Snt29052015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 29 MEI 2015

16 HALAMAN NOMOR 71 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Raih Opini WTP Keempat Kali

Gubernur: Peningkatan PAD Jangan Membebani Ekonomi Masyarakat

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyampaikan suka cita atas perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Provinsi NTB tahun 2014. Dikatakan, dengan diraihnya opini WTP tahun ini, maka NTB telah mampu mempertahankan predikat WTP untuk keempat kalinya.

Selain itu, ia juga bangga dengan peningkatan di kabupaten/kota, dimana sebanyak delapan kabupaten/kota meraih predikat WTP tahun ini. ‘’Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, serta menjadi motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk senantiasa taat pada aturan dalam mengelola keuangan daerah. Serta dapat memperbaiki semua celah yang selama ini menjadi kendala dalam penyampaian laporan keuangan,’’ ujarnya saat penyampaian LHP BPK RI atas LKPD 2014 di DPRD NTB, Kamis (28/5).

Bersambung ke hal 15 LHP BPK- Anggota VI BPK RI, Bahrullah Akbar, menyerahkan LHP BPK kepada Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi disaksikan Wagub NTB, H.Muh.Amin dan Pimpinan DPRD NTB.

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

Terbuka untuk Umum DEMI menjamin transparansi dan peningkatan partisipasi publik, setiap laporan BPK yang telah disampaikan kepada Dewan dinyatakan terbuka untuk umum. Kebijakan ini dimaksud, agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif, sesuai kapasitas masing-masing.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag, saat memimpin rapat paripurna istimewa penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov NTB tahun anggaran 2014, Kamis (28/5) kemarin.

Umar menegaskan, masyarakat perlu mengetahui secara tepat, apakah pemerintah daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itulah, setiap LHP yang telah disampaikan oleh BPK RI ke DPRD NTB bukan lagi dokumen yang harus disembunyikan karena bersifat terbuka untuk umum.

Bersambung ke hal 15 H. Umar Said

Catatan 1.210 Rekomendasi

Bahrullah Akbar (Suara NTB/ist)

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun 2014. Artinya, NTB telah mampu mempertahankan predikat WTP selam empat kali berturut-turut sejak 2011. Namun, BPK juga memberikan catatan sebanyak 1.210 rekomendasi senilai Rp 90,45 miliar harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov NTB selama 60 hari ke depan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

TO K O H

Pemprov Usulkan Plt Bupati Lobar ke Mendagri Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB telah mendapatkan nomor registrasi perkara Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr.H.Zainy Aroni dari PN Denpasar. Setelah nomor registrasi diperoleh, Gubernur NTB akan segara bersurat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengusulkan Wakil Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S,Ag, M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lobar.

Bersambung ke hal 15

H. Abdul Hakim (Suara NTB/nas)

Ditindak Tegas, PNS Pengguna Ijazah Palsu Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, akan mengecek atau memeriksa ulang ijazah seluruh PNS lingkup Pemprov NTB. Jika nantinya ada yang jadi PNS di lingkup Pemprov NTB menggunakan ijazah palsu, maka dia tak akan segan-segan menindak tegas oknum bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. ‘’Kita akan cek (ijazah PNS lingkup Pemprov NTB). Kalau ada terbukti memakai ijazah palsu kita akan tindak. Secara otomatis, begitu ada situasi seperti ini, kita harus mengecek di daerah,’’ ujarnya ketika dikonfirmasi usai menghadiri sidang paripurna di Gedung DPRD NTB, Kamis (28/5) siang.

Gubernur mengatakan, jangan sampai ada kejadian seperti di daerah lain, ada PNS yang menggunakan ijazah palsu untuk menjadi aparatur sipil negara. Meskipun demikian, ia yakin PNS yang menggunakan ijazah palsu di daerah ini tak ada.

Gubernur menjelaskan, dua tanda adanya ijazah palsu.

Pertama, perguruan tinggi benar sudah mengeluarkan ijazah, namun palsu lantaran

orang yang memperoleh ijazah tersebut tak pernah kuliah.

Kemudian, ijazah yang diperoleh sudah benar tetapi perguruan tinggi tempat memperoleh ijazah tersebut tidak benar alias ilegal.

Pimpinan DPRD NTB juga mendukung langkah gubernur yang akan memeriksa ulang seluruh ijazah PNS maupun aparatur negara di daerah ini.

Dewan berpandangan, kasus penggunaan ijazah palsu untuk menaji PNS atau aparatur negara berkaitan dengan integritas. ‘’Kalau itu menjadi pertanyaan masyarakat kita mendukung. Karena itu terkait dengan masalah integritas.

Integritas aparat negara kita kalau mungkin masuk kecurangan di dalam untuk menjalankan roda pemerintahan dalam hal ini sebagai PNS, ini menjadi catatan tersendiri,’’ kata Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM ketika diminta tanggapannya, Kamis (28/5) siang kemarin.

Politisi PKS ini mengatakan, jika dalam jajaran birokrasi dicurigai ada PNS yang menggunakan ijazah palsu maka perlu dibuktikan kebenarannya.

Bersambung ke hal 15

Pembangunan Hotel Syariah

Pemprov NTB Tetap Berpegang pada Aturan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengaku akan tetap berpegang pada aturan terkait dengan pembangunan hotel syariah yang berada di kawasan bisnis Islamic Center (IC). Jika PT.Al Hamra Internasional sebagai mitra pemda yang akan membangun hotel syariah itu tak mampu memenuhi komitmennya sesuai Memorandum of Understanding (M0U) maka secara otomatis izinnya akan dicabut. ‘’Itu batasnya tanggal 9 Juni 2015 berakhir MoU nya.

Setelah itu baru kita putus apa ndak. Kan ada tahap evaluasi dari hasil komitmen dalam MoU. Ketentuan itu mengamanatkan hanya sekali MoU itu diperpanjang,’’ terang Kepala Biro Umum Setda NTB, Drs. Fathurahman, M.Si

dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Kamis (28/5) siang.

Dijelaskan, penandatanganan MoU pada waktu itu dilakukan serentak tahun 2013 untuk pemanfaatan tiga aset pemda. Yakni pembangunan hotel syariah di kawasan bisnis IC, pembangunan rumah kantor (rukan) di eks rumah dinas pimpinan DPRD NTB di Pajang dan pembangunan NTB Convention Center (NCC) di Jalan Bung Karno.

Dari tiga kerjasama pemanfaatan aset pemda itu, hanya rencana pembangunan NCC yang menunjukkan perkembangan. Dimana, investor pembangunan NCC telah menyelesaikan komitmennya dengan membangun gedung pengganti berupa Balai

Laboratorium Kesehatan (Balabkes). Sementara, dua mitra pemda yang akan membangun hotel syariah dan rukan, ada beberapa komitmen sesuai MoU yang belum dituntaskan. ‘’Ketika dia sudah selesai nanti batas MoU nya, tinggal kita lihat saja apa komitmen yang sudah dipenuhi ,’’ katanya.

Fathurahman mengatakan, dalam MoU tersebut, ada tujuh komitmen yang harus dipenuhi mitra pemda itu sebelum melakukan pembangunan. Diantaranya, relokasi atau pemindahan rumah penduduk, menyiapkan Detail Engineering Design (DED), perizinan-perizinan yang berasal dari Pemkot Mataram seperti IMB serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

DIPAGAR - Lokasi pembangunan hotel syariah di kawasan bisnis Islamic Center NTB. Sejak beberapa bulan lalu, lokasi ini sudah dipasang pagar seng.

SUARA NTB Jumat, 29 Mei 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

KLA Diharapkan Tidak Sekadar Proyek dan Slogan

Tuntaskan Mutasi Penduduk VERIFIKASI atau pendataan tingkat pendapatan penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram dengan melibatkan pemerintah kelurahan dianggap langkah efektif untuk mengetahui perubahan atau kondisi ekonomi masyarakat dalam kurun empat tahun terakhir. Sebab, tidak menutup kemungkinan kondisi ekonomi masyarakat berubah.

Persoalan yang meski dituntaskan, kata Lurah Ampenan Tengah, Hj. Elya Hadiana, (Suara NTB/cem) yakni mutasi penduduk. Hal ini Hj. Elya Hadiana sangat berpengaruh terhadap angka kemiskinan atau jumlah penerima bantuan. Elya khawatir jangan sampai menjadi temuan dan dipersoalkan di kemudian hari. “Kan banyak warga yang pindah bahkan meninggal, tapi datanya masih tercatat,” kata Elya Rabu (27/5).

Disisi lain, warga yang belum mendapat bantuan atau kondisi ekonominya berubah, bisa mengambilalih jatah dari masyarakat yang pindah atau telah meninggal dunia. Ia mengaku, data penerima bantuan sosial seperti Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dibagikan kepada masyarakat, menggunakan data tahun 2011 lalu. Secara otomatis empat tahun ke depan, tingkat ekonomi masyarakat berubah dan sebagian masyarakat juga tidak berada di tempat.

Kaitannya dengan pendataan BPS, pihaknya hanya memfasilitasi dan meminta kepala lingkungan serta kader posyandu memback up petugas BPS. Ditekankan kepala lingkungan maupun kader harus memberikan data sebenarnya kepada petugas, sehingga data tersebut akurat. “Kalau kondisi ekonomi berubah laporkan saja, jangan malah ditutup – tutupi,” pintanya.

Kendala yang dihadapi berkaitan dengan psikologi masyarakat. Meskipun kondisi ekonomi berubah, tapi masyarakat selalu mengatakan diri mereka tidak mampu atau mengharapkan bantuan pemerintah. Verifikasi data ini akan dilakukan uji publik oleh kepala lingkungan di depan masyarakat. Sehingga, warga mengetahui kondisi ekonomi mereka. Dengan harapan, pemerintah kelurahan tidak lagi menjadi sasaran komplain masyarakat. (cem)

Kinerja SKPD Harus Dievaluasi LAMBATNYA pengentasan kemiskinan di Kota Mataram, yakni 0,69 persen di tahun 2014 atau hanya turun 322 jiwa dari sisa masyarakat miskin 46.674 di tahun 2013, menjadi pertanyaan. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 7 hingga 8 persen pertahun, progres penurunan angka kemiskinan inipun menjadi sorotan kalangan dewan.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi ditemui usai menghadiri sosialisasi pencalonan perseorangan di Lesehan Bumi Gora, Kamis (28/5) mengatakan, bukan hanya ki(Suara NTB/cem) nerja SKPD melainkan akar H. Didi Sumardi persoalan sehingga lambatnya penurunan kemiskinan itu harus dicermati. Sebab, anggaran pengentasan kemiskinan bukan hanya berasal dari APBD, melainkan anggaran dalam bentuk investasi yang berputar di ibukota Provinsi NTB sangat besar. “Saya kira pemainnya kan tidak satu, tapi banyak pemain untuk mengurangi kemiskinan di kota,” paparnya.

Ia mengatakan, formulasi yang perlu dilakukan Kota Mataram dengan meningkatkan serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, aspek ekonomi terjadi perlambatan pertumbuhan lantaran kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya, larangan rapat di hotel sehingga berimplikasi pada persoalan lainnya. “Persoalan ekonomi ini kan tidak satu dua, tapi multi faktor,” tandasnya.

Didi Menyampaikan, perlambatan penurunan angka kemiskinan bukan saja terjadi di Kota Mataram, melainkan kabupaten/ kota di NTB bahkan secara nasional. Bagaimana pun juga, DPRD sebagai lembaga pengawasan akan berkoordinasi dengan eksekutif membahas persoalan tersebut. Artinya, eksekutif dan legislatif harus mensinkronkan program ke masyarakat.

Seperti diketahui, persentase penurunan angka kemiskinan di tahun 2011 rata – rata 1,26 persen atau penduduk miskin 53.736 jiwa. Di tahun 2012 kembali terjadi penurunan 1,31 persen dari 13,18 persen di tahun 2011 menjadi 11,87 persen di tahun 2012 atau berkisar 49.633 jiwa. Kemudian di tahun 2013 tersisa 10.75 persen atau 46.674 jiwa penduduk miskin. Artinya, jika penurunan kemiskinan di tahun 2014 hanya 0,69 persen bahwa Pemkot hanya mampu mengentaskan kemiskinan 322 jiwa dari sisa 46.476 jiwa penduduk miskin di Kota Mataram. (cem)

PU Provinsi Khawatir Tata Ruang di Mataram Amburadul Mataram (Suara NTB) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB, menyayangkan komentar Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang menyebut Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang Kota Mataram masih kaku. Hal ini dikhawatirkan dimanfatkan oleh investor sebagai celah untuk membangun usaha di tempat yang dilarang, sehingga dikhawatirkan tata ruang di Mataram amburadul. Demikian disampaikan Koordinator PPNS, Ir. IGD. Supartha.

Menurutnya, peningkatan sumber pendapatan daerah (PAD) tidak serta merta harus mengorbankan tata ruang.

Artinya, tidak menjadi persoalan jika Pemkot Mataram, membangun hotel, kantor maupun perumahan dengan catatan harus sesuai dengan zonasi. Menjadi persoalan saat ini, Kota Mataram belum membuat rencana detail tata ruang wilayah. Padahal, RDTL itu menjadi acuan untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

Proses perencanaan pembangunan, semestinya harus dikoordinasikan dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kabupaten atau provinsi, sehingga pembangunan tidak terkesan asal– asalan.

PPNS lainnya, Hanan Istiqlal mengungkapkan, Pemkot Mataram tidak konsisten dalam menjalankan Perda nomor 12 tahun 2011 tentang RTRW. Contohnya, pembangunan restoran cepat saji di Jalan Langko yang merupakan kawasan perkantoran. Disamping itu, kawasan pertanian dibangun menjadi perumahan. Risikonya, terjadi penyempitan terhadap saluran sehingga mengakibatkan banjir dan lain sebagainya.

“Perda itu kan mereka yang buat, kok bilang kaku,” sesalnya.

Perda RTRW kata Hanan, sangat penting disosialisasikan kepada masyarakat. Sebab, masyarakat awam terhadap RTRW. Disisi lain, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T), juga harus teliti atau ketat mengeluarkan izin khususnya IMB dan HO. (cem)

Mataram (Suara NTB) Setahun lebih program menuju Kota Layak Anak (KLA) dicanangkan oleh Pemkot Mataram, tetapi hingga kini belum ada gaung atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Rencananya, pemerintah akan membangun infrastruktur seperti rumah ASI dan taman rekreasi anak–anak. Wacana itu tenggelam begitu saja. Masyarakat pun berharap KLA bukan sekadar slogan dan proyek semata.

(Suara NTB/ynt)

AKAN DILEBARKAN - Beberapa ruas jalan di Kota Mataram akan dilebarkan. Salah satunya Jalan Tumpang Sari sampai Jalan Panca Usaha.

Pelebaran Jalan Panca Usaha Dikerjakan Tahun Ini Mataram (Suara NTB) Beberapa ruas jalan di Kota Mataram rencananya akan dilebarkan tahun ini. Salah satunya adalah Jalan Tumpang Sari sampai Jalan Panca Usaha, Kecamatan Cakranegara. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, Rabu (27/5) menyampaikan pelebaran Jalan Panca Usaha ini telah direncanakan sejak tahun lalu dan akan dikerjakan oleh Pemprov NTB. Mengenai kapan tepatnya akan dimulai, ia mengatakan belum mengetahui secara pasti karena belum mendapatkan informasi dari Pemprov NTB. Mahmuddin mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu informasi dari provinsi apakah akan ada pembebasan lahan untuk pelebaran jalan ini. Pembebasan lah-

an akan menjadi tanggung jawab Pemkot Mataram, sementara biaya pelebaran jalan dianggarkan melalui Balai Jalan Nasional (BJN).

Ia menyampaikan selain Jalan Tumpang Sari sampai Panca Usaha, jalan yang akan dilebarkan juga termasuk Jalan Catur Warga. Bagi Pemkot Mataram, persoalan yang harus diatasi bukan hanya biaya pembebasan lahan, tapi juga banyaknya pohon pelindung yang harus ditebang dan harus diganti dengan pohon baru.

Tidak hanya ratusan pohon yang akan ditebang, taman di belakang Mataram Mall yang belum lama ditata Dinas Pertamanan Kota Mataram juga akan dibongkar. Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H.M. Kemal Islam menyampaikan pihaknya belum meng-

hitung secara rinci berapa jumlah pohon yang akan terkena dampaknya. Tapi diprediksi jumlahnya ratusan batang pohon. Selain pohon juga akan ada reklame dan PJU yang akan terkena dampak pemotongan.

Kemal mengatakan tidak ada pilihan lain selain pemotongan pohon harus dilakukan jika ada proyek pelebaran jalan. Sebagai pengganti pohon pelindung jalan ini, Kemal mengatakan pihaknya akan memprogramkan penanaman kembali. Terkait hal ini, Kemal mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB. “Kita minta ada space satu meter untuk tempat kita menanam kembali dan kita programkan penanaman pohon yang besar dan akan kita programkan pengadaan pohonnya,” terangnya. (ynt)

Dampak Isu Beras Plastik, Pendapatan Pedagang Beras Turun Mataram (Suara NTB) Munculnya isu terkait beras sintetis atau beras plastik berdampak pada penurunan pendapatan para pedagang beras, khususnya yang ada di Pasar Kebon Roek, Ampenan.

Berdasarkan penuturan salah satu pedagang beras, Hj. Sri beberapa hari belakangan ini sejak merebaknya berita peredaran beras plastik, pembeli menjadi berkurang dan tentunya berimplikasi pada turunnya pendapatan. “Sekarang pasar sepi. Orang takut beli beras,” cetusnya.

Saat ini pembeli menjadi lebih teliti dan memeriksa secara detail beras yang dijualnya. Bahkan tak sedikit pembeli yang bertanya apakah beras yang dijualnya asli atau plastik.

Biasanya dalam sehari beras yang berhasil dijual mencapai 500 kilogram. Tapi setelah isu beras plastik muncul, yang terjual sekitar 300 kilogram.

Beberapa hari lalu ada juga tim dari pemerintah yang turun melakukan pemeriksaan.

Sri menjamin berasnya tidak mengandung plastik karena beras yang dijual merupakan pasokan beras lokal dari petani di Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Pihaknya juga lebih berhati-hati dalam menerima pasokan beras, khususnya yang berasal dari luar daerah.

Pedagang beras lainnya, Syifaiyah mengakui hal yang sama. Banyak pembeli yang kerap menanyakan asal mua-

(Suara NTB/ynt)

MENGELUH: Pedagang beras di Pasar Kebon Roek mengeluhkan pendapatan menurun setelah beredarnya isu beras plastik. sal beras yang dijual. “Banyak sekali pembeli yang menanyakan apakah ini beras asli atau palsu (plastik),” ujarnya.

Sebagai pedagang ia juga resah karena berdampak pada pendapatannya. Untuk menghilangkan keresahan pembeli, ia selalu meyakinkan mereka bahwa beras yang dijual dipasok dari petani langsung yaitu petani Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Salah satu pembeli beras, Dewi mengatakan sangat hatihati membeli beras setelah merebaknya isu beras plastik.

