Snt 27062016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500 Online :http://www.suarantb.co.id

SUARA NTB

20 HALAMAN NOMOR 97 TAHUN KE 12

E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 27 JUNI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Peta Kemakmuran

di Industri Keuangan Industri jasa keuangan adalah entitas bisnis yang tidak saja menyediakan peluang untuk mengakumulasi modal milik orang kaya. Lebih dari itu, industri ini juga menawarkan peta jalan keluar dari jerat kemiskinan. Atau, setidaknya mengamankan diri dari ancaman kemiskinan.

HAL itu merupakan benang merah yang mengemuka dari para peserta Diskusi Terbatas Harian Suara NTB, yang digelar di Kantor Harian Suara NTB, Sabtu (25/6). Diskusi tersebut mengusung tema ‘’Peran Industri Keuangan Dalam Pengentasan Kemiskinan di NTB’’.

Hadir dalam diskusi tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dan Kepala OJK NTB, Yusri. Selain itu, hadir pula belasan pimpinan cabang perusahaan

TO K O H

Maksimalkan Permodalan, Tekan Praktik Lintah Darat

Pembatalan 53 Perda Final PEMBATALAN 53 buah Peraturan Daerah (Perda) di NTB sudah final. Hasil pertemuan seluruh Kepala Biro Hukum se Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (23/6) pekan lalu, Bersambung ke hal 9

pengelola jasa keuangan di NTB. Mereka antara lain, Pimpinan Cabang Pegadaian Mataram, Adi Prasetyo, Direktur Pemasaran Bank NTB, Sinardi,

Pemimpin Cabang BRI Mataram, IGN. Jaya Hardana, Area Business Head Bank Mandiri, Ajang Mandariza. Kemudian, Branch Manager BNI KCU Mataram, Akhmad Indra, Direktur Sarana NTB Ventura, Rohimin, Branch Manager BTN Mataram, Elvis Syahri, Lalu Wahyudi Haris dari Jasa Raharja (AAUI), Moh. Fauzi dari Bumiputra (AAJI) dan M. Zuhri dari BCA Cabang Mataram.

Bersambung ke hal 19

BANYAK sektor potensial di daerah ini yang perlu disentuh dengan kebijakan permodalan yang tepat.

Namun, faktanya, banyak pelaku usaha di sektor strategis kita yang masih jauh dari akses permodalan.

Mereka kemudian banyak terjerat oleh praktik lintah darat.

M. Agus Patria

Isa Anshory dari BPS NTB yang hadir dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB, Sabtu (25/6) mengungkapkan masih minimnya sentuhan permodalan dari lembaga pengelola jasa keuangan yang resmi ke para pelaku usaha di sektor strategis kita.

Hasil sensus pertanian yang di-

lakukan BPS pada 2013 lalu memperlihatkan masih jauhnya petani dan peternak kita dari akses kredit perbankan dan jasa keuangan lainnya. Menurut Isa, dari data itu, jumlah petani jagung yang mengakses kredit usaha hanya mencapai 34,35 persen saja. ‘’Hanya 34,35 persen petani kita yang

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ”Suara NTB” Terima Penghargaan BNN NTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 penyadaran ian peringatan Hari Anti bantu Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Badan Narkotika Na- Narkotika Internasional masyarakat tentang Pence123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sional (BNN) Provinsi NTB (HANI) 2016, Minggu (26/6). gahan Pemberantasan Peny123456789012345678901234567890121234567890123456789 memberikan penghargaan Penghargaan diberikan karena alahgunaan dan Peredaran 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kepada Harian Umum Suara NTB dinilai menjadi Gelap Narkoba (P4GN).

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Suara NTB dalam rangka- salah satu media yang mem- Bersambung ke hal 9 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 FOTO BERSAMA - Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin foto bersama dengan Kapolda 123456789012345678901234567890121234567890123456789 NTB, Umar Septono, Danrem 162/WB, Farid Makruf serta penerima penghargaan foto 123456789012345678901234567890121234567890123456789 bersama dengan Kepala BNN NTB, Sriyanto.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Foto (Suara NTB/ist)

Transportasi Udara, Laut dan Darat Siap Hadapi Arus Mudik Lebaran Arus mudik Lebaran tahun 2016 (1437 H) diprediksi mulai berlangsung pada H-7 Hari Raya Idul Fitri.

Mengantisipasi arus mudik, di NTB berbagai persiapan mulai dari transportasi udara, laut dan darat telah dilakukan.

Persiapan maksimal dilakukan untuk menjamin pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas serta peningkatan keselamatan pengguna jasa pada masa angkutan Lebaran.

DEMIKIAN disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs.L.Bayu Windia, M.Si. Intinya kata Bayu Windia, moda angkutan Lebaran tahun 2016 telah siap. Secara umum Bayu Windia menyebutkan, untuk angkutan darat misalnya, telah disiagakan 473 armada AKDP (Angkutan Kota Dalam Provinsi) dan 58 bus AKAP (Angkutan Kota Antar-Provinsi) yang tersebar di seluruh terminal utama di NTB. Demikian juga untuk transportasi laut , telah disediakan 56 unit armada yang akan melayani penyeberangan di empat pelabuhan.

Bersambung ke hal 19

L.Bayu Windia

memanfaatkan dana permodalan dari pihak lain termasuk di sana dari perbankan.” Sisanya, sebanyak 62 persen lebih mendapatkan dana dari perorangan termasuk juga dari renternir.

Fenomena serupa menurutnya bisa ditemukan di perkotaan.

Bersambung ke hal 19

NTB Punya Prospek di Sektor Keuangan SEBAGAI daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan, Provinsi NTB menyimpan potensi besar di sektor keuangan. Kehadiran cabang-cabang baru dari perusahaan yang bergerak di industri jasa keuangan dianggap sebagai tren positif yang memperlihatkan besarnya prospek industri ini di NTB. Bersambung ke hal 19

4 : 58

5:08

12:20

15:40

18:09

19:24

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 27 Juni 2016

Halaman 2

Walikota Ancam Geser Pejabat Tak Mampu Berinovasi Mataram (Suara NTB) Diam – diam Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh terus mengamati perkembangan program di masing - masing satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemkot Mataram. Salah satunya, akselarasi program dalam jangka waktu 100 hari kerja bersama Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

Percepatan program ini dalam rangka mendukung adanya event nasional. Pejabat yang tak mampu menerjemahkan visi misi, dipastikan akan digeser.

Dikonfirmasi pekan kemarin, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengaku hingga saat ini masih melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai. Evaluasi tersebut menjadi komitmen pasca dilantik

17 Februari lalu. Salah satu yang menjadi penilaian, pejabat harus mampu berinovasi dan menerjemahkan program yang diinginkan. Sebaliknya, pejabat tak mampu berinovasi bakal digeser. “Kalau ndak

bisa kerja nanti kita taruh ditempat dimana mereka bisa kerja,” kata Walikota.

Namun orang nomor satu di Kota Mataram ini, tidak menyebutkan nama - nama pejabat yang dinilai tidak

mampu berinovasi untuk mensinkronkan dengan kebijakan politik lima tahun ke depan.

Menurutnya, evaluasi kinerja secara terus menerus dilakukan bukan saja pasca dilantik.

Walikota memastikan telah mengantongi nama - nama pejabat yang bakal digeser.

Sebab, pernyataan sebelumnya memberikan penegasan bahwa sudah ada gambaran terhadap pejabat yang bakal diganti.

Apakah hal ini jadi patokan untuk mutasi Agustus menda-

BELUM DIPASANG PJU yang ada di jalan baru di samping Islamic Center, Kelurahan Dasan Agung belum dipasang.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh beberapa waktu lalu meminta kepada Dinas Pertamanan untuk segera memasang lampu di jalan baru tersebut.

Apalagi jalan itu sangat dekat dengan pusat pelaksanaan MTQ Nasional pada Juli mendatang.

Utus Lima Kafilah PEMKOT Mataram akan menggelar pawai takbiran untuk memeriahkan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Masing - masing kelurahan akan mengutus kafilah. Kegiatan yang dilaksanakan tiap tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Dimana miniatur masjid terbaik akan ditampilkan pada musabaqah tilawatil qur’an (MTQ) tingkat nasional Juli mendatang.

Lurah Kebon Sari, Muhammad Faisal menjelaskan, lomba takbiran rutin diikuti tiap tahun. Baik tingkat kecamatan maupun Kota Mataram. Biasanya persiapan dilakukan oleh remaja masjid dengan membuat ornamen atau hiasan masjid. Agenda tahun ini rencananya akan digelar tanggal 5 atau 6 Juli. Pihaknya akan mengutus lima kafilah sesuai dengan jumlah lingkungan.

Jumlah kafilah tersebut dimaksudkan agar masing - masing lingkungan memiliki motivasi untuk berinovasi satu sama lain.

Faisal mengapresiasi bahwa masyarakat secara swadaya mengeluarkan dana untuk membuat hiasan. Disamping itu, sebagian anggaran disiapkan dari kelurahan. Artinya, tingkat kesadaran serta motivasi warga sangat tinggi untuk menunjukan kreasi mereka. “Jika tidak ada halangan lima kafilah kita utus sesuai dengan jumlah lingkungan,” kata Faisal pekan kemarin.

Terkait konsep kata Lurah Kebon Sari, tidak ada perubahan signifikan dari tahun sebelumnya. Masyarakat menampilkan ornanem atau miniatur masjid. Secara teknis disampaikan, rute pawai takbiran sesuai jadwal akan dimulai dari Taman Jangkar Ampenan. Lima kafilah dari Kebon Sari lanjutnya, akan berjalan secara berurutan. Akan tetapi yang paling penting adalah, para peserta supaya menjaga ketertiban dengan tidak membawa petasan dan segala macam sesuai dengan imbauan Pemkot Mataram. Aspek ketertiban peserta ini akan jadi bagian penilaian dari tim juri. “Para peserta ini supaya tidak bawa petasan. Karena akan jadi penilaian juri,” ujarnya.

Faisal menyebutkan, tahun lalu remaja masjid Nurul Yakin Lingkungan Kebon Bawaq mendapatkan juara III tingkat kecamatan. Bahkan lingkungan Dasan Sari mendapat juara I tingkat Kota Mataram. Dua lingkungan ini diandalkan supaya dapat mempertahankan gelar juara mereka. Terlepas dari itu, ketiga lingkungan lainnya memiliki peluang yang sama. “Sebagian besar masyarakat sifatnya urunan dan itu inisiatif warga,” ujarnya.

Disisi lain, agenda ini merupakan kegiatan yang positif untuk mensiarkan Agama Islam. Remaja didik untuk mengenal hari - hari besar keagamaan mereka dan juga bisa membawa nilai perubahan perilaku bagaimana sifat remaja masjid yang baik. Oleh karena itu, remaja masjid saat ini diharapkan menjadi motor penggerak perubahan mental generasi muda.

Diharapkan, lima dari kafilah mendapatkan juara tingkat kecamatan maupun tingkat Kota Muhammad Faisal Mataram. (cem)

(Suara NTB/ynt)

Tak Beri Karcis, Jukir akan Dipecat Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) telah mulai memberlakukan penggunaan karcis untuk parkir di tepi jalan umum sejak dua pekan lalu. Kendati demikian, di beberapa titik parkir, para jukir (juru parkir) tidak memberikan karcis kepada pemilik kendaraan. Padahal menurut Kepala UPTD Parkir Kota Mataram, H. Syamsul Hakim, 4 ribu eksemplar buku parkir telah disebar ke seluruh titik parkir atau 500 lebih titik parkir tepi jalan umum di seluruh wilayah Kota Mataram.

Kepada Suara NTB Syamsul menegaskan bagi para jukir yang tidak memberikan karcis kepada pemilik kendaraan, pihaknya akan memberikan sanksi berupa pemecatan langsung. “Jukir akan dipecat kalau tidak juga memberikan karcis kepada pemilik kendaraan,” te-

(Suara NTB/cem)

gasnya. Jika para jukir tidak memberikan karcis, maka dapat terjadi kebocoran retribusi parkir karena mereka hanya akan menyetorkan sesuai dengan jumlah lembar karcis yang mereka miliki. “Makanya itu yang kita takutkan,” imbuhnya.

Koordinator lapangan dan kolektor dari UPTD Perparkiran disampaikan Syamsul tetap turun memantau setiap hari. Selama Ramadhan ini ia mengatakan sosialisasi akan terus dilakukan baik kepada jukir maupun pengendara. Ia pun meminta kepada para petugasnya untuk tetap memantau dan mengevaluasi kerja para jukir.

“Kita ini masih dalam tahap sosialisasi juga dan harus terus banyak ngomong dengan para jukir. Sosialisasi ini sampai Lebaran dan setelah Lebaran masih juga ada yang tidak memberikan karcis kita akan langsung berlakukan

sanksi,” jelasnya.

Penggunaan karcis untuk parkir di Kota Mataram khususnya parkir di tepi jalan umum ini berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengelolaan parkir yang disahkan akhir tahun lalu. Pada Pasal 16 Perda tersebut dinyatakan bahwa pemerintah daerah melalui dinas terkait wajib menyediakan atau mencetak karcis parkir dan diporporasi di Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram. Karcis tersebut akan berlaku selama 30 hari sejak karcis diserahterimakan kepada jukir.

Setelah mencetak 4 ribu buku karcis; 2 ribu untuk kendaraan roda dua dan 2 ribu untuk kendaraan roda empat, Syamsul mengatakan saat ini pihaknya juga kembali akan mencetak 4 ribu buku karcis. “Sekarang lagi proses cetak, tambahan 4 ribu buku karcis jadi 8 ribu buku yang telah kita cetak,” jelasnya. (ynt)

Miniatur Masjid akan Dipajang di ”Green Belt” Udayana

Jangan hanya Wacana

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menyemarakkan dan menyambut Kota Mataram menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-26, berbagai bentuk miniatur masjid akan dipajang di kawasan-kawasan strategis, khususnya di kawasan green belt Udayana. Miniatur masjid yang akan dipajang ini adalah hasil desain para remaja masjid seKota Mataram yang akan dilombakan pada ujung Ramadan nanti.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib, MM. Dalam rangka menyemarakkan lomba miniatur masjid ini, Latif meminta keterlibatan para remaja masjid di seluruh Kota Mataram. Latif juga memin-

ta dukungan kepada para remaja masjid se-Kota Mataram yang akan mengikuti lomba ini dengan menciptakan desain yang indah, yang mencerminkan visi misi Kota Mataram. “Kita berharap dari pemenangnya ini juga bisa tetap di-display-kan sebagai bagian dari semarak menyambut MTQ ke-26,” ujarnya.

Tidak hanya di kawasan Jalan Udayana yang merupakan lokasi terdekat dengan arena MTQ, Latif mengatakan miniatur masjid ini juga akan dipajang di lokasi-lokasi strategis lainnya, khususnya kawasan-kawasan yang banyak dilalui para peserta MTQ. Tidak hanya miniatur masjid, tapi juga khususnya di Jalan Udayana juga akan dipasang lampion sehingga nuansa semarak lebih terasa.

Pemkot Mataram juga dis-

ampaikan Latif meminta keterlibatan hotel maupun BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) Kota Mataram dalam rangka menyemarakkan MTQ nasional yang akan berlangsung akhir Juli mendatang dengan ikut serta dalam mendukung lomba desain miniatur masjid ini. Dengan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun atau pada saat malam takbiran, ia berharap dapat juga dijual sebagai sebuah atraksi wisata oleh para pelaku wisata di kota ini.

“Kita berharap agar kegiatan keagamaan yang menjadi rutinitas ini tidak hanya menjadi rutinitas tapi juga dengan pernak pernik miniatur masjid dan lampion bisa dijual menjadi sebuah atraksi yang bernuansa religi. Makanya kita usulkan miniatur masjid itu kita coba display-kan,” tandasnya. (ynt)

lan pembentukan tim panitia seleksi (pansel), sehingga tim bisa bekerja terutama dalam penjaringan Sekretaris Daerah (Sekda). Setelah dilantik Sekda definitif, maka akan dilanjutkan mutasi pejabat. Posisi strategis Sekda ini harus dimaklumi oleh KASN, mengingat sebentar lagi bakal ada penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan. Jangan sampai, belum definitifnya Sekda akan mengganggu struktur di birokrasi. (cem)

(Suara NTB/dok)

H. Ahyar Abduh

Pos Pantau Terminal Belum Diaktifkan Mataram (Suara NTB) Sejak lama pos pantau yang ada di depan pintu masuk Terminal Mandalika kosong dan tidak aktif. Tidak ada petugas yang berjaga di sana. Padahal keberadaan pos pantau ini cukup penting mengingat masih adanya keluhan dari para penumpang terkait masih maraknya aksi premanisme maupun calo di dalam terminal.

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram juga sejak beberapa bulan lalu berencana mengaktifkan kembali pos pantau ini, namun hingga kini belum ada realisasi.

Dikonfirmasi perihal ini, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas (Opdal) Dishubkominfo Kota Mataram, Mahfuddin Noor, S.Sos kepada Suara NTB menyampaikan belum diaktifkannya kembali pos pantau ini karena terkendala anggaran.

Rencananya pos pantau ini akan diaktifkan dalam beberapa bulan ke depan. Mahfuddin mengatakan pihaknya telah mengusulkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) di APBD Perubahan untuk mengaktifkan kembali pos pantau ini. “Mengenai pos pantau sudah kami usulkan di ABT. Mudah-mudahan tidak ada halangan,” jelasnya.

Sebelum pos ini diaktifkan kembali, pihaknya ingin melakukan rehabilitasi serta penataan agar lebih representatif. Termasuk juga me-

lengkapinya dengan peralatanperalatan komunikasi yang dibutuhkan. Keberadaan pos pantau ini merupakan keharusan. Apalagi di sekitar kawasan tersebut cukup ramai dari kendaraan dan merupakan salah satu pusat naik turunnya penumpang dari berbagai daerah.

Di samping itu, pentingnya pos pantau juga untuk mengawasi angkutan umum yang masih tidak tertib dalam menaikkan penumpang.

Tidak hanya pos pantau di depan pintu masuk Terminal Mandalika, Mahfuddin menyebutkan pihaknya juga telah mengusulkan untuk pembangunan dua pos pantau lainnya.

Satu pos pantau akan dibangun di Kantor Dishubkominfo Kota Mataram sebagai pos induk, dan satunya lagi diusulkan di sekitar simpang empat Tanah Aji. Namun di simpang Tanah Aji ini belum ditemukan titik paling tempat untuk pembangunan pos pantau karena masih ada proyek pelebaran jalan.

Dalam APBD Perubahan 2016, pihaknya mengusulkan sekitar Rp 600 juta untuk pembangunan tiga pos pantau. “Kita usulkan sekitar Rp 200 juta untuk masing-masing pos pantau,” ujarnya. Dengan keberadaan pos pantau beserta petugasnya, Mahfuddin mengatakan setiap persoalan yang berkaitan dengan lalu lintas, kemacetan, maupun aksi-aksi premanisme bisa langsung ditangani oleh petugas. (ynt)

Pemkot Izinkan Randis Digunakan Mudik Lebaran Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram memberikan izin kepada aparatur sipil negara untuk menggunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran.

Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., mengatakan, pemberian izin penggunaan kendaraan dinas ini hanya diperbolehkan untuk di dalam daerah saja. Artinya, tidak boleh digunakan keluar Pulau Lombok. “Kalau di dalam kota tidak masalah, kecuali dibawa nyeberang ke Sumbawa dan Pulau Jawa.

Itu baru tidak boleh,” jawab Eko pekan kemarin.

Penggunaan randis diharapkan untuk bersilaturahmi bersama keluarga dan kerabat. Dan tidak diperbolehkan pesiar dan lain sebagainya.

Kabag Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menambahkan, secara resmi belum ada aturan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) terkait peng-

gunaan randis untuk mudik. Namun, ada kebijakan Pemkot Mataram untuk memberikan izin pegawai menggunakan randis untuk mudik. Dengan catatan, kendaraan tersebut hanya boleh dipergunakan di dalam daerah saja.

Sepanjang kendaraan tersebut digunakan untuk silaturahmi menurut Alwan, hal itu tidak jadi masalah. Kecuali memang dipergunakan untuk kegiatan lain - lain di luar kewajaran. Persoalan lainnya, kalaupun randis tersebut diserahkan ke Pemkot Mataram tidak ada tempat memarkirkan kendaraan yang begitu banyak. Alternatifnya, diserahkan ke pemegangnya saja. “Coba mau ditaruh dimana kendaraan segitu banyak,” ujarnya.

Ditanya soal bagaimana pengawasan penggunaan randis? Alwan menambahkan akan menunggu aturan resmi dari KemenpanRB. Regulasi pusat itu nantinya, akan dijadikan rujukan untuk mengeluarkan aturan yang sama oleh Pemkot Mataram. (cem)

RPJMD 2016-2021

Pemkot Lakukan Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan

(Suara NTB/dok)

RENCANA salah seorang investor menanamkan modalnya untuk pengembangan eks Pelabuhan Ampenan sebagai pelabuhan transit, mendapat dukungan dari kalangan DPRD Kota Mataram. ‘’Kami dewan sangat mendukung. Apalagi eks Pelabuhan Ampenan harus dikembangkan agar hidup kembali. Apalagi dengan rencana pembangunan pelabuhan wisata,’’ kata Ketua Komisi III DPRD Koata Mataram, I Gede Wiska, SPt di ruang kerjanya, Jumat (24/6).

Namun demikian, Wiska mengingkatkan Pemkot Mataram agar belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. ‘’Yang terdahulu itu kan tidak serius. Ini yang harus diperhatikan oleh eksekutif,’’ imbuhnya. Terkait permintaan investor bahwa pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan wisata itu harus dilakukan oleh pihak Pemkot Mataram, menurutnya tidak masalah itu dianggarkan sepanjang ada komitmen yang jelas dari investor bersangkutan. ‘’Sepanjang itu untuk mendukung penambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Dewan sangat mendukung,’’ tegasnya. Akan tetapi, lanjut Wiska, untuk menganggarkan pembangunan fasilitas penunjang dimaksud dalam APBD perubahan, harus melihat terlebih dahulu postur anggaran dalam APBDP. ‘’Kita akan pertimbangkan untuk anggarkan dalam APBDP,’’ katanya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini mengapresiasi langkah antisipasi yang dilakukan Pemkot Mataram dengan meminta calon investor untuk menjaminkan uang di bak disertai dengan pembangunan yang langsung dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan. Wiska berharap masuknya investor ke Mataram tidak hanya sebatas wacana dan lobi-lobi. ‘’Jangan hanya dijadikan pilot project, sementara bangunnya di tempat lain,’’ demikian Wiska.

Wiska memandang pembangunan pelabuhan wisata itu sangat positif. Karena jika itu terwujud, jelas akan mendekatkan pelayanan. Ia optimis dengan pembangunan itu, perekonomian masyarakat akan berkembang. ‘’Kalau ini jadi, Pemkot Mataram harus menyiapkan SDM yang andal,’’ sarannya.

Pada bagian lain, Wiska menegaskan, untuk dapat menganggarkan pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan wisata, antara Pemkot mataram dengan investor harus terikat MoU atau nota kesepahaman terlebih dahulu.

Ia berharap investor kali ini benar-benar serius ingin menata eks Pelabuhan Ampenan. Karena seperti diketahui, sebelumnya pernah ada investor dengan minat yang sama, yakni mengembangkan eks Pelabuhan Ampenan. Sayangnya, investor yang berencana membangun Ampenan Harbour, kemudian kabur. (fit) I Gede Wiska

tang? Selain melihat dari aspek kinerja kata Walikota, juga dilihat dari segi loyalitas dan atau mampukah menterjemahkan apa yang menjadi visi - misinya bersama Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Akan tetapi evaluasi tidak bisa dilakukan dalam 100 hari, sehingga evaluasi dilakukan secara berkala.

Disisi lain disampaikan Walikota, paling penting bagaimana Komisi Àparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan rekomendasi atas usu-

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan melakukan akselerasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram.

Program akselerasi tersebut adalah salah satu program pokok yang akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang saat ini masih dalam proses penyusunan. Hal ini disampaikan Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE.,MM kepada Suara NTB belum lama ini.

Martawang tidak menyebutkan secara terperinci bentuk program untuk menurunkan jumlah warga miskin di Kota Mataram karena saat ini

konsep RPJMD sedang dalam penyusunan. Diketahui jumlah warga miskin di Kota Mataram sekitar 40 ribu lebih.

Kantong kemiskinan di Kota Mataram yang perlu perhatian khusus adalah sekitar kawasan pesisir Kota Mataram, mulai dari Kecamatan Sekarbela sampai Ampenan. Selain kawasan pesisir, kelurahan yang ada di pinggiran kota juga perlu perhatian khusus seperti Bertais, Jempong Baru dan lainnya. Hal tersebut merupakan data jumlah penerima JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram.

Warga Kota Mataram dengan tingkat ekonomi menengah ke

bawah juga jumlahnya masih merata di semua kecamatan atau enam kecamatan yang ada di Mataram. Tapi jumlah terbanyak warga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah paling banyak berada di Kecamatan Sekarbela dan Sandubaya.

Selain akselerasi penanggulangan kemiskinan perkotaan, Martawang mengatakan yang akan menjadi fokus pihaknya dalam RPJMD lima tahun ke depan adalah mempertahankan posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tertinggi di antaran 10 kabupaten/kota lainnya se-NTB. “IPM yang berada pada posisi yang tinggi, itu harus bisa kita pertahankan, bila perlu kita

tingkatkan,” ujarnya. Barubaru ini Badan Pusat Statistik (BPS) NTB merilis posisi IPM seluruh kabupaten/kota di NTB dan dinyatakan Mataram berada di posisi paling atas dengan pertumbuhan yang paling rendah. Menurut Martawang rendahnya pertumbuhan IPM ini karena berkaitan juga dengan upaya Pemkot Mataram menurunkan angka kemiskinan dari angka yang tidak terlalu banyak.

Selain persoalan kemiskinan dan IPM, dalam RPJMD juga akan ditentukan arah pembangunan Mataram dalam lima tahun ke depan.

Martawang mengatakan pihaknya merancang sebuah program pembangunan

bagaimana Mataram bisa menjadi kota pintar (smart city) dan kota hijau (green city).

Para pakar dari kalangan akademisi juga menyarankan Kota Mataram memiliki ikon khusus dalam program pembangunan. Dalam rangka itulah pihaknya juga ingin menjadikan ikon kota pusaka sebagai bagian yang akan digarap ke depan.

Setelah mengundang para pakar dan perencana pembangunan di setiap SKPD, pekan ini akan dilakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD. Ditargetkan konsep RPJMD telah bisa diserahkan pertengahan Juli mendatang untuk dibahas di DPRD Kota Mataram. (ynt)

SUARA NTB Senin, 27 Juni 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Pertanyaan : Selamat pagi, Saya mau tanya soal sertifikat elektronik yang akan digunakan dalam e-Faktur, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari petugas KPP, yang harus datang untuk mendaftarkan diri adalah Pimpinan atau Pengurus yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan. Sementara di perusahaan tempat saya bekerja kebetulan Pimpinan saya sedang berada di luar daerah untuk waktu yang cukup lama.

Sementara pengurus yang lain namanya tidak tercantum dalam akta pendirian. Terkait hal ini apakah kami tetap tidak bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik? Tidak bisakah kami menggunakan Surat Kuasa Khusus untuk menunjuk salah satu pengurus untuk mengurus Sertifkat Elektronik tersebut?

Mohon Penjelasannya. Terima kasih.

Rila - Mataram Jawaban : Selamat pagi Bu Rila di Mataram, Dalam e-Faktur, Sertifikat Elektronik merupakan salah satu bagian yang sangat penting. Sertifikat Elektronik nantinya harus diinstall di operating system, di browser, dan digunakan pada waktu akan registrasi aplikasi e-Faktur, oleh karena itulah permohonan Sertifikat Elektronik harus dilakukan oleh pengurus PKP yang bersangkutan agar tidak jatuh ke tangan yang salah.

Pengertian pengurus PKP yang dimaksud adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan namanya tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan Sertifikat Elektronik, kecuali untuk PKP cabang dan Kerja Sama Operasi (KSO).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pencabutan Sertifikat Elektronik, apabila nama pengurus tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada penjelasan di atas, maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy: 1. Surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan; dan 2. Akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT)/permanent establishment dari perusahaan induk di luar negeri.

Merujuk pada kasus Bu Rila, Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat memberikan Sertifikat Elektronik yang tidak diajukan langsung oleh pengurus PKP sesuai dengan PER-28/PJ/2015.

Sertifikat Elektronik memiliki masa berlaku selama 2 tahun, dihitung sejak tanggal diberikannya Sertifikat Elektronik oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, PKP diperkenankan untuk meminta Sertifikat Elektronik baru mengikuti syarat dan ketentuan permintaan Sertifikat Elektronik dalam PER-28/PJ/2015.

Demikian disampaikan, apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas silahkan bisa menghubungi Account Representative di KPP dimana Bapak/Ibu terdaftar atau melalui Call Center Kring Pajak 1500200.

Peran Makelar Ternak di NTB Dipangkas Mataram (Suara NTB) Sentra Peternakan Rakyat (SPR) telah terbentuk pada 2015 lalu, berdasarkan SK Kementerian Pertanian. Perannya mengambil alih, sekaligus memotong mata rantai makelar ternak yang demikian panjang.

Khusus di Provinsi NTB, telah terbentuk tiga SPR. Di Lombok Timur, Sumbawa dan Dompu. Mata rantai makelar ternak ini, berdam-

pak pada banyak hal, antara lain mahalnya harga ternak, hingga mahalnya harga daging.

Manajer SPR Rido Ilahi di Lom-

bok Timur, Tarmizi, SPR menjadi wadah bagi peternak maupun pengusaha yang ingin melakukan transaksi jual beli ternak. Di Lombok

(Suara NTB/bul)

Tarmizi Timur, SPR Rido Ilahi misalnya, telah memiliki anggota sebanyak 752 orang peternak dari tujuh desa. Desa Bebidas, Wanasaba, Wanasaba Lauk, Wanasaba Daya, Beriri Jarak, Karang Baru dan Karang Baru

SABTU, 25

Timur. Dan terus akan diperluas. “SPR jadi fasilitator peternak penjual dengan peternak atau pengusaha pembeli. Tidak lagi melalui mata rantai makelar. Sebab karena mata rantai inilah harga ternak menjadi mahal,� demikian dikatakan pada Suara NTB di Mataram, Sabtu (25/6).

Tidak terbatas pada aktivitas transaksi itu, Tarmizi mengatakan, setiap ternak yang diperjual belikan bahkan dicek kesehatannya. Untuk pembelian ternak induk, petugas SPR merekomendasikan mana indukan yang berpotensi bunting dan tidaknya.

Untuk pengembangan pemasaran, petugas SPR sedang menjajaki kerjasama dengan rumah-rumah potong hewan (RPH). Para pengusaha dan pejagal cukup memesan ternak-ternak yang diminta, selanjutnya difasilitasi.

Adakah program konkret SPR untuk menekan harga daging di provinsi sejuta sapi ini? Tarmizi mengatakan, hal itu salah satu yang menjadi prioritas. Caranya, SPR

memprogramkan pengembangan ternak kepada anggotanya.

