Harian Sumut24, Rabu 16 Januari 2019 Edisi 1723 Tahun VII

Media Group

Bronze Winner

www.halomedan.co www.sumut24.co harian Sumut24

The Best of Sumatera Newspaper IPMA 2018

Berani Tampil Beda

Edisi 1723 Tahun VII rabu, 16 januari 2019

Alamat Redaksi : Jl. Sei Berantas No. 34 Medan

l Kasus

email : sumutduaempat@gmail.com

Harga Rp 3.500

Telp. 061 - 88814650

Pengadaan e Book Rp 119 Juta di Dinas Perpustakaan

Kepala Inspektorat : Segera Laporkan MEDAN | SUMUT24 Terkait adanya dugaan korupsi pada pengadaan buku elektronik atau e book pada dinas perpustakaan daerah Provsu senilai Rp 119 Juta.

Kepala Inspektorat Provsu OK Henry pun angkat bicara.

OK Henry, Kepala Inspektorat sumut

DPRD Medan, Selasa (15/1) meminta agar pemerintah segera mengeluarkan surat izin tanah mereka, sesuai putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 1995, bahwa lahan sekitar

n

Kaca Mobil dan Jendela Pos Jaga Pecah

Kantor Gubsu ‘Diserang’ Pendemo

Baca halaman 2

Gubsu: Cari Solusi ke Pusat

DPRD Medan Fasilitasi 2 Warga Temui Menkeu dan Presiden Puluhan masyarakat mewakili sekitar 36.000 jiwa warga Kelurahan Sari Rejo melakukan aksi unjukrasa di

“Kalau memang ada dugaan korupsi pengadaan buku elektronik tersebut, diharapkan kepada masyarakat agar melaporkannya dengan identitas yang jelas ke Inspektorat Sumut agar dapat kita proses dan kita panggil yang dilaporkannya,” ucap OK Henry, Selasa (15/1).

Sebelumnya diketahui,

260 Ha adalah milik warga Sari Rejo.

Ketua Formas Pahala Napitupulu menjelaskan, tanah Sari Rejo merupakan n Baca halaman 2

MEDAN | SUMUT24 Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang dikonfirmasi usai sholat Ashar mengatakan, “tindakan massa yang melempar lingungan kantor Gubsu tidak diketahui n Baca halaman 2 Kaca jendela pos pengamanan Kantor Gubsu dan kaca mobil pecah dilempar.

SUMUT24/ist

MEDAN | SUMUT24 Kantor Gubenur Sumatera Utara diteror orang tidak dikenal dengan lemparan batu, Selasa (15/1).

Akibat teror lemparan batu ini, sejumlah mobil yang terparkir kaca-kacanya pecah dan body mobilnya peot, begitu juga dengan kaca jendela kantor Gubernur Sumut turut pecah.

Batu-batu yang dipergunakan untuk meneror tampak berserakan n

Baca halaman 2

Gubsu Buka Sharing Seission Economic Outlook 2019

Wamenkeu : Bank Sumut Harus Lakukan Penguatan Internal MEDAN | SUMUT24 Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Prof Dr Mardiasmo MBA Akt mengatakan bahwa

perbankan di Sumatera Utara (Sumut), khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Sumut harus melakukan

Polisi OTT Staf Kemenag Lalu Basuki

Minta Jatah dari Dana Pembangunan Masjid Pascagempa Lombok Barat | SUMUT24 Lalu Basuki Rahman, seorang staf Zawa Ibsos Kanwil Kementerian Agama Lombok Barat, dijerat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Mataram, Selasa pagi (15/1) sekitar pukul 09.00 Wita di kawasan Gunung Sari Lombok Barat.

Informasi yang diperoleh di lapangan, saat tim penyidik menggelandang Lalu BSR ke Polres Mataram untuk menjalani pemeriksaan, ditemukan 2 buah amplop coklat berisi uang masing masing Rp 5 juta rupiah dan langsung diamankan oleh tim penyidik Polres Mataram.

Terduga OTT langsung menjalani n Baca halaman 2

Kepala Inspektorat : Segera Laporkan n Butuh keseriusan dan kejujuran

Emak-emak Lingkungan 4 Medan Tembung Doakan Rianto Jadi Anggota DPRD Medan n Segera terwujud

penguatan internal. Sehingga menjadi bank yang sehat dan berdaya saing.

“Sumber daya manusianya

Pasca Kota Medan Dijuluki Kota Terkotor Medan | SUMUT24 Predikat yang disandang kota Medan sebagai kota metropolitan terkotor di Indonesia yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup sangat disayangkan, serta sebagai preseden terburuk. Hal ini disampaikan,Wakil Ketua

(SDM) harus baik, Good Corporate Governance (GCG) internalnya berjalan dengan baik, sehingga nantinya tercipta BPD

yang bersih,” ujar Wamenkeu Mardiasmo dalam acara Sharing n

Gubsu Edy Rahmayadi memukul gong pada Sharing Seission Economic Outlook 2019, Selasa (15/1), di Hotel Adimulia Medan. SUMUT24/humas

Baca halaman 2

Ikhwan Ritonga: Ini Sangat Memalukan

DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga. Ikhwan menilai bahwa hal itu sangat memalukan.

“Apa yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup atas instruksi Wakil Presiden bahwa kota Medan sebagai bagian ibukota Propinsi Sumatera Utara sangat-sangat

memalukan.Dan ini merupakan preseden terburuk karena Kota Medan ini merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia,tapi citra yang diberikan sudah tidak pas,” kata Ihwan, Selasa (15/1).

Sambung politisi Gerindra tersebut, dalam hal ini Walikota Medan, Drs Dzulmi Eldin S MSi

MM harus segera melakukan evaluasi terhadap Operasi Perangkat Daerah ( OPD) Pemko Medan.

“Sudah kita tidak meraih Adipura,tapi mendapatkan predikat kota terkotor,maka kita berharap agar Walikota Medan untuk melakukan tahapan

evaluasi atas seluruh Opei Perangkat Daerah (OPD) nya,” ucapnya.

Ihwan berharap agar seluruh OPD yang ditempatkan benarbenar sosok yang mau bekerja keras untuk kemajuan sebuah n

Baca halaman 2

Emak-emak Lingkungan 4 Medan Tembung Doakan Rianto Jadi Anggota DPRD Medan

E

mak-emak (kaum ibu) di Lingkungan IV, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, sepakat mendoakan Caleg Hanura nomor 4, Rianto SH dari Dapil III duduk menjadi anggota DPRD Kota Medan. Hal itu terungkap saat tatap muka dan doa bersama itu dilakukan, Selasa (15/1) di Jalan Mesjid Bhayangkara, Medan.

Nur Banun mantan Kepling secara simbolis melakukan doa dengan menyuapkan kue ulang tahun dimana dihari itu juga masyarakat menyiapkan kue tar sebagai merayakan n Baca halaman 2 Emak-emak (kaum ibu) di Lingkungan IV, Kelurahan Indra Kasih, Medan Tembung, sepakat doakan Caleg Hanura nomor 4, Rianto dari Dapil III duduk menjadi anggota DPRD Kota Medan, saat tatap muka, Selasa (15/1) di Jalan Mesjid Bhayangkara, Medan.

SUMUT24/ist

sambungan

2

Pejabat dan ASN Risih

Kabag Protokol Bayangan Gentayangan MEDAN | SUMUT24 Beberapa bulan terakhir berbagai kegiatan Gubsu selalu dihadiri oleh oknum yang disebut-sebut sebagai “Kabag protokol bayangan” . Para OPD dan ASN termasuk staf Biro Humas dan Keprotokolan maupun Wartawan bertanya-tanya siapa oknum dan apa tugas dan urgensinya selalu mengikuti kegiatan dimana Gubsu berada.

Sementara salah seorang ASN ketika ditanya tentang hal tersebut senyum senyum saja dan mengatakan, “no comentlah awak bang. Memang selalu ada dikegiatan Pak Gubsu beliau bang. Kami tak tahu sebagai apa dia bang,” ujar seorang ASN yang namanya minta

jangan ditulis.

Ketika ditanya siapa sosok tersebut salah sorang ASN Keprotokolan mengatakan, “namanya bang Fahri, dia Kasubbag di Biro Pemerintahan. Anggotanya Pak Afifi Lubis. Kita juga heran bang kapan dia kerjanya ya sebagai pejabat di Biro Pemerintahan.

Karena setiap kegiatan Pak Gubsu, dia selalu ada bang. Baik dalam kota maupun luar kota, Bingung juga kami melihatnya,” ucap ASN yang enggan disebutkan namanya kepada Wartawan.

Setiap yang mendampingi Gubsu ataupun Wagubsu itu kan semuanya dari Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu pimpinan Ilyas Sitorus.

“Ini bisa-bisanya dia Fahri dari Biro Pemerintahan Umum selalu ada disetiap kegiatan Gubsu dalam dan luar kota,” ucapnya.

“Atau jangan-jangan si Fahri belajar jadi Kabag Protokol Gubsu,” ucapnya terheran.

“Sah-sah saja jadi pejabat apapun dia nantinya, namun yang jelas Gubsu pun harus tau apa urgensi dan fungsinya selalu mengikuti kegiatan Gubsu yang notabene sudah ada jajaran Keprotokolan,” ucap ASN tersebut.

“Bisa-bisa ini Gubsu belum tahu keberadaanya atau jangan-jangan oknum tersebut titipan pejabat atau lainnya,” ucapnya.

Kepala Biro Pemerintahan Umum Afifi Lubis ketika dikonfirmasi belum berhasil baik ditelepon selulernya maupun Whatsappnya.

Setelah di konfirmasi kepada Kepala Biro Humas dan Keptotokolan, Ilyas Sitorus mengatakan, “juga tidak mengetahui keberadaan pejabat biro pemerintahan tersebut selalu ada di setiap kegiatan pimpinan khususnya gubsu. Dia tidak pernah memberitahukan sebagai apa dia ada dalam kegiatan tersebut seperti siluman saja,” ucapnya.

Sementara itu juga Kasubbag Protokol Rahmad mengatakan, “mohon maaf bang saya kurang paham terkait hal itu,” ucapnya singkat.

Begitujuga staf protokol Ilham yang dikonfirmasi juga tidak mengetahui tentang hal tersebut.

(W03)

berjenis Mitsubishi Pajero Sport berwarna merah dengan nomor polisi BK 1604 QA, sudah meninggalkan lokasi.

“Yang satu lagi bukan punya ASN bang, sudah pergi dari tadi. Kaca mobilnya pecah lah bang,” katanya.

Selain itu, atas kejadian tersebut, kaca pos sekuriti juga pecah akibat pelemparan batu oleh sekolompok orang tidak dikenal tersebut.

Pelemparan terjadi sekitar pukul 12.00 WIB menjelang waktu makan siang.

Seorang sekuriti yang menyaksikan kejadian tersebut mengatakan, bahwa sekelompok orang dengan jumlah massa yang besar mendatangi kantor Gubernur tersebut.

Menurutnya, kemungkinan

sekolompok orang tersebut sedang ingin melakukan unjuk rasa.

Kepala Biro Umum, Faisal Hasyimi membenarkan telah terjadi pelemparan batu oleh sekelompok orang tidak dikenal. Menurutnya, kejadian berlangsung dengan cepat.

“Ya benar Dinda, kejadian pelemparan batu oleh sekelompok orang yang tidak kenal,” katanya.

Faisal juga mengatakan, bahwa yang melakukan pelemparan tersebut sekelompok orang hendak akan berunjuk rasa.

“Mereka mau unjuk rasa, tapi surat dari kepolisian juga tidak ada untuk mengamankan jalannya aksi,” ucapnya.

Kemudian, untuk mobil Honda Sienta dengan nomor polisi BK

1394 DQ, Faisal mengatakan, dikendarai oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kantor Gubernur, bernama Mintaito.

Lalu untuk mobil Mitsubishi Pajero Sport warna merah dengan nopol BK 1604 DQ, dikethaui milik Fakhruddin Parinduri yang dikendarai oleh Bobby Kamal, seroang warga sipil yang ada keperluan dengan Pemprov Sumut.

Atas kejadian ini, Faisal segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Kota Medan.

“Kita akan melaporkan ini, karena kejadian ini telah menggangu khalayak banyak, baik itu warga sipil hingga pekerja di pemerintahan,” katanya. (W03)

260 ha lahan di Kelurahan Sari Rejo sebagai aset negara, harus diterbitkan Kepres. Dalam hal ini dewan berupaya menembus birokrasi yang ada untuk mewujudkan solusi ini,” ujar Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung.

Sementara Pahala Napitupulu mengingatkan bahwa upaya ini cukup tepat dan diapresiasi, namun yang akan dihadapi adalah kekuatan yang dahsyat. “Ada unsur penguasa dan mafia tanah di hadapan kita,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Bambang Priono sudah menginformasikan bahwa Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional sudah menyurati Kementerian Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Udara untuk segera membuat surat penghapus bukuan lahan Sari Rejo.

Namun dijawab oleh pihak TNI AU bahwa lahan tersebut sudah terdaftar di Simak BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara)

pada Kemenhan.

Hal ini yang membuat Kondisi luka hati warga Sari Rejo terakumulasi menjadi tekad untuk berjuang. Menembus tembok birokrasi dan hukum secara formal, dari tingkat PN Medan, PT Sumut sampai Mahkamah Agung.

Mengadu ke DPRD Medan sampai DPR RI, walau tetap saja tidak ada kejelasan atas status tanah hak mereka.

Maka secara kontinutas mereka melakukan aksi yang dimotori Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) yang melibatkan warga, kaum ibu dan anak-anak datang menggunakan sepeda motor dan bus serta gerobak Odong-odong ke BPN Sumut dan DPRD Medan, sehingga Jalan Brigjend Katamso dan Jalan Maulana Lubis macet total.

Ketua Formas Pahala Napitupulu dan belasan perwakilan warga Kelurahan Sari Rejo menyatakan akan tetap bertahan di BPN Sumut hingga Pilpres 2019, sebelum mengambil keputusan lebih lanjut jika masalah ini tidak ada penyelesaian. (R02)

oleh orang tak dikenal (OTK) yang sedang lewat sekitar pukul 11.45 WIB. Dalam insiden tersebut menyebabkan sejumlah kenderaan yang parkir di pelataran dekat pos penjagaan pecah termasuk kaca jendela pos security.

Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Ilyas S Sitorus yang dikonfirmasi mengatakan, membenarkan insiden tersebut.

“Akan tetapi bukan insiden teror kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi atau melempar kantor Gubsu,” ucapnya.

Memang sebelumnya ada sekelompok massa yang lewat

di depan kantor Gubsu tidak tahu antah mau demo kemana, tapi tiba-tiba terjadi pelemparan yang mengarah ke pelataran parkir kantor Gubsu tepatnya di dekat pos penjagaan, sehingga mengakibatkan 4 Mobil rusak, Tiga mobil pegawai kantor Gubsu dan satu lagi mobil tamu jenis Pajero, termasuk pos penjagaan yang mengakibatkan jendela pos tersebut pecah.

“Jadi sangat berlebihan kalau ada yang memberitakan bahwa pelemparan tersebut merupakan teror kepada Gubsu Edy Rahmayadi,” ujar Ilyas S Sitorus.

(W03)

Selain itu Rianto SH juga berkesempatan membantu seorang ibu yang suaminya terbaring lumpuh.

Rianto membantu membelikan beberapa bal popok kertas untuk sekedar meringankan beban ibu tersebut.

“Ibu-ibu sekalian. Saya gak ingin memaksa ibu-ibu untuk memilih saya. Saya datang kemari hanta ingin bertatap muka dengan ibu-ibu dan meminta doanya saja.

Kalau ibu-ibu sudah ada pilihan apakah itu familinya silahkan.

Saya tidak boleh memberikan

bingkisan yang besar, sebab jika pun saya mampu, itu dilarang,” ujar Rianto.

“Ibu-ibu adalah ibu saya juga. Saya paling takut dengan ibu-ibu. Itu makanya saya hanya minta doa. Saya yakin doa ibu-ibu pastilah menjadi doa yang sama kuatnya dengan doa ibu kandung saya sendiri. Mudahmudahan perjumpaan kita ini bukan pertama kali ini saja. Lain waktu mudah-mudahan saya akan kembali ke sini lagi dalam pertemuan yang lebih bermanfaat lagi,” pungkas pria yang dikenal dengan Anto Genk ini seraya ermisi pulang. (red)

DPRD Medan Fasilitasi 2 Warga tanah negara yang digarap masyarakat. Bukan tanah TNI AU yang digarap masyarakat.

Tanah tersebut awalnya terlantar, kemudian pada tahun 1984 digarap masyarakat. Proses sengketa tanah itu juga telah dimenangkan warga di Mahkamah Agung dan telah incrahct.

“Seharusnya kalau memang merasa tanah mereka, maka keputusan Mahkamah Agung digugat. Bukan seperti ini caranya, dan warga ditakut-takuti dan secara kejiwaan diintimidasi,” tutur Pahala Napitupulu.

Masalah yang paling krusial atas lahan ini adalah berawal dari keluarnya Keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 1995. Enam atau delapan bulan kemudian, Menhankam mengajukan permohonan ke Kemenkeu RI bahwa lahan 260 Ha masuk aset negara dan ini dikabulkan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional.

“Hal ini menjadi dasar alasan BPN tidak bisa mengeluarkan Sertifikat Tanah untuk warga di Kelurahan Sari Rejo, walau warga Sari Rejo

mengantongi putusan Mahkamah Agung RI. BPN menjamin akan mengeluarkan sertifikat tanah warga Sari Rejo, jika 260 ha dikeluarkan dari aset negara,” ujar Pahala Napitupulu.

Hal ini terungkap saat Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli, Wakil Wali Kota Medan Ir Akhyar Nasution, Asisten Pemerintahan dan Sosial Setdakot Medan Musadad serta beberapa anggota dewan, menerima Ketua Formas Pahala Napitupulu dan belasan perwakilan warga Kelurahan Sari Rejo di Gedung DPRD Medan.

Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli dalam menyikapi akar permasalahan ini sepakat untuk mengajak dua orang perwakilan warga Kelurahan Sari Rejo berangkat ke Jakarta dengan biaya DPRD Medan.

“Kita akan menemuai Kementerian Keuangan dan berupaya bertemu Presiden RI untuk penyelesaian permasalahan ini. Sebab untuk penghapusan

Gubsu: Cari Solusi asalnya tersebut, adalah tidak dibenarkan,” tegas Gubsu.

Ketika ditanya wartawan kepada Gubsu, apa tindakan Pemprovsu terkait pelemparan tersebut.

Gubsu dengan spontan mengatakan, “apa perlu kita laporkan?,” tanyanya.

Namun, kata Gubsu, kalau tidak ada masalah lalu massa berbuat anarkis, hal itu baru masalah dan perlu ditindak. “Tetapi, kalau tidak ada angin tidak ada hujan berbuat anarkis itu yang salah, nah itu yang perlu kita selentik kepalanya.

Nakal itu tidak benar, tetapi kita perlu melihat konteksnya (mengapa mereka nakal). Saya tidak setuju

mereka salah. Nanti kita lihat, kita pelajari, tetapi yang terpenting kita cari Solusinya,” tambah Edy. “Yang penting itu mencari solusinya. Kasus Sari Rejo itu adalah sudah lama, wajar saja mereka kecewa. Mereka itukan rakyat saya, coba nanti kita cari solusinya ke pemerintah pusat,” ucap Gubsu Edy Rahmayadi.

Kabiro Humas Bantah Teror pada Gubsu Edy Rahmayadi Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan tiba-tiba dihebohkan dengan adanya pelemparan kantor Gubsu

Emak-emak Lingkungan 4 Medan HUT ke 49 Rianto yang juga Ketua Dewan Kesenian Medan (DKM) ini.

“Kami meskipun baru kenal dengan Pak Anto ini, tapi kami suka liat orangnya, ganteng dan ramah.

Kami mendoakan semoga Pak Rianto terpilih menjadi anggota DPRD Medan,” kata Nur Banun, sebagai yang dituakan dikalangan ibu-ibu di lingkungan tersebut.

Pertemuan dengan seratusan ibuibu itu terkesan sangat indah dan malah mengharukan. Bayangkan ada masyarakat yang bersedia menyuapi kue ulang tahun yang tiba-tiba dikeluarkan dari rumah salah

satu warga. Kemudian serempak bernyanyi lagu selamat ulang tahun.

Rianto, selain memaparkan tentang fungsi legislatif kepada ibuibu di situ. Dia juga menyampaikan beberapa program untuk membantu warga miskin yang belum menjadi peserta BPJS dan lampu jalan yang padam.

Ibu-ibu menyambut baik program BPJS yang ditawarkan Caleg dari partai nomor 13 ini.

Mereka berharap Caleg Rianto bisa segera membantu masyarakat di situ menjadi peserta BPJS yang gratis.

Sumut24 HARIAN

Berani Tampil Beda

Terbit sejak 17 Maret 2012 Anggota SPS dengan nomor 519/2012/A/2015 Penerbit : PT. Media SumutDuaEmpat Sukses Dirut/ Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Rianto Ahgly, SH Wapemred/Penanggungjawab : Amru Lubis Wakil Pemimpin Umum : H Suhardi SE, Gunawan Pemimpin Perusahaan : Muhammad Taufan, Marlina Eliyanti, SE Kuasa Hukum: Andri Alamsyah Harahap, SH, Rahmad Sidik SH, Sofyan Taufik SH, Hartono SH

Kepala Inspektorat : Segera korupsi tersebut dalam pengadaan e book sebanyak 100, akan tetapi yang ditayangkan di online internet hanya sebanyak 21 e book sehingga diduga dikorupsi sebanyak 79 e book dengan anggaran APBD Sumut 2018 Rp 119 juta.

Menanggapi hal tersebut Direktur Eksekutif Pusat Informasi dan Studi Transparansi Anggaran Andi Nasution mengatakan, Pengadaan e Book di Dinas Perpustakan daerah Sumut menguap dan bermasalah.

Pada pengadaannya harusnya 100 e book, akan tetapi yang

disediakan untuk masyarakat hanya 21 e book sehingga sudah jelas dikorupsi sebanyak 79 e book dan e book tersebut berbahasa inggris sehingga sangat kurang relevan, ucapnya. Kita berharap inspektorat dan aparat penegak hukum harus jemput bola dalam kasus tersebut, karena sedikit banyaknya uang yang digelapkan adalah merupakan uang korupsi sehingga harus diusut tuntas, ucapnya. kepada Gubsu juga diminta segera memberikan sanksi kepada bawahannya tersebut.

(W03)

Wamenkeu : Bank

Kantor Gubsu ‘Diserang’ dipelataran parkir.

Para warga yang mendengar lemparan batu seketika memadati pelataran parkir. Sementara pelaku teror langsung melarikan diri.

Infromasi yang dihimpun dilapangan, pos petugas jaga kantor Gubernur Sumut tiba-tiba saja dilempari. Diketahui mereka berkumpul karena akan melakukan demostrasi.

Pengunjuk rasa yang tidak diketahui dari mana asalnya juga langsung melempari mobil.

Akibatnya ada tiga mobil parkir di kantor gubenur rusak.

Mobil yang rusak tersebut adalah mobil Pajero, mobil Avanza dan mobil Sientar.