“Saya takut juga karena beras ini juga dikonsumsi anak-anak saya,” ujar perempuan asal Pelembak ini. Biasanya setelah sampai di rumah ia akan mengetes beras tersebut apa-

Langgar Tempat Parkir, Kendaraan akan Digemboskan dan Diderek Mataram (Suara NTB) Parkir di Kota Mataram ke depan tak bisa lagi sembarangan. Kendaraan yang parkir sembarangan akan digemboskan bahkan diderek. Sanksi bagi kendaraan yang parkir sembarangan ini, tertuang dalam Raperda Pengelolaan Parkir yang dibahas Dewan.

Dikonfirmasi terkait sanksi parkir sembarangan, Ketua Pansus Parkir DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., membenarkan hal tersebut.

Katanya, untuk melaksanakan sanksi parkir sembarangan sebagaimana diatur dalam Raperda itu, eksekutif harus membentuk tim. Terdiri dari BPMP2T (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu), Dishubkominfo, Dispenda, Polisi dan Satpol PP. Untuk melaksanakan Raperda Parkir ini, eksekutif harus melengkapi sarana dan prasarana pendukung.

Salah satunya mobil derek.

Bahkan kalau kendaraan tidak diambil dalam jangka waktu tertentu akan diserahkan kepada pihak berwajib.

Raperda ini juga mengamanahkan harus ada Tim Pengendalian dan Pengawasan.

Tim ini, kata Misban bertugas meminimalisir parkir liar yang ada di Kota Mataram. Pengawasan diperkuat dengan pemberlakuan sistem karcis parkir.

Untuk bisa mengelola tempat parkir, jukir harus mengantongi izin dari Dishubkominfo. Sementara karcis dikeluarkan oleh Dispenda Kota Mataram. ‘’Petugas yang tidak punya surat izin, pasti tidak punya karcis,’’ kata Misban. Sebab, untuk membeli karcis, jukir harus menunjukkan surat izin pengelolaan tempat parkir.

Sosialisasi terhadap raperda ini nantinya diharapkan bisa dilakukan secara terus menerus sehingga PAD dari sektor parkir meningkat sampai tiga kali lipat. (fit)

kah asli atau ada unsur plastiknya. “Saya juga tes di rumah dengan dibakar. Kalau aman, baru saya masak,” cetusnya.

Sebelumnya Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta kepada jajarannya untuk tetap melakukan upaya antisipasi. Jangan sampai beras plastik yang diduga berasal dari Tiongkok tersebut masuk dan beredar di Kota Mataram.

Pengawasan ini ditambahkan Walikota bukan hanya pada saat munculnya dugaan adanya beras plastik, tapi pengawasan harus tetap dilakukan secara rutin.

Walikota juga meminta kepada para distributor maupun pedagang beras untuk berhatihati menerima beras sebelum dijual kepada konsumen. (ynt)

Seperti diketahui, program KLA dibawah program Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Mataram. Program itu dicanangkan tahun 2014 lalu dan Kelurahan Ampenan Tengah ditunjuk sebagai pilot project.

Tidak tanggung–tanggung ratusan juta anggaran disiapkan melalui APBD untuk mensukseskan pencanangan tersebut.

Tim dari Bappeda dan BP2KB Kota Mataram, berulang kali mengecek serta mendesain taman bermain dan rumah singgah bagi anak, tapi tak kunjung terealisasi hingga saat ini.

Sumber yang enggan dikorankan namanya ini mempersoalkan komitmen Pemkot Mataram khususnya BP2KB selaku liding sektor program KLA. Padahal, sebelum pencanangan dilakukan kelurahan, kader serta elemen masyarakat dilibatkan.

Baik dalam pendataan bahkan survei untuk membuat taman rekreasi. Kenyataannya, wacana itu tidak terealisasi hingga saat ini. “Sekarang mana taman baca, taman rekreasi anak, rumah ASI.

Janji kosong aja,” kata sumber, Kamis (28/5).

Ia menyesali pemerintah telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk membiayai pencanangan itu, tetapi hingga kini tidak ada gaungnya. Diibaratkan, KLA seperti Tambora Menyapa Dunia (TMD), tetapi TMD dinilai berhasil daripada KLA. Ia meminta KLA bukan sekadar proyek dan slogan belaka.

Ditemui terpisah, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan, KLA masih berjalan satu tahun.

Selain itu, variabel KLA tidak hanya satu saja melalui banyak variabel sesuai Permen nomor 12 tahun 2011. Artinya, KLA bukan diukur secara fisika saja melainkan sektor lain dan sebagainya. “Ini kan butuh waktu,” tandasnya.

Secara politis kata Wawali, pemerintah memiliki komitmen untuk mewujudkan Mataram menjadi KLA. Tetapi, pihaknya juga harus mempersiapkan instrumen terkait perlindungan terhadap anak – anak. (cem)

Peserta Mataram Bersepeda Diprediksi Membeludak Mataram (Suara NTB) Setelah berhasil melaksanakan Mataram Bersepeda pada tahun 2014 lalu, kini Mataram Bersepeda IV akan kembali digelar Minggu (31/5). Kegiatan ini diklaim telah siap seratus persen. Panitia pun memprediksi peserta Mataram Bersepeda IV akan membeludak.

Ketua Panitia Mataram Bersepeda IV, Sigap saat ditemui di ruangannya, Kamis (28/5) mengungkapkan, animo masyarakat terhadap kegiatan Mataram Bersepeda nampaknya sangat tinggi. Hal ini terbukti dari persediaan kupon yang telah disiapkan panitia sebanyak 18 ribu yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat.

Hingga minggu terakhir pendaftran, kupon yang telah disebarkan ke masyarakat sekitar 13 ribu. “Insya Allah, kita sudah siap 100 persen dan 13 ribu kupon sudah kita berikan ke masyarakat,” kata Sigap.

Peserta Mataram bersepeda tidak hanya masyarakat Kota Mataram, tetapi banyak peserta dari Bima, Sumbawa, Dompu, Lotim, KLU, Loteng dan Lo-

bar. Meskipun kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemkot Mataram, tetapi masyarakat di kabupaten lain juga merasakan.

“Artinya, ini tidak lagi jadi kegiatan masyarakat Kota Mataram, tapi masyarakat NTB,” pungkasnya.

Dipastikan, Walikota, Wakil Walikota Mataram, Ketua DPRD serta unsur muspida Kota Mataram juga ikut memeriahkan kegiatan tersebut. Terlepas dari itu, perusahaan BUMN, pengusaha, siswa serta guru se – Kota Mataram juga ambil bagian.

Kesiapan lain yang telah dilakukan, yakni persoalan keamanan telah dikoordinasikan dengan Polres dan Satpol PP Mataram dan pengaturan lalulintas dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram. Selain itu, posko kesehatan telah berkoordinasi dengan salah satu sekolah tinggi kesehatan di Kota Mataram.

“Artinya, pelaksanaan Mataram Bersepeda IV ini telah siap seratus persen, tinggal kita berdoa saja,” tandasnya. (cem)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berfoto bersama dengan ketua panitia Mataram Bersepeda Sigap beberapa waktu lalu.

SUARA NTB

Jumat, 29 Mei 2015

Halaman 3

Mulai 1 Juni 2015, Khusus Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), Proses Pendaftaran BPJS Kesehatan Jadi 14 Hari SEJAK 1 Januari 2014, pemerintah telah menggulirkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Melalui program ini, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis.

Dalam menjalankan fungsinya, BPJS Kesehatan bekerja berdasarkan prinsip perlindungan sosial yang berbasis gotong royong melalui pembayaran iuran langsung. Maka sudah tentu pengelolaan BPJS Kesehatan mengandung persyaratan tertentu. Utamanya, sebelum efektif terdaftar dan menggunakan fasilitas kesehatan, ada prasyarat yang harus terlebih dahulu dipenuhi.

Untuk meningkatkan pelayanan pada calon peserta agar terlayani dengan baik, mulai 1 Juni 2015 berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja, proses pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi 14 (empat belas) hari kalender.

Prosedur Pendaftaran Dalam prosedur pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja atau disebut peserta mandiri, nantinya setelah menerima formulir daftar isian peserta (DIP) yang telah diisi lengkap beserta kelengkapannya, BPJS Kesehatan akan memberikan nomor virtual account kepada calon peserta untuk keperluan pembayaran iuran premi bulanan. Setelah itu BPJS Kesehatan akan melakukan proses administrasi kepesertaan yang dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender.

Setelah proses tersebut selesai dilaksanakan, di hari ke-14 peserta harus melakukan pembayaran iuran pertama dengan menggunakan nomor virtual account tersebut dan pembayaran dapat dilakukan melalui anjungan tunai mandiri (ATM), setor tunai, internet banking, electronic data capture (EDC) atau dengan mekanisme autodebet di Bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Setelah membayar, peser ta dapat mengambil kartu peserta dan bisa mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan.

Peraturan waktu proses pendaftaran 14 hari ini dibuat karena proses teknis yang harus dilalui untuk memastikan administrasi kepesertaan berjalan baik membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Proses administrasi kepesertaan yang harus dilakukan BPJS Kesehatan antara lain melakukan verifikasi data kependudukan peserta agar tidak terjadi kepesertaan ganda, penyiapan dan pendaftaran untuk peserta terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pilihan, serta penerbitan kartu peserta.

Proses ini sangat penting dilakukan untuk memasti-

kan agar pelayanan kesehatan yang diterima sesuai dengan hak peserta. Sementara BPJS Kesehatan juga harus memastikan bahwa jumlah peserta yang terdaftar di FKTP tersebut masih dalam tingkat wajar.

Kebijakan proses pendaftaran selama 14 hari tersebut hanya berlaku pada peserta dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang mendaftar secara mandiri, dan memilih menjadi peserta kelas I dan II.

Berikut Alur Prosedur Pendaftaran Segmen Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja :

Pendaftaran Bayi yang Akan Dilahirkan Khusus untuk pendaftaran bagi bayi yang akan dilahirkan peserta, dapat didaftarkan sejak terdeteksi adanya denyut jantung bayi dalam kandungan, yang dibuktikan dengan melampirkan keterangan dokter. Bayi tersebut didaftarkan dan memilih kelas perawatan yang sama dengan Peserta yang merupakan ibu dari bayi yang akan dilahirkan/masih dalam kandungan tersebut. Setelah mendaftar akan diberikan Virtual Account .

Pembayaran iuran pertama dari bayi tersebut dilakukan segera setelah bayi dilahirkan dalam keadaan hidup dan dapat langsung mendapatkan pelayanan kesehatan. Peserta juga wajib melakukan perubahan data bayi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kelahiran.

Namun, apabila bayi tersebut tidak didaftarkan selambat-lambatnya 14 hari sebelum lahir, maka berlaku tata cara pendaftaran yang sesuai pada Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tersebut. Contoh kasus, misalnya bayi tersebut didaftarkan sebelum lahir dan ternyata pada saat hari lahirnya masih dalam tenggat waktu 14 hari, maka bayi tersebut akan mendapatkan pelayanan kesehatan setelah melakukan pembayaran pertama di hari ke-14.

Kebijakan waktu proses pendaftaran yang dilakukan BPJS Kesehatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan prinsip gotong royong dan edukasi di mana peserta yang sehat membantu yang sakit, peserta yang kaya membantu yang miskin, peserta yang muda membantu yang tua.

Kebijakan proses pendaftaran selama 14 hari tersebut tidak berlaku bagi: 1.Bayi baru lahir anak peserta PBI yang didaftarkan sebagai peserta PBPU dengan hak kelas III. 2.Bayi baru lahir dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemda sebagai PBPU dengan hak kelas III. 3.Peserta dan bayi baru lahir dari PMKS yang ditetapkan Menteri Sosial dan telah didaftarkan peserta BPJS Kesehatan dengan hak kelas III. 4.Peserta dan bayi baru lahir dari peserta PBPU dan peserta Bukan Pekerja yang mendaftar kelas III dengan menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial setempat sebagai orang tidak mampu dan/atau keterangan lain yang dibutuhkan.

Pendaftaran dilakukan di: Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mataram Jl. Bung Karno - Mataram 83238 Telp.

0370 – 638313 640737 Fax. 0370 – 623794 Hotline : 081339967777

Kantor Layanan Operasional Kabupaten Lombok Barat Jl. H. L. Anggrat BA No.5 Gerung Hotline : 081339950008 Kantor Layanan Operasional Kabupaten Lombok Barat Jl. Lapangan Supersmar Desa Karang Bangket Tanjung Hotline : 081339950502

NTB Expo Targetkan Transaksi Rp 2 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB di awal bulan Juni mendatang akan menggelar pameran produk UMKM (NTB Expo). Dalam kegiatan ini, nilai transaksi sebesar Rp 2 miliar diharapkan bisa terealisasi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM mengatakan terdapat sebanyak 20 pelaku usaha dari luar daerah sudah mendaftar.

Jumlah peserta dari luar daerah ini masih memungkinkan akan bertambah. NTB Expo ini akan menawarkan produk-produk olahan pangan, handycraft maupun pakaian yang dihasilkan oleh para UMKM. NTB Expo dibuka untuk umum. Kegiatan ini dilaksanakan hampir tiap tahun. Di tahun lalu, transaksi jual beli baik antar pelaku UMKM dalam dengan luar daerah, maupun transaksi dari masyarakat langsung mampu menghasilkan Rp 1 miliar dari total Rp 2 miliar yang juga ditargetkan.

Transaksi ini tidak saja yang menyangkut hasil jual beli produk yang diterima oleh UMKM sendiri. Tetapi efek positif lainnya, misalnya pedagang kaki lima maupun pendapatan parkir dadakan juga dihitung. ‘’Rp 1 miliar transaksi tahun lalu itu riil, karena setiap hari dihitung transaksi secara keseluruhan,” ujar H. Supran, Kamis (28/5).

“Ada petugasnya yang menghitung nilai transaksi tiap hari,” tambah H. Supran meyakinkan.

NTB Expo diharapkan menjadi kegiatan tahunan untuk mendukung keberadaan para UMKM. Sebab, dengan bertemunya para UMKM dalam dengan luar daerah diharapkan jaringan bisnis para pelaku UMKM akan terus bertambah.

Kegiatan ini diharapkannya juga menjadi moment untuk lebih memasarkan produk-produk UMKM di dalam daerah. Setidaknya menurut H. Supran keuntungan UMKM tidak saja secara materil langsung, melainkan mendapat nilai lebih untuk berpromosi secara gratis.

Secara khusus, saat ini, jumlah UMKM di dalam daerah yang harus dibina secara terus menerus adalah 664.708. Dari jumlah tersebut, hanya 0,05

persen atau 323 diantaranya sudah berbasis ekspor. Keba-

nyakan UMKM ini menurutnya 90 persennya terhitung us-

aha mikro atau 579.000-an UMKM. Sementara level kecil sebanyak 62.399 UMKM. Dan level pelaku usaha menengah adalah 2.947. Kesemuanya ini perlu dikuatkan jaringannya untuk meningkatkan status mereka lebih tinggi. (bul)

(Suara NTB/bul)

KERAJINAN KETAK - Ketak menjadi salah satu kerajinan di NTB yang diandalkan. Menurut Disperindag, kerajinan yang banyak dikembangkan di Lombok Tengah ini adalah salah satu potensi kerajinan NTB yang bisa go internasional. Beberapa jenis kerajinan ketak yang ditawarkan pada pertemuan dagang IKM NTB dengan IKM Sulawesi Tengah di Jayakarta Hotel, Lombok Barat, Kamis (28/5).

Harga Rata-rata Beberapa Bahan Pokok di Pasar Tradisional di KOTA MATARAM Tanggal pemantauan : 28 22/05/2015 No Nama Barang 1 2 3

4

5

6

7

8 9 10

11

BERAS -C4 Medium/Dolog

Satuan

KEBON ROEK Kemarin Hari ini

PAGESANGAN Kemarin Hari ini

MANDALIKA Kemarin Hari ini

Kemarin

RATA-RATA Hari ini Rp.

kg

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

GULA PASIR MINYAK GORENG

kg

12,000

12,000

11,000

11,000

12,000

12,000

11,667

11,667

-Bimoli Refill Biasa -Tanpa Merk

Liter kg

15,000 12,000

15,000 12,000

15,500 11,000

15,500 11,000

15,000 11,000

15,000 11,000

15,167 11,333

15,167 11,333

TEPUNG TERIGU - Segitiga Biru

kg

9,000

9,000

13,000

13,000

9,000

9,000

10,333

10,333

kg kg

10,000 11,000

10,000 11,000

12,000 13,500

12,000 13,500

10,000 11,000

10,000 11,000

10,667 11,833

10,667 11,833

kg kg kg

105,000 30,000 60,000

105,000 30,000 60,000

100,000 28,000 50,000

100,000 28,000 50,000

100,000 32,000 60,000

100,000 32,000 60,000

101,667 30,000 56,667

101,667 30,000 56,667

Butir Butir

1,400 2,000

1,350 2,000

1,300 2,000

1,300 2,000

1,200 1,500

1,200 1,500

1,300 1,833

1,283 1,833

- Cakra Kembar - Kunci DAGING -Sapi Murni -Ayam Boiler -Ayam Kampung TELUR -Telur Ayam Broiler -Telur Ayam Kampung CABE MERAH - Kriting

kg

22,000

22,000

28,000

28,000

25,000

25,000

25,000

25,000

- Biasa CABE RAWIT

kg

25,000

25,000

28,000

28,000

27,000

27,000

26,667

26,667

- Hijau - Merah

kg kg

16,000 27,000

16,000 25,000

15,000 28,000

15,000 28,000

12,000 23,000

12,000 23,000

14,333 26,000

14,333 25,333

BAWANG MERAH BAWANG PUTIH SUSU KENTAL MANIS - Merk Bendera

kg kg

30,000 20,000

35,000 20,000

28,000 16,000

28,000 16,000

27,000 17,000

27,000 17,000

28,333 17,667

30,000 17,667

397gr/kl

10,000

10,000

10,000

10,000

9,000

9,000

9,667

9,667

- Merek Indomilk SUSU BUBUK

390gr/kl

10,000

10,000

9,600

9,600

8,500

8,500

9,367

9,367

- Merek Indomilk - Merek Dancow

400 gr/kt 400 gr/kt

37,500 42,000

37,500 42,000

33,000 43,000

33,000 43,000

32,500 42,500

32,500 42,500

34,333 42,500

34,333 42,500

GARAM BERYODIUM - Bata (250g)

buah

0

0

0

0

0

0

0

0

kg

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

kg kg kg

11,000 11,000 24,000

11,000 11,000 24,000

10,000 12,000 18,000

10,000 12,000 18,000

10,000 10,000 18,000

10,000 10,000 18,000

10,333 11,000 20,000

10,333 11,000 20,000

kg bungkus

20,000 2,000

20,000 2,000

18,000 1,900

18,000 1,900

16,000 1,850

16,000 1,850

18,000 1,917

18,000 1,917

13

- Halus KACANG KEDELAI -Ex. Impor -Kedelai Lokal KACANG TANAH

14 15

KACANG HIJAU INDOMIE KARI AYAM

16 17

IKAN ASIN TERI IKAN KEMBUNG

kg kg

65,000 30,000

65,000 30,000

55,000 25,000

55,000 25,000

40,000 30,000

40,000 30,000

53,333 28,333

53,333 28,333

18 19

KETELA POHON JAGUNG PIPILAN KERING

kg kg

4,000 4,000

4,000 4,000

3,000 3,500

3,000 3,500

2,500 4,000

2,500 4,000

3,167 3,833

3,167 3,833

12

(Bukan Untuk Pakan Unggas) Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

%

-17

-1.28

-667

-2.56

1,667

5.88

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Jumat, 29 Mei 2015

PEMERINTAH Provinsi NTB diketahui akan menyusun Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Dalam proses penyusunan tersebut, provinsi diminta harus memperhatikan masukan-masukan dari kabupaten/kota.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Lotim, M. Tasywiruddin kepada Suara NTB di Selong, Kamis (28/5), menegaskan, jika Lotim sudah memiliki aturan terkait kawasankawasan di perairan, seperti Perda Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).

