Snt31032015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 31 MARET 2015

16 HALAMAN NOMOR 25 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dalami Kasus Bupati Lobar

KPK Panggil Empat Saksi

Jakarta (Suara NTB) KPK terus mendalami kasus dugaan pemerasan terhadap investor yang disangkakan melibatkan Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr.H.Zaini Arony dalam penerbitan izin pembangunan kawasan wisata Meang, Sekotong. Senin (30/3) kemarin, komisi antirasuah memanggil empat orang saksi dari PNS lingkup Pemkab Lobar dan pihak swasta.

Daerah Lobar, Ahmad Firman Khudry, dan seorang guru bernama Arifin. ‘’Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ZA (Zaini Arony),’’

jelas Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, kemarin.

Selain tiga orang PNS tersebut, penyidik juga memanggil satu orang dari pihak swasta

(Suara NTB/ars)

Saksi-saksi tersebut masing-masing, Kasubag Tata Usaha Pemkab Lobar, Hairul Fikri, staf Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

bernama Lalu Sunandar sebagai saksi dari Zaini Arony.

Terpisah, anggota tim pengacara Bupati Lobar dari NTB, Irpan Suriadinata SHI, MH,juga menginformasikan bahwa KPK juga memeriksa ajudan Zaini Arony. ‘’Memang benar ajudan Bupati diperiksa KPK hari ini (Senin kemarin red),’’ ujar Irpan via telepon seluler kepada Suara NTB.

Informasi pemeriksaan terhadap ajudan Bupati ini katanya, diketahuinya dari tim penyidik KPK. Terkait dengan pemeriksaan Bupati pascaditahan oleh KPK, menurut informasi dari penyidik KPK kata Irpan sudah hampir tuntas 80 persen dan tinggal melengkapi keterangan dari saksi-saksi.

Bersambung ke hal 15 PANEN - Warga Darek, Loteng sedang menimbang gabah yang baru saja dipanen. Ketergantungan petani setempat terhadap tengkulak masih dominan.

Sebab Bulog belum bisa hadir memborong langsung gabah petani dengan harga layak.

Panen Mulai, Harga Gabah Anjlok Praya (Suara NTB) Posisi petani memang tidak selalu diuntungkan setiap musim panen tiba.

Awal tahun ini, hasil jual gabah tak memuaskan, bahkan cenderung anjlok.

Padahal harga beras di pasar tradisional melambung.

TO K O H Belum Sesuai Harapan KENAIKAN harga BBM jenis premium dan solar saat ini pasti akan berdampak terhadap masyarakat. Untuk itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta pemerintah pusat untuk segera merealisasikan program-program kompensasi akibat kenaikan harga BBM untuk meminimalisir gejolak yang dapat timbul di masyarakat.

Bersambung ke hal 15 TGH. M. Zainul Majdi

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Tetap Menolak PEMPROV NTB tetap menolak rencana PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) yang akan mengambil material pasir laut di perairan Lombok Timur (Lotim). Tahun 2014 lalu, Pemprov NTB menolak secara tegas pengambilan material berupa batuan oleh TWBI melalui surat Gubernur dengan No. 660/240/1/BLHP/2014 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Penilai Amdal Pusat Kementerian Lingkungan Hidup.

Bersambung Hery Erpan Rayes ke hal 15 (Suara NTB/dok)

Keluhan itu dilontarkan Eka Fitriani (40), petani asal Dusun Gambir Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah (Loteng). Harga gabah yang baru saja dipanen, hanya Rp 330.000 per kuintal (100 Kg). ‘’Setimbang (sebutan 100 Kg) murah

sekarang, cuma Rp 330.000,’’ sebut Inaq Eka, sapaannya, ditemui saat memantau kegiatan panen di lahannya seluas 1,25 hektar di dusun setempat.

Itu pun akan tergantung kualitas bulir padi yang bisa diamati langsung. Jika pengepul atau tengkulak menganggap

Empat Investor Eropa Berminat Investasi Bangun Bandar Kayangan

Serinata : Golkar Terbelah, Parpol Lain Untung Mataram (Suara NTB) Konflik di DPP Partai Golkar sangat disayangkan oleh sesepuh Partai Golkar di NTB, Drs. H. L. Serinata. Mantan Ketua DPD Partai Golkar NTB ini menganggap, konflik bisa mendatangkan keuntungan bagi partai lain jika tak disikapi dengan bijak oleh para kader Golkar di NTB. Pandangan itu disampaikan Serinata saat ditemui Suara NTB di kediamannya, Senin (30/3) kemarin. Serinata menyampaikan, saat ini Golkar memang memegang kunci dalam peta politik di NTB. Hal ini terlihat dari banyaknya kursi yang telah diraih partai beringin di DPRD Provinsi NTB maupun DPRD kabupaten/kota.

Namun, imbas dari perpecahan yang terjadi di DPP Golkar, dianggap bisa menimbulkan dampak berantai yang kontraproduktif

bulir padi bagus, maka maksimal harganya Rp 350.000. Tapi harga maksimal itu tidak jadi jaminan. Tergantung hasil nego, karena jika benar benar butuh uang, maka dia dan warga lainnya akan menjual dengan harga minimal.

Bersambung ke hal 15

bagi Partai Golkar di NTB. “Kalau gonjang ganjing, ya, kalau bergolongan-golongan, di tingkat dua akhirnya juga situasinya resah.

Padahal kursi-kursi sekarang tergantung pada Golkar. Tapi ini kan tidak kondusif,” ujarnya.

Mantan Gubernur NTB ini menganggap, saat ini parpol lain bisa saja mengambil manfaat dari memburuknya kondisi di internal Partai Golkar di NTB. Ia menegaskan, momentum terombang-ambingnya sikap politik para pengurus, kader dan simpatisan bisa saja dimanfaatkan untuk merebut simpati para pemilih tradisional Golkar.

Jika ini berlanjut, maka hal ini bisa mengakibatkan kerugian bagi figur kepala daerah yang diusung Golkar di Pilkada. “Karena mereka itu akhirnya jadi massa mengambang yang gampang direbut oleh figur dari partai lain,” ujarnya.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) NTB, Ir. H. Ridwansyah, M.Si mengungkapkan sebanyak empat investor asal Eropa dan beberapa investor dalam negeri berminat menanamkan investasinya untuk membangun Bandar Kayangan atau Global Hub di Lombok Utara.

“Empat dari Eropa dan beberapa dari dalam (negeri). Ini yang akan kita pertemukan investor ini kalau memang memungkinkan bertemu Pak Presiden saat menghadiri Tambora Menyapa Dunia 11 April mendatang,” kata Ridwansyah dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (30/3) siang.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

H. Ridwansyah

Tak Ingin Kecolongan Lagi

Disnakeswan Tarik Lahan Sembilan Hektar dari GNE Mataram (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, menarik kembali lahan seluas sembilan hektar yang berlokasi di samping Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek, Lombok Barat (Lobar).

Sebelumnya lahan ini telah diserahkelokan kepada PT. Gerbang NTB Emas.

Penyerahan lahan tersebut kepada perusda ini, sebelumnya untuk memenuhi syarat yang diminta oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) kepada GNE untuk menyiapkan lahan seluas 10 hektar untuk pengembangan rumput untuk penggemukan ternak.

Sayangnya, kerjasama investasi antara GNE dan RNI putus di tengah jalan

kerjasama dengan PT. RNI. Juga karena ketidakjelasan kerjastidak ada bantuan dalam bentuk ama yang disebut-sebut topendanaan, untuk memenuhi satal investasinya sampai Rp rana dan prasarana yang ada di 75 miliar.

GNE agar kerjasamanya bisa “Begitu tidak ada kejelaberjalan sesuai harapan. san kerjasama kedua beSeperti diketahui, PT. RNI lah pihak, kita langsung sebegai salah satu BUMN yang tarik kembali lahan tersebergerak di sektor peternakan, but,” kata Kepala Disbeberapa waktu lalu tenakeswan Provinsi NTB, Hj. lah membangun Budi Septiani dihubungi di kesepakatan untuk Mataram, Senin (30/3) berinvestasi di kemarin.

NTB. Dengan Diterangkan, menggandeng tidak ada bantuan PT. GNE, inlain yang diberivestasi sebesar kan kepada Rp 75 miliar GNE untuk Hj. Budi Septiani yang kini nihil memenuhi (Suara NTB/dok)

itu dihajatkan untuk penggemukan sapi, hingga pemotongan. Daging sapi yang dipotong selanjutnya akan dikirim ke beberapa daerah lain. Tapi sayangnya, investasi ini kandas di tengah jalan.

PT. Berdikari yang juga menjadi salah satu BUMN yang bergerak di bidang penggemukan sapi, telah siap menjadi mitra kerjasama, menggantikan poisi PT. RNI. Namun Budi menyebut, pihaknya mesti berhati-hati. Sebab dikhawatirkan peristiwa serupa akan terulang.

Namun dijekaskan Budi, pihaknya sudah memberikan penekanan kepada PT. Berdikari, bahwa kerjasama bisa dilaksanakan jika BUMN tersebut benarbenar serius. Keseriusan PT. Berdikari, Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Selasa, 31 Maret 2015

SUARA MATARAM

PARLEMENTARIA

Halaman 2

Bentuk Pansus

DPRD Kota Mataram Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Walikota Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram, Senin (30/3) kemarin menggelar rapat paripurna yang beragendakan penyampaian LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2014 yang dirangkaikan dengan LKPJ akhir masa jabatan 2010-2015. Paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., bersama dua Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., dan I Wayan Sugiartha.

Dari pihak eksekutif hadir lengkap mulai dari Walikota Mataram, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Sekda Ir. HL. Makmur Said, MM., FKPD (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan Ketua PKK Kota Mataram Hj. Suryani Ahyar Abduh. Dalam pidatonya, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan, secara umum LKPJ merupakan gambaran atas hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014 dan selama periode masa jabatan 2010-2015 sebagai penjabaran Perda Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2011-2015.

Selama 5 tahun masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Mataram, pertumbuhan ekonomi berhasil dipertahankan pada kisaran 7 sampai 8 persen yang tercermin dari meningkatnya angka PDRB Kota Mataram.

Pada tahun 2014 PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Berlaku mencapai 8,11 Trili-

un Rupiah lebih atau mengalami peningkatan sebesar 47,68 persen dari tahun 2011.

Anggaran Pendapatan Kota Mataram mengalami peningkatan dari Rp 679,04 miliar lebih pada tahun 2011 menjadi Rp 1,08 triliun lebih pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 59,06 persen. Angka ini melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar Rp 1 triliun pada tahun 2015. Demikian pula anggaran Belanja Daerah mengalami peningkatan dari Rp 670,2 miliar lebih pada tahun 2011 menjadi Rp 1,04 triliun lebih pada tahun 2014.

Di samping itu, terjadi peningkatan IPM yang pada tahun 2014 berada pada angka 74,58 meningkat dari angka IPM tahun 2011 sebesar 72,83, sehingga IPM Kota Mataram termasuk dalam katagori Kesejahteraan Menengah Keatas yang berada di atas angka IPM Provinsi dan Nasional. Meningkatnya angka IPM seiring dengan menurunnya persentase tingkat kemiskinan dari 13,18 persen pada tahun 2011 menjadi 10,06 persen pada tahun 2014.

Menurut Walikota, secara umum capaian pembangunan Kota Mataram yang telah dilaksanakan tahun 2014 sejalan dengan pelaksanaan tiga program unggulan Pemerintah Kota Mataram, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah. Selain itu, memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daer-

ah, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan selama ini, katanya, tidak lepas dari kemampuan mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang mengedepankan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dan APBD yang merupakan government spending diarahkan sebagai stimulus bagi perkembangan perekonomian daerah.

Wali Kota menyebutkan, APBD Kota Mataram mengalami peningkatan dari Rp679,04 miliar lebih pada tahun 2011 menjadi Rp1,08 triliun lebih pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 59,06 persen.

Angka ini, katanya, melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar Rp1 triliun pada tahun 2015. Demikian pula anggaran belanja daerah mengalami peningkatan dari Rp670,2 miliar lebih pada tahun 2011 menjadi Rp1,04 triliun lebih pada tahun 2014.

Sementara, tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan dapat dilihat dari perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) juga mengalami peningkatan.

“Pada tahun 2010 ketika kami menerima estafet kepemimpinan, besaran PAD Kota Mataram sebesar Rp44,49 miliar lebih,” katanya.

Akan tetapi, lanjutnya, dengan komitmen yang kuat, pada tahun 2011 realisasi PAD telah mencapai Rp82,42 miliar lebih dan meningkat menjadi sebesar Rp202,58 miliar lebih

pada tahun 2014. Angka itu melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar Rp100 miliar. “Peningkatan kemandirian daerah ini juga terlihat dari persentase PAD terhadap APBD yaitu dari 9,33 persen pada tahun 2011 menjadi 18,70 persen pada tahun 2014,” ujarnya.

Namun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang belum dapat dituntaskan ant-

ara lain, masalah penanganan rumah tidak layak huni, jalan lingkungan, serta beberapa permasalah pada bidang peningkatan SDM yang harus menjadi perhatian bersama.

Usai menyampaikan LKPJ, Wali Kota menyerahkan langsung dokumen LKPJ kepada Ketua DPRD H. Didi Sumardi untuk dibahas lebih lanjut oleh panitia khusus LKPJ yang sudah dibentuk. (fit/*)

Susunan Pansus LKPJ Walikota akhir tahun anggaran 2014 dan LKPJ akhir masa jabatan 2010-2015 berdasarkan keputusan DPRD Kota Mataram No. 5 tahun 2015: Ketua Wakil Ketua Anggota-anggota

: Drs. HM. Zaini : TGH. Mujiburrahman : H. Muhir, S.Kep Drs. I Ketut Sugiartha I Gede Wiska, SPt Drs. HM. Husni Thamrin, MPd HM. Faesal Misban Ratmaji, SE

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

PIDATO - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran 2014 dan LKPJ akhir masa jabatan 2010-2015 di hadapan rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Senin (30/3).

Pantau Rumah Bernyanyi LANGKAH Satpol PP yang melakukan penertiban di sejumlah hotel berikut rumah bernyanyi yang diduga menyediakan jasa partner song maupun wanita penghibur, diapresiasi oleh kalangan Dewan.

Apalagi wanita-wanita yang berasal dari luar daerah itu disinyalir telah mengantongi surat keterangan domisili.

Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., kepada (Suara NTB/fit) Suara NTB di kantornya, SeFuad Sofian Bamasaq nin (30/3) mengatakan pendatang yang akan membuat surat keterangan domisili harus ada pihak yang menjadi penanggung jawabnya. ‘’Paling tidak orang itu dipertanggungjawabkan oleh orang yang memounyai KK di tempat tinggal itu sendiri,’’ ucapnya.

Bilamana pendatang itu kos atau bahkan ingin menetap, maka prosedurnya harus dilaksanakan sesuai undang-undang.

Surat domisili, lanjutnya tentu ada batas waktunya, yakni sekitar tiga bulan. Kalau sudah enam bulan, kepala lingkungan harus meminta identitas pendatang itu dari daerah asalnya.

Apalagi sekarang di Mataram tempat hiburan seperti rumah bernyanyi mulai menjamur. ‘’Jadi kami mendukung penuh dengan program Satpol PP yang melakukan razia,’’ imbuhnya. Bahkan politisi PDIP ini meminta agar razia bisa sering-sering dilakukan agar kondisi Mataram tetap sesuai visinya maju, religius dan berbudaya.

Kehadiran PS maupun wanita yang diduga sebagai wanita penghibur di rumah bernyayi keluarga dinilai dapat mencoreng visi Kota Mataram. ‘’Kalau dia izinnya karaoke keluarga, tidak dibenarkan ada PS. Apalagi PS dari luar daerah,’’ kata Fuad.

Ia khawatir, dengan penutupan Dolly di Surabaya akan berimbas hijrahnya mantan penghuni lokalisasi prostitusi itu ke NTB, terutama Kota Mataram. (fit)

PIMPIN PARIPURNA - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., bersama wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH dan I Wayan Sugiartha memimpin rapat paripurna penyampaian LKPJ Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2014 dan LKPJ akhir masa jabatan 2010-2015 di hadapan rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Senin (30/3).

Organda Dilema Terkait Harga BBM

Data Warga Miskin KELURAHAN Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara mulai melakukan pendataan terhadap warga miskin. Pendataan ini dilakukan dalam rangka verifikasi dan validasi data warga miskin sebagai penerima tiga kartu yang akan dibagikan pemerintah pusat yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).

Demikian disampaikan Lurah Sayang-Sayang, R. Arief (Suara NTB/ynt) Setiawan, Senin (30/3) ditemui R. Arief Setiawan di Kantor DPRD Kota Mataram.

“Verifikasi sedang berjalan saat ini di lingkungan,” cetusnya.

Pihaknya telah menugaskan semua kepala lingkungan untuk melakukan verifikasi data di lapangan. Karena menurut Arief, kepala lingkungan yang paling tahu kondisi warganya. “Mereka yang tahu sedetail-detailnya tentang warganya,” imbuhnya.

Di Kota Mataram, jumlah penerima Program Bayar Iuran Jaminan Kesejahteraan Nasional (PBI-JKN) sebanyak 134.314 jiwa. Data PBI-JKN ini akan digunakan sebagai dasar menentukan penerima KIS, KIP, dan KKS. Penerima ini terdiri dari ibu, bapak, anak, menantu dan cucu yang tinggal dalam satu rumah. Disosnakertrans Kota Mataram menargetkan hasil validasi dan verifikasi di tingkat kelurahan diserahkan paling lambat pekan pertama bulan April mendatang.

Arief menyampaikan data yang diverifikasi ini berdasarkan data warga penerima bantuan beras miskin (raskin) sebanyak 940 KK. Tapi di dalam satu keluarga itu ada empat sampai lima orang yang menjadi tanggungan, yang masuk sebagai penerima tiga kartu dari pemerintah pusat tersebut.

Jumlah warga miskin di wilayahnya disebutkan Arief paling banyak ada di tiga lingkungan yaitu Rungkang Jangkuk, Sayang Daye, dan Lendang Re. . (ynt)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN DOKUMEN LKPJ - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyerahkan dokumen LKPJ kepada Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., bersama wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH dan I Wayan Sugiartha untuk dibahas lebih lanjut oleh Pansus.

Mataram (Suara NTB) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Mataram mengaku dilema terkait kebijakan pemerintah menaik turunkan harga BBM. Sebab, bukan hanya berpengaruh terhadap pendapatan para sopir melainkan harga sparepart ikut melambung.

(Suara NTB/ynt)

LANTIK - Wakil Ketua BKMT NTB melantik dan mengukuhkan 17 orang pengurus BKMT Kota Mataram, Senin (30/3) di aula Kantor Walikota Mataram.

Pengurus BKMT Kota Mataram Dilantik

Disarankan Bentuk Kepengurusan Sampai Tingkat RT Mataram (Suara NTB) Sebanyak 17 orang pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Mataram periode 2015-2020 dilantik pada Senin (30/3) di aula Kantor Walikota Mataram.

Pelantikan ini langsung dipimpin oleh Wakil Ketua BKMT NTB, Dewi Yani Farjan, MM. Terpilih sebagai Ketua BKMT Kota Mataram adalah Hj. Erni Suryani, S.Sos. Di periode kepengurusan yang baru ini, BKMT Kota Mataram diharapkan untuk membentuk kepengurusan sampai tingkat RT/RW. “Jadi tidak hanya sampai di tingkat kota. Di semua RT/RW harus ada kepengurusannya,” saran Wakil Ketua BKMT NTB, Dewi Yani Farjan dalam sambutannya. Jumlah majelis taklim di Kota Mataram saat ini lebih dari 300 kelompok yang tersebar di semua kecamatan.

Dengan adanya kepengurusan sampai di tingkat terbawah, maka setiap hari akan dipenuhi dengan kegiatan syiar

agama Islam. Selain itu, setiap kepengurusan di tingkat bawah juga bisa mengadakan majelis zikir, majelis sholawat, dan kegiatan-kegiatan lainnya. “Majelis-majelis juga bisa mengundang para tuan guru untuk memberi pencerahan di setiap majelis taklim,” ujarnya.

Dengan terbentuknya kepengurusan sampai tingkat RT dan program-program yang bagus, diharapkan BKMT Kota Mataram bisa menjadi model bagi kepengurusan BKMT di kabupaten/kota lainnya di NTB. Dewi juga berharap kepengurusan BKMT Kota Mataram yang baru ini segera menyusun program-program kerja. Program kerja ini diharapkan bisa menyentuh langsung kepada masyarakat.

Dewi juga berharap kepada Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram untuk memberi perhatian terhadap BKMT ini. Untuk itu pengurus baru ini diminta untuk melakukan audiensi dengan Kepala Kemenag Kota Mataram.

Sementara itu, Ketua BKMT Kota Mataram, Hj. Erni Suryani, S.Sos menyampaikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadist. Pihaknya pun siap berkontribusi dalam pembangunan dan mendukung visi misi Kota Mataram menjadi kota yang maju, religius dan berbudaya.

“Kemajuan pembangunan di Mataram begitu pesat dan cepat. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM yang memiliki nilai-nilai agama, maka akan rapuh dan menjadi sasaran manusia yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya. Disamping itu nilai budaya yang dipegang warga Mataram juga harus disertai dengan nilai-nilai agama sehingga seluruh perilaku tetap tidak keluar dari akidah Islam.

“Maka di bagian religius itulah peran BKMT untuk memberikan pencerahan terutama kepada ibu-ibu dan anakanak,” jelasnya. (ynt)

Dia menggambarkan ketika BBM naik di angka Rp 8.500 perliter secara otomatis harga spare part juga ikut melonjak. Tetapi ketika kebijakan BBM diturunkan dikisaran harga Rp 6.600, tidak diikuti dengan turunnya harga suku cadang. “Bayangkan ketika BBM naik, harga aki malah Rp 450 ribu dan tidak turun ketika BBM turun,” kata Ketua Organda Kota Mataram, Suratman Hadi saat ditemui di Terminal Mandalika, Senin (30/3).

Alasan sebagian besar pengusaha kata Suratman, mereka tidak mau rugi karena onderdil tersebut dibeli ketika harga BBM naik. Pihaknya pun selaku pengusaha angkutan tidak bisa berbuat banyak. Sementara dengan kenaikan BBM menjadi Rp 7.300 perliter itu, sejauh ini belum ada gejolak atau keluhan secara langsung dari para sopir angkot. Namun demikian, pihaknya secara otomatis akan mengevaluasi perubahan tarif.

Suratman belum bisa memastikan kenaikan tarif angkutan tersebut berkisaran di angka berapa. Dipastikan untuk sementara waktu, tarif masih digunakan saat ini yakni, Rp 4.000 untuk penumpang umum dan Rp 3.000 khusus bagi para pelajar dan mahasiswa. “Saat ini belum ada keluhan dari teman–teman, nanti kalau ada keluhan baru kita lakukan penyesuaian,” paparnya.

Seharusnya lanjut Suratman, pemerintah tidak

(Suara NTB/cem)

Suratman Hadi merubah kebijakan karena berdampak luas terhadap pengusaha. Kalaupun memang diputuskan kenaikan BBM tidak serta merta terapkan melainkan harus diberlakukan satu tahun mendatang. Pasalnya, Organda tidak bisa mengikuti pola pemerintah. “Pemerintah hanya mengawasi kita, sementara perdagangan dan lain sebagainya tidak dikawal,” sesalnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, Drs. H. Khalid tidak mau banyak berkomentar terhadap kenaikan harga BBM maupun penyesuain tarif angkutan umum. Hanya saja, dia menyampaikan bahwa akan mengkaji serta menyesuaikan kenaikan tarif angkutan umum. (cem)

Operasional Angkutan Pelajar akan Dipihakketigakan Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) akan mempihakketigakan operasional angkutan khusus pelajar yang diwacanakan akan dimulai Bulan April mendatang. Penggunaan angkutan pelajar tersebut dinilai sebagai alternatif untuk menghidupkan kembali pengusaha angkutan umum serta menghindari kemacetan.

“Akan kita pihak ketigakan,” kata Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Kha-

lid ditemui usai menghadiri Parpipurna di DPRD Kota Mataram, Senin (30/3).

Namun demikian, Khalid tidak memaparkan kepada perusahaan mana yang akan ditunjuk untuk operasional angkutan pelajar tersebut. Kendati demikian dipertegas akan diserahkan kepada perusahaan yang sudah memiliki badan hukum. Mengenai mekanisme penggunaan anggaran Rp 200 juta selanjutnya, menjadi pembahasan antara Pemerintah Kota Mataram dengan pengusaha. “Kalau sudah mulai

saya pasti undang. Dan operasionalnya kita masih tunggu aliran kas,” terangnya.

Mengenai siswa yang gengsi menggunakan angkot ke sekolah? Khalid menegaskan akan mengkoordinasikan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, sehingga program bisa berjalan dengan baik dan membantu angkutan kota. Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Muhir mengatakan wacana tersebut dinilai sangat bagus untuk membantu pelajar serta meng-

hindari terjadinya kecelakaan.

Lebih jauh Muhir belum mengetahui bagaimana mekanisme atau penerapannya. Untuk memastikannya pihaknya akan mengundang pihak Dishubkominfo terkait bagaimana mekanisme alur dan lain sebagainya. “Saya pikir ini langkah bagus,” ujarnya.

Untuk anggaran Rp 200 juta, dia tidak tahu hal itu.

Tetapi, akan dipastikan setelah mengundang pihak eksekutif untuk membahas mekanisme dan lain sebagainya. Ketua Organda Kota Mataram, Su-

ratman Hadi mengatakan masih menunggu regulasi atau kebijakan yang diterapkan oleh Pemkot Mataram terkait wacana penggunaan angkutan kota sebagai transportasi pelajar.

Dia masih bertanya – tanya kepada siapa angkutan tersebut diberikan. Tapi dia harapkan, pengoperasi angkutan pelajar itu diserahkan kepada Organda, sehingga bisa menghidupkan pengusaha ditengah kenaikan harga bahan bakar minyak. (cem)

SUARA NTB Selasa, 31 Maret 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

PANEN - Seorang wanita tani menjunjung sekarung gabah di area persawahan Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Senin (30/3).

Musim panen tahun ini berkah bagi masyarakat dengan hasil maksimal, karena tak ada hama perusak tanaman padi.

(Suara NTB/ars)

Stok Elpiji Melimpah

TMD Bisa Dongkrak Investasi Pariwisata Mataram (Suara NTB) Mengenalkan potensi wisata alam dan budaya NTB ke kancah nasional dan internasional bukanlah suatu hal yang mudah. Diperlukan kerjasama bahu membahu dari beragam pemangku kepentingan untuk turut terlibat di dalamnya.

Bertolak dari hal tersebut, Kepala Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Prijono menyebut, BI berkolaborasi dengan Pusda NTB menyelenggarakan kegiatan bedah buku dengan judul “Tambora Menyapa Dunia” pada Sabtu lalu.

Selain sebagai wadah kepedulian untuk mengenang kejadian letusan gunung Tambora yang menelan korban puluhan ribu jiwa pada 200 tahun silam, dan goncangannya dapat dirasakan oleh hampir seluruh wilayah Indonesia dan

lebih dari 10 negara di dunia.

Berbicara mengenai kegiatan TMD, Prijono di Mataram, Senin (30/3), tidak terlepas dari topik mengenai kontribusi sektor/kategori pariwisata terhadap perekonomian NTB. Data yang dimiliki, struktur perekonomian Provinsi NTB cukup bergantung pada kategori pertambangan, dimana hal ini merupakan hal yang perlu diwaspadai mengingat pertumbuhan kategori tersebut sangat fluktuatif.

Sementara itu kontribusi

kategori pertambangan terhadap PDRB NTB dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan arah penurunan. “Dan bukan tidak mungkin eksplorasi tambang tersebut akan habis pada periode tertentu.

Oleh sebab itu, perlu adanya alternatif pengembangan sektor ekonomi lain guna menopang perekonomian Provinsi NTB, salah satunya adalah sektor pariwisata,” ujarnya.

Sektor pariwisata merupakan sektor ekonomi cukup potensial untuk dikembangkan, dima-

na Provinsi NTB memiliki potensi yang cukup besar dari sisi keindahan alam serta budayanya yang beragam. Selain itu sektor pariwisata dapat membuka lapangan kerja yang cukup luas, dikarenakan bisnis pariwisata merupakan bisnis hospitality.

Sejauh ini sektor pariwisata belum memberikan kontribusi besar terhadap PDRB NTB, dilihat dari kontribusi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum (hotel dan restoran) yang hanya sebesar 2,4 persen terhadap PDRB NTB tahun 2014 (Rp 2 triliun dari Rp 82 Triliun).

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor pariwisata NTB menunjukkan arah yang positif, dan perlu

didukung bersama.

Selain itu pertumbuhan pada sektor pariwisata juga turut serta mendukung pertumbuhan ekonomi NTB pada kategori perdagangan (turis yang datang untuk belanja) serta kategori transportasi (jasa travel dan angkutan udara).

