

“Sejauh ini, LAM Lingga yang telah mengeluarkan maklumat kepada pemerintah daerah,” ucapnya.

Ishak meminta, Forphil menginventarisir kegagalan LAM Lingga dalam menjalankan peran. Masukan dari Forphil akan dijadikan dasar LAM untuk melakukan evaluasi. Sehingga, LAM Lingga dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan maksimal.

“Mari kita duduk bersama demi kemajuan LAM ke depan,” imbaunya. ***

IKLAN BARIS LOWONGAN KERJA NIKOI ISLAND IS AN AWARD WINNING BOUTIQUE RESORT OFF THE EAST COAST OF BINTAN. WE ARE LOOKING FOR AN ACCOUNTANT TO HEAD UP OUR GROWING BUSSINESS. APPLICANTS SHOULD BE FAMILIAR WITH EXCEL,MYOB,AND BE ABLE TO READ AND WRITE IN ENGLISH. EXPERIENCE IN THE HOSPITALITY INDUSTRY WOULD BE BENEFICAL BUT NOT ESSENTIAL. THE SUCCESSFUL APPLICANT WILL BE WELL REWARDED. APPLICANTS SHOULD SEND THEIR CVS AND A COVERING LETTER IN ENGLISH TO EMAIL : MANSUD@NIKOI.COM HAVE EXPERIENCE IN SIMILAR POSITION OR SUPERVISORY LEVEL IN 3-4, AND 5 STAR HOTELS MIN.1 YEAR; GOOD KNOWLEDGE TO ALL ASPECTS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT, INDONESIAN LABOUR LAW, AND GENERAL AFFAIR MATTERS; HAVE STRONG PERSONNEL ADMINISTRATION ,GOOD COMMUNICATION SKILL, COORDINATE AND CONDUCT HOTEL TRAINING PROGRAM;HUMBLE,HONEST, AND GOOD LEADERSHIP; ABLE TO WORK IMMEDIATELY. COVERING LETTER IN ENGLISH TO EMAIL : M A N S U D @ N I K O I . C O M

KEHILANGAN KEHILANGAN STNK MOBIL & PAJAK JL. DI. PANJAITAN RT.04, RW.III, KEL. KOTA PIRING KEC.TPI TIMUR, TG.PINANG, NOMOR POLISI (BP 1619 JP), NO.RANGKA : MHF11KF80Y0063380, MRK : TOYOTA, TIPE : KF 80

TANJUNGPINANG POS T 28 NOVEMBER 2014 JUMAT JUMA

5

Dewan Perjuangkan untuk Diberlakukan 2015

Gaji Honor Daerah Setara UMK ALRION, Karimun BADAN anggaran (banggar) di DPRD Karimun memperjuangkan kenaikan gaji pegawai honor daerah minimal setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karimun tahun 2015 atau sekitar Rp 2.168.838.

“Kita perjuangkan khusus gaji honor daerah diupayakan naik dari gaji saat ini,” ujar anggota Banggar DPRD Karimun, Bakti Lubis SH. Anehnya, pemerintah daerah menginstruksikan pengusaha untuk taat pada aturan agar membayar gaji karyawan seusai UMK. “Sementara gaji pegawai honor daerah sendiri masih di bawah UMK,” tegasnya.

Dicontohkannya, gaji pegawai honor daerah di Puskesmas Moro Rp 400 ribu saja sebulan. “Mereka sudah bekerja ber tahun- tahun. Tapi tetap segitu,” kata Bakti Lubis kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Mereka ada orang saat mengadu ke dewa ketika reses barubaru ini. Harusnya mereka patF-ALRION/TANJUNGPINANG POS

REKONSTRUKSI : Tersangka Ranno Pandi memeragakan adegan memukul kepala Apeng (korban tewas) anak tauke sembako di Pulau Kundur, September lalu. Rekonstruksi digelar di halaman Mapolres Karimun, Kamis (27/11).

Rekonstruksi Perampokan Tauke Sembako

Membunuh Usai Minum Tuak KARIMUN - Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Karimun, Kamis (28/11) menggelar rekonstruksi perampokan dan pembunuhan tauke sembako di Pulau Kundur September lalu.

Rekonstruksi perampokan menunjukkan, Apeng (39) putra keempat Kong Ikling dari 9 bersaudara, tewas dengan posisi telentang di ruang makan setelah ditusuk di dada sebelah kiri.

Tersangka Ranno Pandi menceritakan, niat awal perampokan bermula saat ia bersama tersangka Andika (DPO) sedang minum

tuak. Entah kenapa, Andika mengajaknya mencuri. "Ayo mencuri,” begitu kata Andika yang dituruti Ranno.

Kemudian, Andika mengajak Ranno mengambil alat. Mereka lalu pergi ke toko sembako di Jalan Ahmad Yani, Tanjung Batu, Kundur. Saat pembeli tidak ada di toko, keduanya langsung masuk ke dalam toko.

Namun kedatangan tersangka yang membawa linggis diketahui Apeng. Spontan Ranno Pandi memukul Apeng dengan menggunakan linggis di bagian leher.

Saat itu Apeng melawan. Ranno kembali memukul Apeng di bagian kepala.

Melihat Apeng melawan, Andika langsung menusuk perut korban dengan pisau. Tidak kuat menahan sakit, Apeng terjatuh. Di saat yang bersamaan,munculKongIkling(75) (ibu korban, red) dari kamar. Melihat itu, Ranno Pandi langsung menyekap Kong Ingli.

Kong Ikling menjerit membuat Ranno panik dan langsung memukul kepala Kong Ikling. Karena rasa sakit yang luar biasa, wanita tua itu tersungkur di dekat Ranno.

Tak lama kemudian, Rudianto anak Kong Ikling datang dari belakang rumah. Ranno dengan sigap langsung memukul Rudianto sampai terjatuh. “Kalau mau selamat, diam kau," ancam Ranno kala itu.

Mendapat ancaman, Rudianto anak ke-9 Kong Ikling terdiam. "Ia bang. Ampun bang, saya diam," katanya lalu terdiam.

Mengetahui pemilik rumah sudah lemah, kedua tersangka memeriksa laci toko dan memerika seluruh bagian rumah untuk mencari harta benda korban. (yon)

ut mendapat penghargaan berupa kenaikan gaji. Sebab, tanpa mereka pelayanan di Puskesmas Moro akan bubar karena tidak ada pegawai berstatus PNS di sana.

Di tempat lain, mungkin masih ada honor daerah yang gajinya di bawah UMK Karimun. Makanya diupayakan naik tetapi statusnya harus honor daerah.

Jumlah pegawai honor daerah secara keseluruhan belum diketahui. “Kami sudah minta pada Pemkab Karimun untuk menyerahkan data pegawai yang tercatat sebagai honor daerah. Semua anggota Banggar sudah sepakat untuk kenaikan gaji pegawai honor itu,” bebernya.

Ketika ditanya apakah dana APBD Karimun tahun 2015 cukup untuk kenaikan gaji pegawai honor, ia mengatakan, jika itu dilakukan, resikonya ada pos anggaran yang akan dipotong.

“Kita akan lihat pos anggaran di setiap SKPD dan lihat kinerjanya dengan anggaran

yang telah dialokasikan. Kalau kinerjanya tidak maksimal, tentu anggarannya dipotong untuk dana kenaikan gaji pegawai honor,” tambahnya.

Untuk membangun proyek dengan nilai ratusan miliar, Pemkab Karimun masih sanggup. Tidak mungkin untuk membayar kenaikan gaji pegawai honor yang jumlahnya sekitar Rp 20 miliar tidak mampu.

Usulan kenaikan gaji pegawai honor daerah sudah diusulkan dua tahun lalu. Tapi pemerintah tidak kunjung menaikkan gajinya.

“Makanya kita usulkan kembali dan dikawal harus naik.

Tahun depan gaji pegawai honor wajib naik. Minimal sama dengan UMK Karimun,” katanya.

Gaji pegawai honor yang akan diterima nanti sudah seluruhnya. Artinya mereka tidak lagi menerima tunjangan kesejahteraan. Pendapatan lain mungkin dari honor setiap kegiatan pada tempat ia bekerja yang dianggap sah.***

APMS Kuda Laut Diduga Jual Bensin Oplosan KARIMUN - Warga Kecamatan Tebing Karimun menduga agen premium minyak solar (AMPS) menjual BBM oplosan.

Dugaan premium oplosan karena warna premium yang dibeli di APMS Kuda Laut yang terletak di Tebing itu kerap berubah warna. Temuan itu membuat mereka mengadu ke Komisi 1 DPRD Karimun.

Kamis (27/11) siang, Komisi 1 DPRD Karimun langsung menuju AMPS Kuda Laut dan mengambil sampel premium yang diduga oplosan itu.

Komisi 1 mengambil premi-

PRO - ANAMBAS

um yang dibeli warga dan dari tanki AMPS FA Kuda Laut untuk dibawa ke laboratorium. Karena yang berhak menyimpulkan premium itu dicampur atau tidak berdasarkan hasil uji lab.

Anggota Komisi 1 Zai Zulfikar mengatakan, sampel akan dibawa ke Batam untuk diuji kebenaran jenis premium ini.

“Kita berterima kasih pada warga yang tanggap dengan keadaan di sekitarnya, khususnya penyaluran premium.

Kalau premium itu nantinya diketahui adalah oplosan,

berapa kerugian yang dialami pembeli selama ini,” kata Boi sapaan akrap Zai Zulfikar.

Komisi 1 mengambil sampel premium dari SPBU di Jalan Poros dan SPBU di Jalan Sei Raya untuk pembanding antara premium asali dan premium oplosan.

Ia meminta aparat penegak hukum di Karimun untuk turun langsung mengawasi penyaluran BBM subsidi di Karimun ini. Jika ditemukan ada penyimpangan, agar diberikan tindakan tegas sesuai hukum atau peraturan yang berlaku. (yon)

Cabup Blusukan Jelang Pilkada Saja ANAMBAS - Beberapa bakal calon Bupati Anambas, masih malu-malu menyatakan kesiapannya untuk bertarung di Pilkada tahun 2015 nanti.

Masyarakat juga sudah memiliki pandangan tersendiri terhadap Pilkada nanti. Mereka berharap munculnya sosok yang merakyat dan bekerja sepenuh hati dan bukan hanya pencitraan semata saja.

Seperti dikatakan Pak Long (40), pedagang kelontong yang berjualan di pinggir Jalan Hang Tuah Tarempa. Ia berpendapat sosok pemimpin yang pantas untuk dipilih nantinya adalah orang yang merakyat.

Harapannya kelak pemimpin seperti ini turun langsung berdialog dengan masyarakat dan dapat membawa perubahan lebih berarti bagi Pembangunan di Anambas.

“Pastinya orang kecil seperti kami ini suka pemimpin yang turun langsung ke lapangan.

Jangan hanya duduk diam me-

nerima laporan saja di kursi dan ruangannya,” terang Pak Long, diamini beberapa temannya di pinggir Jalan Hang Tuah tersebut.

Mereka meminta calon pemimpin jangan cuma blusukan saat ingin mencalonkan diri saja.

“Selama ini kan bakal calon hanya blusukan saat hendak mencalonkan diri saja. Tapi ketika duduk nantinya tidak pernah turun. Kalaupun turun, harus ditemani beberapa staf dan rekan-rekan media untuk mengangkat popularitas dia,” singgung temannya.

Ketika disinggung beberapa nama kandidat yang isunya mulai bermunculan, yakni calon incumbent Wakil Bupati Abdul Haris dan Wakil Ketua I DPRD Anambas Wan Suhendra, mereka enggan menentukan pilihan.

“Ada yang memang pantas.

Tapi kita belum bisa memastikan siapa nanti yang akan kita pilih,” katanya Komisioner KPU Anambas

Novelino mengatakan, untuk tahapan Pilkada Anambas, diperkirakan akan dimulai Februari 2015 mendatang. Sementara pendaftaran berlangsung, April 2015 dan untuk masa pencoblosan pada September 2015.

Untuk Pilkada nanti diprediksi akan diramaikan 6 hingga tujuh calon bupati. Rinciannya, empat calon bisa diusung oleh partai politik, tiga lainnya calon independen.

Dijelaskan Novel, mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilu kepala daerah, Salah satunya calon yang berasal dari PNS, TNI, Polri, harus berhenti dari statusnya.

Sementara jika kepala daerah yang ingin maju Pilkada harus rela melepas jabatannya.

“Sebelum masanya berakhir, bagi kepala daerah atau calon incumbent yang ingin maju kembali mereka juga harus rela melepas jabatan,” pungkasnya. (ron)

Angin Utara Sudah di Depan Mata NATUNA - Diterjang angin dan ombak ditengah lautan tidak menjadi rintangan dan halangan mencari rezeki. Itulah pekerjaan yang biasa dilakoni Hamid (43), warga Desa Tanjung, Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna.