Diminta Perda yang sudah ada ini bisa menjadi salah satu pertimbangan dan harus sinkron dengan kemauan daerah. Dalam penyusunan RZWP3K diketahui ada zona-zona yang potensial untuk dikembangkan komoditi tertentu. Namun, sejauh ini, khusus di Lotim sendiri belum ada kajian mendalam terkait hal itu.

Menurutnya, sebelum ditetapkan menjadi kawasan diperlukan dulu kajian secara mendalam, sehingga tidak sembarangan.

Begitu juga dalam pembuatan regulasi, tidak serta merta daerahdaerah yang boleh dan tidak boleh ditetapkan begitu saja tanpa ada penelitian terlebih dahulu. “kecuali daerah-daerah umum tempat budidaya, tempat penangkapan, kawasan konservasi, dimana wisata itu bisa langsung rekomendasikan,” ucapnya.

Sedangkan kawasan yang ada kandungan pasir laut, di antaranya menurut Tasywiruddin diperlukan kajian khusus.

Disampaikan, RZWP3K ini ke depan menjadi dasar untuk menarik investasi di daerah. Sebagai acuan investasi, maka harus dirancang bersama. Aturan yang baru ini tidak diinginkan pula menjadi masalah, sebaliknya dengan regulasi terbaru dalam penentuan kawasan atau tata ruang di laut ini bisa kurangi konflik di masyarakat. (rus)

OBJEK WISATA - Menyadari potensi alam yang dimiliki cukup besar, Pemkab Lombok Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah terus melakukan pembenahan. Termasuk melakukan promosi pariwisata objek-objek wisata yang dimiliki, salah satunya Pantai Pink di bagian selatan. Pantai ini cukup dikenal, tapi pemerintah daerah harus memperhatikan infrastruktur jalan menuju lokasi ini, termasuk masalah keamanan agar wisatawan yang berkunjung merasa aman dan nyaman.

Lotim Masih Langganan WDP

SKPD Diminta Kerja Keras Lakukan Perbaikan

Tanjung (Suara NTB) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tengah menyiapkan database tower se-KLU. Data ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan retribusi (pendapatan asli daerah).

Kepala Dishubkominfo KLU, Sinar Wugiyarno, SH, melalui Kasi Komunikasi dan Informasi, Dedi Mujaddid, Kamis (28/5) mengatakan, dalam waktu dekat pendataan tower se KLU – termasuk di 3 Gili, akan rampung. Dalam monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan, pihaknya turun ke lapangan dengan menyiapkan formulir rincian detail tower.

Setelah seluruh tower direkapitulasi, selanjutnya akan disusun ke dalam database menara telekomunikasi.

“Monev menara telekomunikasi ini sebagai salah satu upaya kita mengoptimalkan PAD dari tower. Ketersediaan database ini merupakan target yang dimandatkan, sehingga SKPD terkait seperti Dispenda selanjutnya akan mengeluarkan Surat Tanda Retribusi Daerah PA SPPT,” kata Dedi.

Ia menjelaskan, Dishubkominfo sebagai salah satu dari 8 SKPD pelayanan publik, sedapat mungkin memberikan informasi dan gambaran terkait database yang diperlukan. Ia menyadari sebelum dilakukannya monev menara telekomunikasi, Dispenda kesulitan mengoptimalkan penarikan retribusi, karena minimnya data tower.

Di KLU, kata Dedi, terdapat 3 jenis kepemilikan tower mencakup menara milik provider, menara operator dan menara vendor. Seluruh menara itu tersebar di 5 kecamatan termasuk di Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan. “Tower yang dominan, dimiliki oleh Telkomsel dan XL Axiata selaku penyedia jasa telekomunikasi seluler. Dengan adanya pembedaan jenis kepemilikan menara ini, vendor juga lega, karena terhindar dari persaingan bisnis yang tidak sehat,” ungkapnya.

Sementara bagi pemerintah daerah sendiri, dengan tersedianya data akurat terkait menara ini akan memudahkan SKPD teknis untuk menentukan besaran retribusi yang harus ditagih. Hanya saja, kata dia, untuk mengoptimalkan penarikan PAD itu, pihaknya saat ini masih menunggu raperda yang mengatur keberadaan tower.

“Selama kita turun ke lapangan, kami hanya menemukan 1 tower ilegal di Gili Trawangan. Tower ini dibangun 2014 lalu, setelah kita cari tahu, ternyata mereka tidak mengajukan izin pendirian tower ke Pemda,” katanya.

Ia menambahkan, tower ilegal tersebut milik swasta. Tower tersebut tidak langsung ditertibkan atau dibongkar, melainkan pihaknya melakukan komunikasi ke pemilik sebagai upaya pembinaan. Mengaku lalai, pemilik pun lantas mengajukan izin ke Dishub dan siap membayar retribusi ke Pemda KLU. (ari)

(Suara NTB/yon)

DIKLAT - Peserta Diklat Pengelola Perpustakaan di SMPN 1 Masbagik semangat dan antusias mengikuti pelatihan, Kamis (28/5).

Perpustakaan Sekolah Harus Mampu Dikelola Maksimal Selong (Suara NTB) – Mengelola perpustakaan sekolah dengan maksimal menjadi keharusan bagi pengelola. Paling tidak, jika perpustakaan di sekolah bagus dan menarik akan menarik kunjungan dari siswa ke perpustakaan. Inilah yang menjadi salah satu materi pendidikan dan latihan (diklat) bagi 90 pengelola perpustakaan sekolah di SMPN 1 Masbagik Lombok Timur sejak tanggal 25 hingga 28 Mei. Ketua Panitia Diklat Pengelola Perpustakaan tingkat SMP Bambang Subagyo, SPd, mengaku, peserta dari beberapa sekolah sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Hal terbukti dari keseriusan dan kesungguhan peserta dalam mendengarkan beberapa materi yang disampaikan oleh para pemateri. “Peserta sangat antusias sekali, bahkan dari awal sampai akhir pelaksanaan Diklat, tidak satupun peserta yang absen,”terang Ketua Panitia Diklat Pengelola Perpustakaan tingkat SMP, Bambang Subagyo,S.Pd, Kamis, (28/5).

Menurutnya, setelah dilakukan kegiatan tersebut, diharapkan para pengelola perpustakaan sekolah mampu mengelola dengan baik perpustakaan agar dapat menjadi pusat perhatian dan menarik minat untuk mendukung terwujudnya perpustakaan sebagai sumber belajar siswa di setiap sekolah. Selain itu, ujarnya, semua peserta diharapkan mampu mengelola perpustakaan sesuai dengan standar dan bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. ‘’Selain itu, perlu ada sharing pengetahuan dan pengalaman antarpengelola perpustakaan sekolah,” harapnya.

Dijelaskannya, kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB bersama BKD NTB itu, merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan di NTB. Untuk itu, pihaknya mengharapkan kegiatan seperti itu akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelola perpustakaan di masing-masing sekolah. (yon)

Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tiap tahun seperti langganan mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menyadari hal itu, kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kabupaten Lotim diminta bisa bekerja D emk i-i keras untuk melakukan perbaikan. an disampaikan Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin dalam pertemuan dengan para pimpinan SKPD dan Camat di Pendopo Bupati Lotim, Kamis (28/5). Menurutnya, upaya pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ada di tangan

masing-masing SKPD. Untuk itu, wabup meminta agar dirinya dilibatkan dalam proses perbaikan dan pemutakhiran data, khususnya terkait perbaikan penatakelolaan aset daerah.

Sekda Lotim, H. Rohman Farly menuturkan, dari 10 kabupaten/kota se NTB, hanya Lotim dan Kabupaten Bima yang belum meraih predikat WTP. Lagi-lagi persoalan aset men-

jadi kendala utama yang belim bisa ditertibkan dengan baik.

Aset yang terbesar, katanya, ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), menyusul Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan.

Bersama Inspektorat dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) akan dibangun sistem kontrol penatakelolaan aset. ‘’Kesan selama ini aset diabaikan sehingga persoalan aset selalu menjadi temuan BPK karena tidak kunjung selesai. Tahun 2016 mendatang, tidak ada pilihan lain, Lotim harus bisa meraih opini WTP,’’ tegasnya.

Sementara Kepala Dinas PPKA, Hj. Baiq Miftahul Wasly mengemukakan, persoalan aset

ada di seluruh SKPD. Di mana, penatakelolaannay belum memadai. Selain itu, data aset yang dipegang masing-masing SKPD tidak sesuai dengan hasil verifikasi faktual di lapangan. Di samping itu, temuan lainnya menyebut masih ada aset berupa tanah yang belum disertifikasi. Termasuk persoalan administrasi dana hibah dan bansos.

Selain itu, temuan BPK pengelolaan dana kapitasi yang ada di masing-masing puskesmas belum terlapor ke keuangan daerah, ada utang kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan pembangunan Puskesmas Masbagik yang belum memberikan denda terhadap keterlambatan pembangunan. (rus)

Lomba Apresiasi PAUDNI

Terungkap, Tunggakan Proyek Duta Lotim Wakili NTB Senilai Rp 2,3 Miliar di Tingkat Nasional

Selong (Suara NTB) Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan Lombok Timur (Lotim) terdapat salah satu hal menarik. Yakni ada Rp 2,3 miliar nilai tunggakan proyek atau kekurangan volume pembayaran yang melibatkan para rekanan.

Hal ini disampaikan Inspektur Inspektorat Lotim, Haris dalam rapat khusus membahas LHP BPK di Selong, Kamis (28/5). Terhadap temuan-temuan BPK itu, Inspektorat yang nantinya sebagai pelaksana Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) akan memanggil rekanan. Jika majelis tidak bisa menyelesaikan, maka bisa diserahkan ke aparat penegak hukum.

“Bisa diserahkan ke kejaksaan kalau majelis tidak bisa selesaikan,” ucapnya.

Terhadap para rekanan itu, bupati katanya bisa

langsung panggil rekanan yang belum lunasi kewajibannya.

“Majelis akan panggil rekanan bersangkutan dan rekanan itu nantinya yang akan membuat surat pertanggungjawaban mutlak. Tidak lagi hanya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersangkutan yang terkait dalam proyek tersebut,’’ ujarnya.

Haris menyebut di antara kekurangan volume pembayaran yang meliibatkan rekanan antara lain di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) tersisa Rp 2 juta, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) sebanyak Rp 151 juta. Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) sebanyak Rp 180 juta, Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal (BLHPM) Rp 4 juta.

Dari sejumlah SKPD tersebut, digambarkan Haris ada yang datanya sudah sangat lama, namun masih tercatat sebagai temuan BPK. Hal ini karena memang dianggap belum selesai, seperti BLHPM yang disebut sudah bertahun-

tahun lamanya, namun belum diselesaikan.

Sementara Kantor Kebersihan dan Tata Kebersihan masih ada tunggakan Rp 143 juta yang belum dituntaskan. Sekretariat Daerah sebanyak Rp 500 juta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebanyak Rp 136 juta, Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebanyak Rp 82 juta, RSUD Dr. R. Soedjono Selong masih ada tunggakan Rp 15 juta, Dinas Pertanian dan Peternakan Rp 38 juta. Akumulasi dari semuanya itu mencapai Rp 2,3 miliar. “Ini posisi Mei 2015,” ucapnya.

Sejauh ini, kata Haris, tingkat ketaatan SKPD dalam menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK ini masih minim, yakni hanya 65 persen saja. Ditarget ke depan bisa minimal 80 persen, sehingga bisa bisa diwujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), termasuk dalam hal penanganan administrasi. (rus)

Selong (Suara NTB) – Satu duta Lombok Timur (Lotim) yang bertanding di ajang Lomba Apresiasi PAUDNI tingkat Provinsi NTB beberapa waktu lalu berhasil mewakili NTB di tingkat nasional. Sementara 10 wakil lainnya harus mengakui keunggulan wakil daerah lain di NTB. “Lotim hanya lolos satu item ke tingkat nasional, pada mata lomba pendidik PAUDNI. Selebihnya, dua orang mendapat juara dua dan satu orang mendapatkan juara tiga,” terang Kepala Seksi Keaksaraan dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Dikpora Lotim, Rasyid Ridho, Kamis (28/5).

Dijelaskannya, untuk lebih mematangkan persiapan wakil Lotim yang berhasil tembus ke tingkat nasional, pihaknya tetap menjalin koordinasi dengan pihak provinsi. Hal itu dilakukan agar mampu menunjukkan prestasi terbaik di level nasional tanggal 3 Juni 2015 di Medan Sumatera Utara.

Diakuinya, seperti pengalaman sebelumnya, provinsi seperti tahun sebelumnya tidak menyediakan pembina, sehingga Dinas Dikpora Lotim menyediakan tenaga pembimbing bagi peserta agar mampu tampil maksimal. (yon)

Pansus LKPJ Akhir Jabatan Singgung 101 Rekomendasi BPK Senilai Rp 3,7 Miliar Tanjung (Suara NTB) Meski Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) berhasil meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk pengelolaan keuangan APBD tahun 2014, namun prestasi itu seolah tak mempan bagi kalangan Pansus legislatif untuk memberi penilaian terhadap kinerja Pemda. Pada jalannya sidang paripurna, Pansus LKP Akhir Jabatan (2010 – 2015), menyinggung banyaknya rekomendasi BPK yang harus dijalankan oleh Pemda KLU. Rekomendasi itu pun identik dengan “penagihan” atas pelaksanaan proyek senilai Rp 3,7 miliar pada kurun periode itu.

“Berdasarkan LHP BPK 2010-2014, Pansus menemukan adanya rekomendasi BPK

mencapai 101 kasus, dengan nilai yang direkomendasikan sebesar Rp 3,7 miliar. Jumlah temuan ini meskipun berada pada peringkat terendah ke dua dari 11 entitas pemerintah daerah di NTB, tetapi harus menjadi perhatian bersama untuk diperbaiki ke depannya,” ungkap M. Nasahar, S.Ag, selaku anggota Pansus yang membacakan laporan Pansus, Kamis (28/5).

Usai sidang, Nasahar kepada wartawan mengatakan temuan BPK itu harus menjadi atensi untuk tidak diulangi lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya, rekomendasi BPK itu pun harus segera diselesaikan oleh eksekutif, dalam hal ini Inspektorat maupun melalui Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan

Ganti Rugi (TPTGR). Sejauh ini, legislatif belum pernah mengetahui perkembangan terkait tuntas atau tidaknya rekomendasi itu.

Sebaliknya, Nasahar juga mengapresiasi diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pelaksanaan APBD di tahun 2014.

Dengan demikian, rekomendasi BPK telah menjadi bagian dari isyarat perbaikan oleh eksekutif.

Selain itu, sebagai misi pembangunan daerah dalam bidang penegakan supremasi hokum serta peningkatan partisifasi masyarakat. Dimana dalam menegakkan supremasi hokum dilakukan dengan penanggulangan korupsi dan penataan birokrasi pemerintahan. Komitmen itu, menu-

rutnya, belum ditunjukkan oleh pemerintah daerah secara optimal sehingga Pansus merekomendasikan supaya dilakukan perbaikan dalam sistem pengendalian birokrasi itu serta melakukan pengendalian sebagai bentuk untuk menanggulangi soal korupsi di Lombok Utara.

Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ Akhir Jabatan Kepala Daerah, Tusen Lasima, usai paripurna digelar mengungkapkan, apa yang disajikan dalam rekomendasi pansus LKPJ bupati diakhir masa jabatan itu adalah data temuan yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun data dari BPK sendiri. “Data yang kita temukan itu yang kita sajikan. Jadi bukan berdasarkan data diri sendiri,” ujar Tusen usai sidang.

Tusen menegaskan, 101 kasus atau rekomendasi yang disarankan BPK pada kurun pelaksanaan anggaran 4 tahun itu, riil dan harus diketahui publik agar Pemda KLU tidak lalai dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Untungnya kata dia, pada angka 101 rekomendasi, KLU masih lebih baik karena menempati urutan terendah kedua diantara 10 kabupaten/ kota di NTB. Artinya rekomendasi yang melebihi 101 tentu dikantongi oleh Kabupaten/ kota lain di NTB selain KLU. “Harus ada unsur kehatihatian dalam sistem tata kelola keuangan oleh eksekutif, sebab kalau tidak, maka akan terus-terusan menjadi temuan dan menimbulkan kerugian daerah,” sebutnya. (ari)

(Suara NTB/yon)

Optimalkan Penarikan Retribusi dari Keberadaan Tower

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Perhatikan Masukan Kabupaten

SUARA NTB Jumat, 29 Mei 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

WTP Bukan untuk Dibangga-banggakan

L. Herdan

KEBERHASILAN meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ketiga kalinya pada tahun ini, diakui Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bukan untuk dibanggabanggakan. Prestasi tersebut, kata Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, MSi, justru menjadi pemacu dan motivasi untuk terus berkerja keras meraih hasil yang lebih baik di masa yang akan datang, khususnya dalam hal pe-

ngelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, berhasil meraih opini WTP bukanlah suatu jaminan tidak ada kebocoran anggaran di daerah tersebut.

“Jangan dikira, karena dapat WTP kemudian dijamin tidak ada kebocoran anggaran,” ujarnya, Kamis (28/5).

Dijelaskannya, yang dijadikan indikator dalam menentukan predikat WTP tersebut baru sebatas kesesuaian perencanaan anggaran dengan realisasi anggarannya. Termasuk penerapan aturan-aturan yang berlaku. Dalam arti, apakah anggaran yang digunakan sesui dengan perencanaan sejak awal dan aturan-aturan yang ada sudah dijalankan atau tidak.

“Jadi dengan dapat WTP, tidak lantas membuat kita lengah.

Justru, semakin membuat Pemkab Loteng waspada dalam menggunakan anggaran daerah,’’ ujarnya.

Terlebih ke depan, indikator-indikator penilaian WTP oleh BPK RI bakal semakin ketat, sehingga untuk bisa memperoleh prediket WTP, jelas akan semakin akan berat dan sulit. Namun dengan kerja keras, sesulit apapun kriteria WTP pasti akan bisa dijawab.

