Epaper Tanjungpinangpos 20 Agustus 2014

TANJUNGPINANG POS RP1.800

RABU 20 AGUSTUS 2014 / 24 SYAWAL 1435 H

PENGELOLA SPBU TERLIBAT

Terminal Tanjungpinang - Jakarta 07.55 - 09.30

MAFIA SOLAR

Jakarta - Tanjungpinang 05.25 - 07.10

Sales Outlet Garuda Indonesia Pelangi Hotel Bandara Raja Haji Fisabililah Jl. D.I. Panjaitan Km. 6 Tanjungpinang +62-771 - 7335577 +62 812 7078 1000 +62 823 8567 3920

Danlantamal Tindak Oknum Penimbun Solar Subsidi ADLY-YENDI, Tanjungpinang PENGELOLA Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tanjungpinang, diduga terlibat memuluskan kegiatan mafia solar dalam menjual solar subsidi ke para penimbun solar. Hal itu diakui oleh Komandan Polisi Militer Angkatan Sulistiyanto Laut (POMAL) Lantamal IV Tanjungpinang dari penyelidikan oknum anggota TNI AL yang ditangkap polisi di Batu 15. Karena, membawa solar subsidi dengan lori tangki air.

Komandan POMAL Lantamal IV Tanjungpinang, Letkol Laut (PM) RP Adi Prasetijo SH, saat ditanya wartawan mengakui

SIDAK: Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah dan Kapolres AKBP Dwita K Wardana saat sidak di salah satu SPBU. Mobil tangki yang berhasil diamankan polisi karena menimbun solar subsidi (insert).

 Lanjut ke...Hal. 2 F-INDRA KELANA/ADLI BARA HANANI/TAJUNGPINANG POS

Jumlah Kepala Daerah Tersangkut Hukum Naik

CPNS Ditunda, Seluruh Kepala BKD Datangi Kemenpan-RB Abdul Malik

TANJUNGPINANG- Pengumuman CPNS diditunda panitia di Kemenpan-RB sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Melihat ketidaksiapan KemenpanRB, Sekda Provinsi Kepri, Robert Iwan Loriaux langsung memerintahkan Kepa-

Senyuman Mama

la Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Abdul Malik untuk berangkat ke Jakarta guna menanyakan hal itu serta mengikuti rapat koordinasi

 Lanjut ke...Hal. 2

Raja Khairani

Tinjau Lokasi Tower, Rumah Warga Terbakar

JAKARTA - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan mengungkapkan bahwa hingga Agustus 2014 ini tercatat 331 kepala daerah (kada) tersangkut kasus hukum. Jumlah itu naik dari tahun sebelumnya yang hanya 254 kada.

Djohermansyah mengungkapkan, kada terpilih menjadi rawan terjerat korupsi karena

TANJUNGPINANG- Rumah milik Amriko (60) warga Kijang Kencana Tiga, RT4/ RW8 Kelurahan Pinang Kencana, terbakar Selasa (19/8). Belum diketahui persis sumber api penyebab kebakaran itu. Menurut Amriko, saat kejadian rumahnya sedang kosong dan pintu tertutup rapat Menurut Amriko, saat itu ia menuju belakang

 Lanjut ke...Hal. 2 ANGGOTA DPD RI MINTA BEA SISWA

Jatah rakyat pon dicekot ...

Cik Brahim

Budi Rahayu

F-ANDRI DWI S/TANJUNGPINANG POS

 Lanjut ke...Hal. 2

TERBAKAR: Rumah Amriko yang terbakar di Pinang Kencana, kemarin.

MEMBERIKAN hal yang paling berharga kepada orangtua tentu akan memiliki makna tersendiri. Seperti yang dilakukan Budi Rahayu yang sangat bangga melihat ibunya LANJUT HAL 2

Lawana

Selebrasi Sederhana Perayaan Empat Tahun Dua HMS

Sani Janji Selesaikan Tugas, Soerya Tunggu Perintah Mega Gubernur Provinsi Kepri HM Sani dan Wakilnya HM Soerya Respationo dikejutkan oleh para anggota DPRD Kepri yang mempersiapkan perayaaan ulang tahun keempat pemerintahan Sani-Soerya, setelah rapat paripurna DPRD Kepri, kemarin. Seperti apa anggota DPRD Provinsi Kepri yang salah satu fungsinya mengawasi kinerja pemerintah membuat kejutan untuk pasangan Sani-Soerya?

YUSFREYENDI, Tanjungpinang

R

APAT paripurna DPRD Kepri pada Selasa (19/8) pagi itu cukup ramai dibandingkan sebelumnya. Dari

43 anggota DPRD Kepri, 34 orang anggota dewan dan pimpinan dinyatakan hadir.

Paripurna pengesahan Laporan

WEBSITE: www.tanjungpinangpos.co.id

F-YUSFREYENDI/TANJUNGPINANG POS

Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2013 dilanjutkan dengan penyampaian nota keuangan APBD Perubahan 2014, sidang berjalan lancar.

Namun, usai paripurna, suasana aula paripurna dalam seketika mendadak riuh. Saat itu sebuah meja dengan kue merah putih diletakkan di depan meja pimpinan sidang.

Ternyata saat itu merupakan ulang tahun keempat masa jabatan Dua HMS sebagai

POTONG KUE: Gubernur H Muhammad Sani memotong kue ulang tahun keempat pemerintahan Dua HMS usai sidang paripurna, kemarin.

 Lanjut ke...Hal. 2

EMAIL: redaksi@tanjungpinangpos.co.id

ADD US ON FACEBOOK Tanjungpinang Pos

FOLLOW US ON TWITTER @TgpinangPos

TANJUNGPINANG POS RABU 20 AGUSTUS 2014

2

Pengelola SPBU......................................... dari halaman 1 indikasi pengelola SPBU terlibat dalam aktivitas pelangsiran solar subsidi dalam jumlah besar itu. Hanya saja, Adi Prasetijo belum mau menyebutkan pengeloal SPBU yang mana saja yang terlibat di jaringan mapia solar subsidi itu. ”Kasusnya sedang kita dalami. Anggota kita berinisial TG sedang kita periksa, sudah menceritakan asal perolehan solar yang dibawanya itu,'' ucapnya.

Menurut Adi Prasetijo, ia belum bisa memberikan penjelasan lebih rinci. Karena, masih terus mendalami dan mengembangkan kasus yang sedang mereka sidik. ”Kita masih terus menelusuri.

Dia juga menyebutkan saat ditangkap barang itu dari mana dan mau dibawa kemana. Menurutnya, solar itu akan dibawa ke tempat yang aman karena belakangan ini tim gabungan gencar melakukan razia solar di Tanjungpinang. Saat barang dia mengendarai lori itu, dia dihadang polisi,” sebutnya Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang, Laksamana Pertama Sulistiyanto berjanji akan menindak oknum anggotanya

direkrut untuk melindungi hak hak rakyat, sebaliknya malah melakukan aktivitas yang melawan hukum. ”'Semoga POMAL serius menangani perkara hukumnya agar memberikan efek jera, hingga kasus yang sama tidak terjadi lagi,” harapnya.

Menurutnya, solar subsidi ini erat kaitannya untuk pertumbuhan perekonomian masyarakat. ''Namun, jika disalahgunakan, masyarakat yang mestinya menerima solar subsidi justru tidak kebagian. Sehingga mereka kesulitan untuk melakukan aktivitas, yang akan berdampak pada terganggunya pertumbuhan ekonomi. Selain itu yang diuntungkan hanya oknum pemain solar serta industri yang menampung solar subsidi, padahal industri itu tidak layak menerima bahan bakar yang disubsidi,” jelasnya.

Menurutnya, dengan terungkapnya sindikat mafia solar ini, tidak menutup kemungkinan masih banyak aktivias ilegal yang serupa, hingga tim gabungan terpadu yang sudah dibentuk bisa mengungkap lebih banyak lagi kasus penimbunan solar. ***

F-INDRA KELANA/TANJUNGPINANG POS

RAZIA : Tim terpadu saat razia pelangsir solar pekan lalu.

yang berpangkat kopral, yang tertangkap menimbun solar subsidi.

Menurutnya, oknum anggotanya di TNI AL yang ditangkap aparat kepolisian di Batu 15 Tanjungpinang itu pada Senin (18/ 8), saat ini sedang diperiksa di POMAL untuk kepentingan penyidikan.

"Kami akan tindak tegas sesuai aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Sulistiyanto usai menghadiri paripurna DPRD Kepri saat

ditanya wartawan, Selasa (19/8).

Danlantamal IV Tanjungpinang yang baru dilantik beberapa waktu lalu itu menyampaikan, setelah kejadian itu, pihaknya akan memperketat pengawasan internal.

"Ya, akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku," ujarnya singkat.

Di tempat terpisah, sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lidik Kepri Indrajaya menyayangkan adanya oknum prajurit TNI yang dididik dan

CPNS Ditunda............................................ dari halaman 1 nantilah baru diketahui apa alasan pusat dan kapan pengumuman pemerimaan CPNS bisa dilakukan. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari laporan Kepala BKD Kepri nanti. Direncanakan jadwal penerimaan CPNS itu diputuskan dalam rapat bersama MenpanRB, Rabu (20/8)," tambah Robert Iwan.

Selain Abdul Malik, masingmasing kepala BKD di kabupaten dan kota yang mendapatkan kuota CPNS juga diundang untuk rapat koordinasi itu kepala BKD Kota Tanjungpinang Raja Khairani juga mengaku dipanggil Kemenpan RB untuk pembahasan penerimaan Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) hari ini, Rabu (20/8) di Graha Bhakti, Jakarta. Pertemuan ini diaykini dihadiri oleh kepala BKD seluruh kota/kabupaten se-Indonesia.

"Sepertnya akan membahas tentang penerimaan CPNS. Ini mendadak panggilannya yang pasti agendanya hari Rabu," ujar Raja Khairani kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (19/8).

Diharapkan Raja Khairani, pada rapat koordinasi itu kemenpan juga akan membahas tambahan kuota yang diajukan.

Untuk CPNS di Kota Tanjungpinang menurutnya, kuota yang

bersama Menpan-RB, Selasa (19/8). Di Jakarta, Abdul Malik mewakili Sekdaprov Kepri membahas tentang persiapan dan penyelenggaraan penerimaan CPNS tahun 2014, Rabu (20/8) ini.

"Saya tidak berangkat ke Jakarta untuk mengadakan rapat bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Rabu (20/8) ini. Tapi, Pemprov Kepri tetap hadir dalam rapat itu. Saya sudah perintahkan Kepala BKD, Abdul Malik berangkat ke Jakarta hari ini," ujar Robert Iwan kepada Tanjungpinang Pos sebelum paripurna pengesahan Ranperda LPP APBD 2013 Kepri, Selasa (19/8).

Menurut Robert Iwan, penerimaan CPNS tahun 2014 yang sudah dijadwalkan Menpan-RB sebelumnya ditunda secara tibatiba oleh pemerintah pusat, Senin (18/8) kemarin. Dalam surat Menpan-RB itu tidak dijelaskan apa penyebabnya penundaan jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun 2014 itu. Menpan-RB hanya mengundang agar pejabat Sekda provinsi dan kabupaten/ kota hadir pada saat rapat koordinasi di Jakarta.

"Tak jelas apa alasan penundaan jadwal penerimaan CPNS itu. Setelah pertemuan

menunggu terkait informasi ini.

Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menunda jadwal penerimaan CPNS tahun 2014, Senin (18/8). Penundaan jadwal penerimaan CPNS itu disampaikan pemerintah pusat melalui surat undangan Menpan-RB nomor: B/890/S.PANRB/08/2014 tertanggal 18 Agustus. Dalam surat itu, Menpan-RB mengundang pejabat Sekda provinsi dan Sekda kabupaten/kota agar hadir pada hari Rabu (20/8) ini, pukul 13.30 WIB. Tempat pertemuan itu di Auditorium Gedung Manggala Wana Bhakti Jalan Gatot Subroto Jakarta. Rapat koordinasi tersebut membahas tentang persiapan dan pelaksanaan pengadaan CPNS tahun 2014. Selain itu, Rakor MenpanRB dengan Sekda provinsi dan Sekda kabupaten/kota disejalankan dengan penerimaan Praja IPDN tahun 2014.

"Setelah rakor pada hari Rabu 20 Agustus nanti, baru kita ketahui kapan jadwal penerimaan CPNS tahun 2014 yang terbaru.

Yang jelas jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya ditunda," tegas sebelum Abdul Malik saat menghubungi Tanjungpinang Pos, Senin (18/8). (dlp/ fre)

disetujui Kemenpan RB hanya 85 orang. Dari jumlah tersebut Pemko sudah memiliki formasi yang telah disusun sejak awal dimana 20 orang untuk formasi guru, sekitar 20 orang juga untuk tenaga medis yaitu yang tergabung dari perawat, bidang, dokter umum dan dokter spesialis.

Ada 5 formasi untuk jurusan akuntansi, 5 hukum, 2 orang untuk teknik sipil, teknik arsitektur, apoteker, psikologi dan 2 jurnalistik. Selain ini juga ada tersedia formasi untuk jurusan lain hanya saja penerimaannya berjumlah satu orang.

"Formasi ini sudah kami ajukan ke pusat, hanya saja belum diketahui apakah disetujui atau ada permintaan untuk melakukan perubahan," bebenya.

Setelah melakukan pertemuan ini diharapkan informasi mengenai CPNS akan bisa disampaikan secara jelas kepada masyarakat.

Sehingga proses penerimaannya akan mendatang dengan sistem CAT yang baru akan diimplementasikan ini juga benarbenar bisa terlaksana.

Khairani menambahkan, informasi penerima CPNS menjadi hal yang hangat diperbincangkan dimasyarakat. Sehingga wajar jika banyak masyarakat yang

Kepala Daerah...............................................dari halaman 1 "Artinya 94,64 persen pecah kongsi terdiri dari gubernur dengan wakilnya 57 kasus, lalu bupati dengan wakilnya dan wali kota dengan wakilnya 914 kasus," ungkapnya.

Sementara untuk tingkat provinsi, hanya ada enam gubernur yang tetap akur dengan wakilnya. Sedangkan untuk kabupaten/kota hanya ada 49 bupati dan wali kota yang tetap bertahan dengan wakilnya.

politik biaya tinggi untuk terpilih di pilkada. "Semuanya konsekuensi dari biaya pilkada yang tinggi," katanya dalam diskusi di press room DPR, Senayan Jakarta, Selasa (19/8).

Selain itu, Prof Djo -sapaan Djohermansyah- juga membeber catatan Kemendagri tentang para kada yang pecah kongsi dengan pasangannya. Dari 1026 kada yang dipilih berpasangan, ada 971 yang pecah kongsi.

menegaskan bahwa pemerintah dalam posisi ikut keinginan DPR. "Kalau pilkada harus tetap berpasangan dan itu memang suara masyarakat, pemerintah ikut saja. Namun pemerintah tetap akan membuat regulasi agar pembiayaan pilkada tidak jorjoran seperti sekarang. Begitu juga bagi calon independen," pungkas guru besar di Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri itu. (jpnn)

"Pecah kongsi itu merugikan masyarakat daerah. Makanya Pemerintah mengusulkan kepala daerah dipilih langsung, sementara wakilnya ditunjuk oleh kada terpilih. Kalau itu formatnya cocok dengan kontitusi yang mengamanatkan gubernur, bupati dan walikota dipilih langsung. Jadi mono eksekutif," tegasnya.

Menyinggung pembahasan RUU Pilkada, Djohermansyah

Jelang Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres

Polisi Ancam Tembak Pendemo Anarkis di MK JAKARTA - Aparat keamanan tidak main-main mengamankan Mahkamah Konstitusi jelang pembacaan putusan sengketa pemilihan presiden 2014, Kamis (21/8). Mereka yang berani melakukan kerusuhan akan ditembak di tempat.

Peringatan itu disampaikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Sutarman di Rupatama Mabes Polri, Selasa (19/8).

Polisi akan menggunakan senjata dengan peluru karet jika ada aksi anarkis di gedung MK saat pembacaan putusan sengketa Pilpres 2014.

Sutarman menjelaskan penggunaan senjata oleh anak buahnya tentu tidak langsung dilakukan. Kata dia, ada tahap dan prosedur yang harus ditempuh dalam rangka menenangkan aksi kekerasan.

"Kita akan gunakan (step 6) apabila melakukan tindakantindakan anarkis. Tetapi, saya berharap tidak ada anrkis itu dan saya berharap juga tidak sampai ke anarkis," katanya.

Untuk pengamanan, Sutarman mengaku akan mempertebal sehingga susah ditembus.

Jika sebelumnya hanya sistem tiga ring di gedung lembaga yang dipimpin Hamdan Zoelva itu, maka kali ini menjadi empat ring.

"Maka mulai 19 kita mempertebal yang kemarin itu (dari) tiga ring. Ring 1 di dalam MK, ring 2 di halaman, ring 3 di jalan (depan MK), dan kita tambah lagi ring keempatnya," kata Sutarman di Rupatama Mabes Polri, Selasa (19/8).

Dia menegaskan, personel sudah disiapkan untuk menempati ring empat tersebut.

"Kita siapkan personel kita di sana," katanya.

Polri juga sudah menyatakan Siaga 1, mulai 19 Agustus 2014 pukul 00.00. Menurut Sutarman, Siaga 1 itu adalah di institusi kepolisian bukan di masyarakat.

Artinya, ia menjelaskan, 2/3 personel Polri dalam keadaan siap untuk mengatasi apapun yang terjadi.

"Ini adalah untuk memantau keputusan MK. Jadi, kita siagakan anggota kita. Sebetulnya begitu Siaga 1, masyarakat menjadi lebih tenang," ungkapnya.

Menurutnya, Polri terus melakukan pemantauan kepada massa yang melakukan demonstrasi. Ia mengatakan bahwa berunjuk rasa memang diatur dalam Undang-undang, tapi tak boleh anarkis. (jpnn)

Senyuman Mama ................dari halaman 1 tersenyum-senyum saat ia menyerahkan gaji pertama yang pernah ia dapati ketika baru pertama kali kerja. ''Sudah menjadi tanggung jawab anak untuk membuat orangtua bangga, namun karena baru pertama kali mendapatkan hasil kerja dan menyerahkan ke mama, membuat aku merasakan hal yang luar biasa. Apalagi saat orang tua kita senyum bangga karena orang yang mereka cintai berupaya untuk menyenangkan mereka,'' ucap gadis kelahiran Kijang, 18 Oktober 1983 ini.

Selain itu, gadis yang biasa disapa Ayu ini juga punya pengalaman yang menegangkan saat membantu dokter mengoperasi mamanya. Menurut perawat di salah satu rumah sakit di Tanjung-

pinang ini waktu ibunya sakit mata dan setelah diperiksa ternyata mengalami katarak maka ibunya harus diopersi. ''Karena berobatnya di rumah sakit tempatku bekerja, jadi aku yang harus menangani jadi asisten dokter saat operasi. Rasanya beda sekali karena ada rasa takut, gemetaran hingga tidak konsentrasi karena yang dioperasi ibu kandungnya sendiri. Alhamdulillah semua berjalan lancar,'' kenang perawat yang punya cita-cita ingin mengambil gelar S1 kesehatan ini.

Menurutnya, dari peristiwa itu ia menjadi banyak pengetahuan tentang perasaan pasien yang sedang menunggu aggota keluarganya yang sedang diopera-

si. ''Dari situlah saya belajar untuk menenangkan keluarga pasien karena pernah mengalami apa yang mereka rasakan,'' sebutnya gadis yang hobi tidur ini.

Ketika ditanya tentang pacar, anak ketiga dari empat bersaudara ini langsung teringat masa-masa putus dengan pacar. ''Hal yang paling menyebalkan itu saat putus cinta. Disanalah baru terasa manfaat kawankawan yang selalu menghibur. Ini juga yang membuat aku takut untuk jatuh cinta lagi,'' sebut penyuka warna Ungu ini malu-malu.

Ketika disebut warna unggu itu identik dengan warna janda, namun Ayu tidak peduli, menurutnya warna ungu itu merupakan warna kebanggaan. (jek)

Tinjau Lokasi ......................dari halaman 1 rumahnya untuk menemani orang dari Telkomsel yang merencanakan akan membangun tower. ''Sekitar 30 menit ngobrol dengan orang Telkomsel itu.

Tiba-tiba ia ia dipanggil tetangganya dan menyebutkan kalau rumahnya terbakar.

"Orang itu bilang ke saya.

Pak, rumahnya terbakar," cerita Amriko.

Mendapat kabar itu, Amriko langsung bergegas meninggalkan lokasi tersebut menuju rumahnya. "Sesampainya di rumah, ternyata rumah api sudah

membesar dan bagian dapur sudah terbakar," terangnya.

Saat itu juga ia langsung membuka pintu belakang rumahnya. Untuk mengeluarkan tabung gas 12 kilogram yang berada di dalam rumah tepatnya di dapur.

"Saya takut tabung gas itu meledak. Makanya, cepat saya keluarkan dari dapur," sebutnya.

Saat bersamaan, untung banyak tetangganya yang datang dan membantu memadamkan api.

"Tetangga di sini langsung

mencari ember dan membawa air ramai-ramai hingga api bisa cepat dipadamkan," terangnya.