"Saye tetap melaut, menangkap ikan, itu sudah pekerjaan dari moyang saye sedari dulu.

Saye tetap yakin saje, biarpun angin kencang disertai badai tapi saye untuk menghidupkan anak istri, anak nak makan, sekolah dan dapur harus berasap," kata Hamid.

Sekarang angin dari utara sudah mulai makin kuat. Hal itu diketahui dari seringnya hujan yang tidak beraturan. Di saat matahari cerah dan seketika itu langsung hujan lebat, tak ayal banyak masyarakat di Ranai, Natuna kalang kabut dengan aktivitasnya.

Sejak dua pekan terakhir, bibir pantai Natuna mulai dijejali oleh puluhan kapal nelayan. Cuaca buruk yang terjadi belakangan ini membuat ribuan nelayan tak kuasa bergerak ke laut lepas.

Tak pelak, kondisi itu pun

membuat ekonomi nelayan menjadi terpuruk. Bahkan untuk bertahan hidup, para nelayan terpaksa berutang dengan sejumlah warung yang ada.

Cuaca lagi tak bersahabat.

Gelombang besar pertanda laut sedang pasang.

Uang hasil melaut terakhir dua pekan lalu, kini sudah tak tersisa lagi. Agar bisa bertahan, Harun terpaksa mengutang makan di warung langganannya.

“Biasanya kami seminggu berada di laut dan dua hari di darat. Sekali melaut, bisa menghasilkan Rp 300 ribu. Kami berharap badai segera berlalu,” ujarnya seraya berharap.

Keluhan Harun hanya bagian kecil dari derita yang kini dialami ratusan nelayan Ranai, Natuna. Selain persoalan cuaca yang tak menentu, para nelayan kini juga masih dihadapkan dengan persoalan bahan bakar minyak (BBM) yang kini naik.

Mereka berharap, pemerintah bisa lebih memerhatikan nasib nelayan. Harapan itu semata demi perubahan nasib menjadi yang lebih baik.

Pokok permasalahan nelayan di semua daerah di Indonesia semua sama apa yang dirasakan oleh nelayan di Ranai, Natuna.

Fenomena kemiskinan nelayan di negeri ini sudah berlangsung lintas generasi dan seakan tidak pernah berhenti seiring dengan perkembangan zaman dan gempitanya pembangunan.

Kemiskinan nelayan lebih banyak disebabkan oleh karena faktor struktur kuasa sosial-politik yang tidak berpihak kepada masyarakat nelayan miskin.

Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan.

Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau maupun laut. Di negaranegara berkembang seperti di Asia Tenggara atau di Afrika, masih banyak nelayan yang menggunakan peralatan yang sederhana dalam menangkap ikan. (anz)

F-RONI/TANJUNGPINANG POS

TAMBAH PUSKESMAS : Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Anambas, Pemkab akan menambah beberapa unit puskesmas untuk melayani masyarakat.

2015, Dibangun RSUD dan Tiga Puskesmas RONI, Anambas DINAS Kesehatan Anambas berencana akan membangun satu unit rumah sakit dan juga tiga unit puskesmas, tahun 2015. Penambahan fasilitas kesehatan ini untuk melayani masyarakat Anambas.

Demi menunjang rencana tersebut, Dinkes Anambas telah mengutus 23 orang tim medisnya untuk mengikuti pembelajaran penerapan pelayanan rumah sakit dan puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Tanjungpinang.

“Rencananya tahun depan akan dibangun satu rumah sakit dan tiga puskesmas di wilayah Anambas. Untuk itu, sebanyak 23 tim medis telah mengikuti pelaksanaan workshop RSUD dan puskesmas menjadi BLUD beberapa bulan lalu,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Anambas, Said M Damrie, kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

Dikatakannya, tim medis yang dikirim kini telah mengetahui cara pengelolaan BLUD baik di sektor manajerial dan keuangan.

Dalam pembelajaran tersebut tim diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Sehingga sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD. Said menambahkan, pelatihaan manajemen BLUD beberapa waktu lalu, sebagai awal persiapan SDM dalam penerapan RSUD dan puskesmas menjadi BLUD. “Rencananya paling lambat tahun 2015 mendatang, satu RS dan tiga puskesmas sudah dapat beroperasi melayani masyarakat Kepulauan Anambas,” katanya.

Ia berharap, tim medis yang telah mendapat pelatihan BLUD dapat lebih menciptakan perannya sebagai tenaga medis dengan berperilaku dan etika tenaga kesehatan yang lebih baik lagi.

“Kami berharap SDM kesehatan Anambas dapat lebih baik lagi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di RSUD dan puskesmas dengan sistem BLUD,” jelasnya.

BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Status hukum BLUD tidak terpisah dari pemerintah daerah. Pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Anambas tidak lain bertujuan agar dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

“Melalui kegiatan ini, kita harapkan juga dapat mengatasi kekurangan ketersediaan obat-obatan, menciptakan peran tenaga medis dengan berprilaku dan etika tenaga kesehatan yang lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” ucapnya. ***

TANJUNGPINANG POS

6

JUMA T 28 NOVEMBER 2014 JUMAT

Narasumber di acara Workshop Kontinjensi yang digelar BPBD Tanjungpinang.

Salah satu peserta Workshop Kontinjensi bertanya kepada narasumber.

Narasumber di acara Workshop Kontinjensi.

H Syahrul Buka Workshop dan Penyusunan Rencana Kontinjensi B

ADAN Penanggulan Benca na Daerah (BPBD) Kota Tan jungpinang, menggelar workshop penyusunan rencana kontinjensi, dan rapat persiapan penyusunan kontinjensi, Rabu (26/ 11) di aula Kantor Wali Kota Tanjungpinang Senggarang. Kegiatan ini digelar untuk fasilitasi penguatan kapasitas kesiagaan daerah.

Kemudian, penyelenggaraan penanggulan bencana meliputi serangkain kebijakan pembangunan, pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi pascabencana. Karena, penanganan bencana bukan hanya tugas Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang semata.

Kata Wawako Tanjungpinang H Syahrul, perumusan bersama rencana kontijensi ini nantinya dapat menjadi ukuran sebagai pedoman, dalam menangani dan menghadapi pascabencana yang akan terjadi.

Bahkan, dengan adanya penyusunan rencana kontijensi ini, berarti telah tersedianya pedoman penanganan bencana kebakaran. Khususnya, di kawasan padat penduduk di pesisir kota Tanjungpinang.

Peserta Workshop Kontinjensi yang digelar BPBD Tanjungpinang.

Pada saat kejadian dan pascabencana tersebut, pemerintah telah tanggap darurat berencana yang terencana, terkoordinir dan terpadu serta sebagai dasar memobilitas sumber daya para pemangku kepentingan yang berperan dalam tanggap darurat yang telah bersama-sama membangun komitmen.

Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang Agustiawarman, menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan lanjutan dari

workshop dan diskusi yang telah diselenggarakan BPBD pada tanggal 14 November yang lalu. Setelah fomalisasi ini, nantinya menjadi draft rencana kontijensi dalam tanggap darurat bencana. Dan, akan melalukan uji sistem di lapangan dalam bentuk gladi lapangan yang di rencanakan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember mendatang. *** Narasi : Abas Foto : Istimewa

H SYAHRUL BERSALAMAN DENGAN AGUSTIAWARMAN.

Peserta Workshop Kontinjensi yang digelar BPBD Tanjungpinang berfoto bersama.

Wakil Wali Kota H Syahrul disaksikan Kepala BPBD menyaksikan penandatangan berita acara penyusunan rencana kontinjensi.

H Syahrul menyaksikan penandantangan MoU dengan utusan kepolisian tentang penyusunan rencana kontinjensi.

H Syahrul dan FKPD Tanjungpinang dan tamu undangan saat menyanyikan Indonesia Raya.

H Syahrul menyaksikan penandatangan MoU dengan Satpol PP Tanjungpinang tentang penyusunan rencana kontinjensi.

H Syahrul menyaksikan penandatanganan MoU dengan perwakilan marinir tentang penyusunan rencana kontinjensi.

Kepala BPBD Tanjungpinang, Agustiawarman berfoto bersama dengan peserta Workshop Kontinjensi.

Wawako Tanjungpinang H Syahrul menyaksikan penandantangan MoU dengan dinas sosial tentang penyusunan rencana kontinjensi.

Agustiawarman, Kepala BPBD Tanjungpinang

H Syahrul menyaksikan penandatangan MoU dengan Dandim 0315 Bintan tentang penyusunan rencana kontinjensi.

TANJUNGPINANG POS T 28 NOVEMBER 2014 JUMAT JUMA

7

Kuota BBM Nelayan 20 Persen Dikembalikan BINTAN - Nelayan Bintan yang resah akibat kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi jatah solar bersubsidi 20 persen, akhirnya bisa mengelus dada.

Pasalnya, terhitung awal Desember mendatang, kuota 20 persen itu akan dikembalikan dan bisa diterima nelayan

seluruh Bintan. Kabar gembira ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bintan, Wan Rudy Iskandar.

"Saya baru dapat informasi dari Pertamina akan dikembalikan lagi jatah 20 persen yang sebelumnya sempat dikurangi," kata Wan Rudy, Kamis (27/

11) kemarin.

Untuk lebih memastikan perihal pengembalian jatah 20 persen tersebut, Wan Rudy juga sudah menghubungi Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) di Tanjunguban.

"Kata mereka hari ini memang belum ada pengembalian. Sesuai aturan baru

dikembalikan per tanggal 1 Desember mendatang," jelasnya.

Kepastian pencabutan pengurangan jatah BBM 20 persen itu, diakui Wan Rudy usai kemarin pagi.

Dengan kepastian ini, Wan Rudy mengharapkan nelayan Bintan tak perlu lagi khawatir

Listrik Mati, Layanan Masyarakat Mandek BINTAN - Seringnya listrik mati di pusat Ibu Kota Kabupaten Bintan dan sekitarnya ternyata derdampak negatif terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Hal ini karena sistem yang digunakan tidak berfungsi. Sehingga pelayanan umum tidak dapat melaksanakan pelayanan ke masyarakat tidak bisa.

Fauzi, salah satu staff kantor notaris di Tanjunguban mengatakan, akibat sering padamnya listrik membuat permohonannya sering mandek atau telat, terutama beberapa pelayanan yang menggunakan sistem komputerisasi.

"Kalau setiap hari tidak mati lampu, rasanya tidak sah. Namun kita tidak bisa salahkan instansi tersebut karena ini bukan kesengajaan mereka, melainkan karena sistem tidak berjalan jika listrik padam," jelasnya, Kamis (27/11).

Dikatakannya, beberapa instansi pelayanan publik seperti Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD), Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang ada di Bintan merupakan yang terkena imbasnya pemadaman listrik.

Akibatnya masyarakat tak bisa mengurus perizinan dan permohonan surat, juga petugas pelayanan tidak bisa bekerja.

"Ini kan pelayanan publik. Dengan adanya masalah pemadaman listrik, seharusnya pemerintah

F-JENDARAS KARLOAN/TANJUNGPINANG POS

SEPI : Pelayanan di BPN Bintan terlihat sepi karena listrik sedang padam. Tampak petugas pelayanan yang tetap standby meskipun tidak ada masyarakat yang datang untuk mengurus dokumen pertanahan, Kamis 27 November 2014.

daerah memberikan perhatian khusus untuk mengatasi masalah itu, mengingat instansi tersebut juga memberi pemasukan kas kepada daerah," sarannya.

Sementara itu, Kepala BPN Bintan Sugiarto saat dikonfirmasi terkait hal tersebut membenarkan permasalahan listrik yang selama ini belum terselesaikan. Hal ini membuat pelayanan di kantornya terganggu.

"Kita memang menyediakan genset. Namun tegangan arus genset tidak stabil seperti listrik PLN. Akibatnya beberapa perala-

tan kita juga sering rusak, belum lagi terkadang kita sering mengalami gangguan server," terangnya.

Dikatakannya, BPN Bintan saat ini sudah membenahi dan meningkatkan pelayanan, terutama pembenahan ruangan pelayanan publik dan kerja. Juga memberikan fasilitas tambahan agar masyarakat tidak bosan menunggu.

"Kita sediakan televisi dan AC di ruang pelayanan. Namun kalau lampu mati dan genset tak mampu menghidupkan itu, gimana

masyarakat mau betah menunggu. Maka kita akali secara manual dahulu agar berkas mereka cepat diproses," jelasnya.