Oleh sebab itu, program pemerintah TMD April 2015 menjadi momentum yang sangat tepat untuk mengenalkan potensi wisata NTB pada dunia. TMD diharapkan dapat berjalan lancar dan berhasil mencapai target mendatangkan dua juta wisatawan domestik maupun mancanegara. Sehingga potensi wisata alam dan budaya NTB ini dapat semakin dikenal dunia. (bul)

STOK elpiji, terutama elpiji subsidi disebut-sebut sedang melimpah. Idealnya, dengan ketersediaan stok yang begitu banyak itu, harga jualnyapun harus ikut stabil.

Menjawab Suara NTB di kantornya, Senin (30/3) Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi NTB, I Komang Mahendra Gandhi menyebut saat ini agen sedang gigit jari, bagaimana memasarkan stoknya agar terdistribusi dengan cepat.

Bahkan ia tegas mengata(Suara NTB/dok) kan, tidak lagi ada harga jual elpiji sampai Rp 18.000/tabung isi ulang 3 Kg. Masyakat yang notabene konsumen diharapkannya bisa menerapkan hukum pasar. Dimana harga jual murah, itu yang harus dibeli.

Saat ini, untuk menstabilkan harga jual, selain dengan tersedianya stok elpiji yang cukup banyak. Gandhi mengatakan, sudah dilibatkan SPBU-SPBU yang ada di Kota Mataram dan Lombok Barat untuk menjadi pangkalan.

Dengan harga jual tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14.000-an/tabung.

“Masyarakat beli di pangkalan-pangkalan resmi, bisa langsung ke SPBU juga, terutama yang ada di Mataram dan Lombok Barat,” katanya.

Rencananya, dilibatkannya SPBU untuk menjual elpiji 3 Kg ini jika dipandang berhasil, akan dikembangkan ke beberapa Kabupaten/Kota lainnya di NTB. Kota Mataram dan Lombok Barat sudah menjadi pilot projek.

Lebih fokus soal masih adanya kemungkinan harga jual di atas HET, lebih dipengaruhi karena banyaknya pedangan pengecer. Banyaknya rantai pemasaran inilah yang menyebabkan harga jualnya bisa sampai Rp 18.000-an/tabung.

Saat stok elpiji tersedia cukup banyak, tidak dibenarkan jika harga jual di lapangan bisa tinggi.

Soal lain, menanggapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar, Gandhi mengatakan di NTB masih relatif cukup aman dan tampaknya menerima apapun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.

“Hasil pantauan, SPBU adem-adem saja tidak ada gejolak.

Masih cukup aman kita di NTB,” tandasnya.

Menjawab kemungkinan turun naiknya harga BBM mengikuti fluktuasi harga minyak dunia sebagai peluang untuk pengusaha SPBU asing masuk di Indonesia? Gandhi menegaskan, pada prinsipnya peluang persaingan seperti itu pasti ada. Hanya saja, untuk sementara ini masih belum dilihatnya. Dan prosesnyapun dinilai akan panjang untuk masuk ke Indonesia, NTB khususnya. (bul)

Dari Reses H. Burhanuddin

Aspirasi Masyarakat, dari Perbaikan Infrastruktur Pertanian hingga Usaha Bakulan Masa reses anggota DPRD NTB berlangsung sejak tanggal 22 hingga 27 Maret 2015 ini. H. Burhanuddin memanfaatkan moment tersebut untuk menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat.

Masukan paling mendasar yang diterimanya, mencakup perbaikan infrastruktur dasar pertanian, pendidikan hingga usaha bakulan.

MASA reses anggota Komisi II DPRD NTB yang berasal dari Moyot, Sakra, Lombok Timur ini digunakan dengan mengunjungi kelompok-kelompok masyarakat. Termasuk dengan menginisiasi kegiatan panen raya di Pengkelak Mas,

Sakra Barat pada minggu lalu.

Dengan menghadirkan seluruh element, terutama P3A, dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin.

Tidak jarang juga, kelompokkelompok masyarakat di Dapil IV (Lotim II) yang mencakup delapan kecamatan, Sakra, Sakra Barat dan Sakra Timur, Terara, Sikur, Montong Gading, Keruak dan Jerowaru, datang langsung menyampaikan aspirasinya ke kediamannya.

Owner CV Bintang Timur ini dalam setiap kesempatan, selalu menyampaikan bagaimana mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk mendukung target pemerintah untuk swasembada pangan. Pada kesempayan panen raya yang dilaksanakan di Pengkelak Mas lalu, alternatif yang ditawarkan petani

H. Burhanuddin harus kreatif dengan menerapkan pola tanam petani yakni padi-padi-palawija, atau padi-padi-tembakau.

Mendukung rencana swasembada pangan tersebut, kelompok tani memberikan penekanan agar dilakukan perbaikan jaringan irigasi (irigasi tersier). Bahkan masing-masing P3A meminta perlunya dipermanenkan jaringan tersier tersebut untuk memaksimalkan distribusi air dari bendungan Pandandure, langsung ke sawah petani.

Fenomena yang terjadi, setiap kali sawah petani membutuhkan air, petani harus mengawasi distribusi air ke sawahnya hingga berhari-hari.

Itu cukup memakan waktu, dan tenaga bagi petani.

“Tiga sampai empat hari petani harus mengawal air agar tidak diserobot oleh petani lain. Kalau dipermanenkan jaringan tersiernya, tinggal Pekasih bawa kunci penutup pembagian airnya. Jatah air bisa diatur dan petani bisa tenang. Ini yang petani harapkan,” sebut H. Burhan.

Aspirasi lainnya, di beberapa kecamatan, banyak kelompok masyarakat yang meminta dibina dan dukungan modal untuk usaha bakulan.

Sebab seperti diketahui, jum-

30/03/2015

lah pengusaha bakulan di NTB ini tidak sedikit.

Banyak juga di antaranya yang meminta dukungan pendidikan bagi putra-putri para petani. Untuk daerah-daerah yang masyarakatnya memiliki potensi untuk pengembangan ternak, bebek dan itik.

H. Burhan menyebut aspirasi masyarakat untuk disupport bantuan langsung bebek dan itik, akan didistribusikan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBe).

“Saya minta mereka berkelompok-kelompok dan mengajukan dalam bentuk proposal,” tambahnya. Tetapi ditegaskan, untuk kelompok masyarakat yang sudah diberikan dukungan oleh pemerintah, ataupun yang dibina langsung melalui dana desa tidak didukung melalui dana aspirasi Dewan.

Adil, agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan.

“Semua yang kita serap ini, yang sudah disampaikan, akan saya suarakan untuk dianggarkan di APBD Perubahan,” demikian H. Burhan.

Intinya, bagaimana perannya agar mampu memberi sumbangsih sebesar-besarnya kepada masyarakat. (bul/*)

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Ketua TP PKK Kota Mataram, H. Suryani Ahyar Abduh menyerahkan bantuan berupa peralatan pembuatan kue dan abon ikan kepada salah satu PRSE yang ada di Kelurahan Dasan Agung, Senin (30/3).

Pemkot Mataram Bantu Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Mataram (Suara NTB) Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kelurahan Dasan Agung dinilai cukup banyak. Sehingga Pemkot Mataram melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram bersama TP PKK Kota Mataram turun memberikan bantuan kepada warga yang termasuk dalam kategori PRSE, Senin (30/3).

Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul

Khalik, S.Sos kepada Suara NTB menyampaikan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pihaknya terfokus di satu kelurahan. Dan dipilihnya Kelurahan Dasan Agung karena angka PRSE cukup banyak. “Angka PRSE-nya cukup banyak sehingga kita perlu intervensi,” cetusnya.

Jumlah PRSE yang diberikan bantuan sebanyak 30 orang. Meski demikian Khalik mengatakan jumlah PRSE di Kelurahan Dasan Agung bukan yang tertinggi di Kota Mataram. “Bukan paling banyak (jumlah PRSE-nya), kita hanya menganggap perlu diintervensi di sana,” imbuhnya.

Kategori PRSE ini diterangkan Khalik yaitu para perempuan yang ditinggal mati suaminya, janda, dan perempuan yang masih bersuami tetapi secara ekonomi tergolong tidak mampu dan perlu dibantu. Selain itu ada juga perempuan korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). “Mereka perlu dibantu, salah satunya melalui pelatihan ini,” ujarnya.

Pelatihan yang diberikan kepada 30 PRSE ini berupa pembuatan kue dan abon ikan laut. Selain pelatihan, para perempuan ini juga diberikan bantuan berupa alat pengolahan kue dan abon seperti alat pencampur (mixer), kompor, wajan, dandang, panci, dan penggilingan mie.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh menyampaikan peran perempuan dalam menguatkan kemantapan ekonomi keluarga sangat penting. Keluarga juga menjadi ujung tombak dalam membangun kualitas SDM masyarakat baik secara moral, religiusitas, dan intelektual.

Suryani juga berpesan kepada para perempuan peserta pelatihan agar mengikuti kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. “Agar ibu-ibu punya keterampilan yang bisa diandalkan,” tandasnya. (ynt)

SUARA NTB Selasa, 31 Maret 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Investigasi Pupuk Langka

Pansus DPRD Temukan Produsen Lalai Lakukan Pengawasan Selong (Suara NTB) Kelangkaan pupuk yang terjadi di Lombok Timur (Lotim) beberapa waktu lalu disebabkan produsen lalai melakukan pengawasan terhadap proses distribusi di lapangan. Distributor yang bertanggung jawab mengedarkan pupuk banyak menyalurkan pada pengecer-pengecer tidak resmi, sehingga terjadi kelangkaan di tingkat petani.

Inilah yang menjadi hasil investigasi Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lotim setelah beberapa waktu melakukan investigasi di lapangan. Ketua Pansus Pupuk Bersubsidi DPRD Lotim, Ir. Baidullah, MAB, menjelaskan, ada beberapa alasan-alasan yang menyebabkan kelangkaan pupuk. Pansus, katanya, menemu-

kan adanya insinkronisasi data jumlah permintaan pupuk.

Hal ini, lanjutnya,akibat kelalaian produsen dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk yang dilakukan oleh distributor tertentu, sehingga berakibat pada adanya dugaan yang kuat atas terjadinya penyaluran pupuk yang salah sasaran. Baidullah

mencontohkan ada distributor yang memasuki wilayah tanggung jawab distributor lainnya, adanya pengecer-pengecer tidak resmi mendapatkan pasokan pupuk bersubsidi. Bahkan, keterlambatan bongkar muat di pelabuhan juga kerap dijadikan alasan klasik oleh para distributor, sehingga berakibat pada terlambatnya pasokan

pupuk yang dibutuhkan petani Menurutnya, kelangkaan pupuk akan sangat berdampak luas, karena menyangkut hajat hidup serta kehidupan masyarakat. ‘’Sehingga, tidaklah berlebihan jika dewan berpandangan persoalan pupuk merupakan persoalan yang menyangkut kebutuhan pokok dan strategis bagi sebagian besar rakyat Lotim,’’ terangnya dalam laporan pada sidang paripurna terkait laporan pansus soal pupuk bersubsidi di DPRD Lotim, Senin (30/3).

Ditegaskannya, keberadaan pupuk sangat penting dalam peningkatan

produktivitas dan produksi pertanian, khususnya di Lotim. Namun, kenyataannya, petani masih menemukan kelangkaan pupuk di lapangan.

Selain itu, sektor pertanian merupakan penyumbang kontribusi PDRB terbesar bagi Lotim, yakni sebesar 32,07 %.

Untuk itu, setiap aktivitas serta budidaya yang dilakukan petani sangat bergantung dengan keberadaan serta ketersediaan pupuk, khususnya pupuk bersubsidi sebagai salah satu sarana produksi yang sangat penting dalam usaha peningkatan produktivitas serta produksi itu sendiri. (yon)

(Suara NTB/yon)

BACA LAPORAN - Ketua Pansus Pupuk Bersubsidi DPRD Lotim Baidullah membacakan laporan terkait hasil temuan Pansus Pupuk Bersubsidi, Senin (30/3).

BBM Naik, Puluhan Angdes di Lotim Mogok Siap Berikan Izin KEBERADAAN eks lahan investasi yang dulu dikuasai PT. Gili Trawangan Indah (GTI), kini mulai dimanfaatkan oleh daerah.

Menyusul lahan itu sudah ditempati oleh warga untuk membuka usaha, maka Pemda KLU, mulai mengambil ancang-ancang untuk memberikan izin sementara ke warga. Izin tempat usaha itu selanjutnya akan dijadikan dasar bagi daerah untuk menarik retribusi dari warga atas setiap usaha yang dijalankan.

“Kita akan berikan izin sementara kepada warga yang berusaha di sana (GTI). Izin ini diberikan sebagai dasar Pemkab bisa menarik apa yang menjadi hak daerah,” kata Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, kepada wartawan, Senin (30/3).

Persoalan izin lahan GTI berada di Pemprov NTB, Djohan membenarkannya. Namun demikian, untuk izin usaha sementara yang dikeluarkan Pemda ke warga telah dikomunikasikan dengan Pemprov NTB. Djohan berpandangan, izin persoalan izin ini menjadi dilema bagi Pemda KLU sendiri. Sebagaimana izin GTI dulu diberikan Pemprov dan ditelantarkan oleh perusahaan, kini warga yang telanjur mendiami lahan dan membuka usaha tidak bisa keluarkan begitu saja. Sedangkan untuk ditarik retribusi usahanya ke daerah, Pemda belum memiliki payung hukum yang jelas.

Masyarakat tidak serta dapat mengurus segala jenis perizinan dikarenakan tidak memiliki sertifikat hak atas tanah.

“Masyarakat sekarang sudah buka usaha di sana. Jadi izin operasional sementara ini sebagai dasar kita menarik retribusi.

Persoalan lahan merupakan ranah Pemprov dan sedang dicari jalan keluarnya,” ungkap Djohan.

Bupati KLU pun meminta, agar instansi terkait di Pemda KLU lebih waspada terkait pemberian izin. Ia tidak menginginkan, pengalaman GTI di eks lahan yang dikuasai seluas 62 hektar terbangkalai begitu saja.

KLU sebagai daerah pariwisata dan investasi masuk satu per satu, ia pun mengingatkan agar ke depannya lebih berhati-hati. Setiap investor yang mengajukan diri harus dilihat secara selektif. “Jika ada pembangunan tapi tidak berizin, segera supaya itu dihentikan.

Kalaupun tidak ada izin dan melanggar aturan, maka perusahaan bersangkutan segera diingatkan untuk mengurus izin, supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari,” paparnya.

Ia menekankan pula, keberadaan izin-izin yang dikantongi oleh perusahaan harus sesuai dengan implementasinya di lapangan. Jangan sampai, kata dia, izin pembangunan atau izin peruntukan berada di lokasi tertentu atau operasional tertentu, difungsikan di lokasi berbeda dan untuk kegiatan yang berbeda.

Pengalaman di KLU terkait ini sudah terindikasi dari beberapa perusahaan yang diketahui menyalahi aturan. (ari) H. Djohan Sjamsu (Suara NTB/dok)

Arah Penggunaan Tidak Jelas

Alokasi DBHCHT Loteng Harus Direvisi Praya (Suara NTB) Forum Silaturahmi untuk Advokasi Petani dan Petani Tembakau (FORSUADSIPT) NTB, mendesak Pemkab dan DPRD Lombok Tengah (Loteng) untuk merevisi kembali alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada APBD Loteng 2015, karena arah penggunaan dinilai tidak jelas. Bahkan ada kesan anggaran yang ada dihambur-hamburkan hanya untuk membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan petani tembakau.

Koordinator FORSUADSIPT NTB, Amaq Bundu, saat bertemu dengan Ketua DPRD Loteng dan perwakilan Pemkab Loteng, Senin (30/3), mengaku, sesuai aturan yang ada alokasi DBHCHT diarahkan sepenuhnya untuk program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan petani tembakau. “Tapi yang terjadi justru. DBH-CHT dialokasikan untuk program-program yang tidak jelas,” sebutnya.

Di satu sisi, persoalan yang dihadapi petani tembakau saat musim tanam terjadi hampir sama, yakni persoalan rendahnya kualitas produksi tembakau hingga persoalan sulitnya pemasaran tembakau. Akibatnya, petani tembakau selalu mengalami kerugian setiap musim tanam berlangsung.

Ia menjelaskan, untuk perjalanan dinas di 9 SKPD yang ada, alokasi DBHCHT yang terpakai hampir Rp 2 miliar.

Belum termasuk untuk pembelian barang habis pakai dan alat tulis kantor. Sementara alokasi anggaran yang untuk kebutuhan langsung petani tembakau jauh lebih kecil.

Lebih parah lagi, regulasi yang mengatur tentang pola alokasi anggaran DBHCHT yang bisa memberi manfaatkan bagi petani tembakau juga belum ada. Menurutnya, ada kesan SKPD berlomba-lomba membuat program mengatasnamakan petani tembakau. Padahal tidak berkaitan dengan kebutuhan petani tembakau itu sendiri.

Untuk itu, pihaknya mendesak Dewan, dalam hal ini segera merevisi kembali aloksi DBHCHT Loteng tahun 2015 ini yang tersebar di sejumlah SKPD supaya arah penggunaannya benar-benar jelas dan tepat sasaran. Selain itu manfaat dana tersebut bisa dirasakan oleh petani tembaku Loteng dan bisa mendorong peningkatan kesejahteraan bagi petani tembakau.

Menjawab desakan tersebut, Kabid Bina Usaha Dinas Kehutanan dan Pekebunan (Dishutbun) Loteng, Ihsan, S.Hut, menegaskan kalau proses pengalokasian anggaran DBHCHT sudah sesuai aturan yang berlaku dan semua juga sudah mengikuti kaedah yang ada. “Terkait pengalokasian DBHCHT, kita sudah mengikuti dan mematuhi aturan yang berlaku. Terutama terkait aturan pengelolaan DBHCHT itu sendiri,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SE, merespons apa yang menjadi desakan para petani tembakau. Untuk itu, pihaknya segera memanggil semua SKPD yang memperoleh alokasi DBHCHT tahun ini guna memantapkan kembali alokasi anggaran yang ada. Jika memang ditemukan ada program yang tidak berkaitan dengan kebutuhan petani tembakau, tentu akan dipertimbangkan kembali untuk dilaksanakan. (kir)

Selong (Suara NTB) Naiknya harga BBM tanggal 28 Maret lalu membuat

sopir angkutan desa (angdes) di Lombok Timur (Lotim) mogok, Senin (30/3). Dalam

aksinya, mereka juga menghentikan sopir angkutan yang beroperasi untuk ikut ber-

(Suara NTB/yon)

DITURUNKAN PAKSA - Siswa yang menumpang angkutan umum terpaksa diturunkan sopir angdes di Lotim dalam aksi mogok sopir, Senin (30/3). Mereka menuntut pemerintah daerah menaikkan tarif angkutan setelah pemerintah pusat menaikkan harga BBM.

gabung. Bahkan, penumpang yang ada di dalam kendaraannya diturunkan paksa. Tindakan mogok yang dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah, karena seenaknya menurunkan dan menaikkan harga BBM dari Rp 6.800 menjadi Rp7.300.

Sopir angdes yang tergabung dalam Persatuan Sopir Agkutan Desa (Angdes) Damai Wilayah Timur menuntut supaya tarif angkutan juga dinaikkan seiring dengan dinaikkannya harga BBM oleh pemerintah. Ketua Persatuan Angkutan Desa (Angdes) Damai Wilayah Timur, Hendro, mengatakan aksi yang dilakukan para sopir angdes ini sebagai bentuk protes dengan dinaikkannya harga BBM. Sementara penghasilan sopir tidak sebanding dengan pengeluaran setiap hari.

Mereka mendesak pada pemerintah daerah segera menaikkan tarif angkutan, sehingga penghasilan sopir bisa seimbang atau ada keuntungan. Hendro mengharapkan pemerintah menaikkan tarif di semua jurusan ratarata Rp 1.000 dari tarif sebelumnya.

Ia mencontohkan, dari jalur Masbagik menuju Aikmel penumpang hanya membayar Rp 5.000 dari Rp 4.000 dan dari jalur Anjani ke Aikmel Rp 3000 menjadi Rp 4.000 untuk umum. Sedangkan, untuk tarif anak sekolah ia juga menuntut kenaikan dari Rp 1.000 menjadi Rp 2.000.

Kepala Bidang Darat pada Dishubkominfo Lotim, I Gusti Nyoman Parhan pihaknya segera menyikapi persoalan itu. Dishubkominfo langsung membawa perwakilan dari sopir angdes ke kantor Dishubkominfo Lotim untuk mencari titik temu dari tuntutan para sopir.

Sementara salah satu penumpang, Inaq Raudah, mengaku kecewa atas tindakan yang dilakukan para sopir angdes yang menurunkannya dari angkutan di tengah jalan.

Aksi mogok yang dilakukan oleh para sopir merupakan tindakan yang keterlaluan, karena memperhambat perjalanan masyarakat. “Kita capek baru pulang meken, lagi di-stop dan diturunkan. Belum lagi kita masak di rumah,” keluhnya. Namun setelah mogok 1 jam, para sopir angdes kembali beroperasi. (yon)

Warga Anjah Tuntut Pengelola PLTMH Bayar Ganti Rugi Tanjung (Suara NTB) Warga Dusun Anjah, mendesak pihak manajemen PT. Suar Investindo Capital (SIC) selaku pengelola PLTMH (listrik mikro hydro) di Desa Bentek, segera membayar ganti rugi tanaman yang rusak akibat luapan air dari water way milik perusahaan. Disebutkan, masih ada setidaknya 4 warga lagi yang belum memperoleh ganti rugi sesuai kesepakatan awal.

Warga pada kesempatan itu, dimediasi oleh tokoh masyarakat setempat yang juga anggota DPRD KLU, Arif Usman. Selain itu, LSM Nusantara Parliement Watch (NPW) yang mendapat informasi dari warga juga hadir.

Perwakilan warga Dusun Anjah, Desa Bentek, Miarno, mengatakan sampai saat ini belum memperoleh ganti rugi dari PT. SIC, sedangkan beberapa yang lain sudah menerima. Ia bersikeras, kompensasi tanaman yang rusak akibat luapan air dari water way milik perusahaan mengacu pada kesepakatan awal, yang ditandatangani oleh warga, perusahaan dan Pemda KLU. Dari kesepakatan lama, tertuang besaran ganti rugi per komoditas yang rusak antara lain, mete sebesar Rp 1,5 juta, mahoni dan sejenis Rp 1 juta, kelapa Rp 1,5 juta, jemaka (enau) sebesar

Rp 1 juta, pohon durian Rp 2 juta, pisang, rambutan dan sejenis masing-masing Rp 50 ribu, kakao dan kopi Rp 500 ribu serta vanili Rp 300 ribu. “Kesepakatan lama ini tidak pernah berlaku, tapi setiap ada luapan yang merusak tanaman, selalu ada kesepakatan baru. Ini yang tidak bisa kami terima,” kata Miarno.

Untuk diketahui, Miarno dengan kerusakan tanaman kebun miliknya, meminta ganti rugi sebesar Rp 15 juta. Dengan catatan, jumlah kerusakan tanaman di arealnya ditaksir sepihak oleh perusahaann sebesar Rp 3,815 juta dan tanaman milik orang tuanya, sebesar Rp 6,285 juta. Di areal milik Miarno, kerusakan yang tercatat mencakup, 13 pohon kakao, 12 pohon kopi, 3 batang masingmasing pisang, kelapa, durian, kalimuru, dan 2 pohon randu.

“Untuk kopi sangat jauh dari kesepakatan, oleh perusahaan, kompensasi kopi berbeda-beda, ada yang terima Rp 60 ribu, ada yang Rp 70 ribu bahkan ada juga yang Rp 75 ribu,” kata Miarno.

Sementara itu, Arif Usman yang hadir mengatasnamakan lembaga DPRD KLU, mengatakan persoalan kompensasi ini harus segera dituntaskan oleh perusahaan. Sebab jika tidak, akan berpotensi memunculkan persoalan baru. “Proses ganti rugi ini harus dilaksanakan se-

(Suara NTB/ari)

ADU ARGUMEN - Warga yang mengaku dirugikan akibat luapan air PLTMH Miarno (kiri) dan Manajer PR PT. SIC, L. Sadar, adu argumen terkait dana ganti rugi yang belum tuntas. Warga menuntut ganti rugi sesuai kerugian yang dialami.

cara terbuka, karena masih ada 4 orang lagi yang belum terima dan tidak mengetahui berapa besaran yang akan mereka terima. Harusnya besasran ganti rugi ini seragam sesuai dengan yang disepakati,” kata Arif.

Ia melihat, ada proses penyelesaian yang tidak fair yang dilakukan oleh perusahaan. Terlebih lagi, dalam pertemuan banjar terkait hal yang sama, perusahaan telah menjanjikan penyelesaian data selama 1 minggu dan ditindaklanjuti.

Namun faktanya, hingga saat ini, 4 warga masih belum menerima haknya.

“Tidak bisa data dilakukan sepihak, laporan sepihak, sehingga ujung-ujungnya penyelesaiannya juga sepihak,” cetus Arif.

Sementara, Ketua NPW KLU, Bagiarti, menilai PLTMH di bawah kendali PT. SIC, melalaikan kewajibannya. Merujuk pada poin kesepakatan yang telah dibuat dengan warga, maka seharusnya PT. SIC menyelesaikan kompensasi sesuai besaran dimaksud, bukan dengan kesepakatan baru yang bersifat insidentil. “Dengan adanya perbedaan kompensasi, maka jelas muncul muncul kecemburuan di tengah masyarakat,” cetus Bagiarti.

Sementara itu, perwakilan manajer PT. SIC., Lalu Sadar, menjawab argumen tersebut mengatakan, pihaknya telah mengakomodir masyarakat penerima kompensasi. PT. SIC melibatkan warga Anjah, telah turun ke lapangan mendata jumlah tanaman yang rusak.

Namun saat akan diserahkan dana kompensasi, tidak semua masyarakat menerima penawaran yang diajukan perusahaan.

“Bahkan kepada Pak Miarno dan ibunya, kami sudah menaikkan tawaran menjadi Rp 12 juta, tetapi mereka ngotot minta Rp 15 juta,” kata Sadar. Namun demikian, mendengar desakan untuk segera menyelesaikan kompensasi itu, Sadar pun akan berusaha untuk mencari jalan tengah agar masyarakat tidak kecewa. (ari)

(Suara NTB/ari)

MESIN - Inilah mesin operasional penyulingan PT. BAL yang diminta dibekukan DPRD KLU. Pasalnya, operasionalnya belum memiliki izin dari Pemda KLU.

Operasional Diduga Ilegal

Komisi I DPRD Desak Pemda Bekukan Izin PT. BAL Tanjung (Suara NTB) Keberadaan PT. Berkah Air Laut (BAL) yang melakukan penyulingan air laut diduga tanpa izin operasional dari Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), mendapat sorotan dari Komisi I DPRD KLU. Komisi pun mendesak, penyulingan yang dilakukan ilegal itu, segera dibekukan.

“Kami di Komisi yang membidangi regulasi, sangat terganggu dengan isu perusahaan yang menggali air tanah dan tanpa izin operasional. Oleh karena itu, Komisi I mendesak Pemda membekukan PT. BAL,” tegas Ardianto, di ruang kerjanya, Senin (30/3).

Ardianto mempertanyakan, tindak lanjut dari langkah pemerintah yang jelas-jelas mengetahui PT. BAL beroperasi tanpa mengantongi izin operasional dari Pemda KLU. Belakangan diketahui, PT. BAL, telah melakukan transaksi (jual beli) air bawah tanah selama dua tahun terakhir atau sejak 2012 lalu.

Menurut Ardianto, Komisi I masih akan melihat langkah Pemda KLU. Jika ke depannya masih tidak ada tindaklanjut, maka bukan mustahil pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan.

Ia pun berharap, persoalan ini menjadi atensi LSM terkait mengingat, selain tidak memili-

ki izin operasional, PT. BAL juga melakukan penggalian air tanah yang mana sangat mengkhawatirkan dampaknya bagi lingkungan sekitar. “Informasi yang kami peroleh, air tawar hasil penyulingan PT. BAL kembali asin jika dimasak untuk konsumsi. Artinya ini masih menimbulkan problem,” katanya.

Sebaliknya, Ardianto menyarankan Pemda KLU untuk menjajaki kemungkinan investasi yang ditawarkan oleh PT. Berjaya Lombok Tirta (BLT) yang telah ditolak sebelumnya oleh Dirut PDAM KLU. Terlebih, PT. BLT. jelas-jelas akan mengupayakan distribusi air melalui pipa bawah tanah. Dari aspek lingkungan, tentu kajian dan analisa dampaknya lebih aman investasi yang dilakukan BLT. Terpisah, Kepala Bagian Pembangunan Setda KLU, Faisol, yang dikonfirmasi mengakui belum mengetahui langkah apa yang akan diambil terhadap PT. BAL. Ia tidak menyangkal, aktivitas PT. BAL melanggar, karena tidak mengantingi izin operasional dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi.