Seorang sekuriti kantor Gubernur mengatakan, bahwa satu kendaraan

rabu 16 januari 2019

Outlook 2019, yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, Selasa (15/1), di Hotel Adimulia Medan.

Setelah internalnya beres, kata Wamenkeu, Bank Sumut harus memberikan kontribusi terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumut, baik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) maupun Pemerintah Kabupaten/Kota agar pembangunan ekonomi inklusifnya berjalan.

Dengan demikian, semua masyarakat di daerah ini terlayani, mendapatkan akses informasi.

Sehingga benar-benar BPD Sumut ini bisa berkiprah menjadikan pembangunan ekonomi inklusif.

“Supaya pertumbuhan ekonominya dan inflasinya rendah, dan kesejahteraan rakyat akan semakin baik,” kata Wamenkeu.

Gubsu Edy Rahmayadi pada kesempatan itu mengharapkan perbankan di Sumut memiliki grand design pertumbuhan ekonomi di Sumut setiap tahunnya. Sehingga keberadaan Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah dapat dirasakan masyarakat keberadaannya Disampaikannya, inflasi Sumut pada tahun 2018 secara keseluruhan hanya mencapai 1,23 persen, dan ini merupakan yang terbaik di 34 Provinsi di Indonesia. “Diharapkan ini semuanya sebagai referensi dan motivasi perbankan khususnya di Sumatera Utara kedepan untuk maju, khususnya dalam pembangunan ekonomi,” ujar Gubsu.

Gubsu juga sependapat dengan Wamenkeu, bahwa perbankan di Sumut, khususnya Bank Sumut harus memperbaiki internalnya. Dikatakan Edy, perbankan harus diawaki orangorang yang benar-benar menguasai ekonomi dan perbankan.

Kepada Wamenkeu RI Mardiasmo, Gubsu menyampaikan, bahwa saat ini Bank Sumut sedang berbenah dan saat ini Bank Sumut belum memiliki Direktur Utama. “Mohon bantuan Pak Wakil Menteri, saat ini Bank Sumut tidak punya nakhoda. Kami sudah mencari nakhoda nya. Sekitar 14 juta penduduk Sumatera Utara. Namun susah sekali mencari satu orang saja untuk memimpin Bank Sumut.

Padahal orang Sumatera ini jago-jago.

Demografinya luar biasa,” sebut Edy

Rahmayadi.

Edy juga mengharapkan, agar pada kegiatan Sharing Seission Economic Outlook 2019, perbankan di Sumut dapat mengambil manfaatnya untuk membangun perekonomian di Sumut. “Harus ada hasilnya yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Edy. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah mengatakan, bahwa BUMD seperti Bank Sumut akan lebih maju dan berkembang, serta pengawasannya lebih ketat dengan Initial Public Offering (IPO), yaitu dengan menawarkan saham kepada nasabah.

Apalagi perbankan ini adalah perusahaan yang membutuhkan kepercayaan. Semakin banyak masyarakat yang percaya semakin menambah keuntungan bagi perbankan. “Sehingga Bank Sumut sebagai Bank Pembangunan Daerah dirasakan kepemilikannya oleh masyarakat Sumatera Utara yang membeli sahamnya,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Pengamat Ekonomi Aviliani.

Menurutnya, pelepasan sebagian saham ke publik melalui skema IPO merupakan salah satu langkah penting, yang harus segera dilakukan Bank Sumut untuk bisa lebih maju.

“Potensi Bank Sumut sangat besar, jadi harus segera IPO. Apalagi keuntungannya banyak, sehingga bisa semakin memajukan Bank Sumut,” katanya.

Keuntungannya setelah IPO, kata Aviliani, antara lain pemerintah kabupaten/kota dan provinsi tidak perlu lagi menanamkan modal yang besar ke Bank Sumut. Karena Bank Sumut bisa mendapatkan sumber pendanaan dari masyarakat yang membeli saham bank itu. Dengan modal di Bank Sumut yang semakin besar, maka kinerja bank itu semakin bagus.

Acara terswebut dihadiri Ketua TP PKK Provsu Hj Nawal Lubis Edy Rahmayadi, anggota DPRD Sumut, para bupati/walikota pemegang saham di Bank Sumut,Kepala OJK Regional V Sumbagut Yusup Ansori, Kepala Perwakilan BPK RI Sumut Ambar dan jajaran Direksi PT Bank Sumut tersebut, dan pengamat senior di bidang ekonomi dan perbankan Dr Aviliani SE MSi. (W03)

Ikhwan Ritonga : Ini kota.

“Jangan lagi ada para Kepala Dinas atas OPD ini yang ditempatkan hanya mampu cakap-cakap atau membuat konsep saja dengan retorika yang terkesan sangat wah.

Tapi, faktanya dilapangan tidak bisa bekerja melakukan pembenahan secara nyata untuk kota ini,” tegas Ihwan.

Sambungnya, Ihwan selama ini pihaknya melihat seluruh Kepala Dinas yang ditempatkan hanya mampu membuat konsep secara lisan dan tulisan,tapi membuktikan secara nyata tidak mampu.

“Dengan predikat Medan sebagai kota terkotor yang langsung disampaikan Wakil Presiden melalui Kementerian Lingkungan Hidup jelas sangat memalukan.

Dan fakta memang dilapangan persoalan penanganan sampah belum tuntas masih berserakan secara sembarangan sehingga terkesan sangat kumuh dan kotor, tapi mana kinerja OPD atau Dinas Kebersihannya seluruhnya hanya mampu memaparkan konsep dan konsep saja,”tuturnya.

Sekedar mengingatkan,

Ikhwan Ritonga

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan 10 kota terkotor dalam penilaian Adipura 2018.

Kota-kota ini memiliki capaian nilai terendah di antara ratusan kabupaten/ kota, di antaranya terkait pengelolaan tempat pemrosesan akhir atau TPA dan kebersihan fisik.

Pengumuman kota terkotor ini atas instruksi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (14/1/2019), saat memberikan sambutan dalam pemberian penghargaan Adipura di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. (R02)

Polisi OTT Staf pemeriksaan di ruang Tipikor Polres Mataram dan siang ini masih menjalani pemeriksaan.

Pengacara pelaku OTT Denny Nurindra mengatakan, yang bersangkutan ditangkap lantaran ketahuan meminta sejumlah jatah pembangunan masjid yang terdampak gempa di Lombok Barat, masing-masing masjid diminta jatah 20 persen.

“Masing-masing masjid dia minta jatahnya 20 persen, kalau dananya

Rp 200 juta tinggal dihitung 20 persen berapa, ya dia memang meminta jatah dari dana bantuan itu” katanya.

Sejauh ini, aparat kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku OTT. Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam membenarkan ada penangkapan dan akan segera memberi keterangan terkait OTT yang dilajukan tim Tipikor Polres Mataram. (red)

Dewan Redaksi : Choking Susilo Sakeh | Redaktur Pelaksana: Bambang Sumantri | Redaktur : Sudarmanto, M Yunus Rangkuti | Sekretaris Redaksi : Laura Silalahi | Koordinator Liputan : Doddy Franki Ismana | Reporter : Ismail Nasution, Dio Utama, Dame Sinaga | Kabag Artistik : Susilawati | Layouter : Erwinsyah, Rozy, Alvin | Staf Sirkulasi : Siti Kadijah Lubis, Andri, Adi, Agus | Alamsyah Siregar, Ade Irwansyah, Ivan Hidayat, HM Manurung (Deli Serdang) | Budi Wijaya (Serdang Bedagai) | Taviv Nasution (Tebing Tinggi) | Lindung Pangaribuan (P.Siantar) | Welman Sianipar, Hardi M Sianipar, Desy Gultom (Balige) | Parningotan Naibaho, (Samosir), | Prawito, Akhyar, (Langkat) | Erwin, Arozato Batee, Ganda Harahap, Rahmad Fadli Sirait (Binjai) | Jhoni Sembiring, Terkelin Bukit (Tanah Karo) | Robert Boangmanalu (Pakpak Bharat) | Junaidi Zebua (Batubara) | Sofiah Nasution, (Tanjung Balai) | Teci Pohan (Kisaran) | Wahyudi, Muchsin, Dedhi Irwansyah, ST, (Labuhan Batu) | Indra Lubis (Labura) | Nurdin Manalu (Labusel) | Fahri Siregar, Iwan Sumadi, Indra Siagian, Sabar M Sitompul, Rahmat Efendi Nst (P Sidempuan Kab. Tapanuli Selatan) | Ahmad Siregar, (Madina) | Zulfan (Kutacane), | M. Daud (Gayo Lues) | Said Baharuddin (Lhokseumawe) | Koko (Humbahas) | Mansur Sitompul (Jakarta) | Alamat Redaksi/Iklan/Sirkulasi : Jln Sei Berantas No. 34, Medan | Telepon : Telp 061 - 88814650, Email : sumutduaempat@gmail.com, Harga eceran Rp 3000,- (dalam kota), Rp 3500,- (luar kota), khusus Aceh Rp 5000,-, Harga iklan Rp 25.000,-/mmk (warna), Rp 20.000,-/mmk (Hitam Putih) | Rekening Harian Sumut24 : Bank Negara Indonesia (BNI) no.

0164722768 a/n Rianto. No. Rek. 4242242446 a/n PT Media Sumut Dua Empat Sukses | Percetakan : Kumango, Jl. Kumango No. 40, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20111

Kota

3

Sumut24

rabu, 16 januari 2019

Untuk harus tetap extra berhati-hati sebab saat ini harga cabai di petani sangat rendah, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kelangkaan cabai di pasar sehingga dapat meningkatkan inflasi. Untuk itulah Qamarul menyarankan harus ada peran dari Pemerintah untuk mengangkat kembali petani cabai.

“Peran kita semua sangat di perlukan untuk membangkitkan kembali petani cabai kita”

Drs H T Dzulmi Eldin S MSi Wali Kota Medan

n Kadis Kebersihan daM Husni an H ed M ta Ko n na ma Perta LHK di Jakarta, kepada Kementrian tangan Husni da Ke . /1) Selasa (15 rana dan Prasarana diterima Kasubdin Sa Kementrian LHK Pengelolaan Sampah ampingi Kepala RI Agus Saifudin did Sugari S. if Ar A TP i ks Se ist

Hasil Konsultasi DKP Dengan Kementrian LHK sumut24|

Kota Medan Bukan Kota Terkotor Tapi Nilai Rendah Dalam Pengelolaan TPA JAKARTA I SUMUT24 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLK) Republik Indonesia sebenarnya tidak ada memberikan penilaian 10 kota terkotor, salah satunya Kota Medan secara khusus dan resmi dalam penyerahan Piala Adipura 2018 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (14/1) kemarin. Yang ada hanya penilaian berdasarkan bobot yang ditentukan, salah satunya yang paling utama adalah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dalam penilaian TPA tersebut, Kota Medan mendapat penilaian rendah karena masih menggunakan open dumping bukan sanitary landfill.

Demikian hasil konsultasi yang dilakukan langsung Kadis Kebersihan ddan Pertamanan Kota Medan H M Husni kepada Kementrian LHK di Jakarta, Selasa (15/1). Kedatangan Husni diterima Kasubdin Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Kementrian LHK RI Agus Saifudin didampingi Kepala Seksi TPA Arif Sugari S. “Berdasarkan hasil konsulatasi yang kita lakukan dengan pihak Kemen-

trian LHK, penilaian Adipura yang dilakukan berdasarkan bobot yang ditentukan, pengelolaan TPA ternyata merupakan salah satu penilaian yang paling utama. Ternyata dalam pengelolaan TPA ini, kita (Kota Medan) mendapat nilai rendah karena masih menggunakan sistem open dumping, seharusnya menggunakan sistem sanitary landfill. Jadi bukan kota terkotor seperti yang dilansir sejumlah media,” kata Husni.

Mantan Kadispenda Kota Medan ini menjelaskan, pengelolaan sistem sanitary landfil yakni melakukan pemusnahan dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya dan kemudian menimbunya dengan tanah sehingga memberikan dampak positif bagi sekitar TPA. Selain tidak menimbulkan bau dan penyakir, sanitary landfill juga dapat meninggikan lokasi rendah yang ada di TPA. “Sedangkan pengelolaan sampah yang kita lakukan di TPA Terjun selama ini menggunakan sistem open dumping yakni sitem yang paling sederhana dimana sampah dibuang begitu saja di TPA tanpa dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Nilai kita rendah karena open dumping sudah tidak layak dipergunakan lagi karena dapat menimbulkan banyak persoalan mulai dari kotaminasi atau pencemaran air tanah, menimbulkan bau, terjadinya ceceran sampah sehingga dapat menjadi tempat perkembangbiakan organisme penyebar penyakit,” jelasnya.

Oleh karenanya berdasarkan rendahnya penilaian terhadap pengelolaan TPA yang dilakukan dengan menggunakan sistem open dumping, Husni mengatakan Pemko Medan akan melakukan

perubahan sehingga nantinya pengelolaan TPA akan dilakukan dengan sistem sanitary landfill. ”Alhamdulillah, pihak Kementrian LHK RI siap melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan sampah di Kota Medan,” ungkapnya.

Di samping itu tambah Husni lagi, Pemko Medan ke depan juga akan mengaktifkan kembali TPA Namo Bintang yang memiliki lahan seluas sekitar 16 hektar setelah tutup sejak 19 Februari 2013 guna mendukung TPA Terjun.

Dikatakan Husni, pengelolaan kedua TPA itu nantinya berbasis sanitary landfill. Kemudian ditambah lagi dengan penguatan dan penambahan infrastruktur sampah sehingga persoalan sampah di Kota Medan dapat teratasi dengan baik.

“Jadi hidup ini harus terus belajar menuju perbaikan. Tentunya penilaian rendah yang kita peroleh dari Kementrian LHK RI tentunya menjadi pembelajaran untuk terus melakukan perbaikan menjadi lebih baik lagi. Kita beserta segenap seluruh jajaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan akan terus bekerja keras dalam mengatasi masalah sampah di kota yang kita cintai bersama. Di samping itu kami juga sangat mengharapkan dukungan penuh dari seluruh warga, tanpa dukungan tentunya kami akan sulit mewujudkannya,” harapnya. (R01)

Kota Medan Menjadi Kota Penyumbang Inflasi Terendah di Sumut MEDAN I SUMUT24 Kota Medan menjadi salah satu kota penyumbang inflasi terendah di Sumatera Utara. Hal ini diketahui saat digelarnya rapat pembahasan perkembangan inflasi di Sumatera Utara yang diadakan di gedung Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut, Selasa (15/1).

Rapat yang dipimpin oleh Direktur Bank Indonesia Perwakilan Sumut, Andiwiana ini turut dihadiri oleh Wali Kota Medan, Drs. H. T Dzulmi Eldin S.M.Si.,M.H diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Qamarul Fattah,M. Si, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Syech Suhaimi, dan perwakilan dari instansi terkait lainya.

Dalam kesempatan itu, Qamarul mengatakan hasil dari BPS inflasi kota Medan sangat rendah yaitu 0.12% pada Desember 2018, ini dipengaruhi dari harga

cabai yang relatif stabil di kota Medan.

Namun Qamarul juga berpesan untuk harus tetap extra berhati-hati sebab saat ini harga cabai di petani sangat rendah, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kelangkaan cabai di pasar sehingga dapat meningkatkan inflasi. Untuk itulah Qamarul menyarankan harus ada peran dari Pemerintah untuk mengangkat kembali petani cabai.

“Peran kita semua sangat di perlukan untuk membangkitkan kembali petani cabai kita” kata Qamarul.

Sebelumnya Kepala BPS Sumut menjelaskan tingkat inflasi Sumut diawal tahun 2019 sangat terkendali yaitu 1.23%, hal ini dipengaruhi oleh empat kota di Sumut diantaranya Kota Medan, Pematang Siantar, Padang Sidimpuan dan Sibolga.

(R01)

Kota Medan menjadi salah satu kota penyumbang inflasi terendah di Sumatera Utara. Hal ini diketahui saat digelarnya rapat pembahasan perkembangan inflasi di Sumatera Utara yang diadakan di gedung Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut, Selasa (15/1). sumut24|ist

Atasi Banjir Di Kawasan Jalan TB Simatupang Pemko Medan Bangun Drainase Sepanjang 739 M MEDAN | SUMUT24 Guna mengatasi banjir yang acap kali terjadi di kawasan Jalan TB Simatupang, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal setiap kali hujan deras turun, Pemko Medan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan membangun saluran drainase, persisnya dekat SMP Negeri 9 Medan.

Saluran drainase yang dibangun itu sepanjang 739 meter dengan lebar 2 meter. Ada dua tipe saluran drainase yang dibangun tersebut yakni tipe tertutup dan terbuka. Tipe tertutup untuk saluran drainase yang berada di pinggir Jalan TB Simatupang, sedangkan tipe terbuka untuk drainase yang berfungsi sebagai saluran pembuangan menuju Sungai Belawan.

Menurut Kadis PU Kota Medan Khairul Syahnan, pembangunan drainase tipe tertutup dilakukan untuk mengantisipasi masuknya sampah yang akan menyebabkan terjadinya penyumbatan. ‘Walaupun tertutup namun nantinya jika diperlukan, penutup drainase tetap bisa diangkat dan dibuka guna dilakukan pembersihan sehingga air yang mengalir tetap lancar.

Drainase tipe tertutup ini, jelas Syahnan, guna mengantisipasi kemungkinan adanya masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran drainase.

Apalagi letaknya berada di pinggir jalan umum dan dekat sekolah sehingga dikhawatirkan nantinya menjadi wadah tempat pembuangan sampah sembarangan. ‘ Di samping itu dengan ditutupnya saluran drainase yang berada di pinggir jalan, tujuannya agar masyarakat, terutama para siswa dapat memanfaatkannya sebagai sarana untuk berjalan kaki sehingga merasa lebih aman dan nyaman.

Sebab, kawasan itu sangat padat kenderaan karena berdekatan dengan Terminal Terpadu Amplas,” kata Syahnan.

Sedangkan pembangunan drainase tipe terbuka bilang Syahnan, sengaja dilakukan karena merupakan saluran pembuangan yang berasal dari Jalan TB Simatupang menuju Sungai Belawan. Selain jauh dari kediaman penduduk, juga mempermudah pengawasan sekaligus cepat melakukan antisipasi apabila terjadi penyumbatan sehingga tidak terjadi back water apabila hujan deras turun.

Dikatakan Syahnan, proses pengerjaan saluran drainase berlangsung selama sebulan. “’Ahamdulillah, saluran drainase telah selesai. Ini merupakan bentuk kepedulian Pemko Medan dalam menanggulangi permasalahan banjir yang selama ini terjadi di kawasan Jalan TB Simatupang. Semoga kehadiran drainase ini membuat masyarakat sekitar terhinfar dari banjir maupun genangan air yang terjadi selama ini setiap kali hujan deras turun,” ungkapnya.

Pasca selesainya pembangunan drainase, Syahnan mengajak dan mengimbau kepada seluruh masyarakat sekitar untuk senantiasa merawat dan menjaga kebersihan drainase sehingga tidak tersumbat oleh sampah. Dengan kontribusi dan kepedulian masyarakat, Syahnan optimis persoalan banjir dapat diminimalisir.

“Apabila dalam melakukan pembersihan drainase perlu bantuan, Dinas PU siap menurunkan personel maupun peralatan yang dimiliki. Jika air ,emgalir l;ancar, insya Allah banjir maupun genangan air tidak akan terjadi,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Medan Samiun Halim mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldion S MSi MH, sebab selesainya pembangunan drainase sangat berdampak terhadap SMPN 9 Medan. Sebab, sebelum pembangunan drainase dilakukan, proses belajar mengajar terganggu karena halaman sekolah digenangi air sehingga murid maupu para guru terkendala ketika hendak memasuki sekolah.

“Atas nama warga dan siswa, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dengan selesainya pembangunan drainase sehingga sekolah kami tidak tergenang air lagi, termasuk rumah warga. Dengan demikian proses belajar mengajar tidak terganggu, murid maupun guru tidak was-was terjadinya banjir ketika hujan deras turun,” ungkap Samiun.

Selanjutnya Samiun pun mengingatkan kepada seluruh guru maupun para murid untuk ikut merawat dan memelihara saluran drainase yang telah selesai dibangun tersebut. “Pihak sekolah telah mengimbau kepada seluruh guru dan murid maupun para pedagang yang berjualan agar tidak membuang sampah ke dalam saluran. Ini sebagai wujud terima kasih kami kepada Bapak Wali Kota karena cepat mengatasi masalah banjir yang terjadi di kawasan ini,’’ paparnya. (R01)

Wali Kota Ikuti Sharing Session Economic Outlook 2019

W Wali Kota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si., M.H. dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si mengikuti forum Sharing Session Economic Outlook 2019 yang digelar Bank Sumut, Selasa (15/1/2019) di Hotel Adi Mulia. sumut24|ist

ali Kota Medan, Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si., M.H. dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si mengikuti forum Sharing Session Economic Outlook 2019 yang digelar Bank Sumut, Selasa (15/1/2019) di Hotel Adi Mulia.

Forum Sharing Session Economic Outlook 2019 yang mengambil tema “Peluang & Tantangan Perbankan dan Dunia Usaha di Tengah Ketidakpastian Global Dan Tahun

Politik” ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Dr. Mardiasmo, Gubsu H. Edy Rahmayadi, Wagubsu H. Musa Rajeckshah, Komisaris Utama PT. Bank Sumut, Reza Fahlevi Hasibuan, serta pelaku usaha dan kalangan perbankan di Sumut.

Pembukaan acara itu ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubsu. Di samping itu, sebagai bentuk penghormatan, Gubsu juga memakaikan songket dan tengkulok Melayu kepada Wamenkeu.(R01)

4

RABU, 16 JANUARI 2019

Demo Ricuh, Mahasiswa Robohkan Pagar Dinas PU Binjai STABAT | SUMUT24 Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Langkat-Binjai mengelar aksi unjuk rasa ke Dinas Pekerjaan Umum Langkat.

Mahasiswa datang berorasi, membawa bendera dan spanduk bertuliskan tuntutan dan protes di Dinas PU Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Selasa (15/1/2019) Aksi demo mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Langkat yang berjaga dan berdiri tepat di depan pintu gerbang besi kantor Dinad PU. Aksi awalnya berjalan damai, namun akhirnya berujung robohnya pagar besi dan aksi kejar-kejaraan antara Mahasiswa dan pegawai Dinas PU. Ketua PC PMII Langkat-Binjai, Gusri Hanafi menyatakan tuntutan, mempertanyakan kinerja dinas PUPR tentang adanya kekurangan volume 27 paket senilai Rp 7.588.687.081 Miliar.

Massa meminta Dinas PUPR menjelaskan perihal pengembalian hasil temuan yang terjadi pada tahun 2017.

"Maka dari itu PC PMII Langkat – Binjai mendesak instansi hukum untuk memeriksa indikasi penyelewengan kinerja Dinas PUPR di bagian pengawasan, karena disinyalir menyahgunakan wewenang. Kami meminta Bupat Kabupaten Langkat untuk mencopot Kepala Dinas PUPR karena lalai dalam menjalankan tugas dan tanggujawabnya," kata Gusri

Pabrik Es Mini di Desa Pematang Cengal Kec Tanjung Pura yang sudah tutup. SUMUT24/wit

Operasikan Kembali Pabrik Es Mini Tanjung Pura

Massa PMMI Langkat-Binjai demo ke Dinas Pekerjaan Umum Langkat di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Selasa (15/1). SUMUT24/ist

Hanafi.