Diharapkannya, permasalahan listrik dapat segera terselesaikan, karena pelayanan publik sangat penting bagi masyarakat dan juga memberikan kontribusi pendapatan untuk daerah.

"Seperti pajak BPHTB saja, per tahunnya kita menyumbang lebih dari Rp 2 miliar ke daerah. Itu belum termasuk tarif-tarif lain yang ditetapkan pemerintah," tambahnya. (aan)

Pelabuhan Bulang Linggi Dibangun Koridor TANJUNGUBAN - Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Bintan mulai membangun auning dan koridor di pujasera Teluk Berembang dan Pelabuhan Bulang Linggi sejak, Kamis (27/11).

Dengan pembangunan tersebut, pedagang dan pengguna fasilitas itu berharap tidak ada banjir yang terjadi lagi.

Ema salah satu pedagang di lokasi tersebut mengatakan, dengan dipasang dan dibangunnya

auning dan koridor tersebut akan membuat lokasi jualannya lebih rapi, nyaman dan tidak banjir lagi.

"Kalau begini bagus. Tapi kami tidak tahu modelnya seperti apa.

Mudah-mudahan dirapikan agar air hujan tidak tumpah di lokasi kami, seperti banjir kemarin," ucapnya, Kamis (27/11).

Anton, salah satu penumpang yang sedang menunggu di pelabuhan tersebut mengatakan, jika dibangun koridor menuju ruang

tunggu akan lebih baik.

"Kalau di ruang tunggu yang dibangun, kan bagus. Kursi dan tempatnya lebih baik," katanya saingkat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bintan, Junirianto yang dihubungi mengatakan, pembangunan auning dan koridor tersebut merupakan proyek lanjutan pembangunan Pelabuhan Bulang Linggi.

"Ini pakai APBD Perubahan.

Jumlahnya saya kurang ingat.

Pastinya di bawah Rp 200 juta.

Kita harapkan kalau selesai dibangun akan membuat penumpang lebih nyaman serta fasilitas yang dibuat dapat difungsikan dengan baik," katanya.

Ia menambahkan, dengan dibangunnya auning tersebut, selain untuk menahan air hujan, juga akan berfungsi untuk tempat spanduk atau papan informasi bagi penumpang. (aan)

BI ............................................................... dari halaman 8 Gusti Raizal Eka Putra menjelaskan, tiga bulan lalu, dirinya pernah berkunjung ke sekolah itu.

Melihat sarana prasarana praktik sekolah minim, Gusti kembali menyambangi sekolah tersebut dan langsung menyerahkan bantuan.

"Saya berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mu-

ngkin. Ke depan, sekolah ini juga mampu menjadi percontohan sekolah lain yang juga fokus terhadap pengembangan pertanian," terang Gusti Raizal Eka Putra usai sambutan di depan ratusan pelajar SMKN 3 Bintan.

Ke depan, Gusti mengaku akan kembali mengunjungi sekolah yang berdiri di atas lah-

an tiga hektare tersebut. Kedatangannya nanti, secara langsung ingin melihat hasil olahan dan budidaya lingkungan perikanan dan pertanian di SMKN 3 tersebut.

"Saya berjanji dalam tempo tiga bulan ke depan, kembali akan berkunjung kesini. Saya berharap, ada hasil nyata dari ban-

tuan yang hari ini kami serahkan," beber Gusti didampingi Kepala LPTP Kepri, Dahono kemarin.

Hadir dalam acara beberapa perwakilan dari Bank Mandiri, pihak perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Kepri Suhono, serta beberapa perwakilan petani Bintan di kawasan Kecamatan Gunung Kijang. (adi)

Besok ......................................................... dari halaman 8 Sementara itu, koordinator agen kapal Tanjunguban-Punggur Darwin juga mengatakan hal serupa kalau tarif jalur tersebut akan naik 25 persen pada Sabtu mendatang.

"Awalnya kita ajukan kenaikan sebesar 45 persen. Namun berdasarkan hasil rapat, yang disetujui hanya 25 persen saja. Jika kita

merujuk pada tarif saat ini yakni Rp 39 ribu, namun yang kita lakukan yakni Rp 37 ribu, jadi kita lakukan usulan kenaikan dari tarif Rp 37 ribu tersebut," terangnya.

Ia menambahkan, jika kenaikan 25 persen disetujui, maka kenaikan tersebut menjadi Rp 46 ribu dan ditambah tarif asuransi sebesar Rp 2 ribu menjadi

Rp 48 ribu.

"Kenaikan tersebut sudah kita lakukan sesuai dengan kenaikan harga BBM. Karena kenaikan BBM sebesar 30 persen. Jika dahulu operator kapal membeli BBM sebesar Rp 1.470.000, saat ini mereka harus membeli dengan harga Rp 1.870.000 untuk setiap drumnya dengan volume 200 li-

ter," jelasnya.

Dikatakannya, dengan kenaikan harga BBM saat ini dan pihak operator kapal belum menaikkan tarif, sehingga untuk setiap harinya mereka harus mengeluarkan dana tambahan sebesar Rp 400 ribu. Jumlah tersebut belum termasuk biaya tambahan lain seperti oli dan lain-lain. ***

akan kekurangan dan kelangkaan stok bahan bakar untuk kapal-kapal mereka.

"Dengan pengembalian itu, kami mengharapkan mudahmudahan bisa tercukupi," katanya.

Ia menambahkan, DKP Bintan juga sudah meneruskan surat Bupati Bintan ke Kemen-

terian Kelautan terkait database kapal-kapal nelayan di Bintan yang berukuran di bawah 10 gross tonnage (GT).

Turut dilampirkan dalam surat tersebut, volume kebutuhan solar dan jumlah kuota kapal para nelayan. "Agar menjadi bahan pertimbangan bagi pihak Kementerian Kelautan.

Karena bisa saja mereka juga membuat kebijakan baru lagi setelah ini," katanya.

Terkait teknis pengambilan jatah solar sebesar 20 persen yang dikembalikan itu, masih mengikuti teknis yang lama.

"Tetap pakai kartu kendali yang selama ini sudah diterapkan," ujarnya. (adi)

Pendaftar Bintan Marathon 1.000 Orang BINTAN - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab Bintan kembali menggelar event wisata yakni Bintan Marathon 2014, 7 Desember mendatang.

Kadis Pariwisata Bintan Luki Z Prawira mengatakan, sejak, Kamis (27/11) kemarin, pendaftarnya sektar 1.000 orang.

Ketua Pelaksana Bintan Marathon 2014 Eko, menjelaskan, pendaftar tersebut lebih banyak dari pelajar SD dan SMP. Beberapa peserta asal mancanegara juga mulai melakukan registrasi.

"Saat ini sudah lebih dari 10 peserta asal Kenya, dis-

usul beberapa peserta dari Thailand, Malaysia, dan Singapore," terangnya kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Secara teknis, Eko mengatakan, pada saat acara lomba maraton dilaksanakan akan didahului peserta dari 42 kilometer, kemudian disusul 21 kilometer, 10 kilometer, dan terakhir 5 kilometer.

Selama lomba maraton dilakukan di jalan raya sepanjang Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bintan akan dilakukan sistem buka tutup.

"Teknisnya akan dilaku-

kan sistem buka tutup jalan.

Kita juga mengharapkan masyarakat dapat mendukung penuh event perdana di Bintan ini," timpalnya.

Dalam even marathon ini, Eko mengaku peserta akan memperebut hadiah total Rp 250 juta. "Kita sudah siapkan total hadiah sebesar Rp 250 juta," tambahnya lagi.

Sampai saat ini, pendaftaran masih terbuka dan bisa mendatangi konter pendaftaran yang saat ini tersedia di Kantor Disparbud Bintan, Jalan Teluk Bakau, Batu 36 Bintan. (adi)

PRO BINTAN

TANJUNGPINANG POS JUMA T 28 NOVEMBER 2014 JUMAT

8

POLLING BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN

KUPON DUKUNGAN ANDA, para pembaca bisa berpartisipasi di Polling Bakal Calon Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Bintan 2015. Caranya mudah, cukup isi dan potong kupon dukungan ini, lalu kirimkan ke Harian Tanjungpinang Pos, Kompleks Pinlang Mas No. 14 Jalan DI Panjaitan Batu 9 Kota Tanjungpinang

Nama Bakal Calon Bupati & Wakil Bupati Bintan Pilihan Anda:

DALMASRI 21.76 %

APRI SUJADI 22.34 %

KHAZALIK 20.53 %

AGUS W 18.97 %

LAKSAMANA 8.80 %

INDRA S 4.93 %

BOBBY 2.49 %

......................................................................................................

Nama Pengirim : ..........................................................................

No. Telepon/HP : ..........................................................................

Dihitung berdasarkan kupon polling yang masuk ke Tanjungpinang Pos sampai pukul 16.30 setiap Minggu & Rabu.

Total kupon dukungan: 15,774 Polling ini tidak bersifat ilmiah, hanya mencerminkan opini pembaca yang ikut berpartisipasi.

Informasi dan layanan: Abas 085264072581

Besok, Tarif Baru Speedboat Diberlakukan JENDARAS, Bintan TARIF ongkos speedboat Tanjunguban-Batam atau sebaliknya dari penyeberangan Pelabuhan Bulang Linggi-Punggur akan naik mulai, Sabtu (29/11) mendatang besok.

Demikian disampaikan Kepala Pos Pelayanan Pelabuhan Bulang Linggi, Rahmat, Kamis (27/11). Dikatakannya, menurut informasi yang diterimanya, kenaikan tersebut akan ditentukan Gubernur Kepri HM Sani.

"Informasinya hari Sabtu sudah naik. Besarannya sekitar 25 persen. Namun berapa angkanya, kita belum ada kepastian. Jika merujuk tarif Tanjunguban-Punggur saat ini yaitu Rp 39 ribu, maka jika naik 25 persen bisa mencapai Rp 48 hingga Rp 50 ribu," jelasnya.

TRAKTOR BANTUAN : Pelajar SMKN 3 Bintan langsung mencoba traktor bantuan yang diberikan Bank Indonesia Cabang Provinsi Kepri, Kamis (27/11).

BI Serahkan Bantuan Alat Praktik ke SMKN 3 BINTAN - Pimpinan Bank Indonesia (BI) Cabang Provinsi Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, menyerahkan bantuan pendidikan ke SMKN 3 Bintan sebesar Rp 110.245.000.

Bantuan diberikan dalam bentuk dua unit mesin traktor sawah, aneka pupuk dan benih tanaman organik, serta kolam mini untuk pembibitan ikan lele.

Kegiatan penyerahan bantuan tersebut juga disejalankan dengan workshop tentang pertanian terpadu yang dilakukan bagi seluruh pelajar dan guru.

ď Ž Lanjut ke Hal 7

ď Ž Lanjut ke Hal 7 F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

04.27

11.52

17.54

15.16

19.08

JUMA T 28 NOVEMBER 2014 JUMAT

Lurah Bersikeras Bangunan Dibongkar Penyebab Banjir di Batu 5 ANDRI DWI S, Tanjungpinang SATU penyebab banjir di Kawasan Batu 5 Bawah sudah diketahui. Ternyata, ada satu bangunan yang berdiri di atas parit dan diduga menjadi penyebab banjir di kawasan itu.

Kamis (27/11), tim kelurahan bersama instansi terkait pun turun dan kemungkinan bangunan itu akan dibongkar.

Keberadaan bangunan itu sebenarnya sudah lama terdeteksi oleh pihak kelurahan sebagai penyebab banjir. Surat peringatan pun sudah berkalikali dilayangkan. Tapi, terkesan tidak digubris.

Karena itu, kemarin, digelar rapat bersama tim penang-

PT. BINTANG LIMA ABADI PENYALUR PEMBANTU RUMAH TANGGA DAN BABY SITTER HUBUNGI :

Telp. 0778 - 468067 Flexi. 0778 - 7090730 HP. 0813 1822 7730 PIN BB. 2382B6FE KOMPLEK LEGENDA MALAKA BLOK A6, NO.12 BATAM

gulangan banjir yang terdiri dari perwakilan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kantor Lurah Kampung Bulang. Ada dari Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DTKP2), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM), Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Penanggulangan Bencana, Satpol PP, dan perwakilan pihak kecamatan.

Dalam rapat itu, terungkap, bangunan itu sudah jelas melanggar Perda Nomor 7 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung. Sebab, sudah nyata, bangunan itu menutup bagian

F-ANDRI DWI S/TANJUNGPINANG POS

 Lanjut ke Hal 10

BANGUNAN MELANGGAR: Lurah Kampung Bulang Husain Alhamdi bersama perwakilan SKPD terkait saat mengecek bangunan yang menutupi drainase di Batu 5 Bawah, kemarin.