Tak lama berselang dua unit mobil penanggulangan Bahaya kebakaran datang dan memadamkan api.

Pantauan Tanjungpinang Pos, ada tiga titik atap rumah yang dibongkar yakni dibagian depan, samping dan belakang rumah untuk memadamkan api. Selain bagian pelapon dan atap yang terbakar beebrapa perabot rumah juga tampak ikut hangus terbakar.(dri)

Sani Janji ..................................................................................................................................dari halaman 1 menyuapkan kue tersebut ke mulut Sani.

"Tidak terasa, sudah 4 tahun kita membangun Kepri," ujar Sani sambil menoleh ke arah Soerya.

Selama 4 tahun menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, Duo HMS sudah memprogram pembangunan daerah melalui RPJMD. Selama 4 tahun ini pula, Sani-Soerya berusaha menurunkan angka kemiskinan daerah yang saat itu mencapai 11,3 persen dari jumlah penduduk. Justru itu, Pemprov Kepri membentuk tim koordinator pengentasan kemiskinan daerah yang diketuai oleh Soerya Respationo.

Program pengentasan kemiskinan dilaksanakan dari seluruh bidang. Seperti kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), sejak tahun 2010 lalu SaniSoerya sudah merehab

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri. Selama memimpin Kepri, H Muhammad Sani dan H Muhammad Soerya Respationo (Dua HMS) sudah menurunkan sekitar 5 persen tingkat kemiskinan.

Namun, belum dipastikan apakah Duo HMS tetap berpasangan maju di Pilgub 2015 Kepri mendatang atau berpisah.

Tepuk tangan 34 orang anggota dewan dan puluhan pejabat eselon serta pegawai Pemprov Kepri menggema setelah tulisan di atas kue berukuran 75 x 100 cm dibaca seorang pejabat. Di atas kue itu tertera, “Selamat ulang tahun ke-4 pemerintahan Dua HMS semoga sukses selalu dan tetap abadi.” Gubernur Kepri H Muhammad Sani menyuapkan satu sendok kue tar ke mulut Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo. Begitu juga sebaliknya, Soerya turut

TANJUNGPINANG POS Diterbitkan Oleh: PT Batam Intermedia Pers Terbit sejak tanggal 28 Oktober 2009 Alamat Redaksi: Komplek Pinlang Mas No.15 Lt 2-3 JL.DI Panjaitan-Batu IX Tanjungpinang, Telepon : (0771) 7447234 (hunting), Fax (0771) 7447085

Chairman Chief Executive Officer Presiden Komisaris Wakil Presiden Komisaris Komisaris Direktur

: : : : : :

Rida K Liamsi.

Makmur.

Socrates.

Asnida Syukur.

Hasan Aspahani.

Candra Ibrahim.

kabupaten/kota lain sudah dibangun. Begitu juga dengan perhubungan udara, sarana dan prasarana dilengkapi. Untuk bidang perikanan, ratusan miliar uang APBD Kepri dialokasikan untuk membantu nelayan Kepri serta melengkapi sarana pelabuhan. Bahkan, nelayan diberikan bantuan kapal untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sedangkan untuk meningkatan pelayanan pemerintahan, Pemporov Kepri sedang melakukan pembangunan jembatan Dompak.

Jembatan tersebut akan mempermudah masyarakat untuk mencapai Pulau Dompak guna mendapatkan pelayanan pemerintahan.

Belum lagi soal listrik, dibandingkan sejak beberapa tahun lalu sudah terlihat kemajuan penerangan masyarakat. Meskipun masih terjadi pemadaman listrik

hampir 17 ribu rumah hingga tahun 2014 ini. Bahkan, Duo HMS menargetkan program RTLH bisa memberikan bantuan kepada 20 ribu rumah dari 35 ribu yang dikategorikan miskin.

Tidak hanya RTLH, selama empat tahun Duo HMS memimpin Kepri, program perhubungan atau conectivity antar pulau dan antar kabupaten disediakan. Hal itu terwujud dengan penyediaan kapal RORO maupun kapal penumpang yang mampu membuka akses barang, uang dan orang di seluruh wilayah Kepri. Bahkan, Kepri sudah mampu membuka akses perhubungan ke Riau, Jambi dan Kalimantan.

Begitu juga dengan program pembangunan infrastruktur jalan. Akses transportasi darat bukan saja dibenahi untuk daerah Tanjungpinang dan Bintan, tapi seluruh fasilitas jalan di

Pimpinan Umum/GM/Penjab Wakil GM/Pimpinan Perusahaan Wakil Pimpinan Perusahaan Pemimpin Redaksi Wakil Pemimpin Redaksi

: Usep RS. : : : :

Arga Permadi.

M Nur Hakim.

Arham.

Sigik Rahmat.

Dewan Redaksi : Usep RS (Ketua), Arham, Sigik Rahmat, Zakmi, Abdul Rasyid Daulay.

Ombudsman : Sutan J Siregar SH.

karena keterbatasan daya dan belum dilakukan interkoneksi dari Batam ke Bintan.

Begitu juga dengan penyediaan air minum.

Pemprov Kepri sudah membangun pengolahan air laut menjadi air tawar di beberapa pulau. Untuk mencukupi kebutuhan Pulau Bintan, sudah dibangun waduk Sei Gesek dan Kolong Enam disamping meningkatkan prasarana di waduk Sei Pulai. Minimal, air tidak susah didapatkan ma syarakat.

"Kesehatan dan pendidikan juga sudah banyak kemajuannya. Semua itu kami lakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kalau dulu kemiskinan Kepri lebih dari 11,3 persen.

Memasuki tahun keempat ini sudah tersisa 6,3 persen.

Tahun 2015, kami targetkan kemiskinan hanya 5 persen.

Untuk Duo HMS kembali

berpasangan di Pilgub nanti, saya selesaikan tugas dulu sampai 2015," tutur Sani saat ditanya Tanjungpinang Pos untuk menghadapi Pilgub 2015 Kepri.

Pada kesempatan lain, Wagub Kepri Soerya Respationo merasa terharu ketika Duo HMS sudah menjalani 4 tahun. Selama empat tahun itu pula, Sani dan Soerya tidak luput dari 'kerikil' dalam menjalankan tugas. Namun kerikil maupun perbedaan itu menjadi sebuah catatan suka-duka selama memimpin Kepri. Bagi Soerya, dalam menjalankan pemerintahan itu ibarat suami-istri. Suami dan istri harus saling memahami tugas dan fungsi serta selalu memberikan masukan ketika menghadapi 'kerikil'.

"Untuk ke depan, saya tidak mau jawab apakah Duo HMS maju lagi atau tidak di Pilgub 2015 Kepri nanti.

Karena, saya hanya menunggu perintah bu Megawati selaku pimpinan tertinggi PDIP di pusat," kata Soerya.

Menjelang sore, Kantor DPRD Kepri sunyi. Sebagian pejabat dan pegawai Pemprov Kepri meninggalkan Pulau Dompak menuju Gedung Daerah Tanjungpinang.

Di Gedung Daerah Tanjungpinang, suasana kembali ramai ketika perayaan puncak ulang tahun ke-4 Duo HMS dilaksanakan, Selasa (19/8) malam.

"Tanggal 19 Agustus ini merupakan hari ulang tahun ke-4 Sani-Soerya memimpin Kepri. Puncak perayaannya kita laksanakan malam syukuran dan hiburan bersama rakyat," kata Guntur Sakti, Kepala Dinas Pariwisata Kepri selaku panitia penyelenggara HUT ke-4 masa pemerintahan Duo HMS. ***

DIVISI PRODUKSI Redaktur Pelaksana: Zakmi. Ass. Redaktur Pelaksana: Martunas Situmeang. Koordinator Liputan: Abdul Rasyid Daulay (Pjs). Redaktur: Slamet Nofasusanto. Asisten Redaktur: Martua P Butarbutar, Abas, Febrima Surya. Reporter: Taufik A Habu, Roni, Tengku Irwansyah, Yusfreyendi, Adly Hanani (Fotografer), Alrion, Andri Dwi Sasmito, Suhardi, Desi Liza Purba, Jendaras Karloan, Aldi Nugroho.

Departemen Pracetak/Layout/Perwajahan: Heru Irawan (Kadep), Rijon Sitohang (Kabag), Fauziahmadrisa, Syafrul Amri, Matthew Karjono, Jaringan/ IT/Online: Syafrinaldi

DIVISI USAHA Umum, Adm, & Keuangan: Ari Istanti (Manager), Dahlia (Pjs. Kabag). Iklan : M Nur Hakim (Manager). Pemasaran & EO: Mider Sinaga (Manager), Fanri Pardede (Ass. Manager). Biro-Biro: Martua P Butarbutar (Batam), Tengku Irwansyah (Lingga), Jendaras Karloan (Tanjung Uban), Alrion (Karimun), Roni (Anambas), Aldi Nugroho (Natuna).

Dicetak pada : PT Ripos Bintana Press. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Tarif Iklan Halaman Muka (FC) Rp. 30.000,-/mm kolom. Halaman Muka ( BW) Rp. 25.000,-/ mm kolom. Halaman Dalam,- (FC) Rp. 25.000,-/ mm kolom. Halaman Dalam ( BW) Rp. 15.000,-/ mm kolom. Iklan Umum/Display (BW) Rp. 15.000,-/mm kolom. Iklan Ucapan Selamat (FC) Rp. 7.000,-/mm kolom.

Iklan Ucapan Selamat (BW) Rp. 3.500,-/ mm kolom. Iklan Dukacita Rp 3.500,-/mm kolom. Sport Color Rp 7.000,-/mm kolom. Advertorial Rp. 5.000,-/ mm kolom.

TANJUNGPINANG POS RABU 20 AGUSTUS 2014

3

Bansos Pendidikan Dinilai Salah Sasaran Anggota DPD RI Dapat Beasiswa

TAUFIK, Dompak

F-YUSFREYENDI/TANJUNGPINANG POS

SERAHKAN: Gubernur Kepri HM Sani didampingi Wagub Kepri HM Soerya Respationo menyerahkan nota keuangan APBD Perubahan 2014 kepada pimpinan DPRD saat paripurna di Kantor DPRD Kepri di Dompak, kemarin.

40 Mahasiswa Dikuliahkan di Bidang Kemaritiman TANJUNGPINANG - Pemprov Kepri terus mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kemaritiman. Salah satunya dengan menguliahkan anak-anak Kepri di bidang perikanan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Yatim Mustafa mengatakan, sebanyak 40 orang mahasiswa Kepri yang dikuliahkan saat ini di Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta.

"Tahun lalu ada 21 orang yang sudah kita kuliahkan. Sekarang sudah tingkat dua. Tahun ini ditambah lagi. Jadi ada 40 orang dalam dua tahun ini yang kita kuliahkan," ujarnya, baru-baru ini.

Pemprov menyiapkan anggaran untuk biaya kuliah mereka sampai sampai tamat. Sebagian mereka bisa jadi guru nanti dan yang lainnya bisa bekerja di bidang perikanan.

Jika mereka sudah tamat dan belum dapat pekerjaan di Kepri, tidak tertutup kemungkinan mereka bekerja di daerah lain.

Bagi Pemprov Kepri, hal itu tidak perlu disesalkan. Sebab, diYatim mustafa manapun mereka mengabdi,

tetap anak Kepri dan aset Kepri.

Suatu saat nanti, mereka bisa kembali mengabdi di Kepri dan berbuat yang lebih banyak. Dicontohkannya, beberapa tahun lalu, seorang anak Kepri dikuliahkan di Institut Teknologi Surabaya (ITS). Setelah tamat, dia tak ada pekerjaan di Kepri. Kemudian dia ikut ujian melalui online yang diadakan salah satu bank.

Meski keahliannya bidang perkapalan, namun berhasil lolos tes bank tersebut.

"Anak kita (Kepri, red) itu memang pintar. IPK-nya cum laude di ITS. Sekarang dia sudah direktur bank dan dikuliahkan S2 mengambil jurusan ekonomi. Meski tidak kerja di Kepri, tapi dia itu tetap aset Kepri," tambahnya.

Dikisahkannya, Direktur Bank Swiss Lisa Tan merupakan siswa asal SMAN 1 Karimun. Meski tak bekerja di negaranya, namun Lisa Tan membuat nama Kepri khususnya Karimun harum di luar negeri. Bagi 40 mahasiswa yang saat ini dikuliahkan, masih ada kemungkinan bisa mengabdi di Kepri. Sebab, Pemprov sudah membangun lima sekolah kelautan di Kepri. (mas)

SEJUMLAH kegiatan di Pemprov Kepri mendapat sorotan, saat sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Kepri 2013 di Kantor DPRD Kepri, Selasa (19/8).

Dalam penyampaiannya Panitia Khusus (Pansus) LPP mengungkapkan satu temuan menarik, yakni pemberian beasiswa kepada salah satu pejabat negara asal Kepri yang juga menjabat anggota DPD RI. ”Jumlah pemberian beasiswanya memang tidak banyak, hanya sekitar Rp 10 juta saja. Tapi dari segi kepatutan tidak layak," ujar Ketua Pansus LPP APBD Kepri Suryani kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Kepri. Karena masa kerja Nur Syafriadi tidak habis selama 5 tahun, uang jasa pengabdian diberikan 5 kali uang representasi jabatan ketua.

"Lima kali Rp 3 juta, berarti Nur Syafriadi diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp 15 juta dipotong pajak 15 persen. Nur Syafriadi tetap menerima uang jasa pengabdian setelah pelantikan anggota DPRD Kepri yang baru nanti," ujar Eko Sumbariyadi, Selasa (19/8). Selain Nur Syafriadi, Togi Sinaga (alm) juga bakal diberikan uang jasa pengabdian DPRD Kepri. Keluarga almarhum Togi akan menerima uang jasa pengabdian sebesar 5 kali uang representasi anggota DPRD Kepri (Rp 2,25 juta). "Tapi untuk Sofyan Samsir sebagai pejabat Ketua DPRD yang baru nanti, kita belum bicarakan itu. Uang jasa pengabdian DPRD Kepri ini sudah dianggarkan dalam APBD murni 2014," demikian disampaikan Eko Sumbariyadi. (fre)

ini mengatakan, temuan lainnya adalah bantuan sosial (bansos) pendidikan yang nilainya sekitar Rp 2 miliar, untuk beberapa sekolah swasta yang maju di Batam.

"Kami sudah lakukan cek lapangan.

Ternyata, sekolah yang diberi bansos ini adalah sekolah yang dari sisi finansial kuat. Bahkan, anak-anak yang sekolah di situ, adalah anak-anak orang mampu," jelasnya.

Kata Suryani, pertimbangan pemberian bansos ini menjadi pertanyaan besar DPRD Kepri. Karena, dari sisi peruntukannya, pemberian ke sekolah yang mampu dinilai tidak tepat.

"Kami hanya meminta agar ini direvisi lagi tahun depan. Jangan sampai bantuan salah peruntukan," tukasnya dalam sidang paripurna. ***

PWI Kepri Adakan Sekolah Jurnalistik TANJUNGPINANG - Komitmen pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, untuk terus meningkatkan kompetensi wartawan di Batam dan Provinsi Kepri lainnya, tak pernah kendur.

Meski telah menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebanyak 4 kali, pengurus PWI Kepri masih akan terus menggelar kegiatan peningkatan kompetensi wartawan.

Untuk itu, PWI Kepri akan menggelar Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) di Batam. Program SJI ini adalah yang ke-12 di seluruh Indonesia. ''Sesuai dengan hasil pertemuan kami dengan Direktur Program Pendidikan/Pelaksana Harian SJI, Encub Soebekti, SJI di Batam akan dilaksanakan tanggal 13 s/d 20 Oktober 2014 mendatang,” ungkap Ketua PWI Kepri, Ramon Damora.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Ramon Damora, pengurus PWI Kepri mencoba mengusulkan kepada pengelola SJI, agar khusus di Batam lama waktu belajarnya lebih dipadatkan. Seperti diungkapkan Direktur Program SJI Encub Soebekti, program SJI dilaksanakan selama 2 minggu.

“Karena memang materi yang disampaikan sangat padat dan para pengajarnya juga para pakar di bidangnya mas-

Undur Diri, Nur Syafriadi Terima Uang Jasa DOMPAK - Meski sudah mengundurkan diri dari Ketua DPRD Kepri, Nur Syafriadi tetap akan menerima uang jasa pengabdian.

Nur yang kini menjabat sebagai salah satu deputi di Badan Pengusahaan (BP) Batam akan menerima uang jasa pengabdian DPRD Kepri sebesar 5 kali uang representasi.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, nilai uang representasi di DPRD Provinsi Kepri dibedakan berdasarkan jabatan ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Kepri.

Uang refresentasi jabatan ketua Rp 3 juta, wakil ketua Rp 2,4 juta dan anggota Rp 2,25 juta. Sementara pemberian uang jasa pengabdian bagi seorang anggota dewan itu 6 kali uang representasi.

Sekwan DPRD Kepri Eko Sumbariyadi mengatakan, untuk Nur Syafriadi, uang jasa pengabdian dihitung berdasarkan jabatan Ketua DPRD

Beasiswa yang diberikan ini untuk biaya kuliah pejabat negara di salah satu perguruan tinggi di negeri jiran Malaysia. Hal lainnya yang jadi sorotan Pansus, adalah pemberian beasiswa kepada PNS kabupaten kota di Kepri yang datanya tidak sesuai. ”Kami telusuri sampai KTP beberapa PNS itu. Mereka berstatus pekerjaan swasta, tapi ternyata mendapat bantuan beasiswa,” ujarnya.

Memang diakuinya, secara aturan ini sah-sah saja. Namun, terkait dengan beasiswa kepada pejabat negara atau anggota DPD RI itu, tidak memenuhi unsur kepatutan.

"Paling tidak yang dibantu itu, adalah orang daerah atau orang-orang yang tidak mampu," tegasnya.

Bukan itu saja, Sekretaris Fraksi PKS

F-DOK/TANJUNGPINANG POS

DAFTAR: Nur Syafriadi saat mendaftar ikut tes calon Kepala BP Batam di Kantor Dewan Kawasan FTZ Tanjungpinang, belum lama ini.

F-ISTIMEWA

BAHAS: Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) dibahas bersama pengurus PWI pusat di Jakarta.

ing-masing,” tambah Ketua PWI Kepri.

Pembahasan mengenai kegiatan SJI di Batam yang berlangsung di Kantor PWI Pusat di Kebon Sirih Jakarta, Rabu, 13 Agustus dan Kamis, 14 Agustus 2014 lalu itu juga dihadiri oleh Sekretaris PWI Kepri, Saibansah Dardani, Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga PWI Kepri, Novrianto, Ketua IKWI (Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia) Kepri, Umy Kalsum, Ketua Seksi Kewanitaan PWI Kepri, Agnes Dhamay-

anti dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kepri, Rizal Saputra.

Dalam pada itu, Sekretaris PWI Kepri, Saibansah Dardani menambahkan, awalnya, SJI dilaksanakan selama 1 bulan.

Tapi karena alasan kesibukan wartawan peserta SJI, akhirnya waktunya dipadatkan menjadi 2 minggu.

“Tapi khusus di Batam, SJI akan digelar selama 1 minggu.

Konsekwensinya, kegiatan belajar dilaksanakan dari pagi hingga malam hari,” tutur Sekretaris PWI Kepri, Saibansah

Dardani.

SJI yang akan dilaksanakan di Batam ini adalah untuk tingkat muda. SJI itu memang namanya sekolah, tapi bentuknya kursus. SJI masuk dalam Direktorat Pendidikan Dasar Formal dan Informal Departemen Pendidikan RI. “Ini memang dulu pernah dipersoalkan oleh Dikbud, tapi akhirnya disepakati untuk tidak dipersoalkan lagi,” ungkap Saibansah mengutip pernyataan Encub Soebakti. (arh)

TANJUNGPINANG POS RABU 20 AGUSTUS 2014

4

F-TENGKU/TANJUNGPINANGPOS

MANASIK HAJI: Bupati Lingga Daria dan istri berfoto bersama dengan Jemaah Calon Haji (JCH) asal Lingga usai membuka secara resmi kegiatan manasik haji di Masjid Al Zulfa, Dabo, Senin (18/8) sore.

Daria: Jemaah Calon Haji Harus Menjaga Kebersamaan

LINGGA - Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Lingga diharapkan dapat menjalankan ibadah haji dengan baik sehingga menjadi haji mabrur sesuai dengan niat. Agar tercapai, JCH harus menjaga kesehatan dan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah yang telah ditetapkan.

“Semoga para jemaah yang menunaikan ibadah haji ini da-

pat memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan sebaikbaiknya. Semoga selamat sampai di tujuan,” kata Bupati Kabupaten Lingga Daria, saat pembukaan kegiatan manasik haji di Masjid Al Zulfa, Dabo, Senin (18/8) sore.

Kesempatan menunaikan ibadah haji patut disyukuri. Karena, banyak masyarakat yang

ingin menunaikan ibadah haji, tapi belum dapat terlaksana. Penyebabnya, karena kuota yang diberikan terbatas.

“Ikuti semua petunjuk yang diberikan dan tetap jaga kebersamaan selama di Tanah Suci,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga Hasyim mengatakan,

jumlah jemaah haji yang berangkat sekitar 27 orang. Para JCH ini terdiri dari 15 orang perempuan dan 12 orang laki- laki.