Diketahui, saat ini satu peternak tradisonal hanya mampu beternak sapi misalnya sampai dua ekor.

Kedepan, satu peternak harus mampu beternak minimal sepuluh ekor.

Caranya, karena kendala peternak tradisional ini pada pakan, anggota SPR dilatih teknologi pemanfaatan bahan baku yang tersedia di alam sebagai ternak.

SPR Rido Ilahi saat ini sedang mempersiapkan seribu indukan unggulan. Seribu indukan yang tersebar di masing-masing anggota ini dimonitoring secara berkelanjutan. Dari kesehatannya, hingga perkembangan reproduksinya. “Petugas mengawasi terus mana indukan yang telah siap bunting.

Disiapkan inseminasi buatan untuk menghasilkan anakan bibit unggulan. Dengan pengelolaan seperti ini, minimal satu tahun satu indukan satu anak. Peningkatan populasi seperti ini banyak dampaknya, salah satunya terhadap harga daging,� demikian Tarmizi. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 27 Juni 2016

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Lotim dengan Harian Suara NTB

Penyampaian LPPD, Lotim Dapat Prestasi Tinggi Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan lompatan cukup tinggi dalam penyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).Tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800-35 tahun 2016 tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014.

DARI 395 kabupaten/kota se Indonesia, Kabupaten Lotim berada para peringkat ke 132 dengan skor 2,9223.

Skor prestasi ini masuk kategori tinggi. Di tingkat Provinsi NTB, Lotim berada pada peringkat ke IV dari 10 kabupaten/kota. Kondisi sebelumnya, Lotim masih berada di papan bawah. Bahkan sempat berada pada peringkat 10 pada tahun 2013.

“Ini adalah nilai tertinggi selama lima tahun terakhir,” ungkap Kepala Bagian Tata

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Drs. H. M. Juani Taufik, M.AP kepada Suara NTB, Sabtu (25/ 6). Itu artinya, ada kenaikan sampai 1000 poin dari sebelumnya.

Taufik menjelaskan, pencapaian nilai tinggi itu diperoleh dengan cara melakukan sejumlah perubahan mendasar. Di antaranya, berdasarkan evaluasi penyampaian laporan tahun sebelumnya, banyak tidak disajikan dengan menyampaikan data

pendukung. “Sekarang kita tidak mau terima laporannya tanpa ada data pendukung,” ucapnya.

Juaini menginginkan laporan yang dibuat ini tidak sekadar di atas selembar kertas tanpa ada data pendukung sebagai bukti riil dari telah terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pembangunan yang telah dilaksanakan. Baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan.

Contohnya, program penurunan Angka Ke-

matian Ibu (AKI). Harus ada data pendukung yang nyata.

Berdasarkan hasil evauasi juga, di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum memahami cara penyampaian laporan, sehingga dilaku-

kan bimbingan teknis kepada petugas di masing-masing SKPD terkait pembuatan laporan. Prinsipnya, jangan sampai kegiatan yang sudah sudah dilakukan tidak ada laporan. Penekanannya kepada seluruh SKPD, buat laporan harus dibarengi dengan data pendudung.

“Sangat konyol jadinya

H. M. Juani Taufik

kalau kita tidak ada laporan,” ungkapnya.

Adapun kegunaan dari LPPD itu merupakan tolok ukur dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh di daerah dengan capaian dan keluaran dan hasil yang direncanakan.

LPPD ini juga bisa sebagai dasar dalam melakukan penilaian atau evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah daam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

LPPD disampaikan selama satu tahun anggaran berdasar-

kan rencana kerja pemerintah daera (RKPD) yang telah disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah. LPPD mencakup seluruh penyelenggaran urusan desentralisasi, terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Dasar hukum LPPD, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 3 tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD, PP Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi LPPD dan Permendagri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara pelaksanan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (rus/*)

(Suara NTB/rus)

Kasus SDN 7 Terara Kabupaten Literasi KLUB Baca Perempuan Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini terus mengkampanyekan gerakan gemar membaca. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman akan pengetahuan, sekaligus mendorong minat baca warga, khususnya kalangan penyandang buta aksara.

“Sejak awal Ramadhan ini, kita intens melakukan kampanye gemar membaca, tidak (Suara NTB/dok) hanya di KLU, tetapi juga di Nursyida Syam kabupaten lain. Kampanye ini sebagai fokus kita dalam mempersiapkan KLU sebagai Kabupaten Literasi pertama di NTB,” kata Nursida Syam, Minggu (26/6).

Mewujudkan Kabupaten Literasi, Klub Baca Perempuan mendesain 5 sekolah model sebagai pilot project gemar membaca. Sekolah itu, berada di tiap kecamatan. Sekolah ini juga tidak hanya dari unsur sekolah negeri saja, tetapi sekolah favorit, sekolah swasta, sekolah filial, hingga sekolah yang ada di pedalaman. Sampel ini dipilih secara acak guna memastikan tingkat kepekaan terhadap gemar membaca, serta mengetahui sejauhmana respon dari pendekatan yang dilakukan.

Dalam pendekatan Kabupaten Literasi, Klub Baca Perempuan bersama Pemda KLU akan melibatkan sosok berpengaruh, Satria Dharma. Tokoh bersangkutan diketahui terlibat mendesain gerakan gemar membaca yang digalang Pemkot Surabaya di bawah kendali Walikota Dr. Tri Rismaharini.

“Target kita, Kabupaten Literasi ini akan terbentuk sebelum tahun 2017. Pak Satria Dharma yang selama ini mendesain gerakan literasi di Pemkot Surabaya kita pastikan terlibat,” katanya.

Dalam gerakan gemar membaca ini, Klub Baca Perempuan tidak menargetkan jumlah sasaran. Bagi Nursida, lebih banyak warga yang terlibat akan lebih baik.

Ia mengakui, menarik atensi dan minat masyarakat untuk terlibat dalam gerakan gemar membaca memerlukan pendekatan praktis. Di sinilah, Klub Baca Perempuan harus pintarpintar mencari trik. Memanfaatkan momen Ramadhan, Klub Baca Perempuan tidak sungkan untuk mengajak warga belajar dirangkai dengan buka puasa bersama.

“Lansia di sekitar Klub Baca kita undang, momennya tidak sekadar servis membagi sembako atau buka bersama, tetapi bagaimana mengajak mereka membaca secara praktis,” sambungnya.

Sebaliknya di level pengelola pendidikan atau sekolah, Nursida meminta pihak sekolah mengingatkan semua pihak untuk menerapkan Imbauan Kemendiknas. Bahwa budaya literasi sedianya diterapkan di sekolah melalui pendekatan membaca literatur non pelajaran selama 15 menit sebelum belajar dimulai.

Ia meyakini, gerakan yang dilakukan secara bersama, simultan dan menyeluruh akan melahirkan satu budaya gemar membaca di lingkungan anak didik. Namun demikian, impelementasinya di lapangan sangat bergantung dari pengawalan oleh Dinas terkait terhadap pengelola pendidikan.

“20 Juni 2013 lalu kita Mou dengan Sekda dan Bupati, mencanangkan tanggal tersebut sebagai Hari Membaca Lombok Utara. Tentu kita tidak ingin momen itu lewat begitu saja,” demikian Nursida Syam. (ari)

AKAD KLU Keluhkan Peranan Pendamping Desa Tanjung (Suara NTB) Keberadaan pendamping desa yang disiapkan Pempov NTB dalam rangka akselerasi program di desa, dikeluhkan pemerintah desa. Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), lantas mempertanyakan tugas pokok, peran dan fungsi pendamping desa. Sebab sejauh ini, pendamping tersebut nyaris tak berfungsi sebagaimana dihajatkan.

“Orangnya memang ada tetapi fungsinya kami tidak rasakan sama sekali. Alasan itulah, kami di Desa Tanjung dan desadesa lain, lebih memilih tidak perlu ada pendamping desa,” cetus Kepala Desa Tanjung yang juga Sekretaris AKAD KLU, Budiawan, Minggu (26/6).

Dikatakannya, hajat pemerintah cukup bagus dalam mengawal perencanaan, eksekusi dan pelaporan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dengan merekrut tenaga pendamping desa. Namun demikian, hajat tersebut belum menemui kenyataan yang diharapkan karena persoalan sumber daya manusia pada diri tenaga yang direkrut. Di samping fungsi pendamping desa tidak dirasakan oleh desa, aparatur desa juga terkesan hanya bekerja sendiri menyelesaikan urusannya. Hal inilah yang membuat desa-desa di KLU memilih tak mengoptimalkan keberadaan pendamping desa.

Budiawan bahkan memastikan, kondisi saat ini di semua desa, nyaris semua pekerjaan dikerjakan oleh aparatur desa.

Pendamping desa yang awalanya diharapkan berperan justru tak berbuat banyak dan tidak dirasakan manfaatnya.

“Persoalannya, karena mereka hanya datang melihat pekerjaan kami, lalu pulang tanpa meninggalkan solusi,” cetus Budiawan.

Lantas apa sebenarnya masalahnya? Budiawan berpandangan, awalnya ia meyakini pendamping desa akan bisa meringankan beban kerja aparatur desa terkait penyelenggaraan dana ADD dan DD. Namun kenyataannya, kemampuan sumber daya yang dimiliki pendamping desa hasil rekrutan Pemprov NTB tak sebanding dengan harapan.

Selesainya kontrak kerja pendamping desa di KLU, menurut Kades Tanjung, tidak perlu diperpanjang. Bahkan meski tanpa pendamping desa, Budiawan menyebut hal itu tidak akan mempengaruhi kondisi jalannya pelaksanaan anggaran di desa.

Budiawan melanjutkan, PNPM jauh lebih berperan karena bertindak selaku fasilitator. Desa dimudahkan dalam proses menjembatani dan memberikan solusi bagi kekurangan SDM aparatur desa. Selain itu, perangkat desa yang kemampuannya perlu ditingkatkan, telah dilatih oleh PNPM. Kondisi ini ia rasakan sangat jauh membantu kebutuhan dan kekurangan yang ada di desa. (ari)

Ridwan Bajeri Bantah Terlibat sebagai Pelaksana Praktis Selong (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim), H. Ridwan Bajeri membantah keras keterlibatannya dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 7 Terara Kecamatan Terara yang saat ini proses penyidikan masih dilakukan pihak Kejari Selong. ‘’Dalam pembangunan gedung sekolah itu, Ridwan Bajeri hanya dimintai bantuan oleh pemerintah desa, BPD, LKMD, UPTD Dikpora Kecamatan Terara, dan sejumlah pihak lainnya untuk melakukan pengawasan. Dan bukan terlibat secara langsung sebagai pelaksana praktis,’’ ungkap Ridwan Bajeri melalui Kuasa Hukumnya, H. Hulain belum lama ini.

Ridwan Bajeri menyangkal segala macam tudingan yang dilontarkan terhadap dirinya merupakan hal yang salah dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Karena, kata Hulain, jabatan yang diemban oleh kliennya itu, yakni sebagai Wakil Ketua DPRD Lotim atau wakil rakyat yang secara aktif melakukan pengawasan

dan fungsi kontrol. “Jadi tidak akan mungkin ia mengerjakan proyek yang akan dia awasi sendiri,” kilahnya.

Diakuinya, Ridwan Bajeri diminta langsung oleh sejumlah pihak di Kecamatan Terara, karena lokasi pembangunan gedung sekolah itu berada di daerah pemilihannya. Atas dasar itulah, katanya, kliennya masuk namun secara praktis dan tidak menjadi pelaksana proyek.

Selain itu, pihaknya membantah keras jika dirinya memakan uang pembangunan sebesar Rp 535 juta dari Rp 762 juta total anggaran pembangunan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 itu. Uang yang diambil itu, katanya, merupakan uang pribadi milik kliennya, karena untuk memperlancar pembangunan

gedung sekolah, Ridwan Bajeri menanggulangi biaya pembangunan gedung sekolah dengan 6 lokal tersebut. “Apakah salah jika klien saya menagih uangnya lagi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Selong, Iwan Gustiawan mengungkapkan, pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD Lotim dari Partai Amanat Nasional (PAN) masih berstatus sebagai saksi dalam proyek pembangunan gedung SDN 7 Terara. Untuk di tingkat penyidikan, pemeriksaan terhadap Ridwan Bajeri merupakan yang pertama kali setelah sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyelidikan.

Iwan mengungkapkan, sikap yang ditunjukkan oleh salah satu Wakil Ketua DPRD Lotim

(Suara NTB/dok)

BERMASALAH - Inilah bangunan sekolah yang diduga pengerjaannya tidak sesuai aturan dan dalam proses penyelesaian hukum di Kejari Selong. itu cukup kooperatif walaupun pada panggilan pertama hari Senin (20/6) lalu sempat mangkir, karena alasan sakit.

Selain memeriksa Ridwan Bajeri di tingkat penyidikan, sambungnya, Kejaksaan juga sudah mengagendakan untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap dua saksi lainnya yakni, Kepala Dishubkominfo Lotim, Mahsin, S.Pd, MM, yang ketika

itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Termasuk, mantan Kepala Unit Dikpora Kecamatan Terara, H. Sabarudin, selaku penanggung jawab dan Plt. Kepala SDN 7 Terara ketika pembangunan gedung sekolah itu dilakukan. (yon)

Perusda BPR Setor PAD Rp 1,5 Miliar ke Lobar

(Suara NTB/rus)

RUMPUT LAUT - Lombok Timur, khususnya bagian selatan merupakan salah satu sentra penghasil rumput laut. Perhatian terhadap petani rumput laut harus jadi prioritas pemerintah daerah. Tampak petani rumput laut di bagian selatan sedang memilah rumput laut yang baru dipanen beberapa waktu lalu.

BPJS Bukan Lembaga Sosial Selong (Suara NTB) Kepala Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Selong, M. Farid menyatakan, institusi yang dipimpinnya itu bukanlah lembaga sosial. Sehingga diingatkan kepada seluruh peserta mandiri untuk membayar tuggakan-tunggakan premi sesuai dengan tingkatannya.

Penegasan ini disampaikan M. Farid kepada Suara NTB, Jumat (24/6) lalu. Jumlah tunggakan peserta mandiri saat ini diakumulasikan mencapai Rp 9 miliar lebih. Fakta banyaknya tunggakan itu diakui telah mengganggu keseimbangan anggaran

yang dikelola BPJS Kesehatan, sehingga diminta seluruh peserta mandiri ini tertib membayar preminya. “Pasti itu mengganggu sustainabilitas, kita ini semua biaya dari iuran itu,” kata Farid menegaskan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2016, diingatkan ada hal baru yang perlu diketahui oleh peserta.

Bagi yang menungak satu bulan, maka kartu BPJS akan dinonaktifkan sementara sampai ia membayar semua tunggakan.

Diberlakukan juga denda biaya pelayanan saat menerima pelayanan di rumah sakit nantinya. “Ada resiko biaya yang harus

ditanggung sebesar 2,5 persen dari biaya pelayanan kesehatan dikalikan dengan berapa bulan tertunggak,” tegasnya. Denda bahkan ditetapkan pemerintah maksimal hingga Rp 30 juta.

M. Farid menambahkan, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini bukanlah pengelola dana hibah dari pemerintah yang bersifat sosial diperingatkan agar peserta taati aturan yang berlaku.

“Sekarang ini masih terjadi, kalau sakit baru bayar. Bahkan ada anggapan salah, menganggap cukup bayar sekali,” demikian urainya. (rus)

Giri Menang (Suara NTB) Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB Lombok Barat (Lobar) tahun 2015 mengklaim mampu menyumbang PAD sebesar Rp 1,5 miliar ke Pemda Lobar. Jumlah setoran PAD ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini, BPR menargetkan PAD ditargetkan meningkat lagi.

Demikian disampaikan Direktur Utama (Dirut) BPR NTB Lobar, H. Husni, SE, kepada wartawan ditemui akhir pekan kemarin. Dijelaskan Husni, PD BPR ini dimiliki tiga pemegang saham yakni Lobar, KLU dan Pemprov. Dengan masing-masing komposisi kepemilikan saham terdiri dari 51 persen atau setara 10,2 miliar provinsi, 35 persen atau Rp 6,1 miliar Lobar kemudian KLU 14 persen atau 0,5 miliar.

Selain itu, lanjutnya, kontribusi BPR terhadap pemda masing-masing khususnya tahun 2015, BPR akan menyetor PAD ke provinsi Rp 2,6 miliar, Lobar sebesar Rp 1,5 miliar dan KLU Rp 129,1 juta. Total dividen yang disetor ke Pemda totalnya Rp 4,3 miliar tahun 2015.

“Kita setor PAD ke Lobar Rp 1,5 miliar sedangkan suntikan dananya tahun lau hanya Rp 500 juta,” jelasnya.

Bahkan, lanjut Husni, PD BPR tak pernah absen menyetor PAD ke Lobar semenjak dimulai tahun 2010 pasca penggabungan

BPR. Sejak saat itu, jelasnya, BPR tetap menyetor dan jumlahnya terus meningkat. Terkait adanya pertanyaan dewan mengenai besarnya kontribusi pemda, namun tak sebanding dividen, menurutnya, pasokan modal ke BPR berpengaruh terhadap besaran dividen yang mampu disetor. Menurutnya, dividen tergantung dari setoran saham di BPR. Lobar sendiri lebih dari Rp 6 miliar, cara hitungnya jumlah laba dikali 50 persen itu adalah dividen. Setelah dikurangi hak pegawai dan Kesra.

Lebih jauh dikatakan, target tahun 2016, laba sekitar Rp 6,9 miliar sehingga kenaikan dividen mencapai Rp 800 juta dari Rp 4,3 miliar menjadi Rp 5 miliar lebih. Kiat-kiat pihaknya mencapai target tersebut, jika berbicara sesuai UU perbankan, terdapat dua jenis bank di Indonesia yakni bank umum dan BPR fungsi dari perbankan menerima simpanan dan menghimpun tabungan masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit. Bedanya dengan BPR, jelasnya, BPR tidak diperkenkan jual beli valuta asing dan tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk giro.

Sejauh ini, jelasnya, kredit BPR ke semua sektor, jumlah nasabah hingga bulan Mei sekitar 6.441 nasabah kredit. (her)

Tunjangan Hari Raya

PNS Tersenyum, Karyawan Swasta Gigit Jari Lebaran tahun ini, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan menebar senyum, karena kali pertama akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dalam bentuk gaji ke 14.

Belasan ribu PNS telah disiapkan anggarannya sebesar Rp 42 miliar untuk THR ini. Belum lagi setelah ini akan mendapatkan lagi gaji ke 13 dengan total keseluruhan Rp 53 miliar disiapkan Pemkab Lotim.

KEPALA Bagian Humas dan Protokol Setdakab Lotim, Ahmad Subhan kepada Suara NTB mengaku selaku PNS sangat senang dengan kebijakan pemerintah pusat memberikan THR pada seluruh PNS. Dalam waktu dekat, seluruh THR tersebut sudah siap dibagikan ke seluruh PNS. Masing-masing bendahara di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah mengajukan syarat pencairan.

Petunjuk teknis (Juknis) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang cara pemberian Gaji ke 14 ini sudah diteri-

ma dan sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri diyakini sudah terbagi semua.

Besaran THR yang diterima PNS ini lanjut Kabag Humas ini satu kali gaji pokok pada bulan Juni. Meski tidak ada tunjangan jabatan, tidak ada tunjangan untuk anak istri, kondisi ini sangat disyukuri oleh PNS. Situasi berbeda yang dirasakan para karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Sebagian besar perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Lotim justru belum mampu memberikan tunjangan hari

raya (THR) kepada karyawannya. Dicatat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lotim, dari 500 perusahaan, hanya 200 perusahaan yang masuk kategori layak memberikan hak karyawan menjelang lebaran.

Menurut Sekretaris Disosnakertrans Lotim, H. Ridatul Yasa, seluruh perusahaan sudah disurati agar memberikan THR kepada karyawannya. Penegasannya sesuai aturan yang berlaku, tujuh hari sebelum hari raya Idul fitri, THR harus sudah dibagi-bagikan kepada karyawan.

Penegasan Disosnakertrans, jika perusahan tidak memberikan THR maka akan dievaluasi dan direkomendasikan untuk dicabut izinnya. Aturan ini diminta dipatuhi oleh perusahaan. “Kita sebarkan blangko kepada seluruh perusahaan, blangko pengawasan dan harus

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/rus)

Ahmad Subhan diisi. Tapi dari situ kita lihat, masih kecil jumlah perusahaan yang masuk katagori mapan memberikan THR kepada karyawan,” tutur Ridatul Yasa.

Kepada karyawan dari perusahaan-perusahaan tersebut dipersilakan menyampaikan pengaduan jika tidak mendapat haknya. Disosnakertrans Lotim siap memediasi agar ke-

H. Ridatul Yasa wajiban dari perusahaan memberikan hak kepada para karyawan bisa dipenuhi.

Terhadap perusahaan yang masuk kategori tidak layak, Disosnakertrans tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, kondisi keuangan perusahaan yang memang tidak mendukung sebagian besar perusahaan-perusahaan tersebut masih kecil. (rus)

SUARA NTB Senin, 27 Juni 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Degradasi Hutan Ancam Sumber Mata Air PDAM

Anggaran Pengentasan Kemiskinan di Lobar Menurun Giri Menang (Suara NTB) Kepala Bappeda Lombok Barat, Dr. H. Baehaqi membantah adanya tudingan DPRD, bahwa anggaran pengentasan kemiskinan yang dikelola Pemda Lobar “habis di jalan”. Lantaran lebih besar penghabisan untuk biaya administrasi ketimbang yang sampai ke masyarakat miskin selaku sasaran.

Jika dibandingkan tahun 2015 lalu, anggaran program yang menunjang upaya penurunan angka kemiskinan di Lobar tahun 2016 ini mengalami penurunan drastis. Tahun ini anggarannya mencapai Rp 161,7 miliar lebih, sementara tahun 2015 sebesar Rp 203,7 miliar.

Sementara, jika dicermati dari persentase belanja modal yang langsung ke masyarakat, meningkat dari 68,10 persen tahun 2015 menjadi 70,27 persen tahun 2016.

“Tidak benar jika anggaran pengentasan kemiskinan habis di jalan, karena lebih besar pengeluaran daripada ke sasaran (warga miskin). Selama ini anggaran kemiskinan amat besar,” klaim Kepala Bappeda, Dr. H Baehaqi didampingi Kabag Humas dan Protokol, H. Syaeful Ahkam dalam keterangan persnya akhir pekan kemarin.

Lebih jauh dijelaskan, tahun 2015, total anggaran program penanggulangan kemiskinan mencapai Rp 203,7 miliar lebih sebelum perubahan, sedangkan setelah perubahan mencapai Rp 218,15 miliar lebih. Dana ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 368 juta lebih atau sekitar 0,16 persen. Belanja barang/jasa yang sebagian besar dialokasikan ke masyarakat sebesar Rp 68,4 miliar lebih atau 31,10 persen. Belanja modal sendiri sebesar Rp 148,5 miliar lebih atau 68,10 persen.

Dibandingkan tahun 2016 jumlah anggaran menurun, jumlah anggaran Rp 161,7 miliar lebih. Terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 2,02 miliar lebih atau 1,2 persen. Belanja pegawai ini tergolong tinggi, sebab menyentuh angka Rp 1 miliar lebih. Sedangkan belanja barang jasa yang sebagian besar dialokasikan kepada masyarakat sebesar Rp 46,02 miliar lebih atau 28,66 persen lebih. Sedangkan belanja modal sendiri sebesar Rp 113,6 miliar lebih.

Jika dicermati anggaran tersebut, terjadi penurunan jumlah anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp 41 Miliar lebih. Namun jika diperdalam lagi dari sisi belanja modal yang langsung ke masyarakat malah meningkat. Dari tahun 2015 sebesar 68 persen lebih menjadi 70,2 persen tahun 2016. Penurunan alokasi anggaran ini jelasnya dikarenakan pengurangan DAK pada Dikbud. Dimana pada tahun 2015 sebesar Rp 203 miliar lebih menurun sebesar Rp 43 miliar menjadi Rp 26,2 miliar lebih. Menurutnya bidang Dikbud juga merupakan program kemiskinan termasuk pembangunan RKB, jalan, jembatan dan lain-lain.

Sementara itu, Kabag Humas dan Prokoler, H Syaeful Ahkam menegaskan data ini sekaligus juga membantah pernyataan di dewan bahwa dana habis di jalan. Menurutnya penurunan angka kemiskinan ini memberi pengaruh secara kuantitatif. Menurut catatan Bappeda, terdapat Rp 5,42 miliar untuk pengentasan rumah kumuh kemudian ditambah share dari provinsi sebesar Rp 5 miliar. Belum lagi dari pusat melalui program BSPS. “Jadi kemiskinan ini banyak indikatornya,” H. Baehaqi ujarnya. (her) (Suara NTB/her)

Terduga Penggandaan Uang Dibekuk Polisi Praya (Suara NTB) Seorang warga Desa Bare Julat Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng), Sa (44), dibekuk aparat Polres Loteng.

Lantaran diduga melakukan penipuan dengan modus penggandaan uang. Pelaku bersama beberapa barang bukti, kini sudah diamankan di Mapolres Loteng.

Kasubag. Humas Polres Loteng, AKP Made Suparte, yang dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (25/6) kemarin, menyebutkan, pelaku ditangkap di rumahnya pada Kamis (23/6) malam kemarin. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan tumpukan kerta serta 29 lembar uang mainan pecahan Rp 100 ribu.

Diduga tumpukan kertas dan uang mainan tersebut digunakan pelaku untuk mengelabui korban. “Kertas dan uang mainan tersebut disimpan di dalam kardus, sehingga terlihat seperti tumpukan uang,” jelasnya Suparte.

Terungkapkan kasus dugaan penipuan dengan modus penggandaan uang tersebut bermula dari laporan korban, Sapina Efendi. Yang mengaku curiga dan merasa ditipu oleh korban.

Dimana sebelumnya, korban bertemu dengan teman pelaku.

Pada waktu itu, teman pelaku mengatakan kepada korban kalau ada temannya yang bisa menggandakan uang dalam jumlah besar. Besaran uang yang diterima tergantung banyak uang diserahkan. Dan, bisa mencapai miliaran rupiah.

Korban yang tergiur kemudian mendatangi pelaku. Kala itu, korban berminat untuk menggandakan uang kepada pelaku. Awalnya, korban menyerahkan uang beberapa kali sampai jumlahnya mencapai sekitar Rp 30 juta kepada pelaku.

Namun belakangan korban mulai curiga. Lantaran beberapa kali diminta, pelaku selalu saja menghindar. Terakhir, pelaku meminta korban menyerahkan uang sebesar Rp 120 juta. Dimana nantinya, korban akan menerima hasil penggandaan mencapai Rp 4,7 miliar.

Merasa ada yang janggal, korban akhirnya memutuskan untuk melaporkan kasus tersebut ke Polres Loteng, pada Kamis (23/6) pagi. Begitu mendapat laporan, aparat Polres Loteng langsung bergerak. Pada hari itu juga, pelaku berhasil ditangkap. Dan, langsung digelandang ke Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

“Saat penangkapan itulah, polisi berhasil mengamankan lembaran uang mainan di rumah pelaku,” sebutnya.

Kasus tersebut pun kini masih terus dikembangkan. Guna mencari tahu kemungkinan jaringan pelaku. Termasuk kemungkinan adanya korban lain. Karena pihaknya kepolisian menduga, pelaku tidak beraksi kali ini saja. Tetapi sudah cukup lama menjalankan penipuan dengan modus tersebut. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Dirut PDAM Giri Menang, H. L. Ahmad Zaini menyatakan, pihaknya terus melakukan upaya perlindungan sumber mata air melalui program konservasi atau penghijauan hujan. Upaya penghijauan ini diharapkan mampu memperlambat degradasi hutan yang bisa mengancam keberadaan sumber mata air PDAM. Selain itu, pihaknya juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat lingkar mata air di wilayah Narmada.

(Suara NTB/her)

PADAMKAN API – Warga memadati lokasi kebakaran sembari berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya di Dusun Dasan Tapen Barat Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung, Sabtu (25/6).

Gudang Kayu di Dasan Tapen Ludes Terbakar Giri Menang (Suara NTB) Kebakaran hebat terjadi di Dusun Dasan Tapen Barat Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung, Sabtu (25/6) sekitar pukul 08.00 Wita. Gudang kayu milik Juaini ludes dilalap si jago merah. Kebakaran diduga dipicu hubungan pendek arus listrik. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun pemilik mengalami kerugian ratusan juta.

Informasi yang diperoleh wartawan di lapangan menyebutkan, kebakaran gudang kayu ini pertama kali dilihat warga yang melintasi rumah tersebut.

Warga melihat percikan api di dalam gudang sekitar pukul 08.00 Wita. Saat itu, pemilik masih dalam kondisi tertidur di rumahnya yang terpisah dengan gudang kayunya. Warga pun berteriak memanggil pemilik sekaligus menyiram dengan peralatan seadanya.

Gudang yang penuh dengan kayu kering yang mudah terbakar membuat api sulit di-

padamkan. Akibatnya, dalam hitungan menit si jago merah membuat gudang kayu ludes terbakar. “Kami bersama warga pun berupaya dengan manual, sedangkan Pemadam Kebakarn (PMK) baru datang setelah gudang dalam kondisi ludes terbakar,” terang Kepala Desa Dasan Tapen Alman Faluti, Sabtu (25/6) kemarin.

Kebakaran gudang kayu sendiri tidak merambat ke rumah warga, mengingat warga berupaya dengan manual mengendalikan kobaran api tersebut. Berselang 30 menit kemudian, barulah PMK datang memadamkan api. Kobaran apipun bisa dipadamkan dengan waktu singkat setelah gudang menjadi arang.

Di lokasi, Kasi PMK Lombok Barat Lalu Ramdhani menyatakan, pihaknya mendapatkan informasi dari warga sekitar pukul 08.30 Wita, namun personil ada yang pulang membuat sedikit waktu molor memadamkan

api tersebut. Setiba disana, api sudah melahap seisi gudang. Mobil berupaya memadamkan, dengan menghabiskan delapan tangki dari tiga mobil. Api bisa dipadamkan beberapa menit kemudian dalam kondisi gudang telah jadi arang. Pada saat memadamkan tidak ada kendala apapun. Dari hasil sementara, kebakaran diduga dipicu oleh bara puntung rokok atau korsleting listrik.

Sementara itu, Kapolsek Gerung AKP Zaky Maghfur membenarkan peristiwa kebaran tersebut. Bentuk tindakan yang dilakukan belum ada, mengingat kondisi pemilik masih dalam berduka, bahkan pihaknya tidak memasangkan garis polisi.

“Sementara kebakaran diduga arus korsleting listrik, yang kondisi pemilik dalam keadaan tidur,” jelasnya. Untuk mengecek lebih jauh tentu harus menurunkan PLN dengan biaya cukup besar. (Her)

langsung di wilayah Polres Dompu. Jadi kasusnya kita serahkan ke sana,” timpalnya.