Terkait raihan opini WTP itu sendiri, Herdan mengaku, itu semua bukan semata-mata keberhasilan pemerintah daerah saja. Tetapi keberhasilan semua pihak di daerah ini yang tentunya punya andil dalam keberhasilan Pemkab Loteng meraih opini WTP. “WTP yang diraih ini, bentuk penghargaan bagi pemerintah daerah dan seluruh elemen di daerah ini,” pungkas mantan Camat Praya Barat ini. (kir)

(Suara NTB/dok)

Sekwan Pastikan Anggota DPRD Lobar Tak Ada Berijazah Palsu Giri Menang (Suara NTB) – Anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) dipastikan tidak ada berijazah palsu. Para anggota dewan ini dipastikan menggunakan ijazah asli. Alasannya, sejak periode pertama hingga saat ini belum ada ditemukan oknum dewan menggunakan ijazah palsu, karena anggota Dewan semua dari Lobar.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Lobar H. L. Saswadi, menjamin, anggota DPRD saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum diverifikasi ketat.

Jika ada informasi ada oknum anggota DPRD Lobar, maka pasti akan ketahuan.

Untuk mengecek itu, ujarnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyambung lidah di daerah bisa mengevaluasi dengan mengecek ijazah dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. “Gampang dilakukan tinggal mengecek dan memastikan di mana mereka sekolah dulunya,” ujarnya Terpisah Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri, SH, menyatakan terkait ijazah palsu bukan ranahnya. Sebab tugas KPU hanya menerima berkas identitas pencalonan dari anggota DPRD. Berbeda halnya dengan pemilihan bupati harus faktual dan pengecekan dengan benar.

Jika terjadi persoalan ranah hukum, maka pihak kepolisian yang memiliki ranah bukan KPU. Diakuinya, dulu pernah ada mencuat dugaan kasus serupa, penyidik dari kepolisian pun mendatangi KPU untuk menanyakan persoalan itu. Namun, saat itu KPU hanya menyampaikan apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai KPU. Meski demikian, pihaknya mengharapkan persoalan ini harus menjadi perhatian dari semua pihak, karena melakukan pembohongan publik dan administrasi negara. (her)

Film ”Merariq” Belum Disensor

Dewan Loteng Minta KIP Turun Praya (Suara NTB) Polemik terkait pemutaran Film Merariq di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus berputar. Kali ini, Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, ikut angkat bicara. Ia pun mendesak Komisi Informasi Publik (KIP) NTB, turun melakukan investigasi terkait legalitas film tersebut.

Meski film tersebut berlatar belakang adat istiadat masyarakat Sasak di Pulau Lombok, ujarnya, aturan sensor harus tetap ditegakkan. Karena bisa saja, ada konten dalam film tersebut yang tidak layak dikonsumsi oleh publik supaya tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Apalagi, ujarnya, di Pulau Lombok, adat istiadat merariq yang menjadi ikon film tersebut tidak seluruhnya sama. ‘’Ada saja perbedaan tata cara merariq di beberapa daerah. Walaupun masih dalam satu pulau,’’ kritik politisi Partai Demokrat ini.

Menanggapi hal ini KabagHumas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, MSi, mengaku, tidak tahu persis apakah Film Merariq tersebut sudah disensor oleh lembaga berwenang atau tidak. Tapi yang jelas, dalam proses pembuatanya melibatkan Majelis Adat Sasak (MAS), termasuk dalam proses pembuatan skenario.

Dalam hal ini, pihaknya berkeyakinan kalau kontenkonten dalam film tersebut sudah sesuai dengan adat istiadat yang ada di tengah masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok. ‘’Kalau pun ada perbedaan, tidak begitu signfikan,’’ ujarnya, Kamis (28/5).

Pada kesempatan itu, Herdan pun meluruskan anggapan miring terkait keterlibatan Pemkab Loteng, khususnya adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan pemerintah daerah mengenai surat Bupati Loteng yang meminta seluruh PNS dan siswa SMA serta SMK, menonton film tersebut.

“Memang benar ada surat Bupati Loteng tersebut. Tapi itu lebih bersifat imbauan saja,” jelasnya.

Artinya, kata dia, tidak ada paksaan bagi PNS maupun siswa untuk menonton film tersebut. Adapun terkait pemotongan gaji atau tunjangan bagi PNS untuk biaya tiket menonton film sebesar Rp 15 ribu, pihaknya akan menelusuri kebawah. Karena memang tidak ada perintah dari Bupati Loteng untuk melakukan pemotongan. “Kan hanya imbauan. Tidak ada paksaan. Masalah pemotongan gaji atau tunjangan untuk tiket menonton film, nanti kita akan telusuri,” tegasnya. (kir)

SYUKURAN - Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengadakan syukuran atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor Bupati Lobar, Kamis (28/5). Tampak Wakil Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menyerahkan tumpeng pada salah satu pejabat lingkup Pemkab Lobar.

(Suara NTB/her)

Mutasi Pejabat

Bupati Loteng Mengaku Terima Ancaman

Praya (Suara NTB) Mutasi pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akhirnya digelar, Rabu (27/5) malam. Mutasi digelar menjelang detik-detik akhir batas waktu pelaksanaan mutasi pejabat di daerah yang akan melaksanakan pilkada.

Tidak tanggung-tanggung ada 262 pejabat struktural lingkup Pemkab Loteng yang digeser ditambah 106 orang kepala sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA dan SMK. Namun dari ratusan pejabat struktural yang dimutasi tersebut, tidak ada satupun pejabat eselon II yang digeser. Hanya pejabat setingkat eselon III hingga IV saja.

“Untuk pejabat eselon II memang tidak ada yang dimutasi,” aku Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, saat memberikan pengarahan usai pengambilan sumpah jabatan di pendopo Bupati Loteng.

Menurutnya, untuk memutasi pejabat eselon II, prosesnya cukup panjang. Di mana harus dibentuk panitia seleksi (pansel) terlebih dahulu.

Sementara tenggat waktu yang tersedia untuk melakukan seleksi, sudah sangat mepet. “Kita sebenarnya sempat

mengusulkan pansel ke pemerintah pusat. Tetapi ditolak, lantaran batas waktu yang mepet,” imbuhnya.

Dalam hal ini, pihaknya hanya fokus untuk melakukan perombakan pejabat eselon III dan IV saja, karena untuk penetapan pejabat eselon III dan IV tidak harus melalui pansel.

Tapi cukup atas dasar hak prerogatif kepala daerah saja.

Meski demikian, ujarnya, dalam menempatkan pejabat yang ada, nyatanya bukan perkara mudah. Banyak aspek yang mesti dipertimbangkan, sehingga proses penempatan pejabat, cukup menyita tenaga dan waktu. Menurutnya, jika tidak segera menggelar mutasi, maka mutasi tidak akan bisa digelar, mengingat batas waktu menggelar mutasi sudah hampir habis.

Bahkan dalam proses penempatan pejabat tersebut, Bupati Loteng mengaku ban-

yak mendapat ancaman dari beberapa pihak supaya tidak memutasi pejabat-pejabat tertentu. Jika tidak, maka pihak tersebut mengancam tidak akan memilihnya kembali pada Pilkada Loteng mendatang dan berbagai bentuk ancaman lainnya.

Namun semua itu, lanjut Suhaili, tetap dilalui dengan penuh keyakinan, jika mutasi pejabat lingkup Pemkab Loteng harus dilakukan demi penyegaran di kalangan birokrasi Pemkab Loteng sekaligus untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi itu sendiri. ‘’Sehingga dalam menempatan pejabat dilakukan sebaik mungkin. Untuk meminimalisir adanya image buruk mutasi pejabat itu sendiri,’’ terangnya.

Ia mengaku, dalam setiap mutasi pasti menimbulkan pro dan kontra. Tapi terlebih dari itu semua, pihaknya sudah berupaya semaksimal

Produksi Melimpah

(Suara NTB/kir)

DIMUTASI - Ratusan pejabat eselon III dan IV lingkup Pemkab Loteng diambil sumpahnya oleh Bupati Loteng saat mutasi, Rabu (27/5) malam. mungkin mengatur penempatan pejabat sesuai kompetensi dan jabatan yang ada. “Kita akui, penempatan pejabat dalam mutasi kali ini masih jauh dari kata ideal. Karena kita juga masih terus belajar untuk bisa lebih baik,” tandas mantan Ketua DPRD NTB ini.

Suhaili pun mengingatkan kepada seluruh pejabat. Baik itu yang dimutasi maupun

yang tidak dimutasi supaya bekerja semaksimal mungkin, demi kemajuan daerah ini.

Apalagi jabatan yang diembang adalah amanah dan, tidak semua PNS lingkup Pemkab Loteng bisa memperoleh amanah berubah jabatan tersebut. ‘’Untuk itu,amanah itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,’’ ujarnya mengingatkan. (kir)

Entaskan Kemiskinan di Daerah Pesisir

Petani Garam di Lobar Terkendala Pemasaran Wabup Lobar Akui Program Pemerintah Belum Maksimal

Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lombok Barat (Lobar) mengklaim telah mengalami surplus garam sejak tahun lalu 2013 mencapai 5 ribu ton. Sementara kebutuhan masyarakat Lobar sekitar 1.818 ton per tahunnya. Produksi terus meningkat tahun 2014 mencapai 7 ribu ton.

Melimpahnya produksi garam ini menjadi persoalan tersendiri bagi daerah ini, sebab garam yang dihasilkan tidak memiliki pasar yang mampu menyerapnya. ‘’Para petani garam pun mengeluh, sehingga kebanyakan garam yang dihasilkan terpaksa dibarter dengan barang kebutuhan lain seperti beras,’’ ungkap Kepala DKP Lobar, Ir. H. Subandi melalui Kasi Konservasi dan Tata Ruang, Muslim kepada wartawan usai sosialisasi program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), Kamis (28/5).

Menurutnya, program PUGAR ini diinisiasi sejak tahun 2011 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan konteks kabupaten/kota harus mampu memproduksi swasembada garam untuk rumah tangga tahun 2011-2014.

Selain itu pada tahun 20142019 bisa swasembada garam industri. ‘’Dibantu program PUGAR ini, sejak 2013 Lobar mampu surplus,’’ klaimnya.

Pada tahun 2013, produksi garam di Lobar mencapai 5 ribu ton. Produksi ini mengalami kenaikan tahun 2014 menjadi 7 ribu ton. Namun karena produksi yang berlebihan, ujarnya, maka garam yang dihasilkan terkendala pemasaran. Pasar tidak mampu menyerap semua garam, karena pemasaran sangat terbatas bahkan tidak ada.

Akibatnya, garam yang dhasilkan petani banyak ditukar (barter) menggunakan barang kebutuhan lain seperti beras. Kondisi ini terjadi di salah satu centra produksi garam di Batu Putih Sekotong.

“Di sini petani garam terpak-

(Suara NTB/her)

SOSIALISASI - Para petani garam di Lobar mengikuti sosialisasi pengembangan garam dengan harapan mampu mencapai produksi maksimal. sa menukar garam dengan beras, karena tidak ada pasarannya,” ujarnya.

Dalam hal ini, katanya, tidak lagi peranan DKP, namun dinas lain harusnya ikut serta, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dalam hal menyiapkan tata kelola perdagangannya.

Meski demikian, pihaknya tidak lepas tangan. DKP Lobar berkoordinasi dengan Bappeda agar PNS di Lobar bisa membeli garam yang dihasilkan petani. “Bappeda siapkan surat edaran, PNS diwajibkan beli garam hasil produksi petani yang dikelola koperasi,” imbuhnya. Selain itu, ke depan akan didorong kerjasama pihak ketika untuk pemasarannya.

Persoalan lain, kualitas garam di Lobar masih perlu sentuhan teknologi, sehingga perlu melakukan pelatihan. Ke depan untuk produksi garam berkualitas, pihak pusat telah menyiapkan progam pengembangan garam melalui sistem geo membrane. Program ini kemungkinan akan dipusatkan di Desa Cendi Manik Sekotong.

Sementara itu, Kasubdit Akses Permodalan KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ir. Amra Yunus, MBA, menyampaikan produksi garam di lobar cukup baik. Namun ke depan, pusat memberi

target agar bisa memproduksi 14 ribu ton garam per tahun.

Jika tidak tercapai, maka dana bantuan dari pusat dalam bentuk tugas perbantuan (TP) akan dipangkas. “Karena berlaku punishment dan reward.

Yang tidak capai target disanksi, kalau yang capai target diberi reward,” ujarnya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Jumlah penduduk miskin di daerah pesisir Lombok Barat (Lobar) tidak dipungkiri masih banyak. Atas dasar itu diupayakan program baik dari pusat, daerah dan bantuan dari pihak terkait diarahkan ke daerah pesisir. Diharapkan dengan berbagai intervensi ini mampu menurunkan angka kemiskinan di daerah pesisir.

“Banyak bantuan dari pemerintah daerah dan pusat itu terlihat hasilnya. Namun karena keterbatasan sehingga belum maksimal. Itu bisa dibuktikan dengan masih adanya rakyat miskin yang tinggal di pesisir pantai,” aku Wakil Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi. Untuk itu, ujarnya, di masa mendatang perlu ada program kebijakan terhadap daerah pesisir. Dalam hal ini pemda akan berupaya menambah bantuan dan program ke daerah pesisir. Termasuk, bantuan dari lembaga asing seperti IFAD sangat diperlukan.

Khusus bagi jajarannya, ia menekankan kepada kepala DKP, Kepala Dinas Koperasi UMKM, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) agar berkoordinasi membuat pusat kuliner di daerah pesisir. Disperindag perlu menyiapkan semacam lapak untuk berjualan, supaya lokasinya menjadi indah sebagai tempat berjualan. “Ini yang perlu diintervensi oleh SKPD terkait,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar, Ir. Subandi akan menindaklanjuti arahan wabup terkait kemiskinan di daerah pesisir. Pihaknya mengklaim ada penurunan kemiskinan, sebab jika mengacu data jumlah nelayan yang disentuh program IFAD mencapai 3 ribu jiwa, sementara jumlah total nelayan mencapai 4.800 orang lebih. (her)

Tanggulangi Kekeringan

Minim, Pembangunan Sumur Bor di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Salah satu solusi mengatasi masalah kekeringan di Lombok Barat (Lobar) adalah pembangunan sumur bor. Namun, pembangunan sumur bor di Lobar terbilang minim. Pasalnya, tahun ini saja, hanya satu dibangun berlokasi di Dusun Duduk, Batulayar. Sementara, titik kekeringan di lobar banyak belum tersentuh.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lobar, Budi Darmajaya mengakui, pembangunan sumur bor dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Sumur bor, ujarnya nantinya i akan difokuskan pada daerah selatan, seperti Sekotong.

Menurutnya, pembangunan sumur bor di daerah Duduk Bat-

ulayar, karena kondisinya krisis air. Meski demikian, pihaknya melihat masih ada daerah yang harus dibangun sumur bor, seperti di Dusun Loang Batu dan Lebah Suren Desa Sekotong Tengah masing-masing satu unit.

Sebelum menetapkan lokasi pembangunan sumur bor terlebih dahulu dilakukan survai ke lokasi. Hal ini dilakukan untuk melihat fakta di lapangan, apakah benar masyarakat setempat membutuhkan air. “Setelah cek lokasi, ternyata masyarakat butuh,”ujarnya.

Diakuinya, biaya yang dihabiskan untuk satu sumur bor bervariasi tergantung sumber airnya. Jika lokasinya jauh dari pemukiman, maka tentu biayanya tinggi.

Untuk menanggulangi kekeringan, Pemkab Lobar telah

membangun total 21 sumur bor yang tersebar di seluruh kecamatan khususnya yang terkena kekeringan. Dari 21 unit itu sebagian besar dari bantuan pusat hanya dua unit yang didanai dari APBD. Namun dari jumlah sumur bor yang ada ini, masih jauh kurang untuk menanggulangi kekeringan di Lobar. Karena hasil pemetaan Distamben, terdapat 15 titik yang kekeringan yang belum dibangunkan sumur bor.

Untuk menanggulangi pembangunan sumur di 15 titik itu, Pemda akan mengalokasikan dana secara bertahap. ‘’Karena dana yang diperlukan lumayan besar untuk satu unit, per unit menghabiskan dana Rp 300 juta sesuai standar,’’ ujarnya. (her)

SUARA NTB Jumat, 29 Mei 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kejari akan Panggil Ketua Operasi Pekat di Sumbawa Tim Pengelola Dana Kapitasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah sebelumnya mengklarifikasi sejumlah staf dari Dinas Kesehatan (Dikes), Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa bakal melakukan pemanggilan terhadap Ketua Tim Pengelola Dana Kapitasi.

Sebagaimana dikatakan Kasi Intel Kejari Sumbawa, I Putu Agus Eka Sabana Putra, SH, Kamis (28/5), semua tim yang termasuk dalam dalam pengelolaan dana kapitasi bakal diklarifikasi. Termasuk mengklarifikasi Ketua tim pengelola Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang termasuk juga dalam Dinas Kesehatan. “Kasus ini tetap berlanjut, jangan sampai ada penyelewengan dana ini. Kita cari permasalahannya apa,” imbuhnya.

Selain itu, sambung Eka, terhadap Puskesmas juga akan tetap diklarifikasi. Mengingat sebelumnya dari 24 Puskesmas yang ada di Kabupaten Sumbawa belum semuanya dilakukan klarifikasi. Cuma dari hasil dari klarifikasi beberapa Puskesmas, keterangannya sama, sehingga untuk mendapatkan beberapa keterangan perlu melakukan klarifikasi terhadap pihak lain yang setidaknya termasuk dalam pengelolaan dana Kapitasi. “Pasti bakal diklarifikasi, kita lihat hasilnya siapa-siapa yang perlu dimintai keterangan,”pungkasnya Sejauh ini sudah dilakukan klarifikasi terhadap bendahara, sekretaris serta enam anggota tim pengelola dana kapitasi yang juga staf dari Dikes. Sementara itu, beberapa puskesmas juga sudah dimintai keterangan. Selain itu Kepala BPJS Bima juga sudah diklarifikasi. “Setiap perkembangan kita evaluasi. Kita bersungguh-sungguh mencari keterangan, karena ini menyangkut hajat orang miskin.

Dari hasil semua siapa bakal diklarifikasi,” tukas Eka. (ind)

Sumbawa Beri Dukungan terhadap Palestina Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan, menerima kunjungan Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) NTB, Kamis (28/5). Pemkab Sumbawa memberikan dukungan melalui kegiatan yang akan digelar bersama KNRP menjelang Ramadhan ini.

Mendampingi Wabup, Kabag Pemerintahan Setda Sumbawa, Sahabuddin, S.Sos, Kamis (28/5) menyatakan, KNRP NTB yang dipimpin Tuan Guru Ahmad Muhlis silaturrahim (Suara NTB/dok) terkait kepedulian bersama terH. Arasy Muhkan hadap nasib rakyat Palestina.

Wabup pun menyampaikan dukungannya secara langsung dengan akan menggelar kegiatan bersama, seperti tablik akbar, pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya menjelang bulan Ramadhan ini. “Kita mendukung penuh kegiatan kepedulian seperti ini untuk membantu sesama muslim,” terangnya.

Kegiatan kegiatan yang akan digelar terlebih dahulu akan dilaporkan kepada Bupati Sumbawa. Untuk tempat dan lokasi akan ditentukan kemudian. Yang akan dibahas bersama KNRP Sumbawa yang dipimpin Ustad Faisal, S.Ag. “Banyak kegiatan yang bisa kita gelar untuk menujukkan kepedulian kita terhadap Palestina,” tukasya. (arn)

PAN Belum Tetapkan Bakal Cabup KSB Taliwang (Suara NTB) Isu telah berlabuhnya dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada salah satu pasangan yang menggandeng kadernya, Muhammad Natsir, ST di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dibantah.