“Kita belum tahu, apalagi mereka sudah beroperasi 2 tahun. Kalau ini kita tertibkan, tentu akan menimbulkan reaksi di masyarakat,” katanya. (ari)

Dinas Dikpora Loteng Fokus Perbaiki Sekolah yang Rusak Praya (Suara NTB) Kondisi fasilitas pendidikan berupa ruang kelas di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), diakui masih belum memuaskan.

Terbukti, dari catatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, puluhan ruang kelas di sejumlah sekolah yang tersebar di semua wilayah, terutama Sekolah Dasar (SD) masih rusak. Bahkan, ada empat sekolah yang terindentifikasi kondisinya sudah rusak berat.

Terkait persoalan tersebut, pihak Dikpora Loteng sudah mengalokasikan anggaran tidak kurang dari Rp 4 miliar lebih untuk memperbaiki kondisi ruang kelas yang rusak tersebut. “Tahun ini ada sekitar 90 ruang kelas yang akan kita rehab. Dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 4 miliar lebih,” ungkap Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikpora Loteng, H. Sumum, kepada Suara

NTB, Senin (30/3).

Menurutnya, satu ruang kelas disiapkan rata-rata sekitar Rp 45 juta. Tergantung kondisi kerusakan ruang kelas itu sendiri. Bahkan, ada beberapa ruang kelas yang kondisinya sudah sangat parah kerusakannya, seperti ruang kelas SDN Kelambi Praya Barat Daya serta SD non Inpres Batukliang. “Khusus untuk sekolah-sekolah yang tingkat kerusakannya sudah sangat parah, memang dapat prioritas

utama,” tandasnya.

Ia menjelaskan, dengan diperbaikinya 90 ruang kelas tersebut tahun ini maka bisa dikatakan semua ruang kelas di Loteng dalam kondisi baik.

Mengingat, sisa ruang kelas yang butuh perbaikan tinggal sekitar 90 ruang kelas lagi.

Artinya, perbaikan ruas kelas di Loteng tahun ini bisa dikatakan tuntas.

Hanya saja, perbaikan ruang kelas tidak bisa dikatakan 100

persen tuntas. Karena bisa saja, ruang kelas yang saat ini kondisinya rusak ringan, bisa menjadi rusak berat tahun depan.

Tetapi paling tidak, pemerintah sudah berupaya maksimal memperbaiki kualitas sarana pendidikan didaerah ini. “Ruang kelas yang kondisinya rusak ringan, tidak direhab tahun ini.

Tapi bisa saja tahun depan, kalau kondisi kerusakannya sudah semakin parah,” pungkas Sumum. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 31 Maret 2015

Halaman 5

Banyak Pejabat Terbelit Kasus Korupsi

Dewan Akui Pengawasan pada Eksekutif Lemah

(Suara NTB/her)

TUNGGU PENUMPANG - Angkutan umum sedang menunggu penumpang di Simpang Lima Gerung. Sopir angkutan memprotes kebijakan pemerintah menaikkan dan menurunkan harga BBM, sehingga membuat bingung.

Harga BBM Turun Naik

Sopir dan Dishubkominfo Lobar Bingung Giri Menang (Suara NTB) Sebagian besar sopir angkutan umum di Lombok Barat (Lobar) mengaku bingung dengan kebijakan pemerintah pusat yang tiba-tiba menurunkan dan menaikkan harga BBM. Terhitung, hampir tiga kali harga BBM naik turun. Terakhir pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp 500 untuk jenis premium dan solar tanggal 28 Maret 2015 lalu.

Ari, salah seorang sopir di Lembar ini mengaku kebingungan dengan kebijkan pemerintah yang senaknya menaikkan dan menurunkan harga tanpa memikirkan dampak yang akan dialami masyarakat bawah seperti dirinya. “Kami bingung karena harga BBM ini kok naik turun, pemerintah tidak memikirkan dampak yang dialami oleh kami,” protesnya saat dikonfirmasi Senin (30/3).

Dia bersama sopir lainnya, mengaku dirugikan atas kebijakan pemerintah tersebut. Pasalnya, meskipun harga BBM naik tarif angkutan tidak ikut naik. Jika dihitung tarif angkutan dengan harga BBM, kebanyakan tersedot untuk beli BBM. Sehingga bagian (upah) sopir dipergunakan untuk menutupi biaya BBM. Sementara para sopir memerlukan biaya untuk menghidupi keluarga. Jika mau untung katanya, para sopir bisa saja menaikkan tarif sepihak, namun hal ini tidak mau dilakukan sebab akan merugikan para sopir, karena penumpang tidak lagi mau naik angkutan.

Atas dasar itu, para sopir tidak berani menaikkan tarif sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah. “Ya kami khawatir penumpang lari jika tarif angkutan kami naikkan,” ujarnya. Ia menyebut, tarif angkutan dari Lembar-Gerung dipatok Rp 5 ribu untuk penumpang umum dan pelajar Rp 2 ribu.

Ketua Organda Lobar, Sukirno menyatakan, pihak Organda bersama Dishub berencana menaikkan tarif angkutan, namun saat ini pihaknya masih melihat situasi. Pasalnya, kebijakan pemerintah menurunkan dan menaikkan harga ini membuat pihaknya bingung. “Nanti kalau dinaikkan turun lagi, kan jadi bingung,” ujarnya. Namun pihaknya akan mengkaji penyesuaian kenaikan harga BBM, sebab jangan sampai kenaikan harga ini merugikan para sopir.

Pihaknya sendiri sejauh ini belum berkoordinasi dengan pihak Dishub terkait rencana penyesuaian tarif tersebut.

Biasanya jika ada penyesuaian tarif akan dibahas bersama Dishub, pihak kepolisian dan melibatkan perwakilan para sopir. Menurutnya, harga BBM ini berkali-kali naik turun, hal ini menyebabkan pihaknya bingung menentukan sikap, sehingga pihaknya perlu mempelajarinya. “Sebab jeleknya kalau naik, maka turun susah,” ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dishubkominfo Lobar, Suratman mengaku bingung juga dengan kebijakan turun naiknya harga BBM. Namun, kenaikan harga BBM secara umum tidak terlau berdampak signifikan di Lobar. Untuk mengantisipasi gejolak, pihaknya masih menggunakan tarif ambang bawah dan atas. “Terkait penyesuaian tarif kami belum menentukan, kami perlu koordinasi dengan gapasdap dan pihak terkait lainnya,” ujar Suratman. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Kalangan dewan memberi antensi terkait banyaknya pejabat Lombok Barat (Lobar) yang terbelit kasus korupsi. Seperti data Somasi yang merilis sedikitnya 30 oknum pegawai mulai dari level pejabat hingga level bawah terjerat kasus korupsi.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar H. L. Muhammad Ismail menilai banyaknya pejabat Lobar terbelit kasus disebabkan lemahnya pengawasan di internal pemda sendiri. Selain itu, eksekutif minim koordinasi dengan eksekutif dan bersifat tertutup terhadap legislatif. “Pengawasan internal di Pemda sangat lemah, itu menyebabkan banyak pejabat yang terbelit kasus. Pengawasan dan kon-

trol dari dewan juga belum maksimal (lemah),” akunya, Senin (30/3).

Dijelaskan, beberapa persoalan yang terjadi di Lobar, yakni jajaran Pemda tidak bersikap terbuka dan terkesan tertutup terhadap legislatif, sehingga berbagai program pun tak terkontrol dengan baik.

Dari sisi komunikasi juga eksekutif jarang berkomunikasi dan berkoordinasi dengan legislatif. Selain disebabkan fak-

tor internal Pemda, lembaga dewan belum maksimal melakukan kontrol terhadap eksekutif, hal ini disebabkan DPRD periode sebelumnya terjadi perpecahan, sehingga menyebabkan kontrol juga lemah. “Ini juga akan kami perbaiki ke depan,” janjinya.

Upaya perbaikan, katanya, dimulai dari berbagai agenda, termasuk pembahasan LKPJ hingga paripurna. Di dalam LKPJ ini, banyak masalah

yang disorot, namun berusaha dipecahkan bersama-sama.

Dewan pun mengeluarkan beberapa rekomendasi, termasuk membentuk pansus dan membahas lebih jauh persoalan lain, seperti aset di tingkat komisi.

Menurutnya pengawasan internal Pemkab Lobar lemah sekali, beberapa indikatornya tidak saja dari pejabat yang tersangkut kasus korupsi, namun juga banyak anggaran program tak mencapai target.

Di samping itu, ia juga mengakui pengawasan dan kontrol dewan juga lemah. PDIP, katanya, mendukung upaya Pemda melakukan pembenahan

birokrasi, termasuk upaya mencegah korupsi.

Sebelumnya, Wakil Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan Somasi terkait banyaknya pejabat yang terbelit kasus korupsi. Untuk mengantisipasi pejabat terjerat kasus korupsi, pihaknya akan menguatkan peranan Inspektorat selaku lembaga pengawas internal.

Di samping itu, melalui pakta integritas yang ditandatangani pejabat atas hingga staf.

“Kami akan tindaklanjuti temuan Somasi itu dengan memperkuat peranan Inspektorat,” ujarnya. (her)

Cuaca Membaik

Area Tanam Tembakau Loteng Diprediksi Bertambah Praya (Suara NTB) Luasan area tanam tembakau di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), musim tanam tahun 2015, diprediksikan bertambah sekitar 20 persen.

Jika dibandingkan dengan prediksi luas tanam musim tanam sebelumnya dari hanya 10 ribu hektar menjadi se(Suara NTB/her) kitar 12 ribu hektar lebih.

TANYA - Pengurus Gapensi Lobar saat mendatangi Kantor Bagian Pembangunan dan ULP Setda Demikian disampaikan KeLobar, Senin (30/3). Mereka mempertanyakan sejumlah persyaratan tender proyek yang dinilai janggal. pala Bidang Bina Usaha Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng, Ihsan, S.Hut, Senin (30/3). Ia menjelaskan, meningkatnya prediksi musim tanam tembakau kali ini, dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya yang paling utama faktor cuaca.

“Jadi dari laporan yang kita terima dari BMKG, bahwa cuaca tahun ini agak panas,” sebutnya. Di mana hujan Giri Menang (Suara NTB) - galian C dengan alasan mence- menyewa alat diduga tak sesuai diperkirakan hanya sampai Para kontraktor yang ter- gah kerusakan lingkungan, ketentuan, sebab memberikan bulan April saja. Setelahnya gabung dalam Gapensi Lom- menurutnya, kurang efektif, legal formal sebelum dilakukan intensitas hujan turun dratis. bok Barat (Lobar) mendatangi karena seharusnya diikat pekerjaan.

Dengan kondisi cuaca tersebut, Pihaknya juga meminta agar sangat mendukung bagi petani kantor Unit Layanan Pengada- pada standar harga satuan. an (ULP) dan sejumlah SKPD. Untuk itu, Gapensi meminta Pihak ULP melakukan evalua- tembakau untuk menanam temMereka mempertanyakan agar surat pernyataan men- si dan klarifikasi faktual ter- bakau, sehingga pihaknya memsejumlah kejanggalan dalam yangkut galian C itu diformat hadap peserta lelang dari luar, prediksikan luas area tanam ulang, sebab Gapensi menolak sebab sejauh ini pekerjaan kon- tembakau tahun ini akan menpersyaratan tender proyek.

Hal ini terungkap dalam adanya persyaratan pemungu- traktor dari luar kurang beres ingkat dari tahun sebelumnya. dan sering menyisakan pertemuan antara Gapensi tan retribusi tersebut.

Namun demikian, prediksi Persoalan lain, katanya, masalah. Saat ini, banyak pe- tersebut sangat tergantung Lobar dengan Kabag Pembangunan, L Najamudin dan pi- mengenai penentuan harga rusahaan rental menjadi dari kondisi petani tembakau hak ULP di ruang kerja Bagi- barang mengacu standar SNI. tameng pengusaha berlatar be- sendiri. Pasalnya, petani teman Pembangunan Setda Lo- Menurutnya, Gapensi memili- lakang politikus dan pejabat, bakau untuk mau menanam bar, Senin (30/3). Ketua Gap- ki data dalam menghitung har- sehingga perlu dilakukan klari- tembakau mempertimbangensi Lobar, H. Salman, SH, ga satuan barang tersebut fikasi faktual terkait ke- kan banyak aspek. Salah satumembeberkan, sejumlah ke- banyak dugaan penyimpangan. beradaan kantor, SDM dan per- nya, kepastian pasar serta harjanggalan yang ditemukan di Misalnya di salah satu anal- alatan dari kontraktor tersebut. ga jual tembakau itu sendiri.

Menanggapi hal ini, Kabag lapangan, seperti penarikan isa proyek hampir terjadi pePasalnya, kalau kepastian ngurangan standar harga me- Pembangunan Setda Lobar, L. pasar serta harga tembakau sumbangan pihak ketiga.

Penarikan sumbangan ini, ngacu SNI. Padahal, katanya, Najamudin menampik, jika masih samar-samar, petani temjelasnya, melanggar aturan hal ini sudah menjadi pe- pihak ULP ingin menjegal bakau juga tampaknya masih sebab Pemda tidak boleh memu- doman bahkan ditetapkan kontraktor lokal melalui per- ragu-ragu untuk menanam temngut sumbangan dari pihak ke- dalam aturan. Harga barang syaratan tender. Menurutnya, bakau, sehingga terkadang, tiga. Diduga sumbangan ini sesuai SNI, ungkapnya, diduga pihaknya tidak pernah ber- prediksi jarang sekali bisa terdiberikan kepada petugas juru diubah-ubah oleh SKPD seper- pikir untuk menjegal kontrakpungut sebagai imbalan. “Kalau ti Dinas Pekerjaan Umum tor. “Sebab sistem ULP ini sudah nasional, semua bisa istilahnya sumbangan itu melalui Bidang Cipta Karya.

Menurutnya, penetapan har- bersaing. Jadi tidak pernah sukarela, seharusnya sumbangan berapa saja tidak masalah, ga sesuai SNI ini ini seharus- kami berpikir mau menjegal tapi ini dipatok. Sumbangan ini nya ada monitoring dan evalu- kontraktor lokal maupun luar juga kan tidak boleh dipungut asi dari SKPD. Di mana, penaf- silakan bersaing,” kilahnya. siran harga oleh SKPD disebabMenurutnya dengan sistem oleh Pemda,” katanya.

Menurutnya, pemberlakuan kan jajaran di Kabupaten Lo- yang ada tidak ada pembatasan persyaratan ini diduga siasat bar tidak ada koordinasi ant- kepesertaan lelang dari lokal. baru yang dilakukan Pemda ara dinas dengan struktural di Terkait adanya permintaan Giri Menang (Suara NTB) agar memungut galian C. Pada- atasnya. Seharusnya, katanya, mengevaluasi dan klarifikai Belum teratasinya perhal, katanya, dari sisi proses secara aturan jika bupati telah faktual kontraktor luar, pihaknsoalan sampah di Lombok Bartender persyaratan pemungu- menetapkan, maka secara ya telah memprogramkan agar at (Lobar) menjadi permasaladilakukan pengecekan tertan galian C ini tidak ada hirarki turun ke bawah. han serius yang dihadapi PemTidak hanya itu, pihaknya hadap kontraktor agar tidak kaitannya dengan proses leda. Jika Pemda tak mampu lang. Dalam hal ini seharusn- memprotes beberapa persyara- terjadi persoalan seperti proyek mengatasi persoalan sampah ya yang dipungut adalah sub- tan tender yang diduga melen- GOR mini. ini kalangan dewan menyaranTerkait retribusi galian C dan jek dalam hal ini penambang, ceng dari aturan. Dicontohkankan ke Pemda khususnya Disedangkan kontraktor sendiri nya, surat pernyataan sewa alat. sumbangan pihak ketiga pi- nas Tata Kota Pertamanan dan bukan penambang. “Tapi itu Jika dikaitkan dengan doku- haknya tidak bisa mengomenKebersihan agar dalam pejadi persyaratan tender maka men lelang maka surat pern- tari sebab hal itu bukan ranah ngelolaan sampah dikerjasakewajiban melekat ke kontrak- yataan ini ada kesanggupan Bagian Pembangunan dan ULP. makan dengan pihak ketiga. tor, namun mana keterkaitan dari kontraktor untuk menyewa Ia meminta Gapensi mengkonDemikian disampaikan angdengan proses lelang, kan tidak alat jika tidak punya alat. Na- firmasi SKPD yang berurusan gota DPRD Lobar, Hj. Nurul ada korelasinya,” kritiknya. mun dalam pernyataan terse- masalah retribusi dan harga Adha pada Suara NTB, Senin Jika alasan pemungutan but terkesan perjanjian sewa barang sesuai SNI. (her) (30/3). Politisi PKS ini, mengaku, kalangan dewan menunggu komitmen Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan mengangkut samua sampah di Praya (Suara NTB) Sementara itu, dari kepengu- sepanjang jalan dan sudut kota. dur menjadi Ketua DPD II ParKendati sudah ditunjuk se- tai Golkar Loteng, kendati rusan kubu Agung Laksono, Menurutnya, pihak dinas bagai Pelaksaan Tugas (Plt) Ket- sudah ditunjuk sebagai Plt. Ket- hingga kini masih belum sekadar ngomong, namun beua DPD I Partai Golkar NTB, dari ua DPD I Partai Golkar NTB. menunjuk siapa yang akan jadi lum ada realisasi tindaklanjutkubu Aburizal Bakrie (ARB), “Kan status Plt. hanya untuk Plt. Ketua DPD II Partai Golkar nya. Seharusnya katanya komitH.M. Suhaili, FT, masih me- sementara. Untuk mengantar Loteng. Sejumlah nama pun mennya itu diikuti langkah-langmegang kendali atas DPD II Par- sampai adanya kepengurusan disebut-sebut akan mengisi po- kah yang jelas. Namun sejauh tai Golkar Loteng. Mengingat, baru yang definitif. Jadi tidak sisi tersebut. Di antaranya, ini belum ada upaya dinas dan H.M. Suhaili sebelumnya meru- perlu mundur dan menunjuk plt. mantan Ketua DPRD Loteng belum menampahkan hasil. pakan Ketua DPD II Partai Ketua DPD II Partai Golkar Lo- sebelumnya, H.M. Yusuf Saleh, Sebab faktanya, masih banyak Golkar Loteng. Pada saat bersa- teng yang baru,” tegasnya.

S.H. serta mantan Bupati sampah yang ada di pinggir maan, kepengurusan Partai jalan dan sudut kota berseraMenurutnya, menjadi Plt. Loteng, H.L. Wiratmaja, S.H. Golkar kubu Agung Laksono nya- Ketua DPD I Partai Golkar NTB, Plt. Ketua DPD I Partai kan. Menurutnya, jika Dinas tanya juga belum menentukan hanya tugas tambahan yang Golkar NTB versi Agung Lak- Tata Kota membutuhkan alat siapa yang menjadi Plt. Ketua diberikan oleh partai di luar tu- sono, H. Mesir Suryadi, yang dan penambahan petugas DPD II Partai Golkar Loteng. gas utamanya sebagai Ketua dikonfirmasi hingga kini belum maka ia meminta dinas terkait “Ketua DPD II Partai Golkar DPD II Partai Golkar Loteng. bersedia memberi jawaban. segera usulkan ke dewan. tetap sama, tidak berubah,” aku Kecuali, kalau sudah ditunjuk Saat dikonfirmasi via ponselnya, Jika pengangkatan tenaga keWakil Ketua DPD II Partai sebagai Ketua DPD I Partai Mesir enggan memberikan bersihan terkendala, karena tidak Golkar Loteng, H. Achmad Puad- Golkar NTB definitif, baru harus jawaban perihal sosok yang diperbolehkan mengangkat tenadi FT, saat dikonfirmasi Senin mundur menjadi Ketua DPD II akan ditunjuk sebagai Plt. Ket- ga honor sebaiknya pengelolaan ini (30/3). Ia menjelaskan, meski Partai Golkar Loteng. ua DPD II Partai Golkar Loteng. diserahkan ke pihak ketiga. telah ditunjuk sebagai Plt. KetNamun menurut sumber terTerpisah Kadis Tata Kot, Per“Jadi tidak ada yang ua DPD I Partai Golkar NTB, berubah. Semua tetap saja. percaya menyebutkan, nama tamanan dan Kebersihan Lobar menggantikan Zaini Arony, Hanya saja, bagi Ketua DPD II Plt. Ketua DPD II Partai Golkar H. L. Winengan menyatakan saSuhaili masih tetap jadi Ketua Partai Golkar Loteng ada tugas Loteng sudah dikantongi. Dan, ran dari kalangan legislatif terseDPD II Partai Golkar Loteng. tambahan sebagai Plt. Ketua saat ini dalam proses persetu- but tidak bisa dilaksanakan Pasalnya, tidak ada aturan DPD I Partai Golkar NTB,” tan- juan di DPP Partai Golkar versi sebab menurutnya pengelolaan yang mengharuskan untuk mun- das Ketua DPRD Loteng ini.

Agung Laksono.(kir) sampah pasti akan amburadul.”

Gapensi Keberatan

Kontraktor Merasa ”Dijegal” dengan Persyaratan Tender

penuhi. “Contoh pada musim tanam kemarin, dari prediksi 10 ribu hektar. Yang terealisasi hanya 7 ribu hektar lebih,” tandasnya.

Dan, untuk tahun ini pihaknya berharap target luas area tanam tembakau bisa tercapai.

Salah satu upaya yang sudah dilakukan pihaknya dengan meminta perusahaan penampung tembakau, memberikan kejelasan harga dasar beli tembakau. Jauh sebelum musim tanam berlangsung supaya petani bisa memperoleh gambaran, perihal kondisi harga tembakau saat panen mendatang.

Apalagi sebelumnya-sebelumnya harga dasar beli tembakau biasanya diberikan perusahaan mitra satu bulan sebelum panen, sehingga terkadang petani sudah telanjur menanam, tetapi harga beli yang ditetapkan justru tidak sesuai. “Inilah yang menyebabkan petani tembakau mengalami kerugian,” sebutnya.

Uuntuk musim tanam kali ini, pihaknya sudah mendorong perusahaan mitra memberikan informasi harga jual tembakau lebih awal, agar petani tembakau bisa mempertimbangkannya.

Apakah akan menanam tembakau atau tidak. “Jadi nanti, kalau sudah ada gambaran harga dasar pembelian dari perusahaan, petani bisa memperimbangkan kembali. Untuk tetap menanam atau tidak,” ujarnya.

Terkait persoalan tersebut, pihaknya juga berharap kalangan Dewan khusus juga bisa membantu, agar perusahaan mau menginformasikan harga dasar pembelian sejak awal.

Dengan begitu, daya dorong kepada perusahan juga akan semakin kuat dan tidak hanya oleh Dishutbun Loteng saja. (kir)

Tak Mampu Tangani Sampah

DPRD Sarankan Pemda Lobar Serahkan ke Pihak Ketiga

Suhaili Masih Pimpin Partai Golkar Loteng

(Suara NTB/dok)

“PENYAKIT AKUT” proyek molor di Lombok Barat (Lobar) sepertinya bakal terjadi lagi tahun ini. Pasalnya memasuki bulan ke empat tahun ini ratusan tender proyek di atas Rp 200 juta belum rampung dan baru 20 paket proyek sedang berproses tender di Unit Pelayanan Pengadaan (ULP).

Diperkirakan tender proyek ini rampung April, sehingga ditargetkan bisa kontrak bulan Mei akhir. Jika target ini meleset, maka diperkirakan penyelesaian proyek akan molor.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Lobar, L. Najamudin mengakui tahun ini jumlah paket proyek yang dikerjakan sebanyak 1. 854, terdiri dari jasa konsultan, pengadaan barang dan proyek fisik. Dari 1.854 paket tersebut, 160 paket proyek nilainya di atas Rp 200 juta, sehingga ditender melalui ULP. “ Total paket proyek tahun ini mencapai 1.854 paket, paket proyek Rp 200 juta sebanyak 160 paket. Dari 160 paket itu baru 20 paket yang sedang proses di ULP,” aku L. Najamudin kepada wartawan, Senin (30/3).

Dijelaskan, proses tender sedang tahap baru dimulai dan baru beberapa paket pengadaan yang sudah proses di ULP, antara lain pengadaan genset dan LCD serta beberapa jasa konsultan. Beberapa paket lain, lanjutnya, sedang berjalan, namun masih banyak yang belum diproses, seperti proyek pasar dan lainnya. Untuk diketahui katanya, petugas ULP saat ini belum terpadu di satu kantor, namun masih tersebar di SKPD. Secara runut dijelaskan terkait proses tender, dokumen lelang dimasukkan SKPD ke ULP. Khusus yang ditangani ULP, sebanyak 160 paket baru 20 paket atau yang masuk proses di ULP. 20 paket ini terdiri dari paket jasa konsultan dan barang. Dari sekian banyak paket proyek tersebut, kebanyakan berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Sebelum masuk dokumen tender ke ULP, jika proyek konstruksi harus melalui pengkajian dari konsultan melalui mekanisme asistensi. Setelah diasistensi oleh konsultan, selanjutnya tender proyek diajukan ke ULP untuk ditender. “ULP diterima data dianggap sudah resmi masuk dari masing-masing SKPD,” imbuhnya. Di dalam asistensi itu, tambahnya, ditandatangani kepala SKPD, konsultan dan Kepala Dinas PU. Setelah dokumen masuk, katanya, selanjutnya ULP membentuk pokja untuk melakukan pelelangan.

Dalam melakukan tender ini. lanjutnya, pihak ULP transparan dan terbuka. Sebab, katanya, tender ini masuk ke sistem secara nasional, sehingga kontrak manapun bisa ikut penawaran. Menurutnya, kecil kemungkinan ada permainan dalam proses tender, apalagi pihak ULP mau menjegal kontraktor. Sistem ini, jelasnya, tidak ada pembatasan kepesertaan baik dari lokal maupun dari luar daerah. Jika dinilai layak dan persyaratan tender dilengkapi, maka kontraktor bisa memenangkan tender itu.

Pihaknya juga akan mengecek betul kepesertaan kontraktor dari luar. Menurutnya kontraktor dari luar harus memiliki kantor cabang di NTB, punya peralatan, SDM dan kemampuan finansial. Jika kontraktor dari luar, katanya, pihaknya akan mengecek kondisi kontraktor untuk memastikan kontraktor agar tidak menjadi persoalan. “Kalau tidak punya kantor dan peralatan maka bisa jadi pertimbangan untuk kami tidak dimenangkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, adanya kekhawatiran tender proyek molor tidak akan terjadi tahun ini. Sebab pihaknya menargetkan awal April banyak paket tender proyek akan masuk ke ULP. Tender ditarget tuntas sekitar Mei akhir, lalu bisa kontrak dan eksekusi bulan selanjutnya. (her)

(Suara NTB/her)

Paket Proyek Berpotensi Molor

Saat ini saja pengelolaan sampah di SKPD belum bisa maksimal, apalagi mau dikelola pihak ketiga,”kata Winengan.

Ia menjelaskan, pengelolaan sampah sulit diserahkan ke pihak ketiga, karena dampaknya pasti ke stakeholders terkait, baik di kecamatan dan desa khususnya para para tenaga kebersihan.

Untuk kerjasama dengan pihak ketiga juga berat, sebab harus disiapkan TPA sementara untuk membangun TPA sendiri memerlukan dana di atas Rp 2 miliar. Jika ada persoalan dan keluhan terkait sampah, katanya, pihak ketiga juga belum tentu bisa diperintahkan. “Kalau pemda memutus kontrak juga jadi masalah, karena belum tentu stakeholders bisa kembali bekerja seperti semula,”imbuhnya.

Ia menambahkan, peralatan persampahan di Lobar masih minim. Seperti armada yang ada hanya 16 unit itupun angkutan kebanyakan berusia uzur. Jika dibandingkan Kota Mataram yang memiliki beberapa kecamatan memiliki kendaraan 50 lebih sedangkan tenaga kebersihan 700 orang. Sedangkan Lobar yang memiliki 10 kecamatan tenaga kebersihannya hanya 200 orang. “Masih minim sekali,” akunya. (her)

SUARA NTB Selasa, 31 Maret 2015

DPRD KSB Minta KPU Hitung Anggaran Pilkada Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat agar menghitung secara riil kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) KSB, Desember mendatang.

Wakil Ketua DPRD KSB, Iwan Panjidinata, SE, Senin (30/3) mengatakan, perhitungan riil sesuai dengan kebutuhan tahapan Pilkada itu sangat penting dalam rangka efisiensi anggaran.

(Suara NTB/bug) “Kami minta dihitung seIwan Panjidinata suai kebutuhan dan riilnya berapa. Ini untuk efisiensi aggaran daerah,” katanya.

Permintaan DPRD untuk melakukan penghitungan riil kebutuhan anggaran Pilkada, kata Iwan, jangan diartikan sebagai bentuk ketidakberpihakan lembaga. Permintaan itu kata dia semata-mata untuk efisiensi anggaran, mengingat pada tahun 2015 ini kondisi keuangan daerah tidak begitu stabil. “Sebenarnya tidak hanya untuk Pilkada saja. Tapi untuk seluruh kegiatan yang dibiayai pemerintah kami memintanya agar dihitung riil dan kalau ada program yang tidak terlau urgen maka ditunda dulu eksekusinya,” tegasnya.