Mahasiswa memaksa masuk untuk bertemu pimpinan Dinas PU. Mereka terlibat aksi saling dorong pagar yang dikawal petugas kepolisan. Kejadian tersebut, berujung robohnya pintu pagar besi kantor Dinas PU Langkat.

Aksi mahasiswa masih kondusif setelah perwakilan pihak Kantor Dinas PU menerima perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan asiprasi mereka di dalam kantor. Namun, kericuhan terjadi saat mahasiswa masuk ke halaman kantor.

Mahasiswa terlibat aksi kejar-kejaran dan nyaris terlibat kontak fisik dengan

pegawai Dinas PU. Amarah mahasiswa tersulut akibat perkataan seorang oknum Dinas PU yang dianggap menyepelekan bendera sebagai simbol sakral PMII. "Kalian tinggalkan saja bemdera itu di luar, gak usah dibawa masuk," kata seorang berseragam dinas ASN. "Tadi terjadi juga kericuhan gara-gara cakap orang Dinas PU. Itu anaknya bapak yang mau ngajak masuk. Agak menyepelekan soal bendera, dia mengatakan tinggalkan saja bendera kalau hilang aku ganti katanya. Garagara cakap sombong itu timbul perdebatan, dia emosi dan kemudian

terjadi kericuhan kejar-kejaran, gak lah sampai balu hantam," ungkap Gusri Hanafi.

Aksi mahasiwa mereda setelah pihak Polres Langkat melerai aksi kejar-kejaran antara mahasiswa dengan Pegawai Dinas PU Langkat.

Pertemuan dilanjutkan di salah satu gedung kantor dinas dengan pengawalan ketat pihak kepolisian.

"Hasil pertemuan gak bisa dijawab bapak itu, katanya gak mengerti, dia bagian umum. Kadis juga tidak ada di tempat. Laporan berkas ini akan terus dilanjutkan ke Kejari dan lanjutkan ke KPK," pungkas Gusri Hanafi. (red)

Pemda Wajib Dorong Pembangunan Embung

Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi Kepala BPMD Abel Tarigan Tarawai, menerima kedatangan Roy Pranata Bangun selaku Kepala Desa Gung Pinto, Kec. Naman Teran, Karo dan foto bersama di ruang kerja bupati. SUMUT24/terkelinbukit

TANAHKARO | SUMUT24 Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi Kepala BPMD Abel Tarigan Tarawai, menerima kedatangan Roy Pranata Bangun selaku kepala desa Gung Pinto Kec. Naman teran Kab. Karo, Senen (14/1) pukul 16.00 wib di Ruang kerja Bupati Karo di Kabanjahe.

Kedatangan kepala desa seorang diri ini, bermaksud menyampaikan surat nomor 610.534/SK/GP/2019 yang ditujukan kepada Kementerian PUPR direktorat Jenderal Sumber Daya air dan Balai wilayah sungai Sumatera II, pelaksanaan jaringan pemanfaatan air

Sumatera II Sumut, Dengan isi permohonan pembangunan Embung desa Gung Pinto, " Hal ini disampaikan Roy Pranata Bangun saat menyambangi kantor Bupati Menurut Roy, latar belakang permohonan kami ini Karena desa kami sangat membutuhkan pengairan Irigasi lahan pertanian, sebab selama ini masih banyak warga membeli air melalui pemesanan air pakai tangki, untuk mengaliri isi pertanian yang ditanam warga.

"Solusi yang tepat dengan cara membuat Embung, lahan sudah kami sediakan, sebab ada lahan tanah aset

desa, jadi hal ini niat saya mengajukan kepada pihak yang berwenang, agar dapat dibangun," ujar Kades.

Dilain sisi, Embung sebagai pengairan irigasi. "Warga juga dapat menjadikan peningkatan ekonomi masyarakat berupa pemeliharaan ikan air tawar dan destinasi wisata," ujar Roy. Menyahuti usulan kades Gung pinto, Bupati Karo Terkelin Brahmana mengapreisasi langkah kepedulian dan kreatif Roy Pranata Bangun, yang mengajukan permohonan pembangunan Embung ke dinas terkait, hal ini saya tugaskan kepada

BPMD bagian dari tipoksinya agar memfasikitasi dan membantu kepada pihak yang berkompeten dalam pembangunan Embung.

"Kita selaku pemerintah wajib membantu dan mendorong hal hal yang sifatnya positif, yang dibutuhkan warga, sebab solusi Embung memang sudah tepat didesa gung pinto, dimana tanahnya sudah disediakan, terlebih aset Desa, Nah ini juga nantinya dapat dikelola Bumdes, semuanya ini berpulang nanti pengelolaannya Desa Gung Pinto," kata Terkelin.

Sementara Onasis Sitepu, anggota DPRD karo saat dimintai tanggapannya terkait permohonan pembangunan Embung di Desa Gung Pinto, membenarkan langkah yang dibuat Kades Gung Pinto Roy Pranata Bangun. "Kita akan menyurati pihak berkompeten," ujar Onasis. Pada prinsipnya, saya anggota DPRD karo mendukung penuh usulan warga Gung Pinto.

Kepala Dinas BPMD Abel Tarawai Tarigan mengatakan akan menindaklanjuti perintah Bupati Karo untuk mengkordinasikan kepada pemangku kepentingan yang menangani masalah pembangunan Embung.

Masih Abel, Desa Gung Pinto sudah layak memang dibangun Embung, sebab syarat utama lahan harus ada.

Nah lahan setahu saya sudah ada dan desa ini juga sudah memiliki Bumdes.

"Mudah-mudahan dengan kriteria ini dapat nanti saya kordinasikan kepada pihak terkait," ujarnya. (lin)

Pemko Bijai Siap Berbagi Ilmu Aplikasi BINJAI | SUMUT24 Wali kota Binjai Muhammad Idaham menyampaikan pihaknya siap berbagi ilmu tentang aplikasi dan sudah pernah menjadi mentor di beberapa daerah di Indonesia bagian timur. Hal itu disampaikan Wali kota Binjai Muhammad Idaham, di Binjai, Selasa.

B

Idaham menyampaikan yang ingin menerapkan aplikasi smart city, aplikasi mereka yang sudah di pakai seperti e-planning, ebudgeting, e-masyarakat, itu semua sudah mereka gunakan disana dan mungkin dalam waktu dekat ini kita akan soft launching dengan mereka untuk membantu mereka.

"Insya Allah kami sangat terbuka dan hampir setiap minggu kami menerima tamu yang ingin study banding tentang aplikasi Smart City," katanya.

Saat ini kita sudah mengoperasikan sebanyak 20 aplikasi yang kita buat sendiri dan beberapa aplikasi yang dari pusat.

Sejauh ini antusias masyarakat sangat baik dalam menggunakan aplikasi yang telah ada, paling besar aplikasi yang telah banyak digunakan adalah e-masyarakat dan itu merupakan bahagian komunikasi langsung antara pemerintah dengan masyarakat. (red)

LANGKAT | SUMUT24 Sangat prihatin melihat keberadan pabrik Es mini yang terletak di Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, sudah tutup alias tidak aktif lagi.

Informasi dihimpun Senin (14/1), tutupnya pabrik Es mini tersebut membuat keresahan para kaum nelayan kecil, khususnya di Kecamatan Tanjung Pura dan sekitarnya.

Para nelayan kesulitan mendapatkan pasokan batu Es balokan, untuk kebutuhan peng Es san ikan.

Adapun jika batu Es yang masuk kenelayan dari luar itu, harganya dinilai cukup mahal, beda dengan masih aktifnya pabrik Es mini yang dahulu pernah mengisi kenelayan Tanjung Pura, Brandan dan kecamatan lainnya.

Selain harganya yang murah dan terjangkau, kwalitasnya produksi batu Es dari pabrik mini itu, dinilai nelayan cukup baik. Sudi, nelayan asal Kecamatan Tanjung Pura ini, merasa kecewa dengan tutupnya pabrik Es mini yang hampir setahun tidak beroperasi.

Padahal katanya lagi, para nelayan sangat membutuhkan batu Es yang berkwalitas baik dan murah.

Secara terpisah, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Langkat, Ma'khruf Ritonga SE melalui Anggota Komisi C DPRD Langkat Arifudin, yang dikonfirmasi di Gedung DPRD Langkat mengatakan, bahwa pihaknya sangat menyesalkan Dinas Perikanan Langkat, yang diduga tidak dapat melakukan pengawasan dan pengelolaan Pabrik Es mini tersebut.

Padahal katanya, anggaran pembangunan pabrik Es mini tersebut menelan biaya yang besar, dan kalau tidak salah dari Anggaran APBN P yang mencapai Rp1,8 miliar.

Belum lagi anggaran APBD Langkat, yang sudah dibantukan ke ke pabrik batu Es mini tersebut, dan diperkirakan sudah dibantu senilai ratusan juta.

"Jadi, kami minta Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Langkat, di kepemimpinan Subiyato ini kembali mengaptifkan kembali, atau menghidupkan kembali pabrik Es mini tersebut," pintanya.

"Mudah- mudahan, dengan diaktifkannya kembali pabrik Es tersebut, ada kontribusi bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Langkat sendiri, khususnya untuk pembangunan di Kabupaten Langkat ini," ujar Arifudin. (wit)

Polres Binjai dan FPI Ciptakan Kamtibmas BINJAI | SUMUT24 Kapolres Binjai, AKBP Donald Simanjuntak melakukan pertemuan silaturahmi untuk bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Kota Binjai.

Kedua bela pihak bertemu di Sanggar Pengajian Nurul Huda (Basis Sementara FPI) di Jalan Plamboyan No 1 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Selasa (15/1).

Ketua FPI Kota Binjai, Abdul Rahman alias Uncu, mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Binjai bersama PJU Polres Binjai atas waktu silaturahmi dengan FPI Kota Binjai. FPI berharap agar silaturahmi ini dapat terus dijalin sehingga hubungan Polres Binjai dan Ormas FPI terwujud baik dan harmonis.

"FPI Kota Binjai siap bekerja sama, dan mendukung Polres Binjai menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, serta menciptakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019 dengan Aman dan Damai," katanya.

Kapolres Binjai, AKBP Donald P Simanjuntak juga mengucapan terima kasih kepada Ketua FPI Kota Binjai, atas sambutan yang baik dan bernuansa kekeluargaan dalam kegiatan silaturahmi ini.

"Kami mengajak Ketua FPI Kota Binjai untuk bekerjasama.

Polres Binjai mengajak ormas FPI dapat membantu Polri mengamankan pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan, dimana Kota Binjai merupakan Kota yang religius maka dalam hal ini Polri harus bekerja sama dengan para Alim Ulama dan para Ustaz demi terlaksananya pemilu Legislatif dan pemilu Presiden tahun 2019 berjalan dengan aman dan kondusif," ucap Kapolres Binjai.

Kabid dakwah FPI, Ustaz Fahruddin Lubis, mengucapkan terima kasih atas terjalinnya hubungan kekeluargaan dan silaturahmi antara ormas FPI Kota Binjai dengan Polres Binjai.

Fahruddin Lubis juga menyatakan siap membantu Polres Binjai melakukan pemberantasan peredaran dan pengguna narkoba, serta siap mendukung sinergitas menciptakan pemilu aman dan damai.

Dalam pertemuan turut dihadiri Kabag Ops, Kompol Julkarnain S, Kabag Sumda Kompol Saipul Bahri, Kasat Intel AKP Gunawan Pane, Kapolsek Binjai Utara Kompol Sarponi, Kasubbag Humas Iptu Siswanto Ginting, Ketua FPI Abdul Rahman alias Uncu, Ketua Mujahidah Hajjah Jamilah, Sekretaris FPI Rahmad Hidayah Kegiatan silaturahmi Kapolres Binjai dengan Ketua FPI Binjai ditutup dengan pembacaan doa yang dibawakan oleh Ustaz Fahruddin Lubis, rangkaian kegiatan silaturahmi berjalan dengan tertib dan lancar. (red)

Bupati Resmikan Forum Konsultasi Publik Awal RKPD Karo 2020

upati Karo Terkelin Brahmana, SH membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020 yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Karo, pada Selasa (15/1).

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020 ini adalah untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap piroritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Karo pada Tahun 2020.

Dalam kesempatan ini Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH mengatakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyempurnaan rancangan awal

RKPD Kab Karo Tahun 2020 ini merupakan media antar pihak pihak yang langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.

“Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karo Tahun 2020 yang dilaksanakan ini diharapkan dapat menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadapa prioritas, sasaran dan program pembangunan daerah sehingga nantinya dapat diperoleh komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Karo,” ungkap Bupati Karo.

“Maka diharapkan melalui penyelenggaraan forum konsultasi public ini akan dihasilkan

dokumen perencanaan yang mampu mengemban misi penting untuk menyatukan pola pikir/ aspirasi dari berbagai unsur pelaku pembangunan serta mengintegrasikan dengan berbagai bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang serta yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral," tambah Bupati Karo.

Bupati Karo juga menambahkan tema pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2020 adalah “ Peningkatan Daya Saing Daerah Dengan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi” dengan prioritas : Peningkatan Infrastruktur wilayah dan pertumbuhan ekonomi, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Penanggulangan Bencana.

Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik, RKPD Kabupaten Karo tahun 2020 di Aula Kantor Bupati Karo. SUMUT24/terkelinbukit

Hadir dalam kegiatan Sekda Kab Karo Drs. Kamperas Terkelin Purba, M.Si, Anggota DPRD Karo Mansur

Ginting dan Thomas Joverson Ginting, Para Staf Ahli, Asisten, Pimpinan OPD dan Para Camat se

Kab Karo, BPS, BPJS Kes, BNN, BUMN/D, dan Pengusaha Perhotelan. (lin)

rabu, 16 januari 2019

Wako Tebingtinggi Terima Piala Adipura Tebingtinggi|Sumut24 Wali Kota Tebingtinggi Ir.H Umar Zunaidi Hasibuan menerima piala Adipura 2018 yang diserahkan langsung Wapres -RI Jusuf Kala,Senin (14/1) di Jakarta Demikian disampaikan Kabag Adm.Humas PP Pemko Tebingtinggi H.Abdul Halim Purba,S.STP,Senin ( 14/1) siang di ruang kerjanya “Baru saja diterima email dari Kadis Lingkungan Hidup Tebingtinggi Idham Khalid bahwa Tebingtinggi menerima piala Adipura 2018 dan piala itu diserahkan labgsung Wapres -RI kepada Wali Kota Ir.H Umar Zunaidi Hasibuan” kata Halim Purba Dalam email yang diterimanya itu, ada pesan Wali Kota Tebingtinggi terkait terimanya Piala Adipura tersebut mengatakan, “kita pantas bersyukur atas penerimaan piala Adipura untuk ke 4 kalinya ini,” ujarnya.

Dari 512 kota yang ada di Indonesia dan 119 menerima Piala Adipura tersebut, dua daerah diantaranya dari Sumatera Utara yakni Tebingtinggi sebagai Kota Sedang dan Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang sebagai kota Kecil Wali Kota mengajak kepada segenap komponen dan masyarakat Tebingtinggi untuk bersama -sama terus menjaga kebersihan di kota Tebingtinggi dan jadikan kebersihan itu sebagai budaya masyarakat.

Selain itu,Wali Kota berharap dibtahun 2019 ini Tebingtinggi untuk bersih dari sampah plastik dan tidak boleh lagi menggunakan kantongan palstik dalam berbelanja.

“Kita kembali dizaman duku memanfaatkan tas terbuat dari tikar ataunkain untuk berbelanja kepasar maupun kewarung” kata Kabag Humas sesusai pesan Wali Kota yang disampaikan melalui pesan email tersebut.(TAV)

Wabup Sergai Apresiasi Sharing Session Economic Outlook Bank Sumut 2019 Serdang Bedagai|Sumut24 Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) H Darma Wijaya menghadiri acara Sharing Session Economic Outlook Bank Sumut 2019 yang diselenggarakan pihak Bank Sumut di Ballroom Adimulia Hotel Medan, selasa (15/1).

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Keuangan RI Prof. Dr Mardiasmo, MBA, Ak, pakar Ekonomi Dr Aviliani, SE, M.Si, Gubsu Letjend (Purn) H Edi Rahmayadi, Dewan Komisaris OJK, Wagubsu H Musa Rajeckshah, Kepala Perwakilan BPK Sumut Ambar Wahyuni serta Kepala Daerah se-Sumut, Selain itu hadir juga Komisaris Utama PT Bank Sumut Rizal Pahlevi Hasibuan beserta jajaran, para Staf Ahli Bupati Sergai dan Pimpinan Bank Sumut Sei Rampah Ahmad Pasundan Tarigan, serta para undangan lainnya.

Disela sela acara tersebut, Wabup Darma Wijaya menyampaikan apresiasi atas diselenggarakan kegiatan Sharing Session Bank Sumut 2019. Menurutnya, acara ini dinilai sangat bermanfaat karena diisi pemaparan dari para narasumber pakar ekonomi dan Wakil Menteri Keuangan.

“Dengan solusi dan saran dari para pakar perekenomian pada hari ini, maka acara ini jelas akan menambah perbendaharaan pengetahuan kita tentang perbankan terutama yang menaungi hajat hidup orang banyak,”ungkap Wabup.

Lebih lanjut, kedepannya Wabup berharap kontribusi Bank Sumut yang sangat baik untuk masyarakat Sergai dapat lebih membantu peningkatan perekonomian masyarakat serta nantinya juga memberikan support pada BUMD yang akan segera dibentuk di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat.

“Kami sangat mengharapkan kontribusi dari Bank Sumut, sehingga kedepannya dapat meningkatkan perekonomian di Kabpaten Sergai,”ujar Wabup Darma Wijaya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Bank Sumut Riza Pahlevi Hasibuan, mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman arah ekonomi pada tahun 2019 dari pakar perekonomian sehingga dapat mengantisipasi hambatan dan tantangan yang ada.

Memasuki Pemilu, lanjut Rizal Fahlevi, juga merupakan faktor yang dapat memberikan perubahan pada perekonomian di Indonesia. “Kegiatan perbankan di Indonesia masih belum pada kondisi terbaik serta kesulitan yang dialami para pengusaha dan nasabah menjadi salah satu faktor memburuknya bisnis perbankan,”ungkap Rizal Fahlevi.

Riza Pahlevi juga mengucapkan terimakasih sebesarbesarnya kepada para pemegang saham terutama Gubsu sebagai pemegang saham tertinggi dan para kepala daerah atas dukungannya kepada Bank Sumut selama ini sehingga Bank Sumut menjadi nomor satu di luar Jawa.”Kami akan memperbaiki apa yang belum baik guna performa yang semakin prima dari Bank Sumut, ujarnya.(Bdi)

tercecer Telah tercecer BPKB dan DTNK (asli) sepeda motor Suzuki F150 SCD An Afrizal Nasution Bomor Polisi BK 6148 ACE Nomor Rangka MH88G41CBJG48871 Nomor mesin G4201D708358.

Tercecer diseputaran Jalan Letda Sujono tanggal 10 Dsember 2018.

Kepada yang mendapatkan hubungi No 0853-5856-9239.

tercecer Telah tercecer 1 berkas Surat Keterangan Ganti Rugi Sebidang Tanah atas nama RUSLAN BATUBARA warga Dusun 6 Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dengan luas 222,2 M2 terletak di Dusun 6 Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Sergai.

Hilang seputaran Kecamatan Sei Rampah sekitarnya.

Pemkab dan Polres Asahan Gelar Tabligh Akbar di Masjid Agung Kisaran ASAHAN | SUMUT24 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan dan Polres Asahan bekerjasama dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Agung Ahmad Bakrie Kisaran menggelar tabligh akbar, bertempat di Masjid Agung Ahmad Bakrie, Jalan Sudirman, Kisaran, Kabupaten Asahan, Kemarin.

Dalam pidato Bupati Asahan, Drs.H.Taufan Gama Simatupang, MAP melalui Staf Ahli, Nazaruddin mengatakan, sebagai umat Islam perlu memperkuat bangunan persaudaraan dan ukhuwah jamaah sesama muslim. Menurutnya, banyak cara yang bisa diperbuat untuk melaksanakan firman Allah seperti di masjid, dengan pedoman Surat As-Saff ayat 4 yang artinya ‘Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang kokoh’ “Salah satunya masjid yang merupakan tempat ibadah sholat dengan setiap hari

Wakapolres Asahan Kompol M Taufik saat menyampaikan pidatonya sebelum pelaksanaan tabligh akbar. sumut24|ist

melaksanakan 5 waktu. Juga bisa digunakan sebagai sarana pemberdayaan jamaah dalam rangka menjawab persoalan umat yang merupakan faktor penting peran masjid bagi jamaahnya,” ujar Nasar.

Sementara itu, dalam sambutan, Kapolres Asahan, AKBP Faisal F Napitupulu melalui Wakapolres, Kompol M Taufik mengatakan, dengan melaksanakan tabligh akbar menjadi salah satu cara menguatkan iman dan ketaqwaan kepada

Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, namun juga mempererat tali silaturahmi antar sesama umat muslim.

“Kita akan diberikan kekuatan dan penambahan keimanan yang kuat, sehingga terhindar dari perbuatan mungkar.

Karena tabligh itu bermanfaat bagi kita untuk selalu mengingatkan dan meningkatkan keimanan,” ujar Kompol Taufik, sembari menyinggung pesta demokrasi tahun 2019 yakni, Pemilihan Legislatif

(Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) agar dapat berjalan dengan damai, rukun dan tidak tepecah pecah.

Kegiatan tabligh akbar dihadiri Ketua TP PKK, Ny.Winda Fitrika Gama Simatupang, Kasdim 0208/AS, Ketua MUI Asahan, FKUB dan masyarakat.

Sedangkan sebagai pengisi ceramah menghadirkan Al Ustadz Samin Pane dari Kota Medan. (tmp)

Percepatan Menuju Kabupaten Layak Anak

Pemkab Labuhanbatu Lakukan Advokasi RANTAUPRAPAT|SUMUT24 Untuk meningkatkan kepedulian dan mendukung percepatan menuju Kabupaten Layak Anak, Pemkab Labuhanbatu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) lakukan advokasi kabupaten/kota layak anak, yang berlangsung di ruang data dan karya kantor Bupati, Selasa (15/1).

Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak bidang tumbuh kembang anak Lenny N. Rosalin, SE, MSc, MFin mengungkapkan, kekuatan untuk menjadikan Kabupaten layak anak harus dimulai dari perencanaan yang matang, lengkap dan canggih. Saat ini percepatan Kabupaten/Kota layak anak sudah ada di 415 Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.

“Kabupaten/Kota layak anak adalah

untuk kepentingan daerah itu sendiri, jika ibu bapak tanam anak-anak yang baik, pasti kita akan memanen anak-anak yang baik, masa depan Indonesia ada pada anak-anak kita, saat ini banyak terjadi kekerasan pada anak, anak harus dipenuhi haknya dan dilindungi itu adalah menjadi tugas kita bersama,” ujar Lenny.