Para JCH ini berasal dari Kecamatan Lingga sekitar delapan orang, dua orang dari Lingga Utara, delapan orang dari Singkep, delapan orang dari Singkep Barat, dan satu orang dari Senayang.

Diungkapkan Daria, semua JCH akan melakukan simulasi pelaksanaan ibadah sebelum diberangkatkan ke Mekah, bulan depan. Dalam kegiatan manasik haji ini, para jemaah akan diajarkan cara menjalankan ibadah wajib dan sunah-sunah yang akan dilakukan selama berada di Tanah Suci Mekah.

“Manasik ini untuk memberi-

kan pemahaman kepada para jemaah. Kegiatan ini merupakan simulasi pelaksanaan ibadah di Tanah Suci Mekah nanti,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Daria menyerahkan uang saku kepada para jemaah calon haji.

Ia juga memberikan tiket umroh gratis kepada enam orang tokoh masyarakat dan pemenang jua-

ra satu MTQ tingkat Provinsi Kepri. Di samping itu, Ketua PKK Kabupaten Lingga Hj Rosmawatie Daria juga memberikan uang saku kepada JCH. Hadir dalam kegiatan tersebut, Pelaksana Tugas Sekda Lingga M Aini, sejumlah tokoh masyarakat, Kepala SKPD, dan masyarakat sekitar Masjid Al Zulfa. (tir)

BKD Baru Terima Jumlah Formasi CPNS TENGKU, Lingga FORMASI Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap daerah ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Namun, pihak Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lingga belum menerima keputusan formasi secara detail sampai saat ini. ”Kami baru menerima jumlah dan persentasi formasi yang diusulkan. Kami belum menerima detailnya,” kata Kepala Bidang Kepegawaian BKD Lingga Ruliadi, Selasa (19/8).

Pihaknya juga telah berupaya, agar putra daerah yang menjadi prioritas dalam penerimaan CPNS kali ini. Salah satu upaya yang dilakukan, adalah dengan melakukan pendataan status pendidikan putra daerah di seluruh Lingga.

“Sebelum mengajukan formasi CPNS, kami melakukan pendataan status pendidikan calon pelamar di seluruh kecamatan.

Kemudian, data disinkronkan dengan kebutuhan pegawai, se-

belum diajukan ke pusat,” kata Ruli.

Sementara itu, Juhari, warga Dabo, mengungkapkan, banyak putra daerah yang tidak memiliki pekerjaan tetap akibat minimnya lapangan pekerjaan di daerah ini. Menjadi PNS adalah satu upaya dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.

“Terbatasnya lapangan pekerjaan, membuat banyak putra daerah yang memiliki pendidikan tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki,” katanya.

Bila formasi CPNS banyak diisi oleh putra daerah, secara langsung berpengaruh keberhasilan program kerja pemerintah daerah. Pengalaman penerimaan PNS sebelumnya menjadi acuan. Orang-orang luar daerah yang diterima menjadi PNS, banyak mengajukan pindah tugas ke daerah asal.

“Tapi kalau putra daerah, sudah pasti mereka memiliki tanggung jawab moral untuk membangun daerah sendiri,” ucapnya. ***

DIBUTUHKAN SEGERA

LOWONGAN KERJA

F-TENGKU/TANJUNGPINANGPOS

PERTANDINGAN: Wakil Bupati Lingga Abu Hasyim dan Ketua DPD Nasdem Lingga melakukan tendangan pertama sebelum pertandingan perdana dimulai.

Turnamen Sepak Bola Juga Untungkan Perekonomian LINGGA - Turnamen sepak bola tidak hanya sebagai upaya menjaring bibit pemain yang berpotensi. Lebih dari itu, kegiatan ini juga dapat meningkatkan perekonomian pedagang kaki lima, dengan berjualan di sekitar turnamen ini. ”Dengan keramaian, warga setempat dapat membuka la-

pak di sekitar kegiatan. Ini salah satu upaya untuk menambah penghasilan keluarga,” kata Wakil Bupati Lingga Abu Hasyim, saat membuka turnamen sepakbola di Desa Merawang, Kecamatan Lingga, Senin (18/8) sore.

Upaya pemuda desa dalam membuka turnamen sepak bola ini patut diberikan apre-

siasi. Meski baru sekali, dilihat dari persiapan turnamen tidak kalah meriah dengan turnamen di desa lainnya. ”Pemerintah daerah selalu mendukung kegiatan positif yang dilakukan masyarakat di desanya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Merawang Wasirah mengatakan, peserta yang ikut berpar-

tisipasi dalam kegiatan turnamen ini sekitar 64 tim. Tim sepak bola ini berasal dari beberapa daerah di Kabupaten Lingga. Turnamen akan digelar selama sebulan penuh.

“Kegiatan ini dapat terlaksanakan atas dukungan dari beberapa elemen masyarakat dengan menjadi donatur,” ucap Wasirah.

Semua tim yang ikut dalam turnamen ini diminta untuk menjunjung tinggi sportifitas.

Tujuan utama dibukanya turnamen adalah untuk meningkatkan jalinan silaturahmi masyarakat Merawang dengan daerah lainnya.

“Selamat bertanding bagi tim yang ikut berpartisipasi,” ucapnya. (tir)

47 KK Warga Dabo Dapat Bantuan RTLH

F-ISTIMEWA

SASARAN: Rumah tidak layak huni seperti ini menjadi sasaran untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) d Dabo, Lingga.

LINGGA - Sekitar 47 warga tidak mampu di Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep berhak mendapatkan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Mereka yang mendapat bantuan dapat menentukan sendiri bahan bangunan yang dibutuhkan sesuai anggaran yang disediakan.

Hal ini dikatakan Lurah Dabo Agustiar kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (19/8).

“Dari 58 KK yang disulkan untuk program RTLH, sekitar 47 KK dipastikan mendapat bantuan dari program ini.

Kami telah membentuk kelompok untuk pengelolaan anggaran RTLH ini,” ungkapnya.

Tahun ini, anggaran RTLH yang diterima masyarakat

yang berhak sekitar Rp 17 juta per KK. Uang tersebut akan langsung diberikan penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan.

“Pihak kelurahan tidak menerima uang lagi dari pemerintah. Lebih baik, mereka langsung menerima dan mengelolanya sendiri,” ucapnya.

Agustiar mengungkapkan, pelaksanaan RTLH lebih transparan pada tahun ini.

Penggunaan dana bantuan ditentukan langsung oleh penerima bantuan.

“Mereka yang menentukan dan melaksanakan pembangunan. Kalau kami hanya mengawasi. Kami tidak ingin peristiwa tahun sebelumnya terjadi lagi,” ungkapnya. (tir)

A. ADMINISTRASI (Adm)

Wanita/ singel (usia max. 28 thn) Pendidikan min. SLTA sederajat Penampilan menarik, jujur, rajin, pekerja keras Memiliki kendaraan roda dua pribadi Tidak sedang kuliah

B. SURVEYOR (CI)

Pria (usia max. 35 thn Pendidikan min. SLTA sederajat Jujur, rajin, pekerja keras Memiliki kendaraan roda dua pribadi Menguasai wilayah Tanjungpinang Tidak sedang kuliah

Antar lamaran ke :

KOTA EMAS kredit/ F&E Km.8 Jl. Baru Lintas Uban Ruko Indonusa Blok C/19, depan RSUP HP : 0811 7045 262

DIBUTUHKAN SEGERA:

1. SALES COUNTER 2. STAF ADMINISTRASI SYARAT: - WANITA (SC) / WANITA/PRIA (SA) - USIA MAKSIMAL 20 TAHUN - MINIMAL SLTA - PENAMPILAN MENARIK SURAT LAMARAN DITULIS TANGAN DAN DIBAWA LANGSUNG KE:

YAMAHA MALAKA ABADI JL. DI. PANJAITAN BATU 9 RUKO 3,4,5 TANJUNGPINANG

TANJUNGPINANG POS RABU 20 AGUSTUS 2014

5

Tak Ada Toleransi ke Pengecer BBM Liar

F-ALRION/TANJUNGPINANG POS

PERIKSA : Sekretaris Camat Karimun Herisa Anugerah terlihat memeriksa dengan teliti surat yang dimiliki pengecer saat penertiban pengecer BBM ilegal di Kecamatan Karimun, Selasa (19/8) siang.

ALRION, Karimun LANGKAH Pemkab Karimun menertibkan pengecer premium tak resmi atau liar di Karimun tampaknya benar benar serius. Selasa (19/8) siang, tim kecamatan didampingi polisi, TNI dan Satpol PP melakukan peninjauan ke setiap pengecer.

Kedatangan tim monitoring penyaluran BBM subsidi tersebut un-

tuk menyampaikan surat peringatan terakhir dengan nomor 500/EKO/ VIII/2014/202 yang ditandatangani Bupati Karimun, Nurdin Basirun.

Surat ini untuk menertibkan kioskios yang tidak memiliki izin usaha BBM baik premium, solar maupun minyak tanah di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun. ''Kemarin, kita telah memberitahukan kepada masyarakat yang me-

miliki kios-kios BBM. Apabila tidak memilik surat-surat resmi, agar segera membongkar tempat usahanya dalam waktu 3 hari. Dan mereka telah kita berikan surat peringatan terakhir yang ditempel di kios BBM,'' kata Herisa Anugerah, Plh Camat Karimun, kemarin (19/8) disela-sela pemberitahuan di lingkungan Kecamatan Karimun.

Untuk di lingkungan Kecamatan

Karimun sendiri, kios BBM ilegal cukup banyak menjamur di tepi jalan raya. Sedangkan kios BBM yang resmi, dimana kios tersebut memang benar-benar ada izin untuk menjual BBM subsidi sesuai dengan takaran yang telah ditentukan. ''Setelah kita lakukan pendataan, kios BBM ilegal sekitar 100 kios.

Kemarin setelah kita lakukan pendataan, banyak kios-kios resmi han-

ya izinnya sudah banyak mati.

Artinya, para agen tersebut tidak melakukan perpanjangan surat,'' jelas Icha.

Sekretaris Satpol PP Karimun, HR Azli mengatakan, pihaknya ikut memantau kios-kios yang menjual BBM subsidi dan dilakukan pendataan berapa sebenarnya jumlah kios BBM yang resmi untuk menjual BBM subsidi. Bagi mereka yang tidak memiliki izin resmi, diminta tempat berjualan premium itu dibongkar sendiri.

Jika sampai hari Jumat mendatang mereka tidak membongkar sendiri, Satpol PP Karimun akan datang membongkarnya. “Jangan salahkan kami karena sebelumnya sudah disampaikan atau diarahkan dengan baik,” kata Raja Azli.

Keberadaan kios ilegal tidak bisa ditoleransi lagi untuk berjualan.

Sebab, kios ilegal ini ketika menjual BBM jenis premium seenaknya saja menjual. Sehingga, sangat merugikan masyarakat dengan harga Rp 50 ribu per botol air mineral dengan ukuran 1,5 liter.

Begitu pula kios-kios yang mendapatkan jatah BBM dari Agen Premium Minyak tanah dan Solar (APMS) tidak luput dari penertiban. Tentunya mereka harus dapat menunjukkan bukti surat keterangan berlangganan BBM dari APMS. ***

DPRD Kepri Segera Bahas Pemekaran Natuna NATUNA - Suasana di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri tidak seperti biasanya, ketika kantor yang biasanya sepi dari para politisi tiba-tiba mendadak ramai sekitar pukul 10.00, kemarin.

Memang di waktu yang sama, Gubernur Kepri, HM Sani, Wakil Gubernur Soerya Respationo dan Sekdaprov Kepri, Robert hadir di DPRD untuk agenda rutin sidang paripurna.

Sejumlah pejabatpun bertanyatanya, apa agenda sampai banyak orang yang datang ke kantor DPRD Kepri, mulai dari PNS, buruh kapal,

guru dari Bintan dan Tanjungpinang, tokoh masyarakat berbaju Melayu.

Beberapa pengusaha asal Natuna, mahasiswa, anggota DPRD Tanjungpinang, termasuk belasan anggota DPRD Natuna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Natuna, Hadi Candra.

Setelah berbincang dengan beberapa masyarakat, ternyata hampir seratusan warga yang datang dari berbagai elemen dan bidang kerja ini menanyakan nasib "si anak kembar" alias tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupat-

LEGISLATIF

Imran Kandidat Ketua DPRD ANAMBAS - Berdasarkan hasil rapat DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kepulauan Anambas, Imran dipilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas sementara untuk periode 2014-2019.

Ketua DPC PPP Anambas, Abdul Haris mengatakan, Imran terpilih karena berhasil membukukan suara terbanyak dari 3 politisi PPP lainnya.

"Dari empat politisi partai PPP, Imran berhasil membukukan suara terbanyak dari 3 politisi lainnya,"ujar Haris. Seraya mengatakan. Imran terpilih karena pengalamannya sebagai kader partai tidak diragukan lagi.

“Beliau kader partai yang sudah berpengalaman, karena sudah pernah menjabat sebagai anggota DPRD. Jadi sudah tidak meragukan lagi. Selain itu beliau juga mendapat suara terbanyak diantara anggota lainnya,” ungkap Haris, kepada wartawan, kemarin.

Haris mengaku dirinya telah melakukan koordinasi ke tingkat DPW hingga pimpinan PPP Pusat. Semua rekomendasi tetap menetapkan Imran sebagai Ketua DPRD Sementara.

“Koordinasi ke pusat dan DPW juga kita lakukan dan mereka juga merekomendasikan saudara Imran.

Juga Rekomendasi Imran menjadi ketua DPRD sementara semakin diperkuat dengan dukungan dari DPD PPP Kepri," ungkapnya.

Kendati demikian, Haris mengaku belum mendapat kepastian mengenai kapan pelantikan anggota DPRD terpilih periode 2014-2019.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kepulauan Anambas, Taufik Effendi mengatakan, nama ketua yang direkomendasikan oleh parpol akan diumukan secara terbuka pada saat pelantikan anggota DPRD Anambas periode 2014-2019.

"Pada saat pelantikan akan kita umumkan namanya sesuai dengan rekomendasi Parpol. Pada waktu yang sama juga penyerahan kepemimpinan DPRD dari ketua lama kepada ketua baru," pungkasnya. (ron)

Abdul Haris

en Natuna Selatan dan Natuna Barat.

"Kami dari tim pemekaran Natuna Selatan dan Natuna Barat, mau dialog beramai-ramai dengan DPRD Kepri," ujar Mustamir selaku Ketua Pemekaran Natuna Barat.

Kenapa banyak yang datang, karena kesepakatannya Natuna Selatan dan Natuna Barat satu paket. Tidak bisa dipisah-pisahkan.

"Dua-duanya harus disetujui dan mendapat rekomendasi dari DPRD Kepri," ucap Mustamir yang diamini Hadi Candra

Menurut Ketua DPRD Natuna ini, bahwa semangatnya pemekaran ini untuk percepatan pembangunan di Natuna. Inisiator lokalnya berasal dari DPRD Natuna.

"Makanya yang hadir ini ada yang PNS, ada yg buruh, ada tokoh masyarakat, ada guru, ada pengusaha, semua elemen termasuk juga warga Natuna di perantauan," imbuhnya.

Sekitar tiga jam menunggu para pimpinan DPRD Kepri dan pimpinan komisi 1 untuk dialog, akhirnya pada pukul 13.00 WIB, puluhan warga dari Natuna masuk ke ruang

komisi 1 untuk dialog dengan para politisi di DPRD Kepri, khususnya yang membidangi masalah pemekaran.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua III, Iskandarsyah ini, semua pihak menerima masukan dari warga Natuna yang ingin mempercepat rekomendasi pemekaran dua daerah kembar itu ke DPRD Kepri.

"Kami sudah putuskan, dalam dua hari ke depan paripurna akan digelar untuk Natuna Selatan dan Natuna Barat," ucap Iskandar yang disambut riuh seisi ruangan. (fik)

PRO - ANAMBAS

Dua Pelaku Dugaan Korupsi Tak Ditahan KARIMUN - Hingga, Selasa (19/8) siang, dua orang PNS di Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, tak kunjung ditahan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami memang belum melakukan penahanan terhadap Rz dan Mz yang tersandung dugaan korupsi pembangunan gedung Kespel di Jalan Soekarno Hatta,” kata Kasi Pidana Khusus Kejari Karimun Rizki SH ketika ditemui Tanjungpinang Pos, kemarin.

Diterangkannya, seorang tersangka dapat langsung ditahan jika dikhawatirkan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang menyulitkan penyidikan. Bisa tidak ditahan jika tersangka diyakini tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan kooperatif datang ketika dipanggil untuk diperiksa.

Sejauh ini kedua tersangka masih bersikap kooperatif dan kapan saja dipanggil untuk diperiksa, mereka langsung datang. Kalau pun terlambat, paling telat satu hari sudah menghadap kepada penyidik sebagaimana yang tertulis di surat panggilan.

Perlu diketahui juga, kata Rizki, penahanan kedua tersangka tidak kami lakukan karena masih menunggu hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) di Batam. “Auditor mereka jumlahnya sedikit. Sementara berkas yang diperiksa sangat banyak. Jadi kami maklumi,” tambahnya.

Jika hasil audit sudah diketahui, otomatis kerugian negara diketahui.

Tersangka kembali diperiksa untuk kelengkapan berkas perkaranya.

Saat itu, tersangka dapat ditahan.

Pada prinsipnya petugas ingin kasus ini cepat selesai karena ada pekerjaan lain setelah ini.

Ketika ditanya apakah akan ada penambahan tersangka, ia tak membeberkannya. “Untuk itu biarkan kami bekerja dulu. Kasus ini akan kami ungkap sampai tuntas tergantung hasil pemeriksaan tersangka nantinya,” jelasnya.

Bisa saja keterangan tersangka mengarah pada bertambahnya tersangka baru. Sampai saat ini berdasarkan keterangan konsultan saat diperiksa, posisinya masih sebagai saksi. Ketika didesak apakah bisa terlibat nantinya, sekali lagi ia mengungkapkan tergantung hasil pemeriksaan tersangka.

Kedua tersangka PNS di lingkungan Kespel Karimun ditetapkan Kejari Karimun sebagai tersangka pada bulan Juli lalu. Keduanya diduga melanggar pasal 2 UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Ditambah denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Penetapan kedua pejabat itu menjadi tersangka, bermula dari pembangunan gedung itu yang tidak kunjung selesai hingga bulan ke-5 tahun 2014 ini. Isi dari kontrak perjanjian kerja yang dibuat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan kontraktor pelaksana menyebutkan, pekerjaan pembangunan gedung itu sudah serah terima pada 25 Desember 2013 lalu.

Padahal, pada saat itu pekerjaan bangunan itu baru dikerjakan sekitar 32,5 persen.

Meskipun baru dikerjakan sekitar 32,5 persen, namun dana proyek pembangunan gedung itu sebesar Rp 3.480.500.000 telah dicairkan 100 persen kepada kontraktor pelaksana PT Sinar Terang Surya Abadi (PT STSA) asal Batam. Padahal garansi bank tidak ada. (yon)

Illegal Fishing Masih Marak RONI, Anambas

F-DOK/TANJUNGPINANG POS

TINJAU: Mantan Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri yang juga staf khusus Gubernur Kepri, saat meninjau Pelabuhan Perikanan Antang, Anambas. Sayangnya, pelabuhan ini tidak dimanfaatkan.

Pelabuhan Antang Anambas Tak Dimanfaatkan ANAMBAS - Pelabuhan tempat pengumpulan ikan Antang di Desa Siantan Kabupaten Anambas saat ini tidak diberdayakan secara maksimal.

Kapal nelayan penangkap ikan jarang menggunakan pelabuhan tersebut sebagai transaksi jual-beli ikan.

"Informasinya, jarang kapal membongkar ikan di Pelabuhan Antang Kabupaten Anambas. Kapal nelayan lebih sering menjual ikan ke kapal induk atau ke tauke. Ini menjadi kendala pemerintah dan perlu disosialisasikan lagi agar nelayan menjual ikan di pelabuhan tersebut," kata Raja Ariza, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri sebelum paripurna pengesahan Ranperda LPP APBD

2013 di kantor Dompak, Selasa (19/8).

Menurut Raja Ariza, Pemprov Kepri akan berusaha agar fasilitas perikanan dan pelabuhan di Antang Kabupaten Anambas itu dimanfaatkan lebih maksimal.

Tidak tertutup kemungkinan, Kepala UPT perikanan di Antang itu mesti diisi oleh putra daerah. Sehingga lebih mudah melakukan sosialisasi pemanfaatan pelabuhan Antang dan cool storage maupun pabrik es yang sudah tersedia.

Di lain hal, lanjut Ariza, Pemprov Kepri terus melakukan upaya pembinaan dan pengembangan usaha budidaya ikan bagi nelayan. Tahun 2014 ini Pemprov Kepri memberikan bibit

ikan, pakan dan obat-obatan kepada 1.000 nelayan se-Kepri.

Bibit yang disediakan itu lebih banyak jenis ikan kerapu. Penyediaan bibit dan sarana usaha budidaya itu sudah dilakukan sejak tahun 2011 lalu.