Ketua Tim Pemenangan Pilkada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN KSB Rosidi Foril menyatakan, hingga kini partainya belum melakukan finalisasi terkait dukungannya pada bakal calon bupati (cabup) tertentu. “Belum ada yang final sampai detik ini,” tegasnya saat dihubungi wartawan, Kamis (28/5).

Diakuinya, pada 25 Mei lalu DPD PAN bersama DPW PAN NTB telah melaksanakan pleno di Taliwang. Dalam pleno itu, baik DPD maupun DPW menyetujui mengusulkan dua pasangan calon ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP), masing-masing pasangan Drs. H.M. Nur Yasin – Muhammad Natsir, ST dan pasangan H. Andi Azisi Amin – Muhammad Natsir. “Jadi belum final pleno yang kita lakukan itu karena masih ada dua pasangan calon di mana kader kita (Natsir, red) di masingmasing pasangan kita pasang sebagai wakilnya,” timpalnya.

Menurutnya, jika dalam beberapa waktu terakhir ada pihak-pihak yang telah mengklaim mendapatkan dukungan PAN. Hal tersebut ia pastikan hanyalah klaim sepihak. Sebab faktanya DPP belum mengeluarkan penetapan atas salah satu pasangan calon yang diajukan DPD KSB dan DPW PAN NTB. “Jadi kami harap semua pihak bisa memahami bahwa ada mekanisme di internal kami yang harus dilalui sebelum menetapkan arah dukungan,” paparnya.

Ia menjelaskan, pascarapat pleno pekan lalu bagi masingmasing Bacabup, pihaknya memberikan sejumlah persyaratan agar segera dipenuhi. Salah satu syarat itu, tiap Bacabup agar bisa dengan cepat menggandeng partai lain untuk diajak menjadi mitra koalisi pengusung. (bug)

Polisi Amankan Pasangan Mesum

Sumbawa Besar (Suara NTB) Operasi penyakit masyarakat (pekat) di Sumbawa menyasar hotel dan tempat hiburan malam, Rabu (27/5) malam. Sejumlah pasangan mesum diamankan dan dibawa ke Mapolres Sumbawa.

Operasi yang dilaksanakan sekitar pukul 22.00 Wita, dipimpin Kasubag Humas Polres Sumbawa, Iptu Waluyo. Waluyo kepada wartawan mengatakan sebelum menyergap beberapa pasangan yang diamankan, pihaknya sempat melakukan penyisiran di sejumlah tempat hiburan malam (karaoke). Diantaranya di Jalan Baru, Kampung Pekat, Warna Warni, dan lainnya. “Kami melakukan penggeledahan dan menemukan beberapa pasangan,” imbuhnya.

Pihaknya juga menyisir wilayah Nijang, hasilnya diamankan satu pasangan tanpa ikatan di Homestay, Jalan Lintas Sering depan Universitas Samawa (UNSA). Dari lokasi tersebut, pihaknya melanjutkan operasi ke lokasi Karaoke Kerato, dimana pihaknya mengamankan seorang laki-laki bersama empat perempuan. Saat digeledah, yang bersangkutan membawa dua senjata tajam (sajam) di dalam tas dan di dalam mobilnya. Kemudian terhadap keempat wanita tersebut diamankan pihak kepolisian.

Polisi juga menyisir hotelhotel dan diamankan satu pasangan tanpa ikatan.

Penjual Miras Dua hari terakhir operasi Pekat juga mengamankan tiga penjual minuman beralkohol.

Yakni, PU (52) Warga Bunga Eja Kecamatan Empang. Dimana dari tangan tersangka diamankan 19 botol minuman jenis brem, yang berukuran 600 mg. “Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan di Polsek Empang,” imbuhnya.

Sebelumnya pihaknya juga mengamankan HS (28) warga RT 02 RW 04 Dusun Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes pada Rabu (27/5) pada pukul 15.13 Wita. Di mana HS terbukti memiliki minuman beralkohol jenis arak. Dari tangannya pihak kepolisian mengamankan satu ember arak sekitar 15 liter dan satu bungkus ramuan . Tersangka melanggar sesuai dengan pasal 15 Perda Kabupaten Sumbawa nomor 20 tahun 2006 tentang minuman beralkohol, Perda no 22 tahun 2005 tentang pengawasan dan

(Suara NTB/ind)

DIAMANKAN - Beberapa pasangan tanpa ikatan yang diamankan tengah didata oleh polisi di Mapolres Sumbawa, Kamis (28/5). pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Terhadap tersangka di laksanakan pemeriksaan di ruangan Sat Narkoba Polres Sumbawa.

Sebelumnya juga telah diamankan FI (60) warga RT 01, RW 02, dusun Bater desa Luar

Kecamatan Alas. Dimana yang bersangkutan tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai minuman beralkohol jenis arak . Dengan barang bukti 15 jeriken arak, 12 jeriken ukuran 35 liter dan 3 jeriken ukuran 30 liter, seluruhnya 510 liter.

Dari operasi yang sudah dilaksanakan, sambung Waluyo, sementara terhadap miras, pihaknya sudah mendapatkan 10 kasus miras yang sudah terjaring, empat kasus perjudian dan tiga kasus prostitusi. Operasi ini masih akan berlangsung hingga 2 Juni mendatang. (ind)

Data Warga Miskin KSB Investor Jagung Segera Masuk Sumbawa Segera Difinalisasi Taliwang (Suara NTB) Pendataan warga miskin oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan segera difinalisasi.

Kabid Sosial Disosnakertrans KSB, Manurung, SPd, Kamis (28/5) mengatakan, saat ini seluruh data warga miskin dari tiap kecamatan sudah diterima pihaknya. “Sekarang kita sedang lakukan validasi akhir sebelum finalisasi,” jelasnya.

Jika tidak ada halangan, Manurung menargetkan, finalisasi data warga miskin untuk kebutuhan penyaluran berbagai program pemerintah pada tahun 2016 itu akan dilakukan pekan depan. “Jadi minggu pertama bulan Juni kita sudah punya data final berapa jumlah warga miskin kita. Nah data itu selanjutnya akan kita sampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos),” cetusnya.

Manurung (Suara NTB/dok)

Meski mengaku telah menerima seluruh data dari masingmasing kecamatan, Manurung belum bisa memperkirakan berapa jumlah warga miskin yang nantinya akan diserahkan ke pusat itu. Menurutnya, pada proses validasi data timnya secara seksama meneliti untuk memastikan bahwa data warga yang masuk benar-benar memenuhi kriteria. “Jadi kalau ditanya sementara berapa saya belum berani sebut. Janganjangan nanti begitu validasi lagi ada yang terselip dan ternyata tidak memenuhi syarat atau justru sebaliknya,” pungkasnya.

Ia mengatakan, data warga miskin yang akan digunakan untuk menyalurkan berbagai program pro kemiskinan pemerintah pusat itu nantinya, harus benar-benar dijamin validitasnya. Pasalnya terhitung tahun 2016, semua program kemiskinan pemerintah pusat akan menggunakan data tersebut.

“Jadi nanti misalnya untuk penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sakti (KIP, KIS, KKS) semuanya pakai data itu,” timpalnya.

Dengan penggunaan data yang sama itu, Manurung menyatakan, seluruh penerima tidak masalah adalah orang atau kepala keluarga (KK) yang sama.

“Cara-cara dulu, seperti misalnya ada orang protes kok orang yang sama menerima bantuan. Nanti itu tidak jadi masalah. Karena memang program pro kemiskinan yang dibuat pusat dirancang untuk mensejahterakan yang benar-benar miskin. Asal jangan program yang sama, penerima mendapat dua kali. Ini yang tidak boleh,” imbuhnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Harga komoditi jagung di Sumbawa makin menukik tajam yang hanya sekitar Rp 2.200/kg, membuat petani prihatin. Sementara pengusaha pembeli jagung juga minim.

Untuk itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Pakan Ternak Indonesia, Sudirman, akan berupaya mendatangkan rekan pengusahanya masuk ke Sumbawa.

Terutama dalam membangun fasilitas pascapanen.

Hal itu dikatakan Sudirman kepada Suara NTB, Kamis (28/ 5). Pengusaha sukses kelahiran Empang Sumbawa ini, tetap meminta petani jagung Sumbawa berpoduksi maksimal.

Tidak patah semangat dengan harga jagung yang relatif rendah saat ini. Sebab kebutuhan jagung di Indonesia saat ini masih harus ditutupi dengan impor jagung dari luar. Tahun lalu, dari 7,5 juta ton kebutuhan akan jagung, masih sekitar 3,1 juta ton yang masih diimpor dari negara luar. Kebutuhan saat ini pun diperkirakan naik mencapai 8,6 juta ton. Artinya, masih ada skeitar 3 juta ton lebih yang masih harus disediakan pasar dalam negeri agar tidak lagi mengimpor jagung dari luar.

“Makanya petani kita tidak usah takut tanam jagung. Teruslah meningkatkan produksi,” terangnya.

Harapannya kedepan, lanjut Sudirman, produksi jagung Sumbawa bisa mencapai 1 juta ton dari sekitat 250 ton produksi saat ini. Agar memudahkan pengusaha masuk ke Sumbawa, sehingga harga jagung akan lebih stabil. Hal inilah yang kini tengah diupayakannya, dengan mengajak dan mendorong rekan-rekan pengusahanya termasuk dirinya untuk masuk berin-

(Suara NTB/arn)

PENGERING JAGUNG - Thalifuddin dengan latar belakang fasilitas pengering jagung milik PT Segar di Sumbawa. vestasi jagung di Sumbawa.

Hal lainnya yang dirasa penting, membangun fasilitas pascapanen. Terutama fasilitas pengering yang saat ini baru ada satu di Sumbawa, yakni milik PT Segar. Diharapkan kedepannya, investor lain bisa masuk untuk membangun fasilitas pengering dimaksud.

Mengingat dana untuk pembanguan fasilitas tersebut besar bisa mencapai Rp. 50 miliar. “Kalau ada tiga sampai empat fasilitas pengering, maka dalam tiga atau empat tahun kedepan, kita bisa bangun pabrik pengolahan pakan ternak yang bahan utamanya dari jagung,” kata Sudirman.

Pihaknya akan berupaya mendatangkan pengusaha bersama dirinya pula untuk membangun faslitas pengering yang diharapkan bisa beroperasi tahun depan. Dengan catatan produktivitas petani dapat terus ditingkatkan.

Angkutan transportasi juga mesti dibenahi, sebab selama ini pengapalan jagung masih menggunakan kapal kecil yang

kapasitasnya hanya 5.00010.000 ton. “Jangan sampai kita bangun pabrik, tetapi jagungnya tidak ada,” tukas Sudirman.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ir. Thalifuddin M.Si, mengapresiasi dukungan dari Asosiasi Pengusaha Pakan Ternak Indonesia untuk membantu mendorong investasi jagung ke daerah ini. Termasuk dalam membangun fasilitas pascapanen yang masih minim di daerah ini. Diakuinya memang baru ada satu milik PT. Segar yang selama ini membeli produk jagung petani di Sumbawa. “Mereka (Sudirman) sudah turun untuk mengetahui potensi jagung di Sumbawa. Kita juga sudah infokan harga tanah lokasi pabrik perbatasan Plampang dan Empang yang langsung berhadapan dengan jalan.

Agar jagung dari Sumbawa dan Dompu bisa masuk. Namun kita masih tunggu mereka melakukan survei lanjutan,” terangnya. (arn)

Siswa Sumbawa Wakili NTB ke Tingkat Nasional Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah memastikan diri keluar sebagai Juara Umum Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat NTB untuk SMP tahun 2015, sejumlah siswa dipastikan mewakili NTB ke tingkat nasional. Diantaranya cabang catur dan atletik.

Sebagaimana disampaikan Kasi Kurikulum Dikdas Dinas Diknas Sumbawa, Sudarli, S.Pd, Kamis (28/5), pada O2SN tingkat Provinsi untuk SMP, Sumbawa berhasil menggondol enam medali emas. Diantaranya, empat di cabor atletik, yakni, lari putra atas nama Adi Indra Putra (SMPN 3 Sumbawa), lari putri atas nama Anya Arisandi (SMPN 1 Unter Iwes), lempar lembing atas nama I Kadek Dwi (SMPN 2 Labuan Badas) dan tolak peluru atas nama Rika Sartika (SMPN 1 Moyo Hilir). Emas berikutnya datang dari cabor karate putra atas nama Dedi Kurniawan (SMPN 1 Labuan Badas) dan cabor Catur putri atas nama Miftahul Jannah (SMPN 1 Alas). Ditambah empat medali perunggu yang menasbihkan Sumbawa sebagai Juara Umum, diikuti Kota Mataram dengan lima emas dan Lotim dengan tiga emas.

Para peraih medali emas ini, lanjut Sudarli, berpeluang besar mewakili NTB ke O2SN tingkat nasional. Sambil menunggu keputusan lebih

(Suara NTB/arn)

JUARA - Sudarli bersama atlet juara O2SN yang meraih emas, Kamis (28/6). lanjut dari Provinsi. Namun sejauh ini yang sudah dipastikan mewakili Sumbawa ke ajang nasional yakni, I Kadek Dwi dan Miftahul Jannah.

Sementara O2SN untuk SD tingkat Provinsi, dua siswa Sumbawa dari desa terpencil, Witri Wulandari (SDN Kuang Amo di kecamatan Moyo Hulu) berhasil meraih emas di cabor catur putri. Serta M. Fausan (SDN Gelampar di kecamatan Alas Barat), di cabang senam putra juga meraih emas. Sehingga keduanya berhak mewakili NTB ke tingkat nasional. “Dengan fasilitas seadanya di kampung terpencil, mereka berhasil menorehkan prestasi gemilang. Sungguh prestasi luar biasa, di ten-

gah keterbatasan masih menjadi bintang yang bersinar terang.

Yang bagi sebagian orang hanya mimpi. Ini tak lepas dari perhatian semua pihak, tekad dan semangat yang kuat dari anak itu sendiri. Geliat sekolah mengembangkan potensi anak,” tukasnya bangga.

Pada kesempatan tersebut, Sudarli juga menyampaikan dengan prestasi gemilang dan terhitung baru bagi Sumbawa bisa menjadi juara umum, maka ajang O2SN tetap dijadikan evaluasi buat MGPM dan KKG Olahraga yang mampu melakukan pemetaan pengembangan potensi anak dengan baik. Hal ini harus terus dibina dan ditingkatkan. (arn)

SUARA NTB Jumat, 29 Mei 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kejari Dalami Kasus Dugaan Aborsi Oknum Mahasiswi Kota Bima (Suara NTB) Berkas perkara oknum mahasiswi pelaku aborsi, Fit (22) dilimpahkan dari penyidik Sat Reskrim Polres Bima Kota ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima. Saat ini berkas Fit asal Kabupaten Dompu ini tengah diteliti oleh Jaksa.

Kajari Raba Bima melalui Kasi Pidum, Agung Puger, SH yang dikonfirmasi, Kamis (28/5) menyebutkan berkas perkara Fit masih dalam penelitian. Sebelumnya berkas tersebut diterima pada tanggal 5 Mei. “Sekarang masih kita teliti untuk kelengkapan objektif dan subjektifnya,” terang Agung.

Sesuai dengan tindakannya, Fit dikenakan Pasal 349 Sub 346 KUHP Jo 80 ayat 3 UU Ri No 23 tahyun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal empat tahun.

Tidak hanya Fit, aku Agung, pihaknya juga sudah menerima dan tengah meneliti berkas perkara pasangannya, AW alias Udin yang juga disangkakan melakukan pembunuhan janin dimaksud. Udin yang merupakan pegawai salah satu perusahaan swasta di Kota Bima ini juga dikenakan pasal yang sama.

Fit sendiri ditangkap pada Kamis (21/4) sekitar pukul 16.15 WITA saat yang bersangkutan tengah berada di depan kampus. Saat itu juga, Fit yang baru saja selesai mengikuti proses perkuliahan langsung diamankan ke Sat Reskrim guna menjalani proses lebih lanjut.

Penangkapan terhadapnya bermula ketika warga sekitar kos-kosan di lingkungan BTN Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima digegerkan atas temuan orok bayi pada Sabtu (4/ 4). Saat itu, orok bayi yang dibungkus menggunakan kain dimaksud ditemukan dikubur sedalam setengah meter. Dari hasil penyelidikan akhirnya diketahui jika pemilik jabang bayi dimaksud adalah Fit. (use)

Penyidik Buru Rekanan Pemenang Tender Baju ke Bandung Tuntut Pemecatan Kaur

(Suara NTB/uki)

MENYEGEL – Warga Desa Belo sedang menyegel kantor desa, menyusul tuntutannya untuk memecat salah seorang aparat desa tersebut tidak terpenuhi, Kamis (28/5).

Bima (Suara NTB) Guna menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan baju BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat) Kabupaten Bima tahun 2014, penyidik Sat Reskrim terus melakukan pemeriksaan saksisaksi. Rencananya, pekan depan penyidik akan berangkat ke Bandung untuk meminta keterangan rekanan pemenang tender.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim, Iptu Yerry T Putra, Kamis (Suara NTB/dok) (28/5) menyebutkan, pemerYerry T Putra iksaan dilakukan di Bandung karena rekanan tersebut berdomisili di Bandung. Keterangan rekanan ini diperlukan untuk mengetahui harga baju sebenarnya yang diadakaan. “Setelah itu kita akan periksa rekanan yang disubkontrakkan membuat baju,” tutur Yerry.

Baru setelah itu, pihaknya akan melakukan ekspose ke BPKP untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu sebelumnya, penyidik memeriksa sekretaris ULP, Nas. Menurut Yerry, proyek pada BPMDes ini terdapat perbedaan signifikan dari segi harga maupun kuantitas baju. Total nilai pengadaan baju untuk tahun 2014 sendiri sebesar Rp 750 juta dengan jumlah baju sebanyak 8.000 lembar. Sementara itu, tahun 2013 nilai pengadaan sebesar Rp 550 juta, namun jumlah baju lebih banyak yakni 15.000 lembar.

Tentunya dari perbandingan ini saja, diduga kuat adanya indikasi mark up harga pengadaan. Namun pihaknya belum bisa memastikan berapa nilai kerugian daerah terjadi. Untuk menghitung besarnya kerugian ini pihaknya akan meminta bantuan dari ahli. (use)

Warga Belo Segel Kantor Desa hadir untuk memberikan penjelasan terkait perkembangan masalah yang dituntut tersebut, sehingga warga memaksa masuk ke kantor desa itu, namun suasana sedikit cair setelah Kades menemui massa aksi, Kepala Desa Belo, H. Abdul Latif H. M. A. Latif, SH mengatakan kepada massa aksi bahwa SA sudah diusulkan untuk dipecat, berkasnya sudah diserahkan ke kantor Kecamatan Palibelo untuk diteruskan ke Inspektorat Kabupaten Bima. ‘’Yang bersangkutan sudah dipanggil oleh Inspektorat,” bebernya.