Lebih lanjut Lenny menjelaskan, bahwa kiblat bagi seluruh anak di Dunia adalah konvensi hak anak yang terdiri dari lima kluster, yaitu, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengawasan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, terkahir, perlindungan khusus.

Sementara itu Plt Bupati Labuhanbatu, H. Andi Suhaimi Dalimunthe ST, MT, mengatakan, Pemkab Labuhanbatu pada tahun 2015 dan 2018 memperoleh peng-

hargaan sebagai Kabupaten layak anak tingkat pratama, kemudian penghargaan percepatan kepemilikan akte kelahiran dari Kementrian PP dan PA, selanjutnya terbaik 1 penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE).

“Dengan semua penghargaan yang telah kita dapatkan, harus dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan, untuk menyongsong menjadi Kabupaten layak anak, langkah kami kedepan adalah membuat inovasi-inovasi yang nantinya dapat terus dinikmati anak cucu kita dimasa depan,” kata Andi.

Andi Suhaimi juga menginformasikan, Pemkab Labuhanbatu akan membuat taman dan tempat bermain yang ramah anak, sehingga dapat menumbuhkembangkan karakter dan pola pikir anak.

Jadikan kita sebagai pelopor anak-anak

agar bersemangat hidup di Kabupaten Labuhanbatu.

“Sebelumnya kita juga telah melakukan penandatanganan MOU dengan Kecamatan dan Desa untuk membuat Kecamatan layak anak dan Desa layak anak, tapi saya tidak tau ini sudah berjalan atau belum, dan untuk penggunaannya, dana Desa juga bisa dialokasikan untuk membuat tempat dan taman yang ramah anak,” sebut Plt Bupati.

Disisi lain, Sekda Ahmad Mulfih SH, MM pada ekspose Kabupaten Labuhanbatu layak anak pada intinya memaparkan beberapa pencapaian dan program yang belum terlaksana dari lima kluster konvensi hak anak, untuk selanjutnya di kaji ulang, beberapa indikator-indikator penyebab terjadinya kendala pada pencapaian kluster tersebut .(MSN)

Bupati Soekirman Lantik Pengcab HIMPAUDI Tingkat Kecamatan se-Sergai

Serdang Bedagai-Sumut24 Pengurus Cabang (Pengcab) Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) tingkat Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) masa bakti 2018-2020 resmi dilantik prosesi pelantikan tersebut dilaksanakan di aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, selasa (15/1).

Pelantikan itu turut dihadiri, Bupati Sergai Ir H Soekirman, Wakil Ketua DPRD Riady, S.Pd, Ketua TP PKK Ny Hj Marliah Soekirman, Ketua GOPTKI Ny Hj Rosmaida Darma Wijaya, Ketua DWP Ny Hj drg Khairani Hadi Winarno, Kadis Pendidikan Drs Jhoni Walker Manik,

MM serta seluruh pengurus HIMPAUDI se-Kabupaten Sergai.

Dikesempatan itu, Bupati Soekirman dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh kepengurusan HIMPAUDI yang baru dilantik. Bupati mengatakan, peserta didik merupakan salah satu aset terbesar dalam komunitas global.

Sebab peserta didik merupakan generasi emas penerus yang akan mewarisi negeri ini.

Mereka pulalah yang akan membawa bangsa ini kearah mana jika kualitasnya baik, maka akan mampu mengendalikan arah pembangunan sehingga bersamaan dengan itu akan selalu berpacu untuk mencapai kemajuan.

Oleh karenanya, lanjut Bupati, untuk memperhatikan kondisi tersebut sangat penting mempersiapkan mereka untuk lebih matang dalam menjalani proses pembelajaran di sekolah.

“Kematangan inilah yang menjadi awal mula dalam peningkatan kecerdasan yang multi kompleks sehingga jika ada peserta didik yang belum siap untuk mendapatkan pembelajaran harus lebih dahulu diperhatikan kondisinya agar muncul kesiapan belajar,”ujar Bupati Soekirman.

Dikatakan Bupati, kondisi pendidik saat ini masih perlu peningkatan kualitas. Hal itu dapat dilakukan secara berkala dengan berbagai pelatihan serta dengan memberikan insentif. Pelatihan dan insentif merupakan salah satu cara

agar kualitas para pendidik dapat sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Pemberian tunjangan sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Pendidikan nasional merupakan salah satu bentuk yang sangat diperlukan.

“Dengan pemberian tunjangan setidaknya para tenaga pendidikan akan semakin sejahtera, walaupun untuk sampai kesana para pendidik diharapkan harus berkualitas dan berpendidikan Sarjana (S1). Karenanya berbagai upaya untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan perlu mendapatkan perhatian,”pungkas Bupati.(Bdi)

Pemkab Asahan Sudah Dua Kali Melaksanakan Pelantikan

P

Pengambilan sumpah jabatan yang baru saja dilantik di lingkungan Pemkab Asahan. sumut24|ist

emerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan di awal tahun 2019, sudah dua kali melaksanakan pelantikan, dan kali ini, 3 orang pejabat tinggi pratama dan 30 pejabat struktural, bertempat di Aula Melati Kantor Bupati, Kemarin.

Dalam sambutan Bupati Asahan, Drs.H.Taufan Gama Simatupang, MAP yang disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Asahan, H.Surya,BSc mengatakan, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan menduduki jabatan, baik itu jabatan tinggi pratama maupun jabatan administrator, maka melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh panitia pelaksana (pansel).

“Pengangkatan pejabat pimpi-

nan tinggi pratama, sudah melalui serangkaian proses pengujian kompetensi aparatur, baik kompetensi bidang atau tehnis maupun kompetensi sosiokultural. Lalu pengangkatan pejabat administrator melalui proses seleksi yang dilakukan Baperjakat atau tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil,” ujar Surya.

Adapun pejabat tinggi pratama yang dilantik adalah Asmunan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dilantik sebagai Staf Ahli Bupati. Kemudian Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab.Asahan, Sofian menjadi Kadis Pendidikan, sedangkan posisi Sofian digantikan Nazaruddin, yang

sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bupati.

Diketahui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji didasari Surat Keputusan (SK) Bupati Asahan Nomor : 19-BKD-Tahun 2019 tertanggal 8 Januari 2019 tentang Pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Sementara itu untuk jabatan struktural berdasarkan SK Bupati Nomor 18-BKD-Tahun 2019 terdapat 30 orang ASN yang dilakukan rotasi jabatan di antaranya terdapat 2 orang ASN yang di nonjobkan dari jabatannya. (tmp)

Fokus Sumut PGN Dapat Pelanggan Baru

6

rabu, 16 januari 2019

Terkait Wartawan Dilarang Meliput Audensi dan Rapat oleh Biro Umum di Kantor Gubsu,

Edy Rahmayadi : Saya Tak Pernah Melarang Wartawan

MEDAN | SUMUT24 PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN area Medan pada awal 2019 mendapat tambahan empat pelanggan komersial.

“Empat pelanggan komersial baru itu bergerak di bidang rumah makan, laudry dan tempat ibadah,” ujar Sales Area Head PT PGN Medan, Saeful Hadi di Medan, Senin.

Dengan bertambahnya empat pelanggan baru, maka total jumlah pelanggan PGN menjadi 19.921 perusahaan.

Dari total pelanggan sebanyak 19.921, terbanyak pelanggan rumah tangga 19.396 disusul pelanggan kecil 397 dan komersial serta industri 132 perusahaan.

“PGN yakin jumlah pelanggan baru terus bertambah dan diharapkan 2019 penambahan lebih banyak dari 2018 yang berjumlah 15,” ujarnya.

Saeful menjelaskan, pelanggan baru 15 perusahaan di tahun 2018 terdiri dari tiga industri dan 12 komersil.

Ia mengaku pada akhir 2018, ada permintaan sehingga baru di awal 2019 terlayani PGN. Dia menegaskan, saat ini, PGN masih merampungkan beberapa infrastruktur untuk calon pelanggan lainnya.

Potensi pelanggan baru masih cukup besar di Sumut baik apalagi kalau perekonomian semakin baik.

“Pasokan gas PGN sendiri cukup aman setelah dewasa ini ada program Integrasi Pipa Gas Nasional,” katanya.(red)

MEDAN | SUMUT24 Gubsu Edy Rahmayadi menegaskan, kalau dirinya tidak pernah melarang para wartawan untuk meliput di kantor Gubsu, baik secara lisan maupun tertulis melalui SKPD di lingkungan Pemprovsu. “Siapa yang melarang rupanya,” tanya Gubsu kepada wartawan, saat diwawancarai di halaman Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (15/1).

Polbangtan Medan Uji Coba Budidaya Melon Hidroponik MEDAN | SUMUT24 Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan melakukan ujicoba terhadap budidaya buah melon hidroponik dengan sistem irigasi tetes.

“Inovasi pertanian ini nantinya akan mendukung kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan inovasi pertanian modern,” kata Elrisa Ramadhani dosen pembimbing terhadap penelitian melon ini yang menghubungi Antara Sumut, Senin (14/1) sore.

Ia mengatakan pertanian hidroponik kini memang tengah menjadi trend di tengah masyarakat dan untuk itu pihaknya tidak mau ketinggalan melakukan teknik pertanian hidroponik mengikuti tren tersebut.

“Selain itu, kegiatan tersebut untuk memupuk semangat mahasiswa agar dapat menciptakan ide-ide baru di bidang pertanian dan menjadikan mahasiswa cinta pertanian,”katanya.

Melon (cucumis melo) sejenis tanaman buah yang masuk ke dalam suku “cucurbitaceae” atau suku labu-labuan yakni tanaman semusim yang memiliki bentuk daun menjari.

“Peluang usaha budidaya melon hidroponik merupakan bisnis dengan potensi yang sangat menjanjikan, selain sehat bahkan sangat aman untuk dikonsumsi,”katanya.

Menurut dia harga jual dari budidaya melon hidroponik itu memang tergolong tinggi di pasaran, Sehingga bisnis budidaya melon hidroponik memiliki potensi yang cerah.

“Prospek dari bisnis budidaya melon hidroponik ini memang terbilang bagus dan bersinar. Tujuan kegiatan itu juga tidak terlepas untuk membangkitkan semangat wirausaha dan inovasi mahasiswa,” katanya.

Ia mengatakan, penelitian tersebut berlokasi di Green House Polbangtan Medan, dengan melakukan kegiatan meliputi sterilisasi media tanam dengan cara pembakaran pasir dan pengisian polibag.

“Harapan kita percobaan budidaya melon hidroponik dengan sistem irigrasi tetes yang kita lakukan ini sukses, sehingga mahasiswa nantinya semakin terpacu dan tertarik menggeluti usaha budidaya melon hidroponik,” katanya.(red)

L

Sumut24

Kemudian dijawab wartawan, pelarang itu disampaikan oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprovsu Faisal Hasrimy. Bahkan sudah dikonfirmasi, bawah dia membenarkannya. “Oh... tanya aja kepada Faisal kenapa dia melakukan itu, saya tidak pernah melarang wartawan meliput di kantor Gubsu. Baik untuk meliput audensi, rapat, dan wawancara langsung sama saya. Buktinya ini saya bisa kalian wawancaraikan,” katanya sambil tersenyum.

Gubsu juga bertanya kepada wartawan, apakah memang ada surat pelarangan itu dikeluarkan oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprovsu, dijawab para wartawan tidak ada.

“Makanya, saya jadi heran wartawan kok

dilarang meliput di kantor Gubsu. Saya tak pernah membatasi wartawan untuk meliput di kantor Gubsu. Yang tidak saya suka, kalau wartawan sudah tau, lalu ditanya lagi sama saya, itu yang tidak saya suka,” katanya sambil tersenyum.

Sebelumnya diberitakan , wartawan Unit Pemprovsu telah dilarang meliput kegiatan audensi dan rapat biasa maupun tertentu di Kantor Gubsu. Hal itu terungkap saat wartawan hendak meliput Rapat Koordinasi Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemprovsu dan BUMD bersama PT Telkom Indonesia Tbk, di Ruang Ferdinand Lumban Tobing Lantai 8 Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No 30 Medan, Jumat (11/1) lalu.

Saat itu, beberapa wartawan unit Pemprovsu hendak masuk ke ruang rapat untuk meliput, lalu dicegat petugas sekuriti yang kini difungsikan oleh Biro Umum dan Perlengkapan Pemprovsu. “Maaf Pak, dilarang masuk tanpa ada undang. Karena

ini perintah dari pimpinan,” kata petugas jaga berpakaian safari tersebut tanpa mau menyebutkan namanya.

Mendengar larang itu, wartawan pun menunggu Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprovsu Faisal Hasrimy yang ikut dalam rapat tersebut, hingga rapat selesai yang dipimpin oleh Wagubsu Musa Rajekshah (Ijek). Hampir satu jam lebih wartawan menunggu pejabat tersebut untuk mengkonfirmasi larang baru itu.

Setelah rapat selesai, wartawan pun menanyakan kebijakan baru itu kepada Faisal Hasrimy, sekaligus juga menanyakan, apakah ada kasus yang ditutuptutupi di kantor Gubsu ini sehingga pengamanannya sangat berlapis. Lalu dia menjawabnya, informasi itu tidak benar, terkait kebijakan pengamanan baru itu sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Pengamanan itu juga dilakukan, untuk kenyamanan bagi semua orang yang masuk ke kantor

Gubsu. “Tidak ada istilah risih masuk ke kantor Gubsu. Kalau kita bersih ngapain kita risih. Apalagi petugas kita ini sudah memiliki SPO dalam melakukan pekerjaanya. Artinya kita sudah tekankan kepada mereka harus 3S (senyum, sapa dan sopan),” katanya.

Saat ditanya wartawan, kalau petugas sekuriti yang ditugaskan di kantor Gubsu, mulai lantai 1 hingga lantai 10, ketika disapa wartawan tidak ada yang pernah senyum ?, tapi dijawab Faisal, yang penting kita saling mengingatkan. “Tipikal kita kan orang Sumut, kita harus saling mengingatkan,” ujarnya.

Wartawan juga menceritakan pengalaman saat meliput dengan beberapa gubernur sebelumnya kepada Faisal, bahwa semua kegiatan audensi dan rapatrapat biasa ataupun tertentu saat itu, bisa diliput para wartawan unit kantor Gubsu.

Kalaupun ada kadang larang meliput bagi wartawan, paling untuk rapat internal atau khusus aja. Tapi saat ini peliputan wartawan di kantor Gubsu sudah dibatasi sepenuhnya, wartawan hanya bisa menerima berita relies dari Humas.

Tapi dijawab Faisal, sudah ada perss room, dan pihaknya juga tidak ada membatasi wartawan dengan diberlakukannya pengamanan berstandar SOP tersebut.

“Sebenarnya kita tidak membatasi, fasilitas sudah kita persiapan. Kita punya perss room di lantai 1,” ujarnya.

Tapi dijawab wartawan, perss room tersebut tidak pernah lagi digunakan selama ini untuk temu pers, walaupun setelah siap audensi maupun rapat yang dipimpin oleh Gubsu, Wagubsu dan Sekdaprovsu, maupun dinas lainnya yang ada di lingkungan Pemprovsu. “Bagi kita yang penting memberikan kenyamanan bagi semua dengan kebijakan ini. Tidak ada niat kita untuk menghalang-halangi informasi,” jawabnya.(W03)

PT Amartha Deli Stevedoring Tahan Pesangon Karyawan Medan|SUMUT24 PT Amartha Deli Stevedoring yang bergerak di bidang jasa penyimpanan kontainer kosong menahan pesangon karyawannya yang telah meninggal dunia.

Hal itu terungkap saat keluarga ahli waris, Rohadi, mengadukan persooalan itu ke Komisi B DPRD Kota Medan, Selasa (15/1).

Dalam pertemuan yang dipimpin Sekretaris Komisi B, Anton Panggabean, itu hadir Jumiani (istri almarhum), Meidi (anak almarhum), Deputi GM PT Amartha, Emil Tampubolon, pihak BPJS Tenaga Kerja serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Selaku ahli waris, Meidi, menuturkan ayahnya Rohadi bekerja di PT Amartha Deli Stevedoring selama 11 tahun dan telah meninggal dunia karena sakit pada 18 Desember 2018.

“Pihak keluarga berupaya bertemu dengan perusahaan guna menuntut hak dan kewajiban almarhum berupa gaji bulan Desember dan pesangon serta asuransi BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Meidi.

Pada tanggal 2 Januari, sebut Meidi, pihak keluarga bertemu dengan bagian personalia perusahaan dan pihak perusahaan hanya menyanggupi untuk membayarkan gaji bulan Desember. “Untuk pesangon dan BPJS Ketenagakerjaan

Sekretaris Komisi B, Anton Panggabean saat menerima pengaduan Jumiani (istri almarhum),dihadiri Deputi GM PT Amartha, Emil Tampubolon, pihak BPJS Tenaga Kerja serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). sumut24|ist

belum dibahas karena harus menunggu keputusan dari Jakarta,” kata Meidi.

Meidi menyebutkan, pihak keluarga telah berulangkali meminta surat keterangan dari perusahaan agar bisa mengklaim asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan. “Tapi, surat itu hingga kini tak kunjung dikeluarkan perusahaan,” sebut Meidi.

Bahkan, tambah Meidi, perusahaan tidak memberi jawaban saat ditanya soal kepastian pembayaran pesangon. “Kami (ahli waris, red) hanya menerima uang duka sebesar Rp5 juta dari perusahaan,” ujar Meidi.

Sementara pihak Disnaker Kota Medan, Simarmata, menuturkan menurut

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pesangon yang dikeluarkan adalah 22 bulan gaji sesuai dengan gaji yang diterima almarhum.

“Rohadi sebulannya menerima gaji sebesar Rp3.200.000. Jadi, pesangon yang harus dibayarkan perusahaan adalah sebesar Rp72.400.000 ditambah 15 persen dari hasil, sehingga totalnya menjadi Rp89.600.000 karena masa kerjanya selama 11 tahun,” sebut Simarmata.

Sedangkan Deputi GM PT Amartha, Emil Tampubolon, menyampaikan Januari baru-baru ini pihak ahli waris telah dipanggil ke perusahaan untuk memberikan gaji bulan Desember, dengan syarat pihak keluarga mengembalikan inventaris perusahaan berupa satu unit sepeda motor.

“Menyangkut pesangon, akan dibicarakan ke Jakarta,” sebut Tampubolon.

Menyikapi hal ini, Anton Panggabean, mengharapkan agar pihak perusahaan segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan win-win solution, sehingga masalah ini tidak perlu ditangani oleh Disnaker.

“Jika perusahaan tidak menyelesaikannya, maka keluarga ahli waris dapat melaporkannya ke Dianaker dan DPRD Medan siap memfasilitasinya,” sebut Anton. (R02)

Ratusan ASN Pemprovsu Ikuti Sosialisasi Strategi Menghafal Al Qur’an Anak Usia Dini

embaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Sumatera Utara mengadakan sosialisasi strategi menghafal Al-Qur’an Usia Dini di Masjid Agung, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (14/1). Kegiatan tersebut diikuti ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang muslim di lingkungan Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan bangga pada para hafiz.

Gubsu mengapresiasi para orang tua yang berhasil mendidik anaknya menjadi penghafal Qur’an. “Saya sampai usia seperti ini saja belum bisa hafal semua juz Al Qur’an,”

penghafal Qur’an.

Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Utara Asren Nasution, usai acara, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk pembinaan mental keluarga para ASN di lingkungan Pemprov Sumut.

“Kita berharap keluarga besar ASN di Pemprov Sumut ini ada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi anaknya yang menghadiri Sosialisasi Strategi Menghafal Al-Qur’an menjadi penghafal Usia Dini yang diselenggarakan oleh Lembaga Qur’an,” ujar Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Sumatera Utara di Masjid Agung. sumut24|ist Asren.

Kegiatan tersebut merupaujar Gubsu. kan bentuk imbauan atau sosialiasi metode Dikatakan Gubsu, Sumatera Utara akan praktis bagaimana seorang ibu dan ayah memiliki banyak Hafiz Qur’an. Sehingga bisa menjadikan anaknya menghafal Qur’an Sumatera Utara akan menjadi berkah dan di usia dini. Kegiatan tersebut diisi oleh semakin bermartabat dengan keberadaan

ayah hafiz cilik Hasan Basri asal Nias yang bernama Abdurrahim. Ia yang memberikan tips agar anak bisa menghafal Al Qur’an dengan baik.

“Acara ini merupakan bagian dari pembinaan mental yang bersifat imbauan kepada ASN. Juga menekankan pentingnya pembangunan keluarga ASN,” kata Asren.

Diharapkan sosialisasi tersebut bisa menjadi motivasi kepada masyarakat, khususnya aparatur pemerintah. Asren mengatakan juga akan melibatkan lembaga lain seperti One Day One Juz. “Semoga kegiatan ini bisa menjadi teladan bagi para aparatur dan menjadikan anaknya sebagai penghafal Qur’an,” ungkap Asren.

Ketua One Day One Juz Sumatera Utara Aditya Vidia sangat menyambut baik dukungan pemerintah dalam menghafal Qur’an. Dukungan tersebut menurutnya sangat luar biasa. Dukungan tersebut akan memotivasi dan menambah efek yang luar biasa bagi masyarakat. “Jadi mereka Insyallah masyarakatnya menjadi semakin lebih semangat, tidak hanya masyarakatnya, aparaturnya juga menjadi termotivasi,” ujarnya.

Sosialisasi tersebut, kata Adit, harus dikawal dan dipantau terus. Sehingga program tersebut tidak hanya menjadi program formalitas belaka. Melainkan bisa berkesinambungan. “Al Qu’ran adalah kunci kita membentuk sebuah negara dan pemerintahan yang baik, untuk itu program ini harus dikawal, dievaluasi, difokuskan serta diseriusi,” katanya.

Pada kegiatan tersebut, Gubsu memberikan penghargaan kepada para kontingen Sumatera Utara yang berhasil membawa gelar juara umum pada Olimpiade Pecinta Quran 2 yang diadakan di Lombok Nusa Tenggara Barat pada November 2018 lalu.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi lantaran telah membawa nama baik Sumatera Utara di kancah internasional tersebut. Pada tahun 2018, kontingen Sumatera Utara memenangkan 4 kategori, 3 emas 1 perunggu. Olimpiade tersebut diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia serta negara sahabat seperti seperti Mesir.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, ratusan ASN di lingkungan Kantor Gubsu, OPD Provinsi Sumatera Utara, dan jamaah Masjid Agung Medan. (W03)

7

RABU, 16 JANUARI 2019

Pengelolaan dan Penyediaan Air Bersih

Kanker Pankreas Intai Remaja Obesitas OBESITAS merupakan penumpukan lemak yang berlebihan sehingga membuat berat badan di atas normal. Secara umum, penyebab utama dari obesitas adalah ketidakseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi yang diukur menggunakan unit kalori (Kal) dan kilokalori (kKal).

Obesitas dapat menyerang siapa saja, salah satunya adalah para remaja. Seperti Dilansir dari HealthDay News, peneliti melaporkan bahwa obesitas yang terjadi di kalangan remaja dapat meningkatkan risiko kanker pankreas saat dewasa.