Untuk kelancaran kegiatan demokrasi lima tahunan daerah itu, secara kelembagaan DPRD akan mendukung sepenuhnya berapa pun anggaran yang dibutuhkan. Namun demikian, tidak ada salahnya perhitungan riil tetap didahulukan untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar tepat sasaran. “Kalau hitungannya rasional kita pasti dukung dan upayakan dianggarkan di APBD. Tapi kalau tidak, kami tentu akan kritisi,” tandas politisi dari partai Gerindra ini. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kasus Dana Kapitasi

Kejari Periksa Pimpinan Puskesmas di Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa kini tengah membidik dugaan penyalahgunaan dana kapitasi pada seluruh Puskesmas di Sumbawa. Sejauh ini, telah diperiksa enam Puskesmas yang masih akan terus berlanjut.

Pantauan Suara NTB, Senin (30/3) tampak KUPT dan bendahara Puskesmas Empang dan Puskesmas Tarano diperiksa tim jaksa. Dalam pengumpulan data dan keterangan terkait dugaan kasus ini.

Kajari Sumbawa melalui Kasi Intel, Eka Sabana Putra, pun

membenarkan adanya pemeriksaan ini. Yang diminta keterangan Kepala dan bendahara Puskesmas. Pemeriksaan terhadap Puskesmas ini akan terus dilakukan setiap hari sampai dirasakan cukup. “Kita fokus dulu periksa Puskesmas wilayah timur. Baru barat dan

tengah,” terangnya.

Sejauh ini, sudah ada enam Puskesmas yang dimintai keterangan. Yakni, Puskesmas Lantung, Puskesmas Ropang, Puskesmas Lape, Puskesmas Lopok, Puskesmas Empang dan Puskesmas Tarano. Pertanyaan seputar penggunaan

data kapitasi dengan pemeriksaan secara terpisah. Mengingat besaran kapitasi setiap Puskesmas berbeda. Tergantung, jumlah peserta BPJS yang ada di wilayah terkait. Waktu pemeriksaan dalam Puldata ini tergantung bagaimana hasil dan evaluasi yang dilakukan tim Jaksa nantinya. Yang jelas, baru akan ditingkatkan ke penyidikan, kalau dianggap ada alat bukti yang cukup.

Sebelumnya, Kajari, Sugeng Hariadi, S.H, M.H, telah menya-

Demokrat Siapkan Uji Kelayakan Bakal Cabup KSB

Dugaan Korupsi Pembangunan GOR Sumbawa Mulai Diperiksa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, mulai melakukan pemeriksaan para pihak terkait kasus pengerjaan GOR Cendrawasih Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Salah satunya, anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sumbawa yang diminta keterangan, Senin (30/3).

“Sekarang kita klarifikasi para pihak terkait. Usai kita telaah dan mendalami dokumen dari Kemenpora. Semuanya kita runut, mulai dari pengadaan, rekanan yang melaksanakan. Dikerjakan bersama siapa, semuanya akan jelas di situ. Kita akan minta keterangan dari mereka yang terkait,” kata Kajari melalui Kasi Intel, Eka Sabana Putra S.H, yang membenarkan adanya pemanggilan terhadap Pokja ULP Sumbawa.

Namun, Eka mengatakan, puldata ini akan memerlukan waktu. Sebab proyek ini terkait Kemenpora, sehingga cukup banyak dari pusat yang akan dimintai keterangan. Rekanan proyek ini saja berdomisili di Tangerang.

Diketahui nilai proyek renovasi lapangan sepakbola dan lintasan atletik GOR Cendrawasih Brang Biji Sumbawa memilki nilai anggaran sekitar Rp 4,3 miliar.

Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa masih melakukan pengumpulan data (puldata) terkait kasus pengerjaan lapangan atletik GOR Cendrawasih proyek Kemenpora tahun 2013. Kemungkinan kasus ini akan ditingkatkan ke penyelidikan.

Setelah melakukan verifikasi terhadap dokumen yang ada, maka proses selanjutnya tentu disesuaikan dengan tahapan dan proses sesuai aturan yang ada. Informasi terkait dugaan penyimpangan pengerjaan lapangan atletik ini harus ditindaklanjuti.

Lalu bagaimana dengan sikap Pemkab Sumbawa yang menolak penyerahan dari Kemenpora atas proyek ini? Tanpa menjustifikasi hal tersebut, Kajari, Sugeng Hariadi S.H, M.H menilai wajar kalau memang betul ada item pekerjaan yang belum rampung dikerjakan, namun dilimpahkan ke Pemkab. “Sebab ini Proyek tahun 2013. Sekarang sudah 2015.

Kalau memang ada item pekerjaan yang belum dikerjakan dan dilimpahkan ke Pemkab, wajar Bupati menolak. Ini kan proyek Kemenpora, bukan daerah. Tetapi saya tidak dalam posisi menjustifikasi, karena kita masih menelaah dan meneliti dokumen terkait puldata,” pungkasnya waktu itu. (arn)

Harga Gabah Anjlok

Pemerintah Harus Bersikap Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta segera mengambil langkah kongkret untuk menahan laju penurunan harga gabah di tingkat petani. Saat ini harga gabah berada di kisaran Rp 3.200 per kilogram, jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 3.700 per kilogramnya.

“Pemerintah melalui dinas teknis harus segera turun tangan sekarang. Tidak (Suara NTB/dok) bisa ditunda-tunda lagi Abidin Nasar karena kasihan petani yang merasakan dampaknya,” tegas anggota Komisi II DPRD KSB, Abidin Nasar, SP kepada media ini, Senin (30/3).

Akibat anjloknya harga gabah itu, Abidin dapat memastikan, petani banyak merugi. Terlebih di masa tanam (MT) pertama tahun ini, petani banyak mengeluarkan biaya produksi karena harga sejumlah komponen produksinya meningkat. “Seperti misalnya untuk mengolah tanah, petani keluar uang lebih besar karena sewa traktor naik akibat harga BBM naik. Begitu juga dengan ongkos tanam, sewa tenaga kerjanya juga naik. Jadi biaya di MT 1 ini tinggi sekali,” ujarnya.

Untuk membantu petani, politisi ini menyarankan agar pemerintah melalui dinas teknis segera menggelontorkan dana pengamanan harga gabah. Menurutnya, langkah itu yang paling strategis mengingat hampir seluruh petani mulai melakukan kegiatan panen untuk MT pertamanya. “Saya kira langkah kongkret yang paling strategis untuk mengatasi agar petani tidak mengalami kerugian,” tukasnya.

Selain meminta mengatasi anjolknya harga gabah saat ini, Abidin selanjutnya meminta pemerintah agar melakukan antisipasi jangka panjang. Ia mengatakan, kondisi anjloknya harga gabah, sulitnya petani mendapatkan bibit dan pupuk sebenarnya sudah menjadi persoalan klasik yang dialami petani setiap musim tanam tiba. “Yang kami inginkan pemerintah punya langkah kongkret yang sudah dipersiapkan, sehingga hal-hal klasik yang dialami petani itu tidak terus berulang setiap musim tanam tiba,” tukasnya.

“Kalau pemerintah memang serius, di MT 2 nanti tidak ada lagi petani yang kita dengar tidak dapat mendapatkan benih, pupuk atau harga gabahnya anjlok,” pungkas Abidin. (bug)

takan dana kapitasi dimaksud dikelola Puskesmas se-kabupaten Sumbawa. Makanya dilakukan puldata dan meminta keterangan terhadap 24 Puskesmas yang ada di daerah ini. Pemeriksaan tersebut, salah satunya atas dugaan penyalahgunaan dana kapitasi untuk pelayanan masyarakat pengguna BPJS. Dana tersebut untuk tahun 2013 dan 2014 lalu. “Sekarang masih kita melakukan pengumpulan data-data dan yang lainnya,” imbuhnya. (arn)

(Suara NTB/ind)

SALING DORONG - Aksi saling dorong massa dengan aparat Pol PP dalam aksi peduli koin untuk Nuraini di kantor Bupati Sumbawa, Senin (30/3).

TKW Asal Sumbawa Pulang dalam Kondisi Lumpuh Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekelompok aktivis yang tergabung dalam Aliansi Koin Peduli Nuraini berdemonstrasi menuntut Pemerintah Sumbawa membantu pengobatan Nuraini, Senin (30/3).

Nuraini, TKW yang bekerja di Kuwait itu tidak jelas gajinya, sementara dia dipulangkan ke Sumbawa dalam kondisi lumpuh.

Para aktivis prihatin terhadap TKW yang mengalami lumpuh diduga akibat penyiksaan yang dilakukan majikannya itu. Nuraini berangkat ke Kuwait pada 23 Desember 2003 silam. Bekerja sebagai PRT, dan telah tiga kali berpindah tempat kerja. Konon, setiap majikan tempatnya bekerja dia selalu disiksa. Satu tahun bekerja pada majikan pertama, kemudian dipindahkan ke majikan kedua.

Selama satu bulan tidak digaji kemudian dipindahkan ke majikan ketiga. Selama bekerja pada majikan ketiga, Nuraini tidak pernah digaji, bahkan sang majikan memaksa menandatangani surat pernyataan bahwa sudah menerima gaji. Merasa tidak nyaman, Nuraini meminta dipulangkan ke tanah air, namun dipukuli hingga giginya hampir rontok. Katanya, Nuraini juga sempat diseret ke ruang bawah kamar tepat penyimpanan barang bekas. Dalam ruangan tersebut Nuraini mendapat perlakuan yang tidak wajar. Dalam ruangan tersebut, Nuraini hanya diberi makan mie dan minuman air botol. Penyekapan terhadapnya berlangsung selama delapan bulan sampai dua lelaki yang berpakaian polisi dan preman membawa Nuraini naik ke mobil Ambulans

dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Kemudian Nuraini dibawa ke RS Farwaniah kurang lebih 4 bulan. Sehingga dijemput petugas KBRI dan dipulangkan ke Indonesia yang didampingi seorang perempuan staf KBRI. Tiba di Poto Tano pada 1 Februari 2014 silam, Nuraini dijemput keluarga dan dibawa pulang ke kampung halamannya. Pada 4 Februari 2014, atas laporan Annisa, anggota SBMI Pungkit, ketua SBMI Sumbawa mendatangi rumah Nuraini dan menyarankan dibawa ke Rumah sakit. Mengingat kondisinya pulang dengan keadaan mengenaskan, luka di sekujur tubuh yang sudah membusuk, bagian punggung belakang berlubang, kedua kakinya lumpuh, serta depresi berat.

Pada 6 Februari pihak keluarga melaporkan perihal kepulangan Nuraini ke Disnakertrans Sumbawa dan berjanji akan berupaya mengurus biaya pengobatan dan gajinya selama bekerja. Pada 10 Februari 2014, Dokter RSUD Sumbawa menyampaikan, Nuraini harus dirujuk ke RSUD Mataram, mengingat tidak memiliki peralatan lengkap terhadap penanganan penyakit Nuraini.

Sehingga pada 10 Desember 2014 dengan menggadaikan sawah satu-satunya milik keluarga, Nuraini dan orang tuanya berangkat ke Jakarta meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap nasib yang dialaminya.

Pada 17 Desember 2014 bersama tim advokasi bertemu dengan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Deplu, namun pada pertemuan ini tidak mendapatkan kesepakatan apapun, selain mengklarifikasi kronologis permasalahan. Nuraini menurut versi KBRI Kuwait, dipersalahkan karena dianggap kabur dari rumah majikan, yang dibantah oleh Nuraini.

Koordinator lapangan aksi, Sanafiah kepada Suara NTB menyampaikan pemerintah seolaholah acuh tak acuh terhadap peristiwa yang ditimpa Nuraini. Sampai saat ini informasi Kemenkum HAM sudah memberikan rekomendasi, namun menurut rekam mediknya tidak terbukti dari yang dianiaya majikannya. Dari yang disampaikan hal tersebut murni virus. Sehingga massa aksi menyuarakan terhadap nasib yang ditimpa Nuraini. Hal ini juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah, agar hal yang seperti ini tidak terulang kembali pada TKW lainnya yang berjuang mengadu nasib di luar negeri.

“Kami menuntut kepada pemerintah untuk membiayai biaya pengobatan Nuraini selama dia di rumah sakit, kemudian menuntut untuk membentuk tim bagaimana nanti kedepannya tidak akan terjadi lagi Nuraini-Nuraini selanjutnya,” imbuhnya.

Selain aksi demonstrasi lanjut Sanafiah, massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Koin Peduli Nuraini juga melakukan aksi penggalangan dana yang dilakukan di beberapa titik di Kota Sumbawa. Hal ini wujud keprihatinan terhadap nasib Nuraini dalam memperjuangkan hak dan pengobatan terhadap yang diderita.

Aksi yang sempat diwarnai dengan aksi saling dorong antara aktivis dengan petugas Pol PP itu dimulai dari Lapangan Pahlawan, beberapa tempat untuk penggalangan dana, Kantor Bupati Sumbawa dan terakhir ke Gedung DPRD Sumbawa. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Penjaringan bakal calon bupati (Bacabup) yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat (PD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sejauh ini masih terus berproses.

Setelah sebelumnya partai ini menyambangi masing-masing calon yang telah mendaftar untuk mengetahui kesiapan moril dan materiilnya. Kini sesuai Peraturan Organisasi (PO), partai berlambang bintang Mercedes Benz ini menyiapkan prosedur fit and propert test (uji kelayakan) bagi masing-masing calon.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PD KSB, Mustakim Patawari, STP mengatakan, sesuai mekanisme uji kelayakan tersebut tertuang dalam PO Nomor PO/01/ DPP.PD/II/2015. Dalam PO yang mengatur tentang mekanisme pemilihan calon kepala daerah itu, setiap calon yang telah mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi maka selanjutnya diharuskan menjalani uji kelayakan. “Nah sekarang sedang kita siapkan prose situ setelah sebelumnya kita melakukan kunjungan untuk mengetahui kesiapan moril dan materiil masing-masing calon,” katanya kepada wartawan, Senin (30/3).

Sebelum dilakukan uji kelayakan, masing-masing calon akan diminta untuk membuat pakta integritas. Pakta tersebut kata Mustakim, intinya berisikan kesiapan masing-masing calon untuk mengikuti seluruh prosedur penjaringan serta komitmennya terhadap partai. “Pakta integritas ini juga diatur PO,” katanya.

Mustakim memperkirakan, tidak semua calon yang sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat administrasi akan mengikuti uji kelayakan tersebut. Sebab tidak menutup kemungkinan, beberapa calon tidak akan bersedia mengikutinya. “Kalau ada yang tidak bersedia, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur,” timpalnya.

Selain diharuskan menjalani uji kelayakan, masing-masing calon nantinya sebelum ditetapkan akan menjalankan mekanisme survei. “Nanti akan ada minimal dua nama yang kita ajukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang selanjutnya disurvei sebelum ditetapkan yang mana calon yang akan kita dukung di Pilkada nanti,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/dok)

Mustakim Patawari

Peneliti FAO-Australia Takjub dengan Sistem Registrasi Ternak di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Peneliti dari An FAO-Funded Project Implemented by the University of New England Australia, Dr. Philip Morley didampingi dua peneliti dari Myriad datang mengunjungi Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, Senin (30/3). Mereka hendak meneliti data ternak di Sumbawa, namun malah takjub dan kagum atas sistem registrasi dan pengkartuan ternak besar di daerah ini.

Sebagaimana disampaikan Kasubag Program Disnakeswan Sumbawa, Drh. Rini Handayani M.Si, kepada Suara NTB, usai pertemuan dengan peneliti dimaksud, penelitian ini bagian dari FAO yang ingin mendapatkan data yang benar terkait sumber ketahanan pangan di dunia termasuk Indonesia. Kebetulan, sebelum datang ke Sumbawa, Philip Morley sebagai Project Manager, University of New England, NSW Australia telah mendapatkan data di Dirjen Peternakan dan NTB masuk sebagai salah satu daerah sumber ternak untuk ketahanan pangan. Lokusnya di Sumbawa dan Bima.

Bejalar dari pengalaman

(Suara NTB/arn)

Rini Handayani Philip Morley, yang telah melakukan penelitian soal ketahanan pangan ini di berbagai negara, kadang data yang ada di pemerintah berbeda dengan kondisi di lapangan. Seperti pengalamannya sewaktu penelitian di Tanzania. Makanya, Philip Morley langsung turun ke Sumbawa, melihat apakah data yang disajikan benar atau tidak di lapangan. Metode pengembangan estimasi produk dan produktivitas hewan. “Dia (Philip,red) ingin tahu bagaimana cara kita mendapatkan data ternak, khususnya ternak besar,” terang Rini.

Kesempatan tersebut lan-

(Suara NTB/arn)

DISKUSI - Suasana diskusi Disnakeswan dengan peneliti dari FAO, Philip Morley, Senin (30/3). tas digunakan Disnakeswan Sumbawa untuk mempresentasekan sistem registrasi dan pengkartuan ternak yang sudah berjalan puluhan tahun sebagai suatu keartifan lokal di daerah ini. Registrasi ternak ini terus diperbarui dan disempurnakan. Untuk keamanan dan adanya kepastian hukum bagi pemilik ternak. Pemerintah juga bisa sekaligus melakukan pendataan melalui

kartu ternak ini. Kegiatan ini tentu saja melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat. “Sebab kalau tidak ada kartu ternak, maka tidak dilayani jual beli, pemotongan maupun vaksinasi ternak. Ini khusus ternak besar.

Sedangkan untuk unggas belum semasif ini,”jelas Rini kepada tim peneliti.

Mendengar penjelasan dan melihat konsep registrasi

tersebut, Philip Morley takjub dan kagum. Bahkan diakuinya lebih lengkap dari model kuesioner yang hendak dibagikannya. Philip pun tak segan memuji model pengkartuan tersebut. Sebab bagaimanapun setiap makhluk pasti ada perbedaannya, termasuk hewan. Perbedaan itulah yang kemudian tercatat dalam kartu registrasi ternak. Kini tinggal dilakukan peningkatan kesadaran terhadap pemilik ternak untuk meregistrasi ternaknya. “Dia datang ingin meneliti data ternak. Ternyata kita punya metode lebih bagus yang sudah sejak lama kita terapkan dan terus kita perbarui,” kata Rini.

Selain dihadiri jajaran Disnakeswan, pertemuan dengan Tim Peneliti FAO juga dihadiri perwakilan penyuluh dan KUPT Puskeswan. Sekitar April dilakukan diskusi kembali hasil penelitian yang dilakukan di beberapa tempat di Indonesia. Untuk menentukan metode apa yang cocok digunakan di Indonesia. Bahkan tidak menutup kemungkinan dari hasil evaluasi nantinya, sistem registrasi kartu ternak di Sumbawa bakal cocok digunakan di Indonesia. (arn/*)

SUARA NTB Selasa, 31 Maret 2015

Dugaan Korupsi TPA Oi Fo’o

Kejaksaan Klarifikasi PPK ke Ditjen Cipta Karya Kota Bima (Suara NTB) Proses penyelidikan laporan dugaan korupsi proyek pengerjaan sarana dan prasarana serta pengadaan alat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Kelurahan Oi Fo’o, Kecamatan Rasa NaE Timur, Kota Bima senilai Rp 9,5 miliar terus bergulir. Setelah memintai klarifikasi sejumlah pihak, giliran PPK di Dirjen Cipta Karya Kementerian PU diklarifikasi.

Kajari Raba Bima melalui Plt Kasi Pidsus, Reza Savetsila, SH yang dikonfirmasi, Senin (30/3), menyebutkan terkait pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) laporan kasus tersebut pihaknya terus meminta klarifikasi pihakpihak terkait. Baru-baru ini, katanya, tim Kejaksaan telah memintai klarifikasi dari Pemerintah pusat yakni PPK di Dirjen Cipta Karya. Permintaan klarifikasi ini, lanjutnya, karena proyek dengan nama Integrated Treatment Center atau Pengolahan Sampah Terpadu ini merupakan proyek dari pemerintah pusat.

Setelah memeriksa PPK, lanjutnya, pihaknya akan melaporkan hasil klarifikasi ini ke pimpinan yakni Kajari Raba Bima. Termasuk apakah dalam penanganan kasus ini akan dikoordinasikan dengan Kejati dalam penanganannya serta langkah apa yang akan ditempuh selanjutnya. Sementara setelah melakukan pemeriksaan, pihaknya masih melakukan penelaahan lebih dalam.

Dari hasil permintaan klarifikasi itu juga, diketahui proyek ini merupakan proyek percontohan. Selain Kota Bima, terangnya, kegiatan ini juga dilakukan di dua daerah lain seperti Aceh dan Tangerang Selatan.

Selain dari PPK, sejumlah pihak di daerah NTB juga telah dimintai klarifikasi. Masing-masing Kepala Dinas DKPP Kota Bima baik yang masih menjabat serta mantan Kadis. Di samping itu, kroscek juga dilakukan di PPLP NTB sehingga diketahui proyek ini merupakan proyek dari Kementerian PU. Tidak hanya permintaan klarifikasi, guna menunjang penanganan Tim Kejaksaan juga sudah mendapatkan dokumen-dokumen pelaksanaan proyek.

Menurut Reza, terkait persoalan di lapangan pihaknya tetap akan turun untuk melakukan pengecekan. Karena pihaknya juga mengetahui bahwa setelah diserahkan ke DKPP Kota Bima, proyek TPA tersebut belum juga bisa dioperasikan. Pengerjaan proyek ini juga disubkontrakkan, namun siapa-siapa saja yang mengerjakan masih belum dimintai klarifikasi.

“Untuk tahapan ini, kita akan datangi lagi Satker PPLP Provinsi NTB,” tuturnya.

Sesuai yang dilaporkan diketahui bahwa indikasi penyimpangan terjadi baik pada pengerjaan sarana dan prasarana maupun pengadaan alat.

Khusus untuk pengadaan alat senilai Rp 3,5 miliar, diduga bermasalah karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Artinya, alat yang seharusnya dibeli dari Jerman atau Jepang dengan kualitas tinggi namun dibeli dari tempat lain dengan kualitas buruk. Alat tersebut diperkirakan merupakan mesin bekas yang dicat ulang sehingga nampak baru. Bahkan alat yang sudah berada di TPA tersebut tak bisa dioperasikan.

Begitu juga dengan alat lainnya. (use)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Kerjasama RSUD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Operasi Katarak Gelombang Kedua Dilaksanakan 8 April Dompu (Suara NTB) Operasi katarak bagi masyarakat Dompu gelombang kedua direncanakan 8 April 2015. Operasi ini ditargetkan 100 orang warga Dompu setelah sukses pada operasi sebelumnya. Pendaftaran bagi warga yang hendak dioperasi dilakukan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas.

Kepala bidang pelayanan RSUD Dompu, dr. H. Diaz Indarko, MPPM kepada wartawan di RSUD beberapa waktu lalu mengatakan, operasi katarak gelombang kedua direncanakan pada 8 April dan screening pasien akan dilakukan pada 7 April. “Operasi katarak ini ditargetkan 100 orang pasien,” katanya.

Pada operasi katarak sebelumnya, Dias Indarko menga-

takan, pihaknya berhasil melakukan operasi sebanyak 126 orang pasien dari 160-an pasien yang discreening. “Kemarin banyak pasien dipulangkan saat masuk ruang operasi. Karena ternyata diantara mereka ada yang menderita gula dan darah tinggi. Ada juga yang trauma saat masuk di ruang operasi,” terangnya.

Operasi katarak tahap kedua, lanjut dr Dias, dilakukan dalam rangka menjaring kembali pasien yang belum sempat dioperasi di tahap pertama.

Atau bagi mereka yang sudah dioperasi tahap pertama, namun masih ada matanya yang belum dioperasi. “Kita berharap, operasi katarak ini membebaskan masyarakat kita dari buta katarak,” ungkapnya.

Operasi katarak tahap dua

ini, kerjasama RSUD Dompu dengan Kompas sebagai bagian dari bhakti sosial kegiatan event Tambora Menyapa Dunia (TMD). Pada Mei – Juni mendatang, pemerintah daerah juga direncanakan akan melakukan operasi bibir sumbing. “Tapi kepastian jadwalnya belum ada,” katanya.

Dr. H. Dias Indarko mengungkapkan, layanan operasi gratis bagi masyarakat ini bagian dari upaya untuk menyukseskan event TMD dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Namun pihak RSUD hanya menyiapkan tempat dan tenaga pendamping. “Untuk dokter yang mengoperasi dan obatnya disiapkan oleh penyelenggara. Semua itu digratiskan bagi masyarakat,” jelasnya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

OPERASI KATARAK - Operasi katarak yang dilakukan oleh Perdami NTB 16-17 Maret lalu. Operasi katarak gelombang kedua direncanakan 8 April 2015. (Insert) Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dompu, dr H Dias Indarko, MPPM.

Belum Ada Tatib Merokok di DPRD Bima

(Suara NTB/uki)

H. Supratman AS

Bima (Suara NTB) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Bima, Drs H. Supratman AS, M.Si menyebutkan belum ada tata tertib (Tatib) tentang pelarangan merokok saat rapat biasa di gedung DPRD Bima, meskipun dalam ruangan berAC. Terkecuali saat sidang atau rapat paripurna, hal itu memang dilarang.

“Di ruangan ber-AC ditempel larangan tidak boleh mer-

okok, namun hal itu tidak diatur dalam Tatib kecuali saat Rapat paripurna,” ujar Supratman, Senin (30/3).

Kepada Suara NTB, Supratman mengaku bahwa selama ini pihaknya tetap memasang di tiap-tiap dinding ruangan berpendingin udara agar tidak diperkenankan untuk merokok, dan banyak juga yang mendukung hal itu. ‘’Banyak juga anggota Dewan dan staf Setwan yang akhirnya tidak merokok,’’ katanya, terlebih saat rapat dengan Bupati kebanyakan anggota Dewan merokok di luar ruangan karena Bupati tidak merokok.

Namun dirinya berharap kedepannya agar beberapa anggota dewan yang masih merokok dalam ruangan yang berAC baik saat sedang rapat internal, ataupun paripurna ada baiknya tidak merokok karena itu baik buat kesehatan. ‘’Kalau tidak merokok, akan merasa lebih nyaman dalam ruangan,’’ tambahnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

DIALOG – Kelompok mahasiswa dan pelajar Bima ketika berdialog dengan Masdin, salah seorang anggota DPRD Bima dalam aksi unjuk rasa, Senin (30/3).

Kasus Pembunuhan Belum Terungkap

Mahasiswa Ancam Blokir Bandara

Bima (Suara NTB) Puluhan pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pemuda dan Pelajar (Formapp) Waduwani Kecamatan Woha Kabupaten Bima, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD setempat, Senin (30/3). Mereka mengancam akan memblokir bandara jika belum ada kejelasan penanganan kasus pembunuhan rekan mereka.

Massa aksi meminta kepada DPRD untuk melakukan komunikasi dengan aparat Polres Bima Kota untuk menangkap pelaku pembunuhan mahasiswa beberapa waktu lalu di Kampus Muhammadyah Bima.

Korlap aksi, M. Yasin yang akrab disapa Messi mengatakan, selain mendatangi kantor DPRD, massa aksi juga mendatangi Mapolres Bima Kota dan Pemkab Bima. Kedatangan mereka ke kantor DPRD sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan penyelesaian kasus yang menimpa rekannya, Adhar, yang tewas dibacok oleh orang tak dikenal di depan kampus beberapa hari lalu. Namun bila anggota DPRD mau mengkomunikasikan kepada aparat penegak hukum, bisa saja cepat direspons.

“Ini sudah lama kami tunggu, bahkan sudah dua kali kami lakukan aksi di Polres Bima Kota, namun hasilnya tidak ada,’’ katanya, seraya menambahkan, mereka men-

datangi DPRD ini agar lembaga ini dapat menerima aspirasi masyarakat dan segera direalisasikan dan pelaku pembunuhan cepat ditangkap oleh polisi.

Lebih lanjut Messi mengatakan, bahwa kasus ini bila tidak segera diselesaikan dengan cepat dan pihak DPRD terus menutup mata, mereka mengancam akan kembali menurunkan massa yang banyak dan mengancam akan memblokir Bandara Sultan Salahuddin Bima. “Pokoknya pelaku pembunuhan Adhar harus segera ditangkap, jika tidak kami akan blokir bandara,” katanya.

Sebenarnya, katanya, pemerintah dan DPRD harus peka terhadap masyarakat apalagi hal semacam itu, agar tidak terjadi instabilitas di Kabupaten Bima. “Kalau masalahnya belum selesai, pasti nanti akan muncul masalah baru,’’ ujarnya. Bisa aja, katanya, keluarga korban melakukan hal yang diluar aturan karena tidak puas den-

gan kinerja pihak kepolisian apalagi pihak pemerintah, lebih-lebih anggota DPRD sebagai wakil rakyat.