"Tahun ini, bantuan itu akan dievaluasi. Pemerintah menginginkan bantuan yang sudah diberikan itu tidak terus-menerus. Tapi kelompok nelayan bisa mandiri dan sejahtera.

Sekarang belum kita evaluasi, nantilah menjelang akhir tahun. Namun dari laporan yang kita terima, sebagian besar nelayan berhasil dan sudah bisa menuju mandiri," demikian disampaikan Raja Ariza. (fre)

LETAK Anambas yang strategis mestinya dapat menjadikan Anambas sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi. Tetapi alih-alih maju dan berkembang seperti Singapura, Anambas malah selalu jadi ladang empuk bagi kegiatan penjarahan ikan (illegal fishing) oleh para nelayan asing.

Menurut informasi dari masyarakat nelayan di Anambas, setiap hari ratusan kapal nelayan asing menjarah ikan di laut di Perairan Anambas. Hanya sebagian kecilnya saja yang berhasil ditangkap oleh aparat kemanan setempat.

Kemampuan nelayan asing yang mumpuni ditambah dukungan teknologi yang jauh lebih memadai memang memungkinkan para nelayan itu mencari ikan jauh dilepas pantai negara mereka. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan nelayan tempatan yang hanya mampu memburu ikan sejauh empat mil dengan peralatan yang seadanya.

Nelayan asing yang menangkap ikan di perairan Anambas tidak saja telah melanggar kedaulatan NKRI. Namun juga merugikan perekonomian negara ini serta merusak lingkungan hidup oleh karena metode penangkapan mereka yang menggunakan pukat harimau.

Menurut cerita masyarakat setempat Yolan (38), kapal-kapal nelayan asing yang umumnya berasal dari Thailand dan Vietnam itu tidak hanya mencuri ikan di tengah laut.

Tetapi hampir mendekati garis pantai Anambas. Bahkan terkadang katanya mereka menyempatkan bersandar di pulau-pulau kecil di sekitar untuk mengambil air bersih.

"Ya terkadang mereka sempatsempatnya singgah ke pulau-pulau kecil yang jaraknya dekat dari penduduk untuk mengambil air bersih," bebernya.

Juga tak jarang nelayan tempatan yang kebetulan berpas-pasan dengan kapal motor mereka diusir.

Lain cerita di laut, lain lagi di darat.

Kapal nelayan asing yang berhasil ditangkap dilabuhkan di tepi pantai Terempa atau pelabuhan Antang.

Sementara ABK kapal dibiarkan be-

bas berkeliaran di pemukiman masyarakat.

Bahkan kadang mereka bekerja sebagai buruh angkut pelabuhan, atau mencari pekerjaan serabutan di rumah-rumah penduduk untuk sekadar mendapat jatah makan.

Hal ini terpaksa dilakukan karena Lanal setempat tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan makan mereka. Para nelayan asing itu dibiarkan bebas berkeliaran sampai urusan deportasi mereka diselesaikan oleh kapten kapal atau perusahaan mereka di negara asal.

Celakanya lagi seperti pernah diceritakan seorang aparat TNI AL di Tarempa, terkadang perusahaan atau negara asalnya tidak mau bertanggung jawab, kondisi ini lazim terutama bagi nelayan dari Vietnam.

Bebasnya para ABK nelayan asing di pemukiman warga memberi sejumlah ekses negatif. Selain karena perbedaan prilaku dengan masyarakat tempatan, nelayan asing itu juga berpretensi menyebarkan HIV/ AIDS dan Narkoba.

Bahkan kadang tindak kekerasan pada penduduk lokal khususnya bilamana mereka menyebar di kampung-kampung atau daerah terpencil. Kepulauan Anambas memang memiliki potensi perikanan yang sangat besar.

Berdasarkan data, sumber daya perikanan laut yang dimiliki Kepulauan Anambas mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun dengan total pemanfaatan hanya 36 persen dan hanya sekitar 4,3 persen saja yang dimanfaatkan oleh nelayan tempatan.

Potensi perikanan yang demikian besar itu tidak terkelola dengan baik antara lain disebabkan karena rendahnya dukungan dari pemerintah lokal serta minimnya pengamanan di kawasan perbatasan.

Masyarakat Anambas tentunya berharap semoga dengan telah dibentuknya kabupaten Kepulauan Anambas sejak Juni 2008 silam, pemerintah setempat bisa memberdayakan nelayan lokal sehingga mampu meningkatkan produktivitas mereka yang pada gilirannya akan berimplikasi pada penambahan pendapatan asli daerah setempat. (ron)

TANJUNGPINANG POS RABU 20 AGUSTUS 2014

6

Wakil Wali Kota Tanjungpinang H Syahrul menyerahkan piala pemenang gerak jalan .

WALI KOTA TANJUNGPINANG H LIS DARMANSYAH SAAT MELEPAS PESERTA GERAK JALAN TRI LOMBA JUANG 8 KILOMETER.

Wakapolres Tanjungpinang Kompol Hilwan Wijaya, menyerahkan piala pemenang gerak jalan.

GERAK JALAN TRI LOMBA JUANG MERIAH PERLOMBAAN Gerak Jalan Tri Lomba Juang untuk kategori 17 kilometer, 8 kilometer dan 45 kilometer dalam rangka memperingati HUT ke-69 Kemerdekaan RI berlangsung meriah.

Jumlah peserta 17 kilometer sebanyak 180 tim, 8 kilometer 158 peserta, dan 45 kilometer 165 peserta.

Kadispora Tanjungpinang Ahadi mengatakan, jumlah peserta yang mendaftar dari awal hingga hari pelaksanaannya memang tak selalu sama.

Biasanya jumlah pendaftar lebih banyak dibandingkan yang hadir pada saat perlombaan.

Kegiatan ini, selain mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang.

Untuk memperjuangkan kemerdekaan, juga memberikan hiburan sebagai pesta rakyat.

Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah mengatakan, kegiatan yang digelar rutin setiap tahunnya ini bertujuan membangkitkan nilai-nilai perjuangan, nilai nasionalisme kepada seluruh masyarakat. Terutama kepada peserta dan memberikan hiburan kepada masyarakat. *** H Lis Darmansyah foto bersama dengan salah satu peserta tim gerak jalan 8 kilometer.

Narasi: Abas Foto : Humas Pemko Tanjungpinang

Wawako H Syahrul melepas lomba gerak jalan 17 kilometer.

Peserta sedang membaca puisi.

Wako H Lis Darmansyah melepas salah satu peserta gerak jalan 17 kilometer.

H Lis Darmansyah, H Syahrul dan Riono.

H Lis Darmansyah foto bersama dengan peserta dari pelajar putri.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Tanjungpinang Ahadi melepas peserta gerak jalan.

Salah satu peserta gerak jalan 8 kilometer.

Salah satu peserta gerak jalan.

Ketua GOW Kota Tanjungpinang Hj Juariah Syahrul melepas salah satu tim gerak jalan.

Peserta berpakaian unik.

Peserta membawa senjata.

H Lis Darmansyah melepas tim gerak jalan 45 kilometer yang tergolong memakai kostum unik.

Peserta gerak jalan dari PDI Perjuangan.

Wawako H Syahrul berfoto bersama dengan salah satu tim utusan dari Pemko Tanjungpinang.

H Lis Darmansyah dan H Syahrul berfoto bersama dengan para panitia lomba.

TANJUNGPINANG POS RABU 20 AGUSTUS 2014

7

Lintasan MetaMan Disterilkan 430 Peserta Lalui Jalan Lintas Barat JENDARAS SUHARDI, Bintan PEMERINTAH Kabupaten Bintan bersama Event Organizer (EO) MetaMan Meta Sport dan pengelola kawasan Lagoi kembali menggelar pertemuan membahas persiapan MetaMan. Dalam pertemuan itu dibahas persiapan lintasan dan rencana menutup beberapa ruas jalan sejak tanggal 23 sampai 25 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Nirwana Gardens Lagoi pada Selasa (19/8).

Wakil Bupati Bintan H Khazalik mengungkapkan pertemuan dilakukan untuk membahas berbagai kekurangan sebelum pelaksanaan MetaMan seperti lintasan yang akan dilalui sekitar 430 peserta dari berbagai negara seperti Australia, Amerika dan negara belahan Eropa dan Asia. Dalam

pelaksanaan, Khazalik menekankan lintasan harus steril sehingga peserta bisa melaju dengan bebas hambatan.

“Benar-benar harus bebas kendaraan, untuk itu pengaturan lalu lintas dilakukan petugas gabungan yang terdiri kepolisian dan Dishub,” sebutnya.

Sebagaimana diketahui event MetaMan bakal dibuka langsung oleh Bupati Bintan H Ansar Ahmad dan pejabat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI di Kawasan Nirwana Gardens Lagoi.

Tidak hanya hadiah Rp 1,5 miliar, penyelenggara juga memeriahkan event ini dengan menggelar festival rakyat yang dipusatkan di Nirwana.

Peserta akan melalui pantai Nirwana menuju Simpang Lagoi, dan langsung ke jalan Lintas Barat Busung menuju Kawasan Industri Lobam, Tanjunguban, Kantor KPLP Bintan Utara, kantor Polsek Bintan Utara, Kampung Sakera, Simpang Sungai Kecil. Kemudian kembali lagi menuju kawasan Nirwana Lagoi.

Di kesempatan yang sama Kadisparbud Bintan Luki Z Prawira mengatakan persiapan sudah 100

Percepatan Kabupaten Bintan Kepulauan

F-JENDARAS KARLOAN/TANJUNGPINANG POS

RAPAT: Pemkab Bintan menggelar rapat persiapan MetaMan 2014 di Hotel Nirwana Gardens, Selasa (19/8).

persen mulai venue di Nirwana Gardens sampai lintasan. “Lintasan yang dilalui peserta bukan di Lagoi saja tapi jalan Lintas Barat,” sebutnya.

Untuk menyeterialkan jalan, Luki menyebutkan sudah dilaku-

kan perbaikan jalan seperti penambalan jalan berlubang dan pengaspalan.

Kemudian dilakukan pula pembersihan jalan. Ia juga menyebutkan lintasan yang dilalui peserta juga akan dilakukan buka tutup.

Karena itu pihaknya bekerja sama dengan kepolisian. “Kerja sama juga dengan Nirwana Gardens, Karantina kesehatan dan pihak lainnya,” sebutnya menambahkan berharap partisipasi masyarakat dalam event ini. (adi/aan)

Personel..........dari halaman 8 Dalmasri................................. dari halaman 8 irkan tawa lebar bagi seluruh hadirin, karena menyajikan tontonan yang sangat lucu di mana hal-hal yang tidak biasa terjadi dalam pertandingan tersebut terjadi.

Akhirnya pada pertandingan tersebut berakhir dengan penuh canda tawa dan suka cita para personel.

Komandan Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Mentigi Letkol Laut (T) Ifa Djaya Sakti mengatkan bahwa acara tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT satuannya yang ke 35 tahun yang jatuh pada tanggal 5 Juli. Kegiatan tersebut juga disejalankan dengan peringatan HUT RI yang ke 69 tahun.

“Hari ini adalah puncak acara, dimana pada sebelumnya kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan dan lomba antar personel seperti permainan domino, tenis meja, voli dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami maksudkan untuk semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil karya para prajurit muda TNI AL kita,” terangnya.

Dikatakanya, dengan suasana penuh keakraban ini, pihaknya ingin mengajak para personel untuk meningkatkan kemandirian maritim NKRI serta medukung tercapainya program keselamatan kerja yang dicanangkan pemerintah.

Pada kesempatan tersebut juga, Danfasharkan memberikan tumpeng kepada perwira termuda di satuannya yaitu Letda (Kh) Muhammad Iqbal M.St. Perwira yang baru bertugas 7 bulan di TNI AL tersebut diharapkan akan memjadi perwira muda berbakat dan akan membawa semangat kerja yang lebih besar lagi kepada seluruh personel.

Acara tersebut juga dihadiri perwakilan instansi vertikal, seperti kepolisian, Syahbandar, KPLP, Imigrasi, pertamina dan kecamatan Bintan Utara, serta satuan Ranjau armada Barat. (aan)

seperti Jamhur atau Makhfur Zurachman. Keduanya bisa maju dari independen jika tidak ada parpol yang mengusung.

Menurut M Idha, masyarakat Bintan saat ini cukup antusias membicarakan tentang Dalmasri Syam yang bakal maju menjadi Cabup Bintan. Bahkan, sudah ada yang menyatakan mendukung dan bersedia menjadi tim suksesnya.

Dukungan itu muncul karena Dalmasri Syam dinilai sosok yang mampu dan mengetahui bagaimana proses pembangunan di Kabupaten Bintan.

“Kita tidak memandang putra daerah atau tidaknya. Tapi, figur yang maju seperti Khazalik, Dalmasri Syam, Apri Sujadi, Indra Setiawan maupun Bang Jamhur dan Makhfur harus memiliki komitmen untuk membangun Bintan,” ujarnya.

Seorang kader Golkar yang enggan disebut namanya mengatakan, Dalmasri Syam bakal maju jika DPD Golkar Bintan mengusung Khazalik dengan Apri Sujadi dari Partai Demokrat.

Kemungkinan Dalmasri Syam diusung oleh partai Islam berkoalisi dengan PDIP. Bahkan Dalmasri Syam bakal disandingkan dengan Indra Setiawan dari PDIP. Jika, Wagub Kepri HM Soerya

Respationo berpasangan dengan Ansar Ahmad untuk pemilihan Gubernur (Pilgub) 2015 Kepri mendatang. Namun, hal tersebut masih bersifat sementara dan belum ada kepastian.

“Kami menunggu penjajakan di tingkat provinsi saja. Kalau Soerya Respationo dan Ansar Ahmad jadi maju berpasangan di Pilgub Kepri, Dalmasri Syam bakal disandingkan dengan Indra Setiawan untuk Pilbup Bintan. Kita lihat perkembangan saja,” sebut sumber.

Pada kesempatan terpisah, anggota KPU Bintan, Carnita mengatakan, sampai saat ini KPU Bintan masih mengacu kepadaketentuanyanglama.RUUPemilu yang baru belum disahkan.

Artinya, untuk pencalonan Pilbup Bintan masih dilakukan sistem paket.

DIJUAL

PENGHILANG JERAWAT & FLEK HITAM

Tg Pinang : Batam :

: ABENG

PIN BB. 21043C5A

0812 7745 4454 / 0819 9131 1555 Jln A. Yani (Simpang KUANTAN No. 1) Batu 5 Atas (100m Samping Kiri KODIM)

0778 750 1113 / 0813 6499 6663 Perum Golden Land Blok D No. 57 Simpang Kara, Batam Center

Tg Balai Karimun, Bintan, Lingga, Anambas, Natuna. 0852 7222 9777 VIMAX PENGHANCUR LEMAK VIMAX

Herbal Suplemen :

- MENGATASI VITALITAS PRIA - MENAMBAH STAMINA - MENAMBAH UKURAN P - MENYEHATKAN HUBUNGAN PASUTRI

Paket Spesial capsul & cream hilangkan semua jenis jerawat serius, ganas, batu, biasa, bintik, flek hitam, bekas jerawat. dalam 1 minggu jadi bersih, putih, kencang & halus alami.

PENINGGI BADAN SUPER CAPSUL ZENIT PRODUK OF USA CAPSUL DARI USA TELAH TERBUKTI MENINGGIKAN BADAN DENGAN CEPAT 1-2 BULAN BERATAMBAH 7-10 cm UNTUK SEMUA UMUR DIJAMIN BERHASIL

Dijual Daihatsu Delta,kondisi mulus, pajak hidup, tahun 1997, warna biru.Harga Nego.

Hubungi : 0811699298

Sedangkan pengusung tidak hanya dari partai. Tapi, pengusungan pasangan calonbisadilakukandaritimindependen, dengan catatan harus memenuhi syarat.

Untuk maju dari tim independen itu, pasangan calon Pilbup mesti didukung 6,5 persen penduduk di bawah 250 ribu jiwa dengan melampirkan pernyataan dukungan dan KTP. Dukungan itu minimal berasal dari 50 persen jumlah kecamatan daerah.

Ketentuan dukungan 6,5 persen berlaku untuk Bintan karena jumlah penduduk di bawah 250 ribu. Cagub Kepri juga sama, bisa diusulkan dari tim independen, tapi jumlah dukungannya sebesar 3 persen karena jumlah penduduk Kepri lebih dari 1 juta. ***

BEAUTY, HEALTHY & VITALITY HUB

TERSEDIA :

dengan kegiatan perbaikan kapal dan aktivitas patroli, hari itu berbeda dari biasanya. Suasana yang biasanya sangat disiplin dan penuh keseriusan berubah menjadi penuh dengan santai dan tawa para prajurit dan perwira TNI AL yang bertugas.

Ternyata sekitar 300 personel TNI AL sedang merayakan puncak peringatan ulang tahun satuannya.

Tampak pagi-pagi terlihat para personel termasuk Danfasharkan Mentigi Letkol Laut (T) Ifa Djaya Sakti ikut bersenam ria yang diiringi lagu.

Usai melakukan senam, personel dan keluarga melakukan jalan santai yang diikuti oleh seluruh para tamu undangan. Suasana pun tidak kalah seru karena pada jalan santai tersebut panitia memberikan hadiah doorprize berbagai macam dari jam hingga sepeda olahraga.

Setelah melakukan jalan santai, perwira dan personel TNIAL melanjutkan perlombaan, kali ini adalah perlombaan tarik tambang. Tampak prajurit dan perwira bergabung membentuk tim untuk saling berhadapan. Dalam tarik tambang tersebut tidak tampak mana yang perwira maupun prajurit, mereka kompak untuk memenangkan pertandingan, bahkan beberapa peserta tampak hingga terjatuh dan terseret tali.

Namun begitu semua berakhir dengan penuh tawa lucu dan semangat kepada para peserta.

Pertandingan terakhir yang dilakukan pada acara tersebut adalah panjat pinang. Permainan rakyat yang sudah puluhan tahun menjadi tradisi ini tak luput dari acara panitia, bahkan personel TNI AL yang terlihat tegap dan kuat tidak serta merta membuat pertandingan tersebut berjalan dengan mudah.

Pertandingan yang mengutamakan strategi kekuatan fisik menopang dan strategi memanjat ini menghad-

Apri Saran Mekarkan Bintim

- PENGGEMUK BADAN - PELANGSING CREAM - RAPET WANGI VIRGIN - PERONTOK BULU - PENGHILANG SELULIT - PEMBERSIH SELANGKANGAN

VACUUM + CREAM PAYUDARA 100% original import 3 kali pakai langsung terbukti besar, kencang, padat dan mengembalikan payudara kendor baik gadis atau ibu-ibu DIJAMIN BERHASIL

Capsul Penghancur lemak, Langsingkan Perut, Paha, Lengan dan Seluruh Tubuh, Dalam 1 Minggu Turun 4-6 Kg, 100% Natural, Aman Tanpa Efek Samping Untuk Pria dan Wanita. DIJAMIN

VACUUM PEMBESAR PENNY + OIL 3 Kali Pemakaian Langsung Bertambah Besar, Panjang, Kencang, Kuat & Keras. + 3-7 Cm Permanen & Istri Anda Kagum Luar Biasa Dibuatnya

OBAT PRIA PATENT - VIAGRA USA (100 Mg) Original - CIALIS ENGLAND (20 / 50 / 80 Mg) - PROCOMIL SPRAY - PLANT VIGRA - SONY (10 Tablet) Spesial Obat Kuat Semalam Suntuk, Ampuh Atasi Disfungsi Ereksi, Kencang, Kuat, Keraskan Ereksi & Tahan Lama, AMAN....

ANEKA ACCESORIES P.W - PENNY GETAR MUTIARA - PENNY MAJU MUNDUR - PENNY IKAT PINGGANG - PENNY GETAR KECIL / BESAR - ANEKA PENGGELI

- VEGY GETAR - VEGY GETAR GOYANG - BONEKA FULL BODY - ANEKA KONDOM (Lele, Badak, Roket dll)

OBAT WANITA FRIGID CAIR, SERBUK, CREAM Bangkitkan gairah seksual wanita agar lebih agresif secara spontan dan aman

BINTAN - Wakil Ketua DPRD Bintan, Apri Sujadi menyarankan agar Pemkab Bintan melakukan pemekaran Kecamatan Bintan Timur menjadi dua pemerintahan. Pemekaran Kecamatan Bintan Timur itu bertujuan agar proses pemekaran Kabupaten Bintan Kepulauan cepat terwujud.

“Sampai sekarang kita belum tahu sampai dimana tindak lanjut dari Pemprov Kepri untuk mempercepat pemekaran Kabupaten Bintan Kepulauan. Untuk mempercepat pemekaran kabupaten, sebaiknya kita lakukan juga pemekaran Kecamatan Bintan Timur,” ujar Apri Sujadi, Selasa (19/8). Apri menjelaskan, Kecamatan Bintan Timur saat ini sudah layak dimekarkan menjadi 2 kecamatan. Dari jumlah penduduk, di Bintan Timur sudah melebihi 27 ribu jiwa. Untuk memberikan pelayanan kepada 27 ribu penduduk itu, satu pemerintah kecamatan cukup sulit. Sementara, jumlah aparatur pemerintah Kecamatan Bintan Timur sedikit.