Rp 4,1 M untuk BUMD Dipertanyakan TANJUNGPINANG - Rencana Pemerintah Kota Tanjungpinang menganggarkan APBD senilai Rp 4,1 miliar untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bakal ribut lagi di dewan. Sebab, dewan menilai, anggaran yang sudah digelontorkan selama ini mencapai Rp 3,9 miliar tidak berbuah untung.

Anggota Komis II DPRD Kota Tanjungpinang, Pepy Candra, kemarin mengatakan, uang Rp 3,9 miliar bukan jumlah yang sedikit untuk memulai usaha. Wiraswasta yang modalnya paspasan saja bisa meraih keuntungan yang besar. Logikanya, BUMD Tanjungpinang yang sudah diuntungkan tersedianya modal, kebijakan daerah serta peraturan daerah malah kondisinya memprihatinkan.

“Nanti harus ada laporan pertanggungjawaban serta laporan untuk apa uangnya diberikan nantinya. Diketahui saat ini BUMD memiliki manajemen yang parah setiap tahunnya mengalami keru-

Pepy Chandra

Anehnya pengeluaran mereka per tahun mencapai Rp 2,7 miliar. Artinya sekitar Rp 400 juta per tahun mengalami kerugian. Bila ini dilanjutkan dengan menambah penyertaan modal Rp 4,1 miliar tanpa melakukan perubahan, juga akan habis.

Pepy Chandra, Anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang gian,” kata Pepy, kemarin.

Pepy sempat merincikan, dari hasil kunjungan mereka

 Lanjut ke Hal 10

TANJUNGPINANG POS JUMA T 28 NOVEMBER 2014 JUMAT

10

Lis Setuju Penimbun Bakau Dipidanakan

F-KELANA/TANJUNGPINANG POS

TANCAP PLANG: Tim terpadu yang terdiri dari SKPD terkait mendatangi lokasi penimbunan bakau di Kampung Bugis dan menancapkan plang peringatan di lokasi, Rabu (26/11) lalu. Penimbunan bakau dinilai melanggar.

Pemko Ajukan Pembangunan 3 SMP Baru TANMJUNGPINANG - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang, HZ Dadang AG, mengatakan, tahun 2015 mendatang direncanakan akan ada pembangunan unit sekolah baru (USB) untuk tingkat Sekolah Menegah Pertama (SMP). Ketiga sekolah SMP baru itu, yakni SMPN 13 di belakang Stisipol arah Dompak, SMPN 15 di Kawasan Waterpark dan SMPN 16 di Jalan Borobudur.

Sebenarnya, dikatakannya, rencana pembangunan tiga sekolah tersebut bukan rencana baru. Tahun sebelumnya juga sudah direncanakan. Tapi, belum terealisasi. Ia berharap, tahun 2015 mendatang bisa terealisasi dengan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Kepri.

“Pemerintah daerah kan diwajibkan menyediakan lahan. Kalau pembangunan fisiknya minta bantuan. Alhamdulillah lahan sudah

tersedia mudah-mudahan Pemprov Kepri bisa membantu,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (27/11) Dadang mengatakan, penambahan sekolah saat ini sudah mendesak, untuk mengimbangi pertambahan penduduk. Belum lagi, jarak tempuh lokasi pendidikan juga memang untuk kawasan ini cukup jauh.

Dicontohkannya, di kawasan Dompak saat ini butuh dibangun SMP. Sehing-

ga masyarakat pedalaman Dompak tidak perlu jauhjauh lagi menempuh lokasi pendidikannya hingga ke kawasan kota. Begitu juga kawasan Waterpark. Laju pertumbuhan penduduk di kawasan ini tinggi.

Selain ada penambahan sekolah baru, 2015 nanti juga akan ada renovasi gedung sekolah dan beberapa anggaran pembebasan lahan sekolah yang sempat terkendala tahun 2014 ini.(dlp)

Taman Tepi Laut Harus Bernuansa Melayu TANJUNGPINANG - Kota Tanjungpinang atau Kepri umumnya yang kental Budaya Melayu, tapi masih minim ikon Melayu.

Karena itu, dengan disahkannya Perda Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri dan mulai disosialisasikan, Rabu (26/11) di Hotel Comfort Batu 10 Tanjungpinang, diharapkan bisa menjadi momen menumbuhkan roh Melayu.

Sosialisasi yang dilakukan kemarin untuk memaparkan seperti apa Perda tersebut.

Namun, isi atau muatan Perda tersebut masih umum.

Lebih detailnya masih menunggu Pergub.

Perda ini diharapkan segera disosialisasikan juga kepada masing-masing kepala daerah kabupaten/kota di

Basyaruddin Idris

Kepri. Hadir saat itu Ketua LAM Kepri Abduk Razak, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Arifin Nasir Kadis Kebudayaan Provinsi Kepri, Azman Kakan Satpol PP Pemprov Kepri dan lainnya.

Abdul Razak mengatakan, terkait ikon Melayu yang

minim, pihaknya akan menampung semua masukanmasukan untuk selanjutnya dibahas dan dibenahi dimana kekurangan yang ada.

Tokoh muda Melayu yang juga Sekjen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Provinsi Kepri Basyaruddin Idris mengatakan, momen ini harus ditangkap Pemko Tanjungpinang untuk membuat ikon Melayu lebih khas dan kental.

Perda ini harus didukung serta dilakukan pembenahan agar nuansa Melayu cukup kental.

Taman kota Tepi Laut diharapkan menjadi salah satu ikon baru Melayu. Taman itu harus bernuansa Melayu.

Dijelaskannya, Oktober 2015 akan diadakan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) yang akan diikuti 33 provinsi di In-

donesia serta perwakilan 11 negara DMDI dan Perkemahan Pemuda Indonesia (PPI) dengan tema Bahasa Melayu Penyatu Nusantara.

Tanjungpinang harusnya tidak minim ikon Melayu karena akan dikunjungi perwakilan masyarakat Indonesia dan perwakilan negaranegara DMDI. “Harapan kami, LAM Kepri, Pemko Tanjungpinang agar membuat satu ikon Melayu.

Katanya Kota Gurindam, tapi nuansa Melayu minim. Katanya Bunda Tanah Melayu, tapi mana nuansa itu,” bebernya.

Di daerah lain, seperti Bukit Tinggi, Sumatera Barat sangat kental dengan budayanya, ada jam gadang, ada rumah adat dan ikon lainnya.

“Kita, masih minim ikonnya,” jelasnya. (mas)

TANJUNGPINANG- Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah mengaku, terkejut adanya beberapa titik lokasi penimbunan bakau di Tanjungpinang yang sampai kemarin berlangsung dan akhirnya disetop.

Ke depan, ia setuju pelaku penambang bakau dibawa ke ranah hukum alias dipidanakan.

“Selain itu ada juga penimbunan yang di batu 8 ya? Kampung Bugis, saya juga baru baca beritanya tadi. Sebenarnya itu bisa dilaporkan ke polisi. Ada pidananya. 4 kasus penimbunan sebelumnya juga sudah kita laporkan ke polisi,” terang Lis ditemui di Kantor Gubernur, di Dompak, Kamis (27/11).

Lis menambahkan, Pemko juga telah melaporkan 4 kasus penimbunan lahan mangrove pada 4 titik berbeda ke kepolisian.

Kini, tinggal menunggu proses hukum di Polres Tanjungpinang.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KP2KE) Tanjungpinang, H Adnan mengimbau untuk pengusaha beritikad baik mengurus izin terlebih dahulu.

“Sebaiknya untuk melakukan pembangunan itu mengurus izin terlebih dahulu.

Memang itu ada pidananya. Kita bisa larinya ke Undang-undang Lingkungan Hidup,” beber Adnan.

Lahan bakau yang ditimbun itu berada di wilayah Kampung Bugis itu bersebelahan dengan pintu gerbang PT Bintan Marina Shipyard. Plang larangan bertuliskan, Bab IV pasal 15 Perda Kota Tanjungpinang nomor 2 tahun 2013 tentang Izin Penimbunan Lahan juga masih tertancap di sana.

Penimbunan di lokasi ini ternyata sudah berlangsung sejak Agustus laluHal itu diperkuat oleh keterangan Kasubid Bidang

Penindakan dan Pencemaran BLH, Yong Ferry yang menerangkan penimbunan lahan itu baru dalam proses pengajuan surat izin.

“Mana ada mereka izinnya. Baru pengajuan.

Seharusnya ada izin dulu. Baru buat kegiatan,” terang Ferry.

Lahan bakau seluas 30x40 meter sudah tertimbun. Namun, sekarang tidak ada yang bertanggungjawab.

Lurah Kampung Bugis, Ridwan Budo juga mengaku tak tahu siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana lingkungan hidup itu. Pasalnya, hingga dilakukannya penertiban dengan pemasangan plang larang, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku penimbunan tersebut ulah siapa.

Kasus penimbunan hutan bakau ilegal ini sempat ditindak lanjuti oleh Dinas KP2E Tanjungpinang dengan mendatangi secara langsung lokasi penimbunan bakau sampai lebih dari 4 kali kunjungan. Namun karena sifatnya seperti main kucing-kucingan, penimbunan tersebut aktif kembali hingga, Rabu (26/11).

LSM Melapor Perhatian terhadap penimbunan ini datang juga dari LSM Insan Pemerhati Masyarakat (Inpas) Kepulauan Riau (Kepri). Inpas berencana turut menindaklanjuti perkara tersebut mewakili masyarakat untuk melaporkan ke kepolisian.

“Terkait laporan ke pihak kepolisian, kita akan perbincangkan dulu dengan warga dan pemuda. Hutan bakau yang ditimbun ini besar. Jadi dia buat barang ini diluar pagar. Kami sudah buat surat ke Pak Hengki, PT BMS untuk mempertanyakaan penimbunan itu ulah siapa. Karena penimbunan diwilayah berdekatan PT BMS. Lurah pun sudah keberatan dan melayangkan surat ke BLH, KP2KE dan Ke Satpol PP,” terang Kapten Indra, Ketua Inpas Kepri. (ika)

Alat Cetak Paspor Rusak TANJUNGPINANG- Anda ingin berangkat ke luar negeri? Belum punya paspor? Untuk saat ini, Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjungpinang tidak bisa melayani pembuatan paspor. Sebab, satu perangkat untuk pembuatan paspor rusak.

“Alat cetak paspor sedang rusak. Kita sedang memesannya ke pusat,” terang Sutario, Customer Service Kantor Imigrasi Tanjungpinang saat ditemui, kemarin.

Ternyata sudah sejak tahun lalu pembatasan pel-

ayanan paspor ditetapkan.

Satu hari, hanya dibatasi 50 pemohon. Hanya, karena permintaan masyarakat cukup ramai, akhirnya Imigrasi tetap menampung 70 pemohon cetakan paspor dalam satu hari. Sampai akhirnya rusak.

“Kita cuma dijatah dua mesin cetak. Kantor Imigrasi Tanjungpinang bukan seperti Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus seperti Batam itu bisa lebih banyak. Dikarenakan mesin cetak paspor satu buah dalam kondisi perbaikan. Dengan ini

kami meminta perhatian dari pemohon, antrian kami batasi hanya 50 pemohon.

Karena volume antrian perhari tetap membeludak sampai 70 pemohon. Nah sekarang sudah rusak semua mohon pengertiannya,” terang Sutario Untuk sementara, Sutario juga mengimbau, masyarakat yang ingin mengurus paspor dapat bersabar atau bila kondisinya sangat mendesak, bisa mengurus paspor di Kantor Imigrasi Tanjunguban atau Batam. (ika)

Lurah.........................................dari hal 9 atas drainase yang ada. Padahal, drainase cukup kecil.

Lurah Kampung Bulang, Husain Alhamdi, mengatakan, pihaknya akan menyurati Wali Kota Tanjungpinang terkait keberadaan dua bangunan itu. Ia pun ingin, bangunan harus dibongkar. Karena menurutnya, dua bangunan tersebut sudah melanggar.

Diketahui, satu bangunan tersebut dibuat untuk kos-kosan, dan satunya lagi untuk rumah ibadah. Nah, saluran drainase sudah berada di bawah bangunan. Beruntung, paritnya berada di depan, yang seandainya dilakukan pembongkaran, hanya bagian depan yang

menyesuaikan.

“Kami minta harus dibongkar,” tegas Husain lagi usai rapat.

Selama ini, Kawasan Batu 5 Bawah memang menjadi langganan banjir. Setiap hujan deras, pasti daerah ini akan banjir. Ketinggian airnya hingga mencapai lutut orang dewasa.