Selain dua korban, pihaknya juga meminta keterangan pegawai travel yang membawa korban ke bandara. Berkas awal tersebut nantinya akan jadi bahan Polres Loteng untuk mengembangkan kasus tersebut. “Data awal sudah kita berikan. Selanjutnya, Polres Dompu yang akan menindaklanjutinya,” imbuh Arjuna.

Disinggung terduga yang melakukan rekrutmen dan mengirim kedua korban, mantan Kasat Narkoba Polres Lombok Timur (Lotim) ini, mengaku itu juga nantinya menjadi ranahnya Polres Dompu untuk menindaklanjutinya.

Lantaran, pihak yang merek-

“Upaya kami untuk melindungi mata air melakukan penghijauan, kondisi saat ini bagus. Jadi dengan penghijauan (konservasi) bisa memperlambat degradasi hutan dan mata air,” kata Ahmad Zaini ditemui Sabtu (26/6) kemarin di Suranadi.

Dijelaskan, selain konservasi dan penghijauan, pihaknya juga melakukan pembinan dan pemberdayaan masyarakat. Ketika sudah dilakukan konservasi hutan, pohon yang ditanam tumbuh bagus, pihaknya perlu memperkuat masyarakat.

Artinya kata Zaini, secara ekonomi tanaman yang sudah ditanam itu berbuah maka harus ada pendampingan ke masyarakat agar buah yang dihasilkan tanaman itu bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Lebih jauh dikatakan, sejauh ini mata air yang besar seperti Ranget Sarasute, Sesaot dan Montong. Wilayah Narmada sendiri termasuk penyangga, sehingga menjadi fokus pihaknya.

Menurutnya, keberlanjutan sumber air ini menjadi tanggung jawab publik tidak

saja PDAM. Misalnya, kalau air tidak ada maka tidak bisa PDAM dimintai pertangungjawaban sebab PDAM juga sudah melakukan upaya-upaya tersebut. Menurutnya, air adalah milik bersama sehingga semua wajib menjaganya.

Masalah kelestarian sumber mata air kedepan, lanjutnya perlu dilihat dari dua sisi, dimana penduduk bertambah sedangkan lahan berkurang.

Tidak ada yang bisa mencegah pertumbuhan penduduk. Penduduk perlu lahan baik di desa maupun kota. Sesaot yang dulunya hutan belantara semua, tidak ada pemukiman dan orang tinggal di hutan lebat, kini mulai digerus menjadi pemukiman. “Ini tak mungkin bisa dicegah,” ujarnya.

Akhirnya, upaya PDAM memperlambat proses degradasi hutan tersebut dengan melakukan penanaman agar lahan tak kritis. Jika tanpa konservasi degradasi hutan bisa terjadi selama lima tahun namun setelah dilakukan konservasi sedikitnya bisa diperlambat menjadi 15 tahun. Namun tambahnya, tidak bisa dikembalikan ke kondisi yang awal. (her)

Tuntaskan Kasus Bedah Desa

Polres Loteng Ajukan Korsup Khusus dengan KPK Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini masih terus berupaya mencari jalan untuk bisa menuntaskan sisa berkas penyidikan kasus dugaan korupsi program bedah desa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng tahun 2012. Salah satunya dengan meminta digelar koordinasi dan supervisi (korsup) khusus dengan KPK, terkait kasus tersebut.

“Surat permintaan korsup terhadap kasus bedah desa sudah dilayangkan ke KPK melalui Polda NTB,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Arjuna Wijaya, SIK., Sabtu (25/6) kemarin. Dengan begitu, pihaknya kini tinggal menunggu kesiapan dari pihak KPK sendiri. Termasuk kapan dan dimana Korsup tersebut akan dilaksanakan.

Dikatakannya, karena pihaknya yang mengajukan, bisa tidaknya korsup digelar tergantung kesiapan KPK. Karena sebelumnya, untuk beberapa kasus dugaan korupsi di NTB, KPK sudah sempat menggelar korsup dengan Polda NTB. “Nah kita minta lagi

untuk korsup dengan KPK. Dan, harapan kita KPK bersedia,” timpalnya.

Dengan begitu diharapkan, ada solusi atau jalan keluar yang bisa diambil oleh Polres Loteng sendiri nantinya. Untuk bisa menuntaskan sisa berkas kasus bedah desa tersebut. “Ini bagian dari upaya kita menuntaskan kasus yang sudah cukup lama ditangani Polres Loteng,” tegas Arjuna.

Pada korsup antara Polda NTB dengan KPK yang digelar sebelumnya, pihaknya sempat mengajukan kasus bedah desa tersebut sebagai salah satu agenda yang dibahas. Namun karena pihak dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya pada waktu itu tidak bisa hadir, maka korsup urung digelar.

“Pada agenda korsup ini nantinya kita berharap pihak dari Kejari Praya bisa hadir.

Sehingga ada kejelasan terkait penuntaskan kasus bedah desa ini,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kasi. Pidsus Kejari Praya, Hasan Basri, SH, MH, mengatakan tidak masalah pihak kepolisian melakukan korsup dengan KPK. “Silahkan saja,

kan yang akan melakukan korsup nantinya mereka (Polres Loteng,red),” sebutnya.

Pihaknya dalam hal ini siap-siap saja untuk hadir pada korsup dengan KPK tersebut. Asalkan diundang secara resmi. Karena diakuinya, pada korsup dengan KPK sebelumnya, memang ada pemberitahuan sekaligus permintaan dari Polres Loteng untuk hadir. Tapi pemberitahuan tersebut melalui telepon. Tidak melaui undangan resmi.

Sementara pada saat bersamaan, pihaknya juga sedang banyak agenda. “Kalau memang ada undangan resmi, kita bisa menyiapkan waktu,” imbuh Hasan.

Saat ini kasus bedah desa masih menyiasakan dua berkas dengan dua tersangka dari tujuh tersangka yang sudah ditetapkan oleh Polres Loteng sejak setahun yang lalu. Masing-masing konsultan proyek serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga mantan Kepala Dishutbun Loteng, L. Is. Dimana dalam proyek senilai Rp 1,8 miliar tersebut, ditemukan indikasi kerugian negara mencapai hingga Rp 1,04 miliar. (kir)

Kasus TKW Ilegal Dilimpahkan ke Polres Dompu Praya (Suara NTB) Penanganan kasus pengiriman TKW ilegal yang berhasil digagalkan Polres Lombok Tengah (Loteng) saat ini telah dilimpahkan sepenuhnya ke Polres Dompu. Berkas penyelidikan, termasuk dua orang calon TKW yang jadi korban juga sudah diserahkan ke Polres Dompu. Hal itu diakui Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Arjuna Wijaya, SIK., saat dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (25/6).

Pelimpahan penanganan kasus itu sendiri pertimbangannya karena proses rekrutmen calon TKW terjadi wilayah hukum Polres Dompu. Bukannya di wilayah hukum Polres Loteng. “Kita disini kan hanya mengamankan saja. Sementara untuk lokus rekrutmen ber-

Halaman 5

rut korban informasinya berdomisili di wilayah Dompu.

Sebelumnya pada Selasa (21/6) kemarin jajaran Polres Loteng berhasil menggagalkan upaya pengiriman TKW ilegal melalui Lombok International Airport (LIA). Kedua TKW ilegal bersama satu orang yang diduga sebagai kurir, sempat diamankan di Mapolres Loteng. Untuk keperluaan penyelidikan lebih lanjut.

Kedua TKW ilegal masingmasing ST (26) warga Desa Wawanduru dan Nu (25) asal Desa Lepasi Kecamatan Wajo Kabupaten Dompu. Diamankan oleh aparat kepolisian saat hendak berangkat ke Surabaya menggunakan pesawat Lion Air, sekitar pukul 11.00 wita.

Bermula dari kecurgaan

aparat saat memeriksa kedua TKW tersebut. Dimana keduanya mengaku akan pergi ke Malaysia. Namun setelah diperiksa, keduanya tidak memegang dokumen yang sah sebagai TKW. Sehingga dicurigai kalau keduanya akan berangkat sebagai TKW ilegal.

Dari pengakuan kedua korban, diketahui kalau mereka sebelumnya ditawari bekerja di Malaysia oleh Ibu Za. Dengan iming-iming gaji Rp 4 juta perbulan. Bahkan saat kedua TKW tidak perlu mengeluarkan biaya keberangkatan. Karena sudah ditanggung oleh Ibu Za. Tergiur tawaran tersebut, korban akhirnya pada hari Senin (20/ 6), berangkat dari Dompu ke Sumbawa oleh Ibu Za dengan mobil pribadinya hingga Sumba-

wa. Sesampainya di Sumbawa kedua korban diminta berangkat lebih dulu ke Lombok menggunakan bus. Dan, sempat diberikan uang saku masing-masing Rp 2,5 juta oleh Ibu Za. Sesampainya di Lombok, keesokan harinya keduanya kemudian dijemput oleh Jon, karyawan salah satu travel di terminal Mandalika Sweta. Dari sana, keduanya langsung diangkut menuju LIA. Begitu sampai di bandara, Jon lantas memberikan kedua TKW ilegal tersebut tiket pesawat tujuan Surabaya.

Rencananya kedua TKW tersebut setelah dari Surabaya, akan melanjutkan perjalan menuju Batam. Baru kemudian masuk ke Malaysia.

Tapi keburu digagalkan aparat kepolisian. (kir)

HL Ahmad Zaini (Suara NTB/her)

Warga Rusak Rumah Terduga Pelaku Begal Praya (Suara NTB) Puluhan warga Desa Bakan Kecamatan Janapria, Sabtu (25/6) malam kemarin, mendatangi rumah Sumardi alias Tuan Umeng, warga Desa Darmaji Kecamatan Kopang.

Warga yang emosi lantas merusak rumah terduga pelaku begal tersebut. Beruntung, kejadian tersebut tidak sampai memicu bentrok antar warga. Setelah aparat kepolisian berhasil menenangkan warga dari kedua belah pihak untuk tidak saling serang.

Insiden ini bermula dari kasus pembegalan yang dialami Amir, warga Desa Bakan di Dusun Lanji Desa Darmaji. Kala itu, sekitar pukul 19.30 wita, korban tengah melintas di desa setempat menggunakan sepeda motor.

Sesampainya di lokasi kejadian, korban dibegal oleh beberapa orang.

Akibatnya, bagian kepala korban mengalami luka sobek. Diduga karena terkena sabetan senjata tajam.

Sepeda motor yang digunakan korban saat itu berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Namun sebelum kabur, korban sempat melihat salah seorang pelaku. Dan, kebetulan korban mengenali terduga pelaku tersebut.

Kasus pembegalan tersebut dengan cepat sampai ke telinga keluarga korban dan warga Desa Bakan. Mengetahui kalau salah satu pelaku bernama Sumardi, malam itu juga sekitar 75 warga Desa Bakan bergerak mendatangi rumah yang bersangkutan. Namun terduga pelaku yang dicari ternyata tidak ada di rumah.

Kesal lantaran tidak menemukan terduga pelaku, warga lantas melampiaskan emosinya dengan merusak ru-

mah terduga pelaku. Hingga membuat sejumlah bagian rumah terduga pelaku begal rusak. Belum juga puas, warga kemudian mengobrakabrik isi rumah. Akibatnya, beberapa perabot rumah terduga pelaku begal juga rusak.

Aparat kepolisian yang datang beberapa saat kemudian berusaha menenangkan warga. Usai melampiaskan kemarahannya, warga kemudian membubarkan diri.

Sembari mengancam akan menghabis terduga pelaku, jika berhasil ditemukan.

“Warga marah karena tidak menemukan orang yang dicari,” ungkap Kasubag. Humas Polres Loteng, AKP Made Suparte, Minggu (26/6).

Situasi kedua desa sempat memanas. Dan, untuk mengcegah hal-hal yang tidak diinginkan, lanjut Made Suparte, aparat kepolisian pun langsung diterjunkan. Guna menenangkan warga. Baik itu warga Desa Bakan maupun warga Desa Darmaji. Supaya bisa saling menahan diri. Dan, tidak melakukan tindakan aksi balas dendam. “Sejauh ini kondisi sudah kondusif,” tambahnya.

Untuk keperluan penyelidikan, aparat kepolisian juga sudah melakukan olah TKP. Baik itu TKP pembegalan dan TKP rumah yang dirusak warga. Para saksi kasus pembegalan juga sudah dimintai keterangan dan membuat laporan. Termasuk saksi-saksi pengerusakan rumah juga sudah dimintai keterangannya oleh aparat kepolisian.

“Jadi ada dua kasus. Pertama kasus pembegalan dan kasus pengerusakan rumah.

Kedua kasus tersebut saat ini tengah diselidiki aparat kepolisian,” tandas mantan Kapolsek Batukliang ini. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 27 Juni 2016

Dalami Kasus ADD

Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Bansos TIK SD

Polisi Panggil 27 Ketua RT

Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyidik Tipikor Reskrim Polres Sumbawa belum bisa meningkatkan kasus dugaan gratifikasi harga kasus bansos pengadaan sarana dan prasarana berbasis TIK yang diterima 15 sekolah di Kabupaten Sumbawa ke tahap penyidikan. Kasus ini untuk sementara penanganannya dihentikan, lantaran belum ditemukan adanya dugaan penyimpangan.

Kapolres Sumbawa, (Suara NTB/ind) AKBP Muhammad, SIK Muhammad kepada wartawan beberapa waktu lalu menyampaikan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap semua kepala sekolah penerima bansos tersebut. Begitu pula terhadap saksi-saksi yang lain. Termasuk dokumen-dokumen serah terima barang dan segala macamnya sudah diterima dari saksi yang dimintai keterangan. Bahkan pihaknya sudah turun ke lokasi untuk mengecek kondisi fisik barang yang dibeli. Hasilnya sesuai dengan spesifikasi. “Dari kajian kita, belum ditemukan adanya unsur-unsur yang mengarah kepada penyimpangan. Makanya untuk sementara penanganan kasus ini belum bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujarnya.

Disebutkan Kapolres, meskipun belum bisa ditingkatkan ke penyidikan, penyelidikan kasus ini tidak dihentikan sama sekali. Mengingat penyelidikan tidak dibatasi waktu. Ketika nantinya ada petunjuk-petunjuk atau bukti baru, akan ditindaklanjuti pihaknya. “Memang belum bisa ditingkatkan ke penyidikan. Tetapi tidak dihentikan sama sekali penanganannya. Kalau ada masyarakat atau kelompok yang memberikan keterangan dan bukti baru, akan tetap kami tindaklanjuti,” tukasnya.

Seperti diberitakan, tahun 2015 lalu pihak kepolisian memperoleh informasi adanya dugaan mark-up dana bantuan sosial (bansos) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumbawa. Dananya berasal dari Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas tahun anggaran 2014.

Dana dengan nilai anggaran Rp 810 juta tersebut diperuntukkan terhadap 15 SD di Kabupaten Sumbawa.

Adapun SD penerima yakni SDN 7 Sumbawa, SDN 14 Sumbawa, SDN Pungka, SDN Perung, SDN Songkar, SDN Olat Rawa, SDN 2 Langam, SDN Batu Bulan, SDN Boal, SDN Jotang, SDN Meno, SDN Pulau Kaung, SDN 1 Pulau Bungin, SDN 5 Alas, dan SDN 1 Mapin Kebak. Masing-masing SD mendapat Rp 54 juta, yang diperuntukkan terhadap peningkatan mutu pendidikan berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK). Dalam hal ini sekolah membeli sarana pendukung berupa empat buah laptop, dua proyektor dengan layar, serta seperangkat printer dan lainnya. (ind)

alasan. Di antaranya ada yang tidak berada di tempat dan lain sebagainya. Dalam hal ini penyidik berencana melayangkan pemanggilan ulang.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Prasetiyo menerangkan, pemanggilan dilakukan guna dimintai keterangan sebagai saksi.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyidik Tipikor Reskrim Polres Sumbawa tengah mendalami dugaan penyimpangan alokasi dana desa (ADD) Labuan Mapin, Kecamatan Alas Barat tahun 2015. Sebanyak 27 orang ketua RT/RW di wilayah setempat juga dipanggil.

Adapun dari 27 orang yang dipanggil, 14 di antaranya memenuhi panggilan penyidik, Jumat (24/6) lalu. Mereka dim-

intai keterangan seputar penerimaan baju dinas. Selain itu juga ditanyakan terkait bagaimana proses pemberian insentifnya.

Sementara 13 orang lainnya tidak memenuhi panggilan.

Ketidakhadiran tersebut, informasinya lantaran beberapa

Pihaknya mengecek satu per satu item yang diduga menyimpang.

Dalam hal ini dengan memintai keterangan saksi-saksi. Termasuk ketua RT/RW desa setempat. “Kami akan cek satu persatu item pengerjaan yang disebutkan menyimpang dalam laporan, dengan memintai keterangan saksi-saksi,” tukasnya. (ind)

(Suara NTB / ind)

PULAU DANGAR ODE - Sumbawa kaya akan pulau-pulau kecil. Salah satunya Pulau Dangar Ode seperti yang terlihat di gambar. Pasir putih dengan burung camar yang selalu hinggap di batu karang dan pepohonan tepi pantai di sekeliling pulau, menambah eksotisme pulau ini

Sumbawa Makin Getol Komite Dukung Sekolah Penuhi Keluarkan Izin Toko Modern SPM Dikdas di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Salah satu Komite Sekolah yang pernah mengikuti Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Dikdas), Ketua Komite SDN 1 Semamung Kecamatan Moyo Hulu, Syarifuddin, S.H, dalam testimoninya yang disampaikan ke penyelenggara, Dinas Diknas Sumbawa, mendukung pihak sekolah melakukan pemenuhan SPM. Menurutnya, Komite sekolah adalah organisasi yang menjembatani program pendidikan di suatu sekolah agar berjalan dengan baik. Untuk itu, komunikasi antara pihak sekolah dan komite adalah sebuah keniscayaan. Pada prinsipnya antara komite sekolah dengan sekolah adalah mitra untuk mewujudkan hajat pendidikan di suatu wilayah agar ada dampak positif berupa perubahan perilaku anak dan masyarakat sekitar sekolah. Kaitan dengan fungsi dan peran Komite, masih terbatas untuk membantu melengkapi kebutuhan sekolah kaitan dengan proses belajar mengajar. Disadari perannya belum maksimal. Sebab dipandang proses penyusunan RAPBS adalah kewenangan sekolah. “Saya meyakini para guru dan kepala sekolah yang paham betul apa yang menjadi

Bupati Perintahkan SKPD Selesaikan Saran Dewan Taliwang (Suara NTB) Munculnya sejumlah kritik dan saran kalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selama pembahasan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2015 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2016, membuat bupati Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM bereaksi.

Bupati memerintahkan agar seluruh SKPD bergerak menyelesaikan apa saja yang menjadi sorotan DPRD tersebut. ”Saya punya catatan kritik, saran dan protes yang disampaikan Dewan kepada masing-masing SKPD. Jadi saya minta seluruh SKPD yang berhubungan dengan kritikan itu untuk segera menuntaskannya,” tegasnya di sela pidatonya dalam rapat paripurna DPRD, akhir pekan lalu.

Dalam kesempatan itu, bupati tidak merinci apa sikap pemerintah bagi pimpinan SKPD yang tidak segera menyelesaikan sejumlah persoalan yang masih terjadi di internalnya. Hanya saja bupati mengatakan, ia akan meminta keterangan masing-masing SKPD tindaklanjut yang akan dilakukannya dalam waktu dekat. ”Semua SKPD yang berhubungan dengan kritikan itu tetap akan saya panggil untuk meminta keterangan dan laporan terkait dengan kritikan dari anggota Dewan itu,” tegasnya.

Menurutnya, jika kritikan yang disampaikan tidak sesuai dengan realitas lapangan, SKPD berkewajiban memberikan keterangan, baik kepada dirinya sebagai kepala daerah. Termasuk kepada DPRD melalui komisi mitra SKPD masingmasing. “Dan saya kira bukan saja kritikan dari Dewan, tapi juga yang disampaikan masyarakat harus diindahkan dan dilaksanakan. Karena kita pemerintah diawasi oleh seluruh pihak dan komponen masyarakat,” tandasnya.

Pada bagian lain, bupati meminta kepada lembaga DPRD agar selalu memberikan dukungan terhadap program yang dilaksanakan SKPD. Sebab suksesnya kegiatan dan program SKPD sebagai perpanjangan tangan pemerintah, akan berimbas pada percepatan pembangunan di daerah. “Daya dukung yang kami minta tentu dalam bentuk anggaran, termasuk juga kerja sama bagaimana melobi pusat untuk mendatangkan dana pusat ke daerah,” sebutnya.

Terakhir bupati mengatakan, khusus kepada masyarakat agar selalu memberikan kritikan membangun kepada seluruh SKPD yang ada. Menyampaikan kritik sesuai fakta dan realitas lapangan serta memberikan solusi yang terbaik guna penyelesaian terhadap seluruh persoalan yang ada. “Pemerintah secara umum tidak anti kritik, karena kami sadar apa yang pemerintah lakukan tidak sepenuhnya sempurna. Kami berharap berikan kritikan membangun dan solusinya supaya kita bisa bersama melakukan perbaikan,” imbuh bupati. (bug)

kebutuhan yang akan dianggarkan. Ketika akan finalisasi, kami dari komite sekolah akan memberikan masukan dan pertimbangan hal - hal yang kami anggap penting untuk diprioritaskan,” terangnya.

Saat ini diakuinya SPM Dikdas menjadi prioritas sebagaimana amanat Permendikbud No. 23 Tahun 2013. Sejak 2014 upaya upaya penuntasan SPM telah dicanangkan, sementara sosialisasi baru diterimanya pada 2016. Demikian juga dilihat dari pemenuhannnya diperlukan perencanaan yang matang didukung ketersediaan data yang akurat. Sebab banyak unsur pencapaian yang masih timpang. Contohnya adalah ketersediaan ruang guru dan ruang kepala sekolah, hampir seluruh jenjang SD belum terpenuhi. Demikian juga dengan kebutuhan ruang kelas yang sesuai rombel, sesuai kewenangannya pemerintah Kabupaten sesegera mungkin membuat perencanaan dalam upaya pemenuhannya. “Yang jadi perhatian kami dari komite sekolah adalah harus ada pemetaan dan pemenuhannya jangan dilakukan secara serempak karena itu memerlukan tenaga dan anggaran yang sangat besar,” kata Syarifudddin.

Sebagai Salah satu pilar yang ada di indikator SPM, khususnya kaitan dengan MBS, pihakn-

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dari sejak ujung pemerintahan JM - Arasy, DPRD Sumbawa sudah mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah menghentikan izin toko modern dan pasar berjejaring. Untuk diakukan kajian terlebih dahulu. Namun, rekomendasi tersebut dianggap angin lalu. Sampai sekarang, pemerintah daerah malah makin getol mengeluarkan izin retail modern itu yang makin menjamur di daerah ini.

Di lain sisi, usaha kecil seperti kios makin terhempas.

Tak pernah berhenti berteriak, dalam setiap kesempatan paripurna DPRD melalui Komisi teknis dan Fraksi terus meminta Pemda agar meninjau kembali proses perizinan toko modern dimaksud. Bahkan anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Salamuddin Maula, akrab disapa Jalo, kepada Suara NTB, Sabtu (25/6) menduga, ada oknum di Perizinan yang diduga bermain memuluskan setiap usulan perizinan pendirian toko berjejaring ini.

“Kayaknya ada oknum yang sama yang bermain di perizinan.

Dari pemerintahan sebelumnya

ya pun mendukung upaya sekolah, baik berupa tenaga, pikiran maupun lainnya. Dengan adanya sosialisasi dapat memiliki pemahaman yang luas seputar SPM sehingga mampu melakukan pemetaan hal hal yang menjadi kewenangan sekolah dan kewenangan pemerintah. Dengan pemahaman sepeti ini, akan menuntun sekolah dan komite sekolah agar menyusun program sesuai dengan kebutuhan pemenuhan SPM. Demikian juga dalam rangka penyampaikan usulan kepada Diknas, pihaknya akan fokus pada hal hal yang ada hubungannya dengan pemenuhan SPM. Kedepan, ada pemahaman dan pola pikir yang jelas sekaligus menjadi tanggung jawab sebagai ketua komite untuk memaksimalkan peran komite dalam rangka berpikir bersama sekolah agar target pemenuhan penuntasan SPM di sekolah dapat terpenuhi. Kuncinya adalah membangun komunikasi dengan masyarakat dengan semangat keterbukaan.

Agar masyarakat memahami bagaimana gambaran sekolah, dan apa yang menjadi kebutuhan sekolah. Disamping itu, Komite sekolah juga harus mampu membangun komunikasi dengan dunia usaha, dunia industri dan terutama dengan pemerintah. (arn/*)

(Suara NTB/ind)

kan, maka hari itu juga akan dioperasikan,” tukas dr. Selvi.

Di gedung IGD baru, sambungnya, pihaknya sudah menempatkan beberapa unit ambulans. Selain itu alat-alat baru yang merupakan tambahan dari alat yang sudah ada juga sudah ditempatkan di ruangan IGD. Intinya pihaknya tetap berupaya supaya peralatan yang ada siap digunakan.

“Kita itu benar-benar berusaha untuk semuanya siap dipakai,” tambahnya. (ind)

dr. Selvi

(Suara NTB/ind)

SIAP OPERASI - Gedung IGD baru RSUD Sumbawa yang siap dioperasikan.

Sumbawa Besar tidak lama lagi IGD akan bisa di(Suara NTB) operasikan,” ujarnya.

Instalasi Gawat Darurat Disebutkannya, untuk pe(IGD) baru RSUD Sumbawa masangan alat seperti ventilator, segera dioperasikan. Menyusul Defiblator, Pasien monitor serta sudah ditambahnya daya lis- alat lainnya yang disambungkan trik yang ada di IGD, dari dengan listrik masih menunggu 10.600 VA menjadi 33.000 VA. dokter yang mengerti terhadap hal Direktur RSUD Sumbawa, dr. tersebut. Di mana dokter tersebut Selvi kepada Suara NTB, Sabtu tengah izin ke luar daerah. Begitu (25/6) lalu menyampaikan sebel- pulaterhadappemasanganACdan umnya terhadap IGD baru terk- lainnya. Dalam hal ini, nantinya peendala masalah listrik. Yang masangan terhadap fasilitas akan tersedia hanya 10.600 VA. Se- dilakukan secara bersamaan.” mentara untuk menyambungkan Kamimasihmenunggudokteryang alat yang akan digunakan di IGD mengerti untuk menyamharus memiliki daya 33.000 VA. bungkan alat itu. Mungkin Dari komunikasi yang dilakukan selesai Lebaran sudah dengan pihak PLN hal tersebut bisa dioperasikan.

Karena untuk sudah terealisasi. Saat ini pihaknya tengah memasang jarin- menyambungkan gan telepon di gedung IGD baru. alat dan pemasan“Tinggal disambungkan alatnya gan alat lainnya ke jaringan listrik. Serta pe- tidak membutuhkan masangan alat lain. Kalau itu waktu yang lama. sudah terpasang, kemungkinan Hari itu dipindah-

sampai sekarang pemerintahan baru, kebijakan soal toko modern belum bergeser,” cetusnya.

Menurut Jalo, memberikan izin retail modern hanya akan memperkaya orang kaya yang semakin kaya dengan total kekayaan mencapai triliunan rupiah. Bandingkan dengan pengusaha kios yang hanya dengan modal jutaan rupiah hanya mampu meratap pilu tergilas ekonomi kaum borjuis.

Memberikan izin pasar berjejaring bukanlah kewajiban, tetapi pilihan. Pilihan untuk menggilas rakyat sendiri atau memberdayakan mereka dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit. Pemerintah mestinya mampu menawarkan solusi ekonomi kerakyatan dengan program koperasi secara utuh, maju dan mandiri, serta profesional.

“Pemerintah daerah harus berhati-hati dan tidak terlalu mudah mengeluarkan izin toko berjejaring ini, serta perlu meninjau kembali atau merevisi Peraturan Bupati yang berkaitan dengan hal tersebut karena berdampak mematikan prekonomian masyarakat yang berada di sekitarnya,”saran Politisi PKS Sumbawa ini. (arn)

Jumlah PTT di KSB Berkurang

IGD Baru RSUD Sumbawa Segera Dioperasikan

(Suara NTB/bug)

H.W. Musyafirin

Halaman 6

Taliwang (Suara NTB) Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini telah mengalami pengurangan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) kebutuhan pegawai beberapa waktu lalu, Pemda KSB telah memangkas jumlah PTT hingga mencapai 658 orang.

Ratusan PTT yang tidak lagi di terbitkan SK pengangkatannya tersebut, tersebar di sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Mereka ratarata tidak lagi diangkat sebagai PTT baik sukarela dan honorer karena tidak memenuhi lagi kriteria syarat pengangkatan.

“Mereka ada yang mengundurkan diri, meninggal dunia, ada juga temuan Inspektorat yang tidak pernah masuk kerja. Mereka itulah yang tidak di SK-kan lagi,” ujar Kepala BK-Diklat KSB, Abdul Malik Nurdin, S.Sos. Ia mengatakan, kegiatan monev yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu bukan dalam rangka rasionalisasi terutama terhadap jumlah PTT. Pengurangan dilakukan karena pegawai yang tidak lagi diterbitkan SK-nya, tidak lagi memenuhi syarat karena telah meninggalkan pekerjaannya. “Kita lihat, kalau PTT bersangkutan tidak lagi berada di tempat kerja. Maka secara otomatis kita tidak masukkan lagi dalam data untuk di SK-kan,” paparnya.

Saat ini jumlah PTT yang ada di KSB tersisa sebanyak 2.891 pegawai. Abdul Malik menyebutkan, terjadi pengurangan yang cukup lumayan banyak, mengingat sebelumnya berdasarkan data pemerintah, jumlah PTT sebanyak 3.549 pegawai. “Kalau dulu tembus angka 3.000 pegawai. Sekarang berkurang dan mereka yang ada saat ini juga benar-benar riil ada di tiap unit kerja setelah dilakukan evaluasi,” sebutnya.

Menurut dia, pengangkatan dan pemberhentian PTT merupakan kebijakan yang ada di tangan kepada daerah dalam hal ini bupati. Karenanya penambahan PTT termasuk pengangkatan PTT dengan SK kegiatan sejauh belum ada.