“Jika Bintan Timur dimekarkan menjadi 2 kecamatan, pelayanan

Apri Sujadi

bisa dilakukan secara maksimal,” katanya.

Di lain hal, lanjut Apri, pemekaran Kecamatan Bintan Timur juga mendorong persiapan menjadi ibu kota Kabupaten Bintan Kepulauan. Jika wilayah Bintan Timur dimekar menjadi 2 kecamatan, pembangunan akan lebih cepat berjalan. Sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung fasilitas ibu kota Kabupaten Bintan Kepulauan.

“Kalau fasilitas ibu kota kabupaten sudah tersedia, kita bisa mendesak pusat agar pemekaran Kabupaten Bintan Kepulauan segera terwujud. Saat ini, pemerintah pusat masih membicarakan pemekaran Kundur saja untuk wilayah Kepri. Sedangkan pemekaran Bintan Kepulauan masih sebatas usulan administrasi.

Ini yang harus kita kejar agar segera terwujud,” demikian ditegaskanApri Sujadi. (fre)

Satu ............... dari halaman 8 Sebelumnya Dinas Kelautan dan Perikanan Bintan bakal menyerahkan sekitar 23 pompong ukuran 3 GT akhir Oktober 2014 mendatang.

Diketahui bantuan pompong itu menelan anggaran sekitar Rp 4,8

miliar. Masing-masing pompong yang diberikan kepada nelayan tersebut dilengkapi dengan fiberbox, sarana komunikasi lainnya, serta fish finder atau alat pendeksi ikan. (adi)

IKLAN BARIS MASSAGE

KEHILANGAN

LEHA MASSAGE : ALAMAT, JL. TUGU PAHLAWAN, JLN RUMAH SAKIT SAMPING HOTEL TONI.HP : 0 8 5 2 7 4 9 5 2 6 1 2

ATS NAMA : SARBINI. 1 LEMBAR STNKB R-2 BP 5716 BE NOREK : MH330C0028J183158 NOSIN : 30C183165 & 1 LBR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR R-2

LOWONGAN KERJA DICARI SALES/MRKTING,DRI MHSISWA SMPAI IBU RMH TNGGA YG MAU MNDPTKN PNGHSILAN LBIH PART TIME/FULL,SYRT: PNYA KNDRAAN RODA 2,ULET,MAU BKRJA KRS,HUB.081364987104/ANTR KE RUKO JLN.USMAN HARUN NO.36 BTU HITAM KINARI CATHERING : MEMBUTUHKAN KARYAWAN/I DIBIDANG CATERING. LAMARAN DIANTAR KE : RUKO INDONUSA LESTARI BLOK C-15 (DEKAT RSUP KEPRI TPI) DIBUTUHKAN 1 ORANG DRAFTER DAN ESTIMATOR. PRIA, TAMATAN STM BANGUNAN/ D3 TEKNIK SIPIL. HUBUNGI : 0 8 1 2 7 7 1 3 3 2 3 6

KURSUS KURSUS BHASA MANDARIN UTK DAERAH TNJUNGPINANG & SKITARNYA.BRMINAT? TELP/SMS KE 08126185575/ 081365309979 ATAU DI ADD PIN BB : 2694F21B

RENTAL MOBIL/ANTAR JEMPUT MELAYANI ANTAR JEMPUT TNJUNGPINANG & SEKITARNYA, RENTAL MOBIL, SUPIR BRPNGALAMAN.HUB:085264989945

MITRA LAUNDRY BINGUNG MAU USAHA? SIBUK KRJA MAU BKIN USAHA? DICARI MITRA UTK LANDRY TNPA MODAL BAGI HASIL.HUB.081261954447

LOWONGAN DIBUTUHKAN KARYAWATI UNTUK PNGAJAR,LLUSAN SLTA,SDRJT,LMRN DIALAMATKAN KE:BIMBEL SUPER KID’S, JL.TAMBAK NO.1F,TLP:0771-29936,HP: 08127048889. TIDAK MELAYANI SMS

KEHILANGAN STNK A/N PETRUS M SITOHANG BP 4459 TP .

N O R A : M H 1 J B C 111 A K 8 5 0 6 9 4 .

KEHILANGAN STNK AN. MAGDALENA, BP4343IG,NO.RK:MH8CF48NA9J-11213C

DICARI MOTOR DICARI MOTOR JUPITER Z YAHUN 2004 - 2008 BERMINAT MENJUAL HUB : 081928530949 DBUTUHKAN ADM & MRKTING, PNDDIKAN MIN.SMA/SDRJT,BRPNGPLMN DIBDG MSING2.ANTR LMRN KE TOKO SURYA BINTAN MOTOR,JL.MT.HRYONO BT.3,5 C SAMPING GERBANG BINTAN PLAZA BIMBEL SUPER KIDS JL.TAMBAK NO.1F,TLP: 0771-29936,HP:0812 704 8889. MMBTUHKAN KRYAWATI,TMTN SLTA SDRJT,LMRN DIANTR KE ALAMAT YG TERTERA DIATAS

DIJUAL DIJUAL RMH BRSRTIFIKAT 3KT + 3KM, PAM, FULL KRMIK & TRALIS,PGR,GARASI,LOKASI JL.ST.MAHMUD T.UNGGAT NO.36A HUB. 08117049295(HASYIM),082170689275(BUDHIYAH) DIJUAL RUMAH JLN SUTAN SYAHRIR NO.21 YUDOWINANGUN, LT 420M2, HRGA 600JT NEGO, SHM. HUB 0813 3321 3932 (TANPA PERANTARA) DIJUAL KAPLINGAN DI JL.MARGOSARI RT4 RW2,KEL.EKANG ANCULAI,LINTAS BARAT, SURT ALAS HAK UKRAN 50X50M, HRGA NEGO.BERMINAT HUB.081277591371

INFO PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI : 0771 7447234

PRO BINTAN

8

TANJUNGPINANG POS RABU 20 AGUSTUS 2014

JAMHUR BERPELUANG DI INDEPENDEN

Dalmasri Maju, Golkar Bakal Pecah YUSFREYENDI, Bintan

F-JENDARAS KARLOAN/TANJUNGPINANG POS

JALAN SANTAI: Sekitar 300 personel TNI AL bersiap mengikuti jalan santai dalam rangka HUT ke-35 Fashakran Mentigi Tanjunguban, Selasa (19/8).

Personel Diajak Tingkatkan Kemandirian Maritim TNI AL Peringati HUT Ke-35 Fasharkan Mentigi

BINTAN - Sekitar 300 personel TNI Angkatan Laut Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Mentigi, Tanjunguban merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-35 pada Selasa (19/8) pagi. Suasana Fashar-

kan yang terletak di pinggir laut Kampung Mentigi seperti biasanya dalam kondisi sibuk

Satu Pompong Dimanfaatkan Tiga KK BINTAN - Bupati Bintan H Ansar Ahmad akan mengevaluasi pemberian bantuan pompong 3 GT kepada nelayan. Pasalnya banyak ditemukan masalah karena satu unit pompong nelayan dimanfaatkan tiga kepala keluarga (KK). ”Semula lancar, namun belakangan bermasalah. Karena satu pompong justru dimanfaatkan oleh tiga kepala keluarga. Ke depan dibantu pompong 1 GT saja, jangan 3 GT lagi,” kata Ansar.

Menurutnya 1 unit pompong bermesin 1 GT lebih efektif. Sehingga, nelayan nyaman menggunakan pompong tersebut. An-

sar juga menyarankan kepada Pemprov Kepri untuk mempertimbangkan hal yang sama dalam pemberian bantuan pompong kepada nelayan.

Di lain hal untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup nelayan, Ansar mengatakan akan menjamin ketersediaan solar subdisi untuk nelayan baik dalam pendistribusian maupun pengawasan. “Akan diatur sehingga nelayan tidak merugi,” ujarnya.

Pemkab Bintan lanjutnya juga akan meminta penambahan kuota solar subsidi nelayan. Bahkan ia sudah mendengar DPR RI akan

menambah kuota solar subsidi nelayan di daerah terdepan seperti Tambelan dan Mantang. ”Kita akan minta dukungan DPR RI agar memprioritaskan nelayan kita,” tuturnya.

Sementara Indra Setiawan ang-

gota DPRD Bintan meminta Pemkab selektif dalam pemberian bantuan sehingga tidak salah sasaran.

“Jangan salah dibagi, karena bantuan pompong sangat berarti,” singkatnya.  Lanjut ke Hal 7

 Lanjut ke Hal 7

TOKOH pemuda Bintan asal Tanjunguban M Idha mengatakan, jika Dalmasri Syam tetap maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bintan, Partai Golkar berpeluang untuk pecah. Prediksi ini disampaikannya, karena Dalmasri adalah tokoh senior Golkar di Bintan dan Kepri. Sementara, Partai Golkar cenderung akan mengusung calon lain, yaitu Khazalik, yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Bintan.

“Kalau Dalmasri Syam maju sebagai calon Bupati Bintan, simpatisan dan pengurus Golkar bakal pecah. Jika, Khazalik tetap diusung oleh Partai Golkar,” kata M Idha kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Menurut M Idha, selain Dalmasri Syam, calon lain juga bisa maju melalui jalur independen.

 Lanjut ke Hal 7

M Idha

04.45

12.08

18.12

LANGGANAN

& PENGADUAN

(0771) 7447234

15.26

HP 085328896464 Sekarang

19.23

TELPON

Sekarang ANTAR

RABU 20 AGUSTUS 2014

STUDI BANDING SEKWAN

Bea Cukai ”Buang Badan” soal Narkoba Lolos X-Ray

Maskur Ngaku Super Kaget TANJUNGPINANG - Studi banding Sekretaris Dewan (Sekwan) dan stafnya ke dua daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yakni Bantul dan Sleman, beberapa waktu lalu ternyata mengagetkan anggota dewan Maskur Tilawahyu. Maskur malah mengaku tidak tahu adanya kegiatan dan dana untuk studi banding itu.

Maskur mengaku baru tahu adanya studi banding Sekwan setelah membaca pemberitaan di Tanjungpinang Pos edisi 15 Agustus lalu.

Saat itu, Sekwan DPRD Tanjungpinang, Ali Hisyam dan stafnya Kabag Humas Setwan Yuswadinita sedang berada di Bantul.

F-ADLY BARA HANANI/TANJUNGPINANG POS

 Lanjut ke Hal 10

CEK BARANG: Petugas Bea Cukai mengecek barang penumpang di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, barubaru ini. Adanya pengakuan pengedar narkoba melewati pelabuhan ini membuat Bea Cukai jadi sorotan.

Inspektorat: Banyak Catatan untuk BUMD Kami mengaudit laporan keuangan 2013 untuk pertama kalinya setelah tahun-tahun sebelumnya inspektorat tidak pernah diminta melakukan audit.

Hasilnya, memang ada beberapa yang harus diperbaiki dan itu telah kami minta dilakukan Rosita, Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang.

Eva Laporkan Kerugian Rp 700 Juta DESI LIZA P, Tanjungpinang TERNYATA, BUMD Tanjungpinang, PT Tanjungpinang Makmur Bersama, sudah menyerahkan laporan keuangan ke Pemko Tanjungpinang, tepatnya ke inspektorat daerah, sebelum digelar rapat umum

pemegang saham (RUPS) akhir pekan lalu. Intinya, laporan yang ditandatangani Eva Amelia selaku direktur diberikan beberapa catatan oleh inspektorat.

Kepada Tanjungpinang Pos, kemarin, Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang, Rosita mengatakan, pihaknya memang sudah

melakukan audit laporan keuangan atas permintaan Pemko Tanjungpinang untuk keuangan BUMD. Di situlah, beberapa catatan ditemukan dan dikembalikan lagi laporannya untuk dilakukan perbaikan.

“Kami mengaudit laporan

 Lanjut ke Hal 10

TANJUNGPINANG- Anda masih ingat kasus tertangkapnya pengedar narkoba kelas internasional beberapa waktu lalu? Kedua tersangka, IK dan HS mengaku masuk lewat Pelabuhan Sri Bintan Pura. Lalu, seperti apa pengawasan di Pelabuhan Sri Bintan Pura.

Pantauan Tanjungpinang Pos baru-baru ini, memang terlihat petugas yang menjaga x-ray tidak begitu ketat memperhatikan barang yang dibawa penumpang. Bahkan, meski terpantau, terkesan tidak ada gerakan.

Lalu, apakah seperti itu prosedur pemeriksaannya? Ketika dikonfirmasi, Kepala Pos Penga-

wasan Hanggar Kepabeanan Bea Cukai Tanjungpinang di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura (SBP), Yoyo Efendi mengakui, memang pihaknya bisa melakukan pemeriksaan terhadap barang atau juga tubuh penumpang. Hanya, itu dilakukan bila ada kecurigaan.

Namun, di lain sisi, dikatakannya, bisa saja keahlian seorang pelaku lebih tinggi hingga tidak terdeteksi. Karena itu, dikatakannya, pihaknya tidak merasa kecolongan.

Terkait adanya dua tersangka yang diduga kuat lewat

 Lanjut ke Hal 10

TANJUNGPINANG POS RABU 20 AGUSTUS 2014

10

Pelaku Cabul Anak Divonis 4 Tahun

F-INDRA KELANA/TANJUNGPINANG POS

VONIS 4 TAHUN: M Paisal mendengarkan penjelasan dari jaksa penuntut umum dan panitera usai mendengarkan vonis hakim, kemarin. M Paisal mendapat hukuman 4 tahun penjara karena terbukti bersalah atas perbuatannya mencabuli anak majikan.

Tambang Pasir di Dekat Bandara Tutup Total TANJUNGPINANG- Penambangan pasir ilegal yang sempat berlangsung di Kampung Sumber Rejo, RT4, RW 10 di Jalan Komplek Rajawali KM 13 sudah tutup total sejak, Senin, (18/8). Tidak terlihat lagi aktifitas di lokasi itu dan semua alat berat sudah diangkut.

Pantauan Tanjungpinang Pos, alat-alat berat untuk tambang tersebut sudah tidak ada lagi. Yang terlihat, tinggal penambangan tradisional dengan menggunakan alat sederhana atau skop.

Ketua RT 4 Kampu.ng Sumber Rejo, M Zein saat dikonfirmasi via telepon selularnya, Selasa, (19/8) membenarkan sudah tutupnya tambang pasir itu. Sebelumnya, penambangan ini

sempat didemo warga. Pertemuan dengan pemilik usaha juga sempat digelar, Selasa (12/8) lalu, namun berlangsung ricuh dan tidak adanya kesepahaman.

“Awalnya warga minta ditertibkan. Ternyata banyak yang tidak mengizinkan. Akhirnya tambang pasir itu tak menerima izin dari warga. Sekarang sepertinya benar-benar tutup. Alat berat sudah tidak ada lagi,” ungkap Zein.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, H Gunawan Guronimo SE MM mengaku sangat menyayangkan adanya tambang pasir tersebut. “Kalau penambangan itu jelas harus ada izin. Nanti KP2KE yang nilai kelayakannya.

Tambang itu juga harus ada jalan laluan sendiri. Tak boleh pakai jalan umum,” kata Gunawan, saat ditemui di ruangan kantornya.

“Memang bukan wewenang saya memantau pertambangan.

Tapi kalau ada dampak lingkungannya kita bisa turun. Itu harus ke KP2KE. Saat ada laporan, nanti BLH dan KP2KE turun kesana,” kata Gunawan.

Tambang pasir itu berawal dari proses tambang tradisional.

Awal pengerjaannya juga cuma pakai sekop.

Namun, karena permintaan pasar yang cukup tinggi, maka penambang melakukan penambahan trip angkutan lori yang semakin membuat warga gerah. (cr20)

TANJUNGPINANG- Berani berbuat, harus siap bertanggungjawab. Itulah gambaran yang terlihat dari ulah seorang pria, yang tidak menghitung akibat dari perbuatannya. Ketika dia tak mampu melihat kemolekan tubuh anak majikan.

M Paisal alias Ical harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harus rela menghuni sel tahanan selama 4 tahun. Karena, melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Ia mendapat vonis bersalah dari hakim di PN Tanjungpinang, Selasa (19/8).

Ical sebelumnya didakwa melanggar pasal 81 ayat 1 dan pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Senada dengan jaksa penuntut umum, Majelis Hakim yang diketuai R Adji Suryo SH juga menilai perbuatan terdakwa terbukti bersalah.

“Ada dua pasal. Tapi terbuktinya di pasal 81 saja,” ungkap Rachel Yosvelita, Panitera Muda Pidana PN Kelas 1 A Tanjungpinang yang ikut menangani sidang.

Dalam fakta persidangan sebelumnya terungkap, Ical men-

coba mencabuli anak gadis di bawah umur bernama Ning yang juga merupakan anak dari majikannya sendiri. Pencabulan terjadi di Lantai 2 Toko Jaya Furniture Tanjungunggat, Jalan Sultan Mahmud Nomor 37.

Saat itu, Ical yang sudah lama bekerja dan dipercaya oleh keluarga mencoba menggoda korban. Bahkan, pelaku sempat menggendong-gendong Ning. Pencabulan pun terjadi saat itu.

Hanya, karena takut aksinya ketahuan, Ical mengirim SMS (pesan singkat) kepada korban dan membujuknya agar tidak menceritakannya kepada orang tua. Naasnya, justru SMS tersebut menjadi barang bukti.

“Bilang aja sama Yadi kalau itu bohong-bohong. Jangan bilang sama mama, abang khilaf Ning tadi, angkat dulu telpon bentar, abang nak cakap bentar,” tulis SMS yang ditulis Ical kepada Ning.

Sebelumnya, pihak keluarga juga sudah memeriksaan Ning untuk memperkuat bukti terjadinya pencabulan. Hasilnya, Ning yang masih berusia 14 tahun menderita luka pencabulan. (cr20)

Warga Thailand Girang Dengar Tuntutan JPU TANJUNGPINANG- Persidangan tentang perikanan digelar di Pengadilan Adhoc Perikanan Tanjungpinang, Senin (18/8) lalu. Seorang warga negara asing asal Thailand, Prapas Promsee, dituntut hukuman denda Rp 2 miliar dengan subsider lima bulan penjara.

Tuntutan hukuman itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rebuli Sanjaya SH. Sebelumnya, terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana perikanan dengan me-

masuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Perairan Kepri.

Saat itu, Prapas tidak mengerti Bahasa Indonesia. Ia didampingi oleh seorang penerjemah bahasa (translater) dari kesatuan TNI Angkatan Laut.

Beberapa kali, majelis hakim sedikit menemui kesulitan untuk menjelaskan tentang apa ingin disampaikan. Warga Thailand itu sempat mengatakan keberatan dengan menyatakan tidak memiliki uang un-

tuk membayar uang denda sebanyak tuntutan JPU. “Dia tidak mampu membayar yang mulia. Tak ada uangnya,” kata translater mengartikan maksud Prapas. Namun, saat dijelaskan subsider atau pengganti hukumannya hanya kurungan 5 bulan, Prapas langsung girang dan menyatakan siap menerima.

“Dia bilang tidak mengapa mendapatkan hukuman subsider 5 bulan itu. Terdakwa bersedia menanggung hukuman itu yang mulia,” kata

translater.

Mendengar pernyataan itu, majelis hakim tak banyak bicara. Ditegaskan, semua barang bukti yang disita akan dirampas untuk negara. Di antaranya, kapal yang digunakan dan ikan satu ton yang ada.

Sebelumnya, Prapas didakwa melanggar ketentuan pasal 93 ayat 2 jo psl 27 ayat 2 Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Sidang akan kembali dilanjutkan 1 minggu kedepan, Senin, (25/8). (cr20)

Tim SSDN Lemhanas Berkunjung ke Pemko TANJUNGPINANG - Sebanyak 29 orang tim Studi Strategi Dalam Negeri (SSDN) PPRA 52 Tahun 2014 Lemhanas RI berkunjung ke Kota Tanjungpinang dalam rangka melakukan studi sebagai salah satu rangkaian kegiatan pendidikan di Lemhanas. Rombongan SSDN diterima langsung oleh Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, Selasa (19/8) di ruang rapat lantai 3 Kantor Wali Kota di Senggarang.

Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu dari 4 provinsi yang dikunjungi tim SSDN. Tiga di antaranya merupakan provinsi di wilayah Indonesia Timur. Sementara itu, dari 7 kabupaten-kota di Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun dipilih se-

BERTUKAR CENDERA MATA: Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah bertukar cenderamata dengan Ketua SSDN Dr Dharma Kusuma MSi saat kunjungan rombongan ini ke kantor wali kota, Selasa (19/8).

bagai tempat studi.

Perlu diketahui, sebelumnya tim SSDN juga sudah mengunjungi Pemerintahan Provinsi Kepri, DPRD Provinsi Kepri,

serta kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).

“Kami sedang melakukan survei. Karena itu kami butuh sampel random. Kota Tanjung-

pinang kami anggap bisa mewakili fenomena pembangunan kota di Provinsi Kepri ini, dan Kabupaten Karimun sebagai perwakilan kabupatennya,” Ujar Dr Dharma Kusuma, MSi selaku ketua rombongan.

Tujuan dari studi strategi ini mempelajari, memahami, serta mengkaji potensi daerah yang dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek kesejahteraan dan aspek keamanan.