Tim peneliti di Israel mengatakan peluang orang obesitas terkena kanker pankreas bisa melonjak empat kali lipat dibandingkan yang tidak. Risiko terkena kanker tersebut semakin tinggi selaras dengan berat badan.

"Sudah diketahui selama beberapa waktu lalu bahwa obesitas dapat meningkatkan resiko seseorang terkena kanker pankreas, dan penemuan baru ini penting untuk menunjukkan bahwa obesitas dan kelebihan berat badan pada masa remaja juga dapat memengaruhi resiko," kata pakar di bidang kanker pankreas Allison Rosenzweig.

Untuk penelitian baru ini, para peneliti yang dipimpin oleh Dr. Zohar Levi, dari Rabin Medical Center di Petah Tikva dan Universitas Tel Aviv, mengumpulkan data tentang lebih dari 1 juta pria dan 700.000 wanita di Israel.

Peserta penelitian melakukan pemeriksaan fisik pada usia 16 hingga 19. Dengan menggunakan National Cancer Registry Israel, para peneliti mengidentifikasi kasus kanker pankreas hingga 2012. Tindak lanjut mereka mengungkapkan 551 kasus baru terkait kanker pankreas.

Risiko tinggi pada pria Dibandingkan dengan berat badan normal, obesitas dikaitkan dengan risiko kanker yang hampir empat kali lebih tinggi pada pria. Sedangkan pada wanita peneliti menemukan, bahwa wanita risikonya sedikit lebih dari empat kali lebih tinggi.Secara keseluruhan, para peneliti menghubungkan hampir 11 persen dari kasus kanker pankreas dengan kelebihan berat badan remaja dan obesitas.

Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan di Indonesia tingkat obesitas pada orang dewasa pada tahun 2018 meningkat menjadi 21,8 persen.

Melihat fakta ini, alangkah baiknya untuk menjalani gaya hidup sehat sehingga terhindar dari obesitas dan risiko penyakit lainnya. (red)

Minum Teh Jahe Musim Hujan Tubuh Kebal Penyakit MINUM teh jahe dapat membuat tubuh tetap sehat selama musim hujan. Hampir setiap hari hujan mengguyur, pilek atau flu bisa menyerang kapan pun. Teh jahe hangat bisa membantu Anda melawan infeksi virus flu secara efektif.

Peneliti Nafiseh Shokri Mashhad dari Isfahan University of Medical Sciences menyampaikan, teh jahe punya efek sebagai anti peradangan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh.

"Banyak antioksidan yang ditemukan dalam teh jahe dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Jadi, membantu kurangi risiko tertular penyakit menular," tulis Nafiseh dalam jurnal berjudul, Anti-Oxidative and Anti-Inflammatory Effects of Ginger in Health and Physical Activity: Review of Current Evidence.

Jurnal tersebut dipublikasikan di Journal International Preventive of Medicine pada 2013.

Khasiat lain dari teh jahe di antaranya, membantu tingkatkan kesehatan lambung dengan mengurangi efek gangguan pencernaan.

Teh jahe juga membantu mencegah kanker. Jahe terbukti dapat melawan beberapa jenis sel kanker, termasuk kanker pankreas dan kanker usus besar.

Untuk membuat teh jahe, Anda hanya perlu jahe mentah yang diparut, lalu 1,5 atau 2 gelas air.

Kemudian, didihkan air dan masukkan jahe mentah. Diamkan selama 2-3 menit. Saring teh jahe ke dalam cangkir.

Dilansir dari laman Times Now News, Anda bisa tambahkan satu sendok makan lemon (baru diperas) dan satu sendok makan madu. Aduk dan sajikan selagi hangat. (red)

Pemprovsu Buka Peluang Kerja Sama Pihak ke Tiga MEDAN | SUMUT24 Permasalahan pengelolaan dan penyediaan air bersih untuk masyarakat menjadi salah satu permasalahan yang sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) membuka peluang kerja sama dengan pihak ke tiga, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah saat menerima kunjungan kerja PT Adaro Water Energy Tbk, di ruang rapat lantai 9, Kantor Gubernur, Selasa (15/1). “Untuk penyediaan dan pengolahan air bersih, kita harus berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan Wagubsu, seiring dengan kondisi bertambahnya jumlah penduduk yang saat ini mencapai 14 juta jiwa lebih, tentunya juga akan bertambahnya kebutuhan air bersih. Sementara itu, diketahui bersama bahwa pipa penyaluran air yang dipergunakan usianya sudah lewat waktu, serta perlunya penambahan pompa pipa.

“Kebutuhan air bersih ini adalah kebutuhan yang sangat vital, tidak bisa lagi ditundatunda. Untuk itu kita sebagai pemerintah tidak menutup kemungkinkan bekerja sama dengan pihak perusahaan lain, khususnya investor dalam negeri,” ujar Wagubsu.

Selain itu, menurut Wagubsu, PDAM Tirtanadi juga harus segera mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk

K

Wagubsu Musa Rajekshah menerima audiensi dari Adaro Group di ruang kerja Wagubsu, Medan, Selasa (15/ 1). SUMUT24/humas

listrik yang harganya dapat dijangkau masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo menjelaskan pengguna air bersih di Kota Medan yang disalurkan oleh Tirtanadi sudah mencapai sekitar 425 ribu pelanggan.

Hanya saja, total kebutuhan itu belum sebanding dengan persediaan yang dimiliki. Sebab, hingga saat ini persediaan yang dimiliki PDAM Tirtanadi Medan masih 6.600 liter per detik.

Karena itu, dengan perbandingan angka tersebut distribusi air kepada pelanggan dalam sehari belum dapat maksimal. Makanya ada di beberapa wilayah yang memang pelayanannya belum 24 jam dikarenakan dalam sehari ada waktu tertentu puncak penggunaan air.

“Walaupun masih ada belum terpenuhinya dengan baik pensuplaian air bersih, PDAM Tirtanadi terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh pelanggan,”ujarnya.

Sebelumnya, President Dierctor PT Adaro Water Wito Krisnahadi menjelaskan, PT Adaro Energy Tbk melalui anak usahanya yaitu PT Adaro Tirta Mandiri (Adaro Water) terus melakukan pengembangan lini bisnis air bersih. Dengan segmen bisnis pengolahan air minum, pengolahan air limbah, penyediaan jasa distribusi dan jasa solusi di bidang air.

Sebagai informasi, sejak tahun lalu Adaro Water telah mengoperasikan tiga aset berupa intalasi pengelolaan air minum di tiga lokasi yang berbeda.

Pengelolaan air ini berada di Gresik (Jawa Timur), Banjar Baru (Kalimantan Selatan) dan Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Untuk bidang energy listrik, PT Adaro Energy Tbk, menggunakan system solar PV Micro grid, yakni sistem yang tidak memerlukan area besar seperti pembangkit listrik tenaga surya pada umumnya. “Tentunya hal ini dapat membantu masyarakat di daerah yang belum terjangkau pembangkit tenaga listrik,” pungkasnya Turut hadir Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu Zonny Waldi, Kepala Litbang Provsu Effendy Pohan, Kadis ESDM Zubaidi, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Hidayati, dan Kadis Lingkungan Hidup Binsar Situmorang. (W03)

BKKBN Ajak Kaum Ibu di Simalungun untuk KB Sosialisasi KBKR Bersama Mitra Kerja 2018 SIMALUNGUN | SUMUT24 “Promosi Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) Berkualitas oleh Dinas “BKKBN Sumut dan DPR RI disambut positif kaum ibu di Desa Silinduk, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, “Kabupaten Simalungun, belum lama ini.

Dalam penjelasannya, Kepala Bidang (Kabid) KBKR BKKBN Sumut, Sofyan Rangkuti, SE.,MAP “mengingatkan, bahwa Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah yang sudah dicanangkan “sejak tahun 1970 an untuk mengendalikan angka kelahiran sesuai kesehatan reproduksi (KR) dari si ibu.

“Sekaligus mencegah tingginya angka kematian anak dan ibu.

Terlebih di tengah perekonomian yang sulit saat ini.

Oleh : Fathul Azis Rambe esehatan adalah salah satu hal yang wajib negara jamin bagi seluruh warga negaranya. Negara Indonesia menjamin kesehatan warga negaranya dengan mengadakan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Melalui program tersebut diharapkan seluruh warga Negara Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sendiri dilaksanakan oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPJS Kesehatan memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit untuk membiayai para peserta yang banyak dan biaya kesehatan yang tinggi. Data

penyediaan pensuplaian air bersih ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat mengkonsumsi air yang tidak layak dan tidak sehat.

Begitu juga masalah pembuangan limbah, kata Wagubsu, menjadi persoalan serius dan harus dipikirkan solusinya. Memang PDAM Tirtanadi sudah mempunyai instalasi pembuangan air limbah, di daerah Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, tetapi belumlah maksimal. “Karena tidak semua limbah domestik yang dari rumah tangga dialirkan ke tempat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum dibuang ke Danau Toba,” katanya.

Karena itu, Wagubsu sangat mengapresiasi kedatangan pihak PT Adaro Water Energy Tbk yang sudah bersedia ingin melakukan kerja sama dalam bidang penyediaan air bersih.

Sedangkan untuk penyediaan tenaga listrik, yang juga merupakan bidang usaha PT Adaro Water Energy Tbk, Wagubsu berharap dapat meringankan daerah-daerah.

Khususnya desa-desa di Provinsi Sumatera Utara dengan menyediakan pasokan energi

Mahasiswa PKN STAN

resmi melansir jumlah peserta BPJS Kesehatan sebanyak 204,4 juta jiwa per pertengahan Bulan September 2018 dan separuh dari jumlah tersebut yaitu sekitar 118 ribu merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau masyarakat miskin.

Berdasarkan audit BPKP, diperkirakan BPJS Kesehatan akan mengalami defisit sebesar 10,98 triliun pada tahun 2018. BPJS Kesehatan telah mengalami defisit sejak tahun 2014, tahun pertamanya dan terus meningkat sampai dengan tahun ini. Pada tahun 2014 tercatat jumlah defisit sebesar Rp 3,3 triliun, dan membengkak menjadi Rp 5,7 triliun di tahun 2015, kemudian menjadi Rp 9,7 triliun pada tahun 2016 dan Rp 9,75 triliun pada tahun 2017.

Penyebab defisit pada BPJS

Pembatasan kelahiran memungkinkan ibu memenuhi “pemberian ASI ekslusif hingga usia anak 3 tahun dan mengamati 1.000 hari pertama kehidupan anak atau “disebut dengan golden age," jelas Sofyan Rangkuti.

Terpenuhinya gizi pada anak juga akan mencegah terjadinya gizi buruk atau stunting.

Pembatasan kelahiran “juga memberi ruang bagi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjamin pendidikan anak “sehingga meningkatkan kualitas keluarga di tengah-tengah masyarakat.

Untuk pengendalian kelahiran ini, pemerintah melalui BKKBN telah menyiapkan lima alat KB, dari suntik, pil, “IUD, implan dan kondom. Pada kesempatan itu, BKKBN juga mensosialisasikan

Perwakilan BKKBN Sumut, Anggota Komisi IX DPR RI berfoto bersama warga peserta sosialisasi di “Simalungun.

SUMUT24/ist

usia ideal bagi wanita “untuk melahirkan dan masa pubertas anak. Diharapkan dapat membantu orangtua untuk menjalankan fungsinya.

Usia pernikahan yang ideal untuk wanita itu 21 tahun dan pria 25 tahun. Anak perempuan

akan mengalami “fase purbertas di usia 11-12 tahun dan 16-17 tahun untuk pria," tuturnya.

“Kaum ibu juga mendapat pengetahuan bagaimana menjaga kesehatan reproduksinya. Yaitu dengan “memperhatikan kebersihan pakaian dalam, arah

siraman air setelah buang air dan jarak waktu kelahiran yang “tidak terlalu dekat. ““Sosialisasi ini turut dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI, H. Ansory Siregar, Lc dari Komisi IX DPR RI dan “unsur Muspika Kecamatan Dolok Batu Nanggar. (R03/rel)

Defisit BPJS Kesehatan Dapat Ditangani Kesehatan adalah biaya operasional yang terlalu tinggi dan penerimaan premi yang terlalu rendah. Premi bulanan peserta BPJS Kesehatan perorang adalah sebesar Rp 80.000 untuk kelas 1, Rp 51.000 untuk kelas 2, dan Rp 25.500 untuk kelas 3.

Sementara itu biaya bulanan yang dikeluarkan jauh diatas premi bulanan.

Selain karena tarif yang rendah, defisit juga disebabkan oleh banyaknya pesera BPJS Kesehatan yang tidak membayar iuran atau premi yang telah ditentukan dan meningkatnya jumlah orang yang terkena penyakit kronik seperti jantung, kanker, dan hepatitis yang notabene membutuhkan perawatan yang lama dan pengobatan yang mahal.

Pembayaran atas penyakit

kronik atau morbiditas tersebut merupakan beban terbesar bagi BPJS Kesehatan.

Sementara itu, tingkat kolektifitas iuran peserta pun masih dianggap rendah, terutama pekerja informal yang termasuk dalam peserta mandiri. Pekerja informal sering tidak membayar premi atau tingkat pembayarannya rendah namun tercatat termasuk sering menggunakan fasilitas BPJS. Defisit BPJS Kesehatan dapat berdampak dalam penanganan medis pasien dan operasional rumah sakit.

Apabila defisit BPJS Kesehatan tidak segera teratasi maka BPJS Kesehatan terpaksa memangkas fasilitas kesehatan dan obat-obatan untuk beberapa penyakit katastropik, yaitu penyakit berbiaya tinggi dan

membahayakan jiwa penderitanya. Defisit BPJS Kesehatan juga akan menyebabkan rumah sakit mengalami kesulitan dalam pengelolaan operasionalnya karena pembayaran atas klaim tersendat dan di sisi lain tagihan atas obat-obatan dan biaya dokter menunggak.

Kenaikan tarif cukai rokok secara selektif dan periodik dan pengalokasian penerimaan cukai menjadi solusi yang dianggap mampu menyelesaikan pemasalahan defisit BPJS Kesehatan. Selain karena penerimaan cukai rokok yang selalu meningkat tiap tahun, pemilihan alternatif ini juga dikarenakan adanya korelasi antara rokok dengan berbagai jenis penyakit hingga kematian.

Hal ini ditunjukkan

dengan data Kementerian Kesehatan dari kajian Badan Litbangkes tahun 2013 bahwa angka kematian prematur akibat penyakit terkait tembakau yang terus meningkat dari 190.260 (2010) menjadi 240.618 kematian (2013), serta kenaikan penderita penyakit akibat mengonsumsi tembakau dari 384.058 (2010) menjadi 962.403 orang (2013).

Kenaikan tarif cukai rokok, selain dapat digunakan untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan juga dapat digunakan untuk mengurangi konsumsi rokok. Semakin sedikit orang yang mengonsumsi rokok, semakin sedikit pula penderita penyakit yang terkait dengan konsumsi rokok atau tembakau.

Kemudian, dengan berkurangnya jumlah penderita penyakit tersebut, kedepannya diharapakan dapat mengurangi pengeluaran BPJS Kesehatan karena seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, penderita penyakit yang diakibatkan oleh konsumsi rokok atau yang terkait tembakau lah yang menjadi beban terbesar BPJS Kesehatan.

Dengan berjalannya solusi tersebut, kedepannya defisit BPJS Kesehatan akan tertutupi sehingga BPJS Kesehatan dapat melakukan pelayanan kesehatan dengan baik dan tujuan Program Jaminan Kesehatan dapat tercapai yaitu terjaminnya kesehatan warga negara sehingga masyarakat dapat hidup lebih sehat, produktif, dan sejahtera. (*)

8

BKD: Prioritas Guru dan Dokter SIANTAR|SUMUT24 Pemerintah Kota Pematangsiantar segera membuka seleksi tenaga kerja dengan sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rekrutmen ini kemungkinan akan dibuka pada Februari 2019.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Siantar Jan Purba mengungkapkan pada akhir Januari 2019 sudah masuk dalam tahap sosialisasi PPPK. Ditemui di kantornya Selasa (15/1), Jan mengatakan sudah mendapatkan rumusan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Ia mengatakan untuk Kota Pematangsiantar telah mengajukan 400 tenaga PPPK ke pusat. Sebanyak 400 tenaga itu akan diisi oleh profesi guru dan dokter ahli.

“Kita ajukan 400 ke pusat. Seperti kemarin ketika seleksi CPNS kita ajukan 400 guru. Kita hanya membutuhkan guru dan tenaga medis,”ujarnya.

Jan memastikan pegawai kantor sedang tidak dibuka formasi. Karena, Pemko Siantar masuk dalam kategori cukup untuk staff dan pegawai perkantoran.

Jan mengatakan untuk proses seleksi akan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Bisa saja nanti kami yang sediakan tempat, tetapi yang menyediakan soal ujian dan proses keputusan yang direkrut wewenang BKN,”ujarnya.

Sementara untuk usia yang boleh melamar, kata Jan mulai dari usia 18 tahun hingga 60 tahun. Penerimaan PPPK ini akan mendapatkan gaji setara dengan pegawai negeri sipil (PNS).

“Semua gajinya nantikan dari pusay bukan daerah. Jadi, nanti tidak teegantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD),”ujarnya.

Seperti diketahui, Menpan RB sudah mencanangkan rekrutmen PPPK untuk menambah kuota tenaga kerja pemerintah di seluruh Indonesia. Pemerintah akan memprioritaskan terhadap profesi guru.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengatakan tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan digelar pada Februari tahun ini.

“Sudah mulai diproses. Kira-kira minggu pertama Februari lah sudah mulai terlaksana,” kata dia, di Kemenko Maritim, Jakarta, Senin 14 Januari 2019.(red)

Fatimah Siregar PNS Koruptor

Mantan Kadis Pariwisata Siantar Resmi Dipecat SIANTAR|SUMUT24 Mantan Kadis Pariwisata Kota Pematangsiantar Fatimah Siregar, curiga dengan surat pemecatan yang diterimanya karena pernah terlibat kasus korupsi tahun 2004.

Fatimah Siregar curiga dengan surat keputusan (SK) yang diterimanya dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Karenaa, dalam surat itu tertulis, Fatimah diberhentikan tertanggal 28 Februari 2007.

Sementara, sejak 2007 hingga Desember 2018, ia sudah berganti-ganti jabatan.

Menanggapi ini Sekretaris BKD Kota Pematangsiantar Jan Purba mengatakan pemecatan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian sementara PNS dan PP Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS. Kata Jan Purba, Fatimah diberhentikan sejak tahun 2007 setelah kasusnya di pengadilan inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Ia mengatakan jika diberhentikan dengan alasan SKB Tiga Menteri tidak memiliki kekuatan hukum.

“SKB tiga menteri kan bukan undangundang. Keputusan yang di PP ini sama dengan UU Nomor 5 Tahun 2014,” ujarnya, Selasa (15/1).

Saat disinggung posisinya yang selama ini berganti jabatan, kata Jan semestinya telah diberhentikan oleh walikota sebelumnya.

“Semestinya yang memberhentikan yang dulu (walikota saat itu).

Tapi, yang sekaranglah yang memberhentikan,”ujarnya.

Saat disinggung, apakah dengan demikian Fatimah harus mengembalikan uang selama tahun 2007 hingga sekarang, Jan menyerahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (red)

rabu, 16 januari 2019

Bupati Madina Minta Ditutup Tambang Emas Ilegal Madina|SUMUT24 Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution mengaku sudah sering meminta masyarakat untuk tidak melanjutkan aktivitas penambangan di sepanjang aliran Sungai Batang Natal, Mandailing Natal.

Dahlan mengakui bahwa tambangtambang itu ilegal. “Statusnya liar tanpa izin. Saya minta agar ditutup dan dihentikan jelas merusak alam. Sudah sering saya minta dihentikan,” kata Dahlan melalui aplikasi WhatsApp, Selasa (15/1).

Meski ilegal, penambangan emas di Sungai Batang Natal terus berlanjut hingga kini. Bahkan, dilakukan secara terangterangan.

Aktivitas ini dapat dilihat dengan mudah oleh pengendara yang melintas jalur Panyabungan-Natal, Mandailing Natal.

Sebab, sebagian aliran sungai berada tepat di pinggir jalan.

Dahlan enggan mencurigai adanya oknum yang berada di balik masyarakat, sehingga penambangan tersebut terus berlangsung.

Menurutnya, tambang itu murni milik masyarakat. “Pemiliknya masyarakat setempat. Kebetulan saya bukan orang yang suka curiga atau suuzon, dan nyata-nyata itu masyarakat,” sambungnya.

Pemandangan yang terkesan memprihatinkan terlihat di beberapa titik sepanjang aliran Sungai Batang Natal, Mandailing Natal.

Derasnya deburan air sungai tersebut beradu nyaring dengan suara mesin-mesin dompeng pendulang emas.

Tambang emas ilegal di aliran Sungai Batang Natal, Mandailing Natal. sumut24|ist

Di aliran Sungai Batang Natal, terdapat puluhan tambang emas ilegal. Kemunculan para pendulang ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu.

Namun pada perkembangannya, sekitar sejak lima tahun belakangan, pendulangan yang mulanya masih beroperasi secara tradisional kini sudah lebih modern.

Mereka kini cenderung menggunakan mesin ‘dompeng’ atau mesin pompa.

Bahkan pada beberapa titik, terlihat bekas kerukan alat berat.

Untuk satu lubang tambang terlihat ada belasan hingga puluhan orang pekerja yang menggali pasir dan bebatuan kerikil.

Alhasil, selain menyebabkan lubang, air yang mengalir dari Sungai Batang Natal menjadi keruh. Belum lagi dari apsek lingkungan.

Keberadaan tambang, apalagi tambang

emas, diketahui memiliki efek terhadap lingkungan sekitar. Padahal, Sungai Batang Natal termasuk jadi penopang kebutuhan hidup warga di sepanjang alirannya.

Beberapa pekerja tambang yang coba ditemui, Senin (14/1), kompak menolak berkomentar dan menutup diri. Mereka juga terlihat risih saat ditanya mengenai keberadaan tambang tempat mereka bekerja tersebut. Kedua lelaki ini, merupakan warga Kecamatan Batang Natal.

Keberadaan tambang-tambang di aliran Sungai Batang Natal bahkan meliputi beberapa kecamatan seperti Lingga Bayu dan Batang Natal.

Kapolres Mandailing Natal AKBP Irsan Sinuhaji membenarkan bahwa tambangtambang di aliran Sungai Batang Natal berstatus ilegal.

Menurutnya, tambang-tambang itu

Kualitas Pembangunan Tangga Dilokasi Objek Wisata Lae Memperihatinkan

Pembangunan tangga di air terjun mbilulu telah rusak. sumut24|RBM

Pakpak Bharat|Sumut24 Proyek pembangunan tangga tahun 2018 dilokasi Objek wisata Air Terjun Mbilulu di Desa Pronggil Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat, diduga dikerjakan asal jadi sehingga kualitasnya memprihatinkan.

Kondisi bangunan tangga tersebut saat ini cukup memprihatinkan, bahkan beberapa titik sudah mengalami retak-retak, cukup berbahaya jika tidak segera dilakukan perbaikan.