“Belum ada perintah dari atas, apakah akan ada tambahan atau misalnya mengganti yang SK-nya tidak diterbitkan sebelumnya,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, pengangkatan PTT baik sukarela, honorer dan PTT dengan SK kegiatan tidak berlaku sistem mutasi sebagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN). Penerbitan SK PTT dilakukan setiap tahun setelah adanya ketetapan kepala daerah. “Tidak ada mutasi. Mereka diangkat dan di SK-kan kembali setiap tahunnya di unit kerja yang juga ditentukan oleh pemerintah,” pungkasnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 27 Juni 2016

Halaman 7

Pemda KSB Belum Tahu Perdanya Dicabut Pusat Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga kini belum mengetahui jika ada Peraturan Daerah (Perda) selama ini berlaku di KSB telah dicabut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan data, dari 53 Perda yang dicabut pemberlakuannya oleh pusat di NTB, sebanyak empat Perda di antaranya milik Pemda KSB. Perda itu di antaranya, Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rertribusi Rumah Potong Hewan (RPH). “Belum ada suratnya sampai ke kami (pemerintah). Jadi belum tahu kalau ada Perda kita yang sudah dicabut,” kata Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Abdul Azis, MH. Jika benar sejumlah Perda di atas telah dicabut, Azis mengakui, jika sebenarnya Perda yang mengatur retribusi itu sudah tidak relevan lagi dengan aturan yang lebih tinggi. Sebelumnya Perda-Perda tersebut dibuat Pemda KSB mengacu pada Undang Undang (UU) Nomor 18 Tahun 20107 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Aturan ini menganut stelsel terbuka, di mana daerah diberikan ruang mengembangkan sejumlah potensi pajak di daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Berbeda dengan regulasi terbaru, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menganut stesel tertutup. Aturan ini hanya memberikan ruang kepada daerah menagih pajak terhadap obyek pajak yang ada terutang dalam UU. Sementara hal lainnya yang tidak tertuang secara otomatis tidak dapat dilakukan oleh daerah.

“Tampaknya pusat melihat daerah kebablasan dalam menggali potensi PAD dari sektor pajak dengan UU 18 . Maka dari itu terbit kemudian UU 28 yang membatasi daerah. Dengan begitu, Perda retribusi yang tidak masuk dalam UU 28 otomatis tidak berlaku.

Kemudian kita di daerah tidak melakukan sinkronisasi sampai sekarang, sehingga pusat menerbitkan pencabutan terhadap PerdaPerda yang tidak sesuai lagi dengan UU 28 itu,” papar Azis.

Selanjutnya Azis mengungkapkan, Pemda KSB tidak akan keberatan dengan pencabutan tersebut. Selain memang tidak lagi relevan dengan ketentuan lebih tinggi dalam hal ini UU Nomor 28 Tahun 2009, keberadaan Perda yang telah dicabut selama ini juga tidak memberikan kontribusi yanag signifikan bagi pendapatan daerah. “Jadi saya kira tidak ada masalah. Toh juga kalau kita tetap berlakukan tidak sesuai aturan yang lebih tinggi. Kalau sudah seperti itu, kita akan tambah salah juga,” ujarnya.

Ia pun menambahkan, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah Perda lain yang kemungkinan masih ada yang tidak sesuai lagi dengan aturan yang lebih tinggi. “Kalau yang ternyata sudah ditetapkan dicabut pusat, maka akan segera kita hentikan penerapannya. Dan kita juga akan cari yang lain, siapa tahu ada yang memang tidak sesuai dengan amanat undangundang lagi,” janjinya. (bug)

(Suara NTB/uki)

TERBAKAR – Pengendara yang melintas berusaha menjauh dari bemo yang terbakar di dekat SPBU Rabakodo, Sabtu.

Sebuah Bemo Terbakar di Dekat SPBU Rabakodo Bima (Suara NTB) Warga Desa Rabakodo Kecamatan Woha dihebohkan dengan terbakarnya sebuah bemo pada Sabtu (25/6) sore 14.30 wita. Terbakarnya bemo jurusan Terminal Tente Kecamatan Woha lintas Simpasai Kecamatan Monta terbakar terjadi tidak jauh dari SPBU. Kepala Desa Rabakodo, A. Harissufwaddin kepada Suara NTB, mengatakan peristiwa tersebut mendadak

oleh petugas yang dibantu oleh warga dan pengendara yang melintas,” katanya.

Kapolsek Woha, Iptu Salahuddin AB mengakui pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan terkait kebakaran bemo tersebut. Hanya saja informasi sementara yang diperolehnya saat ini, kebakaran tersebut dipicu percikan api yang berada dimobil.

“Masih diselidiki. Untuk

sementara informasi yang beredar karena ada percikan dalam mobil ini,” terangnya.

Saat itu bemo jurusan atau rute Terminal Tente lintas Desa Simpasai tersebut, sedang mengisi BBM di SPBU setempat. Namun sopir melihat percikan api.

“Melihat percikan api itu, mobil lalu didorong oleh sopir dan dibantu satpam SPBU setempat hingga keluar di area SPBU,” katanya

Salahuddin menjelaskan, selang beberapa menit berada di luar area SBPU, mobil tersebut langsung terbakar.

Meski tidak menelan korban jiwa, namun akibat peristiwa tersebut membuat warga setempat panik. Serta mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.

“Yang jelas kasus ini akan kami tindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait,” pungkasnya. (uki)

Perbesar Dana BOS

Diduga Banyak Sekolah ’’Mark Up’’ Jumlah Siswa

Abdul Azis (Suara NTB/bug)

Perda Dicabut, Bima Khawatir Investasi Terganggu Bima (Suara NTB) – Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Bima, Ir. Syaifuddin mengatakan, dicabutnya Peraturan Daerah (Perda) oleh Pemerintah Pusat yang kebanyakan mengenai investasi, dikhawatirkan akan berimbas pada daerah. Sebab kebijakan tersebut dinilai akan membebankan daerah jika kewenangan penerbitan izin dialihkan ke pusat. “Misalnya investasi perkebunan di Kabupaten Bima yang selama ini diminati oleh investor. Di lapangan terjadi pro dan kontra karena pembebasan lahan merupakan masalah utama yang tidak bisa terselesaikan. Kami khawatir jika penerbitan izin dialihkan ke pusat justru akan mengalami banyak kendala,” ucapnya menjawab Suara NTB, Sabtu.

Syaifuddin mengatakan, hampir 50 dari 80 hektar lahan perkebunan di Kabupaten Bima saat ini tengah diminati oleh investor untuk dikelola. Baik investor lokal maupun investor nasional yang telah memiliki banyak perusahaan.

“Rata-rata wilayah yang diingini dikecamatan Sanggar, Tambora, Langgudu, dan Lambu,” katanya.

Hanya saja, setelah dicabutnya Perda perizinan, justru akan menuai banyak kendala. Sebab selama ini pembebasan lahan merupakan hal yang paling sulit dalam mengembangkan investasi sektor perkebunan. Karena, menurutnya ratarata lahan di wilayah setempat dimiliki oleh masyarakat.

“Apabila ada investor yang mau menanamkan modal atau saham di Bima sangat sulit, karena masyarakat enggan menyerahkan lahannya untuk dimanfaatkan. Kami pikir hal ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Menurut dia, lahan-lahan di Bima sangat cocok investasi di sektor perkebunan. Seperti kelapa, jambu mete dan kopi. Para investor juga kerap datang untuk mengecek langsung lahan di Bima, bahkan sudah bermitra dan menjalin komunikasi dengan masyarakat setempat. “Makanya dengan dicabutnya aturan ini jangan sampai terjadi pro kontra antara investor, pemerintah daerah dan masyarkat. Karena memang saat ini masyarakat sudah mulai menerima kehadiran investor ini,” terangnya.

Syaifuddin mengingatkan, dulu warga sangat anti terhadap investor. Jangankan memberikan lahan untuk digarap dan dikembangkan. Mereka juga akan melakukan aksi penolakan agar investor itu tidak hadir di wilayah mereka. “Namun setelah pemerintah daerah gencar melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman, mereka mengerti dan memahami. Nah, jangan sampai pencabutan Perda ini akan mengubah keadaan,” terangnya.

Untuk itu dia meminta sekaligus berharap agar pemerintah pusat lebih memperhatikan sejumlah Perda yang dicabut yang disesuaikan dengan keadaan atau karakter masyarakat wilayah setempat. “Kami harap pemerintah pusat perlu memperhatikan lagi tentang Perda yang akan dicabut. Salah satunya mengenai investasi.

Mengingat investasi perkebunan merupakan andalan di Kabupaten Bima,” pungkasn y a . (uki)

Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH mensinyalir banyak sekolah yang membuat laporan palsu terkait jumlah siswa di sekolahnya.

Indikasi ini terlihat dari jumlah siswa yang mengikuti UN tidak sebanding dengan dilaporkan, sehingga berpengaruh pada tingkat kelulusan.

H. Ichtiar

“Banyak sekolah diduga menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis. Mereka mengejar banyak siswa untuk mengharapkan dana BOS yang lebih besar. Karena perhitungan untuk dana BOS itu menggunakan pendekatan jumlah siswa. Ketika banyak siswanya, maka banyak juga dana BOS yang akan diterima,” kata kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH. H. Ichtiar mensinyalir, beberapa sekolah membuat laporan fiktif terkait jumlah siswa di sekolahnya. Karena ada sekolah yang me-

laporkan siswanya mencapai puluhan, tapi ketika pelaksanaan UN hanya diikuti beberapa orang (di bawah 10 orang). Ini akan mempengaruhi persentase kelulusan karena banyak tidak mengikuti UN,” katanya.

Ia pun pernah menelusuri laporan ini, namun pihak sekolah berkilah bahwa siswanya sudah mengikuti orang tua berladang dan lainnya.

Namun pihaknya tidak bisa bertindak tegas, karena sekolahnya bukan di bawah tanggungjawab Dinas Dikpora.

“Ini sebenarnya korupsi. Karena memberikan laporan banyak siswa, tapi kenyataannya saat pelaksanaan UN hanya diikuti oleh beberapa orang siswa saja. Kesannya, tidak riil laporannya,” ungkap H. Ichtiar.

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Dompu, Drs. H.

Syamsul H. Ilyas, M.Si yang dihubungi terpisah, Minggu (26/6) membantah ada sekolah madrasah yang membuat laporan fiktif terkait jumlah siswa untuk kepentingan penerimaan dana BOS. “Apalagi sekolah di wilayah Kecamatan Dompu dan Woja hampir bisa dipastikan tidak ada seperti itu,” tegasnya.

Namun ia tidak bisa menjamin untuk sekolah madrasah di luar Kecamatan Dompu dan Woja, karena dirinya belum mendapat laporan dari pengawas. Tapi pihaknya selalu mengingatkan pengawasnya untuk berperan aktif dalam memberikan laporan dan pembinaan pada sekolah binaannya.

“Monitoring pengawas yang perlu diaktifkan untuk menekan kasus seperti itu (data laporan fiktif),” ungkapnya. Ia justru menduga dugaan laporan jumlah siswa fiktif ini terjadi pada sekolah umum

yang ada di luar kota. Kasus di SMAN 3 Pekat belum lama ini diduga terkait dengan persoalan dana B O S . (ula)

H. Syamsul H. Ilyas (Suara NTB/ula)

Penangkapan Ikan dengan Bom Musda Golkar Dompu Diduga Marak di Bima Usai Lebaran

(Suara NTB/uki)

Syaifuddin

membuat warganya panik.

Pasalnya kebakaran bemo tersebut tidak jauh dari SPBU yang berada didesa setempat.

“Kami kaget ketika warga berlarian menuju SPBU sambil berteriak kebakaran,” ucapnya. Harissufwaddin mengatakan, beberapa saat kemudian dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran serta langsung memadamkan api.

“Api dapat dipadamkan

Bima (Suara NTB) – Potensi ikan di perairan Bima terancam, menyusul dugaan maraknya tindakan oknumoknum yang tidak bertanggung jawab yang menangkap dengan cara menggunakan racun dan bom ikan. Kegiatan tersebut hingga kini masih marak meski sedikit berkurang.

“Kasus pengeboman ikan masih terjadi di wilayah perairan Bima. Saat ini kasusnya tengah ditangani aparat Kepolisian,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Hj. Nurmah, M.Si kepada Suara NTB, Sabtu (25/6).

Nurmah mengatakan, imbas dari kegiatan tersebut tidak hanya mengancam potensi ikan yang mati akibat keracunan atau terkena ledakan bom. Namun juga memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan

laut lainnya, Salah satunya terumbu karang akan rusak.

“Karena adanya aktivitas nelayan yang masih menggunakan bom atau racun ini akan merugikan bagi generasi penerus,” katanya.

Dia berpendapat hal itu disebabkan lantaran tidak adanya kesadaran sebagian para nelayan yang hanya mencari keuntungan tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga mengakibatkan hancurnya karang-karang di laut.

“Kini sejumlah terumbu karang seperti di perairan Sape dan sekitarnya terancam punah, karena kondisinya sudah rusak,” terangnya.

Meski pihaknya sudah mengeluarkan himbauan dan larangan, namun tetap saja ada warga (nelayan) yang ingin mencari keuntungan banyak dengan cara mudah. Bah-

kan tertangkap tangan aparat kepolisian karena hendak melakukan aktivitas itu.

“Kesadaran bagi semua kalangan untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan yang ada di laut. Sehingga kekayaan alam yang ada di laut tidak habis dalam sekejap,” tuturnya.

Meminimalisir kegiatan tersebut, pihaknya terus melakukan sosialisasi, mengingatkan sekaligus menghimbau kepada masyarakat (nelayan) untuk tidak lagi menggunakan cara yang melanggar hukum dengan menangkap ikan sesuai dengan aturan yang ada.

“Semoga kedepan dapat mengubah kesadaran masyarakat (nelayan) untuk peduli dengan dampak dari kegiatan pengeboman ikan ini ataupun cara yang bisa merusak lingkungan laut,” harapnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Ketua DPD I Parta Golkar NTB, H.L. Suhaili FT, SH memastikan pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) DPD II Partai Golkar Kabupaten Dompu usai lebaran Idul Fitri 1437 H. Pelaksanaan Musda akan dilakukan secara demokratis, di mana pengurus kecamatan (PK) tetap diberi ruang untuk menentukan kepengurusan Golkar lima tahun kedepan.

“Musdanya nanti habis Lebaran. Pelaksanaan Musdanya akan dilakukan secara demokratis,” kata Ketua Umum DPD I Partai Golkar NTB, H.L. Suhaili FT, SH kepada Suara NTB usai melaksanakan shalat zuhur di masjid Raya Baiturrahman Dompu, Minggu (26/6).

Suhaili menampik pada pelaksanaan Musda hanya acara seremoni untuk mengukuhkan kepengurusan

lama. Tapi pada Musda ini akan diserahkan kepada daerah dalam memilih pimpinannya. “Kita serahkan melalui mekanisme Musda yang menentukan,” katanya.

Sementara itu, mantan Bupati Dompu, H. Syaifurrahman Salman, yang sebelumnya menjadi Ketua PKNU Dompu akhirnya memilih bergabung di Partai Golkar. H. Syaifurrahman menjadi Ketua koordinator wilayah Bima dan Dompu partai Golkar NTB. “Saya sudah bergabung dengan partai Golkar mejadi koordinator wilayah Bima dan Dompu,” katanya.

Ia mengaku ingin fokus pada Pemilu 2019 mendatang dan berharap didukung oleh masyarakat Dompu. “Mohon dukungannya. Kita fokus dulu pada Pemilu 2019, baru kita fokus pada Pemilu (Pilkada) 2020,” kata H. Syaifurrahman. (ula)

SUARA NTB Senin, 27 Juni 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

POLHUKAM

Halaman 8

Jawab Koordinasi Kepolisian

Disbudpar akan Tambah Pos Pengamanan Mataram (Suara NTB) – Kepala Disbudpar Provinsi NTB, H L Muhammad Faozal menegaskan, kriminalitas di tempat wisata terjadi di tempat dan waktu yang nyaris identik. Oleh karenanya, rantai kejahatan yang tak jarang menyasar wisatawan asing itu harus dipotong.

“Kasus terjadi pada tempat yang tidak jauh berbeda. Kita potong rantai kejahatan dengan menempatkan pos pengamanan,” ungkapnya di Mapolda NTB, pekan lalu.

Ia menampik bahwa selama ini tidak ada upaya yang dilakukan Pemprov NTB untuk bersinergi mewujudkan keamanan di tempat wisata.

“Bukan wacana.

Di Senaru sudah

RENDAHNYA realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak tahun 2015 dari pemerintah pusat menjadi atensi kalangan wakil rakyat di Udayana. Karena dana bagi hasil pajak yang diterima provinsi NTB sangat jauh dari target yang sudah ditetapkan. Bahkan nominalnya juga masih sangat rendah jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2014.

Hal tersebut menurut pandangan para wakil rakyat di DPRD (Suara NTB/dok) Hj. Suryahartin NTB itu justru berbanding terbalik dengan klaim pemerintah daerah, bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

“Artinyakan, jika pertumbuhan ekonomi meningkat, seharusnya juga akan diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak negara. Tetapi kan kenyataanya bagi hasil pajak yang kita terima jauh dari target,” ujar anggota komisi V DPRD NTB, Hj. Suryahartin, M.Ap., pekan kemarin.

Lebih lanjut dikatakan politisi Partai Nasdem tersebut, tak hanya realisasi bagi hasil pajak saja yang tidak mencapai target. Namun dana bagi hasil bukan pajak juga masih jauh dari target. Oleh karena itu, ia menyarakan pada pemerintah daerah untuk mempertanyakan hal tersebut ke pemerintah pusat. Sehingga dengan begitu, potensi peningkatan pendapatan daerah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dapat dimaksimalkan.

“Saya rasa pemerintah daerah harus meminta informasi kepemerintah pusat terkait dengan dana bagi hasil itu.

Bagaimana komunikasinya nanti, sehingga target penerimaan yang sudah kita tetapkan itu dapat tercapai,” ujarnya.

Selain dana bagi hasil pajak itu, Suyahartin juga menyoroti sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor dan retribusi daerah yang masih bisa dimaksimalkan dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah. “Peluang untuk ditingkatkan masih besar di sektor itu. Ini harus dimaksimalkan untuk memperbesar PAD kita,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

Pertanyakan ke Pusat

kita tempatkan pos polisi dua shift,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah kasus yang terjadi di sejumlah tempat wisata di Lombok memiliki karakteristik waktu dan tempat. Sehingga saat ini sudah dipetakan dan diantisipasi dengan mengintensifkan penjagaan di pos-pos tersebut.

Menilik kejahatan yang digagalkan korban dua WNA asal Belanda dua pekan lalu, ia mengatakan bahwa memang kawasan pantai di selatan Lom-

Bagi Takjil Sosialisasi Tertib Lalu Lintas Mataram (Suara NTB) – Jumlah kecelakan lalu lintas meningkat hingga pertengahan 2016 ini. Menanggapi itu, Polda NTB memanfaatkan waktu menanti waktu berbuka puasa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tertib lalu lintas. Dengan berbagi takjil kepada para pengguna jalan.

Dirlantas Polda NTB melalui Kasubdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa), AKBP Lalu Adnan menjelaskan, pada semester pertama 2016 terjadi kecelakaan sebanyak 239 kasus. Meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 217 kasus.

“Angka kecelakaan signifikan kenaikannya. Ini kita turun ke jalan untuk menyampaikan pesan keselamatan lalu lintas,” jelasnya ditemui di sela-sela acara Ditlantas Polda NTB Berbagi Takjil di simpang empat Jalan Sriwijaya-Jalan Bung Karno, Sabtu (26/6).

Sore itu sekitar pukul 17.30 Wita, ratusan takjil dibagikan.

Menggandeng komunitas pen-

cinta motor, yakni Variasi Matic Community (VMC), Lombok Matic Community (LMC), Komunitas Motor Cakep Lotim (KMCL), Soul GT Matic Lombok Club (SMEL-C), dan Narmada Motor Club (NMC).

Mereka yang hadir masingmasing sepuluh orang per-klub itu menyampaikan pesan keselamatan berkendara. Sambil ikut membagikan takjil.

Tak hanya di simpang empat Pajang itu, bagi takjil juga dilakukan di Simpang Lima Ampenan, masyarakat pesisir pantai dan panti asuhan.

“Itu wujud bagian kepedulian. Harapannya, pengguna jalan sadar tentang pentingnya keselamatan dengan tertib berlalu lintas,” jelasnya.

Takjil tersebut juga menjadi hidangan pembuka bagi pengendara yang masih berada di jalan saat Magrib tiba.

Momentum itu juga dimanfaatkan untuk memantau situasi di lapangan terkait kondisi terkini kepadatan lalu lintas.

Menjelang arus mudik dan ba-

(Suara NTB/why)

BAGI TAKJIL - Kasubdit Dikyasa, AKBP Lalu Adnan membagikan takjil kepada pengendara roda dua di perempatan Jalan Sriwijaya-Jalan Bung Karno Sabtu (26/6) akhir pekan lalu. lik Hari Raya Idul Fitri nanti.

“Giat rutin serta cipta kondisi jelang Operasi Ramadniya. Sudah tampak peningkatan pengguna jalan di hampir semua jalur di wilayah NTB ini,” terang Adnan.

Jangan Berikan Ruang Bandar Narkoba di NTB

(Suara NTB/dok)

MENGUAK modus pembobolan rekening nasabah Bank Muamalat, tim penyidik Polda NTB bakal meminta keterangan saksi ahli. Dokumen perbankan pencatatan transaksi nasabah korban telah dikantongi. Untuk kemudian ditelaah bersama ahli.

“Kita periksa keterangan ahli perbankan,” ungkap Kasubdti II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, SIK di Mapolda NTB, akhir pekan lalu.

“Setelah kita selesaikan pemeriksaan nasabah korban dulu,” katanya.

Sejumlah pihak terkait pun telah memenuhi panggilan pemeriksaan. Diantaranya terduga pelaku DN yang diperiksa beruntun selama dua pekan pada bulan Mei lalu.

Pemeriksaan pihak manajemen Bank Muamalat pun telah selesai. Berikut dengan dokumen transaksi perbankan yang dibutuhan untuk mendukung upaya penyidikan.

Hanya saja, sambung dia, masih ada sejumlah nasabah yang masih belum diselesaikan pemeriksaannya. Pemeriksaan nasabah melalui proses yang cukup panjang.

Sebab, rekening nasabah saling diklarifikasi keterpautannya satu sama lain. Berdasarkan transaksi yang difasilitasi terduga pelaku, DN. Keterpautan transaksi perbankan itu, sambung dia, juga ditelusuri melalui dokumen-dokumen yang pada pekan lalu diserahkan pihak bank. Untuk membuat terang unsur pidana seperti yang diatur dalam pasal 63 jo pasal 64 jo pasal 66 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sementara agenda pemeriksaan mantan sales marketing yang dipecat, DN masih menunggu usainya rangkaian pemeriksaan nasabah korban.

Bertambahnya jumlah korban dalam kasus yang dilaporkan Kepala Departemen Investigasi dan Disiplin Karyawan Bank Muamalat Cabang Mataram itu, juga berdasarkan hasil pemeriksaan terduga pelaku.

Terkait tindak tanduknya memfasilitasi nasabah korban melakukan transaksi perbankan. Rentang waktu korban menjadi nasabah juga memperpanjang proses penyidikan.

Bertambahnya korban itu berbanding lurus dengan indikasi bertambahnya kerugian yang timbul. Akibat modus yang sama berupa transaksi palsu kepada sejumlah nasabah. Aliran dana ditelusuri.

Subdit II Cyber Crime mengusut adanya dugaan tindak pidana perbankan syariah.

Layanan perbankan melalui oknum sales marketing, yakni pembukaan rekening, simpanan tabungan, jasa pembayaran, dan lainnya diduga palsu. (why)

an dari yang telah dibangun di Belongsong dan Pantai Kuta, Loteng. “Kita tambah satu lagi pos kontainer di TWA Gunung Tunak,” tandasnya.

Sebelumnya Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono, SH., MH., menyebutkan, pengentasan kemiskinan menjadi tolak ukur penting dalam upaya menekan dan mencegah kriminalitas. Terutama begal wisatawan asing yang berpengaruh terhadap citra pariwisata NTB. Disebutkan, sejak 2015 hingga triwulan kedua 2016 ini ada sebanyak 100 wisatawan asing yang menjadi korban pidana antara lain, penjambretan, pemukulan, pencurian dengan kekerasan dan curanmor. Bahkan beberapa diantaranya harus menderita luka-luka.(why)

Angka Kecelakaan Meningkat

HANI 2016

Periksa Ahli Perbankan

bok masih membutuhkan pengamanan ekstra.

“Pantai Pink sangat minim.

Malah belum ditempatkan personel. Nanti akan kita bicarakan,” jelasnya. Hal yang akan ia dorong itu berupa pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan jasa wisata untuk pembangunan pos pengamanan.

Ia mengapresiasi bagaimana peran sebagian pengusaha jasa wisata yang sudah menyumbangkan CSRnya. Salah satunya untuk pembanguan pos kontainer pengamanan di kawasan Pantai Selong Belanak.

Pihaknya pun tidak tinggal diam. Faozal mengungkapkan bahwa tahun ini Disbudpar Provinsi NTB telah menganggarkan pembangunan pos kontainer polisi. sebagai tambah-

Mataram (Suara NTB) Puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2016 masih diselimuti kekhawatiran, karena peredaran gelap narkoba menyasar semua lapisan masyarakat. Karena sasaran narkoba kompleks, maka pencegahannya pun harus melibatkan semua pihak.

Sampai pada akhirnya masyarakat kompak untuk tidak memberi ruang peredaran gelap narkoba di NTB. Pesan khusus itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Drs. H. Muh. Amin, M.Si usai menghadiri puncak peringatan HANI di tugu Bumi Gora Jalan Udayana Mataram, Minggu (26/6), digagas Badan Narkotika Nasional (BNN) NTB. Pesan sama disampaikan Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, M.Si, Kepala BNN NTB, Drs. Sriyanto, M.Si, dan Danrem 162/WB Kolonel Farid Makruf, MA. Narkoba kini bukan saja tanggungjawab BNN dan aparat lainnya, tapi harus ada rasa tanggungjawab sama untuk menanggulangangi, merehabilitasi pengguna narkoba. “Sebab trennya semakin meningkat,” Wagub mengingatkan.

Secara tegas diingatkannya, agar tidak memberi ruang sedikitpun kepada penyalahguna narkoba. Karena Wagub sendiri melihat ada kecenderungan acuh dari masyarakat. Mereka tidak mau repot, apalagi berisiko, bahkan akan ada ancaman dari mereka yang terlibat. “Tapi kalau semuanya kompak, bersinergi bersama. Semua segmen terlibat dari sisi umur, kita perangi narkoba.

Kita bangkitkan semangat melawan pengedarnya,” tegas Wagub.

Tidak lupa diingatkannya, terkait temuan BNN NTB sebelumnya, ada 19 PNS di lingkup Pemprov NTB yang positif narkoba, dari total 27 instansi yang dilakukan tes urine. Terhadap PNS yang menyalahgunakan narkoba itu dipastikannya tidak ada tolerir. “Namun demikian, kita tetap masukkan ke proses rehabilitasi, sekaligus juga diberikan sanksi kepegawaiannya,” sebut Ketua DPD Partai Nasdem NTB ini. Jajarannya harus bersih, karena aparatur menjadi contoh atau tauladan masyarakat luas.

BNN Sinergi TNI – Polri Sementara Kepala BNN NTB Drs. Sriyanto, M.Si mengamini kekhawatiran Wagub tersebut. Sehingga salah satu cara paling efektif selain pencegahan adalah melaku-

(Suara NTB/ars)

TINJAU - Wagub, H.Muh Amin saat meninjau stan BNN Provinsi NTB pada peringahatn HANI 2016, Minggu (26/6) kemarin berkesempatan memeriksa sebuah senjata api disaksikan Kepala BNN NTB, Sriyanto. kan penindakan. Dia mengaku sudah bicara dengan jajaran TNI dan Polri, untuk dilakukan operasi bersama. “Dengan TNI, Angkatan Laut, Udara dan Darat, juga dengan Polda NTB, kami sudah sepakat kapan akan operasi bersama. Ini bentuk sinergitas,” sebut Sriyanto.

Sehingga jika dilakukan operasi terus menerus, sebagaimana tahun 2015 lalu, efektif mempersempit ruang gerak pengedar narkoba, termasuk para pengguna. “Apalagi peredaran (Narkoba) di NTB masih cukup tinggi.

Tempat tempat peredarannya masih di seputar tempat hiburan, tempat kos, ini yang akan kita sasar,” ungkapnya. Namun kendala masih soal anggaran. Atas kebutuhan itu, pihaknya bersama jajaran TNI dan Polri sudah mendapat kesiapan dukungan anggaran dari Pemprov NTB. Sementara Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Septono menekankan pembersihan di internalnya. “Polri harus dibersihkan ke dalam dulu, agar memberikan contoh teladan kepada masyarakat,” sebut Kapolda. Jika masih ada yang ditemukan anggota Polri pengguna narkoba, akan diberikan penindakan setimpal karena mencoreng institusi, bahkan pemecatan jika terlibat sebagai bandar.

Peredaran narkoba diakuinya sudah pada level internasional dan di Indonesia pada tingkatan darurat narkoba. Sehingga semua pihak harus terpanggil untuk pemberantasan dan pencegahan.

Peran selama ini, pihaknya dengan fungsi Ditresnarkoba dan Sat Narkoba di polres jajaran sudah berjalan baik

dalam bentuk pengungkapan.

Institusinya juga mendukung BNN, salah satunya dengan support personel. Terkait kebutuhan personel di BNN Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat, diakuinya masih harus ada proses pembicaraan lebih teknis lagi. “Sebab kami juga masih kekurangan personel. Tapi akan tetap kita seleksikan mana yang baik,” tandasnya.

Sementara Danrem 162/ WB Kolonel Inf. Farid Makruf, MA, di korpsnya tidak kalah maksimal memerangi narkoba. Pembersihan di internal juga sedang dilakukan. “Kalau ada anggota saya yang positif narkoba, pecat. Tidak ada ampun. Wartawan bisa catat ini,” tegasnya.

Memerangi narkoba pada konteks luas diakuinya perlu partisipasi masyarakat. Tapi sangat percuma menurutnya jika masyarakat tidak mendukung. “Masyarakat harus ringankan langkah untuk melapor. Kalau ada itu terlibat narkoba, kita tangkap. Di lingkungan RT dan lain lain.

Kita berharap peran seluruh masyarakat ini,” harapnya.

Ada kendala lain bahwa peredaran narkoba masih ada indikasi narkoba di kendalikan para pelaku yang sedang menjalani proses hukum dan pidana. Ini menurutnya menjadi persoalan lain, ketika peran aktif masyarakat untuk memerangi sudah diaktualisasikan. Menjadi pekerjaan berat ketika para bandar menggunakan jalur lain mengedarkan narkoba berbagai jenis. Atas dasar itu, pihaknya berharap sinergitas pemberantasan narkoba itu benar – benar dilakukan semua pihak. (ars/*)

Sementara Ketua VMC, Taufik Hidayat mengatakan, kegiatan sore itu menampik kesan bahwa anggota klub motor lekat dengan hura-hura. Menurutnya, komunitas yang teroga-

nisir menjalin hubungan baik dengan aparat kepolisian.

“Kami berharap kami bisa menjadi pelopor keselamatan lalu lintas dari kalangan masyarakat,” ujarnya. (why/*)

HMS Santuni RA/MI Darul Ulum di Bima Bima (Suara NTB) Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM, Sabtu (25/ 6) mengunjungi sekolah Raudathul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum di Tololai, Mawu, Ambalawi Kabupaten Bima. Di sekolah gratis yang didirikan secara swadaya oleh M. Saleh Yusuf itu, Syafrudin menyampaikan santunan sekaligus merekam kondisi nyata yang dihadapi sekolah tersebut.