Setelah sekitar dua jam melakukan orasi, salah seorang anggota DPRD, Masdin, SP mendatangi dan berdiskusi dengan massa aksi. Masdin mengatakan DPRD Kabupaten Bima tidak akan menutup mata mengenai masalah ini, dirinya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh massa aksi. “Aspirasi massa aksi akan ditindaklanjuti kemudian berkomunikasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk secepatnya menangkap pelaku pembunuhan Adhar,” katanya.

Masdin juga mengatakan jikalau kinerja DPRD tidak efektif, tidak cepat dalam menuntaskan hal ini, dirinya meminta kepada massa aksi untuk mendatangi kembali kantor DPRD kapanpun. “Berikan kami waktu agar melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian,” pungkasnya. (uki)

Dompu Dapat Tambahan ADD Rp 11 Miliar Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu mendapat tambahan alokasi dana desa (ADD) transfer pusat sebesar Rp 11 miliar lebih. Peraturan Bupati (Perbup) tentang pembagian ADD ditargetkan paling lambat 10 April karena menjadi syarat mencairan dana transfer pusat.

Kepala BPMPD Kabupaten Dompu, H. Supardin, S.Sos kepada Suara NTB, Senin (30/ 3) mengatakan, berdasarkan hasil rapat bersama Kementerian Keuangan di Jakarta pekan kemarin, Dompu memperoleh tambahan dana transfer untuk ADD dari sebelumnya Rp 9,9 miliar menjadi Rp

21 miliar. “Dana transfer pusat ini sudah langsung dibagikan pada masing-masing Desa saat pertemuan di Kementerian Keuangan kemarin,” katanya.

Pemerintah daerah (Pemda), lanjut H. Supardi, tinggal membagi ADD yang bersumber dari dana perimbangan.

Namun pembagian ADD ini harus sudah rampung dalam waktu dekat dan Perbupnya harus sudah ditandatangani paling telat 10 April. “Kita juga harus menyampaikan APBDes pada pusat paling telat 10 April,” terangnya.

Untuk bisa menjadi rujukan bagi Desa dalam menyusun APBDes-nya, dikatakan H.

Supardin, pihaknya juga akan menyampaikan rancangan ADD yang diperoleh masingmasing Desa. “Walaupun Perbup soal ADD belum ada, kita akan sampaikan rancangan anggaran yang diperoleh masing-masing Desa,” ungkapnya.

Kendati pusat telah mendistribusikan anggaran pada masing-masing Desa, dia mengakui melalui Perbup itulah akan diatur lebih lanjut agar tidak terjadi ketimpangan anggaran diperoleh. “Gaji kepala Desa dan aparat Desa juga tetap sama se Kabupaten. Itulah fungsinya Perbup dan tidak akan sampai keluar dari ketentuan anggaran yang diperbolehkan,” katanya. (ula)

SUARA NTB Selasa, 31 Maret 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Kriminalitas di Lombok Tengah

Jadi Momok Saat Musim Panas, Minta Babin Dipersenjatai Tingkat kejahatan konvensional di Lombok Tengah dalam catatan Polda NTB, termasuk paling rawan.

Tak mengherankan dalam banyak kasus curanmor misalnya, banyak barang bukti dan pelaku ditemukan dari Lombok Tengah. Berbicara musim, tidak hanya ketika saat tanam atau panen. Aksi kejahatan juga muncul seperti musim yang terus berulang.

NADA sejumlah kepala desa di Kecamatan Praya Barat Daya sedikit meninggi ketika mereka mengungkap betapa aksi kejahatan “menggila”.

Mulai dari perampokan dengan kata lain curas, atau pencurian sepeda motor (Curanmor), begal, sampai dengan kasus pencurian dengan pemberatan (Curas).

Irham, Kepala desa Montong Ajan, menyebut warganya akan merasa tenang ketika musim tanam sampai panen.

Hampir pasti mereka hidup dalam damai dan sibuk dengan mata pencahariannya.

“Tapi kalau selesai musim panen, kemudian masuk

musim panas. Warga saya sangat takut sekali pak,” kata Irham di hadapan Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro bersama Kapolres Lombok Tengah, AKBP Nurodin, Senin (30/3) kemarin ketika menggali informasi terkait harapan masyarakat terhadap aparat keamanan, bertempat di Mapolsek Praya Barat Daya di Desa Darek.

Irham melanjutkan, ketika musim panas meranggas di saat itulah kejahatan menggila. “Pencurian perampokan sangat marak,” tutur Irham.

Sebenarnya soal upaya dari aparat, sampai dengan lapisan paling bawah tingkat Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas ), dipastikannya sudah sangat maksimal. Dalam beberapa kasus kejahatan curanmor misalnya, sudah banyak yang ditangkap.

Tapi terkadang upaya Polisi ini dianggap kalah cepat dengan pelaku kejahatan. Tim Reskrim tentu butuh waktu untuk ke TKP yang jaraknya jauh. Sehingga muncul ide mereka, meminta Babin (Baca ; Babinkamtibmas) untuk dipersenjatai. “Karena begini pak. Babin ini kan paling cepat sampai ke lokasi kalau kami hubungi ketika ada kejahatan. Tapi kalau mereka

Waspadai Pemahaman Radikal Mataram (Suara NTB) Pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Mataram periode 2015-2020 baru dilantik pada Senin (30/ 3) dengan ketua terpilih, Hj. Erni Suryani, S.Sos. Erna Suryani menyampaikan tugasnya sebagai ketua bersama 17 pengurus BKMT Kota Mataram lainnya salah satunya adalah untuk memajukan dan menjaga nilai-nilai ajaran Islam di tengah masyarakat.

Hal yang menjadi perhatian pihaknya ad(Suara NTB/ynt) alah paham radikalisme Hj. Erni Suryani, S.Sos agama yang salah satunya dibawa oleh ISIS yang saat ini mengancam. Paham radikal ini disebutkan Erni harus diwaspadai jangan sampai menyusup dan berkembang di Kota Mataram. “Jangan sampai kita terkotak-kotak dan disusupi Islam radikal,” ujarnya ditemui usai pelantikan, Senin (30/3) di Kantor Walikota Mataram.

Untuk mengantisipasi paham yang disebarkan ISIS tersebut, menurutnya BKMT Kota Mataram punya embrio yang cukup kuat di tingkat terbawah yaitu lingkungan. Dan itulah nantinya yang akan dimanfaatkan untuk sosialisasi kepada masyarakat bagaimana menjaga nilainilai ajaran Islam. “BKMT ini merupakan wahana pendidikan dan akan kita tanamkan akhlak mulia, bagaimana meningkatkan ketakwaan dan juga kecerdasan masyarakat,” terangnya.

Terkait program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang 2015-2020, Erni menyampaikan pihaknya juga akan bekerja sama dengan SKPD lingkup Pemkot Mataram untuk memberikan pencerahan kepada ibu-ibu di lingkup SKPD tersebut karena menurutnya peran ibu sangat penting dalam mendidik anak-anaknya. “Ibu-ibu adalah benteng dalam rumah tangganya dan sangat memiliki peranan penting,” ujarnya.

Program SKPD juga bisa disosialisasikan melalui peran BKMT agar program-program tersebut diketahui masyarakat di tingkat bawah. “Sosialisasi program SKPD bisa dilakukan melalui BKMT karena embrionya kuat. Apapun yang mau disampaikan pemerintah ke masyarakat bisa melalui BKMT,” terangnya.

Erni mengatakan pihaknya juga telah menjalin kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB terkait sosialisasi tera tera ulang. Karena dalam ajaran agama Islam, persoalan timbangan ini hukumnya sangat penting dan telah diterangkan di dalam Al-Qur’an.

Pihaknya juga bekerja sama dengan BBPOM terkait sosialisasi makanan berlabel halal agar para ibu cerdas dalam memilih bahan makanan untuk keluarganya.

BKMT Kota Mataram juga mengagendakan pengajian akbar tiga bulan sekali disamping pengajian rutin. Para pengurus dan anggota juga akan rutin melakukan kajian AlQur’an dan memberikan pemahaman bagaimana menjadi isteri yang salehah, pencegahan kenalakan remaja, dan kegiatan-kegiatan lainnya. “Kami juga akan melakukan pelatihan da’iyah dan mubalig. Para pengurus harus bisa ceramah agama, minimal untuk keluarga mereka,” demikian Erni Suryani. (ynt)

sampai ke lokasi tidak bawa senjata, hanya bawa seragam?

Mana berani dia,” sindir Kades Pandan Indah, Abdul Rahim.

Kepala desa lainnya yang berkesempatan hadir, mengungkap modus modus kejahatan yang akrab bagi mereka. Sehingga muncul ide masyarakat, meminta agar Babin dipersenjatai, agar bisa lebih sigap di lapangan dalam mengambil tindakan. Sebab pelaku saat ini, menurut warga, sudah mempersenjatai diri, tidak hanya dengan senjata tajam tapi juga senjata api.

Mendengar harapan itu, Suryo Saputro memastikan, tidak ada SOP untuk mempersenjatai Babinkamtibmas.

Karena yang standar kerja Babin dijelaskannya, hanya melakukan pendekatan persuasif dan humanis kepada masyarakat. Namun dia memahami, sifat masyarakat memang tidak pernah mau tahu, polisi harus seperti Superman, ada di TKP saat kejadian. Tapi apapun itu, baginya adalah aspirasi yang harus disampaikan, diketahui banyak pihak. Sehingga apapun yang berkaitan dengan hal positif atau negatif sekalipun tentang maraknya kejahatan, harus disampaikan, untuk jadi bahan evaluasi pihaknya, umumnya Polda NTB dalam menerapkan kebijakan dan

standar penindakan demi menekan kejahatan.

Pada kesempatan itu, Suryo banyak berdialog tentang modus modus kejahatan curat, curas dan curanmor.

Pengalamannya sebagai Kasat Ops I di Direktorat Reskrim Polda NTB beberapa tahun lalu, dijadikan bahan penyampaian modus kejahatan dan cara masyarakat antisipasi. Paling ditekankannya, soal kesadaran untuk pos kamling. Karena dengan cara inilah, efektif mencegah kejahatan, sekaligus membantu tugas aparat.

Soal senpi Babin, senada dengan itu, Nurodin juga memahami, tapi tentu saja soal mempersenjatai personel bukan perkara mudah. “Karena ini perlu kebijakan pimpinan, bahkan sampai di tingkat Mabes. Bukan di Polres. Tapi akan coba kami sampaikan aspirasi ini,” terang Nurodin.

Namun demikian, bukan berarti Babinkamtibmas harus malas turun lapangan. Ketika tanpa senjata, kemudian tidak berani ke desa untuk berbaur dengan masyarakat.

“Babin jangan pernah jadikan ini alasan,” ujarnya mengingatkan.

Para pertemuan yang dihadiri Camat Praya Barat Daya Kamarudin dan Kapolsek Praya Barat Daya, Iptu Yunus Lobar itu terungkap,

(Suara NTB/ars)

DIALOG - Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro bersama Kapolres Lombok Tengah, AKBP Nurodin saat dialog dengan sejumlah kepala desa di Kecamatan Praya Barat Daya, Senin kemarin. pada dasarnya akhir-akhir ini, angka kejahatan tidak lagi separah dahulu. Jika sebelumnya marak begal, perampokan dan pencurian, trend kasus saat ini pencurian ternak dan pencurian sepeda motor. Bahkan ada informasi,

BNN: Ormas Harus Punya Kebijakan Penanganan Pecandu Narkoba Mataram (Suara NTB) Seluruh organisasi kemasyarakatan (Ormas) di NTB harus mempunyai kebijakan dalam menangani setiap pecandu narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB menggelar Workshop penyusunan kebijakan terkait hal tersebut yang melibatkan sedikitnya 15 ormas di Mataram Senin (30/3).

Kepala Bidang Pencegahan di BNNP NTB Anggraini Ninik Murnihati, SH., MH. Mewakili Kepala BNN menuturkan, workshop tersebut bertujuan melibatkan seluruh ormas agar memiliki keterlibatan dalam menangani serta mencegah peredaran gelap narkoba. Ormas tertentu diminta menyusun kebijakan dan memantau setiap anggotanya agar tidak terlibat sebagai pengguna narkoba. Bahkan, jika ada anggota organisasi tertentu yang terlibat sebagai pengguna, maka organisasi tersebut diminta menyikapi persoalannya secara bijaksana.

“Workshop ini bertujuan agar organisasi di masyarakat juga memiliki kebijakan dalam menangani anggota mereka yang terlibat sebagai pengguna narkoba. Jika ada yang terlibat, kita minta mereka untuk tidak menutupi hal tersebut tetapi segera dikoordinasikan dengan BNN lalu kita siap melakukan rehabilitasi,” jelasnya.

Masalah rehabilitasi pengguna narkoba secara hukum memang menjadi ranah dan kewenangan BNN dan pihak – pihak tertentu. Kendati demikian, jika tidak ada sinergi dengan pihak luar layaknya organisasi masyarakat dan lain sebagainya, maka misi

pelaku dari luar kecamatan, berkomunikasi dengan kecamatan setempat untuk beraksi di rumah warga. Paling memperihatinkan, empat jenis kejahatan itu ada hubungannya dengan tambang emas liar Sekotong, Lombok Barat.

Jika tambang tak ada hasil, pelaku kejahatan berdatangan ke Lombok Tengah. Hal lain yang banyak jadi aspirasi kepala adalah dibangunnya pos jaga aparat di desa desa yang belum tersentuh pelayanan polisi terdekat. (ars)

Kasus Bedah Desa Molor

Polres Loteng Kirim Tim Periksa Pejabat Kemenpera Mataram (Suara NTB) Salah satu tunggakan kasus korupsi yang belum tuntas di Polres Lombok Tengah, terkait perkara bedah desa yang sudah menetapkan tujuh tersangka. Perkembangan terakhir, kasus ini masih melengkapi berkas. Polres sudah mengirim tim ke Jakarta untuk memeriksa ahli Kementerian PDT.

(Suara NTB/ist)

SAMPAIKAN MATERI - Kabid Pencegahan BNNP NTB saat menyampaikan materi dalam workshop yang diselenggarakan di Narmada Convention Hall kemarin. untuk merehab 1.500 penyalahguna narkoba di NTB akan sulit dicapai. Dengan demikian, melalui upaya menggandeng ormas tersebut BNN akan bersama – sama mengentaskan peredaran gelap barang haram tersebut.

Dikatakan, hasil kajian pada 2014 kemarin, sejumlah empat juta jiwa WNI diseluruh Indonesia secara positif terdata sebagai pengguna narkoba.

Itu artinya, sejumlah elemen di negeri ini harus berupaya keras dalam memerangi bahaya laten berupa Narkoba itu. “Narkoba ini merupakan bahaya laten yang harus segera dituntaskan. Sebanyak empat juta jiwa di negeri ini terlibat sebagai pengguna,” paparnya.

Melalui workshop penyusunan kebijakan tersebut pihaknya berharap agar seluruh

ormas di NTB mau membangun sinergi dengan BNN dalam rangka mendorong percepatan penentasan peredaran dan penggunaan narkoba.

Seluruh ormas yang ada diminta untuk tidak menutupi jika ada dari kalangan mereka yang secara positif menjadi seorang pecandu narkoba.

“Kita harap pada ormas – ormas ini nanti terbuka, mereka harus punya kebijakan kira – kira bagaimana langkah mereka untuk mengatasi jika dari kalangan mereka ada yang terlibat sebagai pecandu. Selain itu kita harap mereka juga menjadi agen pemberantas narkoba di lingkungan sekitar.

Membantu penyadaran masyarakat bahwa menjadi pecandu narkoba bukanlah sebuah aib yang harus ditutup – tutupi,” tandasnya. (met/*)

Pemeriksaan ahli ke Jakarta dengan pertimbangan, saksi yang dipanggil itu tidak kunjung datang. Itulah yang membuat perkara ini molor. “Kalau dipanggil tidak datang datang, ya terpaksa kami yang periksa di Jakarta,” kata Kapolres Lombok Tengah, AKBP Nurodin, SIK Senin (30/3) ditemui di Polsek Praya Barat Daya.

Dalam beberapa hari ke depan, penyidiknya akan berada di Jakarta untuk memeriksa pejabat dimaksud. Karena sesuai petunjuk jaksa, harus meminta keterangan ahli tersebut.

“Kami lagi tunggu penyelesaian P19 nya dari penyidik yang di Jakarta. Ini salah satu poin yang harus segera dipenuhi,” terangnya. Soal kerugian negara memang sudah cukup lama ditemukan, dengan nilai mencapai Rp 1,1 miliar, dari total anggaran mencapai Rp 1,8 miliar.

“Pokoknya, setelah ini tuntas, kita segera ajukan berkasnya,” kata mantan Kasubdit III Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda NTB ini. Pada kesempatan yang sama, ketika ditanya perkembangan kasus alat berat Balai Wilayah Sungai

(BWS), Kapolres malah mengaku belum mendapat laporan perkembangan kasus ini. Namun demikian dia berjanji akan mengecek ke Sat Reskrim, untuk meminta laporan perkembangan terakhir. “Saya akan minta anggota saya gelar kasus ini, agar bisa tahu perkembangannya,” terang dia.

Soal bagaimana penanganan dan perkembangannya nanti, pihaknya meminta masyarakat tidak buru-buru membuat kesimpulan. Dia berjanji akan fair.

“Kalau memang memenuhi syarat diproses hukum pasti akan kami proses. Tapi kalau tidak ada tindak pidana, ngapain diproses terus meski ada tekanan publik,” jawabnya.

Diperjelas soal pemeriksaan saksi di Jakarta itu, Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP Tauhid memastikan, tim itu sudah berangkat ke Jakarta. “Tim berangkat kemarin sore ke Jakarta.

Mudah mudahan dalam minggu ini selesai dan balik ke Lombok Tengah. Sehingga kami bisa secepatnya proses. Targetnya, April ini, kasus tersebut sudah P21,” harapnya. (ars)

Oknum Satpam Diduga Perkosa Siswi hingga Trauma Mataram (Suara NTB) NA (14), harus mengalami trauma. Siswi sebuah SMP di Lombok Barat ini menjadi korban pemerkosaan oknum Satpam berinisial DD. Pelaku tidak lain masih kerabat korban. Korban NA, asal Desa Sen-

teluk Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, tidak hanya mengalami luka bagian alat vitalnya, tapi juga trauma hebat.

“Sampai sekarang korban masih trauma dan menjalani perawatan intensif di sini,” kata Humas RS Bhayangka-

ra Polda NTB, AKP I Wayan Redana kepada Suara NTB, Senin (30/3) kemarin. Kejadian pemerkosaan itu berlangsung Sabtu (28/3) lalu di desa setempat. Pelaku yang diduga Satpam Kantor Kementerian Agama Provinsi NTB itu, tega

memperkosa korban yang masih dibawah umur.

Namun kronologi kejadian belum diperoleh secara pasti, karena hingga kini korban masih dalam keadaan lemas, belum bisa dimintai keterangan. Sementara yang dilakukan

pihaknya, selain perawatan, juga memulihkan kondisinya dari trauma akibat indikasi pemaksaan. “Korban sekarang sudah didampingi Lembaga Perlindungan Anak, Pancakarsa sama Yayasan Santai untuk pemulihan trauma yang dialami,” kata Redhana.

Sementara soal proses hukum, sepenuhnya menjadi domain Polsek Senggigi atau Sat Reskrim Polres Lombok Barat.

Dihubungi terpisah, pengurus Yayasan Tuntas Alam Indonesia (Santai), Agus Widianto mengaku masih fokus pada pemulihan trauma korban.

“Kami berencana bawa ke Klinik Paramitha, untuk mendapatkan terapi psikologis. Tapi sampai sekarang korban masih dimintai keterangan Polisi di Bhayangkara, sekaligus perawatan,” kata Agus dihubungi Suara NTB sore kemarin.

Disisi lain, pihaknya sangat berharap pelaku segera ditangkap aparat. Karena dikhawatirkan DD akan kabur atau diamuk massa. Dia yakin aparat akan segera menangkap pelaku.

Sebab jika tidak, apa yang dikhawatirkan itu bisa terjadi. Sementara Kapolsek Senggigi Kompol Yunus Junaidi, S.Sos memastikan sudah menangkap DD. “Tadi sore kami sudah tangkap pelakunya,” kata Yunus. (ars)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Selasa, 31 Maret 2015

Halaman 9

Benda Cagar Budaya Tambora Harus Dikembalikan Mataram (Suara NTB) Sisa letusan Gunung Tambora berupa benda – benda cagar budaya baik arca peninggalan bersejarah maupun berbagai temuan lainnya diminta untuk dikembalikan ke daerah asal. Benda-benda cagar budaya itu telah dibawa dan disimpan pada Balai Badan Arkeologi di Denpasar Bali oleh para arkeolog dengan alasan untuk dikonservasi.

(Suara NTB/nas)

KOORDINASI TMD - Suasana rapat koordinasi persiapan TMD di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (30/ 3) siang kemarin.

TMD Momentum Percepat Pembangunan Pulau Sumbawa

Seluruh benda cagar budaya yang ditemukan para arkeolog yang melakukan penelusuran selama sepuluh tahun terakhir dibawa begitu saja dan belum ada yang dikembalikan. Kabarnya, benda-benda yang sempat dibawa tersebut akan dibawa kembali ke Bima pada April mendatang untuk mengisi pameran arkeologi di Museum Asi

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan persiapan even Tambora Menyapa Dunia (TMD) saat ini telah mencapai 90 persen. Ia mengharapkan, peringatan 200 tahun meletusnya Gunung Tambora yang rencananya akan dihadiri Presiden Jokowi itu dapat menjadi momentum dalam mempercepat proses pembangunan di Pulau Sumbawa.

“Tambora Menyapa Dunia adalah satu even yang kita harapkan momentum untuk mempercepat proses pembangunan di NTB khusunya di Sumbawa, khusus lagi Samota yang ditetapkan jadi kawasan strategis,” kata Gubernur saat rapat koordinasi persiapan TMD di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (30/3) siang kemarin.

Ia mengatakan, kawasan Gunung Tambora telah ditetapkan menjadi Taman Nasional. Dengan penetapan yang nantinya akan diresmikan oleh Presiden maka diharapkan dukungan pemerintah pusat juga semakin besar. Tambora masuk dalam kawasan Samota (Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora) yang menjadi program percepatan pembangunan NTB. Samota, katanya, memiliki banyak potensi seperti kelautan dan perikanan serta pariwisata.

“Dalam mempercepat pembangunan daerah, bisa mencari hal-hal yang potensial. Even TMD cocok dari pemicu memperkenalkan keseluruhan potensi yang ada di pulau Sumbawa,” terangnya.

Zainul Majdi mengungkapkan, untuk Pulau Lombok sudah relatif terkenal meskipun masih banyak potensi yang tereksplorasi dengan baik. Sementara, Pulau Sumbawa relatif belum terkenal jika dibandingkan Pulau Lombok. Untuk itu, tugas semua pihak untuk mengenalkan, memfasilitasi dan mengawal pembangunan di Pulau Sumbawa.

Dengan kedatangan orang nomor satu di negeri ini, lanjut Gubernur, menjadi momentum untuk membuka dan mengenalkan semua potensi yang dimiliki di Pulau Sumbawa.

Khususnya kawasan Samota yang menyimpan potensi investasi yang cukup besar.

“Tambora Menyapa Dunia ini momentum kita membuka semua potensi Samota, baik kepada tamu undangan maupun Presiden. Sehingga orang-orang yang datang mengetahui potensi daerah khusunya di Pulau Sumbawa,” tandasnya.

Terkait dengan pengenalan berbagai potensi di kawasan Samota ini, Gubernur memerintahkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB untuk membuat potensi Samota yang nantinya akan dibagikan kepada para tamu undangan yang menghadiri puncak peringatan TMD, 11 April mendatang.

Terkait dengan persiapan even 200 tahun itu, kata Gubernur saat ini sudah 90 persen. Berbagai aspek telah dilaporkan dalam rapat koordinasi tersebut, seperti masalah transportasi. Dimana, Pemprov meminta ada tambahan penerbangan (flight) dari Jakarta-Lombok maupun Denpasar-Bima. Selain itu, ia meminta kapasitas peswat ditingkatkan untuk mengakomodir peserta yang berasal dari luar daerah.

“Terkait transportasi juga darat dan laut saya minta dipastikan semuanya itu lancar, aman. Daerah-daerah yang mungkin rawan longsor juga diantisipasi sehingga keselamatan transportasi darat dan yang lain-lain bisa terjamin,”imbuhnya. Mengenai akomodasi di lokasi puncak peringatan TMD, lanjut Gubernur, ada rumah-rumah penduduk yang disiapkan menjadi homestay. (nas)

Asi Mbojo,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima Syaifudi H Ahmad yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (30/3) siang.

Dikatakan, kabar yang datang dari masyarakat di lingkar Tambora, bahwasanya ada banyak benda cagar budaya yang sempat diambil oleh para arkeolog saat mere-

tar, katanya benda – benda bersejarah yang sempat dibawa dan dijanjikan untuk dikembalikan ternyata tidak dilakukan hingga saat ini,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Ir. Agus Boediono berpendapat, jika ditemukan benda bersejarah khususnya di kawasan taman nasional atau kawasan konservasi sebetulnya benda itu tidak boleh dibawa. Benda – benda semacam itu menyimpan nilai historis yang tinggi serta memiliki potensi yang cukup besar, terutama untuk memikat kunjungan wiatawan. (met)

Rieka Roeslan Ingin Buktikan Ketangguhan

”Home” Langsung Melejit Los Angeles Pemimpin DreamWorks Animation Jeffrey Katzenberg tentu bisa bernafas lega setelah “Home” bisa langsung bertengger di puncak tangga box office akhir pekan di Amerika Utara dan pendapatan penayangan perdananya melampaui ekspektasi.

Film keluarga itu meraup 54 juta dolar AS, melebihi proyeksi pendapatan penjualan tiket perdana antara 30 juta dolar dan 35 juta dolar AS. Itu menjadi pendapatan penayangan perdana terbesar studio tersebut untuk film asli dan debut terbesar sejak “Madagascar 3: Europe’s Most Wanted” meluncur dengan 60,3 juta dolar AS tahun 2012.

Film tentang invasi makhluk asing berbiaya produk-

Jakarta (Suara NTB) Di mata Eros Djarot, film adalah duta budaya yang efektif, namun disayangkan fungsi tersebut belum disadari oleh pemerintah. Kebijakan perfilman Indonesia pun dianggap tidak jelas arahnya.

“Film sebagai soft propaganda belum dipahami pemerintah,” ujar Eros pada Antara News di Film and Art Celebration 2015 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (29/3).

Pentingnya film sudah disadari oleh negara-negara lain, misalnya Amerika Serikat. Eros menuturkan, ketika Indonesia melarang masuknya film AS, negara adidaya itu mengancam memberi sanksi dan melarang ekspor Indonesia.

Padahal, lanjut dia, nilai pemasukan dari film bagi AS tidak sebesar sektor-sektor lain.

“Karena film itu penting bagi Amerika, bisa mencuci otak kita semua, mempengaruhi selera kita,” jelas adik kandung aktor Slamet Rahardjo itu.

Lewat pengaruh film Hollywood, misalnya, selera masyarakat pun menjadi kebarat-baratan sehingga gaya hidup dari Amerika Serikat seperti pakaian dan makanan diadaptasi dengan mudah. Secara otomatis produk-produk dari Amerika Serikat pun laris manis di sini.

Pemerintah Korea Selatan juga punya strategi mengemas budaya secara terintegrasi. Dunia akhirnya mengenal Korea dari berbagai sudut, mulai dari musik, film, artis, makanan, hingga teknologi. ”Korea Selatan tahu bahwa entertainment bisa masuk ke jantung masyarakat kebanyakan,” kata sutradara Tjoet Nja’ Dhien itu.

Melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang tepat, di mana Eros menambahkan hal itu belum terwujud, film Indonesia dapat menjadi salah satu andalan mempertebal devisa negara. Sayangnya, itu masih menjadi angan-angan.

“Kita belum punya konsep membangun film secara terintegrasi. Policy kita apa sih? Tidak jelas film kita mau dikemanain,” imbuh dia. (ant/bali post)

si 130 juta dolar AS itu diluncurkan di 3.708 lokasi. Fox mendistribusikannya. “Kau harus memberi pujian untuk film itu sendiri,” kata Chris Aronson, kepala distribusi domestik Fox. “Itu cerita asli dengan hati dan laga dan humor, semua unsur yang diinginkan orang dari hiburan,” katanya seperti dilansir kantor berita Reuters. Kesuksesan film itu juga tercermin dari harga saham DreamWorks, yang pada Jumat ditutup naik tiga persen ke level 22,68.

Hasil “Home” melanjutkan kesuksesan film-film keluarga setelah “Paddington” dan “The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water” menunjukkan penampilan mengesankan yang menarik orangtua dan anak-anak.

“Kau punya orangtua yang bicara satu sama lain mengatakan bahwa ini film bagus untuk anak dan itu cukup untuk sesuatu menjadi sukses,” kata Phil Contrino, wakil presiden dan analis BoxOffice.com.