Lurah Ditantang Beberapa surat teguran sudah dilayangkan. Ternyata teguran itu tidak direspon baik oleh pemilik bangunan.

Dalam teguran itu, memang tertulis, bangunan harus dibongkar sendiri, paling lama tujuh hari setelah surat dikirim.

Tapi pemilik bangunan

yang diketahui bernama Putson meresponnya dengan nada menantang lurah. “Kalau saya bongkar, masih tetap juga banjir bagaimana?,” itu ungkapan Putson.

Lurah pun menjawab, sanksi pembongkaran sudah memang saatnya, karena sebelumnya teguran secara administratif sudah dilayangkan.

Kini, dikatakannya, pihak kelurahan akan menyerahkan kasus ini ke instansi terkait.

Tentu, ke depan, pemberian sanksi langsung oleh instansi terkait.

Saat itu, rombongan sempat turun ke lokasi dan melibat posisi bangunan yang berada di bawah bangunan. ***

sebelumnya ke BUMD, terungkap biaya gaji pegawai mencapai Rp1,5 miliar per tahun. Pemasukan BUMD per tahun dari pengelolaan pasar senilai Rp 2,3 miliar.

“Anehnya pengeluaran mereka per tahun mencapai Rp 2,7 miliar. Artinya sekitar Rp 400 juta per tahun mengalami kerugian. Bila ini dilanjutkan dengan menambah penyertaan modal Rp 4,1 miliar tanpa melakukan perubahan juga

akan habis,” paparnya.

Rp 2,7 miliar itu di antanya Rp 1,5 miliar untuk gaji karyawan dan Rp 1,2 miliar untuk biaya operasional.

Artinya setiap bulan B UMD memiliki pengeluaran Rp 100 juta selain gaji.

Rabu (26/11) lalu, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Riono mengatakan, akan diajukan anggaran untuk BUMD senilai Rp 4,1 miliar. Itu pun sebenarnya sudah ber-

kurang dari rencana awal Rp 6,5 miliar. Sebab, menurutnya, Perda Nomor 4 tahun 2007 tentang BUMD mengharuskan Pemko Tanjungpinang menyertakan modal Rp 10 miliar untuk lima tahun pertama.

Hanya, perlu diketahui juga, sesuai Perda itu, ada juga klausul yang menerangkan, kemungkinan ditutupnya BUMD jika tiga tahun tidak memberikan keuntungan. (dlp)

Kapolres Bantu SIM 100 Supir Angkot dan Taksi Rp 4,1 M....................................dari hal 9

TANJUNGPINANG - Kapolres Tanjungpinang AKBP M Dwita Kumu mengakomodir keluhan supir angkot dan supir taksi yang mengeluh kesulitan mengurus SIM (Surat Izin Mengemudi) lantaran biayanya yang bengkak.

Kapolres didampingi Wakapolres pun mengundang Pengurus DPW Organda Kepri dan Organda Tanjungpinang untuk membahas tersebut, Rabu (26/11) malam.

“Tindaklanjutnya, hari ini,

Jumat (29/11) kita akan menandatangani kerja sama atau MoU (Memorandum of Understanding) di Polres,” ujar Sekretaris DPW Organda Kepri Syaiful, Kamis (28/11).

Pada kesempatan itu, akan ada 100 supir yang akan mengurus SIM secara kolektif. Diharapkan, ke depan semua supir sudah memiliki SIM dan mentaati semua peraturan lalulintas.

“Kerja sama kita ini saling mendukung. Kita pun harus

mendukung kinerja kepolisian.

Maka itu, supir harus mentaati peraturan lalulintas termasuk memiliki SIM,” tambahnya.

Organda akan mendukung kepolisian dan Operasi Zebra yang sebentar lagi akan digelar. Supir harus melengkapi keperluan mobilnya.

Kerja sama seperti ini diharapkan tidak hanya di Tanjungpinang saja. Namun seluruh polres/polresta di Kepri mau meneken MoU dengan Organda dalam mempermudah

pengurusan SIM. “Kita di Organda Kepri siap memfasilitasinya. Saya salut dan mengapresiasi Pak Kapolres, Pak Wakapolres. Begitu juga Pak Kapolda, Pak Wakapolda, Pak Dirlantas dan pihak lainnya,” ucapnya.

Selama ini, supir sudah sering mengeluh ke Organda terkait biaya mengurus SIM yang dinilai sangat memberatkan. “Kalau pengurusan SIM kolektif nanti, biayanya standar,” jelas Syaiful. (mas)

TANJUNGPINANG POS

Memulai bisnis dan menjalankan bisnis tak boleh malu-malu.

Supriyanto, pengusaha bakery.

11

JUMA T 28 NOVEMBER 2014 JUMAT

Honda Bintan Pratama Gelar Showroom Event DP Hanya Rp 30 Juta ANDRI, Tanjungpinang DALAM rangka mendekatkan diri dan memberikan kemudahan kepada para konsumen, Honda Bintan Pratama Tanjungpinang akan menggelar Showroom Event, Sabtu (29/11), di diler resmi mobil Honda Tanjungpinang, Jalan Gatot Subroto Batu 5 Bawah Tanjungpinang.

Hal ini diungkapkan Sales dan Manager PT Honda Bintan Pratama Tanjungpinang, Hardi Antoro.

“Pada Showroom Event nanti kita akan ada promo berupa DP rendah untuk pembelian Honda Mobilio, DP hanya kisaran Rp 30 jutaan,” kata Hardi Antoro, kepada Tanjungpinang Pos,

Kamis (27/11). dangkan DP untuk Honda Menurutnya, acara Show- Jazz belum bisa diumumkan room Event akan dimulai di koran ini. pukul 10.00 “Kita buat sampai selepenasaran sai. Selama bagi konacara bersumen, yang langsung, ingin tahu konsumen harga mobil Pada Showroom Honda Modiberikan berbagai macam bilio dan Jazz Event nanti kita harga promo, termasuk DP akan ada promo mulai dari Jazz, berupa DP rendah Honda spesial disbiarkan konuntuk pembelian sumen dakon, cash back, free ak- Honda Mobilio, DP tang sendiri sesori hingga hanya kisaran Rp ke diler kita hadiah doorlangsung,” 30 juta-an. prize. bebernya.

“Kita haHardi berHardi Antoro nya berikan harap pada hadiah khusus bagi kon- Showroom Event nanti ada sumen yang melakukan tran- peningkatan penjualan mobil saksi pembelian mobil jenis Honda.

Honda Jazz dan Mobilio,” beIa melihat perkembangan ber Hardi Antoro. Menurut- otomotif di Tanjungpinang nya, bagi konsumen ingin sebagai Ibu Kota Provinsi memiliki mobil jenis Mobilio, Kepri terus berkembang pecukup menyetor uang DP sat. Pecinta mobil Honda di sebesar Rp 30 juta saja. Se- Tanjungpinang terus men-

F-ANDRI DWI S/TANJUNGPINANG POS

PROMO: PT Honda Bintan Pratama, diler Mobil Honda, akan menggelar acara Showroom Event, besok Sabtu (29/11). Selama acara tersebut konsumen akan diberikan harga khusus.

Harga Material Bangunan Mulai Naik

F-NET

NAIK: Harga material bangunan seperti semen mulai naik.

TANJUNGPINANG - Pemilik toko material bangunan Toko Gunung Jati Baru Tanjungpinang, Amir Susanto mengatakan, kenaikan material bangunan tidak bisa dihindari, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“BBM naik buat kita pusing, harga material naik bukan enak, malah pembeli sepi,” kata Amir Susanto, kemarin.

Menurut dia, sejak BBM subsidi naik, harga pasir dan semen juga ikut naik.

Misalnya, harga pasir sekarang Rp 400 ribu per lori, sebelum BBM naik hanya Rp 350 ribu per lori. Kenaikan pasir berkisar Rp 10 ribu sampai Rp 30 ribu per lorinya.

Masing-masing harga pasir berbeda-beda semakin bagus pasirnya semakin mahal.

“Harga pasir kasar dan pasir harus berbeda dan kegunaanya juga berbeda,” paparnya.

Semen yang beredar di Tanjungpinang, baik merek Semen Padang, Semen Bosowa dan Semen Gresik, ratarata naik kisaran Rp 2 ribu hingga Rp 3 ribu per sak.

“Harga semen sekarang sudah mencapai Rp 68 ribu sebelumnya hanya Rp 65 ribu per saknya,” bebernya.

Amir Susanto membeberkan, harga semen dan pasir naik karena biaya transportasi juga naik. Harga dari agen juga naik.

“Kita sama-sama tahu kalau BBM naik semua harga

naik, tak ada yang tidak naik.

Kita takut kenaikan BBM justru mengakibatkan penjualan pasir dan semen menurun,” tegasnya.

Ditambahkannya meski pembangunan di kota ni terus mengeliat, tapi ada rasa khawatiran orderan semen dan pasir akan menurun.

“Dulunya kita pesan semen dan pasir ke agen dengan jumlah cukup banyak.Tapi, sekarang, kita baru pesan

kalau stok semen dan pasir sudah habis,” tegasnya.

Ditegaskan dia, naiknya harga semen dan pasir, untuk sementara tidak berlaku pada bahan material lainnya seperti batu bata, besi bangunan, seng dan asbes, harganya masih stabil. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa bulan ke depan juga mengalami kenaikan.

Harga batu bata merah sekarang Rp 1.500 per bata, batako kisaran Rp 1.800 hingga Rp 2.200 per batako.

Besi bangunan kisaran Rp 6,5 juta hingga Rp 8,5 juta per ton. Harga seng Rp 54 ribu per keping dan asbes Rp 46 ribu per keping.

Ketua REI Kepri, Yasinul Arif, menjelaskan naiknya BBM juga berdampak naiknya harga properti seperti rumah. Kenaikan berkisaran 1015 persen. Kenaikan ini disebabkan banyak faktor, salah satunya faktor kenaikan bahan material bangunan.

“Harga BBM memicu naiknya harga rumah. Karena, harga upah bangunan juga mengalami kenaikan,” tegasnya. (dri/bas)

ingkat. Dan, pada Showroom Event nanti, diharapkan

masyarakat datang langsung ke diler. “Harga murah akan

kita berikan kepada konsumen selama Showroom

Event digelar. Jangan sampai ketinggalan,” bebernya. ***

TANJUNGPINANG POS T 28 NOVEMBER 2014 JUMAT JUMA

12

Kegagalan Aburizal Bakrie Pimpin Golkar JAKARTA- Regenerasi dalam tubuh partai politik dinilai wajib dilakukan. Hal ini lantaran partai politik merupakan organisasi berbasis kader.

Tanpa adanya regenerasi kepemimpinan di tubuh partai politik, maka partai akan mati dan akan berpengaruh terhadap situasi politik dan demokrasi di Indonesia.

Seperti halnya yang terjadi di partai Golkar, pengamat politik dan Direktur Bina Media, Wibisono memandang bahwa perseteruan yang terjadi di tubuh Golkar hanya diakibatkan adanya ambisi berlebihan dari Ketua Umumnya, Aburizal Bakrie (Ical) untuk kembali memimpin.

“Ical terlalu berambisi, seharusnya dia sadar diri, toh selama memimpin tidak ada prestasi besar yang dicapainya,” ujar Wibisono di Jakarta, Kamis (27/11).

Menurut dia, dengan dipercepat proses Munas IX justru mengindikasikan adanya kepentingan tertentu, yakni memenangkan Ical kembali menjadi ketua umum Golkar.

“Sementara itu, Ical tidak membawa banyak sekali kebaikan dalam tubuh Golkar,” jelas dia.

Wibisono menambahkan, wajar jika banyak kader muda Golkar menentang Ical berkuasa kembali.

Sebab, banyak sekali kegagalan dan kemerosotan di tubuh partai beringin semenjak dipimpin Ical.

Dijelaskannya beberapa kegagalan Ical yakni pertama, gagal mencapai target perolehan suara sebesar 30 persen pada pemilu legislatif. Pada Pemilu 2014, Golkar hanya memperoleh 14,5 persen suara.

Kedua, lanjut dia, gagal mempertahankan jumlah kursi DPR. Golkar pada Pemilu 2014 meraih 91 kursi.

Lima tahun lalu, Golkar mendapatkan 106 kursi.

Ketiga, yaitu gagal menjadi calon presiden karena tak ada partai yang mau berkoalisi.

Keempat, dinilai gagal menjadi calon wakil presiden karena tak ada satu pun calon presiden yang menerima berpasangan dengan Ical. Kelima, kebijakan berkoalisi dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa gagal meraih kemenangan.