RA dan MI Darul Ulum merupakan sekolah gratis yang didirikan oleh M. Saleh Yusuf, seorang supir yang menyisihkan waktu dan tenaganya untuk mengembangkan pendidikan di daerahnya. Atas terobosannya ini, Saleh Yusuf banyak menuai pujian dari berbagai kalangan. Saleh Yusuf juga pernah diundang untuk tampil di salah satu program talkshow ternama di sebuah televisi swasta nasional.

Kepada Suara NTB, Saleh Yusuf mengaku sangat mengapresiasi kunjungan Syafrudin ke sekolah yang dibinanya tersebut. Baginya, kehadiran politisi yang akrab disapa HMS itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat dirinya dan para anak didik di sekolah tersebut. Menurut Saleh Yusuf, dengan hadir secara langsung, seorang wakil rakyat akan bisa merasakan denyut nadi kehidupan dan persoalan masyarakatnya.

Yusuf menyebutkan, sekolah yang didirikannya memang digratiskan untuk seluruh anak didik di daerah setempat. Yusuf bercita-cita, kelak sekolah ini bisa terus berkembang hingga memiliki jenjang pendidikan tinggi.

Kehadiran HMS di sekolah itu menurutnya ikut meringankan beban siswa karena HMS langsung memberikan bantuan senilai Rp 10 juta untuk pembelian pakaian seragam.

Selain itu, kehadiran HMS juga diharapkan bisa memberikan dukungan secara politis, misalnya dengan menjembatani mereka dengan pihak lain yang ingin terlibat membantu pembangunan sekolah tersebut. “Beliau memberikan sumbangan Rp 10 juta untuk baju seragam sekolah. Karena kita tahu bahwa sekolah itu sekolah gratis. Saya sangat berterima kasih sekali atas kehadiran beliau,” tandasnya.

Saleh Yusuf juga mengaku bangga karena HMS mau datang sendiri. Ia menegaskan, HMS patut mendapatkan penilaian tersendiri atas kesediannya untuk menemui rakyat secara langsung. “Semoga dengan kehadiran beliau, akan membawa perhatian bahwa begini adanya di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, HMS yang dikonfirmasi usai kegiatan tersebut menegaskan sangat terharu bisa melihat langsung semangat aktivitas masyarakat di sekolah Darul Ulum tersebut. Menurutnya, pengabdian yang dilakukan oleh Saleh Yusuf adalah inspirasi bagi semua pihak. Di tengah keterbatasannya sebagai seorang supir, Saleh Yusuf menurutnya patut dicontoh karena mampu menyisihkan waktu, tenaga dan materi untuk mengentaskan kebodohan dari masyarakats setempat.

Menurut HMS, perhatian terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa ini memang patut menjadi prioritas semua pihak. “Sebagai wakil rakyat saya wajib memberikan perhatian dan ikut andil dalam perjuangan mereka. Ini merupakan wujud nyata pengabdian saya untuk membantu anak muda yang punya kepedulian. Orang yang kemampuannya terbatas, tapi masih punya kepedulian untuk itu,” pungkasnya. (*)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA PELAJAR – Anggota DPR RI, H. M. Syafrudin, ST, MM, bersama para pelajar RA dan MI Darul Ulum, di Tololai, Mawu, Ambalawi Kabupaten Bima, Sabtu (25/6).

SUARA NTB

Senin, 27 Juni 2016

Halaman 9

Kaledioskop Kegiatan Bupati Lobar Selama Ramadhan

’’Berbagi dengan Penuh Rasa Ikhlas’’

Giri Menang (Suara NTB) Untuk mengisi kegiatan di bulan suci Ramadhan 1437 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar0 menggelar kegiatan Safari Ramadhan di 10 kecamatan yang ada. Tim yang tergabung dalam Safari Ramadhan Patut Patuh Patju ini berkekuatan 53 orang. Mereka terdiri dari Bupati, Sekda, Ketua DPRD, Asisten, Dan-

dim, Kapolres, Staf Ahli, pimpinan SKPD didampingi seorang imam penceramah yang berbeda untuk setiap kunjungan.

Selain melaksanakan kegiatan safari Ramadhan ke 10 kecamatan, bupati juga melaksanakan kegiatan salat terawih berjamaah dilanjutkan dengan tadarusan bersama jajaran SKPD di Pendopo I. Bupati juga menghadiri Nuzulul Quran di beberapa daerah.

Kunjungan safari awal digelar di Masjid Nurul Iman, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong dengan Drs.H.Muslim, M.Ag, Kepala Kemenag Lobar sebagai Imam dan penceramah.

Kegiatan safari berikutnya digelar di Masjid Baituttaqwa Senteluk Kecamatan Batu Layar dengan Imam danp penceramah Dr. TGH. L. A. Zainuri, MA. Safari Ramadhan berikutnya men-

Bupati H Fauzan Khalid bersama tim menggelar Safari Ramadhan di Batulayar.

yasar setiap kecamatan dan kemudian diakhiri di Masjid Al-Mujahidin Merembu, Kecamatan Labuapi. Secara umum, para tuan guru tersebut menyampaikan ceramah agama tentang semangat dan nilai Ramadhan sebagai Bulan Suci yang memiliki dimensi personal, yaitu untuk mendekatkan manusia dengan Allah SWT dan dimensi sosial untuk merekatkan hubungan antar manusia.

Pada setiap kunjungannya, Bupati Fauzan Khalid menyatakan, banyak manfaat yang dapat dipetik dari kegiatan safari Ramadhan ini. Selain sebagai ajang silaturahmi, juga dapat menjadi wadah yang tepat dalam upaya perbaikan umat. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Lobar ingin berbagi dengan penuh rasa ikhlas yang kuat. Kata bupati, sebagai wadah silaturahmi, kegiatan safari memiliki fungsi penyampaian informasi kepa-

Bupati menyerahkan bantuan ke masyarakat saat Safari Ramadhan di Kediri

Sekda menyerahkan bantuan ke warga saat Safari Ramdhan di Batulayar

Kapolres Lobar menyerahkan bantuan saat Safari Ramadhan

Pembatalan 53 Perda Final Dari Hal. 1 pembatalan Perda tersebut berlaku setelah keluarnya Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk Perda kabupaten/kota dan SK Mendagri untuk Perda provinsi. ‘’Sudah final (pembatalan 53 Perda).

Kalau ada perbaikan mereka (kabupaten/kota) itu tetap kita batalkan dulu baru mereka merevisi kembali. Karena itu sudah diumumkan oleh Presiden.

Yang sudah diumumkan sudah final (dibatalkan),” kata Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (26/6) siang kemarin terkait hasil pertemuannya di Jakarta dengan Kemendagri soal pembatalan puluhan Perda di NTB. Namun, pembatalan Perda tersebut mulai berlaku setelah keluarnya

SK Gubernur untuk Perda kabupaten/kota dan SK Mendagri untuk Perda provinsi. Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Setda NTB ini mengatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu mana saja Perda-perda yang dibatalkan tersebut. Apakah perda yang dibatalkan itu secara keseluruhan, sebagian atau hanya beberapa pasal tertentu saja.

Untuk Perda kabupaten/kota yang telah dibatalkan, dalam waktu dekat SK Gubernur akan segera keluar.

Namun terlebih dahulu, Pemprov akan mengumpulkan seluruh Kabag Hukum kabupaten/kota untuk diberikan penjelasan hasil pertemuan di Kemendagri tersebut. ‘’Gubernur menindaklanjuti apa yang diumumkan Mendagri. Kalau Perda provinsi dibatalkan Kemendagri,’’ terangnya.

Perda yang dibatalkan tersebut ter-

diri dari sembilan Perda provinsi dan 44 Perda kabupaten/kota. SK tersebut berisi penjelasan-penjelasan kenapa Perda tersebut dibatalkan. ‘’Itu baru berlaku setelah mereka (kabupaten/ kota) menerima SK,’’ jelasnya.

Mantan Inspektur Inspektorat NTB ini menambahkan Biro Hukum akan menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat tersebut. Dengan membuat SK pembatalan oleh gubernur berdasarkan kajian. ‘’Kalau ada yang perlu direvisi maka direvisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Untuk yang sudah dibatalkan oleh Kemendagri karena memang bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Pembatalan itu juga berdasarkan alasan-alasan hukum.

Baru berlaku kalau kabupaten/kota sudah menerima SK pembatalan tersebut,’’pungkasnya. (nas)

”Suara NTB” Terima Penghargaan BNN NTB Dari Hal. 1 Piagam penghargaan diberikan langsung Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin, SH.M.Si, diterima Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino. Sejumlah media, instansi pemerintah, swasta juga menerima piagam sama, pada puncak peringatan HANI yang dipusatkan di Tugu Bumi Gora Jalan Udayana Mataram.

Khusus penghargaan kepada Suara NTB, menurut Kepala BNN NTB Drs. Sriyanto, M.Si, dinilai aktif mengkampanyekan secara luas kepada masyarakat tentang “Stop Narkoba”. Peran serta media ini dinilainya sangat membantu penyadaran publik

terkait bahaya narkoba. Kontribusi ini menurutnya belum termasuk dalam bentuk pemberitaan yang secara konsisten, baik di bidang pencegahan, penindakan dan rehabilitasi.

Penilaian ini diharapkan menjadi motivasi, tidak hanya kepada media, juga instansi lain untuk sama sama peduli tentang bahaya masif narkoba kemudian mengkampanyekan pencegahannya.

Karena saat ini, program prioritas pihaknya melalui Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba (Bang Wawan) sedang digalakkan.

Program inilah yang didukung oleh media meski pun tanpa dorongan khusus, termasuk kepada lembaga swasta dan pemerintah penerima

da masyarakat dan sebaliknya, sebagai wadah untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya.

Dalam kegiatan Safari Ramadhan ini juga dicanangkan program wajib baca Al-Qur’an; satu orang satu juz, atau satu orang satu halaman yang menjadi titik awal pengkajian dan penerapan AlQur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan safari ini pun diselingi dengan pembagian bantuan peralatan dan atau uang kepada kelompok-kelompok tani, peternak, pertukangan, dan kelompok masyarakat lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten Lobar, perorangan dan bahkan melalui program kegiatan TP PKK Kabupaten, GOW, CSR perusahaan, dan Islamic Relief Indonesia. Kegiatan ini pun ditambah dan ditindak lanjuti dengan salat subuh berjama’ah di beberapa masjid dan kegiatan berbuka puasa yang akan diseleng-

penghargaan. ‘’Misal, ada instansi yang anggarkan untuk tes urine. Instansi itu juga sosialisasi tentang bahaya narkoba,’’ ungkapnya.

Ada juga instansi yang mendukung laporan pengguna narkoba, termasuk rumah sakit daerah di Bima dan Sumbawa. Dua rumah sakit ini juga diberi penghargaan karena konsisten membantu proses rehabilitasi pengguna narkoba. Sehingga penghargaan diberikan kepada kepala daerahnya. ‘’Kalau bupati, walikota lain kita belum berikan karena belum kelihatan hasilnya. Dan semoga lewat rangkaian acara HANI ini, kesadaran kita semua untuk mencegah narkoba semakin aktif,” pungkasnya. (ars)

garakan dalam waktu-waktu dekat.

Respons masyarakat terhadap kegiatan safari Ramadhan tersebut sangat tinggi, terbukti dari kegiatan safari tersebut masyarakat yang hadir memenuhi masjid. Menurut masyarakat, kegiatan safari Ramadhan ini sangat bagus sebagai ajang silaturahmi dan menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi di bawah.

Setelah selesai melaksanakan safari, bupati melanjutkan kegiatan tarawih berjamaah bersama jajarannya di Pendopo I. Dalam kesempatan ini, bupati dalam kesempatan itu menyatakan, kegiatan ini merupakan tradisi baik yang harus dikembangkan. ‘’Bahkan harus ditingkatkan frekuensinya menjadi tiap hari sehinga satu bulan bisa 30 jus,’’ harap bupati kepada selruh jajarannya. Ia juga berharap, tradisi membaca Al-Qur’an ini tidak

saja dilaksanakan selama bulan puasa namun di luar bulan puasa juga harus digiatkan. Sebab katanya AlQur’an adalah petunjuk, panduan dan obat bagi umat muslim.

RamadhaninijugadiisibupatidenganmenghadiriNuzululQurandkecamatan Lingsar. Bupati menghadiri Nuzulul Quran di Masjid Mifathul Jannah Desa Genggelang. Dalam kesempatanini,turuthadirWakilKetua DPRD NTB, TGH Mahaly Fikri, sejumlah jajaran SKPD, segenap unsur Muspika Kecamatan, toga dan toma setempat. (Humas Lobar/*)

Istri Bupati Lobar ikut menghadiri Safari Ramadhan di Gerung

Dandim Lobar saat memberikan bantuan saat Safari Ramadhan

Tujuh ’’Travel Agent’’ Terkemuka Dubai dan Singapura Kunjungi Lombok Mataram (Suara NTB) Tujuh travel agent dari Dubai (Uni Emirat Arab) dan Singapura berkunjung ke Lombok. Kunjungan mereka dalam rangka mempromosikan Lombok (NTB) sebagai objek wisata katagori World’s Best Halal Honeymoon Destination dan World’s Best Halal Tourism Destination.

Kunjungan travel agent yang dikemas dalam ‘’Singapore Airlines Middle East Familirisation Trip to Lombok’’ ini bekerjasama dengan Singapura Airline dan Silk Air. Rombongan ini diterima Kepala Dinas Kebu-

dayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB diwakili Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar NTB, Dra.Hartati di Holiday Resort Hotel, Minggu (26/5) malam.

Utusan travel agent dari Dubai dan Singapura berkunjung ke Lombok untuk melihat secara langsung objek wisata di Lombok.

Mereka akan berada di Lombok mulai 26-29 Juni 2016. Adapun destinasi wisata yang akan dikunjungi adalah Dusun Sade dan objek wisata Kuta, Lombok Tengah. Kemudian objek wisata Narmada, Lombok Barat.

Setelah itu, mereka akan melanjutkan kunjungannya ke

destinasi wisata di Sekotong, Gili Sudak dan sentra industri gerabah di Banyumulek, Lombok Barat. Selanjutnya pada hari ke tiga rombongan ini akan meninjau objek wisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Di KLU destinasi wisata yang dikunjungi adalah air terjun Sindang Gile .

Pada kunjungan pertama di Lombok, mereka sangat antusias dan mengagumi Lombok.

Utusan travel agent itu berjanji akan membantu mempromosikan pariwisata Lombok dan NTB secara keseluruhan pada calon wisatawan. (*)

Gubernur Perintahkan BKD dan Diklat Tindak Tegas ASN Indisipliner Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD) dan Diklat NTB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM mengatakan, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah meminta dirinya menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang indisipliner. Menindaklanjuti instruksi tersebut, mulai 1 Juli mendatang, server absensi ASN seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB akan terpusat di BKD dan Diklat. ‘’Sekarang Pak Gubernur tekankan, kemarin waktu beliau panggil saya, berikan sanksi kepada aparatur yang tidak berkomitmen dengan pengabdian dan disiplin,’’ kata Hakim ketika dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin.

Dikatakan, biasanya ASN yang indisipliner itu-itu saja orangnya.

Sehingga, Pemprov akan lebih tegas lagi menindak ASN yang indispliner tersebut. Termasuk juga pihaknya akan memantau pengawasan dari pimpinan SKPD terhadap para bawahannya. ‘’Makanya mulai 1 Juli seluruh absensi akan terpusat di BKD. Sekarang ada servernya, BKD yang akan print out absensi itu nanti,”imbuhnya.

Absensi ASN seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB sekarang sudah online, menggunakan sidik jari di masing-masing SKPD. ASN yang malas maka otomatis akan terlihat dari absensinya. ‘’Tanggung jawab kepegawaian itu ada di BKD, sehingga kita akan pusatkan di BKD absensi pegawai,’’ tandasnya.

Apakah terpusatnya server absensi ASN itu ada kaitannya dengan adanya manipulasi absensi yang kemungkinan bisa terjadi di SKPD? Hakim enggan mengomentari. “Saya nggak berkomentar begitu,”ucapnya. Namun yang jelas, BKD dan Diklat akan lebih tegas lagi menegakkan disiplin ASN lingkup Pemprov NTB. Akhir April lalu, sebanyak 56 ASN yang indisipliner dikumpulkan dan diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Mereka berasal dari 18 SKPD masing-masing sebanyak 26 orang telah mendapatkan sanksi disiplin. Dengan rincian, sanksi berat sebanyak 5 orang, sanksi sedang 2 orang dan sanksi ringan 19 orang. (nas)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Para travel agent yang tergabung dalam ‘’Singapore Airlines Middle East Familirisation Trip to Lombok’’ ini foto bersama saat diterima dalam acara santap malam bersama di Holiday Resort Hotel, Minggu (26/6) malam kemarin.

SUARA NTB Senin, 27 Juni 2016

Allah SWT berfirman: ‘’Sesungguhnya kami telah menurunkannya (Al Qur’an) pada malam kemulian, Dan tahukan kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikatmalaikan dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.

(Al Qur’an Surat Al Qadr 1-5)

Ibadah Puasa dan Peningkatan Kinerja Najamudin, M.Pd.I (Sekretaris Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LP2I) dan Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Mataram) PEMBACA budiman, banyak orang salah paham tentang semangat yang terkandung dalam ibadah puasa.

Ibadah puasa dipahami sebagai ritual ibadah yang melemahkan etos kerja duniawiyah. Ibadah puasa dijadikan sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Ibadah puasa dianggap sebagai alat pembenaran ketidakdisiplinan, keterlambatan dan segala hal yang berkaitan dengan unsurunsur kemunduran.

Memang secara logis, di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, kita mengalami suatu kondisi penurunan kuantitas nutrisi, karena menahan diri dari makanan dan minuman selama seharian penuh setelah makan sahur sampai waktu berbuka. Namun, hal tersebut bukan menjadi alasan untuk menjadikan diri lemah secara fisik dan bersikap malas. Justru hal tersebut harus dipandang sebagai sebuah latihan untuk dapat bertahan dalam suatu kondisi serba kekurangan dengan tanpa mengurangi semangat berjuang.

Kalau kita melakukan kilas balik sejarah Islam tempo dulu, peristiwa-peristiwa besar dan gemilang yang dialami dan diraih oleh umat Islam terjadi di bulan Ramadhan. Bulan di mana umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa. Di antaranya pertama, peristiwa perang badar. Perang badar terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Ramadhan 2 Hijriyah. Kedua, peristiwa pembebasan Mekkah (fathul makkah). Peristiwa Fathul Makkah terjadi pada tahun 630 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 8 Hijriyah. Ketiga, pembebasan Andalusia (Spanyol). Pada tanggal 28 Ramadhan 92 Hijriyah, panglima Islam yang bernama Tariq bin Ziyad dikirim oleh pemerintah Bani Umayyah untuk menawan Andalus.

Beberapa peristiwa besar dan bersejarah tersebut menjadi bukti nyata bahwa ibadah puasa bukan menjadi sebab untuk menghilangkan semangat dalam berjuang meraih kesuksesan. Tapi sebaliknya agar ibadah puasa dijadikan sebagai motivasi spiritual dalam menjalankan amal shalih. Bukankah Rasulullah telah menyampaikan bahwa amal shalih yang dilakukan dalam bulan puasa ini dilipatgandakan sampai sepuluh kali lipat. Sebagaimana sabdanya: yang artinya kebaikan yang dilakukan dalam bulan Ramadhan (bulan puasa) itu dilipatgandakan sampai sepuluh kali lipat.

Oleh karena itu, pembaca budiman, marilah kita membangun keharmonisan antara ibadah-ibadah yang kita jalankan seharihari dengan kualitas diri yang luhur. Karena sungguh, perintah untuk beribadah itu mengisyaratkan agar manusia dapat menyerap nilai-nilai ilahiyah ke dalam dirinya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang rajin beribadah dapat menjadi manusia-manusia rabbany bagi sekitarnya.

Membuat Kue Lapis LEBARAN tinggal 9 hari lagi. Saat Lebaran, kita tentu ingin menyuguhkan makanan atau jajanan yang sehat dan bergizi.

Apalagi sekarang ini, banyak ditemukan makanan yang mengandung zat berbahaya, seperti boraks, rhodamin dan bahan pengawet lainnya. Jika Anda khawatir membeli jajanan untuk lebaran, tidak ada salahnya Anda mencoba membuat jajanan yang sehat dan tidak membuat khawatir. Salah satu alternatif yang bisa dicoba adalah kue lapis. Jika Anda belum tahu cara membuat, berikut resep membuat kue lapis sebagaimana dikutip dari www.resepmakanan.com Bahan-bahan yang digunakan : • 200 gram tepung sagu • 75 gram tepung beras • 600 ml santan dalam 1 butir kelapa, lalu ambil santan seban yak 150 ml, didihkan • 200 gram gula pasir • garam secukupnya • ½ sdt vanili bubuk • 2 tetes untuk pewarna merah • 3 tetes untuk pewarna hijau Cara membuat kue lapis : 1. Pertama-tama cairkan terlebih dahulu tepung sagu sebanyak 50 gram ke dalam 50 ml santan, lalu tuang santan yang sudah didihkan sebanyak 150 ml dengan gula pasir, aduk terus sampai merata, didihkan.

2. Campurkan sisa dari tepung sagu dengan vanili, garam dan tepung beras, kemudian tambahkan dalam adonan yang sebelumnya sembari diuleni. Lalu tuangkan sedikit demi sedikit santan sampai merata.

3. Ambil sebanyak 6 sdm dari adonan tadi, campurkan dengan tetesan pewarna merah. Setelah itu bagi sisa adonan ke dalam 2 bagian, satu adonan berwarna putih sedangkan adonan lainnya dicampur dengan tetesan pewarnahijau.

4. Setelah itu, siapkan loyang dan oleskan dengan mentega/ minyak, alasi menggunakan alas plastik. Lalu masukan selapis adonan berwarna putih sebanyak 90 ml, kemudian kukus hingga 5 menit sampai matang.

5. Masukan lagi selapis adonan hijau sebanyak 90 ml, kukus hingga 5 menit sampai matang, ulangi cara ini sampai adonan habis.

6. Langkah terakhir, tuang lagi selapos adonan yang berwarna merah, lalu kukus hingga 15 menit sampai matang, angkat.

7. Potong kue lapi sesuai selera, setelah itu dinginkan.

8. Kue lapis pun siap disajikan. (berbagai sumber)

Halaman 10

Festival Pesona Ramadhan Lombok Sumbawa Ditutup Mataram (Suara NTB) Momentum Ramadhan dijadikan sebagai ajang promosi wisata halal NTB. Bebagai macam kegiatan akan dilangsungkan selama sepekan di Taman Budaya NTB. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB juga melakukan sejumlah lomba untuk memeriahkan acara selama sepekan lalu, pada 20-26 Juni.

“Terima kasih kepada masyarakat yang turut meramaikan Pesona Ramadhan Lombok Sumbawa ini. Semoga ini bisa menjadi ajang untuk silaturahmi dan ajang promosi pariwisata kita,” kata Kepala Taman Budaya NTB Faisal pada penutupan Festival Pesona Ramadhan Lombok Sumbawa, di Mataram, Minggu (26/6).

Beberapa lomba yang telah diselenggarakan di antaranya fashion show, bazar Ramadhan, festival bedug, pesona 1000 masjid, kontes foto, lomba menulis sejarah Islam dan lomba kaligrafi. Semua lomba yang dilakukan untuk mendukung wisata halal yang telah menjadi brand pariwisata NTB. Peserta kegiatan ini berasal dari semua orang dari semua daerah yanga da di NTB. Sehingga semua lapisan masyarakat telah berpartisipasi dan mendukung kelancaran dari kegiatan tersebut.

“Semua kontennya tentang pariwisata halal. Kita juga melibatkan banyak pihak,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H.L.Muh.Faozal, S.Sos.,M.Si, sebelumnya.

Kegiatan ini juga didukung oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) NTB dan para remaja masjid. Bukan hanya itu saja, sejumlah pelaku pariwisata seperti Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Association of

the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) NTB juga turut terlibat. Sehingga semua pihak dapat ambil bagian dalam mempromosikan wisata halal NTB. Pesona Ramadhan Lombok Sumbawa ini merupakan yang pertama dilakukan oleh Disbudpar. Sebelumnya kegiatan semacam ini tidak pernah dilakukan selama Ramadhan. Namun setelah branding wisata halal NTB, Disbudpar melihat kegiatan itu sangat efektif apabila dilakukan selama bulan Ramadhan.

Rani selaku pengunjung festival mengaku sangat terkesan dengan kegiatan tersebut. Menurutnya sejumlah lomba yang diadakan oleh Disbudpar dan Taman Budaya NTB sangat baik untuk meningkatkan kepercayaan diri anak.

Terlebih terdapat beberapa stan-stan kuliner dan stan fashion yang dapat dikunjungi oleh masyarakat.

“Saya berharap kegiatan semacam inu tidak hanya dilakukan pada saat Ramadhan saja, tetapi pada bulan lainnya.

Karena ini sangat bagus dan bisa jadi ajang promosi pariwisata NTB,” ujarnya. (lin) TUTUP - Kepala Taman Budaya NTB Faisal menutup Festival Pesona Ramadhan Lombok Sumbawa, Minggu (26/6).

(Suara NTB/lin)

Golden Palace Hotel Buka Bersama Anak Yatim

(Suara NTB/ist)

BINGKISAN - Manajemen Hotel Golden Palace memberikan bingkisan pada perwakilan anak yatim pada acara buka puasa bersama, Jumat (24/6) lalu.

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Manajemen Hotel Golden Palace pose bersama dengan tokoh agama dan anak yatim pada buka puasa bersama, Jumat (24/6) lalu.

Mataram (Suara NTB) Golden Palace Hotel pada Jumat (24/6) lalu telah melakukan buka bersama seratus anak yatim di Kota Mataram. Ramadhan ini dimanfaatkan oleh Golden Palace untuk berbagi dan berbuka dengan anak yatim. Buka bersama dan berbagi ini dilakukan setiap tahun untuk mengurangi beban anak yatim yang ada di Kota Mataram.

“Ini merupakan bentuk perhatian kami terhadap anak yatim yang ada di Kota Mataram. Kami ingin berbagi reZeki dan kebahagiaan bersama mereka,” kata Direktur Utama Golden Palace Hotel Ir. Teddy Sanyoto, MT,MBA, di Mataram, Jumat (24/6) lalu.

Kegiatan berbagi dan buka bersama sejumlah anak yatim ini merupakan kegiatan rutin tahunan hotel ini. Ini merupakan bentuk kepedulian Golden Palace terhadap lingkungan dan masyarakat. Terlebih kepada anak yatim yang membutuhkan bantuan setiap orang.

“Kalau Golden Palace lebih maju, saya akan buat yang lebih besar lagi dan mengundang lebih banyak anak yatim,” ujarnya.

’’Ngabuburit’’ dengan Melukis Sketsa Wajah Mataram (Suara NTB) Banyak cara dilakukan setiap orang untuk menunggu waktu berbuka puasa. Mulai dari berburu takjil hingga membaca Al Qur’an di masjid. Namun ngabuburit yang satu ini terbilang cukup unik, yaitu menggambar atau melukis sketsa wajah. Ngabuburit kreatif ini dilakukan oleh Komunitas Pena Lombok yang beranggotakan hingga 100 orang.

“Komunitas kita ini anggotanya banyak dan dari usia berapa saja. Tidak ada batasan usia, asalkan mau belajar. Kita juga buka stan untuk siapa saja yang ingin disketsa wajahnya,” kata Dany Arya Pratama yang merupakan salah satu sketcher yang baru saja lulus dari SMAN 5 Mataram ini.

Saat ini telah berkembang industri kreatif, Pena Lombok ini hadir untuk memberikan wadah bagi siapa saja yang ingin menyalurkan hobinya untuk menggambar sketsa. Terlihat banyaknya pengunjung yang ingin digambar, terlebih pada bulan Ramadhan ini.

Dhany mengaku banyak anak muda yang turut meramaikan stan Pena Lombok dan meminta digambar.

“Menggambar itu adalah hobi. Kalaupun merasa tidak bisa masih bisa belajar asal ada kemauan. Saya dan kawan-kawan yang lain juga belajar secara otodidak,” ujarnya.

Terlihat sejumlah hasil karya para sketcher yang dipampang di stannya di Taman Budaya selama sepekan lalu. Ada juga sketsa gambar gubernur dan wakil gubernur. Terlihat juga sketsa wajah berbagai artis dan sketsa abstrak yang digambar dengan berbagai teknik.

Kesulitan yang dihadapi para sketcher salah satunya dalam meniru persis wajah setiap orang. Pasalnya butuh konsentrasi yang tinggi untuk menggambar utuh wajah seseorang. Namun, selama sepekan lalu Komunitas Pena Lombok melakukan live sket, di mana setiap orang yang ingin disket langsung digambar di tempat. Hanya satu jam saja sudah terlihat hasil sketsa yang sangat memuaskan.

Komunitas ini juga menerima anggota dari mana saja dan dengan usia berapapun. Tidak ada batasan usia untuk menjadi anggota komunitas. Selama Ramadhan ini mereka (Suara NTB/lin) mendapatkan banyak orderan. Dany juga mengapresiasi antusiasme masyarakat

yang telah mempercayakan diri untuk disketsa wajahnya oleh Komunitas Pena Lombok. “Semoga para pelanggan merasa puas dengan karya kami,” harapnya. (lin)

SKETSA Para Sketcher dari Komunitas Pena Lombok tengah menggambar sketsa wajah, di Mataram, Minggu (26/6).

Teddy juga berharap anak yatim yang diundang mendapatkan sejumlah pencerahan dari sejumlah nasihat yang diberikan. Hal itu bertujuan agar anak-anak tersebut dapat termotivasi untuk belajar dan bisa menjadi orang sukses di masa mendatang.

Selain buka bersama, Golden Palace juga memberikan sejumlah bingkisan dan bantuan berupa uang saku. Teddy berharap bantuan yang diberikan dapat dipergunakan sebaik mungkin, sehingga beban mereka dapat sedikit berkurang.

Hotel Golden Palace yang berada di Jalan Sriwijaya Nomor 38 Mataram ini merupakan satu-satunya hotel bintang empat di Kota Mataram.

Fasilitas yang lengkap dan kenyamanan yang optimal menjadikan hotel ini menjadi salah satu hotel ternama di Kota Mataram. Keberhasilan itu membuat segenap manajemen Golden Palace bersyukur dan mengundang anak yatim untuk berbagi kebahagiaan.

“Memang tidak banyak, tapi jangan lihat jumlahnya. Ini tujuannya juga untuk mempererat tali silaturahmi. Sehingga hubungan kita semua bisa se-

makin baik,” ujarnya.

Sementara Manager HRD Hotel Golden Palace Nurata Dewi, menjelaskan, untuk tahun ini pihaknya mengundang 60 orang fakir miskin.

Anak-anak tersebut berasal dari Yayasan Baitul Gofur Gebang. “Memang yang kita cari adalah yayasan yang berada daerah-daerah yang terdekat dengan hotel ini,” ungkapnya.