Di peringkat kedua, ada film “Get Hard” produksi Warner Bross yang dibintangi oleh Will Ferrell dan Kevin Hart. Film dengan biata produksi hanya 40 juta dolar AS itu berhasil meraup 34,6 juta dolar AS di 3.175 lokasi.

“Mereka berdua populer dan disukai. Saya harap kami bisa membuat yang lain lagi dengan mereka,” kata Dan Fellman, kepala distribusi domestik Warner Bros.

Juara pekan lalu, “Insurgent”, berada di peringkat ketiga dengan pendapatan akhir pekan 22 juta dolar AS. Sekuel

film “Divergent” itu mengumpulkan penghasilan 86,4 juta dolar AS dalam dua pekan.

Sementara “Cinderella” dari Disney menarik pendapatan 17,5 juta dolar AS dan menduduki tempat keempat. Film itu total sudah meraup 150 juta dolar AS. “It Follows” melengkapi daftar lima besar box office dengan pendapatan empat juta dolar AS. Film horor dengan ulasan bagus itu mengumpulkan 4,8 juta dolar AS sejak debut 13 Maret dan tempat pemutarannya sudah meluas dari 32 lokasi menjadi 1.218 lokasi.

“Furious 7” akan meramaikan bioskop pekan ini dan diharapkan bisa membukukan pendapatan 100 juta dolar AS lebih pada pembukaan. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Penyanyi Rieka Roeslan ingin membuktikan bahwa musisi yang memegang idealisme bisa bertahan di industri musik Indonesia dengan deretan proyek album yang akan dia selesaikan tahun ini.

“Agenda mepet tahun ini,” kata vokalis The Groove itu kepada ANTARA News usai tampil di Film and Art Celebration 2015 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (29/ 3) malam. The Groove, yang dibentuk tahun 1997, sedang merampungkan album yang akan dirilis Mei. “Biar selesai di ulang tahun ke-18,” ujar Rieka mengacu pada grup musiknya. TIdak hanya di The Groove, Rieka yang tergabung dalam grup vokal 5 Wanita bersama Andien, Nina Tamam, Iga Mawarni dan Yuni Shara juga sedang mengumpulkan penulis lagu yang mereka sukai untuk membuat album kompilasi.

Penyanyi kelahiran 23 Januari 1970 yang kerap memakai turban itu Desember nanti pun akan meluncurkan album “Umurku 45”, seperti usianya tahun ini.

Saat ini Rieka sedang menyiapkan peluncuran lagu “Cinta Selamanya” untuk latar film berjudul sama yang diangkat dari memoar Fira Basuki. Film itu akan tayang akhir April 2015. (ant/bali post)

Rieka Roeslan

(ant/bali post)

Film

Kebijakan Perfilman Indonesia Tidak Jelas

Nasib Film Indonesia

Jadi Anak Tiri di Bioskop Sendiri Bioskop kerap dianggap menganaktirikan film Indonesia karena lama penayangan film lokal sering kalah saing ketimbang film impor. Film Hollywood bisa saja bertahan hingga beberapa pekan, sementara ada film Indonesia yang hanya tayang selama beberapa hari akibat minimnya penonton.

(Suara NTB/ist)

Eros Djarot

Mbojo di Bima Kota. Hal tersebut sekaligus akan menjadi pembuktian masih ada atau tidaknya seluruh benda cagar budaya itu.

“Kita berharap usai pameran arkeologi besok itu sekaligus menjadi momentum agar seluruh benda itu dikembalikan. Benda – benda cagar budaya itu kita harap menjadi pengisi ruang koleksi Museum

ka melakukan penjelajahan di kawasan Gunung Tambora.

Mereka membawa benda cagar budaya tersebut ke Balai Badan Arkeologi di Denpasar dengan alasan untuk diteliti serta dikonservasi.

Kendati peristiwa tersebut sempat menimbulkan kekecewaan masyarakat setempat sebab pihak arkeolog berjanji akan mengembalikan lagi benda-benda yang dibawa itu. Namun, janji tinggal janji dan hingga saat ini, belum pernah satupun benda cagar budaya yang dibawa lalu dikembalikan.

“Kami mendengar ada keluhan dari masyarakat seki-

“MENURUNKAN film Indonesia ini dilema,” kata Catherine Keng dari jaringan bioskop 21 dalam diskusi “Peluang dan Jalur Distribusi Film Indonesia” di Film and Art Celebration 2015 di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Minggu.

Dia mengatakan bahwa pihaknya berupaya untuk berpihak kepada karya anak bangsa. Ketika sebuah film Indonesia tidak banyak diminati penonton, film itu tidak serta merta diturunkan dari semua layar bioskop.

“Kalau masih ada penonton, lokasi dikurangi pada hari ke-4 dan ke-5, jumlah penayangannya juga dikurangi,” jelas dia.

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai jalan tengah di antara desakan bisnis dan keinginan untuk mendukung film Indonesia di negeri sendiri. Jika prioritasnya adalah bisnis, Catherine mengatakan film Indonesia akan “gugur semua” ketika penontonnya sedikit.

Lantas, mengapa peminat

film Indonesia tidak sebanyak film asing, seperti Hollywood? Menurut Catherina, salah satu penyebabnya adalah anggapan bahwa film Indonesia kurang bermutu. Ketika film-film Indonesia yang ditayangkan tidak berkualitas, penonton kapok kembali ke bioskop.

Selama ini, bioskop tidak punya keleluasaan untuk memilih-milih film mana yang boleh ditayangkan. Selama persyaratan terpenuhi, misalnya soal administrasi, film apa pun dapat ditampilkan. ”Kami kewalahan menghadapi dan melayani permintaan karena dengan teknologi canggih, siapa pun bisa bikin film,” ungkap dia.

Dia menegaskan belum ada pihak berwenang yang memutuskan mana film yang pantas masuk bioskop. Selama ini, tahap penyaringan film hanya dikerjakan Lembaga Sensor Film. ”LSF hanya sensor konten dari moral dan umur, tapi tak ada tim kurasi yang bantu menyeleksi estetika film,” imbuh dia.

(Suara NTB/ist)

Bioskop Indonesia (ilustrasi) Sementara itu, Produser Mandy Marahimin mengungkapkan satu hal yang harus dimiliki film Indonesia agar dilirik dan diminati distributor internasional: brand.

Dia mengungkapkan pengalamannya saat mengurus distribusi internasional “Petualangan Sherina” pada 2000 silam di Asian Film Market Busan Film Festival.

“Dulu susah menjual film Indonesia ke distributor internasional,” kata Mandy dalam diskusi tersebut.

Saat itu, kenang dia, film yang sedang naik daun berasal dari negeri jiran, Malaysia.

Produser “Cinta dari Wamena” itu heran mengapa film

Indonesia kurang populer di mata distributor internasional, padahal dia menilai kualitasnya tidak kalah saing.

“Kata mereka, film Indonesia kekurangan satu, brand.

Apa yang mau dijual? Jepang waktu itu booming dengan film horor, Thailand dengan film laga. Saya tidak bisa jawab karena film Indonesia beragam sekali,” papar CEO situs Wujudkan itu.

Beberapa tahun berselang, dia berkunjung ke Festival Film Internasional Rotterdam ketika “The Raid” baru menggebrak dunia perfilman. Para distributor saat itu menanyakan kepadanya apakah ada film lain dari Indonesia yang serupa den-

gan “The Raid”.

“Ketika ada satu film sukses, itu akan jadi brand. Itulah awal dari gelombang, kalau produser tanggap dan menyikapi dengan bikin film berkualitas dan genre serupa, mungkin wave akan muncul dan mungkin akan diminati distributor internasional,” Mandy memaparkan teorinya.

Meskipun demikian, Mandy menegaskan bukan berarti sineas Indonesia harus menerapkan mental “pengikut” yang membebek film-film populer demi mengikuti jejak kesuksesan. “Kuncinya bukan bikin film serupa, tapi dengan kualitas yang sama,” imbuh dia. (ant/bali post)

SUARA NTB Selasa, 31 Maret 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Hasil ’’Try Out’’ Anjlok Nilai Tertinggi ABDUL Haris, SE, MM, salah satu wisudawan pada program Pascasarjana Magister Manajemen (MM) Universitas Mataram (Unram) mendapat nilai tertinggi pada acara yudisium beberapa waktu lalu.

Ia pun berhak menyandang status cumlaude sebagai mahasiswa dengan prestasi dan nilai akademik sangat memuaskan. Bersama dengan 23 orang rekan lainnya, Abdul Haris mengikuti yudisium sebagai salah satu proses sakral sebelum acara wisuda.

(Suara NTB/dys) Abdul Haris mengaku Abdul Haris jika semua usaha dan jerih payah selama menjalani proses perkuliahan terbayar dengan hasil akhir yang sangat memuaskan. Prestasi yang ia raih sebagai awal untuk karya-karya selanjutnya.

Tidak hanya itu, selama kuliah, berbagai pengalaman belajar di kampus di rasakannya. Untuk itu, ia berharap agar proses pendidikan pada program pascasarjana MM Unram semakin ditingkatkan. “Saya berharap agar MM menyelenggarakan proses pendidikan lebih baik lagi ke depan,” ujarnya.

Selain hal tersebut, yang menjadi harapan lainnya ialah persoalan TOEFL. Abdul Haris berpendapat agar kualitas mahasiswa semakin berkualitas, ia mendorong agar pengelola program pascasarjana MM Unram bekerjasama dengan Pusat Bahasa Unram melakukan bimbingan TOEFL secara intensif. Karena bagaimana pun, persoalan TOEFL menjadi persoalan khusus bagi mahasiswa yang harus mendapat perhatian pihak pengelola.

Ia pun berharap agar para mahasiswa yang telah diyudisium, senantiasa dapat mengamalkan ilmunya ke tengahtengah masyarakat dan selalu membawa nama baik almamater dan membuktikan bahwa lulusan Unram bisa bersaing dan lebih baik dibandingkan lulusan luar daerah. (dys)

Kepala SMAN 1 Mataram Nilai Tidak Wajar Mataram (Suara NTB) Hasil try out yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram beberapa waktu lalu membuat pihak SMAN 1 Mataram kecewa. Pasalnya, hasil try out kala itu jauh dari harapan pihak sekolah, karena empat siswanya mendapatkan nilai rendah pada mata pelajaran matematika.

Ditemui Suara NTB Senin (30/3), Kepala SMAN 1 Mataram Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, MPd, mengaku sangat tidak wajar jika empat orang siswanya itu memperoleh hasil try out rendah. Hal itu disebabkan empat siswa yang

mendapat hasil buruk itu merupakan siswa berprestasi dan pernah mengikuti berbagai olimpiade.

Menurutnya, tidak masuk logika jika peserta didiknya itu mendapatkan nilai rendah apalagi nilai 1 pada try out

yang diselenggarakan Dikpora Kota Mataram. “Logikanya kan dia dapat nilai bagus, kecuali dia dapat nilai bagus.

Apalagi mereka pernah ikut olimpiade,” terang Fatwir.

Ia pun mengaku merasa lega setelah melakukan protes ke Dinas, karena ternyata berdasarkan temuan pengawas pembina sekolah, ada kesalahan dari sistem komputer pada saat penilaian. Ia pun berharap agar sisa try out yang akan dijalani para siswa dapat memberikan hasil yang baik.

“Ini try out bisa jadi ada kesalahan, harapan kita di try out ke

tiga anak-anak dapat berlatih dengan baik” ujarnya.

Lebih jauh Fatwir menyebut ada treatment yang akan dilakukan pihak sekolah selain try out untuk memperispkan peserta calon UN, di antaranya program bina mental dan do’a bersama. Tidak hanya itu, Fatwir juga berharapa kepada peserta didik dan para guru agar serius mempersiapkan siswa jelang UN meski UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan terhadap siswa. (dys) H. Lalu Fatwir Uzali (Suara NTB/dok) (Suara NTB/dys)

Sentuh Pendidikan

Alfamart Gandeng Putera Sampoerna Foundation Mataram (Suara NTB) Guru sebagai ujung tombak pendidikan memiliki peran besar dalam proses pembelajaran di kelas. Tak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, guru juga berperan membentuk karakter anak didiknya. Oleh karena itu, guru merupakan penentu keberhasilan proses pembelajaran yang berkualitas.

Peran guru yang besar dalam pendidikan, mendorong Alfamart bekerja sama dengan Putera Sampoerna Foundation menggelar pelatihan “Pengembangan Profesionalisme Guru” yang berlangsung di Aula Utama SMKN 3 Mataram dan dibuka Senin (30/3) kemarin. Acara ini berlangsung sampai 1 April 2015.

Pelatihan pengembangan yang digelar di SMKN 3 Mataram itu diikuti 40 guru SD-SMA yang berada di Kota Mataram untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam membentuk karakter murid.

Branch Manager Alfamart Lombok Yudi Sobari mengatakan, fenomena remaja yang identik dengan perilaku negatif membuat Alfamart ingin berkontribusi di bidang pendidikan.”Melalui seminar ini, guru diingatkan kembali bahwa perannya tak hanya mengajar, tapi sekaligus mendidik murid agar menjadi generasi muda yang kritis dan kreatif,” kata Yudi.

Pelatihan tersebut menghadirkan Pakar Pendidikan karakter, pemerhati perilaku masyarakat dan kepala sekolah dan guru. Mereka berbagi pengetahuan mengenai implementasi pendidikan karakter di sekolah. Program “Pengembangan Profesionalisme Guru” merupakan bagian dari program Sekolah Binaan Alfamart Alfamidi yang terlaksana dari donasi konsumen pada periode 16-31 Juli 2014 lalu. “Tujuan utama program Sekolah Binaan adalah peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dari yang kurang baik menjadi setara dengan sekolah-sekolah unggulan,” tambah Yudi.

Selain di Mataram, pelatihan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di Muara Bungo. Selain pelatihan digelar pula seminar yang akan dihelat di Semarang pada April mendatang. Sebelumnya, seminar yang sama juga telah digelar di Bandung. Pada kesempatan tersebut para guru yang mengikuti pelatihan mendapatkan secara gratis kartu Ponta yang merupakan kartu member belanja terbaru untuk di Alfamart dan berbagai merchant yang memiliki logo Ponta. (rai/*)

(Suara NTB/rai)

FOTO BERSAMA - Branch Manager Alfamart Lombok Yudi Sobari foto bersama dengan pihak Dinas Dikpora Kota Mataram dan peserta pelatihan di SMKN 3 Mataram, Senin (30/3).

SERAHKAN - Plt Pembantu Rektor III Unram Lalu Wirasapta Karyadi menyerahkan bantuan kepada perwakilan kelompok mahasiswa Unram, Senin (30/3).

58 Kelompok Mahasiswa Unram Terima Dana PKM Mataram (Suara NTB) Sebanyak 58 kelompok mahasiswa Universitas Mataram (Unram) menerima bantuan dana Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek. Penyerahan bantuan diberikan oleh Pelaksana Tugas Pembantu Rektor III Prof. Ir. Lalu Wirasapta Karyadi dihadiri perwakilan mahasiswa dan dosen pembina masing-masing kelompok.

Kepada Suara NTB Senin (30/3), Lalu Wirasapta Karyadi menyebut, ke 58 kelompok mahasiwa Unram yang mendapatkan bantuan tersebut merupakan kelompok mahasiswa yang telah lulus dalam seleksi PKM yang diselenggarakan Dirjen Dikti dan seleksi berlangsung secara nasional. Untuk itu, pihaknya merasa bersyukur banyak kelompok mahasiswa Unram yang berhasil lulus dalam seleksi PKM tersebut.

“Mereka sebelumnya

membuat proposal berkelompok, lalu itu yang dinilai oleh Dikti karena dianggap bagus proposalnya,” jelas Karyadi.

Jenis proposal yang dibuat 58 kelompok mahasiswa Unram beragam, mulai dari bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kewirausahaan, pengembangan teknologi dan lain sebagainya. Atas dasar itu juga, jumlah bantuan yang diberikan bervariasi antara 8 sampai 13 juta per kelompok.

“Katagori bidang yang

dibuat bermacam-macam, bantuan yang diberikan juga berdasarkan jenis bidang dan judul tersebut,” ujarnya.

Lebih jauh Karyadi menuturkan, ke 58 kelompok mahasiswa dalam berbagai bidang dan katagori ini akan dibina masingmasing satu dosen pembina yang telah disapkan Unram. Dosen pembina ini selanjutnya bertugas untuk mengawal sekaligus memantau perkembangan masing-masing kelompok.

Setelah itu, masing-masing

kelompok akan dinilai lagi keberhasilannya dan selanjutnya dipilih mana yang terbaik untuk ditampilkan di kegiatan Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas). Pihaknya berharap ada perwakilan yang diutus Unram pada Pimnas ke depan.

“Pada dasarnya, adik-adik ini mampu bersaing dan punya potensi. Mudah-mudahan ada yang mewakili Unram ke Pimnas,” ujar Lalu Wirasapta yang juga menjabat Pembantu Rektor I Unram ini. (dys)

Pihak SMPN 18 Mataram Keluhkan Lokasi Sekolah Mataram (Suara NTB) Ketersedian fasilitas penunjang belajar bagi SMPN 18 Mataram dinilai sudah cukup memadai. Namun ketersediaannya memberi harapan hampa bagi sekolah. Sebab, pihak pengelola berharap fasilitas dioptimalkan dengan jumlah siswa.

Lebih kurang 70 siswa dari kelas VII sampai IX masih dirasa kurang. Diduga penyebabnya lokasi sekolah yang berada di pojok kota dan jarang diketahui oleh masyarakat luas.

Wakil Kepala SMPN 18 Mataram Dra. Hj. Pratini, mengaku, jumlah siswa yang kalah dari jumlah fasilitas yang tersedia tidak memberi kepuasan terhadap pengelola sekolah. Dari jumlah siswa yang masih dirasa kurang, disebabkan lokasi sekolah. Sekolah yang berlokasi di pesisir garis pantai Ampenan ini, dinilainya menghambat minat belajar siswa. “Keberadaannya kurang strategis, sering ban-

(Suara NTB/rai)

Hj. Pratini jir dan lokasinya di pojok kota,” ungkap Pratini.

Pihaknya berharap jumlah siswa bertambah lebih banyak, bukan karena tendensi mengharapkan bantuan dana

yang besar dari pemerintah.

Akan tetapi betul-betul ingin memaksimalkan keberadaan sekolahnya. Bahkan fasilitas yang ada hanya tersedia begitu saja disebabkan kurangnya siswa. “Ini lah bentuk komitmen kami di dunia pendidikan, bahkan untuk mencari siswa saja saya harus bersilaturahmi dengan orang tua siswa untuk menarik minat siswa belajar di sekolah kami,” terangnya pada Suara NTB, Senin (30/3).

Menurutnya, setiap tahun sekolah yang dinilainya fasilitas memadai ini, setiap tahun penambahan siswa tidak sampai tiga orang. Pada tahun 2013 sebanyak dua orang, begitupun 2014 lalu hanya dua orang. “Dan yang paling merana kelas IX, karena jumlah tidak terlalu banyak hanya 39 orang, disayangkannya karena ini sekolah negeri,” terangnya.

Pihak sekolah berharap kerja sama dari berbagai pihak untuk mendorong minat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MATARAM PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN MEMBUKA KESEMPATAN BAGI LULUSAN S1 DARI SEGALA DISIPLIN ILMU UNTUK MENGIKUTI PERKULIAHAN TAHUN AKADEMIK 2015/2016

JADWAL PENERIMAAN PENDAFTARAN 19 JANUARI S/D 14 APRIL 2015 UJIAN SARINGAN MASUK 15 & 16 APRIL 2015

KONSENTRASI : 1. Manajemen Pemasaran 2. Manajamen Sumberdaya Manusia 3. Manajemen Keuangan 4. Manajemen Keuangan Daerah

PENGUMUMAN 22 APRIL 2015 DAFTAR ULANG 22 APRIL S/D 13 MEI 2015 MATRIKULASI 18 MEI S/D 11 JUNI 2015

AWAL KULIAH JULI 2015

Informasi & Tempat Pendaftaran : Program Magister Manajemen Universitas Mataram Jl. Pendidikan No. 37 Mataram Telp. (0370) 644930, Fax. (0370) 644928 e-mail : mm_unram@yahoo.co.id Kontak Person : 087864054134

belajar siswa, terutama masyarakat pesisir. Selain itu, pihaknya juga berharap agar segera dilirik oleh pihak dinas atas proposal yang dilayang-

kan untuk menanggulangi lokasi yang rawan banjir.

“Karena kalau banjir kasihan siswa, belajar pasti terganggu,” harapnya. (rai)

Mendikbud Tekankan UN Harus Jujur Depok (Suara NTB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menekankan pentingnya kejujuran dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

“Pelaksanaan UN 2015 harus digarisbawahi kejujuran. Kalau sekolah mensyaratkan lulus 100 persen, maka harus 100 persen jujur,” ujar Mendikbud Anies disela acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Depok, Jawa Barat, Senin (30/3).

Dalam waktu dekat, Kemdikbud akan meluncurkan kampanye UN jujur.

“Tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan,” tambah dia.

Kelulusan ditentukan oleh satuan pendidikan.

Oleh karena itu, Anies mengimbau siswa jujur dalam pelaksanaan UN. UN juga dijadikan syarat mendaftar pada jenjang pendidikannya. “Mulai tahun ini, UN hanya alat untuk memotret capaian siswa,” jelas dia.

Sekolah mendapatkan tugas menentukan dan membuat laporan pelaksanaan UN. Anies berharap siswa yang selama ini merasa tercengkeram dengan adanya UN bisa bernafas lega.

Disinggung mengenai persiapan UN, Anies mengatakan naskah UN telah siap untuk disalurkan ke daerah-daerah. “Memang

(ant/bali post)

Anies Baswedan ada beberapa yang belum, tapi itu hanya sedikit,” cetus Anies.

Kemdikbud juga akan menerapkan indeks integritas yang bertujuan untuk menekankan pentingnya kejujuran dalam pelaksanaan UN. Pengukuran indeks tersebut berdasarkan pola kesamaan jawaban pada UN. Jika kesalahan dalam UN tersebut seragam, maka dipastikan terjadi kecurangan. “Tujuannya dari pengukuran ini untuk mengurangi tindakan yang tidak sesuai dalam pelaksanaan UN,” Kepala Balitbang Kemdikbud, Furqon.

Kemdikbud akan memberi penghargaan kepada kepala sekolah yang indeks integritasnya tinggi. (ant/ bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 31 Maret 2015

Wushu Kirim Empat Jatim Open Atlet ke Pra-PON Mataram (Suara NTB) Setelah sekian lama absen, cabang olahraga wushu akan mengirim empat atletnya mengikuti Prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat (Jabar), 16-20 September mendatang. Jumlah atlet yang akan disiapkan mengikuti event bergengsi itu diakui sangat sedikit dibanding dengan jumlah kelas dipertandingkan yang mencapai belasan kelas.

Namun, pihak pengurus cabor terpaksa hanya mengirim empat atlet karena saat ini cabor wushu masih minim atlet yang berprestasi nasional. Selain itu, atlet cabor wushu masih minim pengalaman di event kancah nasional sehingga pihak pengurus cabor memprioritaskan mengirimkan empat atlet potensial lebih dahulu.

Sekum Pengprov Wushu NTB, Ade Yinyang yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (30/3) kemarin mengatakan, keikutsertaan atlet wushu NTB mengikuti Pra-PON bakal menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, selama kegiatan Pra-PON bebeberapa tahun lalu pengurus cabor wushu NTB belum pernah mengirim atlet.

Untungnya, atlet wushu yang tampil di Kejurnas Wushu di Bali bulan Januari tahun 2014 lalu mampu menunjukan prestasi memuaskan. Mereka meraih satu emas dan empat perunggu, membuat pengurus wushu NTB bersemangat untuk menyiapkan atlet mengikuti Pra-PON. Untuk diketahui satu medali emas diraih atlet NTB di Kejurnas di Bali tahun 2014 lalu di kelas taulo (seni jurus) , selanjutnya empat medali perak diraih empat atlet di kelas tarung putra. “Satu medali emas diraih oleh atlet kita di kelas seni tarung beregu putra, Imran Wahudi, M. Ikhsan dan kawan-kawan. Sementara empat medali perunggu diraih oleh Moh Ramli, Haeruman, Farid dan Yadi,” jelasnya.

Menatap Pra-PON nanti pihaknya terlebih dahulu akan menjaring empat atlet lewat seleksi yang dilaksanakan secara bergilir oleh pihak wushu NTB di lima kabupaten/ kota di NTB. Seleksi tahap pertama sudah dimulai sejak satu Minggu lalu di Lombok Barat (Lobar) dan akan berakhir Selasa (31/1) hari ini. Seleksi selanjutnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Tengah (Loteng).

Lewat seleksi itu pihaknya akan menjaring empat atlet untuk mengikuti Pemusatan Latihan Atlet Daerah (Pelatda) persiapan Pra-PON yang kegiatannya akan dipusatkan di Mataram mulai pertengahan April mendatang.

Ade menambahkan bahwa untuk kegiatan seleksi itu pihaknya menggunakan dana swadaya pengurus wushu NTB. Harapannya, untuk biaya Pelatda serta pemberangkatan atlet mengikuti Pra-PON ada bantuan dan dari KONI NTB. (fan)

(ant/bali post)

MENANDUK BOLA - Ricardo Carvalho menanduk bola melewati kiper Serbia, Vladimir Stojkovic untuk membuka keunggulan Portugal.

Portugal Atasi Serbia Lisbon Gelandang-gelandang Portugal, yakni Tiago, Joao Moutinho, dan Fabio Coentrao berperan krusial dengan membawa tim negaranya memuncaki klasemen Grup I kualifikasi Piala Eropa 2016.

Portugal menang 2-1 atas Serbia pada Minggu (Senin WIB). Tiga serangkai gelandang Portugal itu membuat pertandingan ini berlangsung ketat. Hanya saja, Serbia mampu menyamakan kedudukan melalui gol brilian Nemanja Matic pada awal babak kedua.

Portugal memimpin pada menit kesepuluh ketika bek Ricardo Carvalho menyundul bola untuk masuk ke gawang dari jarak dekat. Matic, yang bermain di bekas stadion yang akrab dengannya saat masih memperkuat Benfica, melesakkan tendangan gunting kaki kiri untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Portugal dapat memastikan kemenangan melalui pemain terbaik di pertandingan ini Coentrao, yang menyambar umpan silang mendatar Joao Moutinho ke sudut jauh untuk menutup penampilan gemilangnya.

Portugal menghabiskan menit-menit tersisa tanpa kecemasan besar, di mana mereka memasukkan Ricardo Quaresma untuk terus menekan pertahanan Serbia, ketika pemain terbaik Dunia Cristiano Ronaldo tidak tampil gemilang pada malam ini.

Portugal memuncaki Grup I setelah memainkan empat pertandingan dengan keunggulan dua angka dari Denmark dan Albania. (ant/bali post)

Empat Atlet NTB Tak Tampil karena Dilarang Pelatih Mataram (Suara NTB) Absennya empat atlet nasional asal NTB, Iswandi, Ridwan, Andrian dan Fadlin di Kejurnas Pra-PON Atletik belum lama ini menjadi pertanyaan besar di kalangan pemerhati olahraga di NTB. Sejumlah pihak, termasuk pelatih atletik NTB, Subagio sebelumnya mengatakan keempat atlet itu tidak bisa turun di Jatim Open karena mengikuti kejuaraan Internasional di luar negeri.

Namun, setelah ditelusuri informasi tersebut tidak benar.

Iswandi yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Senin (30/1) kemarin mengatakan dirinya bersama tiga rekannya sesama atlet asal NTB, Fadlin, Andrian dan Ridwan tidak ikut di kejurnas atletik Jatim

Open 21 Maret lalu bukan karena mereka sedang mengikuti kejuaraan di luar negeri. Namun alasan mereka tidak turun di ajang PraPON itu karena dilarang oleh pelatih Pelatnas SEA Games.

“Kita dilarang oleh pelatih mengikuti Jatim open, karena kita sedang dipersiapakan memperkuat tim atletik Indonesia di Kejuaraan Atletik Singapore Open di Singapore 2 April mendatang,” jelasnya.

Pihak pelatih melarang keempat atlet atletik asal NTB yang tergabung dalam Pelatnas persiapan SEA Games akhir tahun 2015 itu mengikuti event itu karena dikhawatirkan atlet-atlet itu mengalami cidera. Maklum, fokus persiapan sejumlah atlet nasional di Pelatnas SEA Games mengikuti try out di Kejuaraan Atletik Singapore Open yang akan digelar 2 April mendatang.

Iswandi yang saat ini memegang rekor atlet tercepat di Indonesia akan turun di

tiga nomor atletik, yakni 100 meter, 200 meter dan 4x100 meter putra, begitujuga dengan rekannya Fadlin akan turun di tiga nomor yang sama.

Sementara, Andrian akan mengikuti nomor 400 meter gawang putra dan Ridwan di nomor 1.500 meter putra.