Menanggapi hal itu, Lis menjelaskan, situasi aman dan terkendali serta suasana yang kondusif di Kota Tanjungpinang pada umumnya bukan karena settingan pihak manapun, tapi lebih kepada tipikal masyarakatnya yang sadar akan pentingnya keharmonisan untuk hidup dalam lingkungan yang aman, damai dan tenteram. (dlp)

Maskur ....................................................... dari halaman 9 Maskur malah sempat menyinggung, ada beberapa pihak yang mempertanyakan kunjungan kerja itu. Bahkan, beberapa wartawan sempat mencecar beberapa pertanyaan kepadanya.

“Kawan-kawan salah kalau nanya saya soal keberadaan sekwan, harusnya dibalik.

Tanya posisi anggota dewan dan kegiatan DPRD ke sekwan,” ucap Maskur kepada Tanjungpinang Pos, di sela pertemuan warga Natuna, Selasa (19/8) di Kantor DPRD Kepri, di Dompak.

Maskur sendir mengaku cukup kaget dan mempertany-

akan urgensi studi banding itu.

Apalagi, yang dipelajari soal tata cara ataupun mekanisme pelantikan anggota dewan yang baru.

Ia hanya menekankan, apabila ada kegiatan kunker yang dilakukan di DPRD Tanjungpinang, itu bukan kegiatan ang-

gota dewan. Sebab saat ini seluruh anggota berada di Tanjungpinang, ataupun belum ada kegiatan luar yang mengharuskan anggota berangkat kunker.“Setahu saya kami tidak ada agenda kunker. Kalau yang itu saya tidak tahu,” singkatnya. (fik)

Bea ............................................................. dari halaman 9 pelabuhan ini, Yoyo juga berkilah, mereka tidak diberitahu oleh satnarkoba.

Memang, diakui Yoyo, petugas yang memiliki sertifikat untuk pengoperasian mesin X-Ray saat ini masih sangat terbatas.

“Sangat sedikit yang memiliki

sertifikasi pengoperasian mesin X-Rey ini. Jadi tidak sembarangan untuk mengoperasikan mesin ini, sebab harus melalui pendidikan dan pelatihan secara kontinu untuk mengetahui jenis dan barang narkoba yang diselundupkan ini dan bisa

diketahui. Tidak asal mengoperasikan saja,” terang Yoyo.

Terkait ada yang lolos pemeriksaan narkoba di pelabuhan internasional Sri Bintan Pura, tambahnya, bisa saja mereka memiliki keahlian khusus atau juga melalui

badan mereka. Sebab di pelabuhan tidak dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh penumpang.

“Kita hanya memeriksa barang bawaan. Bila mencurigai, kita bongkar barang bawaan tersebut. (abh)

Inspektorat ................................................. dari halaman 9 keuangan 2013 untuk pertama kalinya setelah tahun-tahun sebelumnya inspektorat tidak pernah diminta melakukan audit. Hasilnya, memang ada beberapa yang harus diperbaiki dan itu telah kami minta dilakukan,” kata Rosita, yang saat itu sedang mengikuti diklatpim II. Sayang, Rosita mengaku tidak mengingat persis beberapa catatan yang diberikan.

Sebab, dikatakannya, sifatnya memang teknis.

Hanya, dikatakannya, dari hasil laporan keuangan tersebut, tertera kerugian yang dialami BUMD sebesar Rp 700 juta. Artinya, terjadi pengeluaran yang lebih besar dari pemasukan. Jangankan untung dan memberi kontribusi ke keuangan daerah, malah kondisi keuangan perusahaan

rugi.

Selain itu, BUMD juga mendapatkan audit mengenai kinerja yang selama ini dilakukan. Sesuai hasil yang diterima, kinerja BUMD dinilai masih belum maksimal atau belum baik. Karena alasan itulah, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan beberapa waktu lalu untuk melakukan pembenahan di tubuh perusahaan pelat merah itu.

Hasil RUPS juga sejalan, yakni meminta BUMD terus melakukan perbaikan atas laporan keuangan, manajemen tenaga kerja hingga terkait jalinan kerja sama dengan pihak ketiga.

“Harapannya memang BUMD itu memberikan keuntungan bagi pemerintah daer-

ah. Namun kenyataannya empat tahun berdiri terus mengalami kerugian sehingga perlu dibenahi,” terangnya.

Ketika hal itu dikonfirmasikan ke Eva Amelia, ia tidak membantahnya. Eva yang hanya diberi waktu tiga minggu untuk perbaikan sebelum serah terima jabatan, mengakui adanya kerugian setiap tahun.

Tahun 2011 lalu, ia sudah memegang BUMD, saat itu kerugian mencapai Rp 1,6 Miliar.

Untuk diketahui, penyertaan modal dari Pemko Tanjungpinang untuk BUMD sudah mencapai Rp 4 miliar lebih. Saat pertama didirikan 2010 lalu, Pemko Tanjunginang menyertakan modal Rp 1,8 miliar. Kemudian, tahun 2011 tidak ada lagi penyertaan modal dari Pemko Tanjungpinang.

Setelah itu, Pemko Tanjungpinang pada tahun 2012 juga menyertakan dana ke BUMD untuk kedua kalinya senilai Rp 2,5 miliar. Kemudian, 2013 tidak ada lagi dan 2014 juga sudah nihil.

Dalam kesempatan sebelumnya, Eva juga mengakui pihaknya terus menekan kerugian itu. “Saya baru memegang penyertaan modal sebesar Rp 2,5 miliar untuk menjalankan biaya operasional dan membayar karyawan beserta menekan kerugian sebesar Rp 1,6 miliar tersebut,” imbuhnya.

Kini, diakuinya kerugian masih ada. Hanya, jumlahnya sudah jauh berkurang, yakni tersisa tinggal Rp 700 juta. Saat ini, pihaknya masih melakukan koordinasi untuk menyelesaikan persoalan internal. ***

TANJUNGPINANG POS RABU 20 AGUSTUS 2014

11

Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Provinsi Kepri 2014

Laporan pelaksana pemilihan AKUT tingkat Kepri oleh Kabid Perhubungan Darat Bambang Hartanto ATD.

DINAS Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tanggal 12 sampai 14 Agustus 2014 menyelenggarakan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) tingkat Provinsi di Hotel Comfort Tanjungpinang. Pemilihan AKUT ini diikuti 24 peserta dari utusan kabupaten/ kota se-Kepri. Acara ini dibuka langsung Kepala Dinas Perhubungan Kepri H Muramis.

Kepala Dinas Perhubungan Kepri H Muramis menjelaskan, tujuan penyelenggaraan AKUT ini, adalah untuk mengubah pola pikir dan sudut pandang tentang diri serta profesinya sebagai awak kendaraan angkutan umum. Sehingga, mendorong dirinya untuk lebih percaya diri dan merasa dihargai. Dengan demikian dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan diri, penumpang dan pemakai jalan lainnya.

Selama mengikuti AKUT, para peserta melaksanakan senam pagi, tes kesehatan, dinamika kelompok, pemberian motivasi oleh trainer, diskusi panel pengetahuan LLAJ, asuransi dan defensive driving, tes psikologi dengan narasumber dari Dinas Perhubungan, Ditlantas Polda Kepri, Jasa Raharja dan Dinas Kesehatan.

Para pemenang AKUT tahun ini, untuk juara 1 dan II diraih oleh peserta dari Kabupaten Bintan dan juara III dari peserta Tanjungpinang. Kemudian, peserta juara I dan II akan dikirim oleh pemerintah Kepri untuk mengikuti pemilihan AKUT tingkat Nasional pada tanggal 2 September 2014 mendatang. *** Narasi dan Foto: Istimewa

Pembukaan pemilihan AKUT tingkat Provinsi Kepri oleh Kadishub Kepri H Muramis.

PENYEMATAN TANDA PESERTA AKUT SECARA SIMBOLIS OLEH KADISHUB KEPRI H MURAMIS.

Penyerahan tropi juara pertama, kedua, ketiga oleh Kabid Darat Dishub Kepri, Dirlantas Polda Kepri dan Sekretaris Organda Kepri.

Foto bersama peserta AKUT dengan Kadishub Kepri berserta para narasumber dan undangan.

Peserta AKUT serius mengikuti pemberian materi dari narasumber.

Pemeriksaan kesehatan peserta AKUT oleh tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Kepri.

Foto bersama Juara I, II, III pemilihan AKUT tingkat Provinsi Kepri.

Penyampaian materi oleh narasumber dari Polda Kepri, Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja.

Lokasi Bebas Banjir, Dilengkapi Sumur Gali

F-ANDRI DWI S/TANJUNGPINANG POS

LAUNCHING: Suseno, Direktur PT Intershine Unistars sedang memotong tumpeng saat launching Perumahan Golden Park Residence Jalan Cendrawasih, Dompak, Tanjungpinang, Senin (18/8)

Dari Launching Perumahan Golden Park Residence ANDRI,Tanjungpinang PERUMAHAN Golden Park Residence (GPR) di Jalan Cendrawasi Dompak, Tanjungpinang telah launching, Senin (18/ 9). Acara launching secara sederhana ini, ditandai pemotongan tumpeng oleh Suseno, Direktur PT Intershine Unistars.

PT Intershine Unistars akan bangun perumahan GPR sebanyak 42 unit, dua tipe yakni ada tipe 36/91 dan 45/105. Untuk tipe 36/91 ada 14 unit dan tipe 45/105 ada 28 unit. Perumahan ini dibangun di atas lahan sekitar 8.000 meter persegi.

Suseno mengatakan, masih dalam rangka HUT ke-69 Kemerdekaan RI, perumahan

GPR menggelar harga promo merdeka. Baik untuk rumah tipe 36/91 yang dibanderol Rp 175 juta, juga untuk tipe 45/105 harganya Rp 235 juta. Bagi konsumen yang ingin mendapatkan promo merdeka di perumahan GPR cukup membayar DP sebesar 25 persen dari harga promo merdeka. DP 25 persen tersebut bisa dicicil selama 12 kali.

“DP 25 persen bisa dicicil 12 sekali selama 3 bulan. Sebelum launching GPR sudah terjual 15 unit rumah,” beber Suseno.

Suseno menjelaskan, segmen pasar perumahan GPR untuk kalangan masyarakat kelas menengah. Meskipun untuk segmen konsumen menengah, tapi sudah banyak yang bertanya-tanya dan melihat langsung kawasan GPR. Karena konsumen tertarik untuk memiliki rumah di GPR. Suseno mengatakan, PT Intershine Unistars baru pertama kalinya bangun perumahan Tanjungpinang. Sebelumnya, PT Intershine Unistars sudah membangun perumahan di daerah Pekanbaru dan

Batam.

“Kami sengaja bangun perumahan di kawasan Dompak.

Sebab, kawasan ini ke depan bakal menjadi kawasan yang berkembang baik. Kita hadir di Dompak karena segmen pasar cukup bagus. Lokasinya dekat dengan pusat pemerintahan Provinsi Kepri. Kawasan ini semakin maju kalau nanti Jembantan I sudah selesai pembangunannya,” tegasnya.

Suseno membeberkan, keunggulan perumahan GPR yakni, rumah model klaster, setiap rumah memiliki satu sumur gali dan tembok keliling.

Kemudian, security selama 24 jam, ruang terbuka hijau seperti taman untuk bermain anak dan juga bebas banjir.

“Perumahan yang kami bangun bebas dari banjir. Lokasinya cukup tinggi dan terjangkau,” tegasnya. Bagi calon konsumen yang lagi mencari rumah di daerah bebas banjir, bisa ke kantor CV KBS Property Jalan Fisabilillah KM 8 Atas Tanjungpinang. Karena CV KBS Property bekerja sama dengan PT Intershine Unistars. ***

TANJUNGPINANG POS RABU 20 AGUSTUS 2014

12 KURSI DPR RI

Hidayat Nur Wahid

PKS Heran, PDIP Ngotot JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Hidayat Nur Wahid mengaku, heran dengan sikap PDIP ngotot mendapatkan jatah kursi Ketua DPR. Aksi ngotot itu ditunjukkan partai berlambang banteng bermoncong putih itu dengan mengajukan gugatan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Hidayat, sikap yang ditunjukkan PDIP berbanding terbalik dengan laku pada saat memenangkan pemilu 1999 dengan persentase yang tinggi. Kata dia, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu justru legowo pemilihan Ketua DPR dilakukan secara langsung dari dan oleh anggota DPR. “Tahun 1999 itu PDIP pemang pemilu bahkan persentase suaranya sangat tinggi, lebih 33 persen. Tapi mereka legowo pemilihan secara langsung. Sekarang PDIP gak tinggi-tinggi amat kalau kemudian pun dilakukan pemilihan langsung menurut saya jangan diartikan mengganjal,” kata Hidayat di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (19/8).

Hidayat mengatakan seharusnya PDIP tetap legowo menjalankan amanat UU MD3 dan pimpinan DPR kembali dipilih secara langsung. Bahkan PDIP juga tetap bisa mendapatkan posisi Ketua DPR jika kader yang mereka ajukan berkualitas.

‘Karena kalau PDIP calonnya hebat maka bisa saja dipilih oleh anggota,” tandas mantan Presiden PDS itu. (jpnn)

SENGKETA PILPRES

DPK dan DPKTb Jadi Kontroversi JAKARTA – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan peluang Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terus terbuka.

Peluang terbuka jika mendengar kesaksian dan melihat bukti-bukti dari Tim Prabowo-Hatta. “Tidak ada tahapan Pemilu di beberapa daerah di Papua. Seperti, di kampungnya Novela,” tegasnSiti Zuhro ya, kemarin.

Faktor lain yang membuka peluang untuk PSU, adalah persoalan daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb). Siti mengatakan legalitas DPK dan DPKTb masih kontroversi.

Tetapi, ia meyakini telah terjadi penyelewengan DPK dan DPKTb oleh penyelenggara Pemilu. Sebab, beberapa TPS memiliki DPKTb dengan jumlah tidak wajar.

“Soal DPK dan DPKTb, saksi-saksi ahli berbeda pendapat. Tapi, bahwa ada TPS dengan DPKTb bermasalah itu jelas,” terang Siti.

Dia mencontohkan, TPS di Jawa Timur dan DKI Jakarta terbukti memiliki DPKTb yang melanggar ketentuan. Menurutnya, hal janggal tersebut harus menjadi pertimbangan MK. Siti menegaskan, secara umum terdapat penyimpangan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Dia menyatakan peluang untuk pemilihan suara ulang terbuka jika MK memberikan putusan yang tegas, adil, dan bijaksana.

“Paling tidak MK harus eksplisit menyebut telah terjadi pelanggaran,” tegasnya.

MK dijadwalkan akan mengeluarkan putusan sengketa pilpres pada 21 Agustus. Hari ini MK mengadakan sidang terakhir dengan agenda pengesahan bukti-bukti yang diajukan Tim Prabowo-Hatta, KPU, dan pihak terkait yakni Jokowi-Jusuf Kalla. (net) IKLAN

Saksi Ahli Prabowo Prediksi MK Putuskan PSU JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengumumkan sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PHPU), besok, Kamis (21/8).

Pakar hukum memprediksi, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memberikan putusan sela berupa Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada sidang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PHPU).

Hal yang akan benar-benar akan dipertimbangkan dalam putusan MK, adalah soal legalisasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang tidak memiliki dasar hukum pada Pilpres 2014. Sehingga kemungkinan besar MK akan memutuskan PSU. ”Saya perkirakan MK akan perintahkan PSU di banyak daerah,” kata ahli hukum dan Pemilu Said Salahudin, kemarin. Said merupakan salah satu saksi ahli yang diajukan oleh Tim pemohon gugatan yaitu Prabowo

Subianto- Hatta Rajasa.

Direktur Sinergi Demokrasi untuk Masyarakat Demokrasi itu mengatakan, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang harus mengadakan PSU kemungkinan berjumlah banyak dan tidak bisa diprediksi.

“Tapi jika mengacu pada putusan MK no 102/PUU-VII/2009 mungkin PSU akan dilakukan di sekitar 128 ribu – 130 ribu TPS, “ kata Said. Total jumlah TPS yang dipakai saat Pilpres 9 Juli lalu berjumlah 477.291 TPS. Menurut Said, hal yang layak disoroti di sidang MK kali ini adalah adanya DPK dan DPKTb versi KPU pada Pilpres 2014. Keputusan MK no 102 /2009 yang merupakan turunan dari UU no 42 /2008 memutuskan bahwa yang boleh memilih memakai jalur DPK dan DPKTb adalah WNI yang memakai KTP dilengkapi Kartu Keluarga.

“Sedang untuk Pilpres kali ini KPU hanya mensyaratkan KTP

F-NET

SENGKETA: Mahkamah Konstitusi (MK) terus mengumpulkan bukti Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PHPU). Rencananya, besok, Kamis (21/8) MK akan mengumumkan putusan hasil sengketa PHPU.

saja tanpa persyaratan lain untuk mencoblos dengan jalur DPK dan DPKTb,” kata Said. Pada Pemilu Legislatif lalu, pengguna DPK DPKTb harus memberi KTP dan su-

rat keterangan domisili oleh Kepala Desa dan Lurah.

Padahal menurutnya KPU tidak berwenang tetapkan ketentuan syarat mencoblos hanya meng-

gunakan KTP saja. “Tak bisa semudah itu mengubah UU, artinya harus ada amandemen terhadap UU 42. Juga Perppu untuk aturan MK no 102, “ kata Said. (net)

Demokrat Jagokan Ahmad Dahlan untuk Kepri 1 TAUFIK-ABAS, Tanjungpinang DUA bulan menjelang tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kepulauan Riau (Kepri) sekitar Oktober 2014 mendatang, Partai Demokrat (PD) Kepri merencanakan akan mengusung dua nama. Keduanya, adalah Ahmad Dahlan dan Aida Ismeth.

Dari dua nama itu, nama Ahmad Dahlan yang kini menjabat Wali Kota Batam adalah yang paling dijagokan oleh partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini ke kursi Kepri 1. ”Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) belum selesai. Kalau RUU ini disahkan di tahun ini, maka yang akan dipilih cuma gubernur saja. Itulah kenapa kami mempersiapkan calon untuk Calon Gubernur (Cagub) maupun Calon Wakil Gubernur (Cawagub),” kata Wakil Ketua

DPD Demokrat Kepri Surya Makmur, kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Ia menjelaskan, ada beberapa hal penting dalam RUU Pilkada tersebut. Di antaranya pengisian jabatan wakil, baik wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota melalui mekanisme pengangkatan oleh pemerintah.

Sebab, wakil kepala daerah itu akan melaksanakan tugas jabatan administratif.

“Wakil bukan dipilih, tapi diangkat. Dengan kata lain, tidak satu paket dengan pemilihan gubernur. Terbuka peluang bisa dari pejabat di pemerintahan atau PNS maupun yang non PNS,” terangnya.

Di samping itu, sambung Surya, wakil kepala daerah berpeluang lebih dari satu. Artinya, akan ada dua wakil kepala daerah dalam suatu daerah. Mekanisme penunjukkan wakil kepala daerah dapat ditunjuk pemerintah atau DPRD. “Poin ini (dipilih DPRD) be-

Wakil bukan dipilih, tapi diangkat. Dengan kata lain, tidak satu paket dengan pemilihan gubernur. Terbuka peluang bisa dari pejabat di pemerintahan atau PNS maupun yang non PNS,

Surya Makmur

lum tuntas, karena ini akan berdampak pada kepentingan politik juga,” imbuhnya.

Hal yang tidak kalah penting lainnya dalam RUU ini, adalah pemerintah pusat mengusulkan pelaksanaan Pilkada serentak

Ahmad Dahlan

pada 2015 dan 2018. Pada 2015, dilaksanakan Pilkada serentak tahap pertama bagi seluruh gubernur, bupati dan wali kota yang masa jabatannya berakhir di tahun tersebut.

Surya menambahkan, Pilkada serentak tahap kedua berlangsung 2018 untuk gubernur, bupati dan wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2016, 2017 dan 2018. Pada 2016 dan 2017 diisi pejabat sampai dengan terpilih kepala daerah de-

finitif di tahun 2018. Pejabat bisa setahun, tidak dua tahun sekaligus. Ini akan diawasi. Sedangkan Pilkada serentak secara nasional pertama kali bakal dimulai pada 2020.

“Kurang lebih seperti itu isi RUU-nya. Jadi untuk mengantisipasi hal ini, partai kami sudah menyiapkan beberapa rencana menghadapi Pilkada nanti,” tutupnya.

Sani-Dahlan Dibahas di DPP Demokrat Meskipun Rancangan UndangUndang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) belum selesai.

Isu pasangan HM Sani-Ahmad Dahlan terus mencuat. Informasi yang diperoleh Tanjungpinang Pos bahwa pasangan ini telah dibahas di tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat.

“Petinggi DPP Demokrat sedang membahas apakah HM SaniAhmad Dahlan bisa dipaketkan di Pilkada Kepri 2015 mendatang,” kata sumber dari internal DPD Demokrat Kepri. ***

Dapat Suara Terbanyak, Nusron Wahid Gagal Jadi Anggota DPR JAKARTA - Partai Golkar telah mengirim surat pemecatan terhadap kadernya Nusron Wahid dan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk tidak dilantik menjadi anggota DPR terpilih 2014-2019. Nusron dan Agus dipecat karena telah dianggap melanggar keputusan partai karena mendukung Jokowi - JK. Wasekjen Partai Golkar, Tantowi Yahya mengatakan, Ketua Umum GolkarAburizal Bakrie (Ical) telah mengirim surat kepada KPU untuk tidak melantik Nusron dan Agus. Sehingga kedua orang itu tidak akan dilantik menjadi anggota DPR terpilih pada 2 Oktober nanti.