Sementara kegiatan seperti Ini merupakan tahun kedua dan ini juga merupakan tahun kedua hotel ini berdiri, sehingga bentuk kegiatan seperti ini merupakan salah sarana untuk memberikan CSR serta berbuka bersama.

Diakuinya, di tahun pertama, pihaknya mengundang sekitar 58 anak yatim piatu dari Yayasan Assakinah Gebang. Tentu lanjutnya, buka bersama hal yang lain dilakuan adalah pemberian pakaian layak pakai yang telah dikumpulkan oleh para staff hotel ini. Dan tidak lupa juga donasi berupa dana kasih yang akan tetap diberikan.

“Mudah mudahan tahun depan juga kegiatan seperti ini juga akan tetap dilaksanakan. ini merupakan tekad kami untuk memberikan hal ini kepada masyarakat,” harapnya. (lin/ils)

Atasi Sakit Kepala bagi Perokok saat Puasa ANDA kerap mengantuk, bahkan sakit kepala sakit berpuasa? Kondisi ini jelas membuat Anda terganggu dalam berpuasa. Bagi Anda para perokok tentu sulit melepaskan kebiasaan merokok setiap saat. Namun, puasa bisa menjadi obat bagi Anda untuk berhenti merokok.

Bila Anda tetap tidak bisa terlepas dari kebiasaan merokok, tentu akan menyebabkan rasa sakit. Salah satunya sakit kepala. Untuk itu, bila memutuskan tetap puasa, maka berikut ini tips bagi Anda para perokok agar puasa tetap jalan dan tidak terganggu.

Dikutip dari www.republika.co.id, Spesialis Penyakit Dalam RS Siloam Kebon Jeruk dr Epistel P. Simatupang SpPd-KGEH, mengatakan sakit kepala sering datang akibat berhentinya kebiasaan konsumsi rokok. Kebiasaan yang berubah inilah yang kemudian dapat menyebabkan sakit kepala yang memicu gula darah rendah.

Zat nikotin yang dihisap saat merokok bisa memicu sakit kepala pada saat perut kosong. Cara mengatasinya sebenarnya mudah, hanya dengan menghindari rokok, tidur cukup di malam hari, 6-8 jam. Serta pastikan tubuh selalu tercukupi asupan gizi seimbangnya seperti, karbohidrat, buah, sayur, protein, daging dan jangan lupa untuk minum air putih 8-10 gelas sesudah buka puasa.

Kiat mengonsumsi air putih yang benar ketika puasa sebaiknya jangan sewaktu makan, minimal 1 jam setelah makan, kemudian tidur cukup untuk mengembalikan stamina.

Kebiasaan berolahraga juga sebaiknya tetap dijalankan secukupnya, namun upayakan untuk dilakukan pada sore hari.

Dengan asupan gizi yang seimbang, puasa bisa menjadi salah satu bentuk terapi kesehatan. Puasa dapat membuat metabolisme tubuh stabil dan sehat.

Untuk itu, agar puasa dapat berjalan lancar tanpa kendala penyakit apapun maka disinilah pentingnya memenuhi kebutuhan gizi harian kita. Tujuannya tak lain adalah agar tubuh senantiasa bugar selama puasa. (berbagai sumber)

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 27 Juni 2016

Ajeng Roslinda

Perjuangkan Hak Masyarakat Atas Pelayanan Informasi Informasi merupakan hak dasar warga negara yang telah dijamin dalam UUD 1945. Bahkan hal ini dipertegas kembali dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Permintaan informasi publik bukan persoalan tabu lagi. Artinya, informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik merupakan hak masyarakat untuk mengetahuinya.

SEBAGAI salah satu perempuan yang memimpin Komisi Informasi (KI) NTB, hal inilah yang akan terus diperjuangkan Ajeng Roslinda, S.Pt. Perempuan kelahiran 18 Februari 1969 ini mengatakan informasi merupakan hak asasi manusia yang harus terus diperjuangkan.

“Sampai sebesar inipun saya rasa banyak kita belum tahu, kemajuan dari pelayanan yang dilakukan pemerintah, badan-badan yang menggunakan uang negara punya kewajiban memberikan pelayanan informasi, itu merupakan kewajiban mereka,” kata Ajeng saat berbincang dengan Suara NTB, Jumat (24/6).

Di satu sisi, katanya, masyarakat selama ini tidak enak menanyakan informasi yang dibutuhkan. Padahal itu merupakan hak asasinya. Itulah yang harus terus diperjuangkan supaya masyarakat sadar akan informasi dan badan publik juga memberikan pelayanan atas informasi yang dibutuhkan masyarakat.

“Saya menganggap jadi komisioner KI itu

Dipercaya Pimpin KI NTB karena Pengalaman AJENG Roslinda mengatakan keputusan di Komisi Informasi (KI) NTB bersifat kolektif kolegial dari seluruh komisioner, termasuk dalam penentuan ketua. Dirinya memimpin KI karena kepercayaan dari komisioner lainnya.

“Ada proses. Periode awal saya sudah jadi Wakil Ketua. Proses yang kedua ini, teman-teman (komisioner) bersepakat KI ini harus ada yang menjadi guru, pengalaman. Ini komisi yang menangani sengketa informasi jadi harus ada dulu yang menjadi kayak guru, mentornya.

Karena bersengketa itu tidak gampang,” kata Ajeng saat berbincang dengan Suara NTB, Jumat (24/6).

Idealnya, KI NTB memiliki staf ahli karena mereka menangani sengketa informasi. Namun hingga saat ini belum ada. Sehingga, dengan kondisi keadaan yang ada saat ini dirinya diberikan amanah untuk menjadi Ketua KI NTB, karena sudah pengalaman juga pada periode sebelumnya.

“Di satu sisi mbak Ajeng dulu Koordinator PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi)yangbersentuhanlangsung dengan tupoksi kita. Jadi dianggap sesuatu yang wajar dengan pertimbangan pengalaman sebelumnya,” tambahnya. Sebagai pimpinan KI NTB, tentu membutuhkan waktu penuh. Karena KI merupakan fungsi pelayanan. “Kami disumpah fungsi pelayanan itu harus kuat,” imbuhnya.

Meskipun demikian, kata Ajeng, tak lantas memuat perhatian kepada keluarga menjadi berkurang. Komunikasi dengan anak-anak tetap dilakukan meskipun tidak bertemu secara langsung. Dengan teknologi yang ada saat ini seperti HP, BBM dan lainnya digunakan secara maksimal untuk berinteraksi dengan keluarga untuk mengingatkan mereka tentang kewajibannya sebagai seorang anak.

“Alhamdulillah kedua anak saya kuliah di perguruan tinggi ternama. Satu di Fakultas Hukum Unram dan Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi Telkom Bandung,” kata ibu dari Nikki Rizky Pradipta dan Nikko Dian Purnama ini. (nas)

sebuah perjuangan bagaimana memperjuangkan dan melayani masyarakat dengan baik. Terkait hak-hak mereka terhadap informasi.

Di satu sisi berjuang memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa itu bagian dari hak asasi yang mereka miliki,” ujarnya.

Hak masyarakat atas informasi merupakan amanat UUD 1945.

Sesuatu yang sangat miris, kata Ajeng, karena baru tahun 2008 terbit UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Padahal negara sudah mengaturnya jauh-jauh hari sebelumnya, dijamin dalam UUD ‘45. Betapa ruginya kita, negara sudah menjamin kita mendapatkan pelayanan informasi jauh sebelumnya,” imbuhnya.

Namun di satu sisi, lanjut Ajeng, banyak masyarakat yang belum tahu bahwa hak mereka atas informasi sudah dijamin oleh Negara.

“Itulah yang menggerakkan saya berjuang untuk melayani masyarakat atas informasi. Proses perjuangan itu, bagaimana kami memberikan putusan yang baik, baik kepada pemohon maupun termohon,” ucapnya.

Ajeng yang pernah menjadi Wakil Ketua KI NTB periode pertama ini mengatakan ketika KI NTB baru terbentuk banyak masyarakat di daerah ini yang tidak tahu jika pelayanan informasi adalah hak mereka.

Kemudian mengubah mindset badan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat menjadi hal yang cukup berat dihadapi komisioner KI NTB periode pertama.

Roadmap KI NTB periode perta-

ma, 2012-2015 adalah mengawal badan publik memahami kewajibannya memberikan informasi dengan baik. Sebagai badan publik, mereka harus lebih siap.

Karena masih belum siapnya badan publik, lanjut Ajeng, pada periode pertama banyak sekali sengketa informasi yang masuk ke KI NTB. Pada tahun 2013, jumlah sengekta informasi sebanyak 14 kasus. Kemudian meningkat tajam menjadi 84 kasus tahun 2014. Selanjutnya tahun 2015 menurun menjadi 10 kasus.

Tahun 2014, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah kuat. Sehingga, pada tahun itu, NTB peringkat pertama keterbukaan informasi publik tingkat nasional. Namun, pada tahun 2015, prestasi ini menurun, NTB menempati posisi 4 nasional.

Dikatakan, ada beberapa kabupaten yang sedikit terlambat terkait dengan keterbukaan informasi publik di daerahnya. “Itu yang akan kami selesaikan di periode kedua ini. Seperti Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima itu progresnya agak lama,” imbuhnya.

PPID di tiga kabupaten itu sudah terbentuk tetapi inovasi pelayanan publik yang cepat, tepat dan murah belum terlihat. Mereka

Nilainya lumayan jauh, ada apa?

Meskipun kami optimis kalaupun rangking kita turun tapi kedepannya punya target-target yang menjadi kemajuan keterbukaan informasi periode kedua ini. Karena embrioembrio kemarin yang sudah diletakkan itu, tinggal di link-link kan semua dengan sistem yang baru, mana nanti setelah lebaran kami harus berkejaran dengan waktu menghadapi penilaian itu,” tandasnya.

Ajeng menambahkan, KI NTB periode kedua 2016-2019 ini akan membuat inovasi besar. Karena embrio untuk membuat inovasi sebenarnya sudah ada pada periode sebelumnya. Tinggal bagaimana sekarang penguatan regulasi dan membuat program yang menjadi kebanggaan NTB. (nas)

Ajeng Roslinda saat dilantik sebagai Ketua KI NTB

Stigma Perempuan Lemah hanya Asumsi KETUA Komisi Informasi (KI) NTB, Ajeng Roslinda, S.Pt mengatakan emansipasi wanita di NTB terbuka lebar. Banyak perempuan-perempuan hebat yang telah menduduki jabatan strategis di pemerintahan maupun pimpinan partai politik. Ia mengatakan, stigma yang mengatakan wanita adalah makhluk lemah hanyalah asumsi belaka.

“Perempuan itu adalah makhluk yang paling kuat. Lemah itu hanya asumsi. Ketika perempuan itu bangkit justru kekuatannya dua kali lipat dari laki-laki,” kata Ajeng saat berbincang dengan Suara NTB, Jumat (24/6).

Ia mengatakan, perempuan adalah sosok yang bisa membagi diri dengan berbagai macam profesi/pekerjaan. Seorang wanita bisa men-

masih melkaukan penataan terhadap PPID yang ada. “Yang tiga ini masih standar, DIP belum, uji konsekuensi belum, masing-masing dinas belum ada inovasi. Baik dari sisi regulasi, pelayanan dan lainnya,” tambahnya.

Saat ini, lanjut Ajeng, penilaian Komisi Informasi Pusat terkait dengan pelayanan informasi tahun 2016 sudah jalan. Hal ini merupakan PR besar komisioner KI NTB yang baru dilantik untuk memastikan kesiapan PPID provinsi. Diakui, pihaknya belum mendapat gambaran kondisi terakhir PPID provinsi mengenai progres terbaru.

“Karena progres terbaru ini menjadi titik penilaian KI pusat. Karena daerah lain juga berlomba. Tahun 2015 kita posisi keempat, turun.

jadi bapak (tulang punggung keluarga), tukang ojek, guru, dokter, tukang cuci bahkan bisa menjadi teman bagi anak-anaknya.

Ajeng lebih memposisikan wanita sebagai seorang ibu. Karena jika diposisikan sebagai seorang ibu mereka akan memiliki pemikiran yang kompleks ke depan. Namun jika hanya diposisikan sebagai wanita maka pemikirannya hanya sebatas masalah tampilan atau soal kecantikan.

“Kalau dia menempatkan dirinya sebagai seorang ibu, dia selalu berusaha akan lebih bagus, membekali dirinya dengan proses yang jauh ke depan. Ibu itu dimanapun dia berada bisa melakukan fungsifungsi ibu,” ucapnya.

Ajeng merasa bangga banyak sekali perempuan hebat di NTB

yang menjadi pemimpin lembaga pemerintahan sampai partai politik. Ia mencontohkan, Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah, Bupati Bima, Indah Damayanti Putri, Ketua DPRD Lombok Barat, Ketua DPRD Kabupaten Bima, Calon Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Isvie Rupaeda, SH, MH dan lainnya.

Ia melihat NTB daerah yang jauh berpikir gender. Karena sekian persen porsi perempuan dalam pemerintahan, NTB yang mengapresiasi terhadap perempuan hebat. “Memberi ruang kita untuk berkompetisi dengan laki-laki.

Kesetaraan gender itu tidak harus setara tetapi fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh laki-laki, perempuan bisa mengambil peran di situ. Perannya juga strategis,” kata ibu dua anak ini. (nas)

Ajeng Roslinda berfoto bersama kedua anaknya

BIODATA Nama TTL Pendidikan Jabatan Pengalaman

: Ajeng Roslinda, S.Pt : 18 Februari 1969 : Sarjana Peternakan Unram : Ketua KI NTB periode 2016-2020 : - Wakil Ketua KI NTB periode 2011-2013 - Wakil Ketua Ikatan Alumni Unram - Branch Manager Bakrie Group To Governance Cabang Provinsi NTB (2006 - 2010) - Lulusan Pelatihan Mediator Bersertifikat Pusat Mediator Indonesia Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta Tahun 2012

Senin, 27 Juni 2016

SUARA NTB

Halaman 12

Kepala BIN Gelar Silaturahmi di Pendopo Gubernur NTB

12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 PELAKSANAAN Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ko12345678901234567890123456789012123 rpri III Tingkat Provinsi NTB akhirnya ditutup Sekda NTB Ir. 12345678901234567890123456789012123 H. Rosiady Sayuti, MSc, PhD, Selasa (21/6/2016) siang. Dahlan, 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 utusan dari Kabupaten Dompu keluar sebagai Juara I untuk 12345678901234567890123456789012123 katagori putra Cabang Tilawah disusul rekannya Usman yang 12345678901234567890123456789012123 Berjaya di cabang tartil. Sementara utusan Kabupaten Sum12345678901234567890123456789012123 bawa Ahmad Syukri, SHI, menjadi juara di Cabang Hifdzil 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 Qur’an 3 juz. Di Cabang Hifdzil Qur’an 5 Juz lagi-lagi utusan 12345678901234567890123456789012123 Kabupaten Dompu Syarifuddin menjadi juara.

12345678901234567890123456789012123 Untuk katagori putri tampil untuk cabang Tilawah Juara I 12345678901234567890123456789012123 Hj. Haeriah, S.Pdi utusan dari Kabupaten Lombok Timur, un12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 tuk cabang Tartil diraih Misdar, S.Pd, dari Kabupaten Bima, 12345678901234567890123456789012123 cabang Hifdzil Qur’an 3 Juz dimenangkan Nurfaizah, S.Pdi utu12345678901234567890123456789012123 san dari Kota Bima dan untuk cabang Hifdzil Qur’an 5 juz diraih 12345678901234567890123456789012123 Hj. Hani Malkan, S.Pdi utusan dari Kabupaten Lombok Barat.

12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 Pada kesempatan ini, Sekda NTB H. Rosiady Sayuti, ber12345678901234567890123456789012123 harap lomba membaca Al Qur’an bagi anggota Korpri yang meru12345678901234567890123456789012123 pakan bagian dari kegiatan pembinaan mental dan rohani da12345678901234567890123456789012123 pat terus terlaksana pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, 12345678901234567890123456789012123 lanjutnya, kegiatan ini sebagai salah satu wahana ibadah ke12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 pada Allah SWT dan ajang silaturahmi satu sama lain.

12345678901234567890123456789012123 ‘’Ini juga dapat kita jadikan sebagai wadah syiar saling meng12345678901234567890123456789012123 ingatkan dan introspeksi apakah kita sudah mengamalkan 12345678901234567890123456789012123 nilai-nilai yang terkandung di dalamnya,” ujarnya mengingat12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 kan. Sekda juga mengingatkan pada peserta yang tidak menda12345678901234567890123456789012123 pat juara agar bersabar dan terus berlatih, sehingga pada tahun 12345678901234567890123456789012123 berikutnya bisa menjadi juara. (*) 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 Sekda NTB H. Rosiady Sayuti didampingi Sekretaris 12345678901234567890123456789012123 Korpri NTB H. Suhaimi menyerahkan hadiah pada juara 12345678901234567890123456789012123 MTQ Korpri III Tingkat Provinsi NTB di Graha Bhakti Praja 12345678901234567890123456789012123 Kantor Gubernur NTB, Selasa (21/6/2016).

12345678901234567890123456789012123

Sekda NTB Tutup MTQ Korpri III

Peringatan Nuzulul Qur’an

Wagub Ajak Masyarakat Gelorakan Semangat Membaca dan Mengamalkan Isi Al Qur’an Mataram (Suara NTB) Al Qur’an mengandung panduan-panduan yang mengatur aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu Al Qur’an bisa menjadi landasan membangun daerah. Demikian disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin SH, M.Si dalam peringatan Nuzulul Qur’an di Masjid Raya At Taqwa Mataram, Sabtu (25/6) malam.

Peringatan Nuzulul Qur’an ini dihadiri pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB dan ribuan jamaah yang hadir di tempat ini.

Pada kesempatan ini, wagub mengajak masyarakat NTB menjadikan peringatan Nuzulul Qur’an sebagai momentum menggelorakan semangat untuk terus membaca dan mengamalkan isi Al Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Dilihat dari sudut pandang sejarah, sudah tentu malam Nuzulul Qur’an merupakan salah satu malam yang paling istimewa.

Sebagai kitab suci yang diperuntukkan bagi masyarakat, yang berkebudayaan dan berperadaban maju, maka di dalamnya terdapat ayat-ayat kealaman (sciences), yang dapat dijadikan pedoman, motivasi, dan etika dalam penciptaan tatanan kemasyarakatan yang sesuai dengan kondisi objektif setiap komunitas masyarakat dengan tetap bersendi kepada prinsip-prinsip umum yang telah ditetapkan di dalam Al Qur’an.

Substansi ajaran Al Qur’an, lanjutnya, dimaksudkan untuk menciptakan prinsip-prinsip umum yang memungkinkan terjadinya pola keseimbangan hidup di dalam masyarakat, dan pada gilirannya suasana ketentraman di bawah ridha Tuhan yang maha Kuasa.

Selain itu, ujarnya, bulan ramadhan hendaknya dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki dan meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap Al Qur’an. Bahkan posisi dan kedudukan seseorang di dalam surga juga terkait erat dengan tingkat pengamalan terhadap ajaran Al Qur’an. Apalagi di hari kiamat nanti setiap orang akan diminta untuk membaca Al Qur’an: “Bacalah dan terus tingkatkan seperti kamu membaca di dunia, karena tingkat dan kedudukanmu di surga ditentukan oleh kualitas dan kuantitas interaksi kamu dengan Al Qur’an,’’ ujarnya mengingatkan.

Untuk itu, ujarnya, tidak berlebihan bagi semua pihak mulai membangun pribadi yang beradab secara Qur’ani yang akan berlanjut kepada membangun keluarga Qur’ani, sehingga akan lahir masyarakat Qur’ani dan jayl qur’ani (generasi qur’an) yang mutamayyiz dan farid “unik dan berbeda. (*)

Wagub NTB H. Muh. Amin memberikan sambutan pada peringatan Nuzulul Qur’an di Masjid Raya AtTaqwa Mataram, Sabtu (25/6) malam.

KEPALA Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Sutiyoso menggelar silaturahmi dengan Forkopimda, Kominda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda NTB melalui Safari Ramadhan di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (22/6/2016) malam. Dalam Safari Ramadhan ini, dihadiri anggota DPR RI Dapil NTB H. Muhammad Syafrudin, ST, MM Kasdam IX Udayana Brigjen. TNI. Made Sumantra, Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH, MH, dan pimpinan daerah lainnya.

Pada kesempatan ini, mantan Gubernur DKI Jakarta ini, menyampaikan kebanggaannya berada di tengah-tengah para ulama atau ahli waris para nabi yang ada di NTB. “Saya senang berada di Provinsi NTB, karena saya melihat banyak kemajuan yang terjadi di provinsi ini,’’ pujinya.

Dirinya sependapat dengan mantan Presiden Soekarno yang mengatakan Indonesia memiliki banyak keunikan salah satu keunikannya adalah terdiri dari

lebih 17.000 pulau. Di mana masing-masing pulau diisi oleh orang dengan adat istiadat dan agama yang berbeda. Selain itu, ujarnya, keberagaman bisa menjadi titik lemah, tetapi jika keberagaman bisa dikelola dengan baik akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa.

Ia memiliki pandangan Islam yang rahmatan lil’alamin sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah pandangan Islam terbaik yang bisa diaplikasikan di negara Indonesia yang memiliki keberagaman.

Jika hal tersebut tidak dipatuhi, maka akan sulit mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang damai. “Pada kesempatan ini, saya meminta bantuan para tokoh agama dan tokoh masyarakat jika ada pemikiran yang menyimpang dari warga masyarakat tertentu untuk tolong diluruskan,” harapnya.

Sementara Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menjelaskan, silaturahmi yang digelar Kepala BIN menunjukkan ada se-

mangat persaudaraan yang kokoh dan kuat. Gubernur berharap sinergitas alat-alat negara untuk memastikan pembangunan di daerah, khususnya di Provinsi NTB dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.

Ditambahkannya, konsep negara yang baik sesuai dengan deskripsi Al Qur’an harus memiliki 2 unsur. Pertama, unsur yang kelihatan dan unsur yang tidak terlihat. Unsur yang kelihatan adalah hal-hal yang kasat mata, seperti alam subur, infrastruktur tertata dengan baik, dan sarana kebutuhan publik terpenuhi dengan baik.

Sementara unsur yang tidak terlihat, yaitu ada nilai-nilai baik yang tumbuh dan berkembang.

Dicontohkannya, kekompakan, satu visi dan kebersamaan dalam memaknai bangsa dan negara. “Kedua hal tersebut harus terwujud, sehingga suatu negara menjadi negara yang baik, maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” harapnya. (*)

Wagub Tegaskan Tidak Ada Ampun bagi Pelaku Kejahatan Narkoba WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, MSi, menegaskan, tidak ada ampunan bagi pelaku kejahatan narkoba. Mengingat ancaman narkoba saat ini sudah menjalar ke berbagai level masyarakat.

“Bahkan, kalau ada PNS yang terbukti memakai narkoba, langsung dipecat. Karena aparat pemerintah itu harus sehat dan jauh dari hal-hal yang merugikan diri dan bangsa,” ungkap wagub saat menghadiri Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI), di Tugu Bumi Gora, Jalan Udayana Mataram, Minggu (26/6/2016).

Kegiatan yang digagas BNN Provinsi NTB ini dihadiri unsur FKPD NTB, Bupati Lombok Barat, Wakil Walikota Mataram, tokoh masyarakat dan pelajar.

Peringatan HANI 2016 mengambil tema mendengarkan suara hati anak-anak dan generasi muda merupakan langkah awal untuk membantu mereka tumbuh sehat dan aman dari penyalahgunaan narkoba. Peringatan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian berbagai pihak dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

Wagub yang hadir bersama istri, Hj. Syamsiah Muh. Amin menegaskan permasalahan narkoba merupakan tanggung jawab bersama, baik pencegahannya maupun rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

“Berbagaiupayateruskitalaku-

Wagub NTB H. Muh. Amin memberikan sambutan pada peringatan HANI 2016 di Tugu Bumi Gora Mataram, Minggu (26/6). kan, baik oleh BNN maupun pemerintah daerah. Yang kita lakukan tidak hanya merehabilitasi, namun yang penting adalah pencegahan.Danyangmasyarakat memiliki peranan penting di situ, dengan tidak memberikan ruang bagi para pengedar,” tegas orang nomor dua di NTB tersebut.

Karena itu, wagub meminta seluruh masyarakat untuk mewaspadai peredaran narkoba saat ini. Wagub menilai, saat ini masyarakat harus berani melaporkan para pengedar narkoba, meski harus mendapat ancaman dari pengedar tersebut.

Selain itu, Wagub menyampaikan berdasarkan survei nasional

menunjukkan penyalahgunaan narkotika di Indonesia cenederung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. “Pada survei tahun 2015, angka prevelensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia sebanyak 2,20 persen atau lebih dari empat juta orang, terdiri dari penyalahguna coba pakai, teratur pakai, maupun pecandu,” jelasnya saat membacakan sambutan Kepala BNN Indonesia.

Dari itu, menurut Wagub terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dan kerja keras semua pihak. “Permasalahan pertama adalah permasalahan di bidang pencegahan, yaitu masih sulitnya menyamakan presepsi dari beberapa lembaga/kementerian pemerintah dalam ikut mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba,” jelasnya.

Selain itu, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat masih menjadi masalah, yaitu belum adanya sinergi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan lembaga ke masyarakat dalam upaya pencegahan. Termasuk, belum maksimalnya penanganan kawasan merah yang menjadi sarang peredaran narkoba.

“Kami tetap berusaha menjaga spirit nasionalisme dan patriotisme dalam menjaga kedaulatan hukum negara dengan menegakkan peraturan dan hukum yang berlaku dan bukan menjadi bagian dari kejahatan tersebut,” ujarnya. (*)

Dari Safari Ramadhan di Loteng

Semangat Wisata Syariah Harus Dibudayakan PULAU Lombok telah ditetapkan sebagai destinasi wisata halal atau syariah. Dan, itu juga sudah mendapat pengakuan dunia internasional. Untuk itu, diperlukan semangat bersama dari semua kalangan dan elemen masyaraakat di daerah ini tetap menjaga dan mempertahankan nama baik serta branding sebagai destinasi wisata halal.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, MSi, dalam Safari Ramadhan di Masjid Agung Lombok Tengah (Loteng), Jumat (24/6) malam.

Menurutnya, mempertahankan branding sebagai destinasi wisata halal atau syariah tersebut bukan hanya pada arti secara fisik semata. Tetapi lebih luas lagi, yakni mempertahankan branding wisata halal juga harus dengan semangat wisata halal itu sendiri.

Di mana semangat membangun wisata syariah harus dibudayakan dan menjadi budaya masyarakat Pulau Lombok pada umumnya dan Loteng pada khususnya. Mengingat, Loteng juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pengembangan dan pembangunan wisata halal itu sendiri.

Semangat wisata halal, kata wagub harus diimplemetasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Terutama ketika bertemu den-

Wagub NTB H. Muh. Amin saat melakukan Safari Ramadhan di Masjid Agung Loteng, Jumat (24/6) malam.

gan wisatawan asing dari manapun asalnya. Dengan kata lain, masyarakat di daerah ini harus bisa memperlakukan wisatawan dengan baik penuh sopan santun dan keramahtamahan. “Jadi wisata syariah itu bukan hanya dalam arti fisik saja. Kita menerima tamu dengan baik dan penuh ramah tamah juga bentuk implementasi dari wisata syariah itu sendiri,” terangnya.

Kalau semangat wisata syariah sudah menjadi budaya masyarakat di daerah ini, maka pihaknya optimis sektor pariwisata di pulau Lombok dan NTB pada umumnya akan bisa berkembang dengan pesat. Terlebih, secara potensi Pulau Lombok lebih khusus lagi Loteng tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya. “Kalau wisatawan diterima dan disambut dengan ramah tamah, maka itu bisa

memberikan kesan yang baik.

Dan, tentunya akan semakin membuat besar minat wisatawan untuk datang berkunjung ke daerah ini,” imbuh Amin.

Kalau wisatawan sudah banyak yang datang berkunjung, tambah Ketua DPW Partai Nasdem NTB ini, dengan sendiri akan memberikan dampak positif bagi daerah. Di mana banyak sektor ekonomi yang bisa tumbuh dan berkembang.

Dengan begitu, masyarakat di daerah ini juga akan semakin bertambah sejahtera.

Hal itulah yang membuat kenapa kemudian pemerintah daerah begitu fokus pada sektor pariwisata. Bahkan sektor pariwisata sudah ditetapkan sebagai salah satu sektor unggulan daerah, karena dampak bagi pertumbugan ekonomi daerah dinilai sangat besar. (kir)

Kepala BIN Sutiyoso tukar cinderamata dengan Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat silaturahmi di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (22/6) malam.

Wagub Minta NTB Diberi Perhatian Khusus oleh Menteri Koperasi dan UMKM WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh Amin, SH, MSi, mengharapkan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga memberikan perhatian khusus pada NTB. Perhatian khusus ini diberikan untuk pembinaan dan pengembangan UMKM, baik melalui anggaran tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi.

Diakuinya, permasalahan yang dihadapi Koperasi dan UMKM di NTB yang sangat erat hubungannya dengan ketersediaan sumber daya yang ada, terutama SDM dan sarana prasarana. “Dengan bantuan dan dukungan pemerintah pusat, kami berharap dapat membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas Koperasi dan UMKM di NTB,” ujarnya pada acara Safari Ramadhan Menteri Koperasi dan UMKM dan jajarannya di NTB di Hotel Lombok Plaza Mataram, Jumat (24/6/ 2016). Acara ini juga dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Dra. Hj. Selly Andayani, MSi, pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB dan elemen lainnya.

Sementara Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, menegaskan, jika Kementerian Koperasi dan UMKM di masa mendatang fokus membangun keterpihakan pada ekonomi kerakyatan. “Karena di saat sekarang ini, di saat kondisi dunia yang tidak menentu, Yunani yang jatuh, Cina yang terus mendeviasi nilai Yuan nya, bahkan krisis moneter yang pernah melan-

da Indonesia, negara harus tetap kuat,” ujarnya Kekuatan dimaksud dapat dilakukan melalui pengembangan UMKM. Dan di situlah juga dibutuhkan peran serta pemerintah, maupun perbankan khususnya dalam bentuk KUR.”Ekonomi kerakyatan harus diperkuat untuk menghadapi gejolak dunia tersebut. Langkah yang telah ditempuh saat ini untuk memperkuat ekonomi kerakyatan adalah dengan menekan suku bunga KUR yang semula 22% menjadi 9% agar KUR lebih mudah diakses oleh masyarakat,” jelasnya.

Diyakininya, hal ini akan mendorong menurunnya tingkat kemiskinan.

Dengan catatan, serapan KUR oleh masyarakat harus terus dikawal bersama. menteri juga mengungkapkan target pemerintah sekarang ini adalah penyebaran Rp 100 triliun di seluruh wilayah Indonesia. Dan pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung terciptanya dan bangkitnya ekonomi kerakyatan tersebut. ‘’Intinya adalah, pembangunan harus bisa menurunkan kemiskinan,’’ ujar mantan Wakil Gubernur Bali ini.