Kepala Dinas Parawisata Kabupaten Pakpak Bharat Bambang Sunarjo Banurea saat dikonfirmasi Sumut24 Senin (14/1), melalui pesan Whatsapp mengaku proyek pembangunan tangga tersebut dibangun Tahun 2018.

Terkait kondisi bangunan tangga yang sudah mengalami retak-retak disampaikan beberapa awak media, Bambang mengatakan, kita suruh diperbaiki pihak ketiga, karena masa pemeliharaan hingga sekarang.

Lebih jauh ditanya, perusahaan dan pagu proyek untuk pembangunan tangga tersebut, sampai berita ini diterbitkan belum ada jawaban yang jelas dari Kepala Dinas Parawisata Bambang Sunarjo Banurea.

Lastro Banuarea selaku pengunjung wisata tersebut memaparkan terkait kondisi proyek pembangunan tangga di lokasi air terjun Mbilulu, baru hitungan minggu selesai dikerjakan oleh rekanan sudah rusak.

Dirinya sangat menyayangkan kualitas dari proyek tersebut belum beberapa bulan dikerjakan sudah mengalami kerusakan.

“Kalau melihat dari hasil dari pekerjaan, sepertinya rekanan yang mengerjakan proyek masih kontraktor abal-abal yang orientasinya mencari untung semata,” katanya.(RBM)

T

didulang oleh masyarakat setempat.

Keberadaannya sudah sejak lama.

“Itu ilegal itu, sepertinya masyarakat sekitar. Kalau dilihat dari alatnya itu pakai dompeng,” ujar Irsan.

Irsan mengatakan, tambang-tambang itu sudah ada sejak dirinya belum menjabat Kapolres Mandailing Natal. Meski demikian, Irsan mengaku tetap mengawasi aktivitas itu.

“Sudah lama sekali itu. Sementara asal tidak menggunakan zat mercury, mungkin kita awasi dulu. Masyarakat setempat cari makan, tapi perlahan kita sampaikan untuk tidak merusak alam,” ujar Irsan.

Irsan enggan berspekulasi lebih dalam mengenai desas-desus adanya oknum pejabat daerah yang berada di balik aktivitas tersebut dengan modus memanfaatkan warga sekitar.(red)

Gempa Magnitudo 5.0 Guncang Tapanuli Utara Taput | SUMUT24 Gempa berkekuatan magnitudo 5.0 mengguncang Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Selasa (15/1).

Aktivitas gempa terdeteksi oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG mencatat gempa Tapanuli Utara terjadi sekitar pukul 06.59 WIB. Lokasi gempa di 1.80 Lintang Utara, 99.12 Bujur Timur, pusat gempa berada di laut tepatnya 26 kilometer Tenggara Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Pusat gempa berada di kedalaman 10 kilometer dan tidak berpoteni tsunami.

Wilayah Tapanuli Utara sebelumnya sempat diterpa isu tsunami yang membuat geger warga pada pekan lalu.

Kepala Pusat Gempa bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono belakangan mengatakan sensor BMKG tidak mencatat aktivitas kegempaan di Tapanuli, Sumatera Utara, dan sekitarnya.

Masyarakat diminta tidak mempercayai isu tsunami yang beredar pada Kamis (10/1).

“Kami segera melakukan analisis rekaman data sinyal seismik di sensor terdekat dimana hasilnya tidak ada aktivitas kegempaan di Tapanuli dan sekitarnya,” kata Rahmat dikutip Antara.

Pernyataan itu menjawab kekhwatiran warga Sibolga dan Tapanuli Tengah yang sempat berhamburan dari rumah pada Kamis dini hari setelah beredar isu tsunami. (red)

Turnamen Bola Volly Rayon F Piala Kapoldasu di Padangsidimpuan

urnamen bola volly memperebutkan piala Kapolda Sumatera Utara Rayon F, berlangsung di lapangan bola volly SMK Negeri 1 Padangsidimpuan, Senin (15|1).

Kabagren Polres Padangsidimpuan Kompol M.Dalimunthe membuka dengan resmi turnamen bola volly dan dilanjutkan dengan pembacaan do’a untuk (AN) Aiptu T.M Sitepu, salah satu personel Polres Padangsidimpuan yang telah memenuhi panggilan Ilahi.

Kapolres Padangsidim-

puan AKBP Hilman Wijaya S.I.K.M.H menyampaikan amanat Kapolda Sumatera Utara yang pada intinya agar para peserta tetap menjaga dan menjunjung tinggi nilainilai sportifitas. Jikalau ada kekurangan atas pembukaan turnamen Bola Volly Rayon F Piala Kapolda Sumatera Utara.

Team Rayon F terdiri dari Kota Padangsidimpuan (psp), Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Kabupaten Labuhan Batu. Mengawali pertandingan, team bola volly

Polres Kota Padangsidimpuan bertemu dengan team bola volly Labuhan Batu.

Kegiatan dihadiri Kapolres Padangsidimpuan AKBP Hilman Wijaya SIK MH, Sekda Kota Padangsidimpuan Zul Peddi Simamora MM, Kadis Pariwisata Mahlil Siregar, Kasi Pidum Kejaksaan Kota Padangsidimpuan, Kadis Kominfo Kota Padangsidimpuan, Ketua KONI Kota Padangsidimpuan, Danramil Kota Padangsidimpuan, Perwakilan dari Danyon Inf 123/RW, Para Kabag, Kasat serta personil Polres Padangsidimpuan. (Tomps)

9

RABU, 16 JANUARI 2019

Kota Solok 'Mandi' Penghargaan Wakil Walikota Solok Reinier pimpin rapat koordinasi Pemerintah Kota didampingi Sekretaris Daerah Kota Solok Rusdianto,SIP,MM yang bertempat diruang rapat wako. Selasa (15/1).

Wawako Evaluasi Tindaklanjut Rakor SOLOK | SUMUT24 Wakil Walikota Solok Reinier pimpin rapat koordinasi Pemerintah Kota didampingi Sekretaris Daerah Kota Solok Rusdianto,SIP,MM yang bertempat diruang rapat wako. Selasa (15/1).

Wawako Solok Reiner sengaja mengevaluasi terhadap perkembangan hasil rakor minggu sebelumnya, apa telah ada progress tindak lanjut oleh OPD terhadap penyelesaiannya.

"Sesuai arahan Wako minggu lalu, diminta semua OPD untuk serius menindaklanjuti setiap persoalan yang berkembang dalam pelaksanaan tugas dan telah kita bahas pada rakor. Untuk itu, mulai hari ini kita akan evaluasi setiap persoalan yang berkembang pada rakor, " tegas Wawako.

Wawako mengurai satu-satu persoalan yang menjadi pokok pembahasan pada rakor minggu sebelumnya kepada setiap OPD. "Diharapkan dengan begini, kita semua bisa serius menyikapi dengan cepat setiap persoalan yang berkembang.

Sehingga setiap persoalan tidak hanya mengambang tanpa solusi dan upaya penyelesaian," ungkap Reinier.

Selain mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian persoalan minggu lalu. Wawako juga menggali persoalan-persoalan lain yang dihadapi OPD dan akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas OPD. (eli)

Kadistanpang Pidie Jaya, drh Muzakkir Muhmmad bersama unsur Babinsa dan penyuluh tani memanen jagung di Gampong Paru, Kecamatan Bandar Baru, Selasa (15/1). SUMUT24/IST

Pemkab Pijay Kembangkan Tanaman Jagung 2.000 Ha MEUREUDU | SUMUT24 Karena hasil panen sangat menggiurkan bagi para petani lokal, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpang) Pidie Jaya pada 2019 kembali mengembangkan lahan jagung di areal 2.000 Ha. "Dalam setiap hektare petani dapat menghasilkan 8 ton jagung sehingga memperoleh hasil panen rata-rata Rp 40 juta.

Sedangkan dana perawatan Rp 3 juta sehingga dalam setiap hektare petani dapat meraup uang Rp 37 juta," ujar Kepala Distanpang Pijay, drh Muzakkir Muhammad, Selasa (15/1).

Ia merincikan dari 2.000 Ha lahan pengembangan jagung tersebut tersebar di enam kecamatan yaitu, Bandar Dua, Meurah Dua, Bandar Baru, Triengadeng, Panteraja, dan Ulim.

Menurutnya motivasi petani untuk menanam jagung selama tujuh tahun terakhir di Pijay sangat tinggi.

Hal ini tidak terlepas hasil panen yang ditampung di tingkat agen dengan harga jual per kilo Rp 4.500 hingga Rp 5.000.

Karenanya, pengembangan lahan jangung 2.000 Ha tersebut, 1.000 Ha di antaranya adalah bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seluas 1.000 Ha. Selebihnya 1.000 Ha lagi adalah bantuan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 500 Ha, APBK 100 Ha, dan swadaya masyarakat 400 Ha. "Selanjutnya penanaman jagung diteruskan pada Oktober di lahan perbukitan seperti di Bandar Baru, Trienggadeng, dan Panteraja," ujarnya. (red)

SOLOK | SUMUT24 Bertambah satu lagi hasil kerja keras ASN Kota Solok yang diapresiasi Pemerintah Pusat. Untuk yang kesekian kalinya, hari ini berkat kerja dan kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Solok dan tentunya berkat dukungan banyak pihak, Pemerintah Kota Solok meraih penghargaan Apresiasi Lembaga Penelitian 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Solok dinilai sebagai salah satu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Berkinerja Utama.

Penghargaan dan apresiasi tersebut diserahkan langsung oleh Menristekdikti diwakili Dirjen Kelembagaan IPTEK dan Dikti Patdono Suwignjo, diterima langsung Walikota Solok Zul Elfian yang hadir didampingi Kepala Balitbang Kota Solok Ir. Raflis dan Kepala Penghubung dan Kerjasama Rantau Yopi Permana,SSTP,M.Si di ICE BSD Serpong Tanggerang, Dalam sambutannya, Menristekdikti pada acara yang dihadiri oleh beberapa Kepala Daerah, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kota/Kabupaten, Propinsi serta Kementerian mengatakan, akan selalu mendorong seluruh lembaga penelitian di Indonesia untuk melakukan penelitian berdasarkan pada kanalisasi penelitian yang sudah dibuat pada Prioritas Riset Nasional Tahun 2017-2019.

“Kanalisasi bertujuan supaya riset itu sesuai kebutuhan industri, sesuai kebutuhan masyarakat.

Jangan sampai riset itu (hanya) keinginan peneliti itu

Untuk yang kesekian kalinya, berkat kerja dan kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Solok dan berkat dukungan banyak pihak, Pemerintah Kota Solok meraih penghargaan Apresiasi Lembaga Penelitian 2018.

sendiri,” ungkapnya Prioritas Riset Nasional Tahun 2017-2019 disampaikan oleh Menristekdikti mencakup sepuluh fokus bidang, yaitu pangan/pertanian, energi: energi baru dan terbarukan, kesehatan: obat, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, material maju (advance material, seperti nanoteknologi), kemaritiman, kebencanaan, dan sosial humaniora dan seni budaya–pendidikan.

Selain menetapkan prioritas riset nasional, dalam memastikan Iptek berkontribusi dalam perekonomian Indonesia, Kemenristekdikti menyelenggarakan Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek (PUI), dimana lembaga litbang di Indonesia dapat mengusulkan diri agar dibina maksimal selama tiga tahun untuk menjadi Pusat Unggulan Iptek (PUI) atau

Science and Techno Park (STP). Bagi lembaga litbang yang sudah menjadi PUI, pemerintah akan dorong hasil penelitian mereka dapat dikomersialisasikan.

Disisi lain, Walikota Solok Zul Elfian ungkap apresiasinya kepada seluruh pihak yang terkait yang berhasil memperoleh penghargaan tersebut. ”Saya sangat mengapresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi, pencapaian ini tak lepas dari kerja keras rekan-rekan dengan mewujudkan inovasi-inovasi baru,” ungkap Zul Elfian.

Ia menambahkan, “Harapannya, dengan adanya penghargaan dan pencapaian ini dapat memotivasi dan mendorong ASN serta OPD lainnya untuk selalu meningkatkan kinerja dan melakukan inovasi-inovasi terbaru yang bermanfaat terhadap pembangunan daerah kita,” harapnya. (yose)

Mifa Peringati Bulan K3 Nasional MEULABOH|SUMUT24 PT Mifa Bersaudara mengadakan peringatan bulan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional di pelabuhan khusus batubara PT Mifa, Senin

(14/1). Peringatan ini rutin diselenggarakan Mifa setiap tahun. Kemarin, inspektur

PT Mifa Bersaudara, PT BEL dan kontraktor mitra menutup bulan kesehatan keselamatan kerja (K3) nasional di lokasi tambang di Kecamatan Meureubo, Aceh Barat. SUMUT24/ist

upacara kegiatan ini, Kadis Tenaga Kerja Provinsi Aceh diwakili Kabid Pengawasan, Putut Rananggono.

Informasi yang diperoleh dalam siaran pers pihak PT Mifa kemarin, mengatakan pihak Dinas Tenaga Kerja Aceh mengapresiasi komitmen PT Mifa Bersaudara yang secara terus menerus menerapkan pelaksanaan K3 di tempat kerja.

“Sejauh ini PT Mifa merupakan perusahaan yang pertama memperingati peringatan bulan K3 Nasional tahun 2019 di Aceh.

Adapun tema pokok bulan K3 wujudkan kemandirian masyarakat Indonesia berbudaya K3 untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional,” katanya.

Ia menghimbau dan mengajak semua pihak melakukan berbagai upaya konkrit terhadap pelaksanaan K3 di lingkungannya masing-masing, sehingga budaya

K3 benar-benar terwujud di setiap tempat kerja dan masyarakat umum di seluruh tanah air.

Sementara itu, Wakil Kepala Teknik Tambang PT Mifa Bersaudara, Fajar Harya Susilo didampingi Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Bara Energi Lestari, Rahmad Zahri dan CSR & Corporate Communication Manager, Azizon Nurza menjelaskan K3 di tempat kerja itu merupakan poin penting dari Mifa Integrated Management System (MIMS) dan BEL Integrated Management System (BIMS) yang wajib dipatuhi oleh seluruh pekerja di wilayah operasional. “Dengan momentum bulan K3 kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja semakin bertambah, dan dapat saling menjaga komitmen ini satu sama lainnya,” katanya. (red)

Kuota Pupuk Dikurangi, Mahasiswa Demo PT PIM PENGURANGAN jatah subsidi pupuk di Aceh Utara serta langkanya pupuk bersubsidi di Aceh akhir-akhir ini dijadikan isu sentral oleh sejumlah mahasiswa untuk berunjuk rasa, Senin (14/1). Massa yang menyatakan dirinya bagian dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Eksekutif Wilayah (LMND-EW) Aceh berdemo di depan gerbang pabrik PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.

Belasan mahasiswa mulai menggelar aksi sekitar pukul 10.10 WIB. Mereka mengusung sejumlah poster dan baliho yang berisi teks singkat tentang isu kelangkaan maupun tentang pengurangan pupuk bersubsidi.

Para mahasiswa berorasi secara bergantian. Aksi yang berlangsung tertib itu mendapat pengawalan pihak kepolisian.

Sekitar pukul 11.30 WIB, perwakilan PT PIM dari bagian kehumasan dan pemasaran ke luar untuk menjumpai mahasiswa. Pihak PIM menjelaskan wewenangnya hanya sebatas pengadaaan pupuk urea. Pengurangan kuota pupuk bersubsidi itu wewenang Menteri Pertanian RI. Seusai mendengarkan penjelasan pihak PIM, mahasiswa pun membubarkan diri secara tertib.

Koodinator Liputan LMND-EW) Aceh, Eri Ezi, menjelaskan, tahun 2018 kuota pupuk bersubsidi jatah untuk petani Aceh Utara mencapai 9.530 ton. Sedangkan pada tahun 2019, dikurangi kuotanya menjadi 7.000 ton. Selain itu, selama ini sering terjadi kelangkaan pupuk.

“Jadi, kami menggelar aksi ini

untuk mempertanyakan kedua hal tersebut,” ujar Eri. Manajer Humas PT PIM, Zulfan Efendi, menyatakan PIM mengapresiasi aksi mahasiswa yang mengangkat isu kelangkaan pupuk dan pengurangan kuota pupuk bersubsidi. Namun, menurutnya, apa yang dipertanyakan para mahasiswa itu tergolong salah alamat. Seharusnya bukan ditanyakan ke pihak PT PIM. “Soalnya, kami hanya bertugas menyediakan pupuk. Sedangkan masalah kuota, itu wewenang Menteri Pertanian yang ditindaklanjuti dengan keluarnya aturan dari dinas pertanian provinsi.

Untuk kelangkaan pupuk, tanggung jawab pengawasannya juga bukan pada PT PIM, melainkan berada pada Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida,” demikian Zulfan Efendi.

Sementara itu dari Kota Langsa dilaporkan, wilayah kelangkaan pupuk subsidi di Aceh telah meluas ke berbagai kecamatan yang sedang melakukan tanam padi pada awal tahun ini.

Ketua Komisi II DPRA yang melakukan pemantauan ke wilayah pesisir timur Aceh, mulai dari Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur mendapati stok pupuk subsidi jenis ZA dan Ponska/NPK sudah habis di kios-kios pengecer.

“Dari hasil pantauan kami, wilayah kelangkaan pupuk subsidi sudah meluas,” lapor Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri ST, dari Kota Langsa.

Pekan lalu, Wakil Ketua I DPRA, Sulaiman Abda, juga mengecek ke kios-kios pengecer pupuk di Lambaro, Aceh Besar. Didapat

informasi bahwa stok pupuk subsidi jenis ZA dan Ponska/NPK sudah habis sejak Desember 2018. Pupuk subsidi yang masih tersedia hanyalah urea. Itu pun stoknya tinggal sedikit lagi, antara 1-2 ton.

Di Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur, lanjut Nurzahri, pupuk subsidi sudah mulai langka.

Pedagang pengecer pupuk subsidi melaporkan, pupuk langka karena sampai kemarin belum ada penandatangan kontrak pembelian pupuk subsidi dari distributor penyalur pupuk subsidi kepada kioskios pengecer di ibu kota kecamatan.

Kuota pupuk subsidi untuk 2019, menurut laporan petani kepada Nurzahri, sudah dibagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh pada akhir tahun 2018.

Kuota pupuk subsidi untuk Aceh tahun 2019, lanjut Nurzahri, menurut pedagang kios pengecer, telah menurun sejalan dengan hasil pemotretan areal sawah baku yang dilakukan BPN RI tahun 2018 melalui satelit. Terdeteksi, luas arealnya sudah berkurang.

Areal sawah baku produktif di Aceh berkurang 99.922 hektare (ha) dari 293.067 ha menjadi 193.146 ha. Akibat pengurangan sawah baku produktif itu, kuota pupuk subsidi untuk Aceh pada tahun 2019 ini pun ikut berkurang.

Misalnya, kuota pupuk urea tahun lalu masih diberikan 80.687 ton, tahun ini turun menjadi 54.400 ton.

Selanjutnya pupuk SP 36 dari 24.320 turun menjadi 16.668 ton, pupuk ZA dari 14.670 ton turun menjadi 9.247 ton, pupuk NPK dari 54.000 ton turun menjadi 35.249 ton, dan

pupuk organik dari 8.950 ton menjadi 6.605 ton.

Pengurangan kuota pupuk subsidi itu, menurut pedagang pengecer pupuk, akan membuat stok dan kelangkaan pupuk subsidi di musim tanam rendeng dan gadu nanti makin panjang waktunya.

Kalau Pemerintah Aceh lambat menangani atau mengatasinya maka kelangkaan pupuk subsidi itu bakal berdampak kurang baik terhadap petani dan masyarakat secara umum.

Dampak tersebut, menurut Nurzahri, antara lain, pemupukan tanaman padi akan berkurang dan produktivitas gabah tahun ini pun tidak sebanyak tahun lalu atau menurun. Harga gabah pada waktu panen pun akan tinggi dan penghasilan yang diterima petani tidak sebanyak tahun lalu lantaran produksi gabahnya tidk sebanyak tahun lalu. “Inilah efek domino dari kelangkaan pupuk subsidi itu,” kata Nurzahri.

Kelangkaan pupuk subsidi ini, menurut Nurzahri, harus secepatnya ditangani Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama disperindag kabupaten/kota yang berfungsi mengawasi distribusi pupuk subsidi bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dan kabupaten/ kota serta lembaga teknis lainnya.

Kadis Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Muhammad Raudhi MSi yang dimintai tanggapannya terkait kelangkaan pupuk subsidi itu mengatakan, di beberapa wilayah kecamatan di berbagai kabupaten/kota memang sudah ada yang menanam padi dan

Sejumlah mahasiswa tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk DemokrasiEksekutif Wilayah (LMND-EW) Aceh, berdemo di depan gerbang pabrik PT PIM Aceh Utara, Senin (14/1). SUMUT24/IST

saat ini petani butuh pupuk subsidi.

Kuota pupuk subsidi tahun 2019, kata Raudhi, memang sudah dibagi ke kabupaten/kota berdasarkan Surat Keputusan Kepala Distanbun Aceh. Tapi sebelum dilakukan penandatanganan kontrak penjualan pupuk subsidi tahun 2019 kepada kios pengecer, terlebih dahulu harus dilakukan rapat koordinasi antara Disperindag dan Disntabun Aceh bersama kabupaten/kota dengan produsen dan distributor pupuknya.

Rakor itu, menurut Raudhi, bertujuan untuk membagi kembali kuota penyaluran kepada distributor pupuk yang ada di daerah masingmasing karena jumlah kuota pupuk tahun ini menurun 30 persen lebih dari kuota tahun lalu.

Setelah pembagian kuota per distributor dan wilayah penyaluran baru dilakukan penandatanganan kontrak penjulan pupuk antara distributor dengan pedagang kios

pengecer pupuk subsidi. Biasanya ini dilakukan di ibu kota kabupaten/ kota atau di kecamatan. “ Rapat koordinasi distribusi pupuknya telah kita rencanakan dilakukan Rabu atau Kamis depan di Kantor Disperindag Aceh.”

Raudhi juga memahami mengapa petani mendesak Pemerintah Aceh segera menyalurkan pupuk subsidi tahun 2019. Alasannya, karena pupuk nonsubsidi sangat mahal harganya, apalagi sekaranag ini kuota pupuk subsidi sudah berkurang dibanding tahun lalu.

Misalnya, harga pupuk urea bersubsidi Rp 1.800/kg atau Rp 90.000/sak (isi 50 kg), pupuk urea nonsubsidi di atas Rp 150.000/sak .

Begitu juga harga pupuk subsidi jenis lainnya, seperti SP36, ZA, Ponska/NKP, dan organik, harganya jauh di atas harga pupuk subsidi.

“Makanya petani minta agar pemerintah segera mengatasinya,” demikian Raudhi. (red)

RABU, 16 JANUARI 2019 Komisioner KPUD Dairi, Veryanto Sitohang dan Sekretaris KPUD Dairi, Gamal Purba

SIDIKALANG | SUMUT24 Demi mewujudkan sikap netralitas dalam menjalankan proses tahapan Pemilu 2019, baik Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), maka seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) seKabupaten Dairi akan menandatangani Pakta Integritas.