Tidak ingin sekadar mendengar janji karena sering di-

Bima (Suara NTB) Ratusan warga desa Belo kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Kamis (28/ 5) menyegel kantor desa setempat lantaran kecewa dengan sikap Kepala Desa, H. Abdul Latif yang tidak menindaklanjuti tuntutan warga sebelumnya untuk memecat salah seorang aparat kepala urusan (Kaur) desa yang diduga berbuat mesum dengan istri orang.

Pantauan Suara NTB, massa aksi yang kebanyakan dari pemuda, mahasiswa dan warga tersebut melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor desa. Massa aksi membakar ban bekas dan memasang beberapa spanduk.

“Sudah empat bulan lamanya masalah ini dibiarkan hingga saat ini tidak ada kejelasan dari pemerintahan desa untuk memecat oknum Kaur desa in-

isial SA,’’ teriak mereka. ‘’Kasus itu dinilai telah mencoreng nama baik desa Belo,’’ ujar kesal korlap aksi, Wahyu, S.Pd. Warga juga kecewa dengan sikap SA yang justru melaporkan dua orang warga yang saat itu memergoki keduanya asyik bercinta itu ke polisi. “Ini adalah bentuk kezaliman, sudah terang-terangan kedapatan malah melaporkan orang lain dengan pasal pencemaran

nama baik, “ kata Wahyu.

Selain itu massa aksi juga menyuarakan untuk memecat Ketua Badan Perwakilan desa (BPD) setempat karena tidak mampu mewakili aspirasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah tersebut, hanya melontarkan janji yang tidak ada realisasinya hingga kini, Lama berorasi, massa aksi sempat memanas lantaran Kepala Desa tidak kunjung

Anggaran Pilkada Dompu dalam Proses Pencairan Dompu (Suara NTB) KPU Dompu menerima surat edaran (SE) KPU RI terkait penundaan Pilkada bagi daerah yang belum jelas anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Daerah diberi waktu hingga 3 Juni untuk menyiapkan kepastian anggaran, bila tidak, akan ditunda pelaksanaan Pilkada tahun 2017.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Dompu, Drs Arifuddin kepada Suara NTB saat ditemui di ruangannya, Kamis (28/5) mengatakan, KPU RI telah mengeluarkan surat edaran terkait penundaan Pilkada dengan nomor 255/KPU/V/2015 tertangga 27 Mei 2015. Surat yang ditandatangani Ketua KPU RI ini menjawab persoalan keterlambatan persetujuan anggaran Pilkada di beberapa daerah dan akan menjadi kendala dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang telah dan akan berjalan.

Poin 1 penjelasan KPU RI sesuai ketentuan pasal 8 peraturan KPU N0. 2 tahun 2015 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten menunda pelaksanaan Pilkada apabila sampai batas waktu terakhir pembentukan PPK dan PPS (19 April – 18 Mei 2015) belum tersedia anggaran. “Kita di Dompu sesuai poin satu (SE KPU RI),” kata Arifuddin.

Pada poin kedua dan menjadi penjelasan lanjutan dari poin pertama justru disebutkan, bila hingga 3 Juni belum ditandatangani Naskah Perjanjian H i b a h Daerah

Warga Palibelo Blokir Jalan Bima (Suara NTB) Aktivis mahasiswa dan warga dari dua desa, masingmasing desa Dore dan Nata, kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Kamis (28/5), memblokir ruas jalan dengan membakar ban bekas dan menanam pohon pisang. Mereka kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak kunjung memperbaiki ruas jalan tersebut.

Pantauan Suara NTB, sebelum melakukan pemblokiran, massa melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Bima. Karena tidak ditanggapi oleh kedua lembaga tersebut, massa aksi kembali ke desa dan langsung menutup ruas jalan dengan bongkahan batu, kayu besar serta membakar ban bekas.

Massa aksi menginginkan agar jalan di dua desa tersebut secepatnya diperbaiki, karena warga merasa terganggu untuk beraktivitas. “Sudah puluhan tahun kamki menghirup debu saat musim kemarau akibat jalan ini rusak, sedangkan pada musim hujan jalannya banjir dan becek,” ucap Koorlap, Firman.

H. Abdurahman (78) turut andil untuk menyuarakan asprisasinya dengan menggunakan kalimat seadanya karena harapannya jalan yang dilaluinya selama ini dapat diperbaiki oleh pemerintah. “Jangan pikir karena saya sudah tua tidak mau bicara, sekarang saya mau nagih janji anggota Dewan dan Bupati yang saya coblos dulu,” katanya.

Massa aksi menuding pemerintah pilih kasih soal perbaikan jalan, masalahnya di tiga desa tetangga tahun ini sudah mulai diperbaiki yakni Desa Cenggu, Roi dan Roka Sementara desa mereka Nata dan Dore dibiarkan begitu saja.

Setelah dua jam berorasi begantian, camat Drs. Zainuddin MM, yang didampingi oleh Kapolsek Palibelo, Iptu Muhamad Saleh, menemui massa aksi meminta kepada warga untuk bersabar dan mempercayakan hal ini kepada pemerintah setempat untuk melakukan komunikasi dengan Dinas terkait. Namun hal itu tidak diindahkan oleh massa aksi dan tetap memaksa untuk memblokir jalan sampai peralatan dari Dinas PU didatangkan ke tempat itu. (uki)

(Suara NTB/uki)

MIRAS – Tim Buser Polres Bima Kota menunjukkan miras yang diamankan dari pemilik kafe, Kamis (28/5).

Polres Bima Amankan Pemilik Kafe Kota Bima (Suara NTB) Tim Buser Res Narkoba Polres Kota Bima, Rabu (27/5) malam mengamankan salah seorang warga Pelita Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota yang juga pemilik Kafe MU, Sy (37). Sy diamankan bersama dengan ratusan botol minuman keras (miras) jenis bir yang dibeli olehnya di Lakey, Kabupaten Dompu.

Kasat Res Narkoba, AKP H. Taufik H. Sanuddin, SH kepada Suara NTB, Kamis (28/5) mengatakan, Sy ditangkap se-

kitar pukul 18.30 Wita di daerah lingkungan Wadumbolo kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat. Di dalam mobil Avanza yang dia kendarai terdapat puluhan miras jenis bir.

Kegiatan Sy sebelumnya dilaporkan oleh masyarakat, sehingga anggota Buser Res Narkoba langsung bertindak di lapangan dengan menyebarkan beberapa personel di wilayah yang dilintasi oleh Sy. “Di dalam mobil terdapat 396 botol miras,” sebutnya.

Taufik menjelaskan,

barang-barang tersebut dipergunakan untuk Kebutuhan kafe MU yang dikelolanya di sekitar pantai Ule Kota Bima, dan diketahui dibeli di Lakey, salah satu wilayah pariwisata di Kabupaten Dompu.

Taufik berharap kepada masyarakat agar senantiasa menginformasikan kegiatan semacam itu, apalagi menjelang datangnya bulan suci Ramadhan. “Tidak hanya miras, namum segala tindak kejahatan, termasuk peredaran narkoba,” pungkasnya. (uki)

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Sampan

(Suara NTB/uki)

Bima (Suara NTB) Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polres Bima Kota terus mengintensifkan pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sampan fiber glass senilai Rp 1 miliar tahun 2013. Kadis PU, Ir Nggempo beserta stafnya pun turut diperiksa penyidik.

Pemeriksaan terhadap Nggempo masih sebagai saksi tahap penyidikan. “Semuanya masih sebagai saksi,” terang Kapolres Bima Kota melalaui Kasat Reskrim, Iptu Yerry T Putra, Kamis (28/5) mengungkapkan, pemanggilan terhadap Kadis PU dalam

tahap penyidikan ini nuntuk pertama kalinya. Sebelumnya, Nggempo juga sudah beberapa kali diperiksa sebagai saksi dalam tahap penyelidikan.

Namun belum diketahui apakah Nggempo masih akan dilakukan pemanggilan lagi atau tidak.

Selain Nggempo, sedianya yang akan diperiksa yakni mantan Kepala Bappeda, Drs. Muzakir, M.Sc. Namun saat panggilan kemarin, Muzakir tidak mengindahkan panggilan penyidik. Alasannya, karena dalam surat keterangan yang diberikan, dia harus menemani Bupati Bima melakukan kunjungan kerja ke

Mataram. “Dua kali kita panggil sebagai saksi tapi tidak mengindahkan,” tandas Yerry.

Tak hanya Muzakir, deretan nama pejabat Pemkab Bima yang diperiksa sebagai saksi adalah Kadistamben.

Khusus untuk Kadistamben sudah diperiksa lebih dahulu oleh penyidik. Kadistamben juga dimintai keterangannya karena dianggap mengetahui proyek dimaksud. Sementara minggu depan, penyidik mengagendakan pemanggilan rekanan pemenang tender. ‘’Baru setelah itu kita periksa perusahaan pembuat sampan bermasalah dimaksud,” tegasnya. (use)

(Suara NTB/ula)

Kadis PU Bima Diperiksa Penyidik

BLOKIR – Warga di dua desa di Palibelo, Kabupaten Bima, memblokir ruas jalan, menuntut perbaikan jalan, Kamis (28/5).

ingkari, akhirnya massa aksi mulai masuk dan meyegel kantor Desa tersebut dengan menempel beberapa batang bambu untuk dipalangi di pintu masuk kantor tersebut.

Meskipun Kepala Dusun dan anggota BPD melarang agar tidak menyegel, namun massa aksi akan membuka kembali bila pemecatan oknum tersebut benar terjadi dan akan menunggu sampa hari Senin mendatang.

Karena massa yang banyak, aparat tidak bisa berbuat banyak. Setelah melakukan penyegelan warga membubarkan diri dengan tertib. ‘’Untuk aktivitas pemerintahan desa, sementara akan dipusatkan di rumah pribadi saya,” pungkas Kades (uki)

Arifuddin

(NPHD) Pilkada akan menunda pelaksanaan pemilihan.

Karenanya, KPU setempat diminta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan, jumlah dana, dan tahapan pencairan jika bertahap, serta penandatangan NPHD. Bila hasil koordinasi dipastikan penandatangan NPHD tidak dapat dilakukan paling lambat 3 Juni 2015, KPU setempat menetapkan keputusan tentang penundaan Pilkada pada 2017.

Penundaan Pilkada di Dompu, lanjut Arifuddin, karena hingga saat ini anggaran belum juga ada kepastian pencairannya walaupun NPHD sudah ditandatangani bersama Bupati sejak 8 April 2015 lalu.

Anggaran Pilkada ini telah diajukan ke Pemda berulang kali sejak 2014 dan direvisi kembali setelah Perpu No 1 tahun 2014 diterbitkan serta Perpu menjadi UU No 1 tahun 2015.

“Jauh hari kita sudah ajukan anggaran (ke Pemda) dan sejauh itu tidak pernah diverifikasi. Justru setelah penandatanganan NPHD dan SK Bupati, justru dilakukan verifikasi,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PPKAD Dompu, Drs H Muhibuddin, M.Si menegaskan, anggaran Pilkada sudah siap dan bahkan NPHD sudah ditandatangani. Namun belum cairnya anggaran Pilkada karena syarat pencairan yang belum dipenuhi. “Tinggal syarat-syarat pencairan saja. Pada hari Jumat (22/5) kita minta dilengkapi syaratnya,” katanya.

Terkait hal ini, Arifuddin meminta perjelas syarat yang belum dilengkapi agar tidak saling menyalahkan. Namun Arifuddin mengatakan, masih ada waktu untuk berkoordinasi dengan Pemda, sehingga anggaran Pilkada bisa segera dicairkan. Apalagi tahapan Pilkada sudah berjalan dan bahkan pada Senin (1/6) ini akan dilakukan sosialisasi dengan partai politik (Parpol). “Saya rasa kita masih punya waktu untuk berkoordinasi sehingga anggaran Pilkada bisa cair,” katanya. (ula)

SUARA NTB Jumat, 29 Mei 2015

POLHUKAM

Halaman 8

AMAN Tidak Khawatir Demokrat Usung Kasdiono Mataram (Suara NTB) – Setelah dua kader partai politik masing-masing Partai Gerindra H. Abdul Karim dan PPP mengusung Hj. Wartiah, mendaftarkan diri untuk maju sebagai Walikota Mataram pada Pilkada Desember mendatang. Giliran Bendahara DPD Partai Demokrat NTB H.MNS. Kasdiono mengaku telah mendapat restu dari TGB untuk bertarung memperebutkan kursi Mataram satu.

Namun demikian, pasangan Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana (AMAN) menganggap hal itu wajar.

(Suara NTB/cem) “Iya, menghormati itu,” kata H. Mohan Roliskana H. Mohan Roliskana yang merupakan bakal calon Wakil Walikota Mataram berpasangan dengan H. Ahyar Abduh, Kamis (28/5).

Menurutnya, siapa pun yang maju menjadi calon kepala daerah merupakan hak sebagian besar masyarakat untuk berdemokrasi. Nantinya, siapapun calon bisa menjadi referensi bagi masyarakat untuk mencari pemimpin dianggap pantas.

Dibelakang Kasdiono ada sosok TGH, apakah ini tidak akan mengancam posisi AMAN? Mohan merasa sah–sah saja dan wajar politikus menentukan pilihan mereka untuk bertarung pada setiap pemilihan kepala daerah. Sekali lagi ditekankan, AMAN tidak gentar atau khawatir.

Disinggung soal visi misi beberapa rival politiknya mengusung soal kebersihan, kesehatan serta kemiskinan?

Tidak menjadi persoalan, karena tentu itu menjadi jualan politik para calon. Ia menegaskan, kepemimpinannya bersama H. Ahyar Abduh telah melakukan yang maksimal baik itu pengentasan kemiskinan, persoalan kesehatan maupun kebersihan. Kalaupun itu dianggap sebagai jualan politik, ia akan berupaya memaksimalkan hal itu. “Yang penting, kami sudah bekerja dengan ikhlas,” tandasnya.

Kalaupun ini dianggap belum maksimal, sehingga perlu lima tahun lagi kepemimpinan untuk menyempurnakan semuanya.

Tetapi, optimis tetap akan tetap bertarung pada suksesi Desember mendatang. “Kita tetap optimislah,” pungkasnya. (cem)

KPK Geledah Rumah SDA Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kemeterian Agama.

“Dalam lanjutan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, pada hari ini penyidik melakukan penggeledahan di rumah SDA di kawasan Menteng Dalam, Tebet,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Kamis (28/5).

Rumah itu terletak di Jalan Jayamandala VII No. 2 Patra Kuningan Jakarta Selatan. “Tadi berlangsung dari sekitar pukul 12.00 WIB hingga 14.00 WIB,” tambah Priharsa.

Namun Priharsa mengaku belum mendapatkan informasi apa saja yang disita dalam penggeledahan tersebut.

“Penggeledahan berjalan lancar,” ungkap Priharsa.

SDA pernah mengajukan gugatan praperadilan, namun gugatan itu ditolak oleh hakim tunggal Tatik Hadiayanti pada 8 April 2015, dua hari kemudian yaitu 10 April 2015 KPK menahan SDA. KPK mengenakan dua sangkaan kepada SDA yaitu dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013 dan 2010-2011.

KPK menduga ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan SDA yaitu terkait pemanfaatan sisa kuota haji, pemanfaatan fasilitas PPIH dan penyelewengan dalam pengadaan katering dan pemondokan.

Dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1 triliun pada 2012-2013.

SDA diduga mengajak keluarganya, unsur di luar keluarga, pejabat Kementerian Agama hingga anggota DPR untuk berhaji padahal kuota haji seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat yang sudah mengantre selama bertahun-tahun. (ant/bali post)

Anggota DPR Berijazah Palsu Harus Diperiksa Lampung (Suara NTB) – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, proses hukum harus ditegakkan kepada anggota DPR RI yang terbukti menggunakan gelar akademis palsu.

“Mau dia anggota DPR, mau siapa saja ya harus diperiksa,” kata Zulkifli di sela-sela acara sosialisasi empat pilar di Kabupaten Tanggamus, Lampung, Kamis (28/5).

Pernyataan Zulkifli itu menyoal beredarnya tudingan penggunaan gelar akademis palsu oleh seorang anggota DPR RI. Ketua Umum PAN itu juga menyesalkan ada pembuatan dan penggunaan ijazah palsu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, demi meraih jabatan, yang marak diberitakan belakangan ini.

Menurut dia pembuatan dan penggunaan ijazah palsu adalah pelanggaran berat terhadap aspek intelektual dan akademis sehingga pelakunya harus dihukum berat demi memberikan efek jera. “Kalau tidak ada tindakan tegas berupa hukuman berat, ya pasti akan ada lagi,” tegas dia. (ant/bali post)

(Suara NTB/kir)

BERI KETERANGAN - Kasat Pol PP Loteng, Murti, S.H., memberikan keterangan di hadapan majelis hakim PN Praya dalam kasus dugaan perusakan bangunan Hotel Lombok Baru, Kamis (28/5) kemarin.

Sidang Dugaan Perusakan Bangunan Hotel Lombok Baru

Keterangan Saksi Pojokkan Kadisbudpar Loteng Praya (Suara NTB) Sejumlah saksi, Kamis (28/5) kemarin, kembali dihadirkan pada sidang lanjutan kasus dugaan perusakan bangunan Hotel Lombok Baru Desa Kute Kecamatan Pujut, dengan terdakwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Tengah (Loteng), H.L. Putrie di Pengadilan Negeri (PN) Praya. Salah satunya Kepala Satpol PP Loteng, Murti, S.H. Dalam kesaksianya, Murti mengaku sebagai anggota tim penertiban roi pantai yang diketuai oleh terdakwa. Penertiban merupakan instruksi dari Bupati Loteng. Hanya saja, penertiban sebatas bangunan liar yang ada di kawasan roi pantai saja.

Sementara bangunan Hotel Lombok Baru tidak masuk dalam rencana penertiban.

“Sebelum penertiban dilakukan, tim sempat beberapa kali

menggelar pertemuan. Bahkan dua kali pertemuan dipimpin langsung Bupati Loteng,” jelasnya. Dan, dalam arahannya, Bupati Loteng menginstruksikan langsung kepada tim untuk segera menertiban bangunan liar yang ada di kawasan roi Pantai Kute tersebut.

Tapi instruksi yang diberikan Bupati Loteng hanya sebatas bangunan di kawasan roi pantai saja. Sedangkan untuk ban-

gunan Hotel Lombok Baru, tidak diperintahkan. Karena dinilai masih dalam proses sengketa.

Kenyataan di lapangan, saat penertiban tanggal 31 Oktober 2013, tiba-tiba bangunan Hotel Lombok Baru juga ikut dirobohkan. “Ketika bangunan Hotel Lombok Baru dirobohkan, saya tidak tahu. Karena lebih fokus pada bangunan di kawasan roi pantai yang ada di sebelah barat saja,” tambahnya.

Murti mengaku baru tahu informasi kalau bangunan Hotel Lombok Baru ikut dirobohkan pada sore hari. Informasi tersebut pun diperoleh dari masyarakat.

Karena dirinya tidak ikut saat penertiban bangunan Hotel Lombok Baru tersebut.