Dalam silaturrahim tersebut diberikan Nomor Induk Koperasi Gratis bagi beberapa koperasi, sertifikat Hak cipta, sertifikat hak merek, kredit gratis dari BRI, pemberian izin usaha bagi beberapa UMKM, pemberian sembako gratis serta pemberian santuan bagi anak yatim, panti asuhan dan orang-orang jompo. (*)

Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga didampingi Wagub NTB H. Muh. Amin saat berkunjung ke NTB, Jumat (24/6).

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 27 Juni 2016

Klaim Biaya Masuk Ponpes Mahal Perlu Pembuktian Mataram (Suara NTB) Tuduhan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Barat yang menyebut biaya masuk Pondok Pesantren di sejumlah tempat di Kabupaten Lombok Barat terlalu mahal harus mampu dibuktikan agar tidak menjadi fitnah.

Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hakim, Kediri, Lobar, H. Muharar Iqbal, membantah tudingan mahalnya tarif masuk Ponpes. Ia pun meminta Dewan Pendidikan membuktikan klaimnya tersebut.

“Sebenarnya biaya masuk di masing-masing Ponpes itu tidak ada istilah terlalu tinggi dan terlalu rendah. Karena memang kalau kita hitung-hitung kebutuhan anak menuntut ilmu di Ponpes.”

Ambil contoh, setiap anak harus memberi sumbangan kepada Ponpes di awal tahun sebesar 250 ribu. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan sekolah negeri yang mencapai 800 ribu.

“Kan sedikit sekali dibanding-

kan dengan sekolah negeri, coba disitu kita harus lihat dimana perbandingannya. Sekolah swasta yang harus hidup dengan dirinya sendiri dengan sekolah negeri yang harus disubsidi oleh pemerintah setiap tahun masih mengambil dana pembangunan, itu kan sesuatu yang tidak nyambung,” tegas Muharar.

Selain uang sumbangan yang dibayarkan sekali setahun, biaya makan setiap siswa perbulan hanya Rp 300 ribu.

“Kemudian anak-anak kan harus makan tiga kali sehari itu Rp 300 ribu perbulan. Dibandingkan dengan harga pokok sekarang ini, anak-anak dibebankan Rp 300 ribu.

Coba sekarang kita mengacu pada

harga kebutuhan pokok. Kemudian SPP cuma Rp 40 ribu, kalau negeri Rp 60 ribu, itu perbandingannya.”

Sementara biaya-biaya yang lain misalnya biaya listrik digabung dengan air setiap bulan Rp 25 ribu. Sehingga apa yang disampaikan itu kira perlu pembuktian di Ponpes mana saja. Selain itu, Muharar menegaskan bahwa saat ini persaingan di dunia pendidikan sangat kompetitif mengingat taruhannya ialah daya saing.

“Tapi sekali lagi kita ini kan kompetitif. Sekarang gini kan masyarakat tidak masalah biaya masuk tapi outcomenya berkualitas. Itu pun sudah ngepres, sementara bagaimana dia harus membayar gurunya, membayar listrik,

bayar air, bayar pajak bumi dan bangunan. Itu murni diambil dari biaya yang diberikan siswa itu sendiri dari SPP. Sekarang pembangunan di pondok harus terus berjalan baik fisik maupun non fisik, jadi harus lihat secara keseluruhan, tidak boleh parsial.”

Sedang biaya baju, kata Muharar, dibebankan kepada masing-masing siswa. Pihak pondok tidak pernah menetapkan ketentuan terkait baju santri. Begitupun soal buku, pihak Ponpes mempersilahkan siswa membeli buku di luar meskipun Ponpes sebelumnya telah memberi pilihan membeli di Ponpes atau di luar sehingga tidak ada pemaksaan.

Sebelumnya, Dewan Pendidikan Lobar, mengkritik mahalnya biaya masuk Ponpes di tiga Kecamatan yang menjadi temuan Dewan Pendidikan Lobar yakni Kecamatan Narmada, Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Kediri dengan kisaran antara Rp 4 hingga Rp 8 juta. (dys)

Penyuka Perjalanan Harus Menjaga Lingkungan Mataram (Suara NTB) – Belakangan ini kegiatan traveling menjadi hobi banyak orang. Perjalanan dilakukan menelusuri keindahan alam. Dan tempat-tempat wisata lainnya yang menantang untuk dijelajahi. Namun, selain melakukan perjalanan dan menikmati keindahan alam, sebaiknya jangan lupa untuk menjaga lingkungan hidup. Terutama untuk menjaga kelestariannya.

Hal itu disampaikan oleh mahasiswa semester VIII, jurusan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram, Eka Fitriani. “Kita wajib menjaga lingkungan. Ketika traveling kita kudu ingat, yang datang ke tempat atau objek wisata bukan cuma kita aja,” katanya, Sabtu (25/6) lalu.

Eka menekankan, ada banyak orang lain yang juga berhak menikmati keindahan. Dan menikmati kelestarian tempattempat wisata tersebut. Ia menjelaskan, seseorang Eka Fitriani akan san-

gat mudah menilai tempat wisata dari penampakan luarnya.

Dicontohkan, seandainya Lombok yang mulai merangkak menjadi tujuan wisata dunia. Tapi terlihat kotor dan objek wisata tidak terjaga. Akan memberi kesan buruk bagi pengunjung. “Meskipun secantik apapun akan tetap meninggalkan kesan yang buruk bagi pengunjung dan tentunya akan sangat memalukan,” kata Eka, gadis berusia 22 tahun ini.

Selain itu, menurutnya, di tempat-tempat wisata alam, banyak makhluk hidup yang akan terpengaruh jika pengunjung tak menjaga lingkungan hidup. Makhluk hidup, kata Eka, baik hewan dan tumbuhan berhak hidup dengan aman dan tentram di lingkungannya. Tanpa gangguan usil tangan manusia.

Eka memiliki hobi melakukan perjalanan.

Ia mengakui, dirinya seseorang yang tidak bisa berdiam diri. Selalu ada dorongan untuk melakukan perjalanan. Selain itu, karena keaktifannya dalam komunitas travel blogger, mem-

buatnya aktf menulis cerita perjalanannya.

Beberapa waktu belakangan ini ia aktif menulis di sebuah blog. Ia menuliskan kisah-kisah perjalanannya. Dengan begitu, mengantarkannya berjumpa dengan banyak blogger dan penulis. Bagi Eka, menjadi salah satu dari komunitas hellolombok. Bagian dari komunitas hellonusatara, adalah sebuah prestasi.

“Ada hal yang sangat membanggakan berbarengan dengan blogger-blogger tenget yang memang sudah sangat profesional di bidang per-bloggeran dan tulis menulis,” ujar Eka. Gadis mungil ini memiliki ketertarikan pada dunia jurnalistik, fotografi, menulis, buku, dan tentu saja dunia traveling. Beberapa waktu lalu, Eka membuat video jurnalisme warga yang menyoroti sampah di Gunung Rinjani. Video itu

Juara 1 Lomba Hafal Hadits

Sekda Resmikan Gedung SD-IT Insan Mulia di Kediri Giri Menang (Suara NTB) Sekda NTB, H. Rosiady Sayuti bersama Sekda Lobar, H. M. Taufiq meresmikan gedung Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) di Ombe Baru Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri, Sabtu (26/6). Pada kesempatan ini, bertepatan pula dengan Milad ke 3 SD - IT tersebut. Sekaligus dilakukan pula wisuda para penghafal Al-Qur’an (Tahfiz).

Selain Rosiady dan Taufiq, hadir pula Sekretaris Dinas Dikbud bersama para tuan guru. Dalam kesempatan itu, Rosiady menyampaikan, keberadaan SD IT ini sangatlah positif membangun dunia pendidikan kedepan. Menurutnya, ada program Pemprov untuk membantuk generasi emas. Generasi emas ini intinya dimulai dari keluarga, sekolah dan membentuk karakter anak menjadi terdidik, ahlak bagus dan cerdas serta memiliki kesalehan pribadi.

Apalagi di sekolah ini ada juara olimpiade. “Dulu sulit ditemui program semacam ini, tapi sekarang sejak usia kecil ada yang program tahfiz semacam ini. Kedepan, pemprov akan berupaya mensuport,” jelasnya.

Sekda Lobar HM Taufiq dalam kesempatan itu menyampaikan pantun, bahwa intisarinya kalau mau selamat dunia dan akherat maka bersama Al-Qur’an.

Pimpinan SD IT Insan Mulia, Hj. Nurul Adha menyampaikan, pihaknya hampir 3-4 tahun memulai membuka sekolah tersebut. Pembangunan gedung tahap awal tiga lokal, bantuan dari kemendikbud pusat. Total anggarannya, mencapai ratusan juta, per satu lokal bernilai Rp 115 Juta. “Alhamdulillah bisa diresmikan oleh pak Sekda NTB didampingi Sekda Lobar,” jelasnya.

Ia menyampaikan standar jumlah murid perkelas 34 anak, saat ini jumlah lokal kelas belum terpenuhi sehingga disiasati sementara waktu kelas 3-4 ditempatkan di bangunan baru, sedangkan kelas 1-2 di lokasi SD IT lama.

Kedepan katanya, pihaknya berupaya menambah lokal kelas termasuk membangun musala dan masjid. (her)

(Suara NTB/dys)

(Suara NTB/her)

PENGHAFAL QUR’AN - Sekda NTB, Rosiady Sayuti mewisuda penghafal Al-Qur’an murid SD IT insan Mulia, di Ombe Baru Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri, Sabtu (25/6).

PERASAAN gembira tidak terbendung setelah Callysta Putri Pracilia, dinyatakan menjadi juara satu dalam lomba menghafal hadits tahun 2016.

Lomba yang digelar TK Aisyah 6 Mataram ini sekaligus menampilkan sejumlah mata lomba seperti lomba membaca ayatayat pendek, dan lomba membaca do’a. Lomba digelar setiap tahun menjelang libur sekolah.

Siswi cantik kelahiran Mataram 27 Maret tahun 2010 silam itu mengaku tidak menduga bisa mejadi juara. Lantaran sebelumnya tidak ada persiapan khusus apapun jelang lomba. Persiapan hanya dilakukan sesaat sebelum lomba. Dengan cara menghafal kumpulan hadits yang diprediksi menjadi soal saat lomba. Benar saja, apa yang dipelajari Ays panggilan akrabnya hampir semuanya keluar dan praktis bisa dijawab dengan benar.

Ays mengaku gembira luar biasa karena keikusertaan untuk kali pertama langsung dihadiahi juara satu. Di masa mendatang, Ays berharap dapat mengikuti lomba-lomba serupa dan berharap bisa membanggakan kedua orangtuanya. (dys)

Callysta Putri Pracilia

berhasil tayang di salah satu stasiun televisi swasta nasional.

Eka kembali menekankan, agar siapa saja yang memiliki ketertarikan pada perjalanan menelusuri tempat wisata. Agar senantiasa menjaga lingkungan. “Ini untuk orang banyak, dan kelestarian,” tandasnya. (ron)

Halaman 13

SUARA NTB

Senin, 27 Juni 2016

Halaman Halaman 14 14

STAHN Gde Pudja Mataram Ajak Umat Hindu Merenungi Kesejatian Diri Mataram (Suara NTB) Melalui pujawali di Pura Saraswati yang pelaksanaannya bertepatan dengan perayaan Hari Raya Saraswati 2016 Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram mengajak umat Hindu untuk senantiasa merenungi kesejatian sang diri. Hari Raya Saraswati diselenggarakan seluruh umat Hindu pada, Sabtu (25/6).

Pujawali Saraswati kali ini ingin dimaknai dari sisi yang berbeda oleh Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE.,Ak.,MM. Sebagai hari besar ilmu pengetahuan dalam

bidang pendidikan, momentum hari turunnya ilmu pengetahuan ini hendaknya dijadikan ajang untuk merenungkan kesejatian yang ada dalam diri masing masing manusia. Sejatinya, ilmu pengetahuan itu dianugerahkan demi membangun kesadaran dalam diri seseorang. ‘’Sesungguhnya pengetahuan yang dianugerahkan melalui Dewi Saraswati adalah untuk menyempurnakan hidup kita sebagai manusia. Alangkah indahnya jiwa - jiwa yang tercerahkan, memiliki pengetahuan yang tinggi, sifat dan sikapnya bijaksana,’’ ujar Ketua STAH saat memberi sambutan pada perem-

bahyangan Pujawali di Pura Saraswati dan Hari Raya Saraswatiyang dilaksanakan sekali dalam 210 hari itu.

Melalui hari besar yang biasa diselenggarakan pada saniscara umanis wuku watu gunung Ketua STAH Negeri Gde Pudja juga mengingatkan bahwa tingginya pangkat/gelar serta pengetahuan seseorang tidak menjadi jaminan bahwa orang tersebut dapat berlaku bijaksana.

Hal ini disebabkan adanya sifat keraksasaan pada diri seseorang yang suatu waktu dapat memengaruhi perilakunya. ‘’Pengetahuan dalam implementasinya akan bersentuhan dengan sifat kede-

(Suara NTB/met)

SAMBUTAN- Ketua STAHN Gde Pudja Mataram Dr. Ni Putu Listiawati, SE.,Ak.,MM saat memberi sambutan pada perayaan Hari Saraswati di Pura Saraswati, Sabtu (25/6). wataan dan sifat keraksasaan umat manusia.

Karena itu, pengetahuan yang tinggi seseorang tidak bisa menjadi satu - satunya jaminan orang tersebut menjadi sosok yang bijaksana,’’ katanya.

Inilah pentingnya mengapa tiap - tiap indi-

RUKO - VILA - KOST

vidu harus kembali dan berpegang teguh pada Dewi Saraswati. Pengetahuan duniawi harus diimbangi dengan kesadaran rohani. Sebab, hanya itulah satu - satunya jalan untuk membangun daya intelektual yang diindahkan dengan kecerdasan spiritual. (met/*)

SUARA NTB

SUARA NTB Senin, 27 Juni 2016

Halaman 15

PDAM Giri Menang Berbagi

Ribuan Masyarakat Lingkar Mata Air Diberi Sembako Gratis

Giri Menang (Suara NTB) PDAM Giri Menang membagikan 1.500 paket sembako gratis kepada ribuan warga kurang mampu di sekitar lingkungan lingkar mata air di Kecamatan Narmada dan Lingsar. Selain memberikan sembako ke masyarakat lingkar mata air, PDAM juga memberikan sembako kepada pasukan kuning atau petugas kebersihan di Kota Mataram dan Lobar. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan bakti sosial Ramadhan dalam rangka perayaan HUT PDAM ke-36.

Pembagian sembako tersebut dihadiri Dirut PDAM, HL Ahmad Zaini, Camat Narmada, Abdul Manan, Unsur Muspika dan sejumlah jajaran direksi serta staf PDAM. Selain itu, sejumlah kades di Narmada dan Lingsar. Dirut PDAM, HL Ahmad Zaini menyatakan, pembagian sembako gratis kepada warga kurang mampu yang ada di sekitar daerah mata air sebagai bentuk komitmen PDAM dalam memperhatikan masyarakat sekitar. Kegiatan ini rutin dilaksanakan PDAM tiap tahun.

Dirut PDAM Giri Menang, HL Ahmad Zaini menyalami masyarakat penerima bantuan sembako dari PDAM. “Ini Bentuk keperdulian kita ke masyarakat di lingkar mata air, sembako ini kan sedang dibutuhkan juga oleh masyarakat untuk meringankan beban memasuki idul fitri,” jelasnya.

Diterangkan, jumlah paket

yang dibagikan sebanyak 1500 paket lebih, paket ini disebar kepada warga yang ada di hampir seluruh desa di Narmada, sebagian di Lingsar.

Paket sembako ini terdiri minyak, beras, gula dan sirup.

“Tahun ini kita sasar pasu-

Para penerima bantuan berpose bersama Dirut PDAM Giri Menang dan para penentu kebijakan di daerah setempat.

kan kuning (petugas kebersihan), mereka berhak memperoleh,” kata Zaini. Pemberian bantuan ke Petugas kebersihan ini jelasnya, bentuk inovasi yang dilakukan PDAM. Jumlah petugas kebersihan yang diberikan sebanyak 100

orang, masing-masing 50 orang dari Lobar dan 50 orang dari Mataram.

Menurutnya, jumlah pasukan kuning di Lobar banyak. namun untuk pemberian bantuan itu menjadi tugas dinas terkait. Ia sendiri berharap

Istri Dirut PDAM Giri Menang memberikan bantuan sembako.

Pengetasan Tuna Aksara

Dewan Pendidikan Minta Keterlibatan Ormas Mataram (Suara NTB) Dewan Pendidikan Provinsi NTB meminta keterlibatan semua pihak dalam pengentasan tuna aksara di NTB. Terutama organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan, yang memiliki di basis di tengah masyarakat.

Ketua Dewan Pendidikan NTB, H. Syamsudin Anwar, dikonfirmasi Sabtu (25/6) mengatakan, harus ada gerakan massif dalam pengentasan tuna aksara. Menurut-

HILANG Hilang STNK R2 Honda DR5828HG Noka/Nosin : MH1JF8115BK257858/ JF81E-1256485 an. Muhammad Ali Shofyan hilang disekitar Jl. Diponegoro Praya

SALON YUNI SALON & SCHOL KCNTKAN RMBT & KULIT TRLNGKAP BG PRWTAN PRIA/ WNT, HRG TRJNGKAU FSLTAS LNGKAP JL. DR STOMO NO.18 KRNG BARU & DI JL. GTONG RYONG NO.27A AMPNAN HB. 087865155031

nya, pengentasan tuna aksara tidak bisa hanya melalui jalur formal saja. Tetapi masyarakat juga harus terlibat aktif.

“Misalnya melalui keterli-

batan ormas-ormas. Jadi mereka juga harus menyadari bahwa itu tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah,” katanya.

Neraca pendidikan daerah NTB tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan, persentase penduduk tuna aksara di NTB tertinggi di Indonesia.

Dengan persentase 10,62 persen atau 315.258 orang.

Syamsudin mencontohkan, ada sejumlah ormas keagamaan yang berada di tengah masyarakat NTB. Menurutnya, ormas-ormas tersebut harus terlibat aktif dalam pengentasan tuna aksara. Ormas-ormas itu harus terlibat dalam suatu perencanaan.

Karena jika hanya mengandalkan pemerintah, upaya pengentasan itu akan sulit.

“Maksud kita mau berbagi tanggung jawab, jangan dibebankan ke pemerintah.

Pemerintah kalau mengurus sendiri tidak akan tercapai itu,” katanya.

Ia menyarankan, perlunya duduk bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Agar dapat menemukan solusi. “Harus membuat satu perencanaan yagn betul-betul komprehensif,” katanya.

Selain itu, data tuna aksara ini sangat penting untuk dimiliki. Terutama terkait dengan konsentrasi letak penyandang tuna aksara ini berada. Agar strategi dan program pengentasan tuna aksara dapat tersalurkan di wilayah yang memang membutuhkan.

“Data-datanya itu harus

yang betul-betul sesuai dengan kenyataan. Di mana konsentrasi tuna aksara paling banyak. Kesana diarahkan,” sarannya.

Tak kalah pentingnya, menurutnya, diperlukan perencanaan yang komprehensif.

Karena dibutuhkan waktu dalam menerapkan program.

Program tidak bisa langsung berhasil ketika program baru selesai direncakan.

Keterlibatan aktif pihakpihak yang berada di tengah masyarakat akan sangat membantu dalam upaya pengentasan tuna aksara. Apalagi, kata Syamsudin, penyandang tuna aksara berada di basis masyarakat itu.

Pemerintah, lanjutnya, membuat pemetaan yang tepat. Agar segala program dan strategi pengentasan tuna aksara dapat berjalan dengan baik. Sehingga ia berharap, pengentasan tuna aksara dapat berjalan dengan cepat.

Neraca Pendidikan Daerah (NPD) disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan gambaran mutakhir tentang pendidikan pada suatu daerah. Persentase penduduk tuna aksara NTB, dengan persentase 10,62 persen, menempatkan NTB sebagai provinsi dengan persentase penduduk tuna aksara tertinggi di Indonesia. Sementara untuk persentase nasional, persentase penduduk tuna aksara sebesar 3,7 persen. (ron)

agar semua masyarakat bisa lan puasa dan akhir bulan diberikan bantuan, namun puasa.

“Kedepan Kegiatan jumlahnya besar.

Pihaknya tidak saja semacam ini harus lebih ditmonoton memberikan bantu- ingkatkan, jangkauan diperan, bentuk inovasi lain yang luas,” jelasnya. Diharapkan menjadi “kejutan” PDAM bantuan ini bisa meringankan pada hari H tanggal 14 Juni beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bagi pelanggan yang dasehari-hari, sehtang membayar mendaingga tidak ada patkan bonus sarung. warga yang Ada juga kejutan, merasa kurang khataman Al-Quran ketika peraselama sehari. Menuyaan hari rutnya tidak ada kegraya. (her) iatan yang monoton.

Disinggung terkait pelayanan selama idul fitri, menurutnya pelayanan tetap berjalan. Pelayanan publik jelasnya tak boleh berhenti, selama. Libur ada yang piket sebab tidak boleh pelayanan terhenti.

Sementara itu, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid yang diwakili Camat Narmada, Abdul Manan menyambut baik kegiatan yang diprogramkan PDAM langsung m e n y e n t u h masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Terlebih katanya, pelaksanaan kegiatan pembagian sembako bertepatan Dirut PDAM Giri Menang dengan buHL Ahmad Zaini

Masyarakat penerima bantuan sembako dari PDAM.

Wajar 12 Tahun Hanya Sasar Masyarakat Miskin Mataram (Suara NTB) Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun yang dideklarasikan pemerintah hanya menyasar masyarakat miskin. Sedang masyarakat kategori mampu tetap harus membayar.

Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB H. Muhammad Suruji, menyebut berdasarkan RPJMD 2016-2017, kebijakan Wajar 12 tahun dimulai tahun ini. Hanya saja, Suruji meminta masyarakat tidak berpikir bombastis bahwa setiap siswa akan digratiskan sekolah, melainkan hanya untuk masyarakat miskin.

“Jadi jangan berpikir bombastis setelah dilaunching Wajar 12 tahun lalu semua gratis, partisipasi masyarakat tetap ada,” terangnya.

Di tahun pertama pelaksanaan Wajar 12 tahun, sekolah negeri akan menyediakan kuota bagi siswa yang digratiskan di samping menerima siswa mampu dan membayar. Siswa miskin yang digratiskan sekolah harus merupakan siswa yang tercatat memperoleh kartu keluarga sejahtera atau Kartu Indonesia Pintar.

“Misalnya untuk tahuntahun awal untuk di sekolah negeri orang membayar, tetapi di sekolah negeri itu diberikan juga porsi untuk yang tidak membayar. Artinya kan jelas yang pegang kartu keluarga sejahtera itu berarti dia keluarga

tidak mampu. Maka anak-anak semua ketika usia 7 sampai 21 tahun berhak mendapatkan KIP artinya dia bisa sekolah tanpa harus membayar.”

Dikatakan Suruji, kebijakan Wajar 12 tahun yang hanya menyasar masyarakat miskin hanya akan berlaku di tahun pertama pelaksanaan hingga empat atau lima tahun kedepan. Selebihnya, Wajar 12 tahun diterapkan secara merata sebagaimana Wajar 9 tahun.

“Memang akhirnya nanti akan seperti wajar 9 tahun tanpa pengecualian semua anak bebas biaya sekolah. Tapi di awal-awal tahun pertama sampai lima tahun itu masih boleh subsidi silang. Jadi tidak begitu dia, ketika Wajar 12 tahun itu kemudian seluruhnya gratis.”

Pembiayaan Wajar 12 tahun dilakukan lewat sharing anggaran dari Pemprov NTB, Kabupaten/kota dan dari pusat. “Kementerian juga ada penganggaran untuk NTB tetapi tidak serta merta gratis. Nantilah pelan-pelan, kan selama ini di SMA-SMK ini kan ada yang gratis kayak di Kota Bima. Artinya kalau Kota Bima bisa kenapa yang lain tidak, fasilitasnya sudah dilengkapi pemerintah, gurugurunya sudah dibiayai pemerintah, lalu apa yang dibiayai. Kalau ada hal-hal yang perlu dibiayai nanti dibicarakan dengan komite.” (dys)

SUARA NTB

Senin, 27 Juni 2016

Halaman 16

Safari Ramadhan BUMN

Aset Rp 7,7 Miliar Diduga Bermasalah

Garuda Indonesia Lombok Gelar Pasar Sembako Murah

Diskoperindag Membantah, RSUD Akui Salah Pencatatan

(Suara NTB/lin)

PASAR SEMBAKO MURAH - Kegiatan Pasar sembako murah yang digelar oleh Garuda Indonesia Lombok.

Mataram (Suara NTB) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia turut ambil bagian dalam kegiatan safari Ramadhan yang digagas oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Safari Ramadhan ini dilaksanakan di 538 kabupaten dan kecamatan seluruh Indonesia. Selain sebagai bentuk dukungan perusahaan dan program tahunan, kegiatan ini juga bertujuan untuk pedulilingkungandanmasyarakat.

Dalam rangka safari ramadhan tersebut,GarudaIndonesiaLombok melalui Corporate Social Responsibility (CSR) menggelar pasar sembako murah. Kegiatan itu dilaksanakanJumat(24/6).Semuahasilpenjualan pada pasar murah tersebut

disalurkan kepada anak yatim piatu. Bukan hanya itu saja, Garuda Indonesia Lombok juga telah memberikandonasiuntukrenovasipembangunan Masjid Baiturrahman, Kekalik Jaya, Mataram.

“Kiranya bantuan yang diberikan oleh Garuda Indonesia tidak dinilai dari besar kecilnya nilai materi, namun lebih kepada komitmen perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan bisnis semata,” kata Direktur Operasi Garuda Indonesia Capt. Novianto Herupratomo, di Mataram, Jumat (24/6) kemarin.

IajugamengatakanbahwaGaruda Indonesia sebagai BUMN yang merupakan perusahaan publik, juga memegang teguh komitmen untuk

memberikan perhatian pada masalah sosial. Melalui kesempatan ini, Garuda Indonesia memberikan bantuan kepada masyarakat berupa sembako murah dimana saat ini terdapatkenaikanhargasejumlahkebutuhanpokokmenjelangHariRaya Idul Fitri. Jumlahnya mencapai seribu paket sembako.

“Sebelumnya pasar murah dan pemberian santunan dilaksanakan pertama kali di Kantor Pusat Garuda Indoensia di Cengkareng, pada Rabu (22/6) lalu,” kata Capt.Novianto. Garuda Indonesia juga menggelarkeduakegiatantersebut secara serentak di 10 kabupaten dan kota di Indonesia. Diantaranya Tapanuli Tengah, Kepulauan Mentawai, Batam, Pandeglang, Tangerang, Jakarta, Berau, Sirendeng Rapang, Biak dan Mataram.

“Tadi pagi sudah kami adakan pasar sembako murah, hasil penjualannya digunakan untuk membantu anak yatim disini. Harapannya segala apa yang kami sampaikan berkenan diterima,” ujarnya.

Pemberian bantuan kepada 100 orang anak yatim sekaligus buka bersama di Masjid Baiturrahman. Sekaligus pemberian donasi untuk renovasi Masjid Baiturrahman sebesar Rp 25 juta. Pemberian bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban anak yatim dan masyarakat pada umumnya.

Garuda Indonesia akan dan telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Indoensia. Sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pariwisata NTB, Garuda Indonesia juga akan mengoperasikan armada

yang lebih besar. Armada besar itu merupakan Airbus A330-300 yang berkapasitas hingga 287 penumpang dan Airbus A330-200 yang berkapasitas 222 penumpang. Penambahan armada ini juga bertujuan untuk mendukung kegiatan MTQ Nasional yang akan diselenggarakan di Mataram pada 27 Juli7 Agustus mendatang.

Selain itu, Garuda juga telah meningkatkan pelayanan dan memperluas pemasarannya.

Salah satunya dengan membuka kantor penjualan di Lombok City Center Mall di Lombok Barat dan gerai Lombok Timur di Pancor.

Pembukaan kedua kantor itu bertujuan untuk mendekatkan Garuda Indonesia dengan masyarakat, sehingga Garuda Indonesia lebih mudah dijangkau.

Saat ini Garuda Indonesia melayani penerbangan dari Lombok ke beberapa kota di Indonesia. Diantaranya Jakarta, Surabaya, Semarang, Denpasar, Makassar, Bima dan Sumbawa Besar dengan total 12 frekuensi penerbangan setiap hari. (lin/*)

Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, menemukan Rp 7,7 miliar lebih aset diduga bermasalah di empat satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemkot Mataram. Diantaranya, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertamanan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta RSUD Kota Mataram. Justru aset yang tidak diyakini keberadaannya oleh BPK dibantah oleh Diskoperindag. Sementara,RSUD mengakui adanya kekeliruan pencatatan.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram tahun anggaran 2015 Nomor : 13.B/LHP-LKPD/ XIX.MTR/05/2016 tanggal 27 Mei 2016. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan pemeriksaan fisik dilakukan auditor negara tersebut tanggal 23 April lalu, diketahui adanya aset lainnya. Yaitu,

katalog kerajinan emas/perak dan mutiara 1.000 eksemplar senilai Rp 12.662.000., yang tidak diketahui keberadaanya.

Sementara, RSUD Kota Mataram pada pengadaan atau pembelian peralatan kesehatan perawatan Hiperbarik Chamber. Peralatan tersebut dicatat secara gabungan di KIB B sebesar Rp 4.788.948.600. Berdasarkan berita acara serah terima barang atau pekerjaan No. 900/28/BPKAD-Mtr/XII/2015, Hiperbarik Chamber terdiei dari beberapa macam alat seperti, kursi, AC, lemarn sofa, TV, printer, komputer dan lainnya.

Namun hingga pemeriksaan berakhir BPK belum mendapatkan rincian secara jelas atas jumlah aset tersebut.

Namun demikian, Kadiskoperindag, Wartan, SH,MH., berusaha dikonfirmasi Suara NTB, membantah adanya temuan BPK tersebut. Dan beranggapan bahwa tidak ada temuan mengenai aset bermasalah diinstansinya. “Apanya yang bermasalah. Tidak ada temuan,” bantah Wartan pekan kemarin.

Sementara, Direktur RSUD Kota Mataram, dr. HL. Herman Maha Putra mengakui memang adanya koreksi pencatatan aset oleh BPK. Namun demikian, alat dan fasilitas dimaksud dalam pengadaan secara fisik ada. Hanya dalam pencatatan aset tidak dicantumkan. dr. Jack sapaan akrabnya menambahkan, pihaknya akan memperbaiki proses pencatatan aset sehingga tidak jadi temuan dikemudian hari.

“Asetnya ada bukan fiktif. Cuman salah pencatatan dan itu dikoreksi BPK,” katanya. (cem)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 27 Juni 2016

Halaman 17

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

Senin, 27 Juni 2016

SUARA NTB

Halaman 18

SUARA NTB

Senin, 27 Juni 2016

Peta Kemakmuran di Industri Keuangan Dari Hal. 1 Hadir pula Isa Anshory dari BPS NTB dan Deputi Bank Indonesia Perwakilan NTB, Wahyu Yuwana. Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino bertindak selaku moderator diskusi.

Mengawali diskusi tersebut, Yusri memaparkan beberapa faktor yang menurutnya menjadi penyebab kemiskinan. Salah satunya adalah faktor keterbatasan sumberdaya modal. ‘’Apakah itu dari bahan baku, apakah itu dari sumber-sumber pembiayaan, apakah disebabkan oleh kompetensi kemampuan,” ujarnya.

Yusri menilai persoalan kemiskinan, memang tidak bisa diselesaikan pemerintah saja. Sebagai bagian dari industri keuangan, Yusri menegaskan pihaknya tentu memahami peran yang harus mereka ambil dalam ‘’perang’’ melawan kemiskinan. ‘’Ibarat perang, dari darat, laut dan udara. Harus semuanya secara serentak. Peran kami di industri jasa keuangan, kami sadar ini tanggung jawab kami untuk membantu masyarakat khususnya di NTB untuk bisa keluar dari permasalahan tadi,’’ ujarnya.

Untuk membangun kompetensi masyarakat miskin, Yusri menilai hal itu tentunya menjadi peran pemerintah dan pemerintah daerah melalui SKPD masing-masing. Industri jasa keuangan, menurutnya akan mengambil peran setelah kompetensi mereka terbangun. ‘’Apakah dia bidang usahanya pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif, pelaku industri keuangan sangat siap masuk. Itu yang ditunggu oleh industri keuangan. Pelaku industri keuangan tidak akan berani masuk kalau itu belum disiapkan,’’ ujarnya.

Yusri mengemukakan, saat ini, penyaluran kredit dari industri keuangan terutama dari perbankan kepada sektor produktif, masih di bawah 50 persen. Malahan, porsinya turun menjadi 43,61 persen.

Selebihnya adalah kredit konsumtif. Padahal, menurut Yusri, kredit untuk sektor usaha produktif itulah yang akan mampu lebih cepat mengakselerasi perekonomian dan membantu masyarakat menyerap tenaga kerja dengan baik.

Wahyu Yuwana menegaskan, faktor kunci untuk menanggulangi kemiskinan yang menjadi peranan Bank Indonesia terletak pada dua hal. Pertama adalah kestabilan harga dan mengendalikan inflasi.

Yuwana menegaskan inflasi yang tidak terkendali adalah malapetaka bagi orang miskin. Satu contoh ekstrem dari kasus ini adalah Zimbabwe yang inflasinya mencapai satu juta persen.

Karena itu, ujar Wahyu, asumsi inflasi yang ditetapkan pemerintah sangatlah berkorelasi dengan kemiskinan dan daya beli masyarakat. Sementara, faktor kedua adalah masalah pendapatan. ‘’Kalau pendapatan masyarakat itu tinggi, daya belinya juga bisa bagus. Jadi high income dengan didukung oleh harga yang stabil’’.

Sadar dengan pentingnya penguatan di sisi daya beli ini, Bank Indonesia kini mulai menerapkan peraturan terkait pengelolaan UMKM yang harus dipenuhi oleh perbankan.

Di tahun 2013 dan 2014 lalu, rasio kredit untuk UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan hanya disesuaikan dengan kemampuan bank, yang dicantumkan dalam rencana bisnis bank.

Tapi, di tahun 2015, BI sudah mensyaratkan perbankan harus menyalurkan minimal 5 persen dari total pembiayaan mereka untuk UMKM. Tahun 2016 angka itu dinaikkan menjadi 10 persen. Di 2017, Bank Indonesia mensyaratkan penyaluran untuk UMKM paling sedikit 15 persen dari total kredit yang disalurkan. ‘’Kemudian di 2018 itu kita minta paling sedikit 20 persen kredit pembiayaan untuk UMKM.’’ Hingga triwulan pertama tahun ini, besaran kredit untuk UMKM yang sudah disalurkan mencapai 23,36 persen dari total keseluruhan perbankan. Nilainya sekitar Rp 8,26 triliun.

IGN. Jaya Hardana mengemukakan, sampai dengan menjelang akhir Juni, BRI sudah mulai berpikir bahwa angka-angka penyaluran kredit yang menjadi kewajiban mereka, khususnya di daerah Kota Mataram, Lombok Barat (Lobar) dan kabupaten Lombok Utara (KLU), secara pihak langsung akan ikut membangun dan mengentaskan kemiskinan di tiga wilayah ini. ‘’Kami, portfolio kami itu lebih banyak memang ada di UMKM. Khususnya adanya di mikro, dalam hal ini juga KUR. Barangkali yang banyak akan berkaitan dengan pengentasan kemiskinan adalah kredit mikro, KUR dan kredit pembiayaan pangan,’’ ujarnya.

Namun, mengingat luasnya wilayah yang harus dilayani BRI merasa membutuhkan kerjasama dengan Pemda maupun lembaga-lembaga yang bisa membantu mengatasi problem ini. ‘’Kendala kami adalah keterbatasan tenaga dan kemampuan.’’ Untuk menyiasati problem tersebut, pihaknya sudah mulai merintis kerjasama dengan dengan sejumlah pihak, mulai dari Unram (Universitas Mataram) maupun dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan sektor pangan.

Sementara itu, Sinardi menjelaskan, dalam konteks penanggulangan kemiskinan, pihaknya telah merancang sejumlah terobosan dengan menggandeng sejumlah SKPD. Sejumlah SKPD yang telah digandeng antara lain Dinas Pertanian, Perikanan hingga BKKBN. ‘’Bentuknya, kerja sama, kalau dari SKPD menyiapkan kelompok-kelompok binaan.

Kemudian kelompok binaan itu kita akan memberikan pembiayaan yang sesuai,’’ ujarnya.

Terobosan lain adalah melalui kerjasama dengan Jamkrida NTB yang ibarat saudara kandung bagi Bank NTB. Produk yang dihasilkan melalui kolaborasi dua BUMD ini adalah Tahara Sejahtera.

Tahara Sejahtera dilakukan dengan mengakumulasi dana-dana sosial yang dihimpun di daerah ini. ‘’Kita tempatkan di Bank NTB dengan suku bunga tertentu. Misalnya satu persen dan segalanya.

Kami nanti akan menyalurkan ke nasabah-nasabah binaan dari dinas-dinas yang sudah tadi kita koordinasikan. Uang Pemda yang ada di Bank NTB ini dalam bentuk deposito. Ini kan tidak menanggung risiko.

Nanti yang menanggung risiko adalah bank, kita gandeng Jamkrida, ini kan sebagai penjamin,’’ ujarnya.

Untuk menjamin bahwa kredit yang disalurkan dari produk Tahara Sejahtera ini, pihaknya tentu akan melakukan seleksi sesuai mekanisme perbankan. Nantinya, SKPDSKPD hanya merekomendasikan calon penerima dan pihaknyalah yang bertugas menilai kelayakannya memperoleh bantuan. “(Penilaian) tidak kita serahkan ke SKPD-nya. SKPD ini merekomendasi saja, tentunya banknya yang menilai. Tentu tugas kita saya kira, dari pemerintah, untuk benar-benar mana sih kelompok-kelompok atau masyarakat yang perlu dibantu. Sehingga program kita tepat sasaran. Itu yang paling penting,’’ tandasnya.

Elvis Syahri menilai, salah satu peranan Bank BTN dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dalam bidang perumahan.

Dalam hal ini, Bank BTN ikut menyukseskan program sejuta rumah dari pemerintah.

Saat ini Bank BTN bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pemangku kebijakan lainnya tengah berjuang mendorong tercapainya target pembangunan rumah-rumah murah. Rumah semacam ini ditujukan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah alias MBR. MBR adalah masyarakat dengan penghasilan bulanan di bawah Rp 4 juta.

Elvis menjelaskan, tahun lalu, sekitar 5.671 unit rumah di seluruh NTB telah berhasil direhabilitasi melalui program yang dikerjakan dengan PU-Pera. ‘’Baik itu program pembangunan rumah rusak maupun program rehab renovasi dari rumah yang setengah rusak. Nah ini yang kita bangun yang bekerjasama dengan kementerian PU-Pera di seluruh NTB dengan melibatkan masyarakat yang ada.

Dalam bentuk bantuan-bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).’’

Akhmad Indra menegaskan, peranan perbankan dalam pengentasan kemiskinan sebenarnya tidak bersifat langsung. Peranan langsung perbankan, menurutnya adalah memacu pertumbuhan ekonomi.

“Dampak dari pertumbuhan itu adalah terbukanya lapangan kerja. Lapangan kerja ini bisa mengurangi tingkat kemiskinan,” ujarnya.

Melalui pemberian kredit kepada masyarakat, perbankan bisa memantik adanya aktivitas usaha yang kemudian bisa melipatgandakan modal yang dimiliki masyarakat. ‘’Dan usaha bisa membuka lapangan kerja, dan orang orang ini bisa mengurangi kemiskinan.’’

Maksimalkan Permodalan, Tekan Praktik Lintah Darat Sementara itu, peranan secara langsung yang bisa diambil oleh perbankan adalah melalui corporate social responsibility alias CSR. Salah satu contoh terbaru adalah program CSR di Desa Jenggik di Lombok Timur. Di sana, pihaknya membangun rumah edukasi. ‘’Ini kecil memang, tapi karena memang ini bukan fungsi utama kita jadi rumah edukasi itu, di situ kita mendidik tenaga-tenaga kampung di situ. Salah satunya adalah mendidik mereka untuk mempunyai multi keterampilan dan yang paling penting terutama adalah mendidik para TKI-TKI yang punya uang banyak ini untuk berusaha, jadi untuk membangun usaha, baik itu usaha itu berbentuk makanan jadi ataupun pertanian,’’ jelasnya.

Menurut Akhmad Indra, manfaat yang diberikan program semacam ini mungkin tidak terlalu besar. Sebab, anggaran yang dimiliki juga memang terbatas. Namun, jika program semacam ini dikerjakan oleh banyak pihak lainnya, menurutnya itu akan efektif untuk menekan angka kemiskinan di daerah ini.

M. Zuhri mengutarakan, ada sejumlah hal yang bisa dilakukan oleh pihaknya terkait pengentasan kemiskinan.

Salah satu contoh yang dilakukan oleh BCA baru-baru ini adalah dengan membantu para TKI untuk memaksimalkan pendapatan mereka tanpa terpotong oleh rantai calo yang menjadi perantara pengiriman uang mereka. ‘’Di saat saudara kita mendapatkan income dari luar, saat mengirim uang biasanya banyak yang (diduga) disunat oleh kolektor-kolektor (makelar). BCA membaca hal itu, kami padukan dengan program kami.” Untuk diketahui, saat ini berkembang praktik pengumpulan uang TKI oleh kolektor di luar negeri. Mereka kemudian mengirimkan uang tersebut melalui rekening mereka dengan mengenakan potongan dalam jumlah tertentu.

Zuhri menegaskan, program yang ditawarkan BCA bisa menjadi solusi atas maraknya praktik ini. Sebab, para TKI tidak perlu lagi dipungut uangnya oleh para kolektor tersebut. ‘’Dan kita juga sudah melakukan kerjasma dengan PT.Pos. di Lotim itu ada 13 Kantor Pos Pembantu. Semua saudara-saudara kalau mau cairkan kiriman dari luar negeri menggunakan produk fire cash itu bisa ke BCA langsung atau bisa ke Kantor Pos, dengan biaya yang sangat murah. Di situ kita masuk,’’ tandasnya.

Selain melalui program semacam itu, BCA juga terlibat dalam strategi pengentasan kemiskinan melalui jalur CSR yang mereka miliki. ‘’Kita menyentuh dunia pendidikan di Sembalun.

BCA sekarang sedang membuat pilot project ada di Banyuwangi dan Jogja, CSR langsung. Misalkan di Sukarara ada tenun, bisa langsung dibina, satu daerah dibina penuh oleh BCA sampai nanti sudah go nasional.

Sehingga dari tadinya daerah yang minus, tidak terawat dan tidak terbina, bisa dijadikan daerah yang bagus.’’ (tim)

Transportasi Udara, Laut dan Darat Siap Hadapi Arus Mudik Lebaran Dari Hal. 1 Demikain juga untuk angkutan udara, seluruh bandara telah mengantisipasi arus mudik Lebaran . Seluruh bandara telah menyiapkan angkutan untuk penerbangan domestik dan khususnya LIA juga telah menyedian flight internasional.

Dari total 35 bandara yang akan melayani arus mudik Lebaran tahun ini, Lombok International Airport (LIA) termasuk salah satu bandara dinilai yang paling siap dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Penilaian tersebut disampaikan Direktur Kebandarudaraan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Ir. Yudhi Sari Sitompul, Jumat (24/6) lalu.

Dihubungi disela-sela peninjauan kesiapan arus mudik sekaligus peresmian Posko Pelayanan Terpadu Lebaran di terminal LIA, Yudhi Sari mengatakan, LIA memang mendapat perhatian khusus dari Kemenhub. Khususnya terkait kesiapannya dalam mengantisipasi arus mudik Lebaran. Kenapa? Karena jumlah penumpang di LIA cukup tinggi.

Di tempat yang sama, General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, I Gusti Ngurah Ardhita, menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan sejumlah pembenahan untuk menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini.

Salah satunya dengan mem-

bangun Pos Pelayanan Terpadu Lebaran. Nantinya, pos tersebut diharapkan bisa menjadi pusat informasi dan layanan bagi penumpang pesawat udara, selama berlangsung arus mudik dan balik Lebaran. Sehingga penumpang bisa benar-benar merasakan keamanan dan nyaman selama dalam perjalanan mudiknya.

OPP Lembar Siap Sementara itu, Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) Pelabuhan Lembar juga telah siap mengantisipasi arus mudil dan balik Lebaran tahun ini. OPP telah menggelar rapat dengan instansi terkait seperti ASDP, pperator, BMKG, SAR, Kepolisian, Pelindo III, Jasa Raharja dan Karantina Pertanian untuk mensukseskan program nasional pelayanan angkutan Lebaran.

Kepala OPP Lembar, Andi Fiardi ST menyampaikan, pada prinsipnya persiapan angkutan Lebaran terpadu di Pelabuhan Lembar sudah siap. ‘’Kami siap mensukseskan pelayanan angkutan moda Lebaran nanti. Jadi seluruh stakeholder pendukung sudah siap sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,’’ kata Andi Fiardi didampingi stafnya.

Di Pelabuhan Lembar, posko terpadu telah dibentuk 24 Juni lalu. Posko ini nantinya melibatkan semua stakeholder terkait. Menurutnya, pembentukan posko ini salah satu

bentuk upaya mendukung program nasional angkutan terpadu antarmoda khususnya di pelabuhan penyeberangan lintas Lembar (Lombok)Padangbai (Bali).

Pada arus mudik tahun ini, kenaikan penumpang mengacu dari data tahun lalu diprediksi naik 15 persen. Jika kenaikannya sampai 15 persen armada sudah memadai dan siap. Pihaknya sudah menyiapkan 33 kapal yang mampu menanggulangi ketika ada kenaikan penumpang.

Kemudian bongkar muat yang tadinya satu jam, ketika jumlah penumpang meningkat maka dipercepat bongkar muatnya menjadi berkurang dari 1 jam.

Sementara itu, GM PT. ASDP Lembar, Anton Murdianto menambahkan, ASDP sudah menyiapkan sarana prasarana pendukung yakni fasilitas dermaga. Pihaknya sudah melakukan perbaikan dermaga, pengaspalan, penertiban dan tempatkan posko marinir. Selain itu ditambah juga petugas keamanan. ‘’Ini semuanya adalah untuk kenyamanan dan keamanan pengguna jasa,’’jelasnya.

Tingkatkan Keamanan Terminal Mandalika, salah satu terminal terbesar di NTB juga telah siap mengantisipasi arus mudik Lebaran tahun ini. Moda angkutan darat termasuk pemeriksaan kelaikan angkutan telah dilakukan. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Halaman 19

(Dishubkominfo) Kota Mataram bahkan telah memberi tanda khusus pada setiap kendaraan yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mudik Lebaran.

Tidak saja sarana angkutan saja yang menjadi perhatian.

Untuk menjamin kenyamanan penumpang yang masuk ke terminal juga telah dilakukan.

Dalam rangka mengantisipasi aksi premanisme dan meningkatkan keamanan terminal menjelang mudik Lebaran tahun ini, Dishubkominfo Kota Mataram menyiapkan puluhan personel yang berjaga di kawasan terminal.

Seperti disampaikan, Kepala Bidang (Kabid) Operasional dan Pengendalian (Opdal) Dishubkominfo Kota Mataram, Mahfuddin Noor, S.Sos. Ia menyebutkan selain 30 personel yang tetap tinggal di dalam area terminal untuk melakukan pemantauan. Mahfuddin mengatakan pihaknya juga menyiapkan 30 orang anggota Opdal yang bertugas secara bergantian. Di samping itu juga pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian dari Polsek Cakranegara.

Mahfuddin menyampaikan pihaknya juga telah membentuk tim khusus operasi dan pengendalian terminal yang tidak hanya memantau pelaksanaan arus mudik Lebaran.

Namun juga memastikan situasi terminal tetap aman dan terkendali, tanpa adanya gangguan dari aksi para premanisme. (tim)

Dari Hal. 1 Fenomena ini tidak hanya dialami petani jagung. Peternak kita lebih miris lagi. Jumlah peternak yang mendapat dana pihak ketiga itu sangat rendah, hanya mencapai 4,95 pesen. ‘’Jadi mungkin di sisi peternak kita kurang ingin mengembangkan usaha karena lebih mengandalkan bantuan daripada kredit. Kalau mereka kredit, beli ternak, mungkin agak khawatir kalau nanti terjadi kredit macet.”

Kondisi ini tak terlepas dari faktor risiko usaha yang sangat rentan dengan kerugian. Misalnya, jika ternak sapi mereka mati. ‘’Risikonya besar, di tengah jalan, setahun dua tahun tahu-tahu mati sapinya.’’

Isa juga mengemukakan pentingnya memaksimalkan pertumbuhan di sejumlah sektor strategis, seperti sektor pertanian.

Menurutnya, kalau saja produk pertanian kita dimanfaatkan di dalam NTB sendiri dan diolah sebagai bahan baku, maka nilai tambah yang dihasilkan akan meningkat.

Produk pertanian kita bisa menghasilkan nilai tambah di sektor industri yang masih kurang di daerah kita. ‘’Industri kita di NTB masih skala kecil, skala rumah tangga belum ada industri skala besar.’’

Misalnya saja, NTB memiliki bahan baku tembakau. Namun, daerah ini tidak memiliki pabrik rokok. Walhasil, yang menikmati nilai tambah industri rokok adalah adalah Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki pabrik rokok. Padahal NTB memiliki potensi tembakau berlimpah sebagai bahan baku untuk pabrik rokok.

Produk perkebunan seperti kelapa juga dikirim ke Pulau Jawa. Mete pun demikian.

Dengan menghidupkan industri dan mengundang investor untuk bergerak di sektor industri di NTB, maka ‘’perang’’ melawan kemiskinan akan menjadi lebih mudah dimenangkan. ‘’(Strategi) Ini berdampak pada masyarakat miskin sangat besar. Bisa menyerap tenaga kerja. Apalagi kalau misalkan pabrik ada di desa dekat dengan bahan bakunya. Pengentasan kemiskinan akan lebih cepat bisa kalau kita memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka yang lebih luas.’’

Area Bussines Head Bank Mandiri, Ajang Mandariza menilai, kemiskinan juga tidak bisa dilepaskan dari fakta terkait banyaknya pengangguran. Tingkat pengangguran, menurut Ajang berhubungan langsung dengan enterpreneurship alias kewirausahaan.

Ajang menilai, jumlah enterpreneur (wirausaha) di Indonesia baru mencapai 1,65 persen dari jumlah penduduk kita. Padahal, dibutuhkan jumlah enterpreneur sedikitnya 2 persen dari jumlah penduduk sebuah negara untuk bisa menjadikan negara itu sebagai negara yang makmur.

“Misalnya kalau Amerika Serikat 11 persen, Singapura 7,5 persen. Indonesia, di data Biro Pusat Statistik itu kita punya enterpreneurnya cuma 1,65 persen,’’ sebutnya.

Menurut Ajang, ini merupakan salah satu persoalan yang mesti dipikirkan bersama.

Penyediaan modal adalah salah satu cara untuk memantik lahirnya wirausaha-wirausaha baru.

Meski bukanlah merupakan inti bisnisnya, namun Bank Mandiri juga berkomitmen dalam penciptaan wirausaha-wirausaha baru ini. ‘’Kita menciptakan wirausaha-wirausaha. Kalau dia dari petani, dari pedesaan yang tadi tidak bisa dirubah cara pandangnya. Itu yang kita didik, kita

bina melalui informal maupun formal. Sementara yang mahasiswa dari muda itu kita bina untuk berpikir tentang wirausaha. Kalau mereka sudah berpikir wirausaha, dia bermimpi tentang kreativitas. Dia ingin membuat suatu inovasi, suatu perubahan,’’ jelasnya.

Menurut Ajang, NTB merupakan daerah dengan karakteristik yang khas. Keseniannya, budayanya, sejarahnya, tradisinya, situs-situs dan objek wisata yang semakin berkembang, semuanya memiliki karakteristik yang khas.

Ajang menilai, seharusnya potensi ini dapat disulap menjadi peluang yang besar dalam mewujudkan industrilisasi berskala besar baik nasional maupun global. “Ini yang belum disentuh dalam program nyata,” ujarnya.

Direktur Sarana NTB Ventura, Rohimin menegaskan, selama ini pihaknya hanya memprioritaskan kredit ke sektor produktif yang diharapkan bisa dimaksimalkan untuk membangkitkan usaha milik masyarakat kecil. “Dan komposisi pinjaman yang kita berikan kepada masyarakat itu sebagian besar atau 65 persen UKM Rp 500 juta ke bawah, dan selebihnya itu sekitar 30 persen di atas Rp 500 juta,’’ ujar Rohimin.

Hanya saja, ujar Rohimin, saat ini pihaknya masih terbentur dengan revitalisasi Sarana NTB Ventura. “OJK memberikan kita kesempatan untuk membentuk suatu capital center.

Jadi modal Ventura, ya ini kita lagi proses di asosiasi bagaimana caranya untuk mendapatkan dana untuk membantu masyarakat. Ini yang kita kejar tahun 2017 ini, dan itu sudah ada untuk disebar ke modal Ventura,’’ jelasnya.

Pemimpin Cabang Pegadaian Mataram, Adi Prasetyo menegaskan, bisnis Pegadaian di NTB saat ini terus berkembang.

Pengentasan kemiskinan, menurut Adi sangat beririsan dengan salah satu dari tiga misi Pegadaian, yakni membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah. ‘’Jadi Pegadaian itu hadir di NTB itu tidak menghimpun dana, tapi sebaliknya bahkan membawa dana. Membawa uang dari pusat yang kita salurkan ke masyarakat untuk membantu masyarakat menengah ke bawah, seiring dengan misi Pegadaian,’’ ujarnya.

Pegadaian memang salah satu jasa keuangan yang paling dekat dengan masyarakat miskin dan nyaris miskin. Adanya skema kredit Pegadaian yang dimulai dari Rp 50.000 membuat banyak orang miskin bisa mengakses jasanya.

Saat ini, ujar Adi, masih banyak masyarakat yang lebih dekat dengan praktik rentenir dan harus menanggung beban ekonomi yang berlebihan akibat praktik tersebut.

“Kalau pagi bapak-bapak sering ke pasar, di sana kita bisa lihat ada orang yang memberikan peminjaman uang pada pagi hari. Ada yang kasi Rp 1 juta atau Rp 500 ribu. Nah nanti siang hari, itu sudah dikembalikansampai 130 persen,’’ ungkap Adi. Untuk itulah, Pegadaian menurutnya hadir untuk membantu masyarakat melawan sistem ijon dan rentenir. ‘’Misalnya sangat banyak terjadi di masyarakat, terutama pada sistem pertanian itu yang menggunakan sistem ijon.

Misalnya banyak yang menggadaikan barangnya pada musim tanam, dan kemudian setelah musim panen mereka mulai menebusnya. Kalau nelayan mungkin pada saat terjadi gelombang besar.”

Saat ini, ujar Adi, di Lom-

bok saja Pegadaian telah memiliki 130 outlet, sedangkan di Sumbawa terdapat 74 outlet. Dulunya, Pegadaian bahkan memiliki outlet di hampir semua pasar. Selain itu Pegadaian juga memiliki program bagaimana mendidik masyarakat agar berani datang ke Pegadaian dan berani meminjam uang demi meningkatkan usahanya. ‘’Kita upayakan untuk berkembang dulu, nanti setelah besar dia bisa ke bank,’’ ujar Adi. L. Wahyudi Haris dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengemukakaan bahwa sejak beberapa waktu lalu pihaknya telah mendapatkan tugas dari OJK untuk menyusun skema asuransi yang cocok yang bisa berjalan dalam pengentasan kemiskinan.

Untuk tujuan ini, Haris mengemukakan adanya beberapa produk asuransi yang mungkin bisa dicoba. Misalnya, saja, produk untuk penduduk miskin yang bisa menjamin mereka akan mendapatkan premi jika meninggal dunia. “Kemudian kalau gagal panen misalnya, gagal panen mungkin dengan membayar beberapa, atau terjadi kebakaran mungkin, bisa untuk penggantian rumahnya.”

Untuk asuransi kematian, pihaknya bisa mengkolaborasikan antara asuransi umum dengan asuransi jiwa. ‘’Apakah itu nanti kalau dia meninggal dunia kecelakaan maka asuransi unum yang berperan di sana. Kemudian kalau dia meninggal dunia akibat sakit asuransi jiwa yang berperan di sana. Jadi sesuai dengan ketentuan OJK yang kemarin kami usahakan preminya itu di bawah Rp 30.000.”

Untuk ini, memang dibutuhkan edukasi khusus dan komunikasi dengan pemerintah daerah. Sebab pemerintah daerah memiliki dana-dana sosial yang bisa dipakai untuk premi asuransi tersebut. Cicilan premi dibayar oleh pemerintah daerah dan penduduk miskin bisa menikmatinya dengan gratis.

Untuk skema ini, jumlah cicilannya bisa diatur dalam jumlah yang proporsional.

“Dengan membayar misalnya Rp 20.000 perjiwa. Itu nanti akan mendapatkan santunan sekitar lima juta,” ujar Haris.

Moh. Fauzi dari Bumiputra yang juga mewakili Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), menegaskan pihaknya tengah menyusun skema asuransi yang memungkinkan untuk diakses atau membantu masyarakat kurang mampu.

Misalnya, dengan format asuransi yang cicilannya hanya Rp 100 ribu pertahun untuk satu kepala keluarga. Jika kelak terjadi musibah dari anggota keluarga tersebut, maka yang meninggal dunia bisa memperoleh santunan sebesar Rp 3.250.000.

“Ini yang kita coba bedah kemarin di AAJI. Gimana caranya, seperti tadi. Alangkah bijaknya dari pihak pemerintah membantu kami mensosialisasi,’’ harap Fauzi yang merupakan pimpinan Bumiputra Cabang Mataram.

Fauzi menekankan, sebagai perusahaan asuransi, baru Bumiputra yang memiliki skema asuransi yang demikian. Lagi pula, ujarnya, Bumiputra juga merupakan produk asli bangsa Indonesia yang tentu tidak akan perlu dikhawatirkan akan melarikan modalnya ke luar negeri jika kelak terjadi pukulan terhadap perekonomian Indonesia.

“Bumiputera peduli untuk masyarakat harus sejahtera.

Karena kalau sejahtera masyarakatnya nanti, akses perbankan juga jalan. Jadi kolaborasi antara asuransi sama bank Insya Allah jalan,” tandasnya. (tim)

NTB Punya Prospek di Sektor Keuangan Dari Hal. 1 Pandangan itu dikemukakan oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB bertema “Peran Industri Keuangan Dalam Pengentasan Kemiskinan di NTB”, Sabtu (25/6).

Amin melihat, terdapat banyak faktor yang menjadi alasan berkembangnya industri jasa keuangan di NTB. ‘’Baik dari sisi aset, pengelolaan dana pihak ke tiga dan penyaluran kreditnya. Ini tiga faktor saya kira menjadi indikator industri keuangan meningkat.’’

Menurut Amin, peningkatan di tiga indikator tersebut harus diiringi dengan tumbuhnya tanggung jawab untuk memberikan manfaat tidak saja dari aspek bisnis. Lebih dari itu, harus ada tanggung jawab untuk bersama-sama pemerintah daerah, memajukan daerah. Dalam hal ini, tanggung jawab itu bisa diarahkan untuk berkontribusi maksimal dalam pengentasan kemiskinan di NTB. Amin menegaskan, muara dari berbagai kebijakan Pemprov NTB adalah turunnya angkaangka kemiskinan yang menurut

data terakhir masih pada posisi 16,54 persen. ‘’Ini merupakan angka komulatif dari kabupaten/kota. Dengan kabuaten/kota, kita juga sudah membangun komitmen melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Sudah berbagai upaya kita lakukan. Membuat program, kegiatan melalui SKPD terkait dan telah menggelontorkan dana Rp 800 miliar,” ujarnya.

Amin menegaskan, meski jumlah dana yang dialokasikan ke penanggulangan kemiskinan mencapai Rp 800 miliar lebih, namun angka itu masih sangat kecil. “Juga dari kabupaten/kota demikian, belum mampu maksimal kita turunkan. Namun, saya kira ini menjadi tantangan kita ke depan dengan semua elemen termasuk dengan perbankan.

Apapun yang perbankan lakukan mohon dalam rangka itu (penurunan angka kemiskinan) semua,’’ harapnya.

Amin menyadari, bisnis yang menghasilkan laba adalah tujuan utama industri keuangan. Namun, di samping tujuan itu, menurutnya harus pula dikembangkan tujuan lain, yaitu membantu pemerintah daerah dalam per-

ang melawan kemiskinan. ‘’Tentu itu semua memerlukan komitmen kuat. Karena itu, pemerintah daerah siap untuk bersinergi, kerjasama dan juga secara konkret apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah melalui kerjasama dengan pihak perbankan, asuransi, Pegadaian dan lainnya. Kalau itu dihajatkan, Insya Allah akan menurunkan angka-angka kemiskinan,’’ ujar Amin.

Industri jasa keuangan, menurutnya bisa memberikan kontribusi dalam memaksimalkan akses permodalan untuk masyarakat kurang mampu. ‘’Kredit yang selama ini aksesnya belum maksimal, ini bisa dibuka kerannya sedikit seperti KUR,’’ ujarnya.

Amin menyadari, dalam melaksanakan fungsi pengentasan kemiskinan itu, para pelaku bisnis jasa keuangan tentu juga menghadapi kendala di lapangan. ‘’Karena tidak semua bank bisa menyalurkan KUR. Hanya bank-bank tertentu saja, salah satunya yang punya NPL di bawah 5 persen. Karena itu, yang berkesempatan untuk menyalurkan KUR mohon ini terus dilakukan. Karena bunganya 9 persen bahkan akan turun lagi menjadi 7 persen,” ujarnya. (tim)