Penandatanganan pakta integritas itu dijadwalkan akan dilaksanakan pada Rabu (16/1/2019) dan Jumat (18/1).

Komisioner KPUD Dairi Divisi Hukum, Veryanto Sitohang mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggara Pemilu 2019, mulai dari tingkat pusat hingga desa benar-benar bekerja sesuai Undang-undang dan Peraturan KPU (PKPU).

"Untuk memastikan bahwa PPK dan PPS kami, selalu mandiri dalam mengambil keputusan dan ketika melaksanakan tugas," kata Veryanto yang ditemui di Sekretariar KPUD Dairi, Jalan Palapa No 5, Sidikalang, Selasa (15/1).

Menurut Veryanto, penandatangan pakta integritas juga telah dilakukan seluruh komisioner KPUD Dairi, berkisar pada kurun waktu tiga tahun lalu. Sehingga hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru dilakuka oleh penyelenggara pemilu.

"Jadi tidak hanya PPK dan PPS saja. Kami (komisioner KPUD Dairi) juga sudah tiga tahun lalu, dan ini dilakukan secara terus menerus setiap ada kegiatan Pemilu," sebutnya. (red)

Semakin Mendekati Pemilu 2019

Bawaslu Dairi Gelar Apel Siaga SIDIKALANG|SUMUT24 Pelaksanaan Pemilu yang akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang semakin dekat. Untuk mengantisapi kemunculan pelanggaran dan kecurangan dalam setiap tahapan, maka Bawaslu Dairi menggelar Apel Siaga.

Ketua Bawaslu Dairi, Jadi Berutu menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan seluruh anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) agar tetap siaga hingga pelaksanaan Pemilu berlangsung.

"Jadi kami gelar Apel Siaga, tujuannya untuk persiapan dalam menghadapi Pilpres dan Pileg 2019," kata Jadi di Sekretariat Bawaslu Dairi, Jalan Makmur No 38, Sidikalang, Selasa (15/1).

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan kepasa seluruh Panwascam yang tersebar di 15 Kecamatan, agar melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap seluruh peserta Pemilu 2019.

"Kami meminta kepada Panwascam untuk melakukan pengawasan dan pencegahan di tingkat kecamatan masingmasing, baik soal pemasangan APK di luar lokasi yang ditetapkan maupun temuan pelanggaran lainnya," sebutnya.

Bahkan, agar pelanggaran tidak berlangsung masif di Kabupaten Dairi, maka Bawaslu Dairi dalam waktu dekat akan mengundang sejumlah stakeholder terkait permasalahan pemasangan APK yang melanggar ketentuan.

"Rencana dalam minggu ini akan rapat koordinasi lagi dengan stakeholder. Sehingga bila ada temua pemasangan APK yang tidak sesuai ketentuan, maka kami bisa merekomendasikan kepada Satpol PP untuk ditindak. Begitu juga dengan kendaraan branding, kami akan undang Satlantas Polres Dairi," jelasnya.( red)

Rumah Sakit Jiwa Siap Tampung Caleg Gagal MEDAN|SUMUT24 Hampir di sekujur sudut kota Medan saat ini, banyak terpajang spanduk, baliho, dan pamflet bergambar foto para calon anggota legislatif (caleg).

Dapat dipastikan, tidak semua caleg itu menang. Pasti lebih banyak yang kalah.

Tak tertutup kemungkinan, ada dari antara para caleg yang kalah menjadi jatuh sakit karena depresi dan stres berat. Bahkan, terserang gangguan kejiwaan.

Guna mengantisipasi hal itu, sejumlah Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di kota Medan melakukan persiapan.

RSJ Mahoni yang berdiri sejak tahun 1970 ini telah mempersiapkan ruang rawat khusus bagi para caleg kalah yang mengalami gangguan kejiwaan.

Manajemen rumah sakit ini menjamin kerahasiaan identitas caleg-caleg yang bakal menjadi pasien mereka.

Manajemen RSJ Mahoni mengaku, menerima dua pasien caleg beberapa saat usai penghitungan cepat suara pada Pileg 2014 "Untuk kamar kelas VIP, ada empat kamar.

Sementara, untuk kelas satu, ada enam kamar. Ruang rawar selebihnya adalah bangsal. Kita persiapkan ruang itu, karena berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, caleg sakit gangguan kejiwaan penginnya tidur sendirian. Enggak mau gabung dengan pasien lain," ungkap Ketua Yayasan RSJ Mahoni, Alvin Syahrial SE, Selasa (15/1).

Berbeda dengan RSJ Mahoni, manajemen RSJ Prof Dr M Ildrem mengaku tidak melakukan persiapan yang khusus.

Namun, mereka menjamin siap menampung kedatangan para caleg kalah yang sakit gangguan kejiwaan kapanpun.

"Prinsipnya, siapapun yang datang pasti kita terima.

Namun, perlu diingat, RSJ Prof Dr M Ildrem adalah rumah sakit tipe A. Kita hanya melayani pasien BPJS Kesehatan yang rujukan atau pasien umum," ujar dr Sabrina br Tarigan MARS, Wakil Direktur RSJ Prof Dr Ildrem, Selasa (15/1).

Dikatakan Sabrina, RSJ M Ildrem memiliki 450 ranjang rawat inap, dan saat ini ranjang yang terisi pasien baru berjumlah sekitar 300.

"Kendati demikian, kita tidak berharap ada caleg yang jadi korban," pungkas Sabrina. (red)

MEDAN| SUMUT24 Sebagai Pengurus MPW Pemuda Pancasila Sumut, Rianto SH yang juga adalah Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Hanura Kota Medan, memberikan apresiasi dan perhatianya atas pembangunan kantor Sekretariat PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Perjuangan, yang terletak di Jalan Prof HM Yamin Medan, Selasa(15/1).

Perhatianya dan bantuan yang diberikan ini, jangan dilihat dari nilainya," ujar Rianto.

Lebih lanjut, Rianto yang maju sebagai Caleg dari Daerah Pemilihan (dapil) 3 yakni Medan Timur, Medan Perjuangan dan Medan Tembung ini menyampaikan harapanya, agar kantor Sekretariat PAC Pemuda Pancasila Medan Perjuangan ini dapat menjadi ikon, bagi kantor Sekretariat ormas-ormas yang lain.

"Salah satunya adalah tidak membangun di atas badan jalan," terang Rianto.

Dalam kesempatan itu, Rianto juga menyampaikan ajakanya kepada masyarakat, untuk tetap mentaati dan mematuhi peraturan Pemerintah Kota Medan.

Pemko Medan saat ini telah menata dan mengelola Kota Medan. Dan berdirinya bangunan kantor Sekretariat PAC Pemuda Pancasila Medan Perjuangan ini merupakan contoh yang baik," kata Rianto.

“Sementara itu, Nasution salah seorang kader Pemuda Pancasila, mewakili PAC Medan Perjuangan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rianto SH

Rianto Ahgly SH menyerahkan secara simbolis satu sak semen kepada Pengurus PAC Pemuda Pancasila Medan Perjuangan.

JPPR Sumut Ingatkan Anggota Dewan Masa Reses Bukan Untuk Kampanye MEDAN | SUMUT24 Koordinator Daerah Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara, Darwin Sipahutar menyoroti banyaknya anggota DPRD Sumut yang mencalonkan kembali menjadi legislator pada pemilu 2019 lebih memilih untuk berkampanye dibanding menyerap aspirasi masyarakat saat reses.

Menurutnya, hal ini sangat dimungkinkan terjadinya pelanggaran kampanye dikarenakan masa kampanye pemilu 2019 yang besertaan dengan reses anggota DPRD Sumut ke daerah pemilihannya.

Bagi Darwin, jika anggota DPRD petahana yang mencalonkan diri kembali melakukan kampanye saat masa reses, hal tersebut termasuk pelanggaran dan tindak pidana pemilu.

"Pelanggaran itu bisa saja dengan memanfaatkan fasilitas negara dan penyalahgunaan anggaran negara saat

kunjungan kerja,"ujar Darwin melalui aplikasi whatssap, Selasa (5/1).

Masa reses anggota DPRD Sumut yang dimulai 15 – 22 Januari 2019, ujar Darwin harus diawasi lebih ketat agar tidak salah dalam memaknai reses dan penggunaan anggaran negara.

Menurutnya apabila di dalam reses tersebut mengumpulkan orang banyak, maka hal tersebut sudah masuk kategori kampanye rapat umum dan termasuk unsur pelanggaran pemilu.

"Misalnya dalam reses tersebut menawarkan diri untuk didukung dan pilih kembali pada pemilu mendatang juga termasuk pelanggaran kampanye, maka harus dapat dibedakan antara masa reses dengan masa kampanye," ungkapnya.

Masa reses, lanjut Darwin yakni menyerap aspirasi di daerah pemil8han masing-masing-yang hasilnya akan dilaporkan dalam rapat paripurna untuk diteruskan ke pemerintah daerah dalam

bentuk pokok-pokok pikiran anggota DPRD Sumut.

Ia berharap masa reses ini tidak dimanfaatkan untuk kampanye, sebagaimana undang-undang sudah jelas melarangnya Pasal 280 Ayat 1 Huruf (h) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah mengaturnya.

Di dalam UU tersebut dinyatakan, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Pelanggaran terhadap ketentuan itu dianggap tindak pidana pemilu, lanjut Darwin, sementara Pasal 304 UU Pemilu juga mengatur, dalam melaksanakan kampanye, presiden-wakil presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah, dilarang menggunakan fasilitas negara.

Ia menjelaskan, fasilitas negara yang dimaksud termasuk berbagai jenis fasilitas yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Oleh karenanya, Darwin mengimbau Bawaslu Kab dan Kota maupun Panwas kecamatan harus lebih fokus mengawasi isi konten disampaikan saat reses.

Nantinya, jika terbukti anggota DPRD Sumut aktif yang juga sebagai calon legislatif melakukan kampanye bisa dikenakan sanksi pidana.

"Selain mengawasi konten pesan yang disampaikan saat reses agar tidak berbau kampanye, Bawaslu juga harus mengawasi peredaran uang dan pemberian sembako kepada peserta kegiatan reses sebagai bentuk pengganti transport agar masyarakat yang dijumpai memilihnya kembali," ujarnya.

Darwin menjelaskan, pihaknya juga yaitu jajaran JPPR Kab dan Kota akan memantau masa reses anggota DPRD Sumut ini.

"Kalau ditemukan adanya pelanggaran kampanye segera laporkan agar anggota DPRD Sumut yang melanggar tersebut dikenakan sanksi,"pungkasnya. (red)

KPU Tebing Tinggi Gencarkan Sosialisasi Pemilu Serentak TEBINGTINGGI|SUMUT24 Jelang seratus hari (100) pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPD, DPRD Kabupaten Kota dan Pilpres tanggal 17 April 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebing Tinggi terus gencar melakukan sosialisasi untuk semua lintas masyarakat.

“Kita akan terus melakukan sosialisasi

Barisan monang kota padangsidimpuan deklarasi untuk mendukung Jokowi-Amin bertempat di Jalan Sutomo Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Selasa (15/1/2019).

Barisan Monang kota padangsidimpuan mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 01 pemilihan presiden (pilpres) 2019, Jokowi-Maruf Amin.

yang telah memberikan perhatianya atas pembangunan kantor Sekretariat PAC Medan Perjuangan tersebut.

Selain itu, Nasution juga menyampaikan dukungan terhadap program kerja Pemko Medan.

Kalaupun saat ini masih ada bangunan yang berdiri di atas badan jalan, jelas hal tersebut menyalahi aturan," kata Nasution.

Nasution kembali menegaskan, Pemuda Pancasila Kec Medan Perjuangan siap mendukung program kerja Pemko Medan.

Berdirinya kantor Sekretarias PAC Medan Perjuangan ini, sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni tidak berada diatas badan jalan," terangnya.

Dikesempatan yang sama, salah seorang warga yang berada disana menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Rianto SH saat itu. Warga yang diketahui bermarga Siburian itu juga mengatakan, siap mendukung Rianto untuk duduk menjadi Wakil Rakyat di DPRD Medan.

"Kami siap mendukung, Semoga Bapak Rianto dapat duduk menjadi Wakil Rakyat di DPRD Medan," ujarnya. (red)

"Dukungan barisan Monang kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden masa bakti 2019-2024 Bapak Joko Widodo dengan KH Maruf Amin," ujar

tentang pemilu serentak dan Pilpres ini kepada semua masyarakat. Kita juga berharap melalui program kerja 100 hari jelang hari H ini, target 77 persen partisipasi pemilih di Kota Tebing Tinggi bisa tercapai,” ujar Ketua Komisioner KPU Kota Tebingtinggi Abdul Khalik didampingi Emil Sofyan di Sekretariat Kantor KPU Jalan Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi, Senin sore (14/1).

Khalik kembali menjelaskan, untuk

Ketua Dewan Pengarah Monang Jokowi-Amin Tabagsel, Muhammad Iqbal Harahap kepada Barisan Monang Jokowi-Amin Padangsidimpuan di Jalan Sutomo Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Selasa (15/1).

Berdasarkan hasil survey terbaru di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), posisi keberpihakan pemilih terhadap Jokowi-Amin masih berkutat di angka 25%.

Barisan Monang Jokowi-Amin se Tabagsel, harus mampu mendongkrak popularitas nomor urut 01 tersebut.

Dalam acara tersebut, Ketua Dewan Pengarah didampingi Ketua Umum Barisan Monang JokowiAmin Tabagsel, Muhammad Iqbal Harahap dan Halomoan Harahap meresmikan posko Barisan Monang Jokowi-Amin Padangsidimpuan.

Selain mengesahkan kepengurusan tingkat kota, acara peresmian posko tersebut juga sekaligus pembacaan nama-nama

mencapai 77 persen tingkat pemilih di Kota Tebing Tinggi, KPU terus berupaya keras, salah satunya adalah dengan merekrut sebanyak 55 orang untuk bergabung di Relawan Demokrasi Pemilu tahun 2019, sedangkan selajutnya mereka ini (relawan demokrasi) akan membantu pihak KPU menyosialisasikan pemilu serentak kepada semua lapisan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Khalik juga

kepengurusan Barisan Monang Jokowi-Amin tingkat kecamatan se Kota Padangsidimpuan.

"Dari Padangsidimpuan, akan menyusul pembentukan Barisan Monang Jokowi-Amin Tapanuli Selatan (Tapsel), Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Madina," ungkapnya dihadapan relawan dan simpatisan Jokowi-Amin yang juga dihadiri perwakilan parpol pendukung.

Dijelaskan Iqbal, setelah Barisan Monang (Mora, Anakboru, dan Kahanggi) Jokowi-Amin Tabagsel pada Minggu 6 Januari 2019 lalu resmi berdiri bahkan dihadiri langsung oleh Bobby Nasution, pihaknya akan terus merekrut para relawan yang mempunyai sudut pandang politik yang sama.

"Perlu kita ketahui bersama, Bobby Nasution adalah asset warga Tabagsel. Dengan telah terbangunnya konektivitas yang baik dengan beliau, maka kita telah memangkas banyak jalur

keprotokoleran dalam penyampaian aspirasi maupun keluhan permasalahan daerah kepada Presiden," ujar Iqbal.

Contohnya saja, jelas Iqbal, dana yang tersedia untuk bidang infrastruktur di Indonesia mencapai Rp. 400 triliun lebih, lalu dari sekian dana tersebut kita dapat apa? Maka lewat hubungan emosional yang kita dimiliki dengan Bobby, sebagian dana tersebut dipermintakan agar digeser ke Tabagsel.

"Perputaran uang di Tabagsel hanya dikisaran 4 triliun per tahun, disinyalir buruknya infrastruktur membuat para investor malas menanamkan sahamnya di daerah ini. Maka kita giring perbaikan infrastruktur, sehingga minat para investor tumbuh, dampaknya lapangan kerja akan terbuka lebar," pungkas Iqbal.

Dalam sambutannya, Ketua Barisan Monang Jokowi-Amin Padangsidimpuan M Fadly Siregar mengaku siap menjalankan

mengajak para wartawan di Kota Tebingtinggi untuk terus mensosialisasikan tentang pemilu serentak dan Pilpres 2019 melalui media, baik itu media cetak, elektronik juga media online. “Dengan adanya kepedulian wartawan dalam pemilihan umum dan Pilpres yang tinggal 100 hari ini, kita harapkan peranan media bisa sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas,” harapnya. (red)

amanah. Fadly optimis, Barisan Jokowi-Amin Padangsidimpuan mampu bekerja keras dalam mengkampanyekan capres dan cawapres nomor urut 01 hingga ke tingkatan desa se Padangsidimpuan.

Barisan Monang harus bergerak lebih intens lagi, sampaikan visi misi Jokowi-Amin dengan bahasa yang santun. Dan tolong diingat, agar para relawan jangan sekali-kali menjelekkan pihak lawan.

Bagaimanapun kita menginginkan hal yang sama, yakni kemajuan dan kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia.

"Mari berpolitik dengan cara yang santun dan bijak, kalau ada perbedaan pandangan politik itu hal yang lumrah. Jangan sampai perbedaan pandangan tersebut justru menimbulkan keretakan antar sesama kita bersaudara, khususnya di Kota Padangsidimpuan," kata Fadly dihadapan ratusan Barisan monang. (tomps )

sambungan Gudang Barang Bekas terbakar MEDAN|SUMUT24 Kebakaran terjadi di Jalan KL Yos Sudarso KM 15.5, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Selasa (15/1). Sedikitnya satu unit gudang Botot Ludes terbakar.

Manajer Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Muhammad Yunus mengatakan, akibat peristiwa ini, sekitar 60 persen bangunan tempat penyimpanan barang bekas ludes dibakar si jago merah.

"Benar, objek yang terbakar adalah gudang botot," ujarnya.

Diketahui gudang barang bekas atau 'botot' tersebut milik Usman.

Lanjut, Yunus menjelaskan,

kebakaran bermula terjadi pada pukul 09.15 WIB. Kemunculan api yang belum diketahui langsung membesar dan membakar gudang dan barang-barang bekas yang di dalamnya.

Besarnya kobaran api, sempat membuat proses pemadam berlangsung cukup lama, hingga pukul 11.00 WIB. Kendati begitu, lanjut Yunus, tidak terdapat korban jiwa ataupun luka-luka dalam peristiwa kebakaran ini.

Sementara petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pendinginan pasca kebakaran berhasilnya dipadamkan. "Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan," pungkasnya. (red)

Habis Tiduri Pacar Motor BATU BARA | SUMUT24 M Syah Putra alias Bombom (28), tersangka penggelapan sepeda motor berhasil di ciduk Tim Reskrim Polsek Indrapura Polres Batubara, setelah satu bulan di buron.

Kapolsek Indrapura AKP D Habeahan, Selasa (15/1) menjelaskan, modus penggelapan sepeda motor yang dilakukan tersangka dengan berpura-pura menjalin hubungan asmara dengan korban. Diungkapkan Habeahan sudah ada 5 pengaduan terkait penggelapan sepeda motor yang diduga dilakukan M. Syah Putra.

Namun pengakuan tersangka dirinya hanya melakukan 2 kali di Air Putih yakni atas nama Kasian (25) dan Mispawati (25). Modus yang dilakukannya adalah menjalin hubungan dengan korban.

Tersangka membuat janji bertemu dihotel kemudian saat korban lalai tertidur tersangka kabur melarikan

sepeda motor milik korban. ijelaskan Kapolsek, tersangka sempat buron selama satu bulan.

Tim Reskrim Polsek Indrapura yang melakukan penyidikan mendapat informasi tersangka berada di Dumai.

Berbekal informasi yang diperoleh, Tim Reskrim Polsek Indrapura meluncur ke Dumai. Tersangka berhasil diciduk disalah satu hotel di Dumai pada tanggal (12/1).

Pengakuan tersangka sepeda motor yang dilarikannya telah dijual di Kisaran daerah Simpang Kawat Kabupaten Asahan.

"Kita sudah kesana namun si penadah belum berhasil ditemukan.

Namun tetap kita kejar, sampai pelakunya tertangkap bersama barang bukti",tegas Kapolsek.Tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. (jo)

Ibrahim Dibacok Sejumlah langsung mengusir saya dari lokasi.

Namun kami tak mengindahkan perkataan pelaku lantaran lahan garapan itu milik saya," katanya.

Akhirnya sambung Ibrahim, para pelaku meninggalkan lokasi.

Tak lama berselang S, A dan belasan pelaku lainnya kembali lagi ke lokasi sembari membawa klewang, samurai, tombak, arit, panah beracun dan bambu.

Seketika itu juga para menyerang korban dan keluarganya dengan membabi buta.

"Saya dan keluarga langsung berlari menyelamatkan diri. Namun saat itu saya tergelincir ke dalam parit, dan pelaku langsung membacok kaki kanan dan kiriku. Setelah itu para pelaku meninggalkan lokasi.

Perlahan-lahan saya keluar dari parit, dan keluargaku kembali ke lokasi.

Selanjutnya saya dibawa ke rumah sakit terdekat, dan kakiku mendapat 10 jahitan," katanya.

Sambung Ibrahim, ia kemudian dibawa keluarga dan tetangganya melapor ke Polsek Percutseituan.

Selain korban, saksi-saksi juga diperiksa saat itu.

Usai membuat laporan dan divisum, korban pulang ke rumahnya.

Selama sepekan korban hanya bisa berdiam diri di rumah dan tidak bekerja untuk menafkahi keluarganya.

"Selama 1 Minggu di rumah, para pelaku tetap mengancam saya supaya jangan coba-coba beraktifitas di lahan garapan milik saya sendiri. Buka hanya saya, warga lainnya juga kerap diancam pelaku hingga ketakutan.

Makanya saya datang ke kantor polisi ini untuk meminta kepastian dan perlindungan hukum," pungkasnya.

Terpisah Kapolsek Percutseituan Kompol Faidil Zikri ketika dikonfirmasi menegaskan jika dia sudah memerintahkan Kanit Reskrim Iptu MK Daulay untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas sekaligus menangkap para pelaku pembacokan.

"Kami sedang mengumpulkan saksi. Dan melakukan penyelidikan," Jelasnya, Selasa (15/1/2019). (red)

Nelayan Pukat Trawl "Itu sudah dialokasikan anggarannya oleh Bupati Batubara, untuk menggantikan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan," ujar Kapolres.

Pertikaian antar nelayan tradisional (Jaring Timbul) dan Kelompok nelayan pukat gerandong (trawl) sudah berlangsung lama.

Jaring nelayan tradisional dianggap ramah Lingkungan karena tidak merusak biota laut dan karang.

Sementara pukat gerandong dinilai tidak ramah lingkungan karena ditenggarai jaring mereka merusak biota laut dan karang.

Pemerintah melalui Kemen KP telah mengeluarkan larangan

operasional pukat trawl. Namun kenyataannya pukat trawl masih mengganas khususnya di perairan Kabupaten Batubara.

Sekedar informasi pada Senin (14/ 01/2019) terjadi pembakaran terhadap satu unit kapal pukat trawl di Bagan Batak perairan Tanjungtiram. Sedangkan jaring dan peralatan tangkap lainnya diboyong nelayan yang belum diketahui identitasnya ke darat di depan Pos AL Tanjungtiram.