Ditanya tentang kesiapannya mengikuti event internasional itu, Iswandi siap mempersembahkan medali. Targetnya adalah meraih medali emas di nomor spesialisnya 100 metar dan estafet 4x100 meter putra. (fan)

Brasil Menang Tipis Atas Cili Jakarta (Suara NTB) Tim Nasional Brasil menang tipis 1-0 atas Cili dalam pertandingan persahabatan internasional sebagai bagian dari “Chevrolet Brasil Global Tour” di Emirates Stadium, London, Minggu.

Kedua tim cenderung bermain dalam tempo lambat di awal-awal laga. Hingga menit ke-19, belum ada tendangan on target yang dicatatkan kedua kubu. Menit ke-36, Alexis Sanches melakukan pergerakan yang membahayakan pertahanan Brasil. Namun, bola tendangannya berhasil dihalau Miranda.

Memasuki babak kedua, Sanchez kembali menunjukkan aksinya dengan berlari menggiring bola ke kotak penalti Brasil. Sayang, operannya untuk Rodrigo Millar gagal berbuah gol. Roberto Firmino mengkreasikan peluang emas pada menit ke-70 setelah melakukan serangan balik. Tapi Neymar yang menjadi penyelesai akhir belum mampu juga mengubah keadaan.

Baru semenit kemudian, Brasil mengubah papan skor menjadi 1-0 berkat gol Firmino. Gol berawal dari umpan matang Danilo ke kotak penalti yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Firmino.

Brasil mencoba menggandakan keunggulan di menit ke-79. Firmino menjajal peruntungannya dengan melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, namun bola berhasil dihalau baris pertahanan Cili. Hingga laga persahabatan ini usai, tak ada gol tambahan tercipta. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

DIINJAK – Reaksi penyerang Brasil, Neymar yang meringis kesakitan setelah diinjak bek Cili, Gary Medel dalam laga pesahabatan Brasil melawan Cili, kemarin.

Aji Santoso : Jangan Silau dengan Korsel Jakarta (Suara NTB) Pelatih timnas U-22 itu menekankan para pemainnya harus bermain dengan gaya sendiri dan tidak silau dengan reputasi serta gaya bermain Korsel.

Timnas Indonesia U-22 berhasil mengamankan enam poin dalam dua laga grup H Pra Piala Asia U-23 2016.

Teranyar, skuat asuhan Aji Santoso itu berhasil membungkam Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (29/3) petang.

Kemenangan ini membuka peluang tim Garuda Muda untuk lolos ke putaran final. Namun, mereka masih harus menghadapi hadangan terakhir, yakni Korea Selatan U-22. Korsel bisa dibilang adalah pesaing terberat Manahati Lestusen dan kawan-kawan di grup H. Aji pun mengimbau para pemainnya untuk tak gentar pada laga melawan Korsel,

(Suara NTB/ist)

Aji Santoso

Selasa (31/3) nanti. “Lawan Korsel saya tekankan ke pemain harus main dengan gaya kita sendiri. Saya juga imbau pemain agar tidak silau dengan kekuatan Korsel,” kata Aji, seperti dikutip dari goal.com.

Peluang lolos timnas U-22 juga masih bergantung dengan

grup lain, andaikan hanya menempati posisi runner-up grup di akhir klasemen. “Maka itu, lawan Korea kami akan tetap fight,” tegas pelatih kelahiran Kepanjen itu.

Sementara itu, Aji mengaku bersyukur timnya bisa meraih tiga poin saat menghadapi Brunei. Dia pun mengakui tiga poin itu didapatkan skuat asuhannya dengan perjuangan yang cukup melelahkan.

“Kita tahu semua Brunei dari babak pertama tidak mau keluar dari area pertahanan mereka. Pada babak kedua saya sampaikan kepada (Ahmad) Nufiandani dan Hendra Adi Bayauw untuk tampil lebih melebar. Karena pasti akan ada bek kiri atau kanan mereka yang ikut keluar. Masuknya Muchlis juga cukup efektif, karena saya memang merencanakan jika tidak bisa mencetak gol hingga menit ke-55 bakal memakai dua striker,” bebernya. (ant/bali post)

Muller-Reus Antar Jerman Kalahkan Georgia Jakarta (Suara NTB) Thomas Muller dan Marco Reus berhasil mengantarkan Tim Nasional Jerman mengalahkan Georgia dengan skor 2-0 dalam pertandingan kualifikasi Euro 2016 di Boris Paichadze Stadium, Georgia, Minggu.

Berkat kemenangan ini, Jerman tak beranjak dari peringkat kedua klasemen sementara Grup D dengan raihan 10 poin hasil dari 5 pertandingan. Sementara Georgia, tetap menghuni posisi lima dengan koleksi 3 poin, hasil satu kemenangan dari lima laga.

Jerman mencetak gol pertama di menit ke-39. Gol berawal dari upaya individu Gotze yang melewati beberapa pemain lawan dan menggulirkan bola ke Reus. Dengan tenang, pemain Dortmund tersebut melesakkan tendangan keras yang tak mampu dibendung kiper.

Lima menit berselang, skor berubah menjadi 2-0 berkat gol Thomas Muller. Umpan matang yang dikirimkan Ozil, dengan sigap dikonversikan Muller menjadi gol tanpa mampu dihalau penjaga gawang.

Beberapa menit setelah babak kedua bergulir, pertandingan sempat terhenti akibat seorang fans Georgia memasuki lapangan sebelum berhasil ditangani petugas.

Reus hampir mencetak gol ketiga dalam laga ini jika tendangannya tak membentur mistar gawang pada menit ke61. Peluang ini tercipta setelah Reus memanfaatkan umpan cantik Rudy.

Schweinsteiger nyaris melakukan gol bunuh diri pada menit ke-77. Beruntung, bola masih melebar ke sisi gawang yang dijaga Neuer.

Hingga laga berakhir, tak ada lagi gol tambahan tercipta. (ant/bali post)

El Loco Pastikan Kemenangan Indonesia atas Myanmar Jakarta (Suara NTB) Indonesia memetik kemenangan tipis 2-1 atas Myanmar berkat sumbangan gol Raphael Maitimo dan Cristian Gonzales, demikian dilaporkan goal.com, Senin kemarin.

Meski terus menekan, Indonesia harus puas dengan skor kacamata saat pada babak pertama pertandingan uji coba melawan Myanmar di Stadion Deltra Sidoarjo, Senin (30/ 3) sore.

Pelatih interim Benny Dolo menurunkan Bio Paulin sebagai teman Victor Igbonefo di sentral pertahanan. Ini merupakan laga debut Bio bersama timnas Merah-Putih setelah menyelesaikan proses pindah kewarganegaraan sepekan lalu. Gelandang energik Bali United Pusam, Bayu Gatra, juga dipercaya turun sejak menit pertama.

Indonesia memegang kendali pertandingan. Setidaknya ada empat peluang emas yang diraih tuan rumah. Peluang pertama tercipta pada menit ke-12 ketika melalui sundulan kepala Bio. Empat menit berselang, giliran Ferdinand Sinaga yang memper-

oleh kesempatan setelah bertukar operan dengan Bayu.

Kemudian, menit 25, giliran kapten Boaz Solossa yang mendapatkannya.

Ketiga peluang itu tepat mengarah kepada penjaga gawang Vanlal Hruai. Indonesia mesti kehilangan Boaz pada menit ke-40 karena mengalami masalah di kaki kiri.

Pemain pengganti, Cristian Gonzales, mendapat kesempatan membobol gawang Myanmar beberapa saat kemudian. Tapi tendangannya saat mencoba menyelesaikan sodoran Ferdinand masih dapat diblok bek lawan.

Hingga turun minum belum ada nama pencetak skor.

Kecepatan menjadi andalan bagi para pemain Indonesia dalam melancarkan serangan. Myanmar sesekali membalas serangan melalui kreativitas Kyi Lin. Para pemain tim tamu terlihat gigih dalam menjaga setiap jengkal pertahanan. Tendangan jarak jauh mereka sempat pula merepotkan I Made Wirawan.

Indonesia baru dapat membuka skor pada menit ke61. Hasyim Kipuw melakukan

sprint dari sayap kanan sebelum melepaskan umpan mendatar ke depan gawang. Bola tidak sempurna ditendang Zulham Zamrun, tapi tepat membentur kaki Raphael Maitimo dan bergulir ke dalam gawang Hrual.

Myanmar mengganti Kyi Lin dengan Suan Lam Mang hanya beberapa saat setelah kebobolan. Namun, itu malah membuat pertandingan berjalan kian terbuka. Myanmar kian berani melancarkan serangan. Pada menit ke-71, Made Wirawan dipaksa mematahkan tendangan full back Khin Maung Lwin yang naik membantu serangan.

Dua menit berselang, Wirawan melakukan blunder yang nyaris membuat gawang Indonesia bobol. Kiper Persib Bandung itu gagal menguasai bola yang disundul Zin Min Tun. Beruntung bola melintasi mistar gawang.

Indonesia berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-74. Win Min Htut melakukan kesalahan kontrol bola saat berupaya mengamankan umpan silang Zulham.

Bola liar singgah di hadapan

Cristian Gonzales (tengah) Gonzales. Tanpa ampun pemain kelahiran Uruguay berjuluk El Loco itu melepaskan tendangan keras kaki kanan.

Ini merupakan gol kesembilan Gonzales dalam 25 caps bersama Indonesia. Gol ini juga menjadi yang pertama bagi striker 39 tahun itu setelah sembilan pertandingan internasional.

Menit 81, Zulham nyaris menambah pundi-pundi gol Indonesia. Lolos sendirian ke jantung pertahanan lawan dan

(Suara NTB/ist)

tinggal menaklukkan kiper, bola malah sulit dikontrol. Hilang sudah peluang. Sejenak kemudian Ferdinand ditarik keluar dan diganti dengan Kim Kurniawan yang memulai debut internasionalnya.

Myanmar menciptakan gol balasan pada menit ke-87 berkat tendangan terarah David Htan ke pojok kanan gawang Wirawan. Gol tersebut menjadi aksi penting terakhir dalam pertandingan. Skor 2-1 untuk Indonesia. (ant/bali post)

SUARA NTB

Selasa, 31 Maret 2015

Halaman 12

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

OTOMOTIF

SUARA NTB

Selasa, 31 Maret 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

TRAVEL

OPINI

SUARA NTB Selasa, 31 Maret 2015

LKPJ Walikota Harus Diuji SENIN (30/3) kemarin, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh telah menyampaikan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) akhir tahun anggaran 2014 dan akhir masa jabatan 2010-2015 di hadapan rapat paripurna di DPRD Kota Mataram.

Dalam LKPJ itu, Walikota menggambarkan sejumlah keberhasilan yang telah diraihnya selama memimpin Kota Mataram tahun 2014 dan dalam kurun lima tahun ini.

Secara umum, capaian pembangunan yang telah dilaksanakan periode 2011 sampai 2015 menurut Walikota sejalan dengan pelaksanaan 3 program unggulan Pemkot Mataram. Seperti peningkatan kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah capaian diklaim sangat gemilang. Dimana angka melek huruf meningkat dari 91,85 persen pada tahun 2011 menjadi sebesar 94,31 persen pada tahun 2014.

Angka Harapan Hidup pada tahun 2011 mencapai 67,13 tahun meningkat menjadi 68,63 tahun pada tahun 2014. Ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai menjadi salah satu penopang terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik.

Peningkatan signifikan terjadi pada rasio layanan infrastruktur kesehatan, dengan bertambahnya jumlah Puskesmas menjadi 11 puskesmas pada tahun 2014 yang mempengaruhi cakupan layanan, serta berkembangnya pusat layanan kesehatan yang dikelola oleh swasta/masyarakat.

Pemberian insentif bagi Kader Posyandu, PKK, KB, Kepala Lingkungan, dan Pekasih yang terus ditingkatkan, sehingga keberadaannya juga merupakan Kader Pembangunan Daerah pada level terdepan. Deklarasi Kota Mataram sebagai Kota Layak Anak merupakan langkah utama dalam Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak yang diimplementasikan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA).

Dalam upaya meringankan beban masyarakat maka diberikan Santunan Kematian, Bantuan Beras Kepada Orang Tua Jompo, Santunan Kepada Panti Asuhan, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bimbingan Belajar Gratis Bagi Siswa Miskin.

Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal, dengan capaian kinerja revitalisasi pasar tradisional dan penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang hingga tahun 2014 ditata sebanyak 19 titik. Pertumbuhan Wira Usaha Baru (WUB) menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hingga tahun 2014 telah terealisasi sebanyak 7.668 WUB. Jumlah Industri Kecil Menengah Formal tahun 2011 sebanyak 1.558 unit usaha mengalami peningkatan menjadi 1.947 unit usaha pada tahun 2014. Sedangkan IKM Non Formal mengalami peningkatan dari 1.545 unit usaha di tahun 2011 menjadi 1.707 unit usaha di tahun 2014. Jumlah koperasi mengalami peningkatan dari 517 koperasi tahun 2011 menjadi 594 koperasi tahun 2014.

Peningkatan daya dukung infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan ekonomi rakyat juga disebutkan berhasil. Indikatornya meningkatnya jalan dalam kondisi baik yang merupakan kewenangan Pemkot Mataram dari 235,31 kilometer pada tahun 2011 menjadi 291,51 kilometer pada tahun 2014 atau bertambah 23,88 persen. Selain itu terjadi juga peningkatan panjang jalan dari 310,41 kilometer pada tahun 2011 menjadi 347,19 kilometer pada tahun 2014. Pembangunan jalan baru yang merupakan sharing bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, meliputi akses Bandara Internasional Lombok yaitu Jalan Gajah Mada menuju Patung Sapi, Jalan Tembus Bung Hatta, Jalan Tohpati Cakranegara Utara. Peningkatan Jalan, yaitu Jalan Energi, Jalan Industri, Jalan Saleh Sungkar, Jalan TGH. Faisal, Jalan Bung Karno, Jalan Pinggir Sungai Jangkuk, Jalan Dakota, Jalan Penghulu Agung dan lain lain.

Atas berbagai klaim keberhasilan itu, DPRD Kota Mataram hendaknya tidak menerima begitu saja. Apa yang disampaikan Walikota Mataram itu perlu diuji oleh Pansus yang telah dibentuk DPRD Kota Mataram. Suatu program dapat dikatakan berhasil jika antara pengakuan Pemkot sesuai dengan fakta yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan kehadiran ketua-ketua fraksi dalam jajaran keanggotaan Pansus LKPJ diharapkan mampu memberikan hasil maupun rekomendasi yang faktual terhadap Pemkot Mataram sebagai bahan perbaikan ke depan. (*)

Halaman Halaman 14 14

Isu Perempuan dan Anak sebagai Konsep Program Pembangunan yang Terintegrasi Kebijakan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA), kontennya secara regulatif dan spiritnya telah telah termuat dalam muatan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 (Perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam nilai substansinya dihajatkan untuk membangun kesetaraan dan keadilan gender dalam memperkuat kedudukan laki-laki dan perempuan Indonsia didepan hukum, kesenjangan kualitas hidup laki-laki dan perempuan, kesejahteraan dan hidup perempuan dan anak, serta terpenuhinya hak-hak anak.

EREMPUAN dalam konsepnya sebagai ‘pewarna’ masa depan keluarga dan bangsa, sangat perlu untuk meningkatkan kapasitas dan kualitasnya, termasuk kuantitas perempuan dalam pembangunan, kualitas peran perempuan dalam proses pembangunan dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Anak sebagai ‘warna’ masa depan keluarga dan bangsa dipandang sebagai amanah, individu yang belum matang, individu yang rentan dan masih tergantung pada orang dewasa, potensi bangsa, bagian dari masa kini dan pemilik masa depan.

Ketika kita menengok akan tujuan Negara (UUD 1945) melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam kaitan itu dilakukan dengan upaya menciptakan Indonesia berakhlak mulia, bangsa yang berdaya saing, demokratis berlandaskan hukum, pemerataan pembangunan yang berkeadilan, Negara kepulauan yang mandiri kuat yang berbasis kepentingan nasional. Upaya besar yang harus dilakukan dengan menciptakan kualitas sumber daya manusia, melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Penduduk Tumbuh Seimbang, optik arah program pelahiran pembangunan yang berwawasan kesehatan dengan upaya peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, pemberdayaan perempuan dan anak melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, penurunan kekerasan-eksploitasi dan diskriminasi, penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, pembangunan pemuda melalui pembangunan karakter bangsa, partisipasi pemuda dan nilai eksistensi budaya.

Konteks implementatif dan teknis terciptanya kondisi keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, terhapusnya ketimpangan gender dan terpenuhinya hak anak, pembagian tugas dan peran dalam pemberian hak, kesempatan, peluang, kedudukan yang sama konsep besarnya memperkuat pembangunan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengembangan Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA). Dilakukan

Oleh:

A. YANI

(Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa) dengan strategi pengintegrasian perspektif gender dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan pengintegrasian perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi.

Memenuhi hajat program tersebut, maka dalam perspektif kegiatan teknis dengan prioritasnya pada program pendewasaan usia perkawinan, penghapusan KDRT, penguatan P2TP2A, penciptaan lapangan kerja dan memperkuat karakter ketahanan keluarga.

Isu Strategis NTB Visi besar yang diusung NTB mewujudkan masyarakat NTB yang beriman, berbudaya, berdayasaing dan sejahtera, dengan ‘brand’ misi yang melahirkan NTB sebagai NTB yang berkarakter, NTB bersih melayani, NTB Sehat dan cerdas, NTB berdayasaing, NTB akses dan NTB lestari.

Visi besar tersebut sasaran ‘tembaknya’ untuk menerobosi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang masih belum signifikan intervensi program yang kiranya dapat dikawal untuk memperbaiki IPM NTB tersebut, setelah difokuskan pada gerakan 3A: Angka drop out menuju nol (‘Adono’), Angka buta aksara menuju nol (‘Absano’) dan Angka kematian ibu melahirkan menuju nol (‘Akino’), dalam pengembangan lanjutan diekspansi dengan ‘spektrum’ program yang diusung dengan ‘Generasi Emas NTB 2015’ atau ‘GEN 2025’. Kontekstual strategis yang mengitari fenomena-fenomena kehidupan yang terjadi di NTB, seperti kemiskinan, lingkungan hidup, reformasi birokrasi dan generasi emas.

Tantangan inilah yag harus dilumatkan guna peningkatan restorasi dalam perbaikan indeks pembangunan manusia dan indeks-indeks lain yang terkait dengan barometer dan indikator perbaikan menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera.

Konektifitas Program Pusat dan Daerah Konektifitas program dalam rangka menjawab strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diharapakan bersifat ‘simetris’ dan berbanding lurus, dengan berjalan beriringan dan sal-

ing topang dalam memberikan dukungan yang sama (bersifat ‘mutualisme’).

Ekspektasi ini tentunya menjadi muatan nafas yang sama dalam mengkawal program dengan tujuan yang dicapai sesuai dengan kapasitas dan potensi daerah masingmasing sehingga, optik tembak dan sasaran pokok dari Kementerian PP-PA dalam pelahiran pengarusutamaan gender (PUG) dan Pengembangan Kabupaten/Kota layak anak (KLA), dari Pemerintah Provinsi NTB dengan Gerakan Generasi Emas 2025 dapat dimanifestasikan secara implementatif dengan aplikatif program strategis oleh 10 kabupaten/kota yang ada di NTB serta perlu dihargai juga inovasi dan terobosan-terobosan kreatif dan cerdas daerah sebagai semangat otonomi daerah.

Konektifitas kebijakan dan keterlibatan stakeholder secara koordinatif, sehingga program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat ‘mendarat’ pada ‘grassroot’ sebagai lini terbawah sebuah cakupan muara hilir dari operasional dalam melihat implikasi perspektif manfaat dan nilai-nilai outputnya.

Komitmen Kuat dan Kolektif Komitmen ‘policy maker’ sebagai pemangku amanah merupakan ‘roh’ dari keberlangsungan Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di NTB merta Kabupaten/Kota ditambah juga, komitmen politis dari legislator sesuai dengan fungsinya dan menjadi mitra yang kedudukannya memiliki fungsi yang setara dan berperan secara samasama sebagai bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keberadaan dalam konsep program dan keterlibatan stakeholder menjadi bagian yang strategis dalam penciptaan keberlangsungan dan akseleratif program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan demikian antara kebijakan, tataran implementatif, komitmen dan dukungan stakeholder dalam memperkuat kemitraan operasional berjalan seimbang dalam keberlangsungannya untuk mengurangi kasus perempuan, KDRT dan pelecehan seksual maupun trafficking, sehingga mimpi besar terwujudnya perspektif

keadilan dan kesetaraan gender, terhapusnya ketimpangan gender dan terpenuhinya hak-hak anak dapat berjalan dalam skala waktu yang sesuai dengan ekspektasi.

Penguatan akan eksistensi dan jatidiri perempuan dan anak sebagai cakupan secara proporsional bagian dari lingkup sektor ‘keluarga’ menjadi alam dan sektor penting pelahiran perspektif makro untuk menuju Indonesia yang berdaya saing dan Indonesia hebat.

Kebijakan dan komitmen kuat dalam ‘sinergisitas’ Pusat dan Daerah menjadi ‘energi’ membangun kekuatan program pembangunan dalam memberikan nilai muatan perencanaan program, analisis kebutuhan budgeting maupun sasaran tujuan menjadi ideal dalam cita-cita dan harapan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Keberhasilan akan pembangunan Indonesia tak lepas dari kesinambungang dan upaya besar dalam membangun secara bersama-samabersama membangun daerah jua memberikan ‘efek dampak’ dalam bersama membangun Indonesia ..

Panen mulai, harga gabah anjlok Petani selalu pada posisi tak diuntungkan

*** Empat investor Eropa berminat investasi bangun Bandar Kayangan Yang penting realisasinya

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 31 Maret 2015

KPK Panggil Empat Saksi Dari Hal. 1 Artinya dokumen berkas perkara Bupati segera tuntas. ‘’Termasuk pemeriksaan ajudan ini melengkapi berkas,’’ ujarnya.

Lebih jauh dikatakan, pemeriksaan Bupati setelah ditahan hanya baru sekali. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menanyakan beberapa persoalan antara lain terkait pemberian mobil, uang Rp 2 miliar dan sejumlah barang seperti jam tangan dan cincin. Semua sangkaan ini katanya dibantah kecuali dua unit mobil yang diberikan atas nama partai bukan pribadi Bupati. ‘’Semua dibantah,’’ tegasnya.

Sementara itu, juru bicara keluarga Bupati Lobar, Munawir Haris menyatakan bahwa ia telah bertemu Bupati di Rutan Guntur di Jalan Rasnuna Said. Ia yang dipercayakan sebagai jubir keluarga dititipkan beberapa pesan oleh Bupati kepada para pejabat dan masyarakat Lobar. ‘’Pak Bupati mengawali dengan salam takzim kepada segenap jajaran Pemda dan masyarakat Lobar, beliau juga meminta doa dari segenap masyarakat Lobar,’’katanya.

Kondisi Bupati katanya dalam keadaan sehat dan baikbaik saja. Beberapa pesan yang dititipkan Bupati, meminta kepada masyarakat Lobar baik di kalangan birokrasi, kalangan masyarakat dan LSM untuk mendoakan Bupati agar diberikan kekuatan bersama keluarga untuk bisa menjalani dan keluar dari cobaan yang saat ini menimpanya. Bupati berpesan kepada kalangan pemerintahan Lobar agar bekerja normal dan meningkatkan kinerja.

Bupati juga mengimbau agar jangan memunculkan hal-hal yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan yang berdampak tidak kondusif. ‘’Masyarakat yang punya simpati luar biasa kepada Bupati agar jangan me-

munculkan reaksi yang bisa menganggu kondusivitas daerah,’’ pesannya.

Terkait kasus Bupati sendiri pihaknya tidak diberikan mandat untuk menyampaikan ke media.

Namun menurutnya, sejauh ini pihak keluarga telah menetapkan kuasa hukum yang diketuai Madir Ismail.

Seperti diketahui, Zaini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan pemerasan terhadap perusahaan pengembang kawasan wisata PT Djaja Business Group (DBG). ýKPK menduga Zaini menerima uang sebesar Rp 2 miliar. Selain itu, Bupati juga diduga meminta tanah seluas 3,80 hektar kepada investor agar izin pembangunan pengelolaan lahan dapat diterbitkan.

Atas dugaan pemerasan terkait penerbitan izin proyek pembangunan kawasan wisata di Lobar itu, Bupati ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan 17 Maret 2015. Zaini ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Guntur untuk dua puluh hari pertama.

Zaini disangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 421 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Surat perintah dimulainya proses penyidikan terhadap Zaini telah ditandatangani sejak 5 Desember 2014. KPK juga langsung mengirimkan surat pencegahan bepergian ke luar negeri atas nama Zaini ke Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. (049/her)

Belum Sesuai Harapan Dari Hal. 1 ‘’Kita harapkan supaya kompensasi program-progam pro rakyat itu lebih dipercepat realisasinya. Sehingga kenaikan harga BBM itu kalau memang mesti naik, kemudian bisa terkompensasi dengan program-program riil yang lain.

Baik itu program pendidikan, kesehatan,’’ kata Gubernur dikonfirmasi usai rapat koordinasi persiapan Tambora Menyapa Dunia di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (30/3) siang.

Dijelaskan, soal kenaikan harga BBM tersebut, pemda tidak dalam posisi setuju maupun tak setuju. Karena pemerintahan itu adalah dalam satu sistem. Yang terpenting, dengan kenaikan harga BBM itu harus dibarengi dengan program-program riil. ‘’Untuk menjadi kompensasi bagi masyarakat yang terdampak kenaikan BBM itu,’’ ujarnya.

Program-program kompensasi kenaikan harga BBM itu harus secepatnya direalisasikan. Termasuk juga, program BPJS Kesehatan. Ia melihat, program itu masih tak sesuai dengan harapan masyarakat.

‘’Artinya, kita harapkan pelayanan-pelayanan kemudian juga pembayaran klaim kepada rumah sakit daerah bisa diselesaikan dengan cepat,’’ harapnya.

Pada kenaikan harga BBM November 2014 lalu, beberapa program kompensasi dari pemerintah seperti Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dengan penerima 15,5 juta keluarga yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga pra Sejahtera.

Pemerintah kembali menaikkan harga BBM jenis premium dan solar Rp 500/ liter mulai Sabtu 28 Maret 2015. Untuk wilayah penugasan Jawa Madura Bali harga BBM premium naik dari Rp 6.900 menjadi Rp 7.400. Sedangkan untuk solar naik dari Rp 6.400 menjadi Rp 6.900. Sedangkan untuk wilayah penugasan luar Jawa Madura Bali, harga Premium naik dari Rp 6.800 menjadi Rp 7.300.

Harga solar sama dengan area Jawa, Rp 6.900. (nas)

Tetap Menolak Dari Hal. 1 ‘’Surat itu sudah diterima, diantar langsung staf ke Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB, Ir. Hery Erpan Rayes, MM dikonfirmasi Suara NTB, Senin (30/3) siang.

Dijelaskan, karena rencana pengambilan batuan di wilayah Kecamatan Pringgabaya Lotim itu ditolak, TWBI kemudian berencana mengambil pasir laut Lotim dengan melakukan konsultasi publik beberapa waktu lalu.

Terkait dengan rencana pengambilan pasir laut Lotim itu, Erpan mengaku Pemprov tak mengetahuinya. BLHP tahu setelah adanya undangan konsultasi publik, namun hal itu tak dihadiri lantaran pihaknya tak mendapatkan dokumen Amdal rencana pengambilan pasir laut tersebut.

“Untuk rencana yang kedua ini (pengambian pasir laut) belum kita surati Kementerian Lingkungan Hidup, karena belum ada dokumennya. Kita belum buat telaahan kepada Pak Gubernur karena belum ada dokumennya. Baik itu mengenai tempat, seberapa besar yang akan diambil,”terangnya.

Karena NTB yang mempunyai wilayah, lanjut Erpan, pasti nanti akan diundang oleh Komisi Penilai Amdal Pusat Kementerian Lingkungan Hidup.

Komisi Amdal akan meminta pertimbangan dari provinsi karena perizinan itu merupakan kewenangan provinsi. Yang jelas, katanya, apapun alasannya, Pemprov akan tetap menolak rencana pengambilan pasir laut itu. Karena berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB hal itu tak diperbolehkan. ‘’Kalaupun alasannya

menyedot pasir, itu tetap tak boleh,’’ katanya, seraya menmabahkan bahwa, tata ruang provinsi yang tak mengizinkan. ‘’Tak dikenal adanya wilayah pertambangan di laut,’’ tambahnya.

Kemudian, sesuai dengan Pemen KP No. 33 tahun 2002 bahwa semua selat yang ada di Indonesia masuk dalam sarana navigasi. Artinya, selat menjadi zona perlindungan. Kalau zona perlindungan maka tak boleh diganggu gugat alias tak bisa diapaapakan.