Keenam, adalah dinilai gagal mengelola partai karena dijadikan alat memperjuangkan kepentingan pribadi, korporasi, dan kroni-kroninya. Ketujuh, gagal menepati janji, yaitu membangun gedung DPP Golkar dan menyediakan dana abadi sebesar Rp 1 triliun untuk Golkar.

Kegagalan selanjutnya, lanjut dia, memecatan kader Golkar tanpa didasari pertimbangan prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tak tercela. Menurutnya, sudah sepatutnya Golkar memberikan kesempatan untuk kader mudanya tampil. (net)

F-NET

SALAM: Ketua Umum Golkar Aburizal Bakri (kanan) bersalaman dengan Agung Laksono. Golkar terpecah menjelang Munas Golkar 30 November nanti. Kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono sama-sama membuat Munas Golkar.

Titiek Soeharto Sedih Lihat Kisruh Golkar JAKARTA - Adanya perbedaan pandangan antara Aburizal Bakrie (Ical) dengan Agung Laksono soal penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) mengakibatkan Partai Golkar kini terpecah menjadi dua kubu.

Ketua DPP Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.

“Sedih kenapa kita begitu. Selama ini hajatan bersama-sama. Kenapa terjadi kejadian ini,” ujar Titiek di Ge-

BERPOSE: Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto (kanan) bersama dengan Siti Hardijanti Rukmana atau mbak Tutut.

F-NET

dung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11).

Selain itu, Titiek meminta agar Menko Polhukam Ted-

jo Edhy Purdijatno jangan ikut campur dalam urusan internal partai berlambang beringin tersebut. Terlebih

dengan melarang penyelenggaran Munas Partai Golkar di Bali pada 30 Nomvember.

“Itu intervensi. Kalau mau bijaksana, ya diamankan, karena ini kan hajatan kami.

Sebab, sebaiknya sebagai Menko Polhukam amankan saja, bukan untuk melarang.

Ya, makanya diberi bantuan pengamanan,” jelasnya.

Sebagaimana informasi, kubu Ical sesuai keputusan Rapimnas di Yogyakarta memutuskan bahwa Munas Partai Golkar 2014 akan diselenggarakan pada 30 November.

Sedangkan kubu Agung Laksono menganggap Munas 30 November tersebut ilegal, karena merujuk pada Munas 2009 di Riau, diputuskan penyelenggaraan Munas 2014 akan jatuh pada Oktober.

Namun, ditakutkan akan menganggu pemilihan presiden (pilpres) berjalan dua putaran, maka hasil munas tersebut direkomendasikan lewat rapat pleno yang akhirnya diputuskan penyelenggaraan Munas 2014 akan jatuh pada Januari 2015. (net)

Jokowi Jangan Panik Hadapi Interpelasi JAKARTA - Pemerintah tak perlu panik menghadapi interpelasi. Pasalnya, interpelasi memang hak yang melekat pada anggota dewan.

“Pemerintah enggak usah takut, ini (interpelasi) biasa saja. Dihadapi dan dijelaskan,” kata pengamat politik Heri Budianto , kemarin.

Dia mengatakan, sah-sah saja jika anggota dewan menggunakan haknya karena hal itu sesuai konstitusi dan diatur dalam undangundang.

Namun, menurut dia, interpelasi digulirkan dengan catatan bukan untuk mencari-cari kesalahan pemerintah.

“Sepanjang alasannya kuat untuk interpelasi, itu hal biasa saja. Nanti juga pasti berlalu, karena sampai kapan mau interpelasi,” ujarnya.

Heri mengatakan, pemerintah punya tugas menjelaskan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ber-

subsidi. Tidak hanya anggota dewan, dia menilai, rakyat juga menunggu penjelasan dari pemerintah.

“Asal jangan dipolitisir, misal pemerintah menjelaskan kemudian ada upaya hak angket. Interpelasi memang untuk memperjuangkan aspirasi rakyat,” ter-

angnya.

Dia memandang, ketakutan pemerintah menghadapi interpelasi karena anggota dewan belum sepenuhnya bersatu. “Sekarang kan masih dalam tahap rujuk, masih bahas UU MD3. Finalisasinya pada UU MD3,” pungkasnya.(net)

Kapolri, Maju Kena Mundur Kena Jelang Munas Golkar JAKARTA - Urusan izin musyawarah nasional (Munas) XI Partai Golkar di Bali, 30 November nanti jadi ujian berat untuk Kapolri Jenderal Sutarman. Ibarat pribahasa, Kapolri sedang dalam kondisi maju kena mundur juga kena.

IKLAN

Tidak memberikan izin akan dianggap Polri ikut intervensi urusan internal Golkar. Memberi izin akan dianggap membangkang terhadap perintah Menko Polhukam.

Dalam kondisi ini, pengamat kepolisian Universitas Indonesia Kombes Pol (Purn) Bambang Widodo Umar menyarankan Kapolri untuk konsisten memegang prinsip bahwa Polri adalah lem-

baga penegak hukum. Apa yang dilakukan Polri harus berlandaskan hukum.

“Intinya, berpegang saja pada hukum dan ikuti aturan saja,” ucapnya, kemarin.

Nah, untuk urusan izin Munas Golkar ini, yang harus dipegang Polri adalah aturan hukum.

Kalau berdasarkan hukum izin tidak bisa diberikan, berarti tidak

boleh. Tapi, kalau berdasarkan hukum izin itu bisa diberikan, berarti harus diberikan.

Bambang melihat, imbauan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno untuk tidak memberikan izin Munas Golkar itu adalah perintah politik. Posisi Menko Polhukam sendiri bukanlah atasan Polri, sehingga perintahnya tidak mutlak dilaksanakan. Yang harus

diperhatikan dalam pemberian izin itu adalah landasan hukum yang berlaku.

“Tapi, sekarang tergantung Kapolri melihat hal ini sebagai politik atau hukum. Di sini independensi Polri sebagai penegak hukum diuji, mandiri atau tidak dengan adanya intervensi politik. Kita lihat saja nanti,” jelasnya. (net)

DPR: Presiden dan Kapolri Harus Minta Maaf Aksi Brutal Polisi di Musala JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengecam aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian saat membubarkan mahasiswa yang menolak kedatangan Presiden Joko Widodo ke Pekanbaru, Riau, Selasa (25/11) Politikus Partai Demokrat itu meminta aparat kepolisian tidak melakukan pemukulan dalam menjalankan tugasnya. Apalagi sampai melakukan pembubaran paksa ke dalam musala seperti yang terjadi di komplek gedung RRI Pekanbaru.

“Kepolisian tidak boleh terlalu eksesif. Tugasnya melakukan pengamanan. Jadi tidak boleh melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya,” kata Benny di gedung DPR RI,Jakarta, Kamis (27/11).

Seperti diketahui, pembubaran paksa yang dilakukan polisi mengakibatkan Alquran yang menjadi Kitab Suci kaum Muslimin berserakan. Selain itu, terekam pula dari gambar bahwa polisi dengan seragam lengkap dan bersepatu masuk ke dalam tempat salat dan menginjak sajadah.

Benny berharap insiden pembubaran paksa dan pemukulan oleh polisi terhadap mahasiswa sampai ke dalam musala itu tidak memicu konflik berkepanjangan antara Polri dengan mahasiswa apalagi umat Islam.

Untuk itu dia meminta Kapolri Jenderal Polisi Sutarman maupun Presiden Joko Widodo sekalipun, meminta maaf atas tindakan anak buahnya itu. “Kapolri bahkan Presiden sampaikan permohanan maaf ke umat Islam,” ujar Benny.

Atas kejadian ini, Benny juga menyarankan presiden memanggil Kapolri dan jajaran guna diperingatkan. Sebab kasus kekerasan aparat kepolisian belakangan ini seringkali terjadi. Jika perlu, Jokowi harus menerapkan revolusi mental di kepolisian.

Aksi brutal polisi ini juga ikut disesalkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Haji Ma’ruf Amin mengatakan tindakan korps Bhayangkara itu sudah di luar batas dan menyakiti umat Islam.

Namun, tindakan para bintara di lapangan ini mendapat pembelaan dari Kapolresta Pekanbaru, Kombes Polisi Robert Harianto mengatakan, anak buahnya terpaksa membubarkan paksa aksi mahasiswa karena tidak mengantongi izin.

Perihal penyerbuan yang dilakukan polisi ke dalam musala, Robert mengaku hal itu dilakukan setelah mahasiswa tidak juga kunjung mau bubar. ‘’Kami sudah memberikan kesempatan mereka untuk salat.

Setelahnya kami minta mereka untuk membubarkan diri. Tapi mereka tidak juga keluar-keluar, maka kami bubarkan paksa,’’ tegas Robert. (jpnn)

TANJUNGPINANG POS dapat diakses menggunakan iPad, iPhone, iPod Touch, Blackberry Playbook, dan Tablet Android. Caranya, melalui aplikasi SCOOP, yang bisa di-download dari GOOGLE play store.

TANJUNGPINANG POS T 28 NOVEMBER 2014 JUMAT JUMA

Menuju Kemandirian Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan (1)

TELEPON PENTING Pemadam Kebakaran Bintan

Empat Unsur Pokok Pemberdayaan

081364363030

Pemadam Kebakaran Tpi

0771-20949 / 113

Polsek Bukit Bestari

0771-318211

Polsek TPI Kota

0771-314110

Polsek Bintan Timur

0771-61110

Unit Lakalantas Tpi

0771-7000009

Kantor Badan SAR Tpi

0771-29125

Camat Tpi Kota

0771-7008251

13

P

PLN

0771-23755/21048

Polres Tanjungpinang

0771-314351

PDAM

0771-21574

Jasa Raharja Tpi

0771-317537

RSUD Tpi

0771-313000

Lantamal IV Tanjungpinang

0771-23071

KPAID Kepri

0771-7004406

RSUD Prov Kepri Batu 8 Tpi

0771-7335202

SAMPAIKAN unek-unek Anda terkait layanan publik seperti PDAM, listrik, telepon, seluler, jalan rusak, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/Paspor/ akta kelahiran/sertifikat tanah, dll.

Cukup ketik: MBS (spasi) Isi pesan lalu kirim SMS ke:

0896-7410-6630 Atau kirim melalui email: redaksi@tanjungpinangpos.co.id

Lapor, Banyak Mati PJU MBS pak Kepala Kantor Tata Kota Tanjungpinang.saya mewakili warga perumahan permata karisma batu 8 atas.melaporkan bahwa : Lampu jalan banyak yg mati sdh 3 bulan lebih di biarkan lingkungan kami gelap.untung ada lampu penerangan dari rumah kami.antara lain di jl permata I blok D. trima kasih. +6281364769007

Dinsos Remehkan Karang Taruna

rogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan atau yang disingkat PNPM MP adalah sebuah Program dari Kementerian PU Pusat yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan pada akhirnya menuju masyarakat madani.

Masyarakat Madani (dalam bahasa Inggris: civil society) dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya.

Kata madani sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya civil atau civilized (beradab). Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society, yang berarti masyarakat yang berperadaban.

Untuk pertama kali istilah Masyarakat Madani dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan wakil perdana menteri Malaysia.

Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat.

Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu.

Dawam Rahardjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Dawam menjelaskan, dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi

sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan. Masyarakat Madani pada prinsipnya memiliki multimakna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten memiliki bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui, emansipasi, dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis.

Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan Masyarakat madani tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat.

Gaung ”Pemberdayaan Masyarakat” telah membahana ke seluruh antero jagat raya, menelusup ke seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara di seluruh pelosok negeri dengan harapan dapat membentuk karakter individu atau masyarakat yang mampu memahami dan mengarahkan potensi dirinya menjadi mandiri dan bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memberikan kesempatan dan

Penulis: Hary Prima Putra MSi Dosen UMRAH/ Mantan Pelaku Pemberdayaan di PNPM Perkotaan

kemampuan kepada individu atau masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara bertanggungjawab demi perbaikan kehidupannya.

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan empat unsur pokok, pertama Aksesbilitas informasi (Kemampuan akses yang diterima oleh masyarakat); kedua Partisipasi atau keterlibatan (Menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan Proses pembangunan); ketiga Akuntabilitas (Pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat); keempat Kapasitas organisasi local (Kemampuan berkerja sama, mengorganisir warga masyarakat, serta memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah-

masalah yang mereka hadapi).

Robinson (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, pembebasan kemampuan, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment,” yang berarti memberi daya, memberi “power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.