“Prosesnya sudah selesai ketua umum mengirim surat kepada KPU menerima surat itu artinya KPU menyetujui surat kedua anggota DPR terpilih tidak dilantik pada tanggal 2 Oktober,” kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/8).

Tantowi tak ingin keputusan ini disebut sikap otoriter Partai Golkar. Menurut dia, setiap kader harus patuh terhadap aturan partai, meskipun dia mengakui keputusan pemecatan ini diambil dengan sangat terpaksa.

“Organisasi ada berbagai tingkatan kesalahan dari disiplin, ada hukumannya, teguran sampai dengan pemecatan, hukuman, teguran itu berkali-kali

Nusron Wahid

partai itu sangat sayang dengan kadernya, tidak mudah bagi parpol untuk mencari kader. Pemecatan itu opsi pal-

ing pahit,” tuturnya.

“Jangan melihat otoriter, atau mengabaikan anggota hanya sepihak, untuk mengambil keputusan rapat atau sidang bergantung atau konstitusi yang ada, itu sudah melalui pemikiran yang matang, dan Partai Golkar memiliki mahkamah partai yang dijadikan tempat jika merasa tindakan DPP tidak adil yang bersangkutan bisa mengadukan,” tegasnya.

Tantowi mengakui Nusron adalah peraih suara terbanyak di Golkar pada Pemilu 2014. Namun keputusan memecat Nusron harus dilakukan karena telah melanggar aturan partai.

“Keputusan itu paling pahit yang

diambil partai politik, tidak mudah mencari kader yang baik, di sisi lain tata tertib harus ditegakkan,” ujarnya.

Diketahui, Nusron Wahid memperoleh 243.021 ribu suara pada Pemilu 2014.

Perolehan suara yang besar ini hilang begitu saja karena dirinya dipecat Golkar dengan alasan mendukung Jokowi-JK. Golkar juga memecat Agus Gumiwang yang terpilih jadi anggota DPR periode 2014-2019 dengan perolehan 102.469 suara.

Begitu juga dengan Poempida Hidayatulloh yang ikut dipecat, namun Poempida gagal di Pileg 2014. (net)

Tim Hukum Jokowi-JK Anggap Bukti-Bukti Prabowo-Hatta Lemah JAKARTA- Tim hukum JokowiJK berkeyakinan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak gugatan tim hukum Prabowo-Hatta soal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014.

“Bukti-buktinya lemah,” kata anggota tim kuasa hukum Jokowi-JK Sira Paruyan, Jakarta, Selasa (19/8).

Meski begitu, lanjut Sira, pihaknya menghormati langkah hukum yang diambil tim Prabowo-Hatta.

“Ini sikap politic gentlemen.

Proses hukum itu sangat penting bukan hanya menang kalah dan menerima atau tidak, namun menerima keputusan lawan politik itu penting,” kata Sira.

Lebih lanjut Sira mengatakan,

pihaknya sudah memenuhi catatan yang diminta majelis hakim Konstitusi, kemarin. Ada 54 hasil kesimpulan yang diserahkan pihak terkait ke MK. “Soal eksepsi terhadap Prabowo-Hatta tidak punya syarat legal standing, kemudian soal TSM, tuduhan administrasi bukan kewenangan MK untuk mengadili, karena itu sudah di

selesaikan di tingkat rekap,” beber Sira.

Ia berpendapat, banyak perubahan substansial dari pemohon Prabowo-Hatta jika merujuk hukum acara MK. “Perubahan secara substantif soal dalil permohonan, kami berkesimpulan eksepsi,” jelasnya.

Mengenai bukti fisik yang

menjadi catatan hakim, Sira memastikan sudah dilengkapi semua.

“Bukti fisik dibawa. Kami, terkait cuma PT 11, itu sudah disahkan karena keselip kepaniteraan. Kita diminta untuk memasukan kembali karena keselip.

SP3 Purbalingga sudah dilampirkan kemarin,” demikian Sira. (net)

TANJUNGPINANG POS dapat diakses menggunakan iPad, iPhone, iPod Touch, Blackberry Playbook, dan Tablet Android. Caranya, melalui aplikasi SCOOP, yang bisa di-download dari GOOGLE play store.

TELEPON PENTING Pemadam Kebakaran Bintan Pemadam Kebakaran Tpi Polsek Bukit Bestari Polsek TPI Kota Polsek Bintan Timur Unit Lakalantas Tpi Kantor Badan SAR Tpi Camat Tpi Kota PLN Polres Tanjungpinang PDAM Jasa Raharja Tpi RSUD Tpi Lantamal IV Tanjungpinang KPAID Kepri RSUD Prov Kepri Batu 8 Tpi

081364363030

TANJUNGPINANG POS RABU 20 AGUSTUS 2014

Betulkah DPRD Penghambat Penyerapan APBD?

0771-20949 / 113

0771-318211 0771-314110 0771-61110 0771-7000009 0771-29125 0771-7008251 0771-23755/21048

0771-314351 0771-21574 0771-317537 0771-313000 0771-23071 0771-7004406 0771-7335202

Penulis : Petrus M Sitohang

Akuntan alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang/ anggota DPRD Tanjungpinang periode 2014-2019 terpilih dari PDIP

SAMPAIKAN unek-unek Anda terkait layanan publik seperti PDAM, listrik, telepon, seluler, jalan rusak, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/Paspor/ akta kelahiran/sertifikat tanah, dll.

Cukup ketik: MBS (spasi) Isi pesan lalu kirim SMS ke:

0896-7410-6630 Atau kirim melalui email: redaksi@tanjungpinangpos.co.id

Protokoler Pemko Dikritik KEP AD A Yth. Protokoler Pemko Tg.Pinang KEPAD ADA Dengan hari ulta RI KE 69 atas und dr Wako mengapa ada perbedaan SNACK dgn tmt duduk A.1 A.2 A.3 malah di A.3 tdk tersedia SNACK A.1 A.2 ada apakah perbedaan acr penaikkan bendera dan penurunan bendera tdk nampak apa tdk cukup dana kalau tdk ada dana jgn di undang yg duduk tokoh2 masyarakat tlg Bg. Wali tanya dg anggotanya und lgs an.wali kota jgn buat malu ya +6282390131899

Nasib Tanjungpinang bak Kain Lap MBS 69 thn INDONESIA MERDEKA, nasib kota tg pinang macam kain lap.. Di beri yg baru pun fungsinya utk membersihkan yg kotor2 juga. Pemimpinnya buta pelayannya pekak jalan beriringan.. Tak pakai laah.. +6285263198188

Tertibkan Pedagang Akau Potong Lembu PAK wali tolong tertipkkan pedagang di akau potong lembu soalnya mengganggu lalin karena bahu jln bukan tempat jualan.. +6281364174677

Salut dan Mendukung Kapolres Baru BARU Kapok,kapolres Tpi yg baru bertugas 4 minggu tangkap basah oknum penimbun minyak solar bersubsidi.Sepandai pandai tupai melompat sekali jatuh juga,kata pepatah.

Selama ini mafia pelansir solar ini lolos terus,kini baru berhadapan dg hukum yg berlaku. Carilah rezeki itu dg halal yg tidak berisiko Bung +6281364252006

CPNS, Minta Warga Lokal Diutamakan PAK gubenur yg kami hormati dlm rangka penerimaan CPNS kami mhn ke Bpk utk mengutamakan putra daerah tanpa ada interfensi daerah lain.. Kita negeri kaya raya yakinlah pusat akan mengabulkan permintak Pak gubenur. +6281364174677

13

alam sebuah acara road show Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang merupakan tim satelit Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di Tanjungpinang beberapa waktu yang lalu terungkap sinyalemen bahwa DPRD adalah salah satu penyebab lambatnya penyerapan APBD. Penulis yang diundang dalam acara tersebut sebagai salah seorang calon anggota DPRD Tanjungpinang terpilih merasa sangat terkejut.

Untuk itu saya mencoba mengurai apakah sinyalemen tersebut faktual atau hanya tudingan tidak bertanggungjawab dari pihak yang tidak memahami masalah yang sebenarnya.

Namun jika kita cermati lebih dalam ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 lebih mudah menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan fungsi budgetingnya, DPRD lebih bersifat pasif dan komplementer terhadap Pemerintah Daerah.

Mungkin akan ada perdebatan mengenai pendapat ini. Namun adalah jelas bahwa dari keseluruhan proses penyusunan RAPBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerahlah yang memegang kendali proses.

Inisiatif harus datang dari pemerintah daerah baru DPRD terlibat. Dalam penyusunan Ranperda APBD misalnya,

D

DPRD baru berperan jika Pemerintah Daerah telah melakukan tugasnya menyusun draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran lalu menyampaikan Nota Pengantar Keuangan Kepala Daerah dalam sidang paripurna DPRD. Dari peraturan perundang-undangan yang ada tidak ada celah bagi DPRD mengambil inisiatif menyusun Rancangan APBD untuk dibahas bersama-sama dengan pemerintah daerah. Dengan demikian masih logiskah jika ada yang menuduh DPRD sebagai penyebab kelambatan penyerapan APBD? Kita semua tahu bahwa anggota DPRD memperoleh jabatan politiknya karena dukungan suara masyarakat dalam Pemilu. Oleh karena itu anggota DPRD sesungguhnya adalah pihak yang sangat berkepentingan agar APBD disusun dan dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.

Peraturan perundang-undangan mewajibkan setiap anggota DPRD untuk secara formal menemui konstituennya tiga kali setahun dalam kegiatan yang disebut reses. Tentu saja di luar jadwal reses ini anggota DPRD setiap hari juga akan bertemu warga di sekitarnya, baik yang memilihnya saat Pemilu atau bukan. Saat-saat seperti itu, bahan pembicaraan yang sangat mungkin terjadi adalah mengenai kinerja anggota DPRD yang bersangkutan dalam menyampaikan aspirasi mengenai berbagai harapan dan usulan masyarakat untuk dikerjakan pemerintah daerah.

Oleh karena itu setiap anggota DPRD tentu memiliki kewajiban moral agar masyarakat yang memilihnya merasakan sentuhan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah melalui APBD. Sebab jika tidak maka legitimasi moral dan politik eksistensi sistim demokrasi perwakilan di daerah akan dipertanyakan. Jika kondisi ini berlangsung terus menerus maka eksistensi kelembagaan DPRD dan segala wewenang dan hak-haknya juga akan turut dipertanyakan.

Oleh karena itu rasanya tidak logis jika menuding DPRD menjadi penyebab rendahnya penyerapan APBD di daerahnya. Barangkali issu yang lebih relevan dipersoalkan adalah bagaimana seharusnya peran DPRD dalam mendorong penyusunan anggaran yang baik. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa penganggaran yang baik adalah prasyarat penting

bagi tata kelola pemerintahan yang baik, good budgeting is prerequisite to good governance. Dengan kata lain jangan harapkan ada good governance kalau APBD tidak disusun dengan proses yang baik dan benar.

Penganggaran yang baik hanya dapat dihasilkan jika syarat-syarat berikut dipenuhi: 1.Keterlibatan Stakeholder dalam Musyawaran Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk memastikan rencana pembangunan daerah yang disusun akan dapat dilaksanakan dan tepat sasaran maka para stakeholder harus dilibatkan sejak awal. Para stakeholder pembangunan ini harus dilibatkan terutama saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda). Proses musyawarah dalam musrenbangda perlu menekankan metode dialog.

Dengan demikian rencanarencana pembangunan yang dihasilkan dari musrenbangda betul-betul berasal dari kondisi riil lapangan sehingga kelak akan mendapatkan dukungan masyarakat yang menjadi sasaran program atau kegiatan pembangunan tersebut. Ini merupakan jawaban pada persoalan yang selama ini sering terjadi di mana program dan kegiatan dianggarkan tetapi sulit dilaksanakan di lapangan karena tidak mendapat dukungan masyarakat. Atau kalau dipaksakan untuk dilaksanakan maka program tersebut tidak akan mencapai sasarannya.

Pembangunan bidang perikanan misalnya, harus mendengarkan suara para nelayan atau petambak ikan karena merekalah yang tahu persoalan yang mereka hadapi dan apa yang mereka butuhkan.

Pembangunan bidang pendidikan harus melibatkan tenaga kependidikan seperti organisasi guru, organisasi lembaga pendidikan karena merekalah aktor yang menentukan proses pendidikan. Para perwakilan orang tua murid juga perlu didengarkan.

Karena hasil musrenbang ini kelak merupakan bahan masukan penting bagi penyusunan APBD maka dalam kegiatan ini harus juga melibatkan DPRD secara aktif. Jadi selama proses musrenbangda seyogianya wakil-wakil setiap komisi dan badan anggaran yang ada dalam DPRD harus terlibat aktif.

2.Konsistensi Rancangan APBD Dengan RPJMD dan Renstra SKPD

APBD seyogiyanya adalah implementasi rencana kerja tahunan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebab hanya dengan demikianlah maka RPJMD yang merupakan upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah akan dapat diwujudkan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus mendisiplinkan diri dan semua SKPD untuk tetap konsisten pada pencapaian visi dan misi yang dicanangkan Kepala Daerah di awal masa jabatannya. Sehingga setiap akhir tahun saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, DPRD akan dapat mengukur berapa persentase visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah dicapai dan dapat memberikan evaluasi dan masukan yang perlu untuk dilaksanakan pemerintah daerah.

Persyaratan ini mengandaikan bahwa Pemerintah Daerah telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan rumusan kerangka pencapaian kuantitatif dan kualitatif serta jadwal pencapaian RPJMD dan didukung oleh rencana strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

3.Adanya Jadwal Pembahasan APBD Yang Terbuka dan Konsisten Badan Anggaran dan TAPD harus menyepakati mekanisme dan jadwal pembahasan RAPD sebelum memulai proses pembahasan. Setelah itu, maka setiap anggota Badan Anggaran/ Gabungan Komisi/ Pansus DPRD dan TAPD yang ditunjuk untuk melakukan tugas pembahasan RAPBD harus fokus dan jangan diganggu dengan jadwal kegiatan yang lain hingga pembahasan RAPBD selesai. Konsistensi pada jadwal pembahasan RAPBD yang disusun bersama sama antara TAPD dengan Badan Anggaran merupakan pegangan bagi kedua belah pihak dalam mempertanggungjawabkan kinerja lembaganya kepada konstituen masingmasing.

4. Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Adanya keterbukaan publik dalam proses pembahasan anggaran publik saat ini merupakan sebuah kebutuhan seiring paradigma baru pengelolaan kekuasaan yang dicanangkan oleh presiden terpilih Joko Widodo. Segera setelah memimpin pemprov DKI

Jakarta, Gubernur Joko Widodo dan Wagub Basuki Tjahaya Purnama sudah memulai mengunggah rekaman video pembahasan APBD DKI ke situs YouTube.

Masyarakat umum berhak atas informasi mengenai kebijakan publik yang mempengaruhi mereka termasuk APBD. Lebih dari itu, masyarakat berhak tau mengenai proses penyusunan dan pembahasan APBD. Badan Anggaran harus bersedia menjelaskan proses pembahasan yang berjalan serta kinerjanya. Informasi yang perlu diketahui publik termasuk mengenai bagaimana struktur APBD sebelum dan setelah pembahasan, apa saja perubahan program dan kegiatan yang disepakai pada saat pembahasan dan alasan-alasan yang mendasari perubahan itu.

Proses pembahasan APBD yang baik tidak otomatis menjamin program-program dan kegiatan yang telah disepakati akan terlaksana dengan sendirinya. DPRD melalui Komisi-Komisi yang ada di DPRD terutama yang membidangi Anggaran dan Keuangan Daerah perlu secara aktif melakukan mekanisme monitoring pelaksanaan APBD. Mekanisme monitoring pelaksanaan APBD tahun berjalan yang baik akan membantu saat pembahasan Perubahan APBD. Dengan sistim monitoring APBD yang baik, maka program-program atau kegiatan yang secara faktual tidak akan dapat dilaksanakan di sisa masa tahun anggaran berjalan dapat diganti dengan program atau kegiatan yang diperkirakan akan dapat dilaksanakan. Dengan cara ini SILPA yang bersumber dari anggaran yang tidak terserap akan dapat dihindarkan.

Oleh karena itu media masa mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka upaya percepatan good budgeting atau penganggaran yang baik sebagai syarat good governance. ntuk itu maka media masa harus meningkatkan profesionalismenya termasuk pengetahuan para jurnalisnya mengenai peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mewartakan informasi yang tepat mengenai bagaimana pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sehingga masyarakat tau siapa sebenarnya yang menjadi penyebab lambatnya penyerapan APBD.***

Kirim opini Anda lewat email ke: redaksi@tanjungpinangpos.co.id

Masih Ada Syarat Akreditasi SA YA lihat di sscn.bkn.go.id khususnya SAY di bagian informasi umum mengenai persyaratan cpns, tertera jelas harus akredetasi B. Ini nantinya akan menimbulkan kisruh dari para alumni dari universitas atau fakultas yang terakredetasi C. Menurut saya pribadi jika memang untuk meningkatkan kualitas lulusan, yang harus di benahi terlebih dahulu adalah universitas C di tingkatkan menjadi universitas teakredetasi B, dipenuhi itu syarat borang dari dikti agar itu status universitas naik.

Nah di sini harusnya peran serta pemerintah...

Seperti kita ketahui banyak sekarang fakultas atau universitas dari seluruh indonesia telah berusaha meningkatkan status akredetasi nya, cuma permasalahannya tim verifikasi dari dikti terbatas. Jadi harus antri..

Belum lagi berbagai permasalahan lsin..

Saran saya sebaiknya syarat skerdetadi tersebut di kaji kembali.. (ridhamuasis@gmail.com)

Lampu Jalan Dicuri ITULAH manusia, terutama masyarakat kita.udh dibuatin jalan dan jembatan,bukannya di jaga dan dipelihara, ini malah di rampok.seharusnya pemerintah tak usah buat jalan dan jembatan. Krn buat pun percuma klu tak dijaga. Sangat disayangkan sekali. Jujur saya juga pengguna jalan itu. Dan saya udh tau klu lampu itu udh tak menyalah.

Sblmnya udh pernah saya buat stts di tg pinang pos. Mslh lampu penerangan di jembatan lintas barat.

(P apah K eyhazbar FFerdiansyah) erdiansyah) (Papah Keyhazbar

Batasi Ekspor Ikan Mentah

AHLI PIJAT & URUT TRADISIONAl PENGASIHAN, ROMBAK ALAT VITAl, PRIA & WANITA

1. (MerubahBurung Pipit jadiburung Garuda), besar, kuat, tahan lama & keras), perbaiki : penis bawaan lahir/suntikan colagen). mengobati :impotensi, mandul **), 2. Liong Kapsul (Mengobati : Impotensi&Ejakulasi dini, Mani Encer, Menambah kualitas sperma, menambah stamina dalam melakukan hubungan intim.)

3. (Therapi :perawan kembali, menyembuhkan semua penyakit kewanitaan,keset, lengket, legit, berdenyut2).

4. (Aura Payudara : montok, seksi, padat, kencang.)

EKSPOR Ikan Mentah Harus Dibatasi Batasi donk.... kami aja yg dikepulauan mau makan ikan susah... mahal lagi... ironi.......!

(Chairul Syah Boot)

SEMUANYA PASTI BERHASIL >>>HP : +62 852 63289540 SMS : 081991674550 Praktek : Mahakam Lantai 2 No. (SampingPolres Bt.5 Atas)

JADWAL KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL PENUMPANG PT.PELNI DI PELABUHAN KIJANG, TANJUNGPINANG DAN BATAM AGUSTUS RENCANA TIBA

RENCANA BERANGKAT

2014

DARI

HARI

TANGGAL

JAM

DARI

HARI

TANGGAL

JAM

TUJUAN

1.

KM. SINABUNG

BATAM

JUM’AT

8 Agustus 14

18.00

KIJANG

JUM’AT

8 Agustus 14

21.00

TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - BAU-BAU NAMLEA - AMBON - TERNATE - BITUNG (PP)

2.

KM. UMSINI

BLINYU

RABU

13 Agustus 14

22.00

KIJANG

JUM’AT

15 Agustus 14

15.00

TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - MAUMERE LARANTUKA - KUPANG (PP)

NO.

NAMA KAPAL

3.

KM. BUKIT RAYA

BLINYU

SABTU

16 Agustus 14

05.00

KIJANG

SABTU

16 Agustus 14

08.00

LETUNG - TAREMPA - NATUNA - MIDAI SERASAN - PONTIANAK - TG.PRIOK (PP)

4.

KM. BUKIT RAYA

BLINYU

SABTU

23 Agustus 14

07.00

KIJANG

SABTU

23 Agustus 14

10.00

LETUNG - TAREMPA - NATUNA - MIDAI SERASAN - PONTIANAK - TG.PRIOK (PP)

5.