Pada kesempatan sebelumnya, Ahmad Susana alias Kis, salah satu warga mengaku melihat terdakwa bersama Kapolsek Kute, Kades Kute serta L. Sungkul, Kabid Pengembangan Disbudar Loteng, saat penertiban bangunan Hotel Lombok Baru tersebut berlangsung. Bahkan, terdakwa sempat mengarahkan alat berat untuk merobohkan bangunan Hotel Lombok Baru.

Ia pun mengaku rumah miliknya juga ikut dibongkar pada waktu kejadian itu. Dan, pembongkaran dilakukan begitu saja tanpa pernah ada pemberitahuan ataupun sosialisasi dari pemerintah daerah.

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, I Wayan Wiguna tersebut, selain kedua saksi tersebut, Kades Kute, L. Badarudin, L. Sungkul serta Ihsan Ramdhani Ketua Formapi NTB, ikut dimintai keterangan. Terkait kondisi saat penertiban berlangsung. Terdakwa H.L. Putrie sempat memberikan sanggahan terhadap beberapa keterangan yang diberikan saksi. Sidang akan dilanjutkan pekan depan. (kir)

DKP Lobar Berlakukan Sanksi Berat bagi Pelaku Pengebom Ikan Giri Menang (Suara NTB) Mengantisipasi maraknya aktivitas pengeboman ikan di perairan Lombok Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Lombok Barat memberlakukan sanksi berat bagi pelaku. Saksi berat itu, perahu para pelaku akan dirusak hingga sanksi pemukulan dan sanksi sosial terhadap pelaku yang tertangkap mengebom ikan.

Demikian ditegaskan kepala DKP Lobar, Ir. Subandi kepada wartawan kemarin. Dikatakan pemberlakuan sanksi

ini untuk menjaga kelestarian di dalam laut.

Ia menegaskan bagi nelayan yang ditemukkan menagkap ikan dengan cara mengebom menggunakan alat berbahaya seperti potassium, pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi.

Sanksi tegas yang telah diterapkan, berupa perusakan alat tangkap ikan. Selain ditangkap, alat tangkap seperti perahu akan dirusak. Sanksi sosial juga akan dijatuhkan, pelaku akan diusir dari desan-

ya serta sanksi terberat berupa hukuman fisik yakni dipukul tidak sampai mati.

Selain itu pihaknya juga telah meminta kepada polisi untuk menangkap jika ditemukan para pelaku yang mengebom ikan, bahkan DKP telah membentuk delapan kelompok masyarakat (pokmas) yang ikut menjaganya. Kelompok ini diberikan sarana-prasana, kemudian di masing-masing kelompok ini nanti akan mengawasi perairan.

Sekretaris Forum Pokmaswas NTB, Parhan membeberkan, kejadian pengeboman ikan di perairan Sekotong Barat masih saja terjadi, tahun lalu saja tercatat beberapa kali kejadian ditemukan oleh Pokmaswas Desa Tawun Sekotong Barat. Namun gagal ditangkap lantaran peralatan yang minim. Sementara peralatan pelaku pengebom terbilang canggih dan lengkap.

Mantan Kades Gili Gede ini menyayangkan kejadian itu.

Karena tentu merusak biota

laut yang ada di sekitar perairan. Apalagi saat ini, Pemda tengah gencar mengembangkan eco tourism di kawasan tiga gili yakni Gili Tangkong, Gili Nanggu dan Gili Sudak atau disebut Gitanada.

Ia menerangkan dalam melancarkan aksinya, para pelaku pengebom ikan ini menggunakan cara baru yang belum pernah dilakukan oleh pelaku lainnya. Pelaku menggunakan aki sebagai bahan peledak sehingga tidak terlalu keras terdengar. (her)

13 WNI Bebas dari Koalisi Besar Kembali Menguat Tuntutan Bos Judi Kamboja Pilkada Loteng

Praya (Suara NTB) Sempat dikabarkan sudah bubar, koalisi besar yang diusung sejumlah Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kembali menguat. Bahkan, jumlah parpol yang bergabung tidak hanya tujuh parpol, tetapi bertambah menjadi sembilan parpol. Kecuali Partai Golkar dan Partai Gerindra.

Juru bicara koalisi itu, Ahmad Ziadi, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Loteng kepada wartawan, Kamis (28/5), mengatakan pembicaraan antara parpol anggota koalisi besar kini sudah mengarah pada hal yang jauh lebih konkret. Berbeda dengan sebelumnya yang masih berupa konsep.

Baik terkait siapa bakal calon kepala daerah yang akan diusung. Termasuk sistem atau tata cara penentuan bakal calon kepala daerah yang akan diusung

(Suara NTB/kir)

BERI KETERANGAN - Para pimpinan parpol yang tergabung dalam Koalisi besar memberikan keterangan usia pertemuan konsolidasi Kamis (28/5). oleh koalisi besar itu nantinya.

“Sekarang konfigurasi calon kepala daerah yang bakal diusung koalisi besar sudah mulai terlihat. Sistem yang akan digunakan oleh koalisi untuk menentukan pilihan bakal calon kepala daerah juga terbentuk,” terangnya usai rapat konsolidasi koalisi besar di D’Praya Hotel Penujak.

Itu artinya, parpol-parpol

yang tergabung dalam koalisi besar tersebut, kini tinggal menjalankan mekanisme yang sudah disepakati dalam koalisi. Dan, antara parpol juga sudah ada kesepakatan untuk menghormati dan menjalankan mekanisme koalisi tersebut.

Guna menjaga agar koalisi bisa bertahan.

Ia menjelaskan, dalam menentukan pasangan calon kepala daerah yang akan diusung oleh koalisi, disepakati kalau koalisi besar hanya akan menentukan bakal calon bupati saja. Sementara untuk urusan bakal calon wabup yang akan diusung, sepenuhnya diserahkan mandatnya kepada bakal calon Bupati yang dipilih oleh koalisi besar.

Siapapun yang dipilih menjadi calon wabup nantinya, semua parpol sepakat untuk menerima sepenuhnya keputusan tersebut. Dengan cara itu diharapkan, bisa meminimalisir gesekan antar parpol koalisi.

Yang dikhawatirkan bisa memecah belah koalisi besar.

Disinggung bakal calon kepala daerah yang diusung, Wakil Ketua DPRD Loteng ini mengaku, sudah mengerucut ke sejumlah figur. Diantaranya, H.L. Suprayatno, L. Arif Rahman Hakim hingga Ruslan Turmudzi. Termasuk calon incumbent H.M. Suhaili, FT., juga masuk sebagai kandidat calon kepala daerah yang akan diusung oleh koalisi besar. (kir)

Pekanbaru (Suara NTB) – Sebanyak 13 Warga Negara Indonesia asal Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau yang sebelumnya sempat disekap oleh bos judi di Kamboja akhirnya terbukti tidak bersalah menggelapkan uang perusahaan dan langsung dipulangkan ke Tanah Air Kamis (28/5).

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, pemulangan 13 WNI itu sebelumnya telah melalui proses negosiasi dan mediasi yang melibatkan semua instansi mulai dari Polda Riau, Interpol Indonesia Divisi Hubiter Polri, Kementerian Luar Negeri RI dan Duta Besar RI untuk Kamboja Pitono Purnomo. Menurut Pandra, ternyata jumlah WNI yang bekerja di perusahaan judi online di Kamboja mencapai 23 orang atau lebih banyak dari laporan semula yang hanya 16 orang.

“Pemulangan secara bertahap, sisa warga lainnya masih dalam proses,” kata Pandra.

WNI yang dipulangkan Kamis kemarin antara lain Edi, Sandi, Salim Junyardi, Budi Harsono, Jhonson, Hendry, Hendra, Wisely, Winson Fernando, Swandi Sofyan, Ade Gusrianto, Teddy dan Sedy. Mereka bertolak dari Kamboja ke Malaysia terlebih dahulu, kemudian menuju Pekanbaru.

“Untuk sisanya 10 orang WNI Kepulauan Meranti yang lain masih dalam proses melalui KBRI Kamboja dan Kepolisian Kamboja.

Kasus ini berawal saat 16 orang warga Meranti diajak oleh seorang warga Meranti bernama Jefry Sun untuk

(ant/bali post)

Zahwani Pandra Arsyad bekerja di Kamboja pada Februari 2015. Mereka masuk ke negara itu dengan rute awal dari Meranti menuju Kota Batam, Provinsi Riau, kemudian menyeberang ke Singapura dan masuk ke Kamboja.

Permasalahan muncul karena Jefry Sun melarikan uang perusahaan sekitar Rp 2,1 miliar. Akibatnya, pihak perusahaan menahan 16 orang asal Meranti itu karena diduga menjadi kakitangan Jefry.

Salah seorang dari 16 warga itu sempat bisa menghubungi keluarganya di Kota Selat Panjang, Kepulauan Meranti. Dari keterangan saksi ibu Olly Bresyanto, salah satu orangtua yang disandera, bahwa anaknya dipekerjakan di sebuah arena perjudian. Mereka kini ditahan oleh pihak perusahaan dan diminta untuk mengganti uang yang dibawa lari oleh Jefry Sun. (ant/bali post)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 29 Mei 2015

Halaman 9

Regenerasi untuk Lestarikan Musik Tradisional

Koleksi Kain Tradisional KECINTAAN Olivia Jensen terhadap kain tradisional membuatnya mengoleksi berbagai kain dari penjuru Indonesia.

“Kalau ada teman yang ke luar kota, mereka pasti kasih suvenir kain khas tempat itu,” ujar Olivia usai menerima penghargaan Indonesia’s Beautiful Women versi majalah HighEnd di Jakarta, Rabu (27/5) malam.

Batik mendominasi koleksi perempuan berdarah Denmark-Batak itu, mulai dari batik Cirebon, Jogja, Solo hingga Makassar.

Batik tulis indigo dari Jogjakarta menjadi salah satu yang paling disukai aktris 22 tahun itu karena warnanya yang unik dan elegan.

Mataram (Suara NTB) Pembina Sanggar Seni Budaya Nusantara I Wayan Balik ingin melestarikan musik tradisional Lombok dengan terus melakukan regenerasi pemain musik.

(Suara NTB/met)

I Wayan Balik

(Suara NTB/met)

SERAHKAN PENGHARGAAN – Kepala Taman Budaya NTB Dra. Endah Setyorini saat menyerahkan penghargaan kepada Pembina Sanggar Seni Budaya Nusantara I Wayan Balik.

Festival Musik Tradisi Anak Nasional

Taman Budaya NTB Cari Talenta Terbaik Mataram (Suara NTB) Arena Panggung Terbuka Taman Budaya NTB semarak dengan suara tabuhan gendang alat musik tradisional yang dimainkan para peserta Festival Musik Tradisi Anak yang diselenggarakan Taman Budaya NTB, Rabu 27 – 29 Mei 2015.

Musik tradisional merupakan kearifan tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhur secara turun – temurun dari generasi ke generasi. Generasi muda diajak untuk menggali kearifan tradisi melalui kajian tentang musik tradisional.

Selain upaya melestarikan musik tradisional, festival yang dilakukan merupakan langkah untuk memikat kehadiran para talenta berbakat di bidang musik tradisional. Pemenang festival akan dibina untuk mewakili daerah ini dalam Festival Musik Tradisi Anak tingkat nasional Oktober mendatang.

Kepala Taman Budaya NTB, Dra. Endah Setyorini usai membuka festival tersebut secara resmi menegaskan, festival yang diselenggarakannya merupakan seleksi untuk mencari talent terbaik yang siap mewakili NTB di tingkat nasional nanti. Dikatakan, tahun kemarin, para perwakilan dari NTB meraih seg-

Usai ”Hello Indonesia”, Dwiki Rekaman di London London Musisi jazz kenamaan Indonesia, Dwiki Dharmawan selain ikut memeriahkan acara Hello Indonesia di alun alun kota London, Trafalgar Square, pada 7 Juni mendatang juga akan melakukan rekaman bersama musisi Inggris.

“Usai acara Hello Indonesia saya lanjut akan melakukan rekaman dengan musisi Inggris yaitu drummer Asraf Sirkis, basis Yaron Stavi, gitaris Nucolas Meier, dan saksofonis Gillard Altzmant,” ujar suami penyanyi Ita Purnamasari kepada Antara London, Kamis.

Dwiki Dharmawan yang baru balik dari turnya di Polandia selama 17 hari mengakui kehadirannya di acara Hello Indonesia atas ajakan Titik Puspa yang akan tampil bersama Kelompok penyanyi cilik Duta Cinta.

Menurut Dwiki, ia diminta menampilkan beberapa lagu instrumental Indonesia folksong yang diaransemennya sendiri seperti Jangi Janger, Ilir ilir, Paris Barantai dan Cik Cik Periuk dengan paduan musik syntheaizer dan gamelan. Ia mengatakan, kehadirannya di acara Hello Indonesia sedikit mendadak.

“Saya baru pulang dari Polandia terus Tante Titiek mengajak saya untuk tampil di acara Hello Indonesia, yang digagas oleh Usye Soeharjono pendiri rumah makan ‘Nusa Dua’, rumah makan bercita rasa Indonesia yang terletak di Soho,” katanya.

Dwiki mengakui sangat senang bisa kembali ke London karena udaranya mulai hangat dan cerah semua riang gembira dan tentunya ia juga bisa mempromosikan Indonesia.

Dwiki yang baru-baru ini mengunjungi negara Ukraina dan menggelar konser di Master Jam fest di Odessa Theater, Ukraina, pernah melakukam rekaman di London pada 1991 dan kesempatan kali ini juga akan dimanfaatkan untuk melakukan rekaman di studio di Maida Vale, di daerah Paddington, London.

Menurut pendiri kelompok musik Krakatau Band ini, ia penah ke London dua kali per-

(Suara NTB/ist)

Dwiki Dharmawan tama tahun 1990 saat itu ia bermain musik bersama almarhum Paul Young, penyanyi pop terkenal Inggris dan tahun 1991, Dwiki juga sempat bermain untuk penyanyi Chaka Khan. Pada waktu itu , Dwiki juga rekaman.

Promosi Indonesia Pengagas acara Hello Indonesia, Usya Soeharjono kepada Antara secara terpisah mengatakan promosi Indonesia yang bertajuk Hello Indonesia digelar di pusat Kota London, Inggris untuk kedua kalinya merupakan salah satu sarana promosi yang dapat meningkatkan perhatian wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia.

Acara yang bertema “Promotion to The Great Indonesian CultureTourism and Products” juga sebagai sarana yang tepat untuk menjaring investor asing berinvestasi di Indonesia, ujarnya.

Usya Soeharjono adalah pendiri rumah makan “Nusa Dua” rumah makan bercita rasa Indonesia yang terletak di Soho, yang berkembang berkat kerjasama dengan berbagai agen perjalanan yang terkenal seperti Kuoni, Gulliver, Trafalgar dan Miki.

Usya bersama suaminya, Firdaus telah menjalani bisnis restoran dan kateringnya

selama 24 tahun diakui secara luas oleh media Inggris termasuk koran Eveing Standard, The Guardian, Metro, Time Out, dan telah mucul di sebuah acara Televisi Inggris “Good Food”.

Beberapa selebritis pelanggan reguler di Nusa Dua antara lain Sir Paul Mc Cartney, Boy George, Jason Donovan, Simon Cowell, dan Sade serta politisi, pejabat negara dan ibu pejabat negara. Selebriti Indonesia juga bersantap di restauran ini.

Bisnis lain putri mantan penyiar radio BBC seksi Indonesia, Soeharjono adalah Guest House wisma Indonesia, “DausTour travel agency” dan agen perjalanan umroh “First Travel” cabang London.

Mengutip pidato Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya, Hamzah Thayeb bahwa acara Hello Indonesia 2014 adalah acara besar dan sukses pertama sejak hubungan diplomatik Indonesia - Inggris tahun 1950.

Berkat pengalaman bisnis dan suksesnya penyelenggaraan Hello Indonesia tahun lalu, Usya Soeharjono diundang Mayor of London Boris Johnson mewakili Indonesia dalam Perayaan Pameran Idul Fitri pada Agustus tahun lalu di Trafalgar Square, London. (ant/bali post)

udang prestasi serta apresiasi ketika mengikuti perhelatan kesenian di tingkat nasional.

“NTB masuk menjadi penyaji terbaik dalam festival musik tradisi yang diselenggarakan di Senayan Jakarta tahun 2014 kemarin. Selain itu, perwakilan yang kita kirim juga meraih nominasi penata artistik terbaik saat festival teater anak tingkat nasional juga,” katanya.

Dilanjutkan, peraih nominasi penyaji musik terbaik itu diminta menjadi perwakilan Indonesia dalam Konferensi Internasional yang terselenggara di Malaysia. Prestasi daerah ini di bidang musik tradisional cukup mengagumkan.

Hal ini didukung dengan kekentalan khazanah budaya dan tradisi yang memang menjadi warisan nenek moyang terhadap generasi penerusnya.

Dalam festival itu, tiga peserta yang meraih juara diantaranya Sanggar Purnama Ria dengan peringkat ketiga, selanjutnya Sanggar Wijaya Kusuma sebagai peraih peringkat kedua dan Sanggar Seni Budaya Nusantara sebagai peserta yang meraih juara pertama. “Yang kita ambil untuk selanjutnya dibina hanya yang meraih juara pertama,” imbuh Kepala Taman Budaya ini.

Sanggar Seni yang meraih juara satu ini menampilkan garapan musik selemor ate (pelipur lara). Sebuah garapan yang mengolaborasikan berbagai alat musik tradisional dan kemudian digabungkan menjadi satu. Alat musik tradisional tersebut juga dipadukan dengan alat musik modern.

Pembina sanggar, I Wayan Balik menuturkan garapan yang digodoknya selama sebulan terakhir ini tergolong baru bagi dirinya. Ini adalah kali pertama ia menampilkan karya yang memadukan antara berbagai alat musik baik tradisional maupun modern.

“Melalui garapan ini, kami betul – betul ingin mengajak generasi muda untuk menggali kearifan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat tentu melalui kajian yang menyenangkan yakni musik,” tuturnya.

Menurutnya, para talent yang tergabung dalam sanggarnya itu benar – benar antusias dan tekun mempelajari warisan tradisi ini. “Mereka (Pemain musik sanggar) memiliki antusias yang lebih tinggi daripada saya sendiri. Tentu saya berharap semangat mereka saat ini bisa dia pertahankan hingga ke depan nanti untuk tetap menjaga dan melestarikan warisan tradisi ini,” tandasnya. (met/*)

(ant/bali post)

Sanggar yang berdiri sejak tahun 2001 ini banyak berkontribusi terhadap pelestarian budaya dan kesenian di daerah ini.

Tercatat, sanggar kesenian ini pernah memenangkan penyaji musik terbaik dalam festival musik tradisi anak ketika mewakili NTB ditingkat nasional tahun lalu.

“Regenerasi pemain musik, adalah satu – satunya jalan bagi kita untuk melestarikan kesenian tradisional ini. Dari tahun ke tahun kita terus menyerap anak – anak muda untuk kita bina di dalam sanggar. Mereka kita bimbing untuk memahami kesenian tradisional supaya mereka tidak melupakan khazanah budaya dan tradisi bangsanya,” jelas Pembina sanggar dengan wajah berseri – seri karena baru saja sanggarnya memenangkan festival musik tradisi sebagai seleksi tingkat provinsi tersebut.