Mengenai sikap Pemkab Lotim yang mengklaim memiliki kewenagan memberikan izin pengambilan pasir laut untuk reklamasi Teluk Benoa Bali itu, staf Bupati Lotim telah dipanggil Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri. Bahwa Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran, pemerintah kabupaten/ kota tak boleh mengeluarkan izin lagi terkait dengan pertambangan, kelautan dan kehutanan. Hal itu sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Erpan menambahkan, sejauh ini pihaknya belum ada komunikasi dengan Komisi Penilai Amdal Pusat Kementerian Lingkungan Hidup pascapenolakan pengambilan batuan di Pringgabaya Lotim tahun lalu. Ia mengatakan, Komisi Penilai Amdal tak akan bisa mengeluarkan izin sebelum dokumen Amdal dibahas. Menurutnya, untuk keluarnya perizinan prosesnya masih panjang. Konsultasi publik merupakan titik awal dari penyusunan Amdal. (nas)

Halaman 15

Mengenal Lebih Dekat Penyakit Asma pada Anak ASMA merupakan salah satu masalah yang dijumpai di banyak fasilitas kesehatan yang dapat menyerang anak-anak ataupun orang dewasa. Asma adalah suatu keadaan di mana saluran nafas mengalami penyempitan, yang bersifat sementara, karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu sehingga menyebabkan peradangan.

Faktor resiko terjadinya asma antara lain dipicu oleh berbagai rangsangan, seperti serbuk sari, debu, bulu binatang, asap, dan udara dingin. Kejadian penyakit ini akan lebih tinggi dengan adanya faktor resiko lain yang mendukung seseorang menderita penyakit asma, misalnya faktor keturunan. Jika seorang ibu atau ayah menderi-

ta penyakit asma, maka kemungkinan besar adanya penderita asma dalam anggota keluarga tersebut.

Pada anak atau remaja yang bertubuh gemuk atau kelebihan berat badan lebih mungkin mengidap asma. Saat sudah terkena asma, kondisi mereka bisa lebih parah dibandingkan anak dengan berat badan ideal.

Hal ini disebabkan karena anak bertubuh gemuk memiliki kapasitas yang lebih terbatas saat bernapas.

Adapun gelaja asma tersebut berupa mengi/wheezing (nafas berbunyi ngik-ngik), sesak nafas, dada terasa berat dan batuk-batuk. Pada anak sebaiknya berhati-hati untuk dapat menegakkan diagnosis asma ini karena kemungkinan

Oleh : dr. Putu Tarita Susanti

batuk yang berulang hanyalah akibat infeksi respiratorik saja.

Wheezing yang dijumpai pertama kali belum tentu merupakan gejala asma. Bila dijumpai keadaan batuk kronis dan/ atau berulang dengan/atau tanpa wheezing tetap perlu dipertimbangkan untuk mendiagnosis asma.

Pengobatan asma dapat dilakukan sejak dini mulai dari perawatan dirumah untuk anak atau remaja yang memiliki riwayat asma sebelumnya misalnya dengan memberikan obat-obatan berupa obat tablet atau obat yang di semprot (inhaler). Sebaiknya anak diposisikan setengah duduk agar dapat bernafas lebih leluasa. Perawatan di rumah sakit dapat dilakukan apabila perawatan diru-

mah tidak memberikan perbaikan pada anak tersebut. Pada anak yang memiliki berat badan berlebih akan lebih baik melakukan terapi pengobatan sekaligus mengupayakan usaha untuk menurunkan berat badan Serangan penyakit asma dapat dicegah jika faktor pemicunya diketahui dan bisa dihindari. Namun apabila anak yang mengidap asma memiliki berat badan berlebih, konsultasikan pada dokter apakah menurunkan berat badan bisa meringankan gejala asmanya. Jika bisa, maka lakukan penurunan berat badan dalam pengawasan dokter, karena anak-anak masih dalam masa pertumbuhan dan tidak bisa melakukan diet atau olahraga sembarangan. (*)

Jelang Pilkada, Hanura NTB Tunggu Waspadai Modus ISIS Rekomendasi DPP Melalui Rekrutmen TKI Mataram (Suara NTB) DPD Partai Hanura NTB kini tengah menunggu rekomendasi dari DPP Partai Hanura terkait bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan mereka usung pada Pilkada di tiga kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi NTB, H. Suharto, ST, MM, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (30/3) kemarin.

Suharto menjelaskan, DPD Hanura NTB telah mengirimkan rekomendasi masing-masing satu pasangan calon yang akan diusung di Pilkada Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat dan Kota Mataram.

Di Sumbawa, nama bakal pasangan calon yang direkomendasikan adalah H. As’ad Abdullah, ST dan H. Yahya Adam, BA. Di Sumbawa Barat, Drs, H. M.

Nur Yasin dan Ir. H. Joni Hartono dan di Kota Mataram adalah paket H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana. ‘’Kita harapkan rekomendasi tiga pasangan calon ini tuntas, walaupun dibahas secara estafet, tapi rekomendasinya mungkin akan keluar bersamaan,’’ ujar Suharto.

Ia menambahkan, awalnya proses terbitnya rekomendasi di DPP akan memakan waktu selama 14 hari. Namun, berhubung adanya anggota tim seleksi Pilkada di DPP Hanura yang sedang berada di Cina, maka proses pembahasannya pun harus mundur. ‘’Mudah-mudahan satu atau dua pekan ini sudah turun rekomendasi dari DPP. Sementara, untuk empat daerah lain yang akan menggelar Pilkada, Suharto menegaskan pihaknya tengah menunggu pros-

es pendaftaran dan penjaringan di tingkat DPC. ‘’Walaupun sudah ada beberapa yang mendaftar, tapi mungkin ada sejumlah persyaratan politik, seperti peta kekuatan dan syarat lainnya yang belum dipenuhi. Yang jelas, apa yang disyaratkan oleh DPC, harus dipenuhi sehingga DPC akan memplenokan,’’ ujarnya.

Menurutnya, masing-masing DPC nantinya hanya merekomendasikan satu nama pasangan calon ke DPD Hanura NTB. Pasangan calon itu nantinya juga akan diverifikasi ulang kesiapannya oleh DPD Hanura NTB sebelum dikirimkan ke DPP Hanura untuk memperoleh rekomendasi.

“Sejauh ini belum ada pasangan calon yang dikembalikan.

Jadi kami tinggal memverifikasi, demikian juga pusat,” tandas Anggota DPRD NTB ini. (aan)

Ibrahim Ditawari Kembali Duduki Jabatan Staf Ahli

Sekda : Jabatan di Pemkot Sudah Penuh Mataram (Suara NTB) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) secara langsung menawarkan kembali kepada H. Ibrahim agar kembali menduduki jabatannya sebagai staf ahli Setda Kota Mataram. Sekteratis Daerah (Sekda) pun mengklaim bahwa jabatan di Pemkot sudah penuh.

Ibrahim mengaku, sudah ditelepon langsung oleh salah seorang komisioner KASN dan memintanya untuk kembali menduduki jabatannya. Tawaran kembali berdinas di ibukota provinsi tersebut langsung ditolak,karenadiasudahresmimengajukanpengunduran diri setelah sehari pasca mutasi, Rabu (4/2) lalu.

Apakah ada kemungkinan akan dipanggil oleh KASN untuk diminta keterangan? Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut mengaku belum mengetahui apakah akan dipanggil ke Jakarta atau tidak. Tetapi, dia

akan siap memenuhi panggilan lembaga negara yang baru dibentuk tahun 2014. “Belum tahu, cuman saya ditelepon itu saja,” katanya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said mengaku, posisi jabatan di Pemkot sudah penuh dan diisi oleh beberapa pejabat. Kalaupun mau dikembalikan ditempatkan dimana. Lagi pula lanjut Sekda, H. Ibrahim sudah mengajukan pensiun sehingga tidak mungkin harus kembali lagi.

“Mau dikembalikan kemana,” ujar Sekda.

Sekda sempat memperlihatkan komunikasinya melalui pesan singkat dengan H. Ibrahim. Dari pesan singkat tersebut Sekda mengatakan bahwa H. Ibrahim sudah menerima keputusan yang diambil Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sehingga tidak memperpanjang persoalan itu.

“Coba lihat sendiri SMS Pak Ibrahim,” kata Sekda sambil menunjukan pesan lewat ponselnya. (cem)

Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah kini sedang intens memantau gerakan – gerakan yang mungkin saja dilakukan kelompok radikal.

Selain modus menawarkan umrah gratis, polisi juga meminta agar diwaspadai modus melalui perekrutan menjadi TKI atau TKW. “Karena daerah Lombok Tengah ini salah satu kantong TKI, maka patut diwaspadai ada modus melalui perekrutan,” kata Kabag Ops Polres Loteng, AKP I Ketut Tamiana, SH, Senin (30/3). Imbauan kewaspadaan ini sudah disebarkan ke seluruh masyarakat.

Timnya memasang spanduk – spanduk di kantor pemerintahan, mulai dari kantor polisi, kantor desa, kantor camat, serta menyebarkan selebaran agar pesan itu sampai ke masyarakat paling pelosok sekalipun. “Tujuan kami agar masyarakat tidak mudah terpengaruh, sehingga modus modus seperti umroh gratis termasuk mungkin melalui perekrutan TKI juga kami berharap diwaspadai,” kata mantan Ka-

sat Reskrim Polres Loteng ini.

Selain cara – cara preentif itu, dia juga sudah berkoordinasi dengan Intelijen Polres setempat untuk terus mencari informasi lapangan, melakukan pelacakan atau deteksi dini untuk mengetahui kemungkinan adanya kelompok tersebut di Loteng.

Dengan adanya deteksi dini, kelompok ISIS atau jaringan radikal lainnya bisa diketahui, sehingga segera langkah antisipasi bisa segera dilakukan.

Ditanya mengenai kelompok ini dipastikan sudah ada di Lombok Tengah khususnya, dia memastikan sejauh ini tidak ada. “Jadi tidak ada kelompok ISIS atau kelompok radikal lainnya,” klaimnya.

Kendati demikian, dengan ketiadaan itu, bukan berarti jajarannya lengah, melainkan terus meningkatkan kewaspadaan agar tidak ada masyarakat yang masuk jaringan, apalagi sampai ke Timur Tengah untuk bergabung dengan kelompok tersebut. “Intelijen juga terus berkoordinasi dengan pihak Imigrasi, “ pungkasnya. (ars)

Empat Investor Eropa Berminat Investasi Bangun Bandar Kayangan Dari Hal. 1 Ia mengatakan, tim dari pemerintah pusat saat ini sedang berkunjung ke Prancis untuk memastikan investor-investor yang berminat tersebut. Ketika Presiden datang ke NTB pada peringatan Tambora Menyapa Dunia itu, telah ada list investor yang berminat membangun Bandar Kayangan.

Saat ini pihaknya secara simultan menyiapkan dua hal, yakni memastikan investor yang akan membangun Bandar Kayangan dan memastikan kesiapan lahan.

“Paling tidak dalam kunjungan Pak Presiden ke NTB, paling tidak sudah ada list investornya. Kita akan menghadirkan investor, supaya Pak Presiden juga bisa mendorong investor ini serius menangani Global Hub,”imbuhnya.

Ia mengatakan, Presiden akan menerbitkan kawasan itu menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) jika telah ada list

investornya. Bandar Kayangan, kata Ridwansyah terdiri dari beberapa kawasan, yakni kawasan pelabuhan internasional, kawasan industri dan kawasan pemukiman. Untuk tahap awal, investor akan membangun kawasan pelabuhan.

“Kita harapkan yang bangun pelabuhan itu para pemilik kapal-kapal besar, mereka yang berinvestasi di pelabuhannya.

Kita fokus untuk membangun pelabuhan dulu. Tetapi juga kita siapkan investor untuk membangun kawasan industri dan pemukiman,”tandasnya.

Investasi untuk pembangunan Bandar Kayangan itu, lanjut Ridwansyah adalah swasta murni dengan nilai investasi puluhan triliun. Pemerintah pusat nantinya diharapkan untuk menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastrutur dasar seperti air bersih, jalan dan listrik.

Pembangunan Bandar Kayangan, sudah memiliki site plan di Badan Perencanaan Pem-

bangunan Nasional (Bappenas) yang telah mendapat survey dan pemetaan lokasi secara intens.

Pembangunan infrastruktur pelabuhan kelas dunia itu diharapkan akan sangat membantu perkembangan ekonomi rakyat Lombok Utara dan NTB umumnya.

Dipilihnya, daerah sekitar Lombok Utara karena wilayah maritimnya dinilai paling representatif dimana garis lautnya berhubungan langsung dengan laut lepas bagian utara, yang memungkinkan lalu lintas penyeberangan antar pulau bahkan internasional. Posisi ini dinilai sangat strategis sebagai jalur transit menuju Indonesia bagian Timur, Pulau Jawa maupun transportasi laut internasional.

Luas lahan yang dibutuhkan sebanyak 10 ribu hektar di daerah Kayangan dan Bayan. Untuk tahap pertama, pembangunan Bandar Kayangan itu membutuhkan lahan sekitar 1.000 hektar. (nas)

Disnakeswan Tarik Lahan Sembilan Hektar dari GNE Dari Hal. 1 setelah dilakukan pertemuan langsung dengan dirutnya.

PT. Berdikari akan menggemukkan sapi sebanyak 200 ekor untuk tahap awal. Dengan melibatkan langsung kelompok-

kelompok ternak yang ada di RPH Banyumulek.

Pola kerjasamanya, PT. Bredikari-Pemprov NTB (Disnakeswan)-Kelompok Ternak.

Fasilitas yang digunakan untuk kerjasama tersebut dengan memanfaatkan fasilitas di RPH

Banyumulek.

Direktur Utama PT. GNE, Zainul Aidi sejauh ini belum memberi penjelasan atas kerjasama dengan PT. Berdikari. Sebab, manajemen perusahaan tersebut belum melakukan pertemuan resmi dengan manajemen PT. GNE. (bul)

(Suara NTB/ars)

WASPADA - Salah satu spanduk “Waspada ISIS” yang dipasang di tembok Kantor Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah.

Panen Mulai, Harga Gabah Anjlok Dari Hal. 1 “Harganya lain lagi kalau sudah kering, tapi nunggu dulu satu bulan. Bisa sampai Rp 400.000. Tapi kan saya tidak mau terlalu lama dapat uang.

Jadi langsung aja jual ke penendak (tengkulak), “ akunya.

Cara instan ini dipilih demi cepat mendapatkan uang. Karena biaya produksi mereka harus segera dikembalikan, termasuk untuk mendapat keuntungan.

Dari total 1 hektar, hitungan dia bisa memperoleh hasil panen 7,5 ton gabah. Biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 4 juta.

Biaya sebesar ini untuk membeli pupuk, termasuk sewa alat pembajak yang tarifnya mahal karena BBM naik. Belum lagi biaya buruh mulai dari semai sampai panen. ‘’Untungnya padi sekarang bagus, tidak ada hama,’’ katanya.

Kondisi yang dialami petani ini diakui Camat Praya Barat Daya, Kamarudin.

“Saya memang belum cek lebih detail, tapi memang informasi dari petani, harga gabah sedang anjlok,” katanya men-

jawab Suara NTB. Selain soal anjloknya harga, ketergantungan petani terhadap tengkulak juga masih terjadi. Sebab pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) diangkuinya belum bisa hadir di tengah – tengah petani untuk membeli gabah dengan harga layak. “Jadi kesannya Bulog hanya serahkan ke harga pasar saja. Tidak sampai tersosialisasi ke petani soal harga yang pas,” kata Camat.

Jika diukur produktivitas panen petani, tahun lalu diakuinya hanya maksimal 6,5 ton per hektar. Jika pun sampai 7,5 ton, dipastikannya hanya sebagian kecil petani dapat memperoleh hasil maksimal itu.

Ditanya soal biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan diperoleh berdasarkan hasil penjualan, dia memperkirakan relatif. Sebab bisa jadi ada yang untung, bisa juga ada petani merugi karena biaya dikeluarkan cukup besar di masa tanam sampai pemupukan, persemaian hingga panen. (ars)

Serinata : Golkar Terbelah, Parpol Lain Untung Dari Hal. 1 Serinata juga mengingatkan, di Pilkada nanti, besarnya perolehan kursi Golkar tidak akan berpengaruh terhadap kans figur yang mereka usung. Sebab, pemilihan kepala daerah sepenuhnya berada di tangan rakyat. “Kalau Golkar masih ribut, dia (figur dari partai lain-red) yang akan muncul. Demokrat, Gerindra, PKS, PDIP, itu yang akan mengambil keuntungan dari situasi Golkar ini.”

Serinata sendiri mengaku risau melihat perkembangan di internal Partai Golkar di NTB. Terlebih, dengan

meruncingnya konflik antara kubu Aburizal Bakrie yang dipimpin H. M. Suhaili FT, SH dan Misbah Mulyadi dengan kubu Agung Laksono yang dipimpin Mesir Suryadi dkk. Aksi ini bahkan mulai mengarah pada aksi pecat memecat antara kedua kubu.

Ia menegaskan, aksi saling pecat ini bisa membuat situasi bertambah rumit dan konflik kian tak terdamaikan.

“Sekarang ini kan orang digosok-gosok, ada yang pegang Plt, ada yang begini, begitu jadi berbenturan. Diangkat Plt-Plt, akhirnya mereka saling pecat.

Ini yang kita tidak mau dari dulu, saling pecat itu.

Sekarang Pak Wagub, Pak Amin dipecat. Mungkin nanti Mohan sebagai Plt, dipecat.

Jadi saling pecat,” ujarnya sembari menyerukan kepada kader Partai Golkar di NTB untuk tetap berkepala dingin menyikapi persoalan ini.

Dua Kubu Tetap Ada Sementara itu, dua kubu kepengurusan sementara DPD Partai Golkar NTB, hingga kemarin masih tetap berjalan.

Mesir Suryadi yang dikonfirmasi terpisah, Senin kemarin mengungkapkan bahwa ia tengah menunggu terbitnya Surat Keputusan penunjukan Plt. Kepengurusan sementara

DPD Partai Golkar NTB dari DPP Agung Laksono.

Mesir menyebutkan, SK tersebut nantinya akan menunjuk Sari Yuliati, sebagai Plt. Ketua DPD Golkar NTB, dirinya sebagai Plt. Ketua Harian dan H. Muh. Amin, SH, M.Si sebagai Plt. Sekretaris DPD Golkar NTB. Sementara itu, Kubu Plt. DPD Partai Golkar NTB di bawah Aburizal Bakrie, bahkan berencana menggelar rapat konsolidasi kembali di Sekretariat DPD Partai Golkar NTB, akhir pekan ini.

Rencana itu disampaikan oleh Ir. H. Misbach Mulyadi selaku Plt. Sekretaris DPD Golkar

NTB kubu Aburizal Bakrie, Senin kemarin.

Misbach meminta rekan-rekannya untuk tetap konsisten mempertahankan sikap sembari menunggu rampungnya proses hukum gugatan yang dilayangkan Aburizal Bakrie.

“Kita minta tunggu sementara proses hukum selesai. Kalau sudah selesai, ke manapun enak. Kalau semua sudah selesai, mau ke mana pasti kita lakukan. Jadi menunggu dulu proses hukum selesai,” ujarnya.

Ia juga menegaskan telah menggelar pertemuan dengan Fraksi Golkar DPRD NTB dan meyakini fraksi masih loyal ke kubu Aburizal Bakrie. (aan)

Selasa, 31 Maret 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(ant/Bali Post)

SIDANG KABINET PARIPURNA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (tengah) mencium tangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani (kanan) disaksikan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir (kiri) sebelum sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/3). Tiga agenda pertemuan tersebut yakni membahas kenaikan harga bahan pokok, situasi terkini bidang polhukam, dan hasil kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Jepang dan Tiongkok.

Waspadai Perekrutan ISIS dari Jalur TKI Jakarta (Suara NTB) Anggota Komisi I DPR RI Ida Fauziah minta pemerintah mewaspadai kemungkinan jalur perekrutan tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah digunakan sebagai perekrutan anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

“Bisa jadi pintu masuknya melalui TKI karena faktor ekonomi. Pemerintah perlu diwaspai,” kata Ida Fauziah di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/3).

Politisi PKB itu menyebutkan, untuk mengantisipasi adanya TKI yang bergabung dengan ISIS dimulai dari proses perekrutmen calon TKI yang akan bekerja di luar negeri,

utamanya di Timur Tengah.

“Perlu penguatan ideologi bagi tenaga kerja kita yang akan kerja di luar negeri, perlu disisipin penguatan ideologi Pancasila. Kemlu harus perketat untuk keluarkan visa. Yang penting adalah punya deteksi dini, apakah benar-benar bekerja di luar negeri atau ada motif lain. Harus ada early warning system yang perlu

dibangun, apakah sebuah jaringan ISIS. Dari perilaku TKI bisa dibaca dan perlu kepekaan,” kata dia.

Selain itu, pemerintah, khususnya Kemlu juga harus melihat PJTKI-PJTKI, apakah PJTKI itu memiliki kredibilitas, ataukah PJTKI tersebut memiliki afiliasi atau memiliki jaringan dengan ISIS. “Kemlu yang akan keluarkan visa bersama-sama Kemenaker dan BIN yang memiliki otoritas untuk melihat dan mengamati PJTKI itu.

Yang penting diwaspadai tapi tidak dengan cara-cara mengkuatirkan dan membuat masyarakat ketakutan,” kata Ida. (ant/Bali Post)

Kenaikan BBM Menyesuaikan Pembunuh Dua Anggota TNI Diduga GAM Harga Minyak Dunia Jakarta (Suara NTB) Menteri Koordinator Perekonomian RI Sofyan Djalil mengatakan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan penyesuaian terhadap harga minyak dunia yang naik secara signifikan dan nilai tukar rupiah yang melemah.

“Kenaikan BBM ini kan hanya penyesuaian saja, karena kita (pemerintah) sudah tidak lagi memberikan subsidi. Tapi harga tersebut sudah sesuai dengan harga keekonomian, masyarakat belum terbiasa saja,” ujar Sofyan ketika ditemui di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (30/3).

Kenaikan harga BBM tersebut ditentukan dengan penghitungan harga rata-rata minyak dalam dua minggu terakhir dan harga rata-rata rupiah dalam dua minggu terakhir.

“Tapi kalau harga stabil, ya tidak perlu disesuaikan, kenaikan ini kan karena harga minyak dunia sendiri sedang naik turun dan diharapkan masyarakat nanti akan terbiasa,” ujar Sofyan.

Menurut Sofyan, harga BBM diperhitungkan dua kali sebulan, namun jika tidak ada perubahan maka harga tidak akan dinaikan.

Kalau harga minyak dunia naik maka harga BBM dapat dinaikan,

masyarakat membayar sesuai dengan harga keekonomian, namun jika harga minyak dunia turun akan dikembalikan lagi ke masyarakat, tambah Sofyan.

Ditanyamengenaipengumuman akan kenaikan harga BBM Sofyan menjawabbahwasesuai denganketentuanMahkamahKonstitusiyang mengatakan harga minyak tidak boleh ditentukan oleh mekanisme pasar, maka harga minyak harus ditetapkan oleh pemerintah.

Sofyan mengharapkan masyarakat terbiasa dengan mekanisme penentuan harga BBM seperti itu dan tidak kaget lagi karena kenaikan BBM yang terakhir disebabkan oleh harga minyak dunia yang naik signifikan ditambah melemahnya nilai tukar Rupiah. ‘’Kalau turun lagi ya akan diturunkan kembali, sesuai dengan harga keekonomian. Kita kan sudah sepakat tidak ada subsidi lagi untuk Premium,’’ kata Sofyan.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan kenaikan harga BBM tersebut kepada tarif angkutan umum, Sofyan menjelaskan bahwa sebelumnya telah dinaikan sebesar 30 persen namun kemudian diturunkan lagi lima persen. ‘’Jadi kemungkinannya tidak akan mempengaruhi tarif angkutan umum,’’ ujar Sofyan.

Harga BBM jenis premium dan solar telah naik Rp 500. Premium menjadi Rp7.300 dari Rp 6.800 per liter dan solar dari Rp 6.400 menjadi Rp 6.900 per liter. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mensinyalir pelaku pembunuhan dua anggota TNI di Aceh adalah mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin merasa eksis.

“Ada sempalan lama yang ingin merasa eksis,” kata Panglima TNI usai membuka pertemuan dengan 100 ahli pangan atau “100 Expert Meeting” dengan tema “Memastikan Terwujudnya Kedaulatan

Pangan” di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Saat ini, kata dia, TNI dan aparat kepolisian tengah mengidentifikasi pelaku pembunuhan dua anggota anggota intel Komando Distrik Militer (Kodim) 0103/ Aceh Utara, Serda Idra Irawan dan Sertu Hendrianto itu.

“Kami bekerja sama dengan kepolisian. Perintah saya jelas, cari sampai ketemu,”

tegas Panglima TNI. Ia menilai peristiwa pembunuhan itu dilakukan secara sporadis dan tidak secara sistematis.

“Semuanya itu dalam konteks pidana. Karena prajurit saya ini tiga kali menemukan ladang ganja di tiga tempat, yakni 15 hektare, 8 hektare dan 1,5 hektare. Kemudian waktu sweeping juga menemukan sabu-sabu. Mungkin mereka sangat terganggu den-

gan itu,” jelas Moeldoko.

Dari cara pelaku memperlakukan prajurit TNI sangat jelas pesannya, ditembak diberondong dan ditelanjangi.

“Itu sebuah pesan yang jelas kepada kita. Untuk itu saya juga akan berikan pesan yang jelas pada mereka,” tegasnya.

Dua anggota TNI AD dari satuan Kodim 0103 Aceh Utara meninggal dunia yaitu Sertu Hendrianto dan Serda Indra Irawan. (ant/Bali Post)

Denny Indrayana Diminta Jangan Lempar Tanggung Jawab Jakarta (Suara NTB) Mantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, meminta bekas wakilnya, Denny Indrayana, tidak melempar tanggung jawab soal kasus dugaan korupsi pengadaan sistem payment gateway yang ditengarai mencapai nilai Rp 32 miliar.

Semula, kata Syamsuddin, Indrayana sudah menyampaikan pernyataan bahwa dia bertanggung jawab penuh terhadap up-

aya untuk mencegah pungli dan mempercepat pelayanan publik dan itu dinilai dia sudah bagus.

“Tetapi pada saat proses ini bergulir ada pernyataan beliau yang melemparkan tanggung jawab, ini kurang baik,” kata Syamsuddin, saat dijumpai di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (30/3).

Selaku menteri kala itu, kata dia, memang mengetahui proyek sistem payment gateway yang

diprakarsai eselon I, dalam hal ini Indrayana, lantaran proyek itu membutuhkan peraturan yang ditandatangani menteri.

“Posisi Denny yang sudah mendapat simpati publik seharusnya dipertahankan jangan melemparkan ke orang lain,” kata Syamsuddin.

Dia minta agar pemeriksaan pemakaian dana Rp32 miliar itu diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara prose-

dural berdasar norma akuntasi.

Sebelumnya kuasa hukum Indrayana, Defrizal Djamaris, menyebut sistem payment gateway yang digagas kliennya itu turut diketahui Syamsuddin sebagai menteri hukum dan HAM karena sistem itu membutuhkan peraturan menteri.

Djamaris menolak dia disebut menuding Syamsuddin bertanggung jawab atas proyek yang menjerat kliennya. (ant/Bali Post)

Konsumsi Gandum Bantu Kurangi Risiko Kematian Dini GANDUM terutama bagian yang disebut “serat sereal” dapat mengurangi risiko munculnya penyakit dan kematian dini akibat berbagai penyebab, menurut studi terbaru yang dipublikasikan Jurnal BMC Medicine beberapa waktu lalu.

Dalam studi itu para peneliti melibatkan lebih dari 367 ribu orang dewasa di Amerika Serikat yang berusia 50-71 tahun. Para partisipan ini kemudian dikelompokkan menjadi lima kelompok berdasarkan jumlah gandum yang dikonsumsi.

Hasil studi menemukan, partisipan yang mengonsumsi gandum terbanyak, 17 persen berisiko lebih rendah meninggal karena berbagai faktor termasuk penyakit kronis dibandingkan mereka yang mengonsumsi gandum dalam

jumlah terendah.

Namun, mereka yang mengonsumsi serat sereal, 19 persen lebih rendah meninggal selama periode studi.

“Serat sereal gandum ditemukan pada bagian kulit gandum, jadi semua produk gandum mengandung serat sereal,” kata asisten profesor kedokteran dari Harvard Medical School, Lu Qi seperti dilansir LiveScience.

Di samping itu, studi juga menemukan, konsumsi gandum yang tinggi menurunkan risiko berbagai penyakit seperti penyakit pernafasan sekitar 11 persen, penyakit kardiovaskular 17 persen, dan kanker sebanyak 15 persen.

Temuan studi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan konsumsi gandum sebanyak 28 gram per hari bisa mengurangi risiko kematian dini dan penyakit kronis selama 25 tahun.

Kendati demikian, studi ini tidak membuktikan kalau konsumsi gandum berkontribusi langsung mengurangi risiko kematian dini. Meskipun memang, studi ini menyertakan berbagai faktor yang mempengaruhi risiko kematian seperti aktivitas fisik, indeks massa tubuh dan kebiasaan merokok. (ant/Bali Post)