Dari pendapat Robinson dan Ife ini dapat diambil pengertian bahwa pemberdayaan diperlukan untuk pribadi/individu atau masyarakat yang tidak punya kemampuan, tidak punya kompetensi, tidak punya kreatifitas dan tidak punya kebebasan bertindak baik karena faktor internal individu atau masyarakat itu sendiri maupun karena faktor eksternal seperti pembatasan ruang kebebasan berkreasi akibat intervensi, marginalisasi, dikotomi dan bahkan karena faktor diktatorism. Maka untuk dapat melakukan proses pemberdayaan yang ideal sudah barang tentu dibutuhkan pemberdaya sejati yang andal, memiliki kapasitas, kapabilitas dan komitmen untuk mengekstrakulasi faktor-faktor internal dan eksternal yang bersifat multidimensional itu.

Proses pemberdayaan yang tepat menuju kemandirian individu atau masyarakat dimanapun berada harus mengedepankan aspek ”penyadaran, peningkatan kapasitas, pendayagunaan dan evaluating”, dengan cara mengoptimalisasi

pengelolaan sumberdaya manusia (managing human resources) dengan tetap tidak mengenyampingkan pengelolaan material atau financial.

Pranarka & Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa “proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan.

Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya (kecenderungan primer). Sedangkan kecenderungan kedua menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (kecenderungan sekunder).

Keberhasilan kemandirian masyarakat melalui proses pemberdayaan menjadi suatu keharusan bagi semua pihak untuk terus berjuang mengimplementasikan kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder sebagaimana diurai di atas, selama dua kecenderungan tersebut belum bisa dilakukan maka kemandirian individu dan masyarakat yang didengangdengungkan akan menjadi barang abstrak yang tidak akan pernah tampak dipermukaan bumi persada. Di sisi lain pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat harus terus diupayakan sebagai wadah pemberdayaan dengan tetap mengedepankan kearifan lokal. (bersambung)

Semoga, Guru Tak Minta Uang Rapor Lagi SELAMAT Hari Guru. Semoga tidak ada lagi gratifikasi saat pembagian rapor dengan tanpa alasan apa pun. +6281277439309

ASS pak Sakti KMP Prov Kepri kmpulkan saja smua ketua krang kabupatn kota protes dgn tingkah lku dindos kepri yg meremehkan krang truna dan menghilang wibawa ketua krang turuna klau bisa lpor ke pak gebernur pecat kepala dinsos kepri ingat kmrin dia prnah brhentikan pgwai honor di linkungan dinsos kepri dia cerita ada kemuan oleh insepturat jdi pgawai dibrhnti kan edi rafiano trnyata tak ada temuan itu hnya krangan edi rafiano dia pkir punya kuasa lbih dari Allah +6281261006766

Pengusaha Kapal Terlalu...

CARA Kapitalis Yahudi masih terasa di negeri kita ini. Seperti dinaikkan harga minyak bumi oleh pemerintah Jokowi baru baru ini. Banyak pengusaha mengambil kesempatan dalam penderitaan rakyat yg sudah babak belur itu.

Kesempatan ini diambilnya tampa rasa kemanusiaan,seperti tambang kapal laut dari Tanjungpinang ke Telagapunggur Batam mau dinaikkan dari 55 ribu jadi 85 ribu dan lain lain. Pemerintah setempat harus tegas menterapkan aturan/peraturan tarif yg sesuai demi kepentingan rakyat luas. Tidak boleh mengikuti cara kapitalis yahudi untuk nenikmati keuntungan se besar2nya tanpa memikirkan nasib orang lain. +6281364252006

Dukung Larangan Acara di Hotel MBS itv baru indonesia hebat.ade kantor sendiri kenape harus bikin acara d hotel.masih banyak lagi uang APBD yg bisa d gunakan untuk yg

lain.yg jelas untuk kepentingan masyarakat. yanto jes. +6281991256441

Kenaikan Tiket ke Dabo Tak Wajar MBS Transportasi Tanjung pinang - Dabo Rp.230.000,- ? Naiknya terlalu tinggi.

Selama ini cuma Rp.175.000,- , ya kalau naikpun yang wajar aja. Kalau naik jadi Rp.

Bakau Punah Ditimbun GMANA tu pak wali/guber nur hutan bakau punah di timbun pengusaha dan pejabat apa tindakan anda jangan pura2 tak tau dan coba kali2 pak wali ama gub blusukan ber sama likat jalan batas wacopek bintan tak di urus simpan dompak arah kijan pinggir jalan tempat warga buang sampah wah kacau pak wali gmana maudapat adi pura kalau kotor gtu +6281973377423

200.000,- kan lumayan, jangan terlalu memberatkan masyarakat, timbang jugalah tingkat ekonomi masyarakat. Tolong dong ! +6281536960235

Nilai 300 Tak Lulus, tapi 290 Lulus MBS MBS,Tes Cpns Kab Lingga,tidak terbuka n adil,penuh brokrasi; Tes yg terdiri dr 3 bab itu dilihat satu paket tapi penilaan per bab yg menentukan cont pengikut tes yg jumlahnya diatas 300 bisa tidak lulus ,sedangkan yg juml

290 bisa lulus apabila memenuhi standar bab 1= 70 2. =100.3,=120 ,tapi apabila bab1= 65,2 n 3 diatas angka minimal tiidak lulus,apa nama systim tes ini pak BKD,APA ADA NILAI KEADILAN +6282169248353

JADWAL KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL PENUMPANG PT.PELNI DI PELABUHAN KIJANG/ TANJUNGPINANG DAN BATAM

NO.

PENGASIHAN, ROMBAK ALAT VITAL PRIA 1. (Merubah Burung Pipit jadi burung Garuda) 2. Liong Kapsul. Mengobati : Impotensi & Ejakulasi dini, Menambah kualitas sperma, menambah stamina pria.

3. (Terapi Perawan) : menyembuhkan semua penyakit kewanitaan.

4. (Urut Tradisional) ; (Cek kesehatan pakai komputer, hasilnya bisa di print)

JUAL JIMAT DARI THAILAND PERUBAHAN SETELAH 1X PENGOBATAN

>>>HP : +62 852 63289540 SMS : 081991674550 Praktek : Mahakam Lantai 2 No.203 (Samping Polres Bt.5 Atas)

NAMA KAPAL

1.

KM. UMSINI

2.

KM. BUKIT RAYA

3.

KM. SINABUNG

4.

KM. BUKIT RAYA

5.

KM. UMSINI

6.

KM. BUKIT RAYA

7.

KM. SINABUNG

8.

KM. BUKIT RAYA

9.

KM. UMSINI

10.

KM. KELUD

11.

KM. KELUD

12.

KM. KELUD

13.

14.

15.

KM. KELUD

16.

KM. KELUD

17.

KM. KELUD

18.

KM. KELUD

RENCANA TIBA

DES 2014

RENCANA BERANGKAT

DARI

HARI

TANGGAL

JAM

DARI

HARI

TANGGAL

JAM

TG.PRIOK

RABU

03 Des 14

18.00

KIJANG

JUM’AT

05 Des 14

15.00

TUJUAN TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASSAR - MAUMERE LARANTUKA - LOWELEBA - KUPANG (PP)

LETUNG

SENIN

08 Des 14

21.00

KIJANG

SENIN

08 Des 14

23.00

BLINYU - TG.PRIOK - BLINYU

TG.PRIOK

RABU

10 Des 14

17.00

KIJANG

KAMIS

11 Des 14

07.00

TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - BAU-BAU NAMLEA - AMBON - TERNATE - BITUNG (PP)

BLINYU

SABTU

13 Des 14

02.00

KIJANG

SABTU

13 Des 14

04.00

LETUNG - TAREMPA - NATUNA - MIDAI SERASAN - PONTIANAK - SURABAYA (PP)

TG.PRIOK

RABU

17 Des 14

18.00

KIJANG

RABU

17 Des 14

21.00

TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASSAR - MAUMERE LARANTUKA - LOWELEBA - KUPANG (PP)

LETUNG

SENIN

22 Des 14

21.00

KIJANG

SENIN

22 Des 14

23.00

BLINYU - TG.PRIOK - BLINYU

TG.PRIOK

RABU

24 Des 14

17.00

KIJANG

KAMIS

25 Des 14

07.00

TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - BAU-BAU NAMLEA - AMBON - TERNATE - BITUNG (PP)

BLINYU

SABTU

27 Des 14

02.00

KIJANG

SABTU

27 Des 14

04.00

TG.PRIOK

SENIN

29 Des 14

19.00

KIJANG

TG.PRIOK

RABU

03 Des 14

12.00

BATAM

RABU

03 Des 14

15.00

TG.BALAI

SABTU

06 Des 14

15.00

BATAM

SABTU

06 Des 14

18.00

TG.PRIOK (PP)

TG.PRIOK

RABU

10 Des 14

12.00

BATAM

RABU

10 Des 14

15.00

TG.BALAI - BELAWAN - TG.BALAI

KM. KELUD

TG.BALAI

SABTU

13 Des 14

15.00

BATAM

SABTU

13 Des 14

18.00

TG.PRIOK (PP)

KM. KELUD

TG.PRIOK

RABU

17 Des 14

12.00

BATAM

RABU

17 Des 14

15.00

TG.BALAI - BELAWAN - TG.BALAI

TG.BALAI

SABTU

20 Des 14

15.00

BATAM

SABTU

20 Des 14

18.00

TG.PRIOK (PP)

BELAWAN

SELASA

23 Des 14

09.00

BATAM

SELASA

23 Des 14

12.00

BELAWAN - TG.BALAI

TG.BALAI

KAMIS

25 Des 14

14.00

BATAM

KAMIS

25 Des 14

17.00

TG.PRIOK (PP)

TG.PRIOK

MINGGU

28 Des 14

15.00

BATAM

MINGGU

28 Des 14

18.00

TG.BALAI - BELAWAN

1. PERUBAHAN SCHEDULE TSB DIATAS BILA ADA PERUBAHAN / KOREKSI AKAN KAMI BERITAHUKAN. 2. KEPADA CALON PENUMPANG PEMBELIAN TIKET AGAR SESUAI IDENTITAS. 3. KHUSUS LANSIA (60 TH KEATAS) HARAP LAMPIRKAN FOTO KOPY KTP YG MASIH BERLAKU UNTUK MENDAPATKAN DISCOUNT 20% 4. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI PT. PELNI CABANG TANJUNGPINANG

TELP. 0771 - 21513 0822-83588414

5. 1 (SATU) JAM SEBELUM KAPAL TIBA SUDAH DI TERMINAL PELABUHAN

LETUNG - TAREMPA - NATUNA - MIDAI SERASAN - PONTIANAK - SURABAYA (PP) TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASSAR - MAUMERE LARANTUKA - LOWELEBA - KUPANG (PP)

JADWAL SEMENTARA

“JADWAL DAPAT DILIHAT DI HARIAN TANJUNGPINANG POS SETIAP HARI”

TG.BALAI - BELAWAN - TG.BALAI

15 November 2014

TANJUNGPINANG POS T 28 NOVEMBER 2014 JUMAT JUMA

14

H Syahrul Pimpin Hari Guru Nasional

Pengibaran bendera Merah Putih.

WAKIL Wali Kota Tanjungpinang H Syahrul memimpin langsung upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke69 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Selasa (25/11) di lapangan Pamedan, Ahmad Yani, Tanjungpinang.

Menurut H Syahrul yang juga mantan Ketua PGRI Kota Tanjungpinang, dengan lahirnya PGRI, segala bentuk perpecahan kelompok guru, lingkungan pekerjaan, baik di daerah maupun pusat, menjadi satu dalam membangun kekuatan bersama. Dalam mewujudkan mutu pendidikan

dan memperjuangkan profesi dan nasib guru serta tenaga pendidik yang ada di Nusantara ini Wujud adanya PGRI, dapat dijadikan sebagai salah satu organisasi profesi guru Indonesia yang menaungi dan berjuang, dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Sebagai organisasi profesi guru, lanjutnya, PGRI telah memiliki instrumen penting sebagai bingkai mentalitas dan moralitas guru dalam bekerja, yaitu dengan memiliki kode etik guru sebagai acuan. Untuk menuntun perilaku moral guru Indonesia ke arah yang lebih profesional, terlindungi serta bermartabat.

Ia mengharapkan kepada seluruh guru di Kota Tanjungpinang, agar terus mengabdi bagi bangsa dan negara. Guru telah memberikan warna dalam dunia pendidikan.

Syahrul minta dalam mengajar dan mendidik, tak hanya mengajar dan mendidik saja.

Mendidik ini menghasilkan karakter bangsa, dan mengajar akan menghasilkan kepintaran. Untuk itu, keduanya harus dikolaborasikan serta disinergikan. Sehingga akan menghasilkan anak bangsa yang berkualitas. *** Narasi: Abas Foto: Humas Pemko Tanjungpinang

H Syahrul

Wawako Tanjungpinang H Syahrul, Dadang AG dan para tamu undangan.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bersama dengan para tamu undangan.

WAWAKO TANJUNGPINANG H SYAHRUL MENYERAHKAN PENGHARGAAN KEPADA GURU PRESTASI.

H Syahrul berjabat tangan dengan perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

Wawako H Syahrul menyerahkan piala kepada guru prestasi.

Wawako H Syahrul membacakan kata sambutan.

Para kepala dinas dan PNS di lingkungan Pemko Tanjungpinang.

Utusan dari Polres Tanjungpinang menyerahkan piala kepada siswa prestasi.

Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945.

Wawako Tanjungpinang H Syahrul dan Dadang AG berfoto dengan guru dan siswa.

H Syahrul memberikan ucapan terima kasih kepada komandan upacara.

Wawako Tanjungpinang H Syahrul dan FKPD berfoto bersama pelajar yang mendapatkan penghargaan.

TANJUNGPINANG POS T 28 NOVEMBER 2014 JUMAT JUMA

METRO BATAM

PLN ................ dari hal 16 kesiapan infrastruktur yang dibangun PLN. Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepri Muhammad Darwin menyebutkan, ada tiga lahan yang masih menjadi ganjalan dalam pembangunan jaringan interkoneksi.

Pembangunan infrastruktur listrik Bintan itu dikerjakan oleh pihak PLN Unit Induk Pembangun Medan.

“Sekarang masih terkendala.

Tiga pemilik lahan belum melepas lahannya. Karena, harganya belum sepakat,” ujarnya.

Di sisi lain, PLN tidak bisa membayar mahal lahan. Akibatnya, belum ada titik temu harga lahan. Walau, pembangunan transmisi listrik diatur dalam Undang-Undang Agraria. Namun, PLN masih menempuh jalur musyawarah.

“Pemprov dan DPRD Kepri sebagai penengah dalam negosiasi dengan warga sedang berupaya,” ujarnya.

Diharapkan, masalah lahan pembangunan jaringan listrik di Pulau Bintan, segera selesai. Sehingga, aliran listrik dari Batam ke Bintan, segera terwujud pada tahun depan.

“Kami harapkanApril 2015, aliran listrik dari Batam sudah bisa dimulai,” harapnya.

PLN Medan Minta Bantuan Kejati Kepri PLN Unit Pembangunan II Medan terpaksa harus menggandeng pihak Kejaksaan Tinggi Kepri, dalam memuluskan rencana PLN membangun proyek interkoneksi listrik Batam-Bintan.

Saat ini, pembangunan tower masih terkendala pembebasan lahan.

Manajer Hukum, Komunikasi, dan Pertanahan PLN Medan Heryawan kepada Tanjungpinang Pos usai rapat bersama dengan Kejati Kepri dan Komisi III DPRD, Kamis (27/11), di Dompak, mengatakan, masih ada empat titik lahan untuk tower di daerah Kabupaten Bintan yang belum dibebaskan atau diganti rugi.

Sebab, si pemilik lahan enggan bekerja sama. Padahal, proyek ini untuk kebutuhan listrik masyarakat banyak.

“Yang mau dibangun berjumlah 33 titik tower. Yang belum diganti rugi ada empat titik. Dua ti-

tik milik seorang warga dan sisanya milik dua warga lain,” ujarnya.

Ia membeberkan, tower yang belum bisa dibangun itu yakni, tower nomor dua di lahan milik Nurhayati. Kasusnya, Nurhayati enggan membebaskan lahan seluas 15 x 15 meter persegi untuk kepentingan tower. Ia meminta PLN untuk membebaskan semua lahannya dengan luas sekitar dua hektare.

“Kami kan butuhnya hanya 15 x 15 meter persegi saja,” ucapnya.

Lalu yang kedua adalah tower nomor tiga dan nomor empat.

Dua tower ini berada di lahan milik Latif alias Ayong. Ia hanya menyampaikan tidak setuju lahannya diganti rugi untuk kepentingan pembangunan tower.

“Yang tower terakhir adalah tower nomor 14 di atas lahan milik Asmaraman. Ia juga minta lahannya dibebaskan seluas 2.500 meter persegi. Kalau hanya 15 x 15 meter, ia tidak mau,” ujarnya.

Dari persoalan inilah, PLN Medan menggandeng Kejati Kepri dan difasilitasi DPRD Kepri untuk menindaklanjuti persoalan ganti rugi yang tidak disetujui warga Bintan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Kepri Zairida menjelaskan, memang sudah menjadi tugas kejaksaan untuk mendampingi masalah-masalah seperti ini. Karena, kejaksaan juga pengacara negara.

“Kami sudah mendapat kuasa khusus dari PLN Medan untuk memproses hal ini. Selanjutnya, urusan dengan masyarakat menjadi urusan kami. Termasuk nanti proses di pengadilan,” tegasnya.

Zairida menjelaskan, PLN menargetkan, persoalan ganti rugi ini harus sudah selesai awal Desember ini. Artinya, pihak Kejati juga mulai melakukan proses non litigasi (penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan) terhadap warga tersebut, yaitu proses mediasi atau pemanggilan sebanyak tiga kali.

Apabila ini tidak menemui titik temu, maka proses litigasi (penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan) akan diambil dengan menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan atau diistilahkan konsinyasi. ***

15 Peringatan Hari AIDS Se-Dunia

Warga Binaan Lapas Diminta Curhat

F-MARTUA/TANJUNGPINANGPOS

KERAJINAN: Ketua Dekranasda Batam Mariana memperlihatkan hasil kerajinan tangan karya pengrajin Batam, beberapa waktu lalu.

Batik Batam Dipamerkan di Crafina BATAM - Para pengrajin Batam memamerkan kerangkerangan dalam pameran Crafina di Jakarta Convention Centre. Pengrajin binaan Dekranasda Batam ini juga memamerkan batik khas Batam.

Pendamping Perwakilan Dekranasda Batam Dedy, Rabu (26/11), mengatakan, pameran ini akan berlangsung hingga 30 November mendatang. Pengrajin yang mewakili Batam antara lain, Etna dari Dida Handycraft dan Elviana

dari Rumah Kreatif. Sedangkan, pengrajin batik Batam yang ikut yaitu Agus dari Duriangkang Serasi dan Indra dari Batik Batam.

Crafina merupakan event pameran yang menggali potensi handycraft dari seluruh pelosok nusantara. Pameran ini diikuti sekitar 400 peserta, yang dibuka oleh Staf Ahli Kementerian Perindustrian.

“Kami ikutkan dari Batam.

Karena, pameran ini merupakan ajang kreativitas produk

kerajinan yang diunggulkan di masing-masing daerah,” ujarnya.

Hasil kerajinan yang dipamerkan berunsurkan sumber daya alam dan didesain sesuai tren maupun lifestyle masa kini.

Namun, Batam tidak menargetkan transaksi jual beli selama pameran. Melainkan, memperkenalkan produk-produk kerajinan Batam ke seluruh Indonesia dan juga mancanegara. (mbb)

BATAM - Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam (Barelang) dan Rumah Tahanan Kelas IIA Batam (Baloi) akan diikutsertakan dalam acara peringatan Hari AIDS Se-Dunia pada 1 Desember mendatang.

Salah satu acaranya yaitu acara curhat para narapidana dan tahanan ke psikolog.

Koordinator Seksi Acara Maulana Luthfiyanto, Kamis (27/11), mengatakan, acara yang akan digelar di antaranya, edukasi melalui penyuluhan terkait HIV/AIDS. Di samping itu, ada curhat psikologi yang bekerja sama dengan himpunan Psikolog Indonesia.

“Nanti ada juga cerdas cermat tentang HIV/AIDS yang diikuti warga binaan,” ujarnya.

Beberapa acara sudah digelar sejak beberapa waktu lalu. Peringatan Hari AIDS ini akan diisi dengan hiburan dari warga binaan Lapas, pembacaan puisi berjudul Saudaraku, aksi teatrikal lilin-lilin kecil, pelepasan balon dan burung merpati yang dijadwalkan dilakukan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo.

“Nanti, akan ada hiburan dari tim kesenian warga binaan Lapas dan Rutan. Mereka akan menampilkan tari Barong, tari Blek Dit Dot, tari Saman, tari Zapin

masal, dan tari Mbiring,” ungkap Maulana.

Selain kegiatan di Lapas, pada hari yang sama, elemen masyarakat juga dijadwalkan akan turun ke jalan. Mereka turun untuk mengkampanyekan kewaspadaan terhadap HIV/AIDS. Elemen masyarakat itu akan membagikan pita dan brosur di Kecamatan Belakangpadang, Tanjungriau Sekupang, Batuaji, dan Nagoya.

Selain itu, akan dilakukan kegiatan yang sama di Simpang Jam Baloi, Simpang Kabil, Simpang Basecamp, Aviari Batuaji, Mega Mall Batam Centre, dan Nagoya Hill, BNI Sei Panas, simpang Harmoni Hotel, Bengkong, dan Batuampar, dan lain-lainnya. Parade band akan digelar di kawawasan industri Batamindo pada 20 Desember. Sedangkan seminar AIDS juga akan digelar di Auditorium Unrika, penggalangan dana dan pembagian pita di sekitar Kampus Uniba pada 1 Desember.

Ketua Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Batam Pieter P Pureklolong mengatakan, pihaknya juga sudah membuat surat imbauan kepada para pembina upacara di instansi dan sekolah agar menyinggung tentang HIV/AIDS. (mbb)

PNPM Perkotaan Renovasi Kampung Tanjungpiayu Laut BATAM – Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) merupakan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) yang disusun dan direncanakan oleh masyarakat dengan didampingi tim ahli. Kali ini, program pembangunan toilet umum komunal dilaksanakan di Tanjungpiayu Laut, Kecamatan Sei Beduk.

Dengan program PLPBK ini, masyarakat dilibatkan langsung dalam membuat rencana teknis penataan lingkungan pemuki-

mannya.

“Artinya, meski rencana itu disusun oleh masyarakat tapi Perdanya tetap diikuti,” kata Wakil Wali Kota Batam Rudi, Kamis (26/11).

Program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat diberi wewenang untuk membangun lingkungannya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

“Pemko Batam dan Pemprov

Kepri mendukung dan menjadikan sebagai gerakan bersama, dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya masing-masing,” jelas Rudi.

Sementara itu, Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan Batam Andi Muhammad Ilham mengatakan, pada kegiatan ini, masyarakat merasakan manfaat mulai dari perencanaan hingga proses pengerjaannya. Diharapkan, semua perencanaan yang ada di program ini bisa terealisasi melalui MoU di tingkat SKPD

Pemko Batam sampai dengan 2017.

Melalui program ini, masyarakat mendapat bantuan sekitar Rp 1 miliar dari pemerintah pusat. Dengan anggaran itu, masyarakat dapat mendorong perubahan lingkungan yang kumuh menjadi tertata rapi di kawasannya.

“Masyarakat diharapkan mampu menjaga dan memelihara hasil pembangunan yang telah ada,” harap Andi.

Kepala Dinas Tata Kota

Batam Gintoyono menyebutkan, program percepatan pembangunan sudah melekat dengan program PNPM Mandiri Perkotaan. PLPBK merupakan bagian dari proyek PNPM untuk peningkatan kualitas pemukiman.

Dalam program ini, daerah Tanjungpiayu Laut dinilai yang lebih pantas mendapatkannya.

Hal ini sudah dibahas dalam forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) se-Kota Batam. (mbb)

16

METRO BATAM

Lahan Interkoneksi Listrik Batam-Bintan Bermasalah

TANJUNGPINANG POS

JUMA T JUMAT 28 NOVEMBER 2014

PLN Batam dan Tiga Warga Bintan Masih Nego PLTU Tanjungkasam, Punggur, Batam.

Interkoneksi listrik dua pulau ini masih terhambat karena masalah lahan di Bintan.

F-DOK/TANJUNGPINANG POS

MARTUA - TAUFIK, Batam TIGA lahan yang akan dilalui jaringan interkoneksi listrik BatamBintan, belum mau dilepas pemiliknya. Ketiga pemilik lahan di Kabupaten Bintan itu bersikukuh dengan harga lahan yang ditawarkan.

Sekretaris Perusahaan Bright PLN Batam Agus Subekti, Kamis (27/11), mengatakan, pihaknya sudah siap mengaliri listrik

ke Pulau Bintan. Daya yang akan disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan Pulau Bintan.

“Kami siap menyalurkan daya. Tergantung ketersediaan infrastrukturnya di Pulau Bintan,” bebernya.

Terkait target penyaluran, hal itu tergantung dari kesiapan interkoneksi. Pasalnya, hingga saat ini, PLN Batam masih menunggu

 Lanjut ke Hal 15