Ditempat tersebut jaring dan peralatan tangkap yang diambil dari pukat trawl dibakar massa hingga menjadi tontotan ratusan warga. (jo)

Pulang Beli Sop Ditabrak kanan yang harus mendapat beberapa jahitan.

Kejadian itu saat korban hendak pulang dari membeli sop, untuk suaminya yang sedang terbaring sakit dirumah.

Saksi mata menyebutkan korban pagi itu mengenderai sepeda motor Beat warna merah BK 2188 CF, ketika menyeberang jalan lintas Sumatera Kelurahan Lima Puluh Kota tepatnya di depan Kanca BRI Lima Puluh tiba-tiba mobil box BK 9171 MP yang dikemudikan Ganda Tua Marbun (40) warga P. Siantar menabrak kendaraan korban.

Informasi lain dihimpun ditempat kejadian mengatakan, korban ditabrak mobil box yang membawak barang Indomaret.

Sebelum ditabrak, ditempat kejadian ada sebuah mobil bus yang sedang parkir. Kemudian kata warga, korban datang dari samping hendak menyeberang sedangkan mobil box berjalan mau menuju Kisaran, entah bagaimana tabrakan pun tidak terelakkan.

Sementara Supir mobil box saat ditemui di Satlantas Polres Batubara mengatakan, kenderaaan yang dikemudikannya melaju pelan hendak mengantar barang Indomaret ke daerah Kisaran. Tiba - tiba muncul sebuah sepeda motor Beat

dikendarai seorang wanita dari depan mobil yang sedang parkir.

"Saya mau mengantar barang Indomaret ke Kisaran, didepan saya ada sebuah bus sedang parkir, saat mobil saya berjalan tiba - tiba dari arah depan muncul kereta dibawa perempuan itu dan tertabrak," kata Ganda Marbun.

Kenderaan yang mengalami laka saat ini diamankan di Satlantas Polres Batubara, sedangkan korban masih terbaring di Puskesmas Limapuluh menjalani perawatan medis.

Kasat Lantas Polres Batubara AKP Ferrymon melalui Kanit Laka membenarkan lakalantas tersebut dan kasusnya dalam penanganan Satlantas Polres Batubara (jo)

RABU, 16 JANUARI 2019

Narkotika Dominasi Perkara PN Medan MEDAN|SUMUT24 Sepanjang 2018, Pengadilan Negeri (PN) Medan memiliki beban sidang mencapai 7.409 perkara, dengan rincian perkara pidana sebanyak 5.245 dan perdata sebanyak 2.164 perkara. Narkotika masih menyumbang perkara tertinggi dalam tindak pidana.

Tercatat pada 2018, PN Medan terima 1.592 perkara limpahan kejaksaan terkait kasus barang haram tersebut. Jika ditambah 783 perkara sisa yang belum diputus oleh PN Medan 2017, maka total ada 2.375 perkara yang harus disidangkan jajaran hakim sepanjang 2018.

Selain Narkotika, beberapa kasus tertinggi lainnya yang menjadi beban PN Medan sepanjang 2018 di antaranya, pencurian dengan total (978 perkara), perjudian (310), penggelapan (283), penganiayaan (220), korupsi (178), penipuan (167), penadahan (156) dan pidana lainnya dengan jumlah lebih kecil.

Menanggapi hasil rekap perkara ini, Humas PN Medan Jamaluddin MH, Selasa (15/1/2019) sore, mengatakan jumlah tersebut menurun dari tahun 2017.

Gedung Pengadilan Negeri Medan

"Kalau tahun 2017, perkara yang kita terima sampai 6.000an belum ditambah beban tahun 2016. Tapi saya belum melihat perkara apa yang

menurun pada 2018 ini," ujar mantan hakim di PN Padang ini.

Terkait hasil rekap ini, PN Medan juga telah menyidangkan 68.039

perkara lalulintas dan 549 kasus perceraian, yang mana 366 masih belum diputuskan. (red)

Dikendalikan Napi Lapas Tanjung Gusta Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari saat memaparkan kasus ini di Dermaga Bea Cukai Belawan mengatakan bahwa Kapal KM Karibia dengan 3 orang ABK diamankan di periaran Jambuaye, Kecamatan Pantonlobu, Kabupaten Aceh Utara, pada Kamis (10/1/ 2019) sekitar pukul 09.00 WIB kemarin.

"Kita amankan tersangka Saiful Bahri alias PUN (28), Muhammad Zubir (28) dam Muhammad Zakir (23), yang sedang membawa barang narkotika jenis methapetamine (sabu) sebanyak 70 bungkus atau seberat 73,94 Kg dan pil ekstasi sebanyak 10 ribu butir atau seberat 2,272,79 gram dari Thailand dengan menggunakan Boat KM Karibia," kata Arman, Selasa (15/1) "Ini menjadi peringatan dan warning buat kita semua aparat.

Supaya kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan pengawasannya terhadap jalur-jalur laut yang biasa

digunakan para penyelundup narkoba, terutama dari luar negeri baik itu Malaysia, Singapura maupun Thailand," sambungnya.

Arman mengungkapkan hal yang cukup menarik pada kasus ini, bahwa seluruh tersangka yang ditangkap lima orang, empat di antaranya adalah keluarga. Orangtua, anak dan menantu.

"Pengendali adalah orangtuanya bernama Ramli, yang saat ini berstatus terpidana sedang menjalani hukuman seumur hidup di Lapas Tanjung Gusta, karena tertangkap atas kasus peredaran narkoba sebanyak 14 Kg pada tahun lalu," ungkap Arman.

Dari hasil wawancara, sambung Arman narkotika di datangkan dari Malaysia. Hal ini menjadi catatan bahwa Malaysia adalah salah satu titik transit terbesar untuk mensuplai narkoba ke Indonesia.

Modus yang mereka lakukan, sindikat Malaysia mengantar dengan

Speedboat narkoba jenis sabu dan ekstasi ke satu tiitk koordinat yang telah di tentukan. Kemudian titik koordinat yang sudah ditentukan, di jemput barang oleh sindikat yang dikendalikan oleh Ramli, dengan menggunakan kapal kayu berwarna biru dengan nama KM Karibia.

Beruntung karena kejelian petugas saat operasi bisa menemukan, karena kapal tersangka sempat hilang, akibat cuaca yang kurang begitu baik, ombak cukup besar dan angin yang sangat kencang.

"Kegigihan dari anggota kepolisian, TNI dan BNN dan Bea Cukai, membantu kita dengan kapal bisa memukan mereka, kemudian ditangkap dan menyita barang yang digunakan," ujar Arman.

"Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa jalur Pantai Timur Sumatera khususnya jalur laut masih menjadi transportasi favorit bagi para penyelundup narkoba. Kami akan terus berupaya lebih meningkatkan

pengawasan. Tidak hanya di darat tetapi juga di laut Selat Malaka.

Karena kita tahu bahwa kejahatankejahatan di laut bukan hanya pencurian ikan dan perompakan, tetapi juga adalah penyelundupan narkoba yang jauh lebih berbahaya.

Karena dapat merusak kelangsungan negara dengan mempengaruhi dan merusak generasi muda," bebernya.

Untuk diketahui, total keseluruhan di samping narkoba sabu dan ekstasi, juga sita kapal dan HP serta telepon satelit dan GPS. Ini digunakan untuk memberikan arah dan menentukan lokasi-lokasi yang sudah disepakati. Saat memindahkan barang dari sindikat Malaysia ke sindikat Indonesia yang dikendalikan Ramli dari kapal ke kapal.

"Perlu saya sampaikan sebagai tambahan. Khusus untuk narkoba jenis sabu ini tahun lalu cukup banyak kita temukan termasuk beberapa ton yang kita sita Jakarta, Banten dan Batam," jelas Arman. (Red)

Jamaah Umrah PT Maqbuul Jadi Korban Penipuan Dijelaskan, dalam kasus ini pelapor Djumaah Edimara sudah membuat laporan ke Poldasu sesuai LP No: 72/ 1785/XII/2018/SPKT II tanggal 28 Desember 2018.

Yang dilaporkan atau terlapor M Azmi Syahputra (MAS)/, warga Binjai, pemilik PT Maqbuul.

Diberitakan, 53 jemaah umrah dari PT Maqbuul yang berada di Jl. Veteran, Kota Binjai mendatangi Poldasu melaporkan tindak pidana kasus dugaan penipuan yang dilakukan PT Maqbuul milik MAS sebagai jasa travel Haji dan Umrah.

Kuasa hukum dari para sim Wami Prabowo SH dan Ramses Pandiangan SH dari Advokat BPPH (Badan Pembelaan Hukum) PP Sumut ini mengatakan kepada wartawan pihaknya ke sini untuk membuat laporan ke Polda Sumut terkait dugaan penipuan yang dilakukan kepada kliennya.

"Sudah banyak kali janji mereka (PT Maqbuul) kepada klien kita.

Sampai mereka harus diinapkan di Wings hotel Kualanamu selama 10 hari sejak tanggal 18 sampai 28 Desember," katanya.

Dijelaskan, awalnya ke-53 jemaah umrah ini dijanjikan berangkat, 28 Oktober 2018. Namun entah atas dasar apa, perjalanan tersebut ditunda hingga November.

"Saat di bulan November 2018, ternyata tidak berangkat juga. Klien saya langsung mempertanyakan kepada Mala pegawai di PT Maqbuul itu. Kata mereka nanti akan dikabari lebih lanjut dan berangkat menjadi bulan Desember 2018," terangnya.

Setelah ditunggu sampai Desember, tepatnya, 18 Desember

Sariaman Purba Diamankan Polisi "Ya, pelaku diduga mencabuli 13 korban," ungkap Kapolres Labuhanbatu, AKBP Frido S dalam konfrensi pers, Selasa (15/1) di Mapolres Labuhanbatu, Rantauprapat, Selasa (15/1).

Diperoleh informasi, pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban MA, Rabu, 9 Januari 2019, sekira jam 20.00 WIB, di komplek HTI PT PLP Lanqqa Payung. Ketika

itu ayah korban diberitahu istrinya anaknya berinisial MA telah dicabuli pelaku.

Orangtua korban kemduian melaporkan peristiwa itu kepada mandor kebun dan setelah menelusuri peristiwa, didapat informasi sebanyak 13 anak menjadi korban sejak tahun 2014.

Dalam memuluskan kejahatannya,

2018 ke-53 Jemaah ini dipanggil PT Maqbuul untuk diberangkatkan dari hotel Wings dekat Kualanamu.

"Jadi semua jemaah menginap di sana sejak tanggal 18 Desember sampai 28 Desember 2018,"ujarnya.

Namun, sampai sekarang para jemaah umrah belum juga berangkat.

Sedangkan masa menginap di hotel Wings sudah habis.

"Kami langsung keluar dari hotel dan menuju ke Polda Sumut untuk membuat laporan penipuan yang dilakukan PT Maqbuul," katanya.

(W05) .

tersangka membujuk rayu korban dengan memberikan sejumlah uang.

Bahkan, ada yang diberikan rokok.

"Tersangka menjanjikan sejumlah uang kepada korban," kata Frido.

Pelaku ketika dikonfirmasi membenarkan kejahatan yang dilakukannya. Bahkan, dia mengaku juga pernah mengalami hal serupa.

Sebagai korban pencabulan.

Katanya, ketika masih kecil dan bersekolah di SD, mendapat perlakukan sodomi dari tetangganya.

Bahkan, berulang hingga 10 kali.

"Berulang kali dilakukannya," kata ayah dari seorang anak tersebut.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam dalam ruang tahanan Mapolres Labuhanbatu.(red)

Wasliyah Tanjungbalai, Buya Gustami Hasibuan, mengapresiasi kebersihasilan Satres Narkoba Polres Tanjungbalai meraih peringkat 3 dalam penindakan kasus narkoba, khususnya di wilayah Tanjungbalai sepanjang 2018.

"Itu merupakan prestasi yang sangat-sangat luar biasa dan patut diacungi jempol. Jika dilihat dari prestasi itu, berarti sepanjang 2018

Polres Tanjungbalai benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberantas berbagai bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Tanjungbalai dan sekitarnya," ujarnya.

Buya Gustami pun berharap pada 2019 Polres Tanjungbalai dapat meningkatkan prestasinya lebih baik lagi agar dapat menempati peringkat pertama.(red)

Marganda Sirait dengan pidana penjara selama tujuh bulan dengan masa hukuman dipotong seluruhnya dari yang sudah dijalani terdakwa," tegas Sormin.

Putusan tersebut jatuh lebih rendah satu bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Frans Affandi terhadap Martin yang duduk terdiam saat itu.

Diketahui dalam perkara ini, empat dari lima anak SD tersebut mengaku dimintai uang sebesar Rp 5.000 per orang saat hendak membeli bakso di Taman Teladan pada sidang sebelumnya. Keempatnya yakni Muhammad Aldi Batubara, Muhammad Hardian, M. Emirsyah R. Pardede dan Maulana Arya Yudha yang berstatus siswa kelas 6 SD. "Waktu itu malam minggu. Kami main ke taman Teladan. Kami pas di tamannya itu didatanginya dan memanggil-manggil kami. Hei lae, sini kalian dulu. Minta dulu uang kalian ," ujar Aldi menirukan suara Martin. kata Aldi, mereka sempat mengabaikan permintaan Martin

dengan berpura-pura tidak mendengarnya. Namun, Martin marah karena merasa tidak dihargai sebagai preman setempat.

"Gak kalian hormati orang memanggil, minta dulu uang kalian untuk keamanan dan uang PS (Preman Setempat)", ucap Aldi kembali menirukan suara Martin.

Meski sempat ngotot dengan menyebutkan bahwa tidak ada uang, dengan berat hati, akhirnya mereka merelakan uang yang niatnya akan membeli bakso itu jatuh ke tangan Martin. Masing-masing kelimanya menyerahkan Rp 5.000 atau total Rp 25.000.

Dengan keberanian seusai dipalak, mereka kemudian mendatangi Polsek Medan Kota yang berdekatan dengan taman Teladan dan melaporkan peristiwa pemalakan yang dilakukan Martin.

Berdasarkan laporan itu, Polsek Medan Kota dengan sigap langsung ke lokasi dan mengamankanMartin.Martinpun terancam hukuman sembilan bulan atas perbuatannya.(red)

Polres Tanjungbalai Peringkat 3 TANJUNGBALAI | SUMUT24 Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Tanjungbalai berhasil meraih prestasi peringkat 3 dari 28 satuan kerja (satker) yang terdiri dari Direktorat Narkoba Polda dan 27 Polres di jajaran Polda Sumatra Utara (Sumut).

Kapolres Tanjungbalai, AKBP Irfan Rifai, Selasa (15/1) mengatakan

berdasarkan data secara manual Ditresnarkoba Polda Sumut dan jajaran tahun 2018 antara lain jumlah tindak pidana (JTP) sebanyak 313 kasus, jumlah penyelesaian tindak pidana (JPTP) 300 kasus dan jumlah tersangka 406 orang. Sedangkan barang bukti antara lain sabu-sabu 28.829,95 gram, pil ekstasi 75.612 butir serta daun ganja 1.105,86 gram.

Ketua Pimpinan Daerah Al

Preman Teladan Divonis Tujuh MEDAN|SUMUT24 Martin Marganda Sirait harus menginap selama 7 bulan penjara karena melakukan pemalakkan terhadap lima anak Sekolah Dasar yang hendak bermain di Taman Teladan, Jalan Dr. GM Panggabean, Medan.

Martin dinilai bersalah melanggar pasal 368 ayat (1) tentang pemerasan dengan ancaman.

Majelis hakim dalam amarnya

mengatakan perbuatan Martin telah meresahkan masyarakat.

"Hal pertimbangan pemberatan terhadap hukuman terdakwa. Terdakwa telah meresahkan masyarakat, dan yang meringankan adalah terdakwa sopan selama menjalani persidangan," ucap Hakim Ketua Ferry Sormin pada sidang yang berlangsung di ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri Medan, Selasa (15/ 1).

"Mengadili terdakwa Martin

Bakopam : Pemko Medan Diminta Tutup selain diduda melanggar izin juga penyalahgunaan izin dengan kedok refleksi, padahal diduga tempat mesum terselubung tanpa izin dan disalahgunakan.

Menanggapi hal tersebut Ketua Badan Koordinasi Pemuda Muslim Sumatera Utara Ibnu Hajar SE mengatakan, Pemko Medan diminta menertibkan panti pijat berkedok refleksi, apalagi beroperasinya diduga tanpa izin dari pihak terkait.

11

"Kita minta pemko medan segera menertibkan panti pijat tersebut, sebelum Bakopam menggelar aksi.

Apalagi kabarnya dibeckingi oknum Caleg berkedok ketua ormas, kita tak perduli siapapun yang membeckinginya yang penting Pemko Medan harus segera menutup tempat-tempat diduga tempat maksiat tersebut," ujarnya.

Panti-panti pijat tersebut berada dilingkungan tengah-tengah

masyarakat sehingga dikhawatirkan masyarakat dan generasi muda dapat terkontaminasi dengan hal negatif tersebut.

Kita beri Pemko Medan untuk menutupnya, kalau juga tidak ditutup Bakopam akan beraksi.

Sementara itu Camat Medan Denai Hendra Asmilan dikonfirmasi terkait menjamurnya panti pijat berkedok refleksi tersebut mengatakan, Kita konfirm dulu ke Lurah. Akan kita tindak lanjut

Martin divonis tujuh bulan penjara pada sidang yang berlangsung, Selasa (15/1)

RABU, 16 JANUARI 2019

hal 11

MEDAN | SUMUT24 Petugas gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bea Cukai berhasil mengamankan kapal kayu KM Karibia bermuatan 70 bungkus diduga berisi sabu dan 2 bungkus berisi pil ekstasi.

Dari penangkapan kapal tersebut, petugas awalnya mengamankan 3 ABK kapal yang diduga anggota sindikat pengedar narkoba jaringan Malaysia.

Kemudian setelah dilakukan pengembangan menjadi lima tersangka. Dengan tambahan tersangka Metaliana (30) dan napi atas nama Ramli Bin Arbi alias Bang Li.

bersambung ke hal 11

Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman saat paparkan penangkapan 73 Kg sabu dan dua bungkus ekstasi

hal 11

Petugas melakukan pendinginan pasca api menghanguskan satu unit gudang

Kapolres Batubara AKBP Robinson Simatupang SH M.Hum SUMUT24|JO

MEDAN|SUMUT24 Poldasu tetap memproses kasus laporan jemaah umroh PT Maqbuul Binjai yang menjadi korban penipuan.

"Kasusnya tetap diproses dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan," kata

BATUBARA | SUMUT24 Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang mengatakan terkait penanganan kasus kapal pukat trawl yang dibakar OTK, pada Senin (14/1/) sore sudah ada titik terangnya.

"Untuk mengantisipasi pertikaian antar nelayan tradisional dengan nelayan pukat trawl",kata Robinson menjawab wartawan Selasa (15/1) di Mapolres Batubara.

Menurutnya, atas insiden itu ia sudah bertemu dengan Bupati Batubara Ir Zahir MAP agar dibantu alat tangkap ikan kepada nelayan pukat gerandong. Pemberian bantuan alat tangkap ikan dimaksudkan agar mereka dapat beralih ke kapal yang ramah lingkungan.

Dalam hal ini Bupati merespon positif dan akan memberikan bantuan alat tangkap ikan tersebut paling lambat di akhir bulan Februari 2019.

MEDAN|SUMUT24 M Ibrahim Lubis (34) warga lahan garapan Jalan Datuk Kabu Pasar III Tembung Gang Satria Desa Bandarklippa, Kecamatan Percutseituan, Kabupaten Deliserdang, menahan sakit usai mendapat bacokan.

Pasalnya ia yang bekerja sehari-hari sebagai petani menjadi korban bacokan sejumlah preman tak jauh dari rumahnya belum lama ini.

Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka terkena benda tajam di bagian kaki kanan dan kiri akibat luka bacok.

Ibrahim pun membuat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan yang tertuang di Nomor:STTLP/45/I/2019/SPKT

Kapolsek Indrapura AKP D Habeahan saat memeriksa berkas pengaduan tersangka SUMUT24|.JO

Percut, Tanggal 7 Januari 2019.

M Ibrahim mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Polsek untuk meminta kepastian dan perlindungan hukum.

Sebab para pelaku hingga kini masih bebas berkeliaran dan kerap mengancam korban dengan klewang.

Adapun kejadian awal yang berhasil dihimpun, Ibrahim dibacok sejumlah yang diduga preman pada Senin (7/1).

"Pada Senin (7/1) lalu, saya dan keluarga sedang menanam bibit jagung di lahan garapan yang sudah saya beli sejak 2 tahun silam dari seseorang. Tiba-tiba S dan A yang menenteng klewang dan tombak datang ke lokasi dan bersambung ke hal 11

MEDAN | SUMUT24 Banyaknya Panti pijat di Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Denai yang berkedok refleksi diduga tanpa memiliki izin dari Dinas Pariwisata dan dinas terkait di Pemko Medan.

Munculnya dan menjamurnya panti pijat tersebut bagai jamur di musim hujan, apalagi tersiar kabar panti pijat tersebut dibeckingi caleg dari partai peserta pemilu 2019 dan mendapat setoran setiap bulannya.

Dinas pariwisata Kota Medan diminta lakukan pengawasan, karena bersambung ke hal 11

hal 11 hal 11

bersambung ke hal 11

Dirkrimum Kombes Andi Rian melalui Kasubdit I AKBP Simon Sinulingga didampingi Kanit I Kompol Arifudin, Selasa (15/1).

Dijelaskan, kasus ini sudah menjadi atensi pimpinan dan Polda akan serius

LABUHANBATU|SUMUT24 Sariaman Purba alias Sari (34) diamankan polisi karena diduga menyodomi 13 anak di bawah umur.

Korban adalah anak para karyawan PT PLP, Kelurahan Langgapayung, Kecamatan Sungai Kanan, Labuhanbatu Selatan, perusahan di mana pelaku bekerja. Kini ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Labuhanbatu.

melakukan penyelidikan.

"Penyelidikan baru dimulai dengan memanggil pelapor. Nanti pihaknya akan memanggil terlapor juga," kata AKBP Simon Sinulingga.

Selanjutnya dari hasil penyelidikan akan naik ke penyidikan baru akan dilakukan gelar perkara. "Kalau kasusnya sudah naik ke penyidian, Polda akan memanggil secara resmi terlapor," jelasnya.

bersambung ke hal 11

bersambung ke hal 11

BATU BARA | SUMUT24 Laka Lantas lantas terjadi di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Lima Puluh Kota tepatnya di depan Kanca BRI Lima Puluh, Selasa (15/1) pagi sekira pukul 09.30 Wib. Akibatnya, sepeda motor rusak berat ringsek bagian depan masuk kebawah kolong mobil

box milik Indomaret.

Korban Suri (30) warga Lingkungan III Pajak Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Batubara dilarikan ke Puskesmas Lima Puluh untuk mendapatkan pertolongan medis. Mengalami luka robek dan luka lecet di beberapa tempat termasuk dibagian kaki bersambung ke hal 11

Suri (30) korban Lakalantas dirawat di Puskesmas Limapuluh, SUMUT24|JO