Menurutnya, musik tradisional ini harus tetap dilestarikan dari masa ke masa. Tujuannya, selain tidak mengalami kepunahan, ini juga menjadi suatu daya tarik bagi daerah untuk menunjukkan keunikannya kepada dunia. Meski sedikit mirip dengan kesenian dari Bali atau bahkan Papua, tetap saja khzanah kedaerahannya bisa dibedakan.

“Sekitar lima belas tahun yang lalu saya tergerak tentang bagaimana caranya untuk mengajak anak – anak muda agar tetap mencintai musik tradisional ini. Sebab, musik tradisional ini merupakan ciri khas dari kebudayaan dan peradaban bangsa kita,” tandasnya.

Kepala Taman Budaya NTB, Dra. Endah Setyorini saat ditemui di ruang kerjanya, menuturkan setiap daerah memiliki cirri khas dan warna musik yang berbeda – beda. Terlebih dalam hal musik tradisional seperti yang digarap oleh sejumlah sanggar di masing – masing daerah.

“Setiap daerah pasti memiliki perbedaan warna musiknya.

Apalagi yang menyangkut musik tradisional ini. Baik dari sisi alat musik, hingga dari inovasi – inovasi yang diciptakan oleh penata musiknya,” tandasnya. (met)

Olivia Jensen

Ketertarikannya mendalami kain Indonesia juga mendorong Olivia untuk mengambil kursus singkat mengenai batik di Jogjakarta. Selama empat hari, aktris “Bukan Cinta Biasa” itu mempelajari budaya dan cara membuat batik.

“Membatik itu harus sabar, tapi susah kena saya nggak sabar,” imbuh perempuan yang sedang menyiapkan brand fashion Olivia Jensen itu.

Setelah memahami lebih dalam mengenai arti dari tiap motif batik, Olivia mengaku semakin kagum pada kain tradisional tersebut. “Jadi sayang banget sama kain aku karena mereka bukan cuma kain, tapi seperti lukisan.” (ant/bali post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 29 Mei 2015

Halaman 10

Polemik SMAN 1 Selong

Dikpora Lotim Kumpulkan Semua Guru

Untung di Pramuka

Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim), Kamis (28/5) mengumpulkan semua guru, termasuk Kepala SMAN 1 Selong. Polemik antara siswa dengan kepala sekolah berlanjut setelah siswa kembali mogok belajar.

Kepala Dinas Dikpora, Mahsin, SPd, MM, menyatakan siap akan menyelesaikan konflik yang terjadi di sekolah umum yang paling difavoritkan itu.

Di hadapan para guru, Mahsin menyatakan tidak akan mungkin mengeluarkan kebijakan yang membuat para pendidik itu galau. Harapannya, kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Selong bisa segera kembali berjalan seperti biasanya. “Upayakan segera agar para siswa kembali masuk,” pinta Mahsin.

Pihaknya mengharapkan konflik antar-siswa dengan kepseknya itu tidak berlanjut. Diminta dapat dibangun komunikasi yang baik dan kepada semua pihak terkait hendaknya ke depan bisa lebih mawas diri.

Kepada kepala sekolah, Mahsin meminta agar bisa membangun iklim kerja yang baik. Dalam upaya menyelesaikan masalah SMAN 1 Selong, Dikpora tidak memihak kepada siapapun. “Kami tidak pojokkan siapa-siapa.

Mari kita sama-sama perbaiki hal ini,” ungkapnya.

Para siswa diharapkan bisa kembali dapat belajar dengan baik. Para guru diharap tidak pulang dengan perasaan galau. Sekdis Dikpora, H. Moh Juhad yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyarankan, dalam proses penyelesaian masalah ini hendaknya pihak sekolah, memanggil pengurus OSIS. “Anakanak, besok (hari ini, red) wajib belajar. Ini adalah tugas wali kelas juga,” katanya. (rus)

(Suara NTB/rus)

KUMPULKAN - Dinas Dikpora Lotim menggumpulkan guru SMAN 1 Selong setelah aksi mogok siswa berlanjut, Kamis (28/5).

Kepala Perpustakaan Minta Semua Pihak Belajar dari Masa Lalu (Suara NTB/dys)

DIBESARKAN dalam lingkungan gerakan pramuka membuat Lalu Wirebakti merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar gerakan pramuka. Menurut mantan anggota pramuka dari Racana Pramuka Siti Khadijah dan Khalid bin Walid IAIN Mataram ini, pramuka telah membuatnya menjadi dewasa dalam berpikir dan bertindak.

Tidak hanya bangga disebabkan mampu membuat jaringan yang cukup kuat di antara sesama anggota pramuka, Wirebakti juga meraup untung besar berkat jualan atribut pramuka yang dijualnya selalu laris manis.

Selepas kuliah, Wirebakti berjualan berbagai asesoris pramuka mulai dari kacu, smaphore, tongkat, baju dan lain sebagainya. Adapun sasaran jualannya yaitu anggota pramuka dari berbagai sekolah di Pulau Lombok. Jaringan yang ia punya semasa kuliah digunakan Wirebakti sebagai media memasarkan berbagai kelengkapan dan atribut pramuka.

Diakuinya, untung berjualan atribut pramuka banyak diraih ketika belum lama ini, pemerintah menetapkan gerakan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di setiap sekolah seiring diberlakukannya kurikulum 2013. Akan tetapi, meski kebijakan tersebut sebagiannya dianulir pemerintah, peminat atribut pramuka tidak berhenti bahkan semakin laris.

“Mau lanjut atau tidak kurikulum 2013, gerakan pramuka jalan terus.

Kegiatan pramuka lanjut terus, disana mereka selalu membutuhkan berbagai atribut pramuka. Jadi, tidak ada pengaruh sama sekali,” tutur pria yang akrab disapa Bakti ini. (dys)

SMKPP Siap Terima Siswa Baru Mataram (Suara NTB) Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMKPP) Negeri Mataram merupakan salah satu sekolah di NTB yang menggratiskan biaya pendidikan siswa sejak kelas satu hingga lulus. Kebijakan sekolah gratis ditetapkan Kepala SMKPP Negeri Mataram, Drs. H. Lalu Basri, M.Pd untuk memberikan kesempatan anak usia sekolah mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

“Sejak menjadi siswa baru hingga lulus, tidak ada biaya yang dikeluarkan siswa. Semuanya digratiskan,” kata H. Lalu Basri pada Suara NTB, Kamis (28/5).

Kebijakan menggratiskan siswa dari biaya pendidikan diberlakukan Lalu Basri sejak dipercaya memimpin sekolah kejuruan yang berada di bawah kewenangan Pemprov NTB, yakni Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Provinsi NTB pada pertengahan tahun 2014 lalu.

Basri menyebutkan, dengan alokasi anggaran yang memadai, siswa tidak dipungut biaya apapun selama aktif menjadi siswa di SMKPP Negeri Mataram. Secara keseluruhan biaya pendidikan di SMKPP Negeri Mataram digratiskan total, kecuali bagi siswa baru untuk pembelian pakaian seragam, imtaq dan lainnya sekitar Rp 700 ribu- Rp 800 ribu.

Sementara untuk biaya setiap bulan bagi siswa yang tinggal di asrama SMKPP Negeri Mataram dengan kapasitas daya tampung saat ini sebanyak 120 orang, hanya mengeluarkan uang makan sekitar Rp 300.000 per bulan dengan hitungan dalam sehari biaya makan yang dikeluarkan oleh siswa sebesar Rp 10.000.

Pada tahun ajaran 2015/2016 ini, SMKPP Negeri Mataram ditargetkan untuk menerima 1.000 orang siswa yang akan mengisi delapan program keahlian (jurusan). Delapan program keahlian tersebut antara lain, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Agribisnis Perikanan, Agribisnis Ternak Rumiansia, Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan, Agribisnis Tanaman Perkebunan,Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dan dua jurusan (program keahlian) baru yang akan menerima siswa perdana yakni kesehatan hewan dan alat mesin pertanian.

Basri mengatakan, SMKPP Negeri Mataram fokus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, profesional dan berdaya saing untuk siap terjun di dunia kerja. Terlebih lagi, Provinsi NTB merupakan daerah agraria dengan program unggulan Pemprov NTB seperti sapi jagung dan rumput laut (PIJAR). Guna mendukung terwujudnya pertanian yang tangguh, berkelanjutan dan berbasis sumber daya lokal, kemandirian pangan, diperlukan SDM pertanian yang profesional, inovatif dan di sinilah peran dari SMKPP Negeri Mataram sebagai penyedia tenaga muda yang andal dan profesional.

Selain itu, lanjut Lalu Basri, pada tahun 2015 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI telah menunjuk SMKPP Negeri Mataram sebagai sekolah rujukan untuk program keahlian yang sejenis bagi SMKPP negeri dan swasta yang ada di Provinsi NTB. SMK negeri dan swasta yang memiliki program keahlian yang sama, maka uji kompetensi dan praktik serta yang berhak mengeluarkan sertifikat keahlian adalah SMKPP Negeri Mataram. (dys)

(Suara NTB/yon)

KOSONG - Beginilah kondisi ruang belajar di SMAN 1 Selong. Ruang kelas kosong, karena siswa masih mogok masuk sekolah.

Sebelum Kepala Sekolah Hengkang

Siswa SMAN 1 Selong Mogok Belajar Selong (Suara NTB) – Setelah menggelar aksi unjuk rasa disertai dengan mogok belajar oleh siswa SMAN 1 Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Selasa (26/5) lalu, siswa masih mogok belajar hingga Kamis (28/5) kemarin. Siswa belum mau belajar sebelum kepala sekolah Abdurrahim mundur dari jabatannya. Padahal, dalam waktu dekat siswa akan melaksanakan ujian semester genap.

Kepada wartawan di Selong, Ketua Komite SMAN 1 Selong, M. Suhairi mengaku sangat menyayangkan dan prihatin terhadap kondisi yang saat ini terjadi di SMAN 1 Selong. Betapa tidak, permasalahan yang terjadi dan seharusnya diselesaikan dengan kepala dingin dan baik-baik, justru dilontarkan dengan cara aksi mogok oleh para siswa.

Namun, pihaknya tidak semata-mata menyalahkan siswa, karena tidak mungkin siswa yang usianya saat ini masih labil berani bertindak sampai menggelar aksi demo dan mogok belajar seperti itu tanpa ada pokok permasalahan yang jelas. “Saya sebagai komite sekolah sangat menyayangkan dan prihatin terhadap situasi sekarang ini, keinginan siswa itu hanyalah kepala sekolah mundur,” jelasnya.

Atas kondisi itu, ujarnya, set-

elah dilakukannya rapat bersama komite, kepala sekolah dan Bakesbangpoldagri Lotim, Kepala SMAN 1 Selong, Abdurrahim sudah membuat surat pernyataan terkait pemunduran dirinya jika terbukti bersalah sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan siswa. ‘’Dan itu merupakan tindakan yang cukup bijaksana,’’ ujarnya. ksi demo yang dilakukan oleh siswa SMAN 1 Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang meminta kepala sekolahnya mundur dari jabatannya itu tanpa adanya unsur ditunggangi guru. Aksi siswa itu murni keluar dari inisiatif siswa itu sendiri tanpa adanya keikutsertaan dan provokasi dari guru seperti dugaan sejumlah pihak.

Pada bagian lain, M.Suhairi, menegaskan tindakan yang dilakukan siswa dengan menggelar aksi mogok sekolah itu sama sekali tidak ada unsur ditunggangi oleh guru. Tindakan itu, ujarnya, murni atas dasar inisiasi siswa yang mungkin merasa jenuh atas kebijakan-kebijakan yang selama ini ada di SMAN 1 Selong. “Aksi siswa yang meminta kepala sekolah mundur sama sekali tidak ditungangi oleh guru, siswa di sini cerdas-cerdas dan tersaring dengan begitu ketat,” tegasnya.

Sementara, kepala Bakes-

Alfamart Fasilitasi Kursus Gratis di Rumah Albi Mataram (Suara NTB) Alfamart meresmikan kegiatan Albi English Club dan kursus menari tarian tradisional di Rumah Albi Panjitilar, Kamis (28/5).

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Alfamart di bidang pendidikan dengan memberikan fasilitas belajar Bahasa Inggris dan menari secara gratis bagi siswa sekolah dasar yang tinggal di sekitar toko.

“Hari ini merupakan pembukaan proses belajar mengajar dengan dukungan tenaga pengajar dari mahasiswa IKIP Mataram. Selain menjadi pengajar/volunteer rekan-rekan mahasiswa juga terlibat dalam pembuatan materi pembelajaran,” ungkap Branch Manager Alfamart Lombok Yudi Sobari.

Albi English Club dilaksanakan dua kali seminggu dengan pembagian kelas Pre Beginner (1-3 SD) dan Beginner (4-6 SD), dengan materi pembelajaran lebih menitikberatkan pada vocabulary. Materi yang diberikan berbeda di setiap pertemuan yang disampaikan dengan cara dan metode yang menyenangkan, agar anak-anak menikmati proses belajar-mengajar.

Yudi menambahkan, untuk kursus menari tarian tradisional juga diikuti oleh siswa dari sekolah yang berada di sekitar Rumah Albi Panjitilar. Menurutnya, penguasaan Bahasa Inggris merupakan hal penting bagi masa depan anak-anak, namun tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengikuti kursus tambahan. ‘’Karenanya kami ingin membantu masyarakat untuk mempermudah akses dalam menambah pengetahuan. Lebih dari itu, kami ingin Albi English Club menjadi tempat kedua belajar setelah sekolah. Bahkan anak-anak juga bisa membahas tugas-tugas sekolah pada saat sesi belajar, metode belajar yang

(Suara NTB/met)

KURSUS - Sejumlah siswi yang akan mengikuti kursus Bahasa Inggris dan kursus menari di Rumah Albi Panjitilar, Kamis (28/5). interaktif juga mendorong anak lebih percaya diri,” ujarnya.

Albi English Club merupakan bentuk CSR perusahaan ritel tersebut di bidang pendidikan Sebelumnya kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tahun lalu di Rumah Albi Soekarno Hatta, Lombok Tengah dan diikuti 50 anak. ‘’Kami berharap masyarakat menyambut positif dilaksanakannya program Albi English Club, sebagai toko komunitas kami ingin keberadaan Alfamart dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” tandasnya. (met)

bangpoldagri, Sudirman yang turun langsung ke SMAN 1 Selong mengaku bahwa dalam waktu dekat ini akan berusaha memanggil perwakilan siswa atau secara keseluruhan untuk membicarakan kasus tersebut.

Dalam mediasi singkat yang dilakukan di ruangan kepala sekolah tersebut, tidak ada satupun unsur dari Dinas Dikpora Lotim yang berada di lokasi.

Sebelumnya, Kepala SMAN 1 Selong, Abdurrahim membantah berbagai macam tuduhan yang dialamatkan siswa saat demo, Selasa (26/5) lalu. Tindakan yang dilakukan siswa hingga menggelar aksi demo dan mogok belajar dinilainya sebuah hal yang berlebihan.

Padahal, selaku kepala sekolah, dirinya mempermudah ruang gerak guru maupun siswa dalam menjalankan roda kepemimpinan di SMAN 1 Selong dan segala program guru dan siswa.

Menurutnya, apa yang dilakukan siswa itu hanya sebatas emosi sesaat, karena emosinya masih labil. Dari sisi prestasi, ujarnya, prestasi yang ada di SMAN 1 Selong sedang meningkat. Selain itu, terkait masalah transparansi , ia juga menjelaskan ada tim kurikulum dan tim pengembangan sekolah. Artinya, segala sesuatu tidak sepenuhnya ditangani kepala sekolah. (yon)

Mataram (Suara NTB) Sejarah merupakan bagian penting dari perjalanan hidup, karena berkaitan dengan masa depan. Begitu juga dengan sejarah pembangunan di NTB sejak dari gubernur pertama hingga sekarang ini harus diketahui seluruh masyarakat. Atas dasar itu, Badan Perpustakaan dan Arsip NTB menggelar pameran arsip dan foto bersejarah di Kantor Badan Perpustakaan dan Arsip NTB di Narmada, Kamis (28/5).

Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip NTB Drs. H. Imhal dalam sambutan pembukaannya mengharapkan pameran arsip dan foto bersejarah yang bertema Citra NTB dalam Arsip digelar itu bisa menjadi referensi bagi banyak orang mengenai sejarah pembangunan NTB. “Kita harapkan dengan adanya pameran ini, infomasi yang kita miliki bisa disebarkan kepada masyarakat, karena informasi ini sangat penting bagi masyarakat, sehingga kita bisa belajar dari masa lalu,” ujarnya.

Imhal menegaskan, jika pameran tersebut hanyalah langkah kecil untuk untuk mendekatkan masyarakat dengan sejarahnya sendiri. Di masa mendatang, pihaknya akan melakukan digitalisasi atas seluruh arsip dan data yang dimiliki, sehingga arsip-

arsip ini dapat diakses secara baik bagi stakeholders terkait pada semua kabupaten/kota se-NTB. “Ada sekitar 200 ribu judul yang akan dimasukkan dalam digitalisasi open source, tanpa melalui akses internet, dan Insya Allah tanggal 15 Juni nanti akan di-launching Dr TGH M. Zainul Majdi, Gubernur NTB,” ujarnya.

Kepala Seksi Pelayanan Informasi Arsip UPTD Balai Penyimpanan, Pemeliharaan dan Pelayanan Informasi Arsip Musa El Jalalilham, menjelaskan, pameran yang dilakukan pertama kalinya sebagai gagasan untuk mengangkat tenggelamnya kearsipan yang dimiliki NTB. “Pameran ini merupakan yang pertama kali diadakan dengan semangat untuk mendekatkan masyarakat NTB akan sejarahnya, semua ini dalam upaya melakukan revitalisasi kegiatan pameran arsip yang standarisasi, publikasi dan aksesbilitas,” terangnya.

Gelar pameran tersebut menampilkan berbagai macam koleksi BPAP NTB baik berupa foto, koleksi buku dan film.

Terlihat pula mobil Unit Layanan Masyarakat Sadar Arsip yang digunakan untuk mendekatkan arsip dan pustaka dengan masyarakat. Selain itu juga diadakan nonton bersama yang menampilkan Indonesia di masa lampau. (ham)

(Suara NTB/humas NTB)

POSE BERSAMA - Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip NTB H. Imhal bersama para pejabat lingkup Badan Perpustakaan pose bersama dengan latar belakang Gubernur NTB dari masa ke masa dalam pameran arsip dan foto bersejarah, Kamis (28/5).

Rumah Mini BIPA Sepi Peminat Mataram (Suara NTB) Keberadaan Rumah Mini Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) milik Kantor Bahasa Provinsi NTB belum banyak diketahui masyarakat. Hal itu terlihat dari sepinya para pengunjung ke tempat itu. Sejak di-launching awal Agustus 2014 silam, belum banyak warga asing yang datang untuk belajar.

Agar diketahui, Rumah Mini BIPA merupakan sarana bagi warga asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Di sana, mereka dapat belajar bahasa Indonesia untuk