KM. SINABUNG

TG.PRIOK

JUM’AT

22 Agustus 14

13.00

KIJANG

JUM’AT

22 Agustus 14

16.00

TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - BAU-BAU NAMLEA - AMBON - TERNATE - BITUNG (PP)

6.

KM. UMSINI

TG.PRIOK

RABU

27 Agustus 14

17.00

KIJANG

JUM’AT

29 Agustus 14

15.00

TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - MAUMERE LARANTUKA - KUPANG (PP)

7.

KM. KELUD

TG.PRIOK

SABTU

02 Agustus 14

15.00

BATAM

SABTU

02 Agustus 14

18.00

BELAWAN (PP)

8.

KM. KELUD

BELAWAN

RABU

06 Agustus 14

12.00

BATAM

RABU

06 Agustus 14

15.00

BELAWAN - TG.BALAI

9.

KM. KELUD

TG.BALAI

JUM’AT

08 Agustus 14

13.00

BATAM

JUM’AT

09 Agustus 14

15.00

TG.PRIOK (PP)

10. KM. KELUD

TG.PRIOK

SENIN

11 Agustus 14

11.00

KIJANG

SENIN

13 Agustus 14

12.00

11. KM. KELUD

TG.BALAI

RABU

13 Agustus 14

12.00

BATAM

RABU

13 Agustus 14

15.00

TG.PRIOK (PP)

12. KM. KELUD

TG.PRIOK

SABTU

16 Agustus 14

15.00

BATAM

SABTU

16 Agustus 14

18.00

TG.BALAI - BELAWAN - TG.BALAI

13. KM. KELUD

TG.BALAI

RABU

20 Agustus 14

12.00

BATAM

RABU

20 Agustus 14

15.00

TG.PRIOK (PP)

14. KM. KELUD

TG.PRIOK

SABTU

23 Agustus 14

15.00

BATAM

SABTU

23 Agustus 14

18.00

TG.BALAI - BELAWAN - TG.BALAI

15. KM. KELUD

TG.BALAI

RABU

27 Agustus 14

12.00

BATAM

RABU

27 Agustus 14

15.00

TG.PRIOK (PP)

16. KM. KELUD

TG.PRIOK

SABTU

30 Agustus 14

15.00

BATAM

SABTU

30 Agustus 14

18.00

TG.BALAI - BELAWAN - TG.BALAI

1. PERUBAHAN SCHEDULE TSB DIATAS BILA ADA PERUBAHAN / KOREKSI AKAN KAMI BERITAHUKAN. 2. KEPADA CALON PENUMPANG PEMBELIAN TIKET AGAR SESUAI IDENTITAS. 3. KHUSUS LANSIA (60 TH KEATAS) HARAP LAMPIRKAN FOTO KOPY KTP YG MASIH BERLAKU UNTUK MENDAPATKAN DISCOUNT 20% 4. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI PT. PELNI CABANG TANJUNGPINANG

TELP. 0771 - 21513 dan Website PT.PELNI : www.pelni.co.id

5. 1 (SATU) Jam sebelum kapal tiba sudah dipelabuhan

TG.BALAI - BELAWAN - TG.BALAI

05 Agustus 2014

TANJUNGPINANG POS RABU 20 AGUSTUS 2014

14

Wagub Kepri HM Soerya Respationo menerima bendera Merah Putih di upacara penurunan bendera.

Dua HMS memasuki lokasi Lapas Batu 18 Kijang.

WAGUB KEPRI HM SOERYA RESPATIONO MENERIMA BENDERA DARI ANGGOTA PASKIBRA.

Rangkaian Kegiatan Dua HMS Penurunan Bendera dan Pemberian Remisi

Wagub Kepri HM Soerya Respationo menyalami komandan upacara.

DI hari yang sama saat peringatan HUT RI ke-69, Gubernur Kepri HM Sani dan Wakil Gubernur Kepri HM Soerya Respationo (Dua HMS) melakukan upacara penurunan bendera.

Kali ini yang menjadi inspektur upacara adalah HM Soerya Respationo. Upacara penurunan bendera dilakukan di Gedung Daerah Tanjungpi-

nang, Minggu (17/8).

Upacara penurunan bendera ini juga dihadiri FKPD Kepri, SKPD Pemprov Kepri, pengurus TP-PKK Kepri dan undangan lainnya.

Siang harinya usai upacara penaikan bendera, Dua HMS berkunjung ke Lapas Batu 18.

Di sana, Dua HMS menyerahkan remisi kepada beberapa orang napi.

Pemberian pengurangan masa tahanan untuk para koruptor ini dilakukan bersamaan dengan tahanan lain, hingga total warga binaan Rutan dan lapas di Kepri ada 1.344 orang. *** Narasi: Yusfreyendi/ Martunas Foto: Mazpram/Humas Pemprov Kepri

Gubernur Kepri HM Sani didampingi HM Soerya Respationo menyerahkan surat remisi kepada napi.

Dari kiri : HM Sani, HM Soerya Respationo dan Ing Iskandarsyah.

GUBERNUR KEPRI HM SANI MENINJAU HASIL KERAJINAN TANGAN PARA NAPI.

Penghormatan saat upacara penurunan bendera.

Malam renungan suci di Taman Makan Pahlawan.

Pengurus TP-PKK Kepri dan SKPD Pemprov Kepri mengikuti upacara penurunan bendera.

Wagub Kepri HM Soerya Respationo bersalaman dengan komandan upacara.

Dua HMS bertemu Daeng Rusnadi, di Lapas Batu 18 Kijang.

Wagub Kepri HM Soerya Respationo memberi penghormatan.

Dua HMS mengikuti rangkaian upacara.

METRO BATAM

TANJUNGPINANG POS RABU 20 AGUSTUS 2014

Hemat........................................................................................ dari hal 16

F-ADLY BARA HANANI/TANJUNGPINANG POS

BONGKAR MUAT: Pelabuhan Batuampar merupakan salah satu pelabuhan bongkar muat di Batam. Kawasan pelabuhan ini diperluas agar BP Batam bisa menambah crane untuk menghemat waktu dan mengurangi antrean kapal dan truk kontainer.

proses bongkar muat. Dalam satu jam, kontainer dapat dipindahkan hingga 15 unit. Apalagi, crane tambahan akan dipasang dalam waktu dekat.

“Dengan ditambahnya dermaga utara yang sedang dibangun, maka kapal sandar akan lebih banyak,” harap Djoko.

Penambahan jumlah mesin ang-

kut atau crane sangat penting. Hal ini dimaksudkan untuk menambah kapasitas aktivitas bongkar muat. Di samping itu, penambahan crane ini untuk mendukung pengoperasian perluasan perluasan dermaga utara Batuampar.

“Pelabuhannya sudah bertambah luas. Jadi, butuh tambahan crane. Dengan demikian, aktivitas

bongkar muat kapal bisa lebih lancar,” sambungnya.

Diungkapkan Djoko, dermaga bagian utara Pelabuhan Batuampar sedang dibangun. Diperkirakan, pembangunan akan selesai sekitar Desember nanti. Dengan selesainya dermaga baru, maka kapasitas peti kemas diharapkan meningkat dari 230.000 TEUs menjadi 600.000 TEUs

per tahun.

“Kalau sudah selesai, maka kapasitas kargo pelabuhan akan meningkat. Sekarang, pengerjaannya sudah mencapi 80 persen,” ungkap Djoko.

Kepala Bank Indonesia (BI) Kepri Gusti Raizal Eka Putra mendorong kebijakan BP Batam dalam perlancaran aktivitas bongkar muat.

Apabilan aktivitas bongkar muat tidak lancar, maka hal itu dapat mendorong peningkatan inflasi. Hitungan waktu bongkar muat ini bagian rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kepri.

“Aktivitas bongkar muat pelabuhan bisa mengganggu ketersediaan stok dan memicu peningkatan inflasi,” ujarnya. (mbb)

BI .............................................................................................. dari hal 16 Peredaran uang berlogo NKRI itu diakui sudah dimulai sejak Senin (18/8) lalu. Uang tersebut sudah bisa digunakan sebagai alat tran-

saksi.

“Uang berlogo NKRI yang sudah disebar sekitar Rp 120 miliar. Kami akan terus menambahnya secara

Berkas Kasus Pembakar Rumah Pipik Dian Irawati P-21 BERKAS kasus pelaku pembakaran rumah Pipik Dian Irawati dinyatakan lengkap (P-21) dan diserahkan ke kejaksaan berikut tersangka dan barang bukti. Tidak lama lagi, tersangka berinisial IV, yang diduga sebagai pelaku, akan segera disidangkan.

“Berkas sudah lengkap dan sudah dinyatakan siap d il impahkan ke kejaksaan, berikut dengan tersangkanya,” kata Sandy Arifin, selaku kuasa hukum Pipik Dian Irawati saat dijumpaidiPolresMetroJakartaSelatan, Selasa (19/8).

“Memang hari ini, kami janjian juga sama Umi (Pipik) dan Kasat Reskrim untuk sama-sama ke Kejaksaan. Tapi dikarenakan ada kesibukan Umi untuk berdakwah hari ini, jadi kami hanya sampai ke Polres Selatan saja,” sambung Sandy.

Pol isi telah menjalani pemeriksaandenganmemeriksal ima orang saksi yang dianggap mengetahui kejad ian. Selanjutnya tinggal

menunggu jadwal sidang dari Kejaksaan Jakarta Selatan. Sekitar dua sampai tiga minggu ke depan, sidang akan dilaksanakan.

“Terakhir yang dilengkapi adalah pemeriksaansaksi-saksi dan barang bukti sudah diserahkan semua, termasuk uang Rp 8,4 juta. Terus, gitar saksi yang ada di tempat kejadian,” katanya.

Sementara itu, Umi Pipik mengaku lega dan berterima kasih dengan langkah pol isi yang begitu cepat menyelesaikan kasusnya. Janda mendiang ustaz Jeffry Al Buchory ini merasa terbantu dalam banyak hal yang telah mengujinya.

“Alhamdulillah ,lega sudah cepat ya prosesnya. Makanya, saya ke sini nemenin. Saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres karena sudah dibantu segala sesuatunya,” terangnya.

“Termasuk cepet ya. Seharusnya, di kejaksaan direka ulang.Ternyata nggak,” sambungnya. (net)

bertahap,” jelas Gusti.

Masyarakat cukup antusias untuk mengenal dan memiliki uang berlogo NKRI itu. Bagi warga

Batam yang ingin mendapat uang cetakan baru itu, mereka bisa menukarkannya di bank-bank, ATM, atau datang langsung ke BI

Kepri di Batam Centre.

“Belum di semua ATM bisa ditemukan karena jumlhanya masih terbatas,” bebernya. (mbb)

Gaya & Selebriti

15

Kader PKK Buat Kostum dari Sampah Daur Ulang BATAM - Kader PKK Batam menunjukkan kreativitasnya dalam mengembangkan ekonomi keluarga, dengan membuat kostum dari sampah daur ulang. Selain itu, kader PKK juga menunjukkan kemampuannya dalam menangani kenakalan anak.

Penampilan para kader PKK Batam itu berlangsung pada pembukaan Jambore tingkat Kota Batam, Selasa (20/8). Kegiatan ini diikuti setiap perwakilan dari 12 kecamatan.

Pada kesempatan itu, tiap kader dari masing-masing kecamatan juga menampilkan atraksi saat defile (arakan barisan). Di antara mereka, ada yang menunjukkan kemampuan bernyanyi, menari dan lainnya.

Selain itu, ditampilkan juga kreativitas ibu-ibu rumah tangga itu. Mereka mampu membuat kostum dari sampah daur ulang. Kegiatan yang berlangsung di halaman Hotel Golden View Batam itu juga dimeriahkan oleh Marching Band Bahana Barelang.

“Sampah daur ulang itu sebenarnya perlu dikembangkan. Kader PKK bisa didorong untuk memanfaatkan sampah. Selain mengurangi sampah, dapat juga untuk mendorong perekonomian keluarga,” harap Kabag Humas Pemko Batam Ardiwinata.

Kader PKK juga menampilkan atraksi menangani kenakalan anak.

Bahkan di antara peserta Jambo-

re, ada juga melakukan orasi. Namun orasi dilakukan dengan menyampaikan 10 program pokok PKK. Ketua PKK Batam Mariana Dahlan mengungkapkan, lomba yang digelar seperti lomba pidato penyampaian 10 program pokok PKK, lomba desain baju, lomba foto, defile, lomba memasak, lomba penyuluhan bagi anak-anak, dan lainnya. Pemenang akan dikirim ke Jambore Nasional. Direncanakan, Pemko Batam akan mengirim empat kader mewakili Provinsi Kepri di tingkat nasional.

“Ibu-ibu harus semangat. Pemenang akan dikirim ke Jambore Nasional,” ungkap Mariana.

Pada kesempatan yang sama, Pembina PKK Ahmad Dahlan mengingatkan, pentingnya peran keluarga dalam membentuk generasi bangsa. Maka dari itu, dibutuhkan peningkatan pengetahuan atau wawasan ibu-ibu rumah tangga.

“Setiap kader PKK diharapkan bisa mendorong ibu-ibu menjaga keluarga yang lebih bahagia,” sambungya.

Terkait dengan Jambore yang digelar itu, Dahlan mengingatkan agar kegiatan memberikan implikasi. Implikasi yang diharapkan yaitu dapat mendorong kreativitas ibu-ibu.

“Jambore jangan hanya sekedar kegiatan. Tapi bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Dahlan. (mbb)

Marissa Nasution

Menikah 23 Agustus di Bali KABAR bahagia datang dari presenter !nsert, Marissa Nasution. Dirinya d ikabarkan akan melangsungkan pernikahan Sabtu, 23 Agustus mendatang d i Bal i.

Hal tersebut d ibenarkan oleh sang sahabat, Irfan Hakim, saat berbincang dengan detikHOT, Selasa (18/8/2014).

“Iya (menikah d i Bal i),” jawab Irfan.

Namun sayang, Irfan tidak bisa had ir dalam acara bahagia sang sahabat. Hal itu d ikarenakan d irinya yang sedang ada pekerjaan.

“Tapi aku nggak ke sana. Karena, aku memang ada kerjaan setiap malam,” terangnya.

Menurut kabar yang beredar, Marissa akan menikah dengan Conrad d i Hotel Mul ia, Bal i. Saat

ASMIRANDAH JUAL RUMAH UNTUK LUNASI UTANG JONAS ASMIRANDAH dan Jonas Rivannokiniseolahmenghilangdarihadapan publ ik. Sayangnya, baru-baru ini malah muncul isu miring yang menyebutkan bahwa Jonas sedang terl ilit utang hingga menyusahkan istrinya sendiri.

Seperti dikutip dari salah satu laman media online, seorang sumber mengungkapkan bahwa saat ini kehidupan Asmirandah cukup terkekang. Pasalnya, Jonas melarang Andah untuk menghubungi dan menemui keluarganya.

Mungkin hal inilah yang membuat Asmirandah tidak pernah pulang ke rumah seperti yang pernah diungkapkan oleh sang ayah, Anton Zantman, beberapa waktu lalu.

Selain mengekang, sang sumber juga menuturkan bahwa saat ini Jonas sedang memil iki utang di banyak tempat. Belum diketahui berapa jumlah hutang Jonas. Kabarnya, utang Jonas mencapai lebih dari Rp 1 miliar.

“Jonas utang ngambil Harley.

Soalnya, teman gue itu yang (staf) marketingnya. Dia (Jonas) sempat

berutang Rp 1,3 miliar. Itu baru sebagian saja,” kata sang sumber.

Demi menutupi hutang sang suami, kabarnyaAndah juga terpaksa menjual sejumlah aset berharganya, termasuk rumah dan mobil mil iknya. Gara-gara hal ini pula muncul isu bahwa kehidupan Asmirandah saat ini cukup tertekan.

Sementara itu, ayahAsmirandah juga mengungkapkan hal senada.

Beliau menyebutkan bahwa putrinya kini sudah tak punya apa-apa.

Bahkan, rumahnya pun sudah dijual. (net)

ini, Marissa sudah berada di Pulau Dewata itu untuk melakukan serangkaian persiapan. (net)

Gugat Cerai Sandy Tumiwa, Tessa Kaunang Ingin Hak Asuh Anak TESSA Kaunang mengaku sudah berpikir matang untuk pisah dari Sandy Tumiwa. Ia pun menginginkanhakasuhanakbilamemangjadi perceraian itu terjadi.

“Kalau menurut hukum sih, masihdibawahumur yaharustinggalsamaibunya ‘kan,” katanya, saat ditemui di Klinik dr Anne Carolina, Kebon Baru,Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (19/8).

Tessamengatakan,dirinyasudah berdiskusi dengan keluarga untuk keputusan berat itu. Tapi, ia belum

bisa mengatakan kapan akan melayangkan gugatan cerainya.

“Intinya, saya udah pertimbangkan, udah berunding juga sama keluarga. Saya bukan tipe orang yang ambil keputusan sendiri atau ambil tindakan send iri. Beda sama Sandy,” ujarnya.

“Kalau saya berusaha mau mendengar masukan dari keluarga. Kita banyak ngobrol dan diskusi. Setelah dapat nasihat dari orang-orang yang saya percaya, akhirnyabegitulah,” tambah Tessa lagi. (net)

16

METRO BATAM

KPU Kepri Minta Anggaran Pilgub Rp 128 M MARTUA, Batam PENYELENGGARAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kepri tahun 2015 direncanakan menggunakan anggaran sekitar Rp 128 miliar. Rancangan anggaran Pilkada Gubernur Kepri periode 2015-2020 itu sudah diajukan ke Sekretaris Daerah untuk dimasukkan dalam rancangan APBD 2015.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepri Said Sirajuddin, Selasa (20/8), mengatakan, anggaran itu dibutuhkan untuk honor PPK, PPS, termasuk honor KPU Provin-

BI Kepri Sebar Rp 120 Miliar Uang Berlogo NKRI BATAM - Bank Indonesia Perwakilan Kepri menyebarkan uang NKRI pecahan Rp 100 ribu berlogo NKRI hingga Rp 120 miliar.

Namun, lebaran uang baru ini belum ada di semua mesin anjung tunai mandiri (ATM).

Sebagaimana disampaikan Kepala BI Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, Selasa (19/8).

Uang berlogo NKRI itu menjadi alat transaksi yang sah sejak 17 Agustus 2014 lalu. Kini, uang itu bisa diperoleh warga sebagai pengganti uang lama.

“Uang lama yang sudah rusak akan ditarik. Tapi, uang lama pecahan tetap berlaku,” ucapnya.

 Lanjut ke Hal 15

Bawaslu,” sambungnya. si, kabupaten dan kota. AnggaSaid berharap, Pemprov dan ran terbesar untuk PPK dan PP, DPRD Kepri menyetujui anggakarena jumlahnya mencapai ran yang diajukan. Alasannya, ribuan orang.

KPU membutuhkan anggaran Anggaran diajukan ke DPRD yang besar untuk mendukung Kepri melalui Setda Kepri nilaikelancaran penyelenggaraan nya sekitar Rp 128 miliar. Namun, Pilgub.

Sekretaris Daerah baru setuju un“Tapi tergantung DPRD dan tuk diajukan ke DPRD Kepri seGubernur. Mereka punya pertimkitar Rp 80 miliar.

“Saya dengar, Sekda hanya Said Sirajuddin bangan juga,” ucap Said.

Usulan anggaran ini diajukan pada 14 menyetujui sekitar Rp 80 miliar untuk kepentingan Pilkada, termasuk untuk KPU dan Agustus lalu. Anggaran yang diajukan

hingga selesai Pilkada, termasuk anggaran hingga selesai sengketa Pilkada,” jelasnya.

Terkait mulai tahapan Pilkada, pihak KPU Provinsi masih menyusun. Sambil menyusun tahapan, mereka juga menunggu pengesahan Undang-Undang Pilkada yang saat ini dibahas DPR RI. Undang-undang tersebut direncanakan selesai pada September mendatang.

“Pada tahapan nanti, saya pikir tidak ada perubahan. Tahapan dimulai dengan penyerahan DP4 untuk disusun menjadi DPS,” uncapnya mengakhiri. ***

RABU 20 AGUSTUS 2014

Hemat Waktu Bongkar Muat BATAM - Waktu bongkar muat di pelabuhan peti kemas Batuampar, dinilai agak lambat. Keluhan atas antrean bongkar muat akibat kapasitas pelabuhan yang terbatas, sudah disikapi dengan pembangunan perluasan pelabuhan dan penambahan crane.

Selain itu, Badan Pengusahaan (BP) Batam mengambil langkah konkret dengan efektivitas proses dan penambahan crane. Sambil menunggu proses pembangunan perluasan pelabuhan yang berjalan, Badan Pengusahaan (BP) Batam akan mengefektifkan waktu bongkar muat. Upaya yang dilakukan yaitu menambah crane dari kapal ke pelabuhan Hal ini diungkapkan Direktur PTSP dan Humas BP Batam Dwi Djoko Wiwoho, Selasa (19/8).

“Kami memberikan perhatian untuk memangkas waktu bongkar muat di Pelabuhan Batuampar, dengan proses yang dipercepat,” ujarnya.

Penambahan crane diperkirakan mampu meningkatkan

 Lanjut ke Hal 15