Epaper Tanjungpinangpos 24 September 2014

TANJUNGPINANG POS APRI MINTA GUBERNUR INGATKAN PUSAT 8

TNI AL GEREBEK RUMAH WARGA BATUAMPAR 16 www.tanjungpinangpos.co.id

RABU 24 SEPTEMBER 2014 29 ZULKAIDAH 1435 H

Eceran Rp 1.800

Gelar Syukuran dan Doa Bersama 12 Tahun Kepri TANJUNGPINANG - Pasangan Gubernur Kepri, H Muhammad Sani dan Soerya Respationo akan memperingati hari jadi ke-12 Provinsi Kepri, Rabu (24/9). Peringatan akan diawali dengan upacara di halaman Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Tanjungpinang.

Dalam kegiatan upacara itu, Sani dan Soerya akan menyerahkan bantuan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa serta penandatanganan prasasti. Usai upacara peringatan HUT Kepri, Gubernur Kepri dan Wagub akan menghadiri paripurna di Kantor DPRD Kepri. Selanjutnya, Gubernur dan Wagub akan men-

gadakan syukuran dan doa bersama di Gedung Daerah usai paripurna DPRD Kepri. ”Di saat masa kepemerintahan ke-4 Duo HMS, di tahun ini pula Pemprov Kepri berumur 12 tahun setelah pemekaran dari Provinsi Riau. Cukup banyak yang sudah kita lakukan untuk pembangunan Kepri dan masyarakat. Kami sadari juga masih banyak yang harus kita kerjakan ke depan untuk masyarakat Kepri,” ujar H Muhammad Sani, Gubernur Kepri, kemarin.

HM Sani

Terminal Tanjungpinang - Jakarta 07.55 - 09.30

Jakarta - Tanjungpinang 05.25 - 07.10

Sales Outlet Garuda Indonesia Pelangi Hotel Bandara Raja Haji Fisabililah Jl. D.I. Panjaitan Km. 6 Tanjungpinang +62-771 - 7335577 +62 812 7078 1000 +62 823 8567 3920

 Lanjut ke...Hal. 2

Soerya Respationo

Situs Panselnas Sulit Diakses

Pelamar CPNS Banyak Ditolak TAUFIK-YENDI-ADI, Tanjungpinang

F:YENDI/TANJUNGPINANG POS

RATUSAN warga Tanjungpinang dan Bintan sebagai calon pelamar CPNS tahun 2014 risau saat mendaftar di situs online panitia seleksi nasional, Selasa (23/9). Calon pelamar tidak bisa mendaftar karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditolak oleh situs online tersebut. Penolakan NIK oleh server Pansel itu tentu membuat calon pelamar kelimpungan. Pasalnya, Penolakan NIK ini bertanda yang bersangkutan sudah melamar diinstansi lain atau NIK-nya dipakai orang lain untuk ujicoba melamar.

Calon pelamar CPNS tahun 2014 untuk instansi Pemprov Kepri, Pemkab Bintan dan Pemko Tanjungpinang mayoritas mendaftar melalui internet rental (warnet) dan milik sendiri. Sebagian calon pelamar dari kalangan honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) pemerintahan mendaftar secara online melalui internet fasilitas kantor. Calon pelamar mendaftar sejak, Selasa (23/9) pagi. Sebagian calon pelamar CPNS beruntung bisa mendapatkan tanda bukti pendaftaran secara online. Sementara, pelamar tidak bisa mendapatkan print tanda bukti pendaftaran melalui situs online karena data NIK pelamar ditolak.

Seorang pegawai tidak tetap Pemprov Kepri, Febri (30) mengatakan, tidak bisa mendaftar karena NIK ditolak oleh situs online. Padahal, seluruh prose-

LEGALISIR: Calon peserta CPNS berdesak-desakan antre untuk melegalisir fotokopi KTP sebagai persyaratan melamar di CPNS. Antre panjang sudah terlihat sejak Selasa (23/9) pagi di kantor Disdukcapil Kota Tanjungpinang, Kepri.

 Lanjut ke...Hal. 2

F-ISTIMEWA

TENANGKAN ANGGOTA: Wakapolri dan KSAD bertemu di Batam menenangkan personelnya.

KSAD dan Wakapolri Tenangkan Prajurit BATAM - Pasca tertembaknya empat prajurit TNI dan aparat kepolisian dalam bentrok beberapa hari lalu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo datang ke Batam. Ia turun untuk menenangkan prajuritnya dan meminta agar TNI Batalyon 134 Tuah Sakti bertugas seperti biasa. Gatot Nurmantyo mengingatkan TNI dan Polri harus

 Lanjut ke...Hal. 2 PELAMAR CPNS BANYAK DITOLAK

Banyak sangat daftarnye tu...

Cik Brahim Juli Leka Hendariani

TEKAD DAN SEMANGAT

Lawana

KALAU masih ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, alangkah baiknya niat itu langsung direalisasikan.

Seperti kata pepatah, dimana ada kemauan di situ ada jalan.

Hal itu LANJUT HAL 2

Rp4,4 Miliar Uang Korupsi Masuk PNBP TANJUNGPINANG- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri memindahkan sebagian uang hasil korupsi yang berhasil disita dari BRI ke kas Daerah Negara pada Selasa (23/9). Nilai uang yang disita Rp 6.127.645.771. Sedangkan yang diserahkan ke kas daerah Rp 4.453.954.000, karena perkaranya

sudah berkekuatan hukum tetap.

Uang negara itu berhasil disita jaksa dari penyidikan lima perkara korupsi yang berhasil diungkap selama 2014 ini. Assisten Pidana Khusus Aspidsusnya) Kejati Kepri, Yulianto menyebutkan uang itu diserahkan ke kas daerah setelah perkara yang ditanga-

ni memiliki putusan hukum yang tetap. Uang negara yang diserahkan itu itu masing-masing dari korupsi alat kesehatan di Kabupaten Anambas 2009. Direktur di CV Intan Diantika, Yuni Widianto sudah divonis 1 tahun dan juga

 Lanjut ke...Hal. 2

Uang Negara yang Berhasil Disita Kejati

F-ADLY BARA HANANI/TANJUNGPINANG POS

SITAAN: Tim Kejati menunjukkan uang sitaan Rp4,5 miliar yang akan masuk di Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sumber Dana

Nama Proyek Instansi

Jumlah

1. APBD/Anambas 2. APBN/UMRAH 3. APBN/Menhumham 4. Masyarakat 5. APBN/Kemenhub

Alkes Proyek Gedung Rutan Batam Alat Tera Pelabuhan

Rp 3.589.080.000, Rp 864.874.000 Rp 447.169.000 Rp 415.274.600 Rp 1.589.634.771

CV Intan Diantika PT Prambanan PT MP Pasundan, Disperindag Kepri PT Siman Eranesia

Total akumulasi sampai September 2014, Rp 6.127.645.771

Memaknai Hari Jadi ke-12 Provinsi Kepri

Pemimpin Kepri Tetap Tokoh BP3KR Hari ini, 24 September 2014, Provinsi Kepri berusia 12 tahun sejak dimekarkan tahun 2002 silam.

Sejumlah pejuang dari Badan Penyelaras Pembangunan Provinsi Kepri (BP3KR) punmemaknainya.

ZAKMI-TUNAS, Tanjungpinang

K

ETUA Pemuda BP3KR Provinsi Kepri Basyaruddin Idris lebih menyoroti penerimaan CPNS

EMAIL: redaksi@tanjungpinangpos.co.id

tahun ini dan calon pemimpin Kepri ke depan. Pada intinya, dia berharap pemimpin Kepri ke depan masih dari lingkaran

pejuang BP3KR. Siapa saja calon pemimpin Kepri yang masuk bursa kandidat gubernur dan wakil, diharapkan tidak melenceng dari antara itu. Seperti Soerya Respationo, HM Sani, Ismeth Abdullah, Huzrin Hood, Ansar Ahmad, Ahmad Dahlan, Nurdin Basirun dan

 Lanjut ke...Hal. 2

ADD US ON FACEBOOK Tanjungpinang Pos

Basyaruddin Idris

Huzrin Hood

Ajis Martindas

FOLLOW US ON TWITTER @TgpinangPos

Hari Ini, TANJUNGPINANG POS RABU 24 SEPTEMBER 2014

2

Singapura Serahkan Pengelolaan FIR ke Indonesia potensi itu dan menjadi bahan penelitian," ujar Kolonel (Pnb) Hari Widodo, Komandan SEKKAU usai pembekalan siswa.

Hari Widodo menjelaskan, karyawisata ke Kepri yang dilaksanakan 81 orang perwira siswa merupakan kurikulum SEKKAU. Saat ke Kepri, tema karyawisata itu mengangkat tema keamanan kedaulatan udara di wilayah perbatasan. Untuk di Kepri, pengaturan lalu lintas udara itu masih dikendalikan oleh FIR Singapura.

Masalah ini cukup krusial, karena lalu lintas udara di negara RI, tapi diatur oleh FIR Singapura. Sehingga dari SEKKAU berupaya agar kedaulatan udara RI dikendalikan sendiri. Namun dari perjanjian, penyerahan FIR Singapura itu dilakukan secara bertahap.

"Untuk persiapan penyerahan FIR Singapura dari 2010 sampai 2024 itu perlu kajian-kajian dan olah data serta penyiapan SDM sampai dengan teknologi. Sehingga pada tahun 2024, bisa dikelola oleh negara kita sendiri. Apakah FIR Jakarta atau FIR Indonesia nanti.

Pengelolaan FIR itu harus berjalan lancar nantinya," jelas Hari Widodo.

Hari menyampaikan, perjanjian penyerahan FIR Singapura kepada Indonesia itu merupakan kebi-

TANJUNGPINANG- Sebanyak 77 perwira siswa sekolah komando kesatuan angkatan udara (SEKKAU), 2 orang TNI AD dan 2 orang anggota TNI AL mengikuti pembekalan Pemprov Kepri tentang perencanaan pembangunan wilayah perbatasan, Senin (22/9).

Dalam kegiatan tersebut dibahas mengenai penyerahan pengelolaan Flight Information Region (FIR) penerbangan pesawat dari Singapura kepada Indonesia.

Flight Information Region merupakan suatu ruang udara berdaulat dan ditetapkan dimensinya yang selama ini dibedakan menjadi dua, FIR Jakarta dan FIR Singapura. Selama ini, FIR untuk wilayah Kepri sebagai provinsi perbatasan dikelola oleh Singapura. Namun sejak tahun 2010 lalu, secara bertahap pengelolaan FIR Singapura itu diserahkan ke Indonesia. Penyerahan pengelolaan FIR Singapura yang akan dikelola Indonesia itu diberi batas waktu sampai tahun 2024 mendatang.

"Sekarang proses penyerahan pemanfaatan ruang udara atau FIR Singapura itu sudah berjalan. Singapura telah memberikan haknya kepada Kementerian Perhubungan RI sejak 2010 lalu. Potensi itu harus kita ambil. Makanya kami sengaja ke Kepri untuk melihat

Gelar Syukuran .............................................dari halaman 1 Sani menyebutkan, prioritas pembangunan Pemprov Kepri yang dijalankan sejak 4 tahun terakhir ditujukan pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, konektiviti, pengembangan UKM sampai dengan sektor pariwisata dan budaya serta sosial kemasyarakat.

jakan dari pemerintah pusat. Hanya saja, pelaksanaan nanti menjadi tugas pemerintah daerah seperti Kepri yang berada di daerah perbatasan.

"Sesuai paparan Sekdaprov Kepri, ada beberapa bandara yang akan dibangun di wilayah Kepri.

Kita sangat setuju dan mendukung itu. Untuk batas waktu penyerahan itu, lebih cepat lebih bagus. Sebelum tahun 2024 juga bisa," jelasnya.

FIR itu, lanjut Hari Widodo, merupakan pengaturan untuk keselamatan semua penerbangan.

Dari pengelolaan FIR itu bisa diterima pendapatan devisa negara dari perizinan. Apalagi di Kepri lalu lintas penerbangan pesawat sangat tinggi sekali. Peluang itu harus diambil sekaligus untuk menjaga kedaulatan udara NKRI. Seperti di Batam saja, ada 114 penerbangan per harinya. Jika dikali setahun, sangat banyak lalu lintas penerbangan.

"Saya tidak bicara nominal, dari izin penerbangan sudah banyak devisa negara yang terkumpul. Ini yang mesti dipersiapkan untuk Kepri ke depan. Rata-rata turis datang menggunakan pesawat, di sini peran FIR itu. Potensi itu baru dari udara saja, belum lagi dari laut dan darat,’’ terangnya.(fre)

terhadap empat anggota TNI itu, itu pelakunya oknum kepolisian. Namun menurut dia, polisi yang menembak yang bertindak preman. Karena itu, dia meminta agar tidak semua oknum kepolisian disamakan.

"Jangan dianggap, semua sama. Berikan pengabdian terbaik pada masyarakat," bebernya.

Kedepan, diingatkan jika terkait proses investigasi, akan disampaikan tim. Hasil investigasi ditegaskan, akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sementara, untuk empat anak buahnya yang tertembak, diakui sudah membaik. "Saya bangga terhadap prajurit yang bermental baja.

Mereka juga sadar, kepolisian

dialami Juli Leka Hendariani, yang nekad kuliah tanpa ingin merepotkan kedua orangtuanya. Karena semangatnya yang tinggi, kini gadis kelahiran 12 Juli 1988 ini sudah berada di semester 5 jurusan Ekonomi Akuntansi di Uniba. ''Banyak kawan-kawan bilang kalau saya terlalu memaksakan kehendak. Aku awalnya sempat ragu, namun aku bulatkan tekad kalau aku bisa membiayai kuliahku dari hasil kerja,'' ceritanya.

ngembalikan aliran-aliran dana.

Seperti yang saya katakan sebelumnya. Tim penyidik sedang mengikuti arah uang. Yakitu follow the money. Dari follow the money inilah kita tahu uang-uang ini lari kemana saja," terang Yulianto.

Jika dikembalikan semuanya, maka Kamis tersebut dikatakan uang pengembalian uang untuk dari 3 orang tersebut mencapai Rp 3,2 miliar dari total kerugian negara yang mencapai Rp 3,6 miliar," kata Yulianto. Dalam kesempatan itu juga Yulianto mengklaim bahwa instansinyalah yang saat ini telah melakukan pemulangan uang negara terbesar untuk tahun 2014.

"Sepertinya sampai saat ini Kejati Kepri yang terbesar dalam penyitaan kerugian uang negara," tegas Yulianto Yulianto mengatakan, penyidikan tindak pidana korupsi hakekatnya memang bukan untuk menghukum tersangka tetapi untuk memulangkan kerugian negara. Dalam prestasinya, Kejati Kepri Telah beberapa kali menyita dan mengembalikan nilai kerugian negara yang dilakukan oleh tersangka.

Untuk Kasus Alkes, Kejati Kepri menangkap Direktur di CV Intan Diantika, Yuni Widianto terpidana kasus korupsi alat kesehatan Kabupaten Anambas APBN 2009 yang telah divonis 1 tahun juga telah menyerahkan uang Rp 3.589.080.000 ke penyidik. Sebelumnya, dua tersangka lainnya yang terlibat dengan kasus korupsi alat kesehatan ini masing-masing merupakan mantan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Anambas Sofiyan dan PPTK-nya Tajri saat ini sudah menjalani hukuman setelah divonis pengadilan dengan penjara 4 tahun.

TANJUNGPINANG POS Diterbitkan Oleh: PT Batam Intermedia Pers Terbit sejak tanggal 28 Oktober 2009 Alamat Redaksi: Komplek Pinlang Mas No.15 Lt 2-3 JL.DI Panjaitan-Batu IX Tanjungpinang, Telepon : (0771) 7447234 (hunting), Fax (0771) 7447085

Chairman Chief Executive Officer Presiden Komisaris Wakil Presiden Komisaris Komisaris Direktur

: : : : : :

Rida K Liamsi.

Makmur.

Socrates.

Asnida Syukur.

Hasan Aspahani.

Candra Ibrahim.

Karimun, puskesmas Tanjungbatu sedang direhab guna pembangunan fisik yang lebih besar. Suatu saat, puskesmas itu akan dijadikan RSUD. "Mari kita saling bahu-membahu dan jalin hubungan silaturahmi dalam membangun daerah," demikian diharapkan HM Sani. (fre)

Setelah bekerja sambil kuliah, malah ia menjadi menikmati rutinitasnya sehari-hari, kuliah sambil berkerja. ''Mumpung masih muda alangkah baiknya memanfaatkan waktu yang ada untuk hal yang bermanfaat. Minimal bermanfaat bagi kita dan orangtua,'' katanya.

Kuatnya keinginan gadis yang biasa disapa Lika ini untuk kuliah, karena ia ingin membahagiakan kedua orangtuanya. Agar waktu kuli-

ahnya tidak berbenturan dengan waktu kerjanya, hingga Lika terpaksa memiliih kuliah pada malam hari. ''Kalau kuliah masuknya pukul 19.00 WIB dan selesai pukul 22.00 malam,'' jelas anak pertama dari dua bersaudara ini.

Meski selalu disibukkan dengan waktu kerja, namun Lika bertekad untuk lulus dengan nilai yang tinggi.

Ketika ditanya pengalaman uniknya, karyawati Angkasa Engineers Indonesia ini men-

gaku ia nyaris tertipu beberapa waktu lalu. '"Penipu memang banyak akalnya. Ada yang nelpon saya saat antre di kantor pajak. Penelpon itu menyebutkan, adikku tertabrak dan butuh biaya untuk dioperasi.

Aku sempat panik dan menghubungi kedua orangtuaku.

Ternyata saat kami menelpon adikku, malah dia baik-baik saja. Nyaris kami tertipu dan untung kami belum tranfer uang,'' ceritanya.(jek)

Pelamar CPNS ..............................................dari halaman 1

mitra mereka," imbuh dia.

Pada hari itu, Wakil Kapolri, Komjen Pol Bradodin Haiti, juga tiba di Batam. Pada kesempatan itu, dia menyesalkan kejadian yang menyebabkan empat prajurit TNI tertembak.

"Kedepan jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian seperti itu. Kepala satuan dan wilayah di Kepri, harus berupaya memulihkan kondisi, sehingga kembali akrab," imbau Haiti.

Selain itu, mulai hari itu, dia menjanjikan penyelidikanpenyelidikan dimulai. Faktafakta akan terungkap, sehingga perbedaan versi kejadian, akan terungkap. "Dari Polri yang akan tergabung dalam tim investigasi, sudah di Batam," imbuhnya.(mbb)

Rp4,4 Miliar ......................... dari halaman 1 telah menyerahkan uang Rp 3.589.080.000 ke penyidik. Selain itu, ada juga uang korupsi proyek pembangunan ruang belajar dan ruang kompetensi UMRAH dengan tersangka Rudianto Sujatmiko.

Penyerahan uang ke kas daerah itu disaksikan langsung oleh Kepala BRI Tanjungpinang, Widodo. Dari total kedua kasus yang telah berkekuatan hukum tetap yang disetorkan ke kas negara mencapai Rp 4,5 miliar.

"Karena satu-satunya institusi dan satu-satunya aparat penegak hukum yang diberikan wewenang oleh Undangundang untuk melakukan eksekusi adalah jaksa. Untuk itu Jaksa telah melakukan eksekusi badan yaitu pidana penjara kepada Yuni Widiart dan Ir Rudjianto dan kawan-kawan.

Kemudian juga jaksa telah melakukan eksekusi terhadap uang pengganti, yang jumlah totalnya Rp 4.453.954.000 sebagai mana yang saudara lihat sekarang," kata Yulianto.

Yulianto beserta jajaran Kasi Pidana Khusus Kejati terlihat sangat puas saat menunjukan uang yang berhasil dipulangkan pada kas negara tersebut.

Dikatakannya juga uang yang disetorkan pada kas negara tersebut akan masuk kedalam Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Diakui Yulianto, hanya sebagian kerugian negara yang berhasil disita dari tersangka korupsi. Selaij itu, sambungnya, pihaknya sedang melakukan penyitaan sejumlah aliran uang lain dalam kasus Rutan Batam, Kasus Alat Tera, dan Kasus Fasilitas Pelabuhan di Berakit.

"Pada Kamis mendatang.

Saya mendengar kabar dari tim penyidik, bahwa Samidar, Norma dan Alicahaya akan me-

paten/kota dibangun Rumah Sakit yang lebih memadai. Seperti di Tanjungpinang, RSU Provinsi Kepri sedang dibangun dan dilengkapi peralatan kesehatannya.

Termasuk RSAL, turut dibantu. Sedangkan di Bintan, RSUD Kijang sedang digesa untuk penyelesaiannya. Sementara di

Tekad dan .................................................. dari halaman 1

KSAD dan ...........................dari halaman 1 memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Ia juga meminta agar anak buahnya tidak takut untuk menjalankan tugasnya. "Karena negara membutuhkan. Berikan rasa aman bagi masyarakat," katanya di Markas Batalyon 134 Tuah Sakti, Selasa (23/ 9). Terkait penembakan anak buahnya, Gatot menyerahkan persoalan itu ke hukum. Namun, dia meminta agar dalam proses hukum, semua harus disampaikan, sehingga masyarakat juga tahu dan tidak ada kebohongan. "TNI dan Polri aparat pemerintah. Semua harus disampaikan secara terbuka, agar tidak ada pembohongan publik," tegasnya.

Diungkapkan, penembakan

"Semua itu kita lakukan tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kepri. Tidak hanya yang terlihat di Kota Tanjungpinang maupun Kabupaten Bintan saja.

Seperti di Batam, jalan dari Batu Aji sampai Sekupang sekarang kita bangun," sebutnya.

Belum lagi di bidang kesehatan, sebut Sani, di seluruh kabu-

Sedangkan untuk Kasus UMRAH, salah seorang terpidana kasus dugaan korupsi proyek pembangunan ruang belajar dan ruang kompetensi UMRAH, Rudianto Sujatmiko, telah dipaksa mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp864.874.000 kepada Kejati Kepri.

Lantas untuk dugaan korupsi, Rutan Batam penyidik Kejati Kepri berhasil menyita uang Rp 447.169.000 dari dua tersangka dugaan korupsi Proyek pembangunan Rumah Tahanan Batam.

Menurut Yulianto dari kasus tipikor pembangunan Rutan Batam ini penyidik menetapkan dua tersangka yang masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil Kemenkumham Kepri Muis dan Direktur PT Mitra Prabu Pasundan, Asep Bustamanur selaku pelaksana proyek.

Sedangkan, pada hari yang sama saat pers rilis kasus rutan Batam, tim Pidsus Kejati Kepri juga mengungkap keberhasilan timnya pada kasus dugaan tindak pidana korupsi alat tera dan kalibrasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kepulauan Riau (Kepri) atas tersangka Tarmin mantan Kasi Tera Disperindag Kepri dan Much Darwaman sebagai Kepala UPT Meteorologi Disperindag Kepri oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kejaksaan Tinggi (Kepri) semakin menunjukan keseriusannya. Dikabarkan oleh Yulianto, Senin, (15/ 9) kemarin dalam ekspose hasil penyitaan uang yang telah berhasil diamankan, telah berhasil disita oleh penyidik yang dipimpin ketua tim dari Kasi Penyidik Kejati Kepri, Fadeli, dari kedua tersangka telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp 415.274.600.(ika)

pendaftaran sudah dilakukan.

KTP yang digunakan saat ini masih berlaku, belum berakhir masa berlakunya. "Iya, saya tidak bisa mendaftarkan karena NIK ditolak situs Panselnas.

Rata-rata teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama.

Padahal KTP saya masih berlaku. Saya sudah berusaha berulang kali memasukan data, tetap saja ditolak," keluh Febri yang merasa risau tidak bisa mengikuti tes CPNS tahun 2014 ini.

Pada kesempatan lain, seorang warga Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, Rizal (30) mengatakan hal senada. Menurut Rizal, saat mendaftar melalui situs online semua perintah dan mekanisme pendaftaran sudah dilakukan.

Tapi saat entry data terakhir, tidak bisa terdaftar karena NIK yang tertera pada KTP ditolak situs online pusat. Karena beberapa kali ditolak, Rizal mencoba mengcrosscheck NIK ke Kantor Camat Gunung Kijang. Atas arahan pegawai Kantor Camat Gunung Kijang, Rizal mengecek ke Disduk Capil Bintan.

"Dari hasil verifikasi Disduk Capil Bintan, nama dan NIK saya masih terdaftar sebagai penduduk Bintan. Hanya saja, KTP yang digunakan masih KTP SIAK atau belum KTP elektronik (e-KTP). Masih banyak calon pelamar CPNS yang menggunakan KTP SIAK dan terdaftar di Disduk Capil. Kami sebagai warga Indonesia harus mendapat keadilan dan bisa ikut tes CPNS," harap Rizal kepada koran ini.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Birokrasi Reformasi (Wamenpan-RB) RI, Prof Eko Prasojo saat dihubungi mengatakan, biasanya masalah penolakan karena NIK saat entry data pendaftaran online itu disebabkan salah input. NIK yang diinput tersebut sudah menjadi NIK orang lain. Bisa juga NIK yang datanya tidak valid.

"Tetap kasus yang ini tetap bisa diberikan kesempatan untuk diinput manual di masingmasing instansi," tegas Eko Prasojo, Selasa (23/9) siang menjawab Tanjungpinang Pos. Kepala BKD Kepri, Abdul Malik mengatakan, secara teknis pendaftaran sistem online melalui Panselnas itu merupakan kebijakan pusat. Jika ada permasalahan seperti penolakan NIK itu, calon pelamar CPNS bisa mengkonfirmasi kepada panitia pusat melalui layanan informasi yang ada di situs online panselnas itu.

"Karena pendaftaran itu teknis dari pusat, coba saja tanyakan ke panitia pusat melalui email yang disediakan oleh panitia seleksi nasional itu," saran Abdul Malik singkat.

Sementara, sejak dibuka pendaftaran CPNS di Provinsi Kepri, melalui situs resmi Panselnas, situs milik kementerian PAN RB ini sulit diakses.

Hal ini dikeluhkan Supardi, salah satu Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Pegawai yang bertugas di sekretariat DPRD Kepri ini, Selasa (23/ 9) sekitar pukul 12.00 mencoba mengakses situs Panselnas, khusus untuk formasi di lingkungan Pemprov Kepri.

Hampir sejam pegawai ini mencoba membuka lamaran on line di kantornya, untuk mencoba melakukan pendaftaran CPNS. Namun, formulir pendaftaran secara on line ini tetap saja tidak terbuka.

"Ia bang, saya coba lihat-lihat formasinya dulu. Cuma susah diakses. Mungkin kalau malam hari agak bisa, kalau sekarang susah. Sejak tadi gak bisa terbuka formasi dan formulir pendaftarannya," ujarnya.

Bukan hanya Supardi yang mencoba membuka situs panselnas ini melalui jaringan internet di Kantor DPRD Kepri. Beberapa PTT lainnya mencoba peluang yang sama, ketika jam istirahat bekerja pada pukul 12 siang kemarin.

Ada juga yang hanya melihat rekan-rekannya yang coba mendaftar online. Sebab sejumlah honorer tidak bisa lagi mendaftar karena terkendala usia.

"Saya tidak mendaftar, umur udah lewat dan sekarang sampai nanti tetap PTT Pemprov Kepri," singkat Nando salah satu pegawai DPRD Kepri lainnya.

Sementara di Bintan, pembukaan pendaftaran belum ada peserta yang meneyrahkan berkas lamaran.

"Kebanyakan yang datang hanya konsultasi saja," kata Teguh Saktiaji, pegawai BKD Bintan, yang ditugaskan di meja pendaftaran, ketika dijumpai koran ini, Selasa (23/9).

Sepanjang berjaga di meja pendaftaran, kata Teguh, dirinya sudah melayani banyak calon pelamar yang banyak menanyakan soal teknis mengenai

Legalisir KTP Gratis Ratusan masyarakat Kota Tanjungpinang melakukan legalisir KTP sebagai syarat lamaran CPNS pada hari pertama pendaftaran secara online dibuka Pemprov Kepri, Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan.

Pelamar melakukan legalisir KTP secara langsung mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jalan Wiratno sejak Selasa (23/9) pagi.

"Untuk legalisir KTP, tidak ada pungutan. Kita gratis bagi warga Tanjungpinang. Cukup banyak warga Tanjungpinang yang melegalisir KTP untuk syarat penerimaan CPNS. Karena banyak, warga diminta antre dan bersabar. Saya minta agar pegawai memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dan semua pihak," kata Lis Darmansyah, Wali Kota Tanjungpinang, kemarin. ***

lainnya. "Nama-nama mereka yang sering muncul di media selama ini. Mereka ini semuanya pejuang pembentukan Provinsi Kepri.

Sebenarnya, masih banyak pejuang lainnya. Namun, nama mereka lah yang mencuat selama ini calon pemimpin Kepri," ujarnya.

Selain itu, penerimaan CPNS hendaknya mengutamakan anak daerah. Diingatkan kembali, kata dia, salah satu tujuan pembentukan Provinsi Kepri adalah agar anak daerah bisa menjadi tuan di negeri sendiri.

Jika anak daerah dipersulit dalam penerimaan CPNS tahun 2014 ini, berarti pemerintah daerah tidak mengakomodir masyarakatnya sendiri. Akan lebih baik jika anak daerah membangun kampungnya sendiri ke depan. Karena itu, anak daerah harus diutamakan masuk jadi pegawai daerah.

"Ini kita minta menjadi perhatian pemerintah daerah yang menerima CPNS tahun ini. Apa yang dilakukan Pemko Tanjungpinang dengan membuat batas IPK 2,0 sangat baik. Berarti, mereka memikirkan nasib anak daerah," katanya mencontohkan.

Pria yang akrab dipanggil Om ini mengatakan, penerimaan CPNS secara online ini

bisa jadi akal-akalan pusat agar para sarjana yang ada di pusat menjadi pegawai di daerah.

Lama-kelamaan, pegawai pemerintahan daerah akan dikuasai yang bukan anak daerah itu sendiri. Dengan demikian, anak daerah jadi penonton di tanah sendiri.

Pemerintah tidak bisa menyalahkan anak daerah yang kemampuannya di bawah lulusan sarjana dai provinsi lain. Sebab, pendidikan juga tanggungjawab pemerintah daerah itu sendiri.

Ketua Pemuda BP3KR Lingga Ajis Martindas menyoroti pengentasan kemiskinan lewat pemberian bantuan alat tangkap kepada nelayan. Menurutnya itu kurang tepat.

"Saya tak mengatakan program pemerintah daerah tidak bagus. Tapi kurang tepat sasaran dan harus ditinjau ulang," katanya.

Dijelaskannya, selama ini Pemprov Kepri memberi bantuan alat tangkap dan kapal kecil. Dengan kapal ukuran kecil, masyarakat tetap tak bisa mencari ikan ke tengah lautan.

Maka, ikan yang tidak bisa menjadikan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Bantuan kapal kecil hanya bisa mempertahankan hidup nelayan sehari-hari. Sebab,

mereka hanya bisa mencari ikan untuk kebutuhan seharihari.

Harusnya pemerintah menyediakan kapal besar yang dikelola secara berkelompok. Sejalan dengan bantuan kapal besar, pemerintah juga harus mengajari masyarakat pinggiran mengelola koperasi.

"Pemerintah memberi jalan.

Kapal bantuan diberikan, koperasi desa dibuka. Jadi, nelayan bisa meminjam dari koperasi untuk mengoperasikan kapal besar tersebut," contohnya.

Jika kapal besar diberikan, namun modal tak ada, maka kapal itu tetap tidak berguna juga. Pemprov Kepri harusnya bisa membahas bersama dengan kabupaten/kota.

Apabila pemprov menyediakan kapal, maka modal koperasi dari kabupaten kota.

"Kami anak kampung diajari untuk memikirkan masa depan. Bukan diajari mencari kebutuhan hidup untuk hari ini saja. Tapi anak-anak kami juga harus berubah. Tentu mata pencaharian nelayan harus bisa mensejahterakan mereka," tegasnya.

Ketua Umum BP3KR Provinsi Kepri Huzrin Hood meminta Pemprov Kepri agar lebih transparan, sehingga masyarakat tidak saling curiga.

Saat ini, APBD Kepri sudah besar. Jika ditotal dengan seluruh APBD kabupaten/ kota nilainya Rp 10 triliun lebih. Dengan angka yang cukup fantastis tersebut, masyarakat Kepri harus sejahtera.

Pembangunan yang dilakukan harus lebih tepat sasaran. Karena itu, grand design pembangunan ke depan harus dibuat. Sehingga bisa lebih sejalan dengan kabupaten kota.

Natuna Anambas Lingga (NAL) belum mengalami pembangunan yang mumpuni. Daerah ini masih tertinggal. Padahal, potensi ekonomi daerah itu cukup besar.

Di sektor pendidikan, Huzrin meminta agar pemerintah menyediakan bus sekolah. Masih banyak pelajar yang naik motor ke sekolah. Ini membahayakan apalagi mereka belum cukup umur.

Ia mengatakan, pemerintah sudah cukup bagus. Sebab, Kepri masuk 10 besar provinsi dengan pembangunan tercepat di Indonesia.

Banyak juga prestasi yang diraih termasuk WTP berturut-turut.

"Prestasi ini harus dipertahankan. Namun, pembangunan fisik juga harus lebih baik," pesannya.***

pendaftaran. Tercatat, ada lebih dari 30 calon pelamar CPNS yang mendatangi BKD Bintan, sekadar untuk berkonsultasi.

Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala BKD Bintan, Irma Anisa mengatakan, setelah seluruh berkas pelamaran diterima BKD Bintan, akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi. Bagi yang memenuhi kriteria atau lengkap persyaratannya, kata Irma, nama-namanya akan diumumkan kembali oleh BKD Bintan. "Jadi yang lulus administrasi itu akan mengikuti Tes Kemampuan Dasar (TKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) di aula inspektorat daerah," beber Irma di kantornya kemarin

Pemimpin Kepri ......................................... dari halaman 1

Pimpinan Umum/GM/Penjab Wakil GM/Pimpinan Perusahaan Wakil Pimpinan Perusahaan Pemimpin Redaksi Wakil Pemimpin Redaksi

: Usep RS. : : : :

Arga Permadi.

M Nur Hakim.

Arham.

Sigik Rahmat.

Dewan Redaksi : Usep RS (Ketua), Arham, Sigik Rahmat, Zakmi, Abdul Rasyid Daulay.

Ombudsman : Sutan J Siregar SH.

DIVISI PRODUKSI Redaktur Pelaksana: Zakmi. Ass. Redaktur Pelaksana: Martunas Situmeang. Koordinator Liputan: Abdul Rasyid Daulay (Pjs). Redaktur: Slamet Nofasusanto. Asisten Redaktur: Martua P Butarbutar, Abas, Febrima Surya. Reporter: Taufik A Habu, Roni, Tengku Irwansyah, Yusfreyendi, Adly Hanani (Fotografer), Alrion, Andri Dwi Sasmito, Suhardi, Desi Liza Purba, Jendaras Karloan, Aldi Nugroho.

Departemen Pracetak/Layout/Perwajahan: Heru Irawan (Kadep), Rijon Sitohang (Kabag), Fauziahmadrisa, Syafrul Amri, Matthew Karjono, Jaringan/ IT/Online: Syafrinaldi

DIVISI USAHA Umum, Adm, & Keuangan: Ari Istanti (Manager), Dahlia (Pjs. Kabag). Iklan : M Nur Hakim (Manager). Pemasaran & EO: Mider Sinaga (Manager), Fanri Pardede (Ass. Manager). Biro-Biro: Martua P Butarbutar (Batam), Tengku Irwansyah (Lingga), Jendaras Karloan (Tanjung Uban), Alrion (Karimun), Roni (Anambas), Aldi Nugroho (Natuna).

Dicetak pada : PT Ripos Bintana Press. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Tarif Iklan Halaman Muka (FC) Rp. 30.000,-/mm kolom. Halaman Muka ( BW) Rp. 25.000,-/ mm kolom. Halaman Dalam,- (FC) Rp. 25.000,-/ mm kolom. Halaman Dalam ( BW) Rp. 15.000,-/ mm kolom. Iklan Umum/Display (BW) Rp. 15.000,-/mm kolom. Iklan Ucapan Selamat (FC) Rp. 7.000,-/mm kolom.

Iklan Ucapan Selamat (BW) Rp. 3.500,-/ mm kolom. Iklan Dukacita Rp 3.500,-/mm kolom. Sport Color Rp 7.000,-/mm kolom. Advertorial Rp. 5.000,-/ mm kolom.

TANJUNGPINANG POS RABU 24 SEPTEMBER 2014

3

Tari Persembahan Se-Kepri Belum Seragam Diminta Tak Bawa Keris

Abdul Rajak

TANJUNGPINANG - Sudah bertahun-tahun sejak pemerintahan Provinsi Kepri eksis, ternyata tari persembahan yang selalu dipersembahkan dalam setiap acara resmi ternyata belum seragam.

Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri Abdul Rajak mengatakan,

saat ini LAM sedang berusaha menyeragamkan tari persembahan tersebut.

Sehingga, tari tersebut akan sama saat ditampilkan di seluruh Kepri.

Abdul Rajak mengatakan, ada beberapa hal yang berbeda di beberapa daerah di Kepri seperti di Tambelan. Saat tari persembahan, penarinya membawa keris.

Harusnya itu tidak ada.

"Tari persembahan itu

untuk menyambut kedatangan tamu terhormat atau tamu agung. Tidak perlu bawa keris menyambut tamu kehormatan," ujarnya kepada koran ini, kemarin.

Selain itu, saat menyerahkan sirih, penari tidak perlu berjoged. Harus santun saat menyerahkan sirih tersebut.

Hal lain yang disoroti adalah, daun sirih itu tidak bisa diganti dengan daun lain atau permen.

Harus benar-benar daun

sirih. Bila penting, dilengkapi dengan campurannya.

Yang terakhir, biasanya sirih diserahkan kepada tamu paling terhormat.

Misalnya, gubernur, menteri, presiden, wakil presiden.

"Lain hal jika presiden dan istrinya, bisa diberikan kepada keduanya. Bila menteri dua yang hadir, bisa diberikan kepada keduanya.

Sifatnya fleksibel. Namun, bukan berarti semua yang

duduk di depan harus ke bagian," katanya mencontohkan.

Final festifal musik, tari dan lagu Melayu yang akan digelar, 27 September di Gedung Daerah Tanjungpinang salah satu upaya menyeragamkan tari persembahan tersebut.

Sebab, seluruh finalis penari dari kabupaten/kota di Kepri menampilkan tari persembahan yang lebih seragam. (mas)

Bupati Bintan H Ansar Ahmad, bersama Wali Kota Singkawang Awang Ishak berjabat tangan.

Staf Khusus Bupati Handarlin sedang memberikan siraman rohani.

FOTO BERSAMA BUPATI BINTAN H ANSAR AHMAD (TENGAH) BERSAMA WALI KOTA SINGKAWANG AWANG ISHAK DAN JAJARAN PIMPINAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FKPD).

Ansar Ahmad Resmikan Rumah Singgah Tambelan

Bupati Bintan H Ansar Ahmad menyaksikan pemotongan pita saat peresmian Rumah Singgah Singkawang Tambelan.

Bupati Bintan H Ansar Ahmad didampingi Wali Kota Singkawang Awang Ishak disambut dengan pengalungan bunga.

BUPATI Bintan H Ansar Ahmad bersama rombongan pejabat Bintan ikut bersama meresmikan Rumah Singgah Masyarakat Tambelan di Kota Singkawang Kalimantan Barat, Minggu (21/9) lalu.

Turut hadir dalam kegiatan peresmian tersebut Wali Kota Singkawang Awang Ishak bersama unsur pimpinnan lainnya yakni Kajari Tanjungpi-

nang, Dandim 0315 Bintan, Kapolres Bintan, Kepala BPS Bintan, Kemenag Bintan, unsur Kepala SKPD Bintan, Camat Tambelan, tokoh masyarakat Tambelan. Serta hadir pula unsur-unsur SKPD Kota Singkawang.

Peresmian Rumah Singgah Tambelan ini tentunya mendapat apresiasi positif tidak hanya dari masyarakat Tambelan sendiri sebagai masyarakat

Foto bersama usai melaksanakan persemian Rumah Singgah Singkawang Tambelan.

Bintan. Apresiasi juga datang dari Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat Awang Ishak atas Bupati Bintan Ansar Ahmad terkait fasilitas inap yang dibangun untuk warga Bintan di Singkawang.

Rumah singgah yang dibangun dua lantai tersebut memiliki fasilitas 8 unit kamar, diantaranya terdiri dari kamar mandi, dan dapur. Selain itu juga

dilengkapi dengan kipas angin, AC, kulkas, ruangan tunggu, kursi meja serta teras depan. Bangunan dengan dua lantai tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Bintan di Kota Singkawang Kalimantan Barat.*** Narasi: Suhardi Foto: Istimewa

Bupati Bintan H Ansar Ahmad di sela-sela kegiatan.

TANJUNGPINANG POS RABU 24 SEPTEMBER 2014

4

Syafwan: Kadis Jangan Takut Gunakan Anggaran

Anggota BPD Ungkap Penyelewengan Dana ADD LINGGA - Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Tinjul, Kecamatan Singkep, mempertanyakan realisasi pembangunan fasilitas yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014. Hal ini berdasarkan fakta bahwa pembangunan beberapa fasilitas tidak sesuai dari yang direncanakan dalam musyawarah desa.

“Saya ikut dalam pembahasan pembuatan rancangan pembangunan waktu itu.

Kenyataannya, beberapa fasilitas ada yang tidak sesuai dengan perencanaan seperti pembuatan tempat wudu, poskamling, dan drainase,” kata Abdul Munawir, salah seorang anggota BPD, Minggu (21/9).

Perbedaan perencanaan yang sudah disepakati dengan realisasi pembangunan sangat mencolok. Salah satunya pembangunan Poskamling.

Penahan pondasi awalnya disepakati memakai 15 cerucup (pondasi). Kenyataannya, pondasinya hanya memakai sembilan dan ukuran drainase lebih kecil dari yang disepakati.

“Saat saya beritahu kepala desa, ia tidak memperdulikan hal itu. Bahkan, ketika saya ingin turun ke lapangan untuk memastikannya, kepala desa melarang,” ungkapnya.

Instansi terkait, baik penegak hukum dan inspektorat Kabupaten Lingga diminta turun langsung ke Desa Tinjul untuk melakukan penyelidikan.

“Pembangunan dilakukan untuk kepentingan masyarakat jangan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi,” ucap Abdul.

Sementara itu, Kepala Desa Tinjul Rustam Effendi belum memberikan konfirmasi kepada Tanjungpinang Pos terkait hal ini.

Saat dihubungi telepon selulernya bernada tidak aktif. Pesan singkat yang dikirimkan koran ini belum mendapat balasan. (tir)

F-TENGKU/TANJUNGPINANGPOS

KUNJUNGAN: Kajati Kepri Syafwan A Rachman disambut persembahan silat tradisional Melayu Lingga saat tiba di Bandara Udara Dabo, Singkep, Senin (22/9). Syafwan usai berkunjung dari Kabupaten Natuna.

dengan Bupati dan jajaran SKPD Kabupaten Lingga di Gedung Daerah Dabo, Singkep, Senin (22/9) malam.

Selain melakukan pemantauan kinerja aparat Kejari Daik, Lingga, Syafwan juga berkunjung ke situs Istana Damnah dan Museum Linggam Cahaya di Daik. Ia terkesan dengan benda-benda peninggalan sejarah di daerah ini. Benda-benda peninggalan sejarah itu harus dijaga dengan baik.

“Benda-benda sejarah ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Pemkab Lingga harus dapat menjaga benda-benda antik ini agar terpelihara dengan baik,” ucap Syafwan.

Sementara itu, Bupati Lingga Daria

menilai, kunjungan kerja Kajati Kepri memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pembangunan. Pemikiran dan masukan kepada Pemkab menjadi motivasi untuk semua SKPD dalam menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami akan meningkatkan koordinasi baik dengan Kejari maupun Kejati. Sehingga, kemitraan dapat terjalin dengan baik,” ucapnya.

Malam silaturahmi ini juga dihadiri Kapolres Lingga AKBP Puji Santosa, Komandan Lanal Dabo, Singkep, Letkol Laut (P) Rully Riono, Kajari Lingga Nanang Gunaryanto, dan Ketua DPRD Lingga Sementara M Nizar. (tir)

Nelayan Teban Sulit Dapatkan Solar Bersubsidi

Agen BBM Monopoli, Solar Langka TENGKU, Lingga NELAYAN di Dusun Teban, Desa Temiang, Kecamatan Senayang, kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Pasalnya, penjual BBM bersubsidi di Desa Tajur Biru memonopoli stok solar untuk kebutuhannya sendiri.

“Sejak lima hari lalu, agen BBM di Tajur Biru tidak lagi menjual solar kepada nelayan. Alasannya, stok solar sudah habis.

Kenyataannya, agen BBM yang juga pengusaha tangkap ikan itu punya persediaan untuk anak buahnya melaut,” kata Edi, salah seorang nelayan kepada war-

tawan, kemarin.

Sikap diskriminasi ini membuat kesal nelayan yang tidak bekerja pada agen BBM itu. Instansi terkait di Pemkab Lingga diminta segera melakukan inspeksi ke Tajur Biru.

Izin penjualan BBM bersubsidi yang dimiliki pengusaha itu harus dicabut, jika solar tidak dijual kepada nelayan setempat.

“Kami membeli solar untuk melaut. Izin penjualan BBM bersubsidi yang diberikan pemerintah seharusnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bukan untuk kebutuhan pribadi,” ucapnya.

Saat ini, nelayan di daerah ini hanya bisa pasrah. Mereka tidak tahu

Warga Marok Tua Pertanyakan Realisasi DKTM LINGGA - Warga Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, mempertanyakan realisasi Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM).

DKTM dari salah satu perusahaan tambang yang pernah beraktivitas telah mencairkan dana sekitar Rp 1 miliar untuk pembangunan lapangan sepak bola.

“Kenyataannya, pembangunan lapangan sepak bola paling banyak menghabiskan anggaran sekitar Rp 200 juta.

Kemana Rp 800 juta lainnya,” kata salah seorang warga Marok Tua yang enggan menyebutkan namanya kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (21/ 9).

Tim pencairan DKTM yang dibentuk desa harus dapat menjelaskan secara transparan kepada masyarakat. Penggunaan DKTM yang telah dicairkan itu harus dipaparkan secara jelas. Ketidaktransparan membuat masyarakat me-

LINGGA - Jajaran SKPD harus menjalin koordinasi dengan pengacara hukum negara yang disiapkan instansi kejaksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri bila ragu menjalankan program kegiatan atau pelelangan. Hal ini dilakukan agar program pembangunan untuk kepentingan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Kepala dinas jangan takut menggunakan anggaran. Kalau ragu, koordinasi dengan pengacara hukum negara yang telah disiapkan,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Syafwan A Rachman saat malam silaturahmi

naruh kecurigaan ada oknum yang memanfaatkan DKTM itu untuk kepentingan pribadinya.

“Penegak hukum harus segera turun mengusut hal ini,” ucap pria ini.

Namun, pria ini enggan menyebutkan identitas orang yang dimaksud dengan dalih tidak ingin terjadi keributan. Ia sangat yakin telah terjadi dugaan penyelewengan.

“Lihat langsung lapangan sepak bola di Desa Marok Tua itu,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Marok Tua Al Finor Hakim saat dikonfirmasi terkait hal ini membantah bahwa dana DKTM yang telah cair senilai Rp 1 miliar. DKTM yang diterima hanya sekitar Rp 425 juta dari perusahaan pertambangan PT Hermina Jaya. Anggaran DKTM yang dicairkan memang digunakan untuk membangun lapangan sepak bola.

“Tidak ada Rp 1 miliar.

Hanya Rp 425 juta dari PT

Hermina,” jelasnya.

Anggaran ini digunakan untuk membangun lapangan sepak bola. Masih ada sisa sekitar Rp 20 juta untuk membuat fasilitas lainnya.

Dari dua perusahaan pertambangan bauksit yang pernah beroperasi, baru PT Hermina Jaya yang membayarkan uang DKTM. Sedangkan PT Global belum ada informasi yang didapatkan sampai saat ini.

“Pencairan DKTM diurus oleh tim yang dibentuk berdasarkan usulan masyarakat.

Tim tersebut membuat dan mengajukan proposal program pembangunan yang diusulkan hingga prose pencairan,” jelas Finor.

Ia meminta, warga mencari informasi kejelasan DKTM terlebih dahulu, sebelum meributkan ke masyarakat luas.

“Untuk masyarakat lainnya, silahkan hubungi tim yang dibentuk,” jelasnya. (tir)

IKLAN BARIS CARI TEMAN

KEHILANGAN

DICARI TEMAN -TEMAN WANITA UNTUK SHARING.HUBUNGI : 087894551476

ATS NAMA : SARBINI. 1 LEMBAR STNKB R-2 BP 5716 BE NOREK : MH330C0028J183158 NOSIN : 30C183165 & 1 LBR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR R-2

LOWONGAN KERJA DICARI SALES/MRKTING,DRI MHSISWA SMPAI IBU RMH TNGGA YG MAU MNDPTKN PNGHSILAN LBIH PART TIME/FULL,SYRT: PNYA KNDRAAN RODA 2,ULET,MAU BKRJA KRS,HUB.081364987104/ANTR KE RUKO JLN.USMAN HARUN NO.36 BTU HITAM KINARI CATHERING : MEMBUTUHKAN KARYAWAN/I DIBIDANG CATERING. LAMARAN DIANTAR KE : RUKO INDONUSA LESTARI BLOK C-15 (DEKAT RSUP KEPRI TPI) DIBUTUHKAN 1 ORANG DRAFTER DAN ESTIMATOR. PRIA, TAMATAN STM BANGUNAN/ D3 TEKNIK SIPIL. HUBUNGI : 0 8 1 2 7 7 1 3 3 2 3 6

KURSUS KURSUS BHASA MANDARIN UTK DAERAH TNJUNGPINANG & SKITARNYA.BRMINAT? TELP/SMS KE 08126185575/ 081365309979 ATAU DI ADD PIN BB : 2694F21B

KEHILANGAN STNK A/N PETRUS M SITOHANG BP 4459 TP .

N O R A : M H 1 J B C 111 A K 8 5 0 6 9 4 .

KEHILANGAN STNK AN. MAGDALENA, BP4343IG,NO.RK:MH8CF48NA9J-11213C

DICARI MOTOR DICARI MOTOR JUPITER Z YAHUN 2004 - 2008 BERMINAT MENJUAL HUB : 081928530949 DBUTUHKAN ADM & MRKTING, PNDDIKAN MIN.SMA/SDRJT,BRPNGPLMN DIBDG MSING2.ANTR LMRN KE TOKO SURYA BINTAN MOTOR,JL.MT.HRYONO BT.3,5 C SAMPING GERBANG BINTAN PLAZA BIMBEL SUPER KIDS JL.TAMBAK NO.1F,TLP: 0771-29936,HP:0812 704 8889. MMBTUHKAN KRYAWATI,TMTN SLTA SDRJT,LMRN DIANTR KE ALAMAT YG TERTERA DIATAS

RENTAL MOBIL/ANTAR JEMPUT

DIJUAL

MELAYANI ANTAR JEMPUT TNJUNGPINANG & SEKITARNYA, RENTAL MOBIL, SUPIR BRPNGALAMAN.HUB:085264989945

DIJUAL CEPAT NISAN JUKE 12 RED METALIC,VELG RACING.KONDISI ISTIMEWA.HUB : ADE 081270112012

MITRA LAUNDRY

DIJUAL RUMAH JLN SUTAN SYAHRIR NO.21 YUDOWINANGUN, LT 420M2, HRGA 600JT NEGO, SHM. HUB 0813 3321 3932 (TANPA PERANTARA)

BINGUNG MAU USAHA? SIBUK KRJA MAU BKIN USAHA? DICARI MITRA UTK LANDRY TNPA MODAL BAGI HASIL.HUB.081261954447

LOWONGAN DIBUTUHKAN KARYAWATI UNTUK PNGAJAR,LLUSAN SLTA,SDRJT,LMRN DIALAMATKAN KE:BIMBEL SUPER KID’S, JL.TAMBAK NO.1F,TLP:0771-29936,HP: 08127048889. TIDAK MELAYANI SMS

DIJUAL RMH BRSRTIFIKAT 3KT + 3KM, PAM, FULL KRMIK & TRALIS,PGR,GARASI,LOKASI JL.ST.MAHMUD T.UNGGAT NO.36A HUB. 08117049295(HASYIM),082170689275(BUDHIYAH)

INFO HUBUNGI : 0771 7447234

harus mengadu kepada siapa. Karena, nelayan di desa ini tak bisa mencari ikan di laut lagi. Secara langsung, hal ini mempengaruhi kesejahteraan keluarga mereka.

“Tak kerja, kami bisa makan apa?

Sementara, kami punya keluarga dan anak yang harus sekolah. Kerja seperti kami ini, kerja hari ini untuk makan hari juga. Tidak sama kalau kita bekerja di darat,” ucapnya polos.

Kekesalan juga dikatakan, nelayan lainnya, Iyan. Ia mengungkapkan, agen BBM bersubsidi di Tajur Biru itu bukan bersikap sebagai agen BBM. BBM yang dipesannya dari Pertamina ternyata untuk kepentingan

pribadi. Bagi nelayan yang menjual hasil tangkapannya kepada agen BBM ini, maka diutamakan mendapatkan solar untuk melaut. Sementara itu, nelayan yang tak menjual kepada agen itu akan dipersulit mendapatkan solar.

“Nelayan di pulau ini sepertinya tertindas oleh tauke (majikan) minyak ini. Kami minta Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga segera melakukan pengecekan.

Bila tidak cepat dilakukan, bisa-bisa nelayan pulau khususnya di wilayah Senayang tak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan seharihari,” harapnya.

Menurutnya, tindakan agen

BBM itu hanya untuk memperkaya diri sendiri. Nelayan yang tidak menuruti keinginan penjual BBM ini karena merasa dirugikan.

“Kami minta dinas terkait harus berani memberantas sistem yang dianut tauke minyak ini. Perbuatannya menyusahkan orang banyak,” ucapnya.

Sementara itu, Distamben Lingga dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lingga belum dapat dimintai tanggapan atas keluhan masyarakat ini. Ketika dihubungi, telepon seluler Kadistamben Lingga Dasrul Azwir dan Kadis DKP Abang Muzni, bernada tidak aktif. ***

TANJUNGPINANG POS RABU 24 SEPTEMBER 2014

5

Fogging Selalu Terlambat

7 Korban DBD Meninggal ALRION, Karimun KORBAN penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) terus bertambah di Karimun. Hingga, Selasa (23/ 9) kemarin, tercatat 7 orang meninggal dunia. Satu dewasa dan 6 TINJAU: Kadis Kesehatan Karimun Dra Sensissiana meninjau pasien DBD di Puskesmas Tanjung Balai Karimun, Selasa (23/9).

orang anak-anak. Kejadian ini tertinggi di Karimun sejak tahun 2005 silam. Diharapkan jumlah korban meninggal dunia tidak bertambah Kepala Dinas Kesehatan Karimun Dra Sensissiana saat meninjau korban DBD yang dirawat di Puskesmas Tanjung Balai Karimun membenarkan data itu.

Ia pun mengimbau agar tidak main-main dengan sakit panas anak. “Kalau anak sakit seperti demam dan panas, segeralah bawa ke puskesmas untuk dicek apakah terjangkit DBD atau tidak," pesannya.

Hal itu dilakukan sebagai

langkah untuk mengetahui lebih awal dan melakukan pertolongan secepatnya. Sampai kemarin, sudah tercatat 275 kasus DBD di Karimun. Di Kecamatan Karimun 120 kasus, Kecamatan Meral 61 kasus, Kecamatan Tebing 55 kasus, Kecamatan Kundur 19 kasus, Kecamatan Moro 1 kasus, Kecamatan Kundur Barat dan Kundur Utara masing-masing 2 kasus. ''Dibanding dengan tahun 2013 lalu, untuk kasus DBD cukup meningkat di tahun ini. 95 persen menyerang anak-anak dan balita. Kami sudah maksimal melakukan pencegahan melalui penyemprotan atau fogging maupun pembagian ser-

buk abate secara gratis kepada masyarakat,” bebernya.

Penanganan pasien DBD di RSUD maupun puskesmas tidak ada kendala dan tanpa dipungut biaya karena menjadi tanggungan pemerintah daerah. Penanganan pasien DBD di RSUD maupun puskesmas sudah maksimal dilakukan. Mereka dirawat inap hingga sembuh total.

Status KLB di Karimun harusnya mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kepri dalam rangka memerangi pencegahan DBD. Melakukan fogging dan pembagian abate nampaknya tidak mengurangi kasus DBD di

Karimun, malah bertambah.

Suparti salah satu orangtua korban DBD mengatakan, ia sudah empat hari berada di Puskesmas Tanjungbalai Karimun untuk menjaga anaknya yang dirawat akibat DBD. Sebelumnya, anak bungsunya juga terkena DBD. “Sudah seminggu lebih. Sebelumnya adiknya dulu masuk. Ini baru abangnya masuk lagi. Saya berharap kepada pemerintah agar benar-benar serius menangani kasus DBD ini. Jangan imbauan saja.

Kemarin, minta di fogging, tapi responnya lamban. Apabila sudah ada korban baru dilakukan fogging,'' keluhnya.***

F-ALRION/TANJUNGPINANG POS

Camat Meral Sosialisasi PATEN KARIMUN - Kantor Kecamatan Meral Karimun mulai melakukan sosialisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sejak program PATEN dilaunching Bupati Karimun Nurdin Basirun pada tahun lalu di Kecamatan Karimun, pembenahan di setiap kecamatan mulai dilakukan.

"Selama ini sistem PATEN di Kecamatan Meral belum dilakukan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Sekarang fasilitas penduku ngnya sudah ada. Jadi bisa diterapkan,” kata Camat Meral Eko Riswanto kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (23/9).

Kepada Ketua RT dan RW se-Kecamatan Meral sudah dijelaskan apa itu arti PATEN yakni penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan. (yon)

10 Kapal Vietnam Ditangkap Lanal NATUNA - Sejak awal mencari lokasi aman 2014 hingga saat ini, (blank spot). sudah 10 kapal asing neKami sejak 2014 ini, layan Vietnam yang diakhusus di wilayah Ranai mankan AL Ranai. Kapalsaja sudah mengamankan kapal nelayan asing itu 10 kapal Vietnam tanpa memasuki wilayah perairdokumen. Semuanya an Indonesia tanpa dokudiproses, dan jumlah itu men. belum ditambah yang diaDanlanal Ranai, Kolomankan petugas AL di Kolonel (P) nel (P) Agus Hariyadi Tarempa," ujar Agus.

Agus Hariyadi mengatakan, titik lokasi Penyidikan yang dimasuk illegal entry yang dilaku- lakukan AL Ranai terhadap illegal enkan nelayan asing sering berpin- try ini tidak hanya di Ranai saja. Nadah-pindah. mun juga termasuk di Tarempa An"Mereka biasanya pindah-pindah ambas dan Kalimantan.

PRO - ANAMBAS

Dewan Lama Tahan Aset Negara nas tersebut merupakan asset daerah yang dipinjamkan kepada anggota DPRD. "Kendaraan tersebut diberikan guna memperlancar kinerja anggota DPRD namun jika angota dewan tersebut tidak terpilih lagi kendaraan dinas harus dikembalikan," tegasnya.

Selain kendaraan dinas, tambah Taufik, mantan dewan juga berkewajiban mengembalikan aset pemerintahan lainnya seperti laptop dan Ipad.

Disebutnya, hingga saat ada 7 laptop dan 2 Ipad yang belum dikembalikan. Untuk pengambailan aset ini, pihaknya juga telah menyurati orang yang meminjam barang tersebut. Selain itu telah berupaya melakukan pendekatan dengan yang bersangkutan agar mengembalikan.

"Untuk aset ini semua anggota DPRD juga telah kita surati agar semua aset yang dipinjam agar dikembalikan. Sebelas anggota DPRD yang tidak terpilih lagi semua meminjam kendaraan dinas dan laptop serta Ipad tapi saat ini yang dikembalikan baru empat laptop dan sembilan Ipad.

Jadi sisanya masih ada tujuh laptop dan dua Ipad yang belum dikembalikan," bebernya.

Menurutnya, jika sudah melewati batas waktu yang ditentukan, mantan anggota dewan belum juga mengembalikan

barang tersebut maka sekretariat akan menempuh cara lain.

Saat ini sekretariat DPRD Anambas masih memberikan waktu mengingat mantan anggota DPRD masih punya kesibukan sehingga belum sempat memindahkan data yang ada di laptop dan Ipad. Namun waktu yang diberikan tentunya ada batas, sehingga kendaraan, laptop dan Ipad tersebut bisa digunakan oleh anggota DPRD yang terpilih sekarang.

"Kita masih berpikiran positif sehingga mereka belum mengembalikan aset itu. Mungkin saja mantan anggota dewan itu masih sibuk sehingga belum sempat memindahkan data pribadi yang ada di laptop dan Ipadnya. Jadi kita juga masih berikan toleransi. Selain itu kita juga tetap melakukan pendekatan kepada bersangkutan dengan menyampaikan kepada staff agar ditanyakan langsung kendalanya sehingga barang yang dipinjam tersebut belum dikembalikan, kita juga punya cara tersendiri jika menurut kita tidak ada niat untuk mengembalikan barang itu," katanya.

Sekwan Anambas memberikan apresiasi kepada salah satu mantan anggota DPRD, Indrayana yang telah mengembalikan semua barang yang pernah dipinjamkan kepadanya. (ron)

BEAUTY, HEALTHY & VITALITY HUB

Tg Pinang : Batam :

: ABENG

PIN BB. 21043C5A

0812 7745 4454 / 0819 9131 1555 Jln A. Yani (Simpang KUANTAN No. 1) Batu 5 Atas (100m Samping Kiri KODIM)

0778 750 1113 / 0813 6499 6663 Perum Golden Land Blok D No. 57 Simpang Kara, Batam Center

Tg Balai Karimun, Bintan, Lingga, Anambas, Natuna. 0852 7222 9777 VIMAX PENGHANCUR LEMAK VIMAX

Herbal Suplemen :

- MENGATASI VITALITAS PRIA - MENAMBAH STAMINA - MENAMBAH UKURAN P - MENYEHATKAN HUBUNGAN PASUTRI

PENGHILANG JERAWAT & FLEK HITAM Paket Spesial capsul & cream hilangkan semua jenis jerawat serius, ganas, batu, biasa, bintik, flek hitam, bekas jerawat. dalam 1 minggu jadi bersih, putih, kencang & halus alami.

PENINGGI BADAN SUPER CAPSUL ZENIT PRODUK OF USA CAPSUL DARI USA TELAH TERBUKTI MENINGGIKAN BADAN DENGAN CEPAT 1-2 BULAN BERATAMBAH 7-10 cm UNTUK SEMUA UMUR DIJAMIN BERHASIL

TERSEDIA :

ANAMBAS - Walaupun telah dilakukan pelantikan anggota dewan periode 2014-2019 Kabupaten Kepulauan Anambas, namun sejumlah mantan anggota DPRD masih ada yang belum mengembalikan motor dinas.

Perlu diketahui, karena jalanjalan di Anambas tidak luas, sehingga anggota DPRD hanya diberi kendaraan roda dua sebagai motor dinas. Bukan mobil seperti di daerah lain dan itu semua aset daerah.

Padahal aset itu sangat diperlukan untuk anggota dewan yang baru. Untuk itu Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Anambas, akan kembali melayangkan surat pengembalian motor dinas kepada mantan dewan.

"Masih ada sejumlah anggota dewan yang belum mengembalikan aset pinjam pakai yaitu dua kendaraan dinas. Kita telah menyurati yang bersangkutan agar mengembalikan kendaraan itu. Saat ini kita tetap menunggu agar yang meminjam mengembalikannya kepada sekretariat bagian perlengkapan dan aset," ungkap Sekwan Anambas, Taufik Effendi kepada wartawan, kemarin.

Dikatakannya, dua mantan anggota dewan itu hingga kini belum mengembalikan kendaraan dinas. Sesuai dengan aturan yang ada, kendaraan di-

"Sekarang intensitas patroli Guskamla tambah banyak seperti di Sabang Mawang KRI sudah sering standby, begitupun patroli di Tanjungdatuk," ujar Agus lagi.

Hal tersebut tak hanya menyangkut illegal fishing dan illegal entry saja, namun juga terkait antisipasi pengamanan pulau-pulau perbatasan dari klaim-klaim negara tetangga.

"Kalau saya lihat ada penambahan jumlah KRI saat ini dari Guskamla.

Setidaknya hal ini juga memberikan ketenangan seluruh masyarakat di perairan Natuna," kata Agus. (anz)

- PENGGEMUK BADAN - PELANGSING CREAM - RAPET WANGI VIRGIN - PERONTOK BULU - PENGHILANG SELULIT - PEMBERSIH SELANGKANGAN

VACUUM + CREAM PAYUDARA 100% original import 3 kali pakai langsung terbukti besar, kencang, padat dan mengembalikan payudara kendor baik gadis atau ibu-ibu DIJAMIN BERHASIL

Capsul Penghancur lemak, Langsingkan Perut, Paha, Lengan dan Seluruh Tubuh, Dalam 1 Minggu Turun 4-6 Kg, 100% Natural, Aman Tanpa Efek Samping Untuk Pria dan Wanita. DIJAMIN

VACUUM PEMBESAR PENNY + OIL 3 Kali Pemakaian Langsung Bertambah Besar, Panjang, Kencang, Kuat & Keras. + 3-7 Cm Permanen & Istri Anda Kagum Luar Biasa Dibuatnya

OBAT PRIA PATENT - VIAGRA USA (100 Mg) Original - CIALIS ENGLAND (20 / 50 / 80 Mg) - PROCOMIL SPRAY - PLANT VIGRA - SONY (10 Tablet) Spesial Obat Kuat Semalam Suntuk, Ampuh Atasi Disfungsi Ereksi, Kencang, Kuat, Keraskan Ereksi & Tahan Lama, AMAN....

ANEKA ACCESORIES P.W - PENNY GETAR MUTIARA - PENNY MAJU MUNDUR - PENNY IKAT PINGGANG - PENNY GETAR KECIL / BESAR - ANEKA PENGGELI

- VEGY GETAR - VEGY GETAR GOYANG - BONEKA FULL BODY - ANEKA KONDOM (Lele, Badak, Roket dll)

OBAT WANITA FRIGID CAIR, SERBUK, CREAM Bangkitkan gairah seksual wanita agar lebih agresif secara spontan dan aman

Besok Kundur Disahkan KUNDUR - Dewan Kundur yang ingin berangkat guna penggerak utama Badan Pekerja Pemmenyaksikan kambentukan Kabupatpung halamannya menjadi kabupaten en Kepulauan Kunatau daerah otodur (BP2K3), Abdul Malik akan membanomi baru (DOB).

Namun perwakilan wa 100 orang tokoh saja yang dibmasyarakat Kepri pada saat pengesaerangkatkan.

Malik menyebuthan Kabupaten kan, sudah sepanKundur di gedung DPR RI, Kamis (25/ tasnya Kundur disAbdul Malik ahkan menjadi DOB. 9) lusa. Direncanakan, tokoh masyarakat Kepri Karena perjuangan masyarakat dan BP2K3 berangkat ke Jakar- Kundur untuk menjadi DOB dilakukan sejak tahun 2010 lalu. ta, Rabu (24/9) sore ini.

"Sampai sekarang tidak ada Syarat sudah terpenuhi, tinggal perubahan jadwal. Insyallah pengesahan saja. Alasan yang Kabupaten Kundur disahkan, mendasar, Kundur merupakan 25 September minggu ini. Un- daerah perbatasan antar negatuk menyaksikan pengesahan ra dan antar provinsi.

"Kita berharap tidak ada kenKabupaten Kundur itu, kita bawa 100 tokoh masyarakat dala lagi, sehingga pengesahKepri. Baik dari Kundur mau- an Kabupaten Kepulauan pun tokoh Kepri yang ada di Kundur bisa terealisasi Kamis Tanjungpinang," ujar Abdul 25 September 2014 ini. Itu lah Malik, kemarin. hari lahirnya Kabupaten KepMenurutnya, sekitar 40 or- ulauan Kundur," demikian ditaang tokoh masyarakat Kundur mbahkan Abdul Malik. akan berangkat melalui BanSebagian masyarakat yang dara Hang Nadim Batam menu- ikut rela mengeluarkan biaya ju Jakarta. Sedangkan masya- sendiri ke Jakarta. “Di Jakarta, rakat Kundur yang berada di kita akan siapkan bus. Kita Tanjungpinang diperkirakan harapkan semua masyarakat 60 orang akan berangkat dari yang ikut agar sama-sama Bandara RHF Tanjungpinang menuju Gedung DPR. Tidak terpisah-pisah,” tambahnya. menuju Jakarta.

Cukup banyak masyarakat (fre/mas)

PNS Kurang Kreatif

ANAMBAS - Masih minimnya daya kreatifitas dan inovasi PNS selama ini, menjadi keperihatinan serius bagi Pemkab Anambas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Seakan tidak ingin PNS model seperti itu terlihat, Asisten III Setdakab Anambas Augus Raja Unggul meminta kepada setiap PNS di lingkungan pemda setempat untuk lebih bisa memberikan inovasi dan kreatifitas. Untuk selalu berfikir positif, meningkatkan kinerja, dan mampu menunjukan kreatifitas.

Sebab, selama ini pihaknya kerap memperhatikan minimnya kapasitas

program yang dimiliki pegawai baik lulusan SMA maupun sarjana.

"Nilai plusnya itu yang kurang tampak. Jangan terpaku dengan rutinitas yang ada di organisasi maupun yang diberikan oleh pimpinan.

Selama ini saya lihat inovasi dan kreatifitas itu sangat minim. Sehingga kapasitas program antara pegawai lulusan SMA dan sarjana lebih kurang sama," ujar Augus.

Dijelaskannya, untuk kreativitas dan inovasi dapat diartikan munculnya sesuatu yang baru, kemudian dari timbulnya sesuatu yang baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk

perbaikan dan peningkatan situasi dan kondisi menjadi lebih baik.

Kreativitas akan mengarah pada penggalian dan pencarian ide-ide baru, inovasi akan mengarah pada tindak lanjut pemanfaatan ide-ide baru yang berhasil digali atau ditemukan.

Kreativitas pada umumnya berkaitan dengan kemampuan dan keuletan seorang PNS untuk berupaya menemukan ide-ide atau halhal yang baru, sedangkan inovasi berhubungan dengan pengembangan ide-ide atau hal-hal yang baru tersebut untuk dapat dikembangkan

DIJUAL MOBIL

Dijual TAFT Th.90, warna putih, Rp.52jt nego.

Hub. 0821 7349 7731

menjadi sesuatu yang baru lagi.

Augus sendiri kembali mengingatkan, untuk saling sama-sama dalam meningkatkan etos kerja. Pemerintah pun, lanjutnya hadir salah satunya untuk mensejahterakan masyarakat. "Walaupun mungkin tingkat kesejahteraan masyarakat masih jauh. Tapi, dari lingkungan pegawai kita upayakan untuk samasama meningkatkan etos kerja," terangnya.

Lebih jauh dijelaskannya, setidaknya terdapat tiga hal yang bisa memacu di dalam meningkatkan etos kerja. (ron)

TANJUNGPINANG POS RABU 24 SEPTEMBER 2014

6

Empat Tahun Pemerintahan Duo HMS (H.M. Sani Gubernur Kepri & H.M. Soerya Respationo Wakil Gubernur Kepri) (Sempena Hari Jadi Kepri ke-12 Tahun 2002-2014) PENDAHULUAN Keinginan masyarakat Kepulauan Riau untuk melepaskan diri dari Provinsi Riau dan membentuk Provinsi sendiri pada tahun 1999 yang lalu merupakan langkah yang strategis dan tepat.

Jauhnya rentang kendali pemerintahan dan kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar mulai dari Selat Malaka sampai ke Utara Laut Cina Selatan menjadikan Kepulauan Riau “minim” tersentuh oleh program pembangunan dan pelayanan pemerintahan oleh pemerintah Provinsi Riau.

Kondisi tersebut mulai berubah saat perjuangan rakyat Kepulauan Riau untuk membentuk provinsi sendiri disetujui oleh pemerintah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

Namun oleh karena belum tersedianya aparatur dan sarana pendukung maka baru pada tahun 2004 roda pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau berjalan operasionalnya seiring dengan dilantiknya Penjabat Gubernur pada tanggal 1 Juli 2004.

Sejak saat itu pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan mulai dijalankan dengan kondisi aparatur dan sarana pendukung yang serba terbatas di Batam.

Namun semangat dan tekad yang kuat untuk membawa Kepulauan Riau bangkit dari terpurukan menuju ke arah yang lebih baik dan lebih maju tidak menyurutkan langkah para aparatur dan masyarakat untuk bersama-sama membangun provinsi muda ini.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau pada era pemerintahan periode kedua yang diterajui oleh Gubernur H. Muhammad Sani danWakil Gubernur H. Muhammad Soerya Respationo (2010-2015) yang mempedomani RPJP Kepulauan Riau yang telah ditetapkan membuat roda pembangunan di Kepri berjalan semakin cepat.

Era Kepemimpinan Duo HMS Kepemimpinan Muhammad Sani dan Muhammad SoeryaRespationo atau yang lebihterkenal dengan nama “Duo HMS” sudah tidak perlu diragukan lagi. Kiprah dan pemikiran beliau berdua dalam melayani masyarakat Kepulauan Riau sudah mendapatkan banyak pengakuan dari berbagai kalangan mulai dari pemerintah pusat, tingkat provinsi hingga masyarakat kecil yang merasakan dampak pembangunan duo HMS. Muhammad Sani dan Muhammad Soerya Respationo menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dalam Pilkada langsung padatahun 2010. Pesatnya pembangunan Provinsi Kepulauan Riau di berbagai bidang selama empat tahun terakhir ini tak terlepas dari kerja kerasdan komitmen yang kuat dari duo HMS serta didukung oleh seluruh instansi pemerintahProvinsi Kepulauan Riau dan semua pihak.

Kesuksesan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah yang baru berkembang dapat dirasakan selama periode 2010-2014. Hal ini terbukti dengan capaian Pertumbuhan ekonomi daerah danIndeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau yang selalu berada di atas rata-rata nasional.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau,Alhamdulillah selama periode 2010-2013 tumbuh rata-rata sebesar 6,8 % dan pada tahun 2013 ekonomi Kepulauan Riau tumbuh sebesar 6,13 %, sedangkan nasional sebesar 5,78 %.

Sedangkan IPM yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu masyarakat dilihat dari

(Bintan) – Matak (Kep. Anambas)  Lintas Penyeberangan Matak (Kep. Anambas) – Selat Lampa (Natuna)  Sedangkan Lintas Penyeberangan Roro Antar Provinsi berlokasi antara lain sebaga berikut :  Lintas Penyeberangan Karimun – Mengkapan (Riau) (Operasional)  Lintas Penyeberangan Dabo – Kuala Tungkal (Jambi) (Persiapan, Kuala Tungkal Belum Siap)  Lintas Penyeberangan Kuala Tungkal (Jambi) – Tanjung Uban (Persiapan)  Selain itu untuk Penyeberangan Roro Antar Provinsi direncanakan akan ditambah untuk rute:  Lintas Penyeberangan Selat Lampa – Sintete (Kalbar)  Lintas Penyeberangan Tambelan – Sintete (Kalbar)

F-MAZPRAM/HUMAS PEMPROV KEPRI

DISKUSI : Duo HMS diskusi tentang progres pembangunan saat rapat SKPD. Di berbagai kesempatan, Duo HMS selalu mendiskusikan hal-hal penting sebelum membuat kebijakan.

aspek kehidupannya. IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2010 sebesar 75,07 berada pada peringkat ke enam dari seluruh Provinsi di Indonesia.

KemudianAngka IPM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013 adalah sebesar 76,56 angka ini lebih besar dari IPM nasional pada tahun yang sama yaitu sebesar 73,81. Peningkatan angka IPM ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia di Kepulauan Riau dari aspek kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Ini bermakna bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/ Kota telah berdampak positip terhadap pengembangan SDM di Kepulauan Riau.

Kemudian gaung keberhasilan duo HMS dalam beberapa waktu terakhir ini yaitu sukses sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan MTQ Nasional ke-25 dan yang lebih membanggakan lagi Kepulauan Riau juga berhasil meraih Juara Umum Pertama dalam acara tersebut.

Penghargaan pantas diberikan atas kiprah duo HMS karena prestasi tersebut yang sejalan dalam mewujudkan Visidan Misi daerah yaitu “Menjadikan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia dan Ramah Lingkungan”.

Pencapaian Pembangunan Era Duo HMS Rangkaian capaian pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraanmasyarakat Kepulauan Riau yang dimotori oleh duo HMS telah membawa kemajuan di semua bidang pembangunan.

Beberapa bidang yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pada bidang pendidikan yang dalam kurun waktu 4 tahun telah berhasil membangun 20 Unit Sekolah Baru (USB), 120 Ruang Kelas Baru (RKB), Pemberian Beasiswa kepada Siswa Kurang Mampu telah dikucurkan sebesar Rp 82,6 miliar

untuk 77.043 orang, Beasiswa Perguruan Tinggi (BPT) sebesar Rp 30 miliar untuk 9.620 orang (untuk D3 sebanyak 1.133 orang, S1 sebanyak 8.023 orang, S2 sebanyak 378 orang dan S3 sebanyak 86 orang).

Asrama mahasiswa telah dibangun di Yogyakarta, Pekanbaru dan Bandung serta saat ini sedang dibangun di Jakarta. Kemudian pelaksanaan sertifikasi guru yang sudah mencapai 20 persen atau 25.290 orang guru.

Selain itu diberikan juga bantuan transportasi laut untuk pelajar sebanyak 6 unit, bantuan uang praktek siswa SMK sebesar Rp 3,6 miliar dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah kegiatan terkait pendidikan budi pekerti sebagai materi pelajaran muatan lokal yang telah dibiayai dengan anggaran sebesar Rp 19,1 miliar.

Kemudiandalamrangkameningkatkanfungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan minat kecerdasan dan keberdayaan bangsa saat ini sedang dibangun perpustakaan modern di bekas Gedung Perkantoran Gubernur lama dan Insya Allah akan selesai pada tahun 2015.

Perpustakaan tersebut akan dilengkapi ruang studio yang representatif, buku yang lengkap dan berkualitas serta dilengkapi dengan sistem informasi canggih dengan dukungan data center dan Perangkat Jaringan Pendukung Sistem Informasi dan Manajemen Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan perpustakaan modern tersebut sebesar Rp 50 miliar.

Pembangunan di bidang Pendidikan selama 4 tahun terakhir ini sebagaimana dijelaskan di atas telah membawa dampak terhadap kenaikan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan tingkat SLTP dan SLTA. Pada tahun 2011 angka APM untuk SLTP sebesar 79,07 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 89,56.

Sedangkan angka APM SLTA pada tahun

DISAMBUT : Gubernur Kepri HM Sani disambut siswa saat kunjungan kerja ke Lingga.

F-MAZPRAM/HUMAS PEMPROV KEPRI

BERI BANTUAN : Wakil Gubernur Kepri HM Sani memberi bantuan beasiswa kurang mampu.

2011 sebesar 48,18 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 58,53. Angka Putus Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren penurunan dari 0,75% pada tahun 2011 turun menjadi 0,5% pada tahun 2013.

Hal ini karena adanya dukungan Program Wajib Belajar 12 Tahun berupa Beasiswa Kurang Mampu (BKM) dengan anggaran sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp 82,6 miliar dan pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 46 miliar.

Selanjutnya pada bidang kesehatan, telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan membangun puskesmas perawatan sampai tahun 2014 sebanyak 29 unit dengan biaya sebesar Rp 26,7 miliar (sharring anggaran bersama Kementerian Kesehatan RI). Kemudian membangun 30 unit rumah sakit pemerintah dan swasta, 70 puskesmas dan penempatan dokter keluarga sebanyak 115 orang yang tersebar di tujuh kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan pelayanan persalinan di desa-desa telah ditempatkan bidan PTT sebanyak 65 orang tiap tahunnya keseluruh kabupaten/kota dengan total anggaran sampai tahun 2014 sebesar Rp 64 miliar. Sedangkan untuk pembiayaan pengobatan bagi masyarakat tidak mampu sampai dengan tahun 2014 telah disalurkan melalui Jamkesda kepada 258.882 orang dengan anggaran sebesar Rp 167,97 miliar.

Sedangkan dalam peningkatan kapasitas SDM kesehatan, sampai tahun 2014 telah tersedia 250 orang dokter spesialis dan 1.021 dokter umum yang direkrut melalui penerimaan CPNS atau kontrak kerja serta program pengiriman beasiswa tugas belajar.

Pembangunan di bidang Kesehatan selama 4 tahun terakhir sebagaimana dijelaskan diatas telah membawa dampak yang cukup signifikan terhadapAngka Kematian Ibu (AKI) yang terus menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2010 angkaAKI mencapai 185/100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2013 menjadi 97/ 100.000 kelahiran hidup.

Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2010 tercatat 33/1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2013 turun menjadi 21/ 1000 kelahiran hidup. Beberapa indikator kesehatan lainnya juga menunjukan tren yang membaik dalam 4 tahun terakhir ini seperti angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD), angka kesakitan diare, balita gizi buruk, prevalensi balita kurang gizi dan cakupan K4 bagi ibu hamil.

Selanjutnya pembangunan bidang perhubungan juga menjadi salah satu prioritas utama duo HMS mengingat Kepulauan Riau yang secara geografis berupa kepulauan tentu sangat membutuhkan dukungan konektivitas agar lalu lintas orang, barang dan uang dapat berjalan lancar sehingga membawa pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Oleh karena itu dalam rangka peningkatan konektivitas telah dibangun 4 unit dermaga/ pelabuhan beton masing-masing di Sedanau (Kab. Natuna), Sei Jang (KotaTanjungpinang), Alai dan Selat Mendaun (Kab. Karimun) serta 11 unit dermaga ponton masing-masing di Tanjung Buton, Penuba, Jagoh (di Kab. Lingga), Penyengat, Tanjungpinang (di Tanjungpinang), Binjai (Kab. Natuna), Tanjung Batu, Alai,Tanjung Berlian, Durai (di Kab. Karimun) dan Pulau Kasu (di Kota Batam) dengan total biaya sebesar ± Rp.40,290 milyar. Pada tahun 2014 ini melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau sedang dilaksanakan pembangunan fasilitas pelabuhan di Sijantung (kota Batam, Benan, Cempa (Kab. Lingga) dan Tanjung Uban (Kab. Bintan) dengan total biaya Rp 17,66 miliar.

Dengan selesainya pembangunan fasilitas Pelabuhan Sijantung di Kota Batam maka akan memperpendek jarak dan waktu tempuh perjalanan kapal dari Lingga ke Batam semula 4 jam menjadi 1,5 jam. Tahun 2015 mendatang melaluiAPBD Provinsi Kepulauan Riau direncanakan pembangunan Pelabuhan di Pulau Penyengat (Kota Tanjungpinang), dermaga Linaudi Kab.Lingga,DermagaApungdiSenggarang (Kota Tanjungpinang), Penaah - Pancur (Kab. Lingga), Pulau Panjang (Kota Batam) dan Selat Lampa (Kab. Natuna).

Untuk memberikan kemudahan aksesibili-

tas dan mobilitas masyarakat serta angkutan komoditas/barang dari daerah terpencil dan terisolir ke daerah lain atau sebaliknya, atas usaha dan usulan duo HMS kepada Menteri Perhubungan maka telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan dengan mengalokasikan 3 (tiga) unit kapal Perintis yaitu KM. Gunung Bintan dengan ukuran GRT 990, kapasitas penumpang 350 orang dan barang 300 ton. KM. Sabuk Nusantara 30 dan KM Sabuk Nusantara 39 dengan ukuran GRT 1.200,

Seiring dengan peningkatan konektivitas, pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan juga sejalan dengan kebijakan duo HMS yang memprioritaskan pembangunan di bidang ini mengingat 95% wilayah Kepulauan Riau terdiri dari perairan yang memiliki potensi yang besar di sektor perikanan. Kontribusi dari sektor perikanan ini diharapkan dapat meningkat dari sekitar 2% pada tahun 2011 menjadi 4-5% pada tahun 2015 dalam PDRB Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam 4 tahun terakhir ini para nelayan telah memperoleh bantuan kapal ikan sebanyak 472 unit kapal motor dan 675 mesin motor kepada 2.433 Rumah Tangga Perikanan. Selain itu, telah dibangun Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), pembangunan pabrik es, pembangunan/ pengadaan sarana prasarana pembuatan pelet untuk pakan ikan dan pembangunan pos pengawas perikanan. Pemerintah Provinsi juga memberikan bantuan 1.000 Keramba Jaring Apung (KJA) kepada 625 Rumah Tangga Perikanan (RTP) dengan rincian tahun 2011 sebanyak 60 KJA, 2012 sebanyak 440 KJA dan 2013 sebanyak 500 KJA.

F-MAZPRAM/HUMAS PEMPROV KEPRI

SANTUNI YATIM PIATU: HM Sani bersama istri Hj.Aisyah Sani dan HM Soerya Respationo bersama istri Rekaveny Soerya Respationo menyantuni anak yatim piatu saat safari Ramadan.

kapasitas penumpang 400 orang dan barang 50 ton yang berpangkalan di Tanjungpinang dan Kijang, untuk melayari wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kemudian pada tahun anggaran 2015 mendatang, duo HMS telah merencanakan pengadaan kapal penumpang dan barang sebanyak 5 unit, 1 unit dananya bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau dan 4 unit bersumber dari APBN. Kapal tersebut akan diperuntukan untuk melayani penumpang antar Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.

Melalui APBN Kementerian Perhubungan tahun 2010 s/d 2013 telah mulai dibangun fasilitas pelabuhan sebanyak 9 lokasi masing-masing di Malarko Tahap VII, Tarempa Tahap VI, Dompak Tahap V, Tanjung Mocoh Tahap IV,Serasan Tahap II, Pulau Laut Tahap I, Subi Tahap I, Letung Tahap I, dan Midai Tahap I dengan total biaya sekitar Rp 539,48 miliar.

Kementerian Perhubungan melaluiAPBN tahun 2014 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 88,9 miliar untuk lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan di Dompak, Tanjung Mocoh, Pulau Laut, Subi, Serasan, Letung dan Midai.

Pada Tahun 2015 mendatang telah diusulkan untuk penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan di Malarko, Tarempa, Dompak, Tanjung Mocoh, Serasan, Pulau Laut, Subi, Letung, dan Midai. Diharapkan pembangunan fasilitas pelabuhan tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2016, sehingga kapal perintis dan kapal penumpang Pelni yang dulunya rede transport nantinya akan dapat langsung sandar di pelabuhan.

Untuk kelancaran arus barang dan penumpang telah dibangun Pelabuhan Penyeberangan Roro di Telaga Punggur (Batam), Tanjung Uban (Bintan), Tanjung Balai Karimun (Karimun), Dompak (Tanjungpinang) dan Dabo (Lingga).

Sedangkan pelabuhan yang dalam tahap pembangunan adalah pelabuhan Selat Belia (Karimun), Penarik (Lingga), Matak (KepulauanAnambas), Selat Lampa (Natuna) dan Tambelan (Bintan). Pembangunan pelabuhan tersebut mendukung Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yaitu:  Lintas Penyeberangan Telaga Punggur (Batam) – Tanjung Uban (Bintan)  Lintas Penyeberangan Tanjungpinang – Karimun  Lintas Penyeberangan Tanjungpinang – Dabo (Lingga)  Lintas Penyeberangan Telaga Punggur (Batam) – Karimun  Lintas Penyeberangan Tanjung Uban

Melalui pemberian bantuan dan program pembangunan lainnya sebagaimana tersebut diatas telah membawa pengaruh yang besar pada peningkatan pendapatan nelayan dari sebelum adanya bantuan kapal motor hanya berkisar Rp 1,1 juta sebulan menjadi Rp 2,3 juta sebulan.

Kemudian melihat potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau dan posisi strategis sebagai wilayah maritim telah dilakukan pengkajian dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat secara kontinue mulai dari tahun 2011 untuk membentuk Badan Pengelola Sumberdaya Kelautan. Diharapkan pembentukan badan ini mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan semoga pada tahun 2015 mendatang badan ini sudah dapat beroperasional.

Dengan terbentuknya badan ini pada tahun 2015 mendatang maka pengelolaan potensi sumberdaya kelautan akan lebih optimal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang tentunya dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.

Selanjutnya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang telah jauh tertinggal dibandingkan provinsi induk, maka kebijakan di bidang Pekerjaan Umum menjadi perhatian utama setiap tahunnya oleh duo HMS. Hal ini terlihat pada awal era pemerintahan duo HMS telah diambil kebijakan untuk segera menempati gedung perkantoran Pemerintah Provinsi di Pulau Dompak yang baru selesai pembangunannya saat itu.

Namun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, dirasa perlu untuk menambah beberapa fasilitas pendukung seperti meubeler kantor, penataan lingkungan dan melanjutkan pembangunan Jembatan I yang belum selesai. Insya Allah, pembangunan Jembatan I tersebut akan selesai pada tahun 2015 dengan pola pembiayaan tahun jamak dengan anggaran sebesar Rp 400 miliar lebih. Hal ini menunjukan komitmen duo HMS untuk melanjutkan pembangunan di wilayah perkantoran Pemerintah Provinsi Kepri di Pulau Dompak yang belum selesai oleh era pemerintahan sebelumnya.

Selain itu fokus utama bidang pekerjaan umum adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan untuk mendukungpenyediaan sarana infrastruktur yang memadai dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan faktor pendukung daya tarik investasi ke wilayah ini. Dalam kurun empat tahun ini

BERSAMBUNG HAL 11

TANJUNGPINANG POS RABU 24 SEPTEMBER 2014

7

Lamidi Empat Kali Tak Hadir Sidang Apri ................................................................. dari halaman 8 “Rabu (24/9) ini merupakan hari jadi ke-12 tahun Pemprov Kepri.

Kita masih ingat bagaimana perjuangan pembentukan Provinsi Kepri 12 tahun lalu. Ini menjadi momen juga untuk perjuangan pembentukan Kabupaten Bintan Kepulauan,” kata Apri Sujadi saat memberikan keterangan resmi kepada Tanjungpinang Pos di Tanjungpinang, Selasa (23/9).

Apri menjelaskan, Kepri sebagai provinsi yang baru dimekarkan sudah banyak melakukan perubahan terhadap masyarakat.

Perlu diingat, perubahan ke arah pembangunan positif itu tidak lepas dari kemampuan

keuangan daerah dan dorongan masyarakat Kepri. Ke depan, pemerintah terus berupaya memperkuat keuangan daerah. Baik dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana bagi hasil.

Untuk mendapatkan dana perimbangan itu, pemekaran daerah otonomi baru merupakan hal pantas untuk diwujudkan.

“Banyak keuntungan yang kita peroleh dari pemekaran kabupaten/kota itu. Makanya saya berharap agar Gubernur Kepri di hari jadi ke-12 tahun Pemprov Kepri ini menjadikan perjuangan pemekaran Bintan Kepulauan sebagai PR untuk dicapai pada tahun 2015 nanti,” tegasnya.

Apri Sujadi yang merupakan Ketua Pansus pemekaran Bintan Kepulauan ketika masih menjabat Wakil Ketua DPRD Bintan berharap agar masyarakat Bintan memberikan waktu kepada pemerintah dalam mewujudkan pemekaran Bintan Kepulauan itu. Karena, pemekaran suata daerah otonomi baru itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sama seperti Kabupaten Kepulauan Kundur, membutuhkan waktu 4 tahun.

“Untuk Bintan Kepulauan, kita perjuangkan sejak tahun 2013 lalu. Tahun 2014 ini, berkas sudah disampaikan ke Kemendagri dan Komisi II DPR RI. Tinggal tindak lanjut saja untuk

masa jabatan anggota DPR RI yang baru. Saya berharap agar anggota DPR RI asal Kepri juga menjadikan perjuangan pembentukan Bintan Kepulauan sebagai skala prioritas,” jelas Apri.

Apri menambahkan, jika pemekaran Bintan Kepulauan terwujud, rentang kendali pemerintah dalam memberikan pelayanan masyarakat lebih dekat.

Begitu juga dengan proses pembangunan, lebih cepat terealisasi.

“Apalagi Bintan Kepulauan merupakan daerah terdepan untuk wilayah perbatasan antar negara, harus ditetapkan satu pemerintahan baru,” demikian disampaikan Apri Sujadi. ***

Pasar................................................................ dari halaman 8

BINTAN - Pengadilan Tipikor Tanjungpinang melanjutkan sidang tindak pidana korupsi Masjid Jamiatul Aula Kecamatan Teluksebong dengan terdakwa ketua yayasan Al Anshar Yusrizal Efendi dan bendahara Zainal Arifin, Senin (22/9).

Sidang menghadirkan sejumlah saksi dari panitia pembangunan masjid, pemilik UD Batako dan Toko Ami sebagai tempat pembelian material.

Sidang yang dipimpin majelis hakim R Aji Suryo itu menjadwalkan menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan Lamidi.

“Sekarang kami harus pindah lagi dan mengosongkan pasar lagi,” keluhnya.

Fatmawati pedagang keseharian berjualan makanan itu mengaku gundah. Ia harus pindah karena selama sebulan berjualan di tempat baru. “Biasa dapatlah Rp 300 ribu per hari.

Tapi kalau di pasar Inpres dari pengalaman dulu, hanya Rp 40 ribu per hari,” terangnya. Sekedar diketahui, penataan ulang pasar ini membuat sejumlah pedagang mendatangi anggota DPRD Bintan Hasriawadi.

Lapak Pedagang Digeser 4 Meter Sementara Satpol PP Bintan bersama Pemerintah Kecamatan Bintan Utara mengimbau sejumlah pedagang di Tanjunguban agar tidak berjualan di tepi jalan. Sejumlah petugas berseragam hijau tua dan coklat itu pun mendatangi

sejumlah pedagang, Selasa (23/9) dan meminta pedagang meletakkan gerobak jualan minimal 4 meter dari jalan.

Jonrizal Kabid Trantib Satpol PP Bintan mengatakan ini merupakan sosialisasi guna menciptakan keindahan kota dan keamanan bagi pengguna jalan.

Sosialisasi ini pula bertujuan untuk menata kota.

“Kita imbau pegadang agar mengeser lapak atau gerobak jualan mereka sejauh empat meter dari bahu jalan,” ucap Jon menambahkan jika bangunan jualan permanen maka pedagang harus mengubah bangunan itu.

Sejauh ini masih sosialisasi sehingga tak ada sanksi. Namun Jon menegaskan, jika ke depan masih ada pedagang membandel, maka pihak Satpol PP akan memberikan sanksi sesuai peraturan.

Kasi Tantrib Kecamatan Bin-

tan Utara Mashudi menerangkan sosialisasi dilakukan mengingat kondisi kota Tanjunguban sudah tidak tertata rapi dan semrawut. Dalam sosialisasi ini, ia juga meminta pedagang tidak meletakkan gerobak atau membuka lapak di tepi jalan.

Roslan pedagang di Jalan Permaisuri Tanjunguban saat sosialisasi mengaku pasrah. Ia turut perintah petugas agar lapak atau gerobak jualannya digeser menjauh beberapa meter dari bahu jalan. “Mau bagaimana lagi, ikut sajalah,” jawab Roslan dengan wajah sedikit kecut.

Pantauan Tanjungpinang Pos, selain di Jalan Permaisuri Tanjunguban, petugas juga mendatangi sejumlah pedagang di Jalan Yos Sudarso, R.E Martadinata, Jalan Merdeka dan Jalan Jenderal Sudirman Tanjunguban. (adi/aan)

BKD ................................................................ dari halaman 8

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DAFTAR HARGA RATA-RATA BAHAN POKOK DAN BARANG STRATEGIS DIWILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 NO

1 .

3 .

4.

5.

6.

7.

8.

9 10

11

12 13 14 15 16 17 19 20 1

“Pemberian penghargaan sah saja. Tapi saya tidak tahu nama Heri. Kami pun tidak bisa mengecek satu per satu, soalnya ada ribuan nama pensiunan Bintan,” jelas Irma ketika dihubungi Tanjungpinang Pos, kemarin (23/9).

Kadishub Bintan Ismail melalui Kabid Perhubungan Darat Ari Sulistio ketika dihubungi Tanjungpinang Pos

membenarkan bahwa Heri Syah merupakan mantan pegawai Dishub Bintan dan sudah pensiun pada tahun 2012.

Bagaimana track record Heri? Aris enggan membeberkan. Namun, Heri pernah mendatangi sebuah kantor media di Batam usai kehilangan istri.

“Kami pernah dihubungi kantor media itu. Sekarang dia datang ke Tanjungpinang Pos

meminta penghargaan,” katanya.

Soal penghargaan, pria ini melemparkan ke BKD. Pasalnya BKD dinilai berhak memberikan penghargaan terhadap seorang pegawai apa itu karena prestasi atau karena jasa pengabdian selama menjadi pegawai.

“Saya saja sudah lama mengabdi belum menerima penghar-

gaan. Apalagi penghargaan itu diberikan setelah kriteria dipenuhi maka layak diberikan penghargaan,” jelasnya.

Sebagaimana sebelumnya, Heri Syah mendatangi kantor Harian Tanjungpinang Pos untuk menerangkan bahwa dia berharap penghargaan dari Pemkab Bintan karena sudah mengabdi sejak tahun 1984 dan pensiun pada tahun 2012. (adi)

jukan penetapan pemanggilan paksa terhadap Lamidi. Pemanggilan paksa itu dijelaskannya dilakukan jika jaksa mengajukan ke ketua majelis hakim dan setelah itu dikeluarkan penetapan pemanggilan paksa.

Aji menilai kehadiran Lamidi tidak harus, terlebih tidak tertera dalam BAP. Hanya saja guna menghormati persidangan setidaknya memenuhi panggilan. ”Ada saksi memberikan kesaksian itu,” katanya.

Lamidi saat ini coba dikonfirmasi belum memberikan penjelasan terkait dengan hal itu. (ika)

DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KAB.BINTAN

2 .

ulang pasar berlangsung lancar.

“Mau tidak mau lokasi harus dikosongkan dan pedagang dipindahkan ke pasar Inpres.

Kami ingin menata ulang pasar untuk kebaikan pedagang,” jelasnya.

Hasriawadi anggota DPRD Bintan menjelaskan penataan ulang pasar sudah melalui kesepatan antara pemerintah kecamatan, kelurahan dan pedagang. Sehingga tidak ada masalah. Namun, keluhan pedagang pada kebutuhan ekonomi. “Itu yang membuat mereka resah dan enggan pindah, namun nanti pedagang bisa kembali berjualan setelah ditata,” tambahnya.

Nasri pegadang mengaku sudah betah berjualan, karena banyak pembeli. Ia mengingat pernah dipindahkan ke pasar Inpres Kijang, dan setelah itu pendapatan mereka berkurang.

Hanya saja, Lamidi berhalangan hadir. Ini merupakan kali keempat Lamidi tidak menghadiri sidang. Maruhum, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjungpinang mengatakan akan menunggu penetapan ketua majelis. ”Sudah (pernah) tiga kali dipanggil kok,” ujarnya menambahkan jika Lamidi berhalangan menghadiri sidang karena berbagai alasan antara lain sibuk dan sakit.

Ketua Majelis Hakim dalam kasus itu, R Aji Suryo menerangkan Kejari belum menga-

2

3

4

JENIS BARANG

BERAS * BULOG * KUALITAS MEDIUM * KW ATAS GULA PASIR * LOKAL * IMPORT MINYAK GORENG * BIMOLI * FORTUNE * CURAH MENTEGA * MENTEGA BLU BAND * MENTEGA KILOAN * TEPUNG TERIGU * SEGITIGA BIRU(kw Medium) * CAKRA KEMBAR DAGING SAPI DAN AYAM * DAGING SAPI IMPORT * DAGING SAPI LOKAL * DAGING AYAM BROILER * DAGING AYAM KAMPUNG TELUR AYAM * A ( BESAR ) * B ( SEDANG ) * C ( KECIL ) * TELUR AYAM KAMPUNG CABE * CABE MERAH * CABE HIJAU * CABE RAWIT BAWANG * BAWANG MERAH * BAWANG PUTIH SUSU KENTAL MANIS (KRIMER) * MERK PRENJAK * MERK INDOMILK * MERK BENDERA BUBUK

* MERK DANCOW * MERK BENDERA * MERK SGM * MERK LACTOGEN GARAM BERYODIUM * KASAR * HALUS KACANG KEDELAI * EKSPOR/IMPOR * LOKAL KACANG HIJAU KACANG TANAH MIE INSTANT IKAN ASIN TERI JAGUNG PIPILAN KERING (bukan untuk pakan unggas) GAS ELPIJI HARGA BARANG STRATEGIS SEMEN - SEMEN TIGA RODA - SEMEN PADANG - SEMEN HOLCIM BATU BATA - BATAKO - BATA MERAH BESI (FULL) - 6 mm - 8 mm - 10 mm - 12 mm PUPUK NON SUBSIDI - UREA - SP

SATUAN

HARGA ( Rp ) PASAR TANJUNG UBAN PASAR KIJANG

1 KG 1 KG 1 KG

Rp Rp Rp

8.000 12.000

Rp Rp Rp

9.000 11.500

1 KG 1 KG

Rp Rp

8.500

Rp Rp

8.500

2 LITER 1 LITER 1 KG

Rp Rp Rp

23.000 11.000 11.000

Rp Rp Rp

18.000 12.000 12.000

1 KG 1 KG

Rp Rp

22.000 12.000

Rp Rp

24.000 11.500

1 KG 1 KG

Rp Rp

8.000 12.500

Rp Rp

7.500 12.500

1 1 1 1

KG KG KG KG

Rp Rp Rp Rp

80.000 125.000 35.000 45.000

Rp Rp Rp Rp

85.000 125.000 35.000 45.000

BUTIR BUTIR BUTIR BUTIR

Rp Rp Rp Rp

1.400 1.300 1.200 2.200

Rp Rp Rp Rp

1.400 1.300 1.200 2.200

1 KG 1 KG 1 KG

Rp Rp Rp

36.000 34.000 30.000

Rp Rp Rp

34.000 32.000 29.000

1 KG 1 KG

Rp Rp

12.000 14.000

Rp Rp

10.000 14.000

KALENG KALENG KALENG

Rp Rp Rp

7.500 10.200 9.200

Rp Rp Rp

7.500 10.200 9.200

Rp Rp Rp Rp

37.000 43.000 34.000 77.000

Rp Rp Rp Rp

43.300 39.200 33.000 81.300

1 KG 1 KG

Rp Rp

3.000 4.000

Rp Rp

3.000 4.000

1 KG 1 KG 1 KG 1 KG BUNGKUS 1 KG 1 KG

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

10.000 20.000 19.000 2.000 60.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

10.000 20.000 19.000 2.000 60.000 25.000

3 KG

Rp

16.000

Rp

16.000

ZAK ZAK ZAK

Rp Rp Rp

65.000 62.000 65.000

Rp Rp Rp

69.000 68.000

BUAH BUAH

Rp Rp

2.000 1.700

Rp Rp

2.000 1.700

BATANG BATANG BATANG BATANG

Rp Rp Rp Rp

25.000 35.000 68.000 95.000

Rp Rp Rp Rp

20.000 36.000 60.000 87.500

KG KG

Rp Rp

8.000 6.000

Rp Rp

8.000 6.000

1 1 1 1

400 300 600 750

Gr Gr Gr Gr

Tanjungpinang, 9 September 2013 KEPALA DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BINTAN EDI PRIBADI, SE, MM Pembina Utama Muda NIP.19630616 198909 1 003

PRO BINTAN

8

POLLING BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN

TANJUNGPINANG POS RABU 24 SEPTEMBER 2014

KUPON DUKUNGAN ANDA, para pembaca bisa berpartisipasi di Polling Bakal Calon Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Bintan 2015. Caranya mudah, cukup isi dan potong kupon dukungan ini, lalu kirimkan ke Harian Tanjungpinang Pos, Kompleks Pinlang Mas No. 14 Jalan DI Panjaitan Batu 9 Kota Tanjungpinang

Nama Bakal Calon Bupati & Wakil Bupati Bintan Pilihan Anda:

APRI SUJADI 28,42 %

LAKSAMANA HAMZAH

32,30 %

KHAZALIK 12,92 %

DALMASRI SYAM 9,69 %

INDRA SETIAWAN 8,33 %

BOBBY JAYANTO 6,46 %

......................................................................................................

Nama Pengirim : ..........................................................................

No. Telepon/HP : ..........................................................................

Dihitung berdasarkan kupon polling yang masuk ke Tanjungpinang Pos sampai pukul 16.30 setiap Minggu & Rabu.

Total kupon dukungan: 1.548 Polling ini tidak bersifat ilmiah, hanya mencerminkan opini pembaca yang ikut berpartisipasi.

Informasi dan layanan: Abas 085264072581

Apri Minta Gubernur Ingatkan Pusat Pemekaran Bintan Kepulauan PR 2015

YUSFREYENDI, Bintan

Apri Sujadi

ANGGOTA DPRD Kepri, Apri Sujadi merasa bangga Kabupaten Kepulauan Kundur akan disahkan oleh pemerintah pusat melalui paripurna DPR RI, Kamis (25/

9) besok. Apri meminta agar Gubernur Kepri H Muhammad Sani mengingatkan pemerintah pusat agar menindaklanjuti pemekaran Kabupaten Bintan Kepulauan.

 Lanjut ke Hal 7

F- SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

PASAR: Seorang pedagang pasar Tradisional Barek Motor Kijang menunjukkan lokasi kios yang akan dikosongkan mulai Selasa (23/9).

Pedagang Mengeluh ke Dewan

Pasar Tradisional Barek Motor Dikosongkan Sebulan BINTAN - Pemerintah Kecamatan Bintan Timur membongkar delapan kios di Pasar Tradisional Barek Motor Kijang, dan memindahkan sejumlah pedagang ke Pasar Inpres di Jalan Berdikari Ki-

jang. Pembongkaran dan pengosongan pasar itu dilakukan selama sebulan sehubungan penataan ulang pasar.

Camat Bintan Timur Hasan saat dihubungi menegaskan mulai Selasa (23/

9) Pasar Tradisional Barek Motor Kijang harus dikosongkan. Itu dilakukan agar pembongkaran dan penataan

 Lanjut ke Hal 7

BKD: Perlu Rekomendasi Kantor Soal Harapan Heri Syah

BINTAN - Kepala BKD Bintan Irma Annisa memberi saran kepada Heri Syah mantan pegawai Dinas Perhubungan Bintan untuk mendatangi kantor BKD Bintan sehubungan permintaan bersangkutan agar diberikan penghargaan selama pengabdian bertugas di Pemkab Bintan. Namun, tegas Irma, BKD tidak bisa memberikan penghargaan begitu saja. Karena diperlukan rekomendasi dari kantor asal atau tempat pegawai itu pernah bekerja.

 Lanjut ke Hal 7

04.37

11.57

18.00

14.59

19.09

RABU 24 SEPTEMBER 2014

Lis Minta PKL Mengerti Pertemuan Ditunda DESI LIZA P, Tanjungpinang

F-ABAS/TANJUNGPINANG POS

MARAH: Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah meminta pedagang bisa menerima solusi yang ditawarkan Pemko untuk tempat berjualan. Pertemuan dengan pedagang terpaksa ditunda kemarin karena jadwalnya padat. Tampak Lis marah saat melihat tumpukan sampah di Kantor Satpol PP.

RENCANA dan harapan pedagang Tepi Laut untuk bertemu dengan Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah terkait nasib mereka pascapemindahan, tak terwujud Selasa (23/9).

Beberapa pedagang terlihat sempat menunggu di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Tanjungpinang di Tepi Laut, tapi mereka akhirnya bubar sendiri. Sebelumnya, mereka berharap ada pertemuan dengan wali kota dan didampingi anggota DPRD. Dikabarkan, belum bisa dilakukan pertemuan karena padatnya jadwal Lis. Lis meminta pertemuan diundur Kamis (25/9) mendatang di tempat yang sama Aula Bulang

 Lanjut ke Hal 10

F-ADLY BARA HANANI/TANJUNGPINANG POS

POTONG TUMPENG: Kapolres Tanjungpinang AKBP Dwita Kumu (tengah) menyaksikan Wakapolres Kompol Hilman Wijaya memotong tumpeng ulang tahun Satlantas, kemarin.

Potong Nasi Tumpeng di Ultah Ke-59 Satlantas TANJUNGPINANG - Ada yang berbeda di Gedung Antan Seludang Polres Tanjungpinang, Selasa (23/9). Ternyata, jajaran Satuan Lalu Lintas (satlantas) menggelar acara syukuran bersempena HUT ke

59 Polisi Lalu Lintas yang langsung dihadiri Kapolres Tanjungpinang, AKBP Dwita Kumu.

Tahun ini, tema HUT Polantas yakni “mewujudkan pelayanan keamanan, keselamatan,

ketertiban dan kelancaran lalu lintas prima, penguatan sinergi polisional yang proaktif guna mendukung keamanan dalam negeri yang mantap”.

 Lanjut ke Hal 10

TANJUNGPINANG POS RABU 24 SEPTEMBER 2014

10

Dispora Siap Terima Pendaftaran Atlet TANJUNGPINANG - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tanjungpinang ingin mendata dan menampung atlet di Tanjungpinang untuk dibina ke depan. Saat ini, pendaftaran pun dibuka untuk berbagai jenis olahraga.

“Bukan hanya pelajar saja.

Pendaftaran (atlet) terbuka untuk umum. Tapi ada kriteria dan syaratnya. Standarnya untuk U-25,” ucap Ahadi, Kepala Dispora Tanjungpinang, kemarin.

Perekrutan tersebut dikatakannya akan dibagi kedalam beberapa kategori cabang olahraga. Saat ini ia juga telah menunjuk setiap Kepala Bagian beserta staf dari kantornya untuk mampu menjadi pengurus beberapa cabang olah raga tersebut.

Cara itu dilakukannya agar

bila nantinya perekrutan atlet yang ada bisa langsung diakomodir dan diarahkan oleh penanggung jawab masingmasing cabang olah raga tersebut.

Atlet baru yang mendaftar di Kantor Dispora Tanjungpinang nantinya akan disalurkan sebagai atlet berprestasi seperti layaknya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Atlet yang telah mendaftar akan diarahkan dan dibina menjadi atlet amatir untuk menjadi atlet berprestasi.

“Yang mendaftar itu tak harus yang sudah jago. Malah nanti kita arahkan mereka mau memilih olah raga jenis apa.

Yang penting sudah ada kemauan menjadi atlet, “ ungkapnya.

Ahadi juga mengimbau kepada orang tua yang memiliki

Kepri asal Tanjungpinang, Rudi Chua kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (23/9).

Rudi mengatakan, PDAM adalah salah satu objek vital yang perlu didukung suplai listriknya dari PLN. Apabila ada pemadaman selama seminggu, dan itu di jam kebutuhan air meningkat maka ini akan menjadi masalah besar bagi masyarakat.

“Nanti kalau listrik padam, air tidak jalan, sasarannya pemerintah dan DPRD juga. Jadi ini perlu dijelaskan ke publik oleh PLN, apa penyebab sehingga ada pemadaman selama semingu,” singkatnya.

Dikonformasi terpisah, Manager PLN area Tanjungpinang, Majudin belum memberikan tanggapan secara resmi kepada koran ini, terkait pemadaman yang sudah positif dan diberitahukan melalui surat resmi tersebut.

TANJUNGPINANG - Ersa Famella yang merupakan istri Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Riono resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanakkanak Indonesia (GOPTKI) Kota Tanjungpinang menggantikan Istri Syafrial Evi. Pengukuhan dilakukan Ketua Dewan Pimpinan Daerah GOPTKI Provinsi Kepri, Kartini, Selasa (23/9) di Gedung Wanita Tun Fatimah, Senggarang.

Dikatakan Ersa selaku ketua baru, tugas GOPTKI Kota Tanjungpinang tidak mudah. Tujuannya untuk membangun pendid-

ikan anak usia dini merupakan prioritas dalam pembentukan karakter untuk menciptakan manusia yang berbudi dan berakhlak mulia. Sebelum bertugas dalam kepengurusan yang baru ini diharapkan mau saling membenahi diri.

“Koreksi diri bila terjadi kesalahpahaman.

Perbedaan pendapat biasa, supaya bisa diselesaikan secara demokratis.”

Ujar Ersa.

Wakil Wali Kota Tanjungpinang H Syahrul, SPd dalam sambutannya mengatakan, pendidikan anak usia dini merupakan pondasi untuk membentuk karakter anak. Pendidikan harus di-

lakukan secara berkelanjutan seumur hidup.

“Tidak ada batasan waktu untuk belajar. Usai pendidikan formal bukan berarti berhenti belajar. Belajar bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya membaca.” Kata Syahrul.

Dengan kepengurusan GOPTKI yang baru ini, Syahrul menaruh harapan besar untuk kemajuan pendidikan anak usia dini di Tanjungpinang. Dikatakannya, Ersa sebagai Ketua GOPTKI selain masih muda tentunya masih sangat potensial sehingga diharapkan dapat mencetuskan ide-ide cemerlang untuk membangun pendidikan

anak usia dini yang juga merupakan tanggungjawab semua pihak.

Semakin majunya perkembangan zaman, nilai pendidikan dirasa Syahrul sudah banyak mengalami pergeseran nilai.

“Knowing, feeling, dan acting. Itu 3 hal yang harus tetap selaras, terutama poin aksi. Belakangan kita sudah banyak tidak melakukan aksi walaupun tahu dan merasa.” Ujar Syahrul.

Turut hadir Sekda Kota Drs. Riono MSi, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tanjungpinang Hj Yuniarni Pustoko Weni, serta Ketua GOW Kota Tanjungpinang , Juariyah Syahrul.(dlp)

Lis .............................................................. dari halaman 9 Ahadi

anak berbakat sebagai atlet, untuk segera mendaftar dan memilih olahraga yang dikuasainya. (ika)

Pemadaman Pelanggan Daya Besar, PDAM Komplain TANJUNGPINANG - PT PLN Cabang Tanjungpinang membuat kebijakan untuk pemadaman listrik bagi pelanggan sektor industri atau yang berdaya besar. Surat untuk pemadaman sudah dilayangkan, dan rencananya pemadaman akan berlangsung seminggu dari 23 September sampai 30 September mendatang.

Hanya, untuk hari pertama dijadwalkan pemadaman, permasalahan ini sudah mencuat. Terlebih, salah satunya pelanggan PLN untuk sektor industri yang dipadamkan, yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri.

“Katanya listrik sudah normal. Barusan (kemarin, red) kami diberitahu oleh PDAM bahwa akan ada pemadaman untuk industri termasuk PDAM selama enam hari terhitung mulai 23-30 September 2014,” ungkap Anggota DPRD

Ersa Famella Jabat Ketua GOPTKI

Ditanya ke pihak PDAM Tirta Kepri, Abdul Kholik membenarkan, bahwa PDAM mendapat surat pemberitahuan dari PLN, bahwa akan ada pemadaman untuk konsumen yang penggunaan dayanya besar. “Kebetulan daya kami untuk Waduk Sungai Pulai itu sekitar 1,3 Mega Watt (MW),” ucapnya.

Dijelaskannya, surat ini sebagai pemberitahuan pemadaman, sekalius ada poin penyampaian tentang kompensasi dari PLN, ketika industri atau pengguna daya besar dipadamkan listriknya.

“Kami bukan masalah kompensasinya itu.

Pemadamannya di jam masyarakat lagi butuhbutuhnya air, yakni dari pukul 17.00 sampai pukul 23.00 wib. Terkait dengan masalah ini, kami meminta agar masyarakat maklum karena suplai air juga tergantung dari listrik,” tukasnya. (fik)

Linggi, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungpinang.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah saat dimintai tanggapan kemarin terkait permasalahan PKL yang belum tuntas penanganannya pascapemindahan, mengatakan, kunci penyelesaiannya sebenarnya tetap pada pedagang sendiri. Intinya, pedagang tidak memaksa kemauan sendiri dan mengerti kondisi yang harus dihadapi.

Lis menegaskan, PKL tetap akan diperhatikan. Hanya, persoalan yang saat ini dihadapi, pemerintah sedang ingin menata perwajahan kota. Dengan begitu, mau tidak mau harus ada pengorbanan agar penataan kawasan di tempat yang selama ini ditempati PKL bisa terealisasi.

“PKL tetap akan diperhati-

kan. Kami memberikan beberapa pilihan tempat relokasi.

Ada beberapa tempat yang mereka tidak mau, namun kami tetap terima keputusannya.

Beberapa lokasi yang tersisa dan mereka setuju itu harus diterima dengan berbesar hati dan sabar,” kata Lis. Untuk solusi jangka pendek, kata Lis, penyelesaian persoalan penanganan PKL relokasi memang tidak banyak.

Pilihannya, harus pindah ke beberapa lokasi yang telah disusun yaitu Anjung Cahaya, Melayu Square, Tugu Pensil dan Taman di samping Melayu Square.

Di sinilah, diharapkan mau dan bersedia pindah dengan aman dan tertib serga bergabung dengan PKL yang sudah ada. Selanjutnya, untuk ke depan, mulai 2015 mendatang, baru akan dibuat konsep

yang berbeda.

Konsep yang akan dibuat 2015 mendatang, kata Lis, PKL nantinya diharapkan berdagang menggunakan kendaraan Kaisar. Dengan begitu, PKL akan mudah membawa pulang dagangannya. Sementara, untuk permasalahan kendaraannya, akan diberikan pinjaman lunak.

Kawasan Pejalan Kaki Terkait rencana jangka panjang, Lis juga mengatakan, konsep penataan Tepi Laut sudah ada. Detailed engeenering design (DED) untuk pembangunannya sudah dibuat. Ke depan, kawasan Tepi Laut akan dibangun berbagai fasilitas lengkap dengan gedung tiga lantai untuk para PKL. Rencana pembangunanya akan dimulai tahun depan.

“DED-nya tahun ini sudah

siap. Pembangunan direncanakan tahun depan,” imbuhnya.

Ke depan, setelah pembangunan selesai, kendaraan tidak lagi boleh masuk. Artinya, di kawasan itu dan menuju ke sana, pengunjung hanya bisa berjalan kaki.

Dalam kesempatan sama, Kepala Satpol PP Kota Tanjungpinang, Irianto, menambahkan, pengaturan PKL di lokasi yang saat ini dipilih memang perlu kesepahaman antara pedagang lama dengan pedagang baru. Jika tidak, maka titik temu akan sulit didapatkan.

“Pemerintah bukan tidak memperhatikan, sudah dicarikan tempat hanya saja cara menyikapinya yang perlu berbesar hati,” terangnya sembari mengaku tidak mengharapkan adanya mata pencarian PKL harus terhenti. ***

Potong ........................................................ dari halaman 9 Beberapa undangan juga terlihat hadir. Di antaranya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, Wan Samsi dan perwakilan Asuransi Jasa Raharja.

Saat itu, Kapolres Tanjungpinang, AKBP Dwita Kumu memberikan potongan nasi tumpeng kepada anggota Satlantas Polres Tanjungpinang.

Kasat Lantas Polres Tanjungpinang, AKP Heri Sujati mengatakan, dengan usia 59

tahun lalu lintas,tentu diharapkan semakin dipercaya oleh masyarakat. Tentu saja, harapan ke depannya, anggota Satlantas dapat bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas pokok Polisi Lalu Lintas.

Selama ini, setidaknya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas sudah cukup baik. Sekarang ini sudah dilakukan pendekatan mulai dari sekolah-sekolah dan mengimbau kepada masyarakat agar ke

depannya lebih tertib dalam berlalu lintas.

“Semoga kami selalu mendapat kepercayaan dari masyarakat, agar kedepannya kami dapat bekerja secara profesional dan lebih baik lagi tentunya. Alhamdulillah, kesadaran masyarakat Tanjungpinang saat ini sudah cukup baik dalam tertib berlalu lintas.” ujar Heri.

Peringatan HUT Satlantas kali ini terlihat berlangsung

sederhana. Hanya, potong tumpeng dan silaturahmi di antara sesama.

Hanya, ada harapan yang terbersit, yakni dengan diadakannya kegiatan itu stigma polisi lalu lintas di mata masyarakat dapat berubah.

Jika tadinya polisi lalu lintas sebagai penegak hukum diharapkan generasi berikutnya memandang polisi lalu lintas sebagai pelayan dan pengayom masyarakat.(abh)

PENGUMUMAN Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2011 Jo Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Kota Tanjungpinang di informasikan hal-hal sebagai berikut : 1. De nisi a. Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari Pemerintah Kota Tanjungpinang kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya atau Perusahaan Daerah atau Organisasi Kemasyarakatan atau Kelompok Masyarakat yang secara spesi k telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. b. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Kota Tanjungpinang kepada Individu atau Kelompok Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, penanggulangan bencana, dan penanggulangan kemiskinan).

2. Prinsip Penganggaran a. Setiap penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD harus mempunyai dasar hukum pengenggarannya. b. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial harus dianggarkan dalam APBD, kecuali untuk Bantuan Sosial yang sifatnya tidak terencana misalnya bantuan untuk korban bencana kebakaran.

3. Prosedur Penganggaran a. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya atau Perusahaan Daerah atau Organisasi Kemasyarakatan atau Kelompok Masyarakat atau Individu dapat menyampaikan usulan kegiatan (proposal) Hibah dan Bantuan Sosial kepada Walikota Tanjungpinang melalui SKPD Terkait; b. SKPD Terkait melakukan veri kasi atas usulan tersebut guna menentukan kelayakan dan besaran nilai bantuan atas usulan dimaksud. Hasil evaluasi SKPD Terkait adalah berupa rekomendasi kepada Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); c. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD Terkait kepada Walikota sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah d. Rekomendasi SKPD Terkait dan Pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dan Bantuan Sosial dalam Rancangan APBD, setelah dibahas dan disepakati oleh DPRD; e. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial dalam APBD mencantumkan Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Nilai.

4. Prosedur Penyaluran Dana a. Walikota menetapkan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial beserta besaran nilai bantuannya dengan Keputusan Walikota sebagai dasar penyaluran dana Hibah dan Bantuan Sosial oleh DPPKAD Kota Tanjungpinang; b. Berdasarkan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya atau Perusahaan Daerah atau Organisasi Kemasyarakatan atau Kelompok Masyarakat atau Individu menyampaikan surat permohonan pencairan dana Hibah dan Bantuan Sosial kepada SKPD Terkait; c. SKPD Terkait melakukan veri kasi atas kelengkapan berkas permohonan dimaksud sebagai dasar penerbitan dan penyampaian Nota Dinas tentang Pengajuan Permohonan Pencairan dana Hibah dan Bantuan Sosial kepada DPPKAD Kota Tanjungpinang; d. DPPKAD Kota Tanjungpinang akan memproses pencairan dana melalui prosedur pentransferan dana ke rekening bank penerima Hibah dan Bantuan Sosial sesuai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

5. Prosedur Pertanggungjawaban a. Penggunaan dana Hibah dan Bantuan Sosial harus sesuai dengan rencana peruntukannya; b. Penerima Hibah dan Bantuan Sosial wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana kepada Walikota melalui DPPKAD Kota Tanjungpinang dengan tembusan kepada SKPD Terkait; c. Bukti-Bukti yang terkait dengan pertanggung jawaban penggunaan dana disimpan oleh penerima Hibah dan Bantuan Sosial sebagai objek pemeriksaan oleh instansi yang berwenang; d. Penerima bantuan bertanggung jawab secara material atas penggunaan dana Hibah dan Bantuan Sosial.

Kepala DPPKAD Kota Tanjungpinang,

Darmanto

TANJUNGPINANG POS RABU 24 SEPTEMBER 2014

11 SAMBUNGAN DARI HALAMAN 6

Alokasi Anggaran Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2011-2014

Sumber Dana APBD Provinsi Kepulauan Riau ing” untuk dipelajari. Bahkan oleh pemerintah pusat melalui TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), program pengentasan kemiskinan tersebut masuk dalam lima besar “Best Practice” untuk komitmen pimpinan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya sebagai daerah yang memiliki ribuan pulau yang masih alami dan peninggalan bersejarah bekas kerajaan Melayu Riau Lingga serta secara geografis terletak di kawasan yang sangat strategis, bidang pariwisata merupakan bidang yang berkembang pesat dan terbukti memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Dalam kurun waktu tersebut telah terbit beberapa produk regulasi sebagai landasan hukum dalam pembangunan kepariwisataan seperti RIPPDA, Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Juknis Penentapan dan Pengembangan DPUD dan lain sebagainya.

Kemudian sebagai dampak dari regulasi tersebut, dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah kunjungan wisman ke Kepri baru sebesar 1.709.511 orang dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 1.859.066 orang. Kepulauan Riau menjadi tempat kunjungan wisman terbesar ketiga setelah Bali dan DKI Jakarta.

Selain sebagai tempat tujuan wisata, Kepulauan Riau juga sangat prospektif sebagai tempat tujuan investasi dikarenakan posisinya yang strategis, regulasi yang mendukung dan infratruktur yang memadai seperti ketersediaan dukungan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, telekomunikasi dan air bersih yang dalam empat tahun terakhir telah mampu menarik minat para investor dari dalam dan luar

F-MAZPRAM/HUMAS PEMPROV KEPRI

TEMPELKAN STIKER : Gubernur Kepri HM Sani menempelkan stiker di salah satu RTLH yang sudah rampung direnovasi.

F-MAZPRAM/HUMAS PEMPROV KEPRI

JENGUK : Gubernur Kepri HM Sani bersama istri yang juga Ketua TP-PKK Kepri Hj.Aisyah Sani menjenguk warga yang sedang sakit.

pembangunan jalan baru yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sudah mencapai 27,08 km. Kemudian dari 890,11 km panjang jalan yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 589,64 km (66%) dalam kondisi baik, dan pada tahun 2015 kondisi tersebut ditargetkan mencapai 70%.

Selain itu penyediaan air untuk kawasan perkotaan dan pedesaan juga meningkat sangat baik. Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap air minum perkotaan dan pedesaan juga meningkat tajam dari 37,74% pada tahun 2009 dan pada tahun 2014 ini mencapai 77,22%. Hal tersebut melebihi target MDGs sebesar 68,87%. Pembangunan sektor air minum tidak terlepas dari upaya pembangunan IPA Sei Gesek dan pipa transmisi 50x2 liter/detik, pemasangan pipa distribusi Reverse Osmosis (RO) di Kota Tanjungpinang, pemasangan pipa distribusi di kawasan pedesaan, pemasangan Sistem PenyediaanAir Minum (SPAM) dan pembuatan sumber air baku dan instalasi perumahan Dompak.

Kemudian dalam upaya keberpihakan kepada “wong cilik” yang merupakan kebijakan duo HMS telah ditindaklanjuti melalui Program

Perkuatan Permodalan Dana Bergulir dan bantuan kepada KUKM dengan sasaran masyarakat miskin yang pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah disalurkan kepada 8.273 orang, 510 unit usaha, 40 Koperasi dan 479 UMKM se-Provinsi Kepulauan Riau dengan total dana sebesar Rp 47,329 miliar.

Di samping kebijakan kepada “wong cilik” sebagaimana tersebut di atas kebijakan “Pro Poor” juga menjadi salah satu kebijakan yang strategis dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kepulauan Riau.

Melalui Program Pengentasan Kemiskinan yang digulirkan sehari setelah duo HMS dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 20 Agustus 2010 dan menggandeng kabupaten/kota dengan sistem sharing anggaran telah ditetapkan beberapa program didalamnya yaitu program-program pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, program rumah layak huni dan program menumbuh kembangkan usaha masyarakat miskin. Sampai tahun 2014 ini alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan adalah sebesar Rp 665,75 miliar dari APBD Provinsi dan Rp 349,97 miliar dari APBD Kabupaten/Kota. (adv)

F-MAZPRAM/HUMAS PEMPROV KEPRI

PANEN : Gubernur Kepri HM Sani saat panen ikan kerapu di Anambas didampingi Bupati Anambas Tengku Mukhtaruddin.

negeri untuk menanamkan modalnya di Kepulauan Riau.

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 investasinya sebesar Rp 3,971 triliun untuk 80 proyek yang berlokasi di Batam, Bintan, Karimun, Lingga dan Natuna.

Sedangkan untuk realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dalam empat tahun ini investasinya sebesar $ 588,93 Juta USD untuk 239 proyek yang tersebar di Batam, Bintan dan Karimun.

Selanjutnya di bidang Pemberdayaan Perempuan dimana pengarustamaan gender (PUG) telah menjadi salah satu prioritas pembangunan di era pemerintahan duo HMS. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Provinsi telah menginstruksikan untuk meningkatkan persentase pencapaian Anggaran Responsif Gender (ARG) yang dilihat dari jumlah ARG terhadap total APBD Kepulauan Riau pada tahun 2013 mencapai 22% dan untuk persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif mencapai 15,98%.

Selain itu untuk mencapai sasaran indikator pemerintahan yang responsif gender yang dilihat dari tingkat Indeks Pembangunan Gender (IPG), pada tahun 2013 angka IPG Provinsi Kepulauan Riau meningkat menjadi 65,61 dari tahun 2012 yang hanya sebesar 64,69.

Dengan keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Riau kita telah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat selama 3 tahun berturut-turut yaitu Anugerah Parahita Ekapraya Kelas Utama atas Kinerja Provinsi Kepulauan Riau di dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2011, 2012 dan 2013.

Pencapaian pembangunan di bidang-bidang lainnya juga berjalan baik seperti bidang lingkungan hidup, kebudayaan, dekranasda, PKK, pemberdayaan masyarakat, pertambangan dan energy, pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Ke semua bidang pembangunan tersebut telah mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Daerah Kepulauan Riau.

Prestasi dan Penghargaan Yang Diterima Duo HMS Melalui kerja keras, tekad dan komitmen yang tinggi dari duo HMS untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau di segala bidang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, telah mendapatkan perhatian dan penghargaan dari berbagai pihak terutama berbagai instansi pemerintah pusat terkait dan bahkan dari Presiden Republik Indonesia.

Berbagai perhargaan yang telah diraih oleh duo HMS dalam masa pemerintahannya membuktikan bahwa kerja keras dan pengabdiannya kepada masyarakat Kepulauan Riau telah membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Di bawah ini disampaikan daftar berbagai penghargaan yang telah diberikan kepada pemerintahan duo HMS sebagai berikut: 1. Juara Umum Pertama MTQ Tingkat Nasional ke-25 Tahun 2014 di Batam Provinsi Kepulauan Riau.

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama 4 tahun berturut-turut (2010 sd 2014).

3. Anugerah Parahita Ekapraya Kelas Utama atas Kinerja Provinsi Kepulauan Riau di dalam Pember-

dayaan Perempuan dan Anak Tahun 2011, 2012 dan 2013.

4. Terbaik II Anugrah Pangripta Nusantara Utama Dalam Penyusunan Rencana Daerah Tahun 2013 untuk tingkat Provinsi seIndonesia.

5. Penghargaan Pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium (MDG’s) Terbaik III Nasional Tahun 2013.

6. Anugrah Kesatria Bakti Husada dari Kementerian Kesehatan Tahun 2013.

7. Anugerah Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Award Kategori Pemerintah Provinsi yang dinilai Berhasil Mengelola Anggaran dengan Predikat Kinerja Memuaskan I Tahun 2013.

8. Penghargaan Lima Besar “Best Practice” dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan dari (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2013.

9. Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Tahun 2013 Peringkat 5 dengan skor 2,6900.

10. Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dengan Nilai B. 11. Ki Hajar Award untuk Kategori Kepemimpinan dari Kementerian Pendidikan Tahun 2013.

12. Penghargaan Pengelolaan Dana BOS Tercepat se-Indonesia Tahun 2011.

13. Pelaksana Terbaik Administrasi PKK Tingkat Nasional Tahun 2014.

14. Piagam Penghargaan sebagai Best Practices Dalam Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

15. Penghargaan Terbaik II Tingkat Nasionaluntuk Indek Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2013.

16. Penghargaan Adibakti Mina Bahari (AMB) Tingkat Nasional Tahun 2013.

17. Pelaksana Terbaik Bina Keluarga Lansia Tingkat Nasional Tahun 2013.

18. Pelaksanaan Terbaik Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Tingkat Nasional Tahun 2013 dan Tahun 2014.

19. Pelaksana Terbaik Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Tingkat Nasional Tahun 2013.

20. Pelaksana Terbaik Prilaku Hidup Sehat (PHBS) Tingkat Nasional Tahun 2013.

Berbagai penghargaan di atas tentunya tidak terlepas dari kerja keras dan partisipasi segenap aparatur pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta dukungan

F-MAZPRAM/HUMAS PEMPROV KEPRI

PANEN SEMANGKA: Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo saat panen semangka di Tembesi Batam.

dan partisipasi dari pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR), tokoh masyarakat, unsur pers, LSM, organsiasi kepemudaan, organisasi perempuan dan seluruh masyarakat Kepulauan Riau yang kami sayangi dan cintai.

Semoga duo HMS dapat bekerja dan berkarya lebih banyak lagi untuk kemajuan Kepri di tahun-tahun mendatang.

Yes…Together We Can! dengan mengedepankan Working, Learning and Good Relationship by Heart (Bekerja, Belajar, dan Berhubungan Baik dengan Hati yang Tulus).

PENUTUP Demikianlah beberapa catatan pencapaian yang telah dibuat oleh duo HMS yaitu H. Muhammad Sani dan H. Muhammad Soerya Respationo dalam masa pemerintahan dan pengabdian beliau kepada masyarakat Kepulauan Riau dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

Masih ada waktu satu tahun lagi masa jabatan duo HMS yang akan berakhir sampai dengan tahun 2015 mendatang. Semoga dalam sisa waktu satu tahun tersebut duo HMS akan

berusaha lebih keras lagi untuk memperpanjang catatan pencapaian pembangunan diberbagai bidang dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kepulauan Riau.

Seiring dengan Peringatan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-12 pada tanggal 24 September 2014 ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta seluruh masyarakat Kepulauan Riau, marilah kita bersama-sama menundukan kepala dan menadahkan tangan memanjatkan doa kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa kiranya tujuan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang telah diperjuangkan dan terwujud pada tahun 2002 lalu, Insya Allah dapat membawa manfaat yang sebesarbesarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kepulauan Riau.

Kemudian tidak lupa juga kita memanjatkan doa yang diniatkan kepada para pejuang pembentukan Provinsi Kepri yang telah mendahului kita, semoga jasa-jasa mereka menjadi amal pahala yang diterima Allah SWT. Amin ya rabil alamin. (adv) Selamat Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau ke-12 …Maju Jaya Kepriku!

Laju-laju perahu laju Perahu berlayar ke Pulau Sambu Mari kita bersatu padu Membangun Kepri Lebih Maju Pulau Penyengat si Indra Sakti Tempat sejarah kunjungan wisata Selamat Hari Jadi Provinsi Kepri Masyarakat Maju dan Sejahtera BERNYANYI : Gubernur Kepri HM Sani akrab dengan pelajar. Sani bernyanyi bersama siswa dalam sebuah acara pendidikan.

F-MAZPRAM/HUMAS PEMPROV KEPRI

ntuk program pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin telah diberikan makanan tambahan kepada balita/anak SD sekitar 540.333 orang. Perawatan gizi buruk kepada 1.861 orang, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Rp 110,64 miliar, Pembangunan/Rehab Posyandu/Puskesdes/Pustu sebanyak 388 unit dan pemberian Beasiswa Bagi Pelajar SLTA dari keluarga miskin sebanyak 39.033 orang.

Sedangkan untuk program rumah layak huni dalam empat tahun terakhir telah direhabilitasi sebanyak 17.268 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 333,01 miliar.

Kemudian untuk program pembinaan unit usaha penduduk miskin telah dilaksanakan kegiatan menumbuh kembangkan KUMKM dengan sasaran kepada 8.273 orang dan 510 unit usaha, kegiatan menumbuhkembangkan usaha pertanian bagi penduduk miskin/desa tertinggal dengan sasaran kepada 14.271 orang dan 439 unit/kelompok usaha dan kegiatan menumbuhkembangkan usaha nelayan dengan sasaran kepada 28.582 orang dan 54.233 unit usaha nelayan.

Secara makro, jumlah penduduk miskin di Kepulauan Riau menunjukan tren penurunan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2010 persentase penduduk miskin adalah sebesar 8,13% dan terus menurun sampai tahun 2013 menjadi sebesar 6,35%.

Secara nyata dapat disimpulkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dimotori oleh duo HMS telah membawa dampak cukup signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau.

Kebijakan Pro Poor dari duo HMS yang berpihak kepada wong cilik ini ternyata telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan provinsi lainnya sebagai “benchmark-

TANJUNGPINANG POS RABU 24 SEPTEMBER 2014

12 KISRUH PARTAI

Minta Mahkamah Partai Selesaikan Konflik PPP JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi dan sejumlah DPW meminta bantuan ke Mahkamah Partai (MP) untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara kubu Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) dan Sekretaris Jenderal Rommahurmuziy Cs. “Tentu kami berharap, saya bersama teman-teman DPP dan DPW menyampaikan surat ke Mahkamah Partai. Meminta Mahkamah untuk segera menyelesaikan persoaslan ini,” kata Arwani di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (23/9).

Arwani berharap MP segera mengambil keputusan yang bisa memberi jaminan hukum untuk semua kader PPP, sehingga agenda politik PPP ini bisa segera dilaksanakan, di antaranya pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober 2014.

Diakuinya, dinamika mengenai saling klaim di internal PPP cukup tinggi sebagai pengurus yang sah.

Makanya, pihaknya juga masih menunggu kepastian dari Kementerian Hukum dan HAM. “Bisa saja dari Kemenkum HAM (memutuskan) kalau mengacu undang-undang Parpol, seluruh persoalan internal kepartaian bisa diselesaikan di internal partai melalui Mahkamah Partai. Saya berharap rapat hari ini Mahkamah bisa beri putusan sela sehingga semua pihak bisa menahan diri,” tandasnya. (jpnn)

RUU PILKADA

Bisa Saja Gubernur Dipilih Langsung JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, mengatakan, meski pihaknya hanya menyiapkan dua versi RUU, yakni pilkada langsung dan pilkada oleh DPRD, namun keputusan akhir materinya bisa berubah.

Misalnya pemilihan gubernur dilakukan secara langsung, sementara bupati/wali kota lewat DPRD. “Kita memang menyiapkan dua usulan seperti yang mengerucut di DPR. Yaitu mekanisme dipilih langsung dan mekanisme jika pilkada lewat DPRD. Tapi keputusannya bisa saja tidak begitu. Semuanya kan tergantung pembahasan di DPR,” katanya di Jakarta, Selasa (23/9).

Karena itu, kata Gamawan, pihaknya kini hanya menunggu keputusan DPR. Keputusan apapun yang nantinya diambil, pihaknya siap menerima.

“Rapat dengan tim perumus masih berlangsung. Sekarang ini intinya kita siapkan Gamawan Fauzi dua-duanya. Termasuk perbaikan-perbaikan yang dimintakan. Jadi bukan hanya naskah akademiknya yang kita serahkan ke DPR, tapi semua yang kita nilai penting terkait RUU Pilkada,” katanya.

Sebelumnya,anggota DPR Poempida Hidayatulloh, mengatakan pengambilan keputusan penetapan RUU Pilkada, kemungkinan lewat mekanisme voting. Namun hasilnya, masih sulit diperkirakan. Dapat saja muncul kejutan-kejutan baru yang sama sekali di luar dugaan.

Apakah pilihan di luar dua usulan, atau misalnya Koalisi Merah Putih berupaya mendorong pembahasan RUU Pilkada dilakukan DPR periode mendatang. (jpnn)

F-ABAS/TANJUNGPINANGPOS

AKRAB: Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah berbincang-bincang dengan Rektor UMRAH, Prof DR Syafsir Akhlus MSc, disaksikan Kepala Bappeda Kota Tanjungpinang Hamalis. Lis membeberkan hasil survei PDIP, ada 3 tokoh masyarakat yang layak mendampingi Soerya Respationo di Pilkada Kepri nanti.

Hasil Survei, 3 Tokoh Layak Dampingi Soerya Respationo ABAS,Tanjungpinang SEKRETARIS DPW PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Lis Darmansyah menjelaskan rencana pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 terancam batal. Itu, jika Rancangan Undang-Undang Pilkada tidak bisa disahkan oleh DPR RI, Kamis (25/9) besok .

Karena DPR RI dan Pemerintah masih tarik ulur tentang pilkada langsung atau pilkada melalui DPRD. ”Tetap kita tunggu hasil pada tanggal 25 September ini. Tapi PDI Perjuangan tetap mendukung pilkada serentak dan pilkada langsung. Tak mungkin kita menghianati rakyat dan kembali ke pemilu melalui DPRD,” kata Lis Darmansyah, kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Menurut Lis yang juga sebagai Wali Kota Tanjungpinang, apapun

keputusan RUU Pilkada nanti, pasti banyak yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konsitusi (MK).

Sambil menunggu hasil keputusan RUU Pilkada, apakah DPR RI menyetujui pilkada langsung atau kembali melalui DPRD. Khusus untuk pemilihan gubernur Kepri tahun 2015, PDI Perjuangan telah melakukan survei bagi tokoh masyarakat Kepri yang dinilai layak mendampingi Pak Soerya Respationo.

Dari 5 tokoh masyarakat yang disurvei, 3 tokoh dinilai sama-sama layak mendampingi Soerya. ”Tiga calon wakil Soerya samasama mendapatkan dukungan dari masyarakat. Artinya, ketiga tokoh tersebut sama-sama kuat dan layak menjadi wakil Soerya Respationo di Pilkada Kepri,” kata Lis. Saat ditanya, apakah tiga tokoh tersebut adalah H Ansar Ahmad (Bu-

Belum bisa saya sebutkan tiga nama itu.Tunggu saja tanggal mainnya, masih ada waktu. Politik ini cukup dinamis, dalam hitungan menit saja bisa berubah,

Lis Darmansyah

pati Bintan), H Nurdin Basirun (Bupati Karimun) dan H Ahmad Dahlan ( Wali Kota Batam), Lis pun tersenyum.

Namun dia buru-buru mengata-

JAKARTA - Berbagai upaya dilakukan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) agar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa bergabung dengan koalisi partai pendukungnya. Namun, PPP versi Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali tetap berkomitmen berada di Koalisi Merah Putih.

“Kami tetap istiqomah di Koalisi Merah Putih,” jelas Wasekjen PPP kubu SDA, Syaifullah Tamliha, Selasa (23/9).

Bagi dia, sosok Jokowi sulit untuk dipegang janjinya karena telah melakukan publik.

“Kami mencermati bahwa Jokowi telah melakukan dua kebohongan publik. Pertama, Jokowi berjanji melakukan perampingan jumlah kabinet, tapi ternyata tetap 34 orang,” jelas anggota DPR itu.

“Kedua, Jokowi mengatakan koalisi tanpa syarat, tapi ternyata 16 kursi diberikan kepada partai koalisi,” imbuhnya. Sebab itu, kata dia, pihaknya menolak bergabung mendukung kepemimpinan Jokowi-JK. “Bagi kami yang dipegang dari manusia adalah ucapannya yang bisa dipercayai,” tegas dia.(net) IKLAN

disahkan, baik pemilu langsung maupun pemilu tidak langsung. Ia memerediksikan akan banyak yang mengunggat di MK. Bisa saja dari parpol maupun masyarakat.

“Proses gugatan di MK nanti membutuhkan waktu. Karena pilkada serentak bisa saja mulai diberlakukan tahun 2015 atau 2019 mendatang. Saya tetap optimis Pilkada di Kepri tetap mengunakan aturan lama,” paparnya.

Lis menyebutkan, kabupaten/ kota yang akan melaksanakan Pilkada 2015 serentak berjumlah 240 daerah. Sedangkan Pilkada Provinsi 2015 ada 7 daerah, yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu.

Kemudian, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara.***

Jokowi Terapkan Kartu Indonesia Sehat

KABINET BARU

Dibujuk Jokowi, PPP Tak Tergiur Kursi Menteri

kan belum saatnya ketiga tokoh yang layak mendampingi Soerya Respationo itu untuk dengan alasan belum saatnya dipublikasikan.

“Belum bisa saya sebutkan tiga nama itu.Tunggu saja tanggal mainnya, masih ada waktu. Politik ini cukup dinamis, dalam hitungan menit saja bisa berubah,” tutur Lis yang lagi-lagi tersenyum.

Disinggung, bila RUU Pilkada langsung disahkan dan salah satu pasal menyebut daerah yang berpenduduk kurang dari 3 juta jiwa, hanya akan memilih gubernur. Berarti di Kepri nanti hanya memilih gubernur, karena jumlah penduduknya kurang dari 3 juta jiwa. Apakah Soerya berani atau optimis head to head dengan calon lain? “Pak Soerya Respationo siap head to head dengan calon lainnya,” jawab Lis. Lis melihat, kalau RUU Pilkada

Sultan Khairul Saleh

Nurdin Abdullah

Ridwan Kamil

Tri Risma Harin

Empat Kepala Daerah Layak Masuk Kabinet Jokowi JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo diharapkan memberi ruang yang lebih besar kepada tokoh-tokoh daerah masuk dalam kabinet. Tentu saja dengan catatan memiliki prestasi, kompetensi, berintegritas, tidak korupsi dan tidak terlibat pelanggaran HAM. “Sebenarnya standarnya sangat umum dan bisa diperhitungkan. Sebagai contoh, Pak Jokowi itu berasal dari kota yang sangat kecil, namun dia mampu mengalahkan tokoh-tokoh nasional.

Sekarang fenomena seperti sosok Jokowi dan Ahok ini juga mulai bermunculan dari daerah,” ujar Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kese-

jahteraan, Fadjroel Rachman, di Jakarta, Selasa (23/9).

Sejumlah tokoh daerah seperti Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung), Tri Risma Harini (Wali Kota Surabaya), Sultan Khairul Saleh (Bupati Banjar), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), dan beberapa nama lain adalah sebagian contoh tokoh yang memiliki kompetensi dan dinilai patut dipertimbangkan untuk masuk dalam kabinet mendatang.

Saat ini, kata Fadjroel, untuk menjadi tokoh nasional tidak tergantung asal daerah lagi, tidak seperti dulu yang mungkin ditentukan oleh faktor kedekatan, kolega politik atau kolega ekonomi.

Kini, faktor seperti demikian sudah mulai berkurang. “Kalau dulu mungkin lebih mudah lewat partai atau kolega,” ungkapnya.

Hal lain adalah rekam jejak yang memang meliputi prestasi, kompetensi dan integritas. “Orangnya (tokoh daerah) memang harus berprestasi, kemudian memperoleh dukungan sosial dan media,” ujarnya.

“Orang-orang baik ini memang harus mengkampanyekan diri, semuanya harus dicatat. Kalau tidak dicatat, ya susah juga. Jadi mereka harus mendapat dukungan dari daerahnya, media lokal maupun media nasional. Itu yang namanya dukungan sosial,” tutup Fadjroel. (net)

JAKARTA- Presiden Terpilih Joko Widodo menargetkan Kartu Indonesia Sehat bisa jalan dalam kurun waktu dua tahun. Menurutnya, hitung-hitungan tersebut berdasarkan pengalaman ketika menerapkan di DKI Jakarta dan Kota Solo.

“Awal-awal dulu, ya dua tahun baru bisa berjalan baik,” kata Jokowi sapaan Joko Widodo di Balai Kota Jakarta, kemarin.

Jokowi menuturkan, penerapan di skala nasional pun diperkiran akan sama seperti yang pernah terjadi di Jakarta.

Diantaranya, adanya antrean di rumah sakit, tetapi menurutnya akan bisa diantisipasi dengan cepat karena sebelumnya sudah ada pengalaman.

“Awal-awalnya dulu antre, terus tidak dapat ruangan. Ya sama kaya disini. Cuma ya tidak kaget,” terangnya.

Jokowi mengaku, untuk anggaran Kartu Indonesia Sehat sendiri sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan

Joko Widodo

dan Belanja Negara (APBN) 2014 dan 2015.

Tetapi, Jokowi tidak menuturkan secara detail apakah anggaran itu diambil dari ruang fiskal sebesar Rp 180 trilliun atau memang sudah dianggarkan oleh pemerintahan Susilo Bambanh Yudhoyono.

“Anggarannya, Tahun ini sudah ada, tahun depan juga ada,” lanjut Jokowi. (net)

TANJUNGPINANG POS dapat diakses menggunakan iPad, iPhone, iPod Touch, Blackberry Playbook, dan Tablet Android. Caranya, melalui aplikasi SCOOP, yang bisa di-download dari GOOGLE play store.

TELEPON PENTING Pemadam Kebakaran Bintan Pemadam Kebakaran Tpi Polsek Bukit Bestari Polsek TPI Kota Polsek Bintan Timur Unit Lakalantas Tpi Kantor Badan SAR Tpi Camat Tpi Kota PLN Polres Tanjungpinang PDAM Jasa Raharja Tpi RSUD Tpi Lantamal IV Tanjungpinang KPAID Kepri

081364363030

TANJUNGPINANG POS RABU 24 SEPTEMBER 2014

Mempertanyakan UU MD3 dan RUU Pilkada

0771-20949 / 113

0771-23755/21048

0771-314351 0771-21574 0771-317537 0771-313000 0771-23071 0771-7004406

Penulis: Irvan Siamnjuntak Kader GMKI/ Mahasiswa Stikom IGA Tanjungpinang

SAMPAIKAN unek-unek Anda terkait layanan publik seperti PDAM, listrik, telepon, seluler, jalan rusak, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/Paspor/ akta kelahiran/sertifikat tanah, dll.

Cukup ketik: MBS (spasi) Isi pesan lalu kirim SMS ke:

0896-7410-6630 Atau kirim melalui email: redaksi@tanjungpinangpos.co.id

MBS kepda kepla BKD kota TPI,ape nak jadi dengan pendidikan di kota ney,klo syarat cpns guru ipk cuma 2,0.Bintan,Batam aj brani 2,75.tambah bobroklah pendidikn di kota ney,pak wako yg notaben seorang pendidik,,mcam mna tuhhhhh,teroookkkk btoooolll +6283183237227

PT BAI Timbun Bakau?

BENARKAH besok Rabu tgl 24 Sep 2014,PT Bintan Alumina Indonesia (PT BAI) akan menimbun hutan mangrove di kampung Tanjung tangkap desa Gn Kijang,kec Gn Kijang,Kab Bintan ???... Disampaikan pada semua lapisan. +6281270319696

Parit Malah Ditimbun di Kota Piring LUCU yee, dmna2 pada sibuk buat drainase/ parit utk atasi banjir. tp didaerh KOTA PIRING parit mlah “DITIMBUN” oleh perangkat setempat . tlg pemernth setempat diperhtikn.

agi – lagi pemegang kendali anggota dewan terhormat membuat keramaian di negeri ini. Kali ini, yang menuai pro kontra, terkait lahirnya UU MD3 yang hanya mengenakkan pribadi dewan dan juga RUU Pilkada yang akan merampas hak masyarakat.

Sudah jadi fenomena, wakil rakyat banyak yang berakhir di meja hijau atas perbuatan yang serakah dengan merampas milik rakyat dengan korupsi ketika menjabat. Penyusunan dan pengesahan UU MD3 dinilai tidak transparan dan singkatnya penyusunanya itu bulan Juni sampai bulan Juli terlalu singkat dan pihak-pihak yang menyusun pun tidak melibatkan pihak yang berkepentingan. Sehingga muncul pertanyaan, ada apa dan kepentingan apa para wakil rakyat di DPR hasil pemilu 2009 itu terhadap UU MD3?

Kemudian setelah diamati pasal yang sangat kontroversi yang mempersulit KPK dalam memeriksa atau meminta keterangan anggota DPR karena harus meminta izin kepada mahkamah kehormatan dewan terlebih dahulu.

“Melindungi Koruptor” seperti pasal 245 ayat 1 UU MD3 yang memuat ketentuan bahwa penyidik, Baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun KPK mesti mendapat izin terlebih dahulu dari Mahkamah Dewan Kehormatan.

Padahal Maret 2013 Mahka-

L

0771-318211 0771-314110 0771-61110 0771-7000009 0771-29125 0771-7008251

Apa Jadinya Pendidikan di Tanjungpinang?

13

Tauke Ikan yang Untung SUBSIDI solar utk nelayan dan 0% pajak eksport ikan kenegara tujuan,itu yg diuntungkan adalah para pemodal besar dan pihak asing ???... Penelusuran di pulau Bintan : puluhan pengusaha besar yg mengeruk sumberdaya laut NKRI menggunakan mesin besar dg jumlah armadanya banyak,adalah para pemodal besar. Benarkah hasil tangkapanya tanpa melalui proses Tempat Pelelangan Ikan(TPI),langsung di eksport ke S'pore setelah di pilih kelas ikannya ???... Di kab Bintan eksport ikan menggunakan kapal Sunli ke S'pore,atau melalui pelabuhan Tgpinang. Pelaku eksploitasi tangkap ikan dan pengguna mesin besar,sebagian besar adalah pekerja,bukan pemilik kapal. Pertanyaanya : 1)-perisriwa tsb tepat atau tdk,disubsidi solar ???... 2)-tepat atau tdk,dg solar yg disubsidi pemerintah,hasil tangkapanya tanpa melalui proses di TPI,yg juga dibangun pemerintah ???... Tepat atau tdk pajak eksportnya 0% ???...

Benarkah besar kapal dg tulisan GT kapal,harus disidak kembali,karna banyak yg tdk sesuai ???... Disampaikan kpd yth Jendral Karseno dan semua lapisan. +6281270319696

mah Konsitusi telah memutuskan kewenangan yang mengatur DPR tidak perlu menunggu persetujuan, sehingga tidak bisa langsung diperiksa jika terbukti melakukan korupsi. Dan di dalam UU MD3 ini, apa yang telah diputuskan MK tersebut tidak diikutsertakan. Dan aturan penghapusan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara tidak mencerminkan upaya pemberantasan korupsi.

Tindakan nyata anggota DPR dalam hal ini Koalisi Merah Putih kalah dalam Pilpres namun dengan kekuatan mayoritas kursi di DPR memperlemah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Lantas apakah itu sebuah hal yang pantas?

RUU Pilkada todong kedaulatan dari hak rakyat.

RUU Pilkada yang di rencanakan akan diputuskan 25 September mendatang masih pembahasan tingkat Panja di DPR. Draf RUU Pilkada pada awalnya berasal dari pemerintah berisi dua perubahan yaitu gubernur dipilih DPRD dan Bupati/ wali kota dipilih langsung oleh rakyat.

Alasan mengiringi alasan gubernur dipilih oleh DPRD adalah Biaya Pemilihan Gubernur terlalu mahal, padahal kewenangan terbatas. Kalau terkait biaya, mengapa bukan bupati/wali kota saja yang dipilih DPRD, karena jumlah bupati yang harus

Ganti Jadi Bandar Tasek Tamanggung MBS MBS.Pak gubenur nama yang layak untuk nama dompak sebagai ibu kota kepri adalah bandar tasek tamanggung. Kenapa bandar kerna daerah itu menjadi perkotaan yang besar.kenapa tasek.

Tasek merupakan daratan ditengah laut. Kepri adalah daratan yang dikelilingi laut yang luas.kenapa tamanggung itu adalah gelar sejarah daulat melayu kepulauan riau. Saya harap ketua lam mau memikirnya.dari budak melayu bintan. +6285263162111

Siap Dukung Khazalik KAMI WARGA ASAL JEMBER JAWA TIMUR, siap berjuang untuk DRS KHAZALIK sebagai Bupati Bintan Priode 2015 sd 2020, khazalik sosok yg bisa meneruskan jadi nomer satu di Bintan, setelah Ansar Ahmad tidak bisa lagi ikut karena sudah dua Priode, Drs Khazalik adalah figur yg sudah di persiapkan untuk meneruskan, demi kemajuan di Kab Bintan, Drs Khazalik seorang Birokrat Biliau tidak bisa Berpura2 cara memimpin apa adanya, lain dngn seorang Politik, boleh di bilang cara memimpin lain dngn Berokrat, maka itu hati2 kita sebagai masyarakat jangan ke jebak dengan Berpura2an, saya ngajak warga Jember yg ada Di Kijang mari kita satukan langkah untuk berjuang bersama2 masyarakat yg lain untuk memenangkan DRS KHAZALIK di Pemilukada BINTAN 2015, kami warga Jember mendukung KHAZALIK melihat dengan mata HATI bukan dengan mata UANG, smga ALLOH memberikan jalan yg terbaik untuk DRS KHAZALIK. amin trima kasih Pak Hadi kiko. +6281928515311

la kesepakatan pemilihan langsung presiden telah dirumuskan terlebih dahulu, ceritanya bisa lain. Sejak 2004, melalui UU No. 32 Tahun 2004 pasal 8 ayat 4 UUD 1945 telah ditafsirkan sebagai pemilihan langsung. Hal itu merupakan perkembangan tafsir yang bisa dipandang lebih sesuai dengan system pemerintahan presidensial yang kita anut.

Sebagai bahan ilustrasi…..!

Saat Pilkada DKI 2012, jumlah anggota dewan saat itu dikuasai oleh partai pendukung pasangan FAuzi Bowo, sementara pasangan Jokowi hanya PDIP dan Gerindra. Kalau pakai DPRD yang kemarin untuk pemilihan kepala daerah maka dipastikan Fauzi kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anggota DPRD 2009-2014 berjumlah 94 orang. Sementara PDIP dan Gerindra totalnya 17 anggota, yaitu 11 dari PDIP dan 6 dari Gerindra. Sisanya seluruh partai pendukung Fauzi sebanyak 77 anggota. (mari sejenak merenungkannya) Dengan demikian diciptakannya tameng-tameng kekuatan para pemimpin berdasi, maka pemilihan kepala daerah oleh DPRD rawan korupsi. Selain itu kepala daerah dianggap hanya mengurusi kepentingan anggota DPRD dibanding kepentingan publik. Kepala daerah pun akan dijadikan “sapi perah”anggota DPRD nantinya.***

dipilih hampir 500 orang sedangkan jumlah gunernur hanya 33 (setelah Kalimantan Utara ditetapkan sebagai provinsi baru).

Sekedarkabar,,,! Usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah dibahas oleh panja RUU Pilkada dengan kementrian dalam negeri. Parpol koalisi merah putih berubah sikap setelah berakhirnya proses pilpres di MK. Dan berdasarkan c a t a t a n K O M PA S , p a d a pembahasan Mei 214, tidak ada fraksi DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD. Namun sikap parpol koalisi merah putih berubah pada 3 September 2014. Awalnya hanya Partai Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Dan sikap itu berubah pada September 2014, Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP dan Demokrat juga memilih mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD. Merujuk kepada konstitusi pemilihan oleh DPRD bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 menyatakan bahwa pemilihan dilakukan secara demokratis, tidak eksplisit dipilih secara langsung. Dan pasal tersebut disepakati pada perubahan kedua (2000) UUD 1945. Sebelum kesepakatan pemilihan langsung presiden pada perubahan ketiga (2001). Apabi-

Gimana Sih Dewan Kita?

MBS Demo msyarakat di Seluruh Indonesia ttg Pemilihan tdk langsung sangat disayangkan tpi semua itu dkarenakan pra Dewan mau merubah sistem pemilihan langsung menjadi tdk langsung ,,, Enak ya kalau dewan bisa rubah2 bgitu disaat jabatn mau habis buat rusuh masyarakat ..

Sudah ada aturan tdk bleh money politik dilakukan jga , sdah ada aturan pileg , ya ttap serangan fajar berjalan tnpa ada tindakan ,, skrang sdah terpilih ya mau rubah aturan ! Anggapan biaya trlalu besar tp naik gaji biaya berobat rumah dll gak fikir nyusahkan rakyat yg milih die.. Baiknya dewan itu diapakan pla ? Bubar atau apa yg sdhmenyusahkan dan membuat trjdi kerusuhan d masyrkat gmana ?? +6282169687157

AHLI PIJAT & URUT TRADISIONAL PENGASIHAN, ROMBAK ALAT VITAL, PRIA & WANITA 1. (Merubah Burung Pipit jadi burung Garuda), besar, kuat, tahan lama & keras), perbaiki : penis bawaan lahir/ suntikan colagen). mengobati : impotensi, mandul **), 2. Liong Kapsul (Mengobati : Impotensi & Ejakulasi dini, Mani Encer, Menambah kualitas sperma, menambah stamina dalam melakukan hubungan intim.)

3. (Therapi : perawan kembali, menyembuhkan semua penyakit kewanitaan, keset, lengket, legit, berdenyut2).

SEMUANYA PASTI BERHASIL >>>HP : +62 852 63289540 SMS : 081991674550 Praktek : Mahakam Lantai 2 No. (SampingPolres Bt.5 Atas)

JADWAL KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL PENUMPANG PT.PELNI DI PELABUHAN KIJANG, TANJUNGPINANG DAN BATAM SEPTEMBER

NO.

NAMA KAPAL

RENCANA TIBA

RENCANA BERANGKAT

2014 TUJUAN

DARI

HARI

TANGGAL

JAM

DARI

HARI

TANGGAL

JAM

1.

KM. BUKIT RAYA

LETUNG

SENIN

01 Sep 14

21.00

KIJANG

SENIN

01 Sep 14

23.00

2.

KM. BUKIT RAYA

BLINYU

SABTU

06 Sep 14

07.00

KIJANG

SABTU

06 Sep 14

10.00

3.

KM. SINABUNG

TG.PRIOK

MINGGU

07 Sep 14

13.00

KIJANG

MINGGU

07 Sep 14

16.00

TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - BAU-BAU NAMLEA - AMBON - TERNATE - BITUNG (PP) TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - MAUMERE LARANTUKA - LOWELEBA - KUPANG (PP)

4.

KM. UMSINI

5.

KM. BUKIT RAYA

6.

7.

8.

KM. KELUD

TG.PRIOK

SABTU

06 Sep 14

15.00

BATAM

SABTU

9.

KM. KELUD

TG.BALAI

RABU

10 Sep 14

12.00

BATAM

RABU

10. KM. KELUD

TG.PRIOK

SABTU

13 Sep 14

15.00

BATAM

11. KM. KELUD

TG.BALAI

RABU

17 Sep 14

12.00

12. KM. KELUD

TG.PRIOK

SABTU

20 Sep 14

TG.PRIOK

RABU

10 Sep 14

18.00

KIJANG

JUM’AT

12 Sep 14

15.00

BLINYU - TG.PRIOK - BLINYU LETUNG - TAREMPA - NATUNA - MIDAI SERASAN - PONTIANAK - SURABAYA (PP)

LETUNG

SENIN

15 Sep 14

21.00

KIJANG

SENIN

15 Sep 14

23.00

BLINYU - TG.PRIOK - BLINYU

KM. UMSINI

TG.PRIOK

RABU

24 Sep 14

18.00

KIJANG

JUM’AT

26 Sep 14

15.00

TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - MAUMERE LARANTUKA - LOWELEBA - KUPANG (PP)

KM. KELUD

TG.BALAI

RABU

03 Sep 14

12.00

BATAM

RABU

03 Sep 14

15.00

TG.PRIOK (PP)

06 Sep 14

18.00

TG.BALAI - BELAWAN - TG.BALAI

10 Sep 14

15.00

TG.PRIOK (PP)

SABTU

13 Sep 14

18.00

TG.BALAI - BELAWAN - TG.BALAI

BATAM

RABU

17 Sep 14

15.00

TG.PRIOK (PP)

15.00

BATAM

SABTU

20 Sep 14

18.00

TG.BALAI - BELAWAN - TG.BALAI

13. KM. KELUD

TG.BALAI

RABU

24 Sep 14

12.00

BATAM

RABU

24 Sep 14

15.00

TG.PRIOK (PP)

14. KM. KELUD

TG.PRIOK

SABTU

27 Sep 14

15.00

BATAM

SABTU

27 Sep 14

18.00

TG.BALAI - BELAWAN - TG.BALAI

1. PERUBAHAN SCHEDULE TSB DIATAS BILA ADA PERUBAHAN / KOREKSI AKAN KAMI BERITAHUKAN. 2. KEPADA CALON PENUMPANG PEMBELIAN TIKET AGAR SESUAI IDENTITAS. 3. KHUSUS LANSIA (60 TH KEATAS) HARAP LAMPIRKAN FOTO KOPY KTP YG MASIH BERLAKU UNTUK MENDAPATKAN DISCOUNT 20% 4. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI PT. PELNI CABANG TANJUNGPINANG

TELP. 0771 - 21513 dan Website PT.PELNI : www.pelni.co.id

5. 1 (SATU) Jam sebelum kapal tiba sudah dipelabuhan

04 September 2014

TANJUNGPINANG POS RABU 24 SEPTEMBER 2014

14

FOTO BERSAMA PESERTA RAKOR MINAPOLITAN DENGAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI, PROF. IR. SJARIEF WIDJAJA, P.HD, FRINA.

Kepri Tuan Rumah Rakor Minapolitan 2014 Se-Indonesia MEMBANGUN Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing untuk kesejateraan masyarakat dengan menerapkan tiga tahapan strategi yaitu Minapolitan, Industrialisasi, dan Blue Economy disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Prof. Ir. Sjarief Widjaja, P.hd, FRINA pada acara pembukaan Rap-

at Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan (21/09) di Novotel, Batam.

Rapat Koordinasi se-Indonesia ini dipusatkan di Kepri, dengan menghadirkan seluurh gubernur se-Indonesia, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Kepala Bappeda seluurh Indonesia. Termasuk 148 bupati/wali kota yang wilayahnya menjadi ka-

wasan minapolitan.

Sjarief menjelaskan bahwa Minapolitan bukan hanya program KKP namun program bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan sinergitas lintas K/L dimana terdapat 14 Kementerian/Lembaga yang mendorong program pengembangan ka-

wasan minapolitan.

Sekratris Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepri, Relawan Zai menjelaskan, dalam tahun 2013 lalu, kontribusi dari produksi perikanan tangkap sebesar 392.638 ton per tahun. Selain itu produksi perikanan budidaya 17.683 ton, produksi rumput laut 17.700 ton dan volume ekspor 23.166,94 ton berdasarkan

data melalui sertifikat mutu hasil perikanan.

"Selain itu, data atau tingkat konsumsi ikan di Kepri 58,48 kg perkapita pertahun atau lebih dari target nasional yang hanya sekitar 38 kg perkapota pertahun," terangnya.

Narasi: Taufik A Habu Foto: DKP Kepri

Laporan pihak Kementerian Kelautan Perikanan mengenai pelaksanaan Rakor Minapolitan 2014.

Para peserta Rakor Minapolitan di Hotel Novotel Batam.

Ratusan peserta dari seluruh Indonesia pembukaan Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan (2109) di Novotel, Batam.

Suasana pembukaan Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Senin 22 September di Novotel, Batam.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Prof. Ir. Sjarief Widjaja, P.hd, FRINA.

Suasana rakor minapolitan di Hotel Novotel Batam.

Perwakilan dari 148 kabupaten kota peserta Rakor Minapolitan di Batam.

Ratusan kepala daerah, Kepala Dinas Kelautan Perikanan seluruh provinsi ketika rakor minapolitan di Batam.

Sambutan oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Relawan Zai, A.Pi.

METRO BATAM

TANJUNGPINANG POS RABU 24 SEPTEMBER 2014

15

10 ...................... dari hal 16 Selama ini, ia bekerja dengan upah di bawah UMK. Baru lima bulan terakhir ini, upahnya disamakan dengan UMK, sama dengan rekan-rekannya yang lain.

“Lima bulan terakhir ini, gaji saya sudah sesuai UMK. Tapi status tetap kontrak,” cetusnya.

Atas kondisi yang mereka alami itu, makanya 10 karyawan ini mengadu ke dewan. Selain Ahmad, pekerja lainnya bernama Dian sudah bekerja sekitar dua tahun dengan sistem kontrak per enam bulan. Demikian juga dengan rekannya yang lain.

“Slip gaji tidak pernah kami terima. Kami hanya diberi slip gaji untuk tanda tangan. Setelah itu, mereka ambil lagi,” bebernya.

Atas laporan karyawan itu, Marlon Brando Siahaan berjanji menyikapi hal ini. Ia akan meminta pihak manajemen hotel menyikapi pengaduan karyawannya.

“Pengaduan kami terima kemarin. Manajemen hotel akan merundingkan dengan karyawannya,” ungkap Marlon.

Anggota dewan lainnya, Udin P Sihaloho mengungkapkan, persoalan putus sambung kontrak banyak dilakukan perusahaan di Batam. Hal ini , untuk menghindari status permanen karyawan.

“Mereka membutuhkan karyawan itu, tapi tidak mau mempermanenkannya. Pemerintah perlu serius menyikapi hal ini,” ucapnya. ***

TNI.................... dari hal 16 mangkok 98 buah, sloki 386 buah, lepek 399 buah, guci kecil 27 buah, tempat bedak 24 buah, teko kecil 4 buah.

“Penggerebekan dilakukan oleh tim intel Lanal IV dan Unit Intel Lanal Batam, Senin (22/9) sekitar 20.00,” ungkapnya.

Menurut Sulitiyanto, penggerebekan dilakukan di salah satu rumah di Batuampar. Rumah itu diindikasikan sebagai rumah IH. IH diduga menjadi pengumpul dan pengoleksi barang-barang antik.

“Termasuk barang dari BMKT,” sambungnya.

Setelah diadakan penyergapan dan pemeriksaan di rumah IH, diperoleh barang bukti berupa harta karun dasar laut itu. Penangkapan dilakukan setelah IH

menerima telepon dari seseorang yang bernama Yanto.

“Yanto akan mengantar barang BMKT itu. Yanto sendiri bertempat tinggal di Winsor, Lubuk Baja,” ungkapnya.

Kegiatan pengangkatan BMKT di perairan Kepri masih terus berlangsung sampai saat ini. Para penjarah harta karun di bawah laut ini memanfaatkan kelengahan petugas yang berpatroli di sekitar perairan tersebut.

“Kami akan berupaya menindak jaringan penjarah dan pengumpul barang antik ini,” tegasnya.

Hadir pada kesempatan itu Asisten Operasional Danlatamal IV Kolonel Fauzi, Asintel Danlatamal Lanal Batam GP Handoko, Danlanal Batam Kol Laut R Eko. (mbb)

Rudi................... dari hal 16 Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Batam Rudi usai meninjau pembangunan kios, Selasa (23/9), di wilayah sekitar Kantor Pos Jodoh, tepatnya di samping Morning Bakery. Diungkapkannya, kios itu dibangun Koperasi Bintang Lima.

“Koperasi Bintang Lima membangun tanpa ada izin dari Pemko.

Masyarakat ribut karena lokasinya tepat di median jalan,” ujarnya.

Rudi meminta, pembangunan kios di kawasan Nagoya-Jodoh harus dikoordinasikan dengan Pemko Batam. Hal ini penting karena Pemko ingin menata kembali kawasan perdagangan di wilayah itu. Sehingga, antara penataan dan pembangunan dapat sejalan.

“Site plan sudah ada. Perlu se-

jalan pembangunannya, termasuk yang dilakukan koperasi ini. Koordinasi dulu dengan kami,” imbaunya.

Rudi mengingatkan, tidak semua fasilitas umum (fasum) bisa dibangun. Jika dibangun semua, dikhawatirkan lahan hijau akan terpakai.

“Jangan sampai lahan hijau digunakan untuk yang tidak seharusnya. Lama-lama pohonnya hilang,” sambungnya.

Badan Penanaman Modal (BPM) sudah melayangkan surat peringatan ketiga (SP3) kepada koperasi itu. Dengan SP3 itu, maka pembangunannya sudah dihentikan.

“Keputusan berikutnya akan ditentukan dalam rapat tim gabungan,” bebernya. (mbb)

F-ISTIMEWA

MUBES: Sani, Dahlan, dan Rudi tampil bareng saat menghadiri Mubes PERKIT DPB Provinsi Kepri, beberapa hari lalu, di Batam.

Persiapan Penggunaan Pelabuhan Batuampar

BP Tambah Crane dan Gudang Peti Kemas BATAM - Setelah pengerjaan perluasan pelabuhan bongkar peti kemas Batuampar selesai, pengadaan crane akan dilelang pada tahun depan. BP Batam akan menambah dua rail mounted crane untuk menunjang pengoperasian dan arus bongkar muat di dermaga utara, yang sedang diperluas.

Hal itu diungkapkan Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas BP Batam Dwi Djoko Wiwoho, Selasa (23/9).

Rencana lelang crane dilakukan tahun depan. Karena perluasan dermaga utara akan selesai November mendatang. Sementara itu, der-

maga Selatan belum dikerjakan.

“November ini, perluasan pelabuhan selesai. Tahun depan, lelang pengadaan crane. Dua crane cukup untuk tambahan,” katanya.

Crane yang akan dibangun setidaknya memiliki standar yang sama dengan di pelabuhan peti kemas Singapura. Namun, lebih jelasnya tergantung hasil lelang nanti.

“Kami masih menunggu alokasi anggaran untuk pengadaan dua crane itu,” ungkap Djoko.

Selain tambahan dua crane itu, pihaknya juga akan melakukan pembangunan tambahan gudang.

Gudang peti kemas ditambah untuk menunjang aktivitas bongkar muat di areal perluasan pelabuhan.

“Rencananya, kami akan memperluas gudang kontainer di atas lahan dua hektare,” ucap Djoko.

Proyek Batuampar masuk ke dalam peresmian 65 proyek master plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono awal September lalu. Perpanjangan dermaga utara membutuhkan biaya sekitar Rp 363 miliar yang dikerjakan sejak 2012.

Dalam master plan BP Batam,

dermaga di pelabuhan itu mencapai 1.050 meter persegi. Dermaga utara akan ditambah panjangnya sekitar 670 meter dengan lebar 305 meter.

Emiten konstruksi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mengerjakan proyek perluasan dermaga tersebut. Proyek dermaga utara tersebut diharapkan dapat menambah kapasitas bongkar muat sebesar 400.000 TEU’s. Sehingga, kapasitas bongkar muat Pelabuhan Batu Ampar menjadi 600.000 TEU’s.

Pelabuhan Batuampar juga segera dilengkapi dengan Rail Mounted Crane (RMG) seperti layaknya

pelabuhan modern lain untuk menopang kegiatan bongkar muat yang selama ini masih lamban. Penambahan crane tersebut ditargetkan terpasang pada 2015.

“Meski belum ada spesifikasi pasti, crane yang akan digunakan adalah yang modern. Agar, proses bongkar muat berlangsung cepat,” ungkap Dwi Djoko.

Pelabuhan Batuampar milik BP Batam awalnya hanya berkapasitas 250 ribu TEU's per tahun. Mulai 2012, dilakukan perluasan dengan target selesai akhir 2014 sehingga mampu menampung sekitar 600 ribu TEU's per tahun. (mbb)

Lima Anggota KI Kepri Resmi Dilantik BATAM - Lima orang anggota komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepri secara resmi dilantik di Graha Kepri, Selasa (23/9). Kelimanya dilantik Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo untuk masa jabatan 2014-2018.

Lima orang komisioner tersebut antara lain, Feri Mulyadi Manalu, Irwandi, Jazuli, Arifudin Jalil, dan

Dismini Diningsih. Pada kesempatan itu, Selasa (23/9), Soerya meminta agar dalam menyikapi persoalan tidak menafsirkan sendirisendiri. KI diingatkan harus bisa melihat dan memediasi kebutuhan masyarakat atas informasi.

Kehadiran KI sangat penting guna menjamin keterbukaan informasi. Lembaga ini menjadi tempat

aduan masyarakat bila memang informasi yang dibutuhkan tidak didapatkan dari instansi yang dituju.

“Ini lembaga mandiri. Keterbukaan informasi sangat diperlukan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi,” ujar Soerya.

Menurutnya, lembaga ini kedengarannya memiliki pekerjaan

mudah. Padahal, peran KI sangat vital dan sangat dibutuhkan untuk menjaga keterbukaan informasi. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan bagian penting bagi ketahanan nasional.

“KI merupakan jembatan bagi masyarakat dengan pemerintah. KI akan menjalankan perannya sesuai amanat undang-undang. KI

akan menilai dari aduan yang masuk, apakah informasi yang diinginkan bersifat rahasia atau tidak,” jelasnya.

Pada pelantikan tersebut, turut hadir jajaran DPRD Kepri, seperti Jumaga Nadeak, Asmin Patros, Kepala Dinas Perhubungan Kepri Muramis, Kepala Badan Kominfo Batam Salim dan dan lainya. (mbb)

Gaya & Selebriti

Bebas Sepenuhnya, Ariel Tertawa Ditanya Rencana Umrah Jelang Putusan, Sandy Kecup Kening Tessa Kaunang di Mini Market ADA kejadian menarik jelang sidang putusan perceraian Sandy Tumiwa dan Tessa Kaunang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya terlihat mendatangi sebuah mini market yang berdampingan dengan Pengadilan Negeri.

Saat bertemu, keduanya sama-sama melempar senyuman, hingga akhirnya berpelukan. Setelah itu, Sandy mengecup kening perempuan yang sebentar lagi akan menjadi mantan istrinya itu.

Tim kuasa hukum kedua belah pihak pun bersorak. Mereka bahagia menyaksikan momen tersebut. Karena walau bercerai, tidak ada rasa saling membenci satu sama lain.

“Doakan lancar dan saya bisa ikhlas menerima itu,” kata Shandy, Selasa (23/9) sambil tersenyum.

Keduanya pun mengaku sudah siap mendengarkan putusan yang akan dibacakan majelis hakim atas status perkawinan mereka.

Semua yang nantinya dibacakan saat sidang akan diterima dengan lapang dada. (net)

SETELAH dinyatakan bebas murni oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Bandung, Jawa Barat, Nazril Irham atau Ariel kini bisa bepergian ke luar negeri.Ariel sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara akibat kasus video porno yang menjeratnya.

Dari vonis tersebut, Ariel sudah bebas bersyarat sejak tanggal 21 September 2013. Sesudahnya Ariel harus menjalani masa percobaan selama satu tahun dan baru bebas murni, Senin 22 September 2014.

Dengan status baru ini,Ariel sudah diperbolehkan untuk bepergian ke luar negeri. Lantas apakah ini akan dimanfaatkannya untuk umrah bersama Sophia Mueller seperti yang selama ini diberitakan?

Status baru tengah d isandang Ariel yang akhirnya bebas murni. Status baru tengah disandang Ariel yang akhirnya bebas murni.

“Senang sekal i ya tentunya. Tapi ini berpengaruh bukan hanya untuk ke kehidupan pribad i saya, tapi juga untuk pekerjaan bersama NOAH,” ucap Ariel dalam kesempatan wawancara di Green Cafe, Bandung, Jawa Barat, Senin (22/9).

Ariel seolah tengah mempersiapkan banyak rencana terkait kehidupan pribadinya pasca benar-benar bebas. Namun apa yang dimaksud dengan berpengaruh ke kehidupan pribadinya ini, termasuk umrah.

Sayang saat dikonfirmasi, Ariel yang tengah dijaga ketat tak mau menjawab. Seperti biasanya, Ariel hanya tertawa. (net)

16

METRO BATAM

RABU 24 SEPTEMBER 2014

10 Karyawan Ngadu ke Dewan Delapan Tahun Kerja di Hotel Indah, Status Tetap Kontrak MARTUA, Batam SEKITAR 10 orang pekerja di Hotel Indah Batam berstatus sebagai karyawan kontrak selama

delapan tahun. Di samping itu, surat kontrak kerja itu tidak pernah diserahkan kepada karyawan.

Akibatnya 10 orang pekerja

hotel itu mengadu ke DPRD Batam, Selasa (23/9). Mereka diterima Marlon Brando Siahaan.

Ahmad, salah seorang pekerja mengaku sudah bekerja selama

delapan tahun di KTV B One Karaoke, Hotel Indah. Selama itu, ia tetap berstatus karyawan kontrak.

“Kalau dulu, kontrak diperbaha-

rui per tahun dan diliburkan sebulan. Sekarang, kontrak per enam bulan,” ungkap Ahmad.

 Lanjut ke Hal 15

Tampung Barang Antik Kapal Tenggelam

TNI AL Gerebek Rumah di Batuampar BATAM - Lanal Batam mengamankan barang-barang antik yang dicuri dari kapal tenggelam di perairan Pulau Huluputan, Kepri. Barang Muatan Kapal F-ISTIMEWA

TINJAU: Wakil Wali Kota Batam Rudi didampingi Kepala Dinas PU dan Lurah Jodoh meninjau lokasi PKL, Selasa (23/9).

Rudi: Kios di Jodoh Belum Ada IMB BATAM - Pembangunan kios-kios di median jalan di Jodoh belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pihak Pemko Batam meminta agar koperasi yang membangun kios mengurus IMB terlebih dahulu.  Lanjut ke Hal 15

Tenggelam (BMKT) yang diamankan berupa piring, mangkok, sloki, lepek, guci, tempat bedak, dan teko kecil.

Demikian disampaikan Koman-

dan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlatamal) IV Laksamana Pertama TNI Sulistiyanto, Selasa (23/9) dalam rilis yang disampaikan, sebelum konferen-

si pers di Lanal Batam.

“Pengamanan dilakukan karena pelaku tidak memiliki izin resmi mengangkut BMKT di perairan Huluputan,” ungkapnya.

Harta karun dasar laut itu berupa 977 buah yang terdiri dari piring 38 buah,

 Lanjut ke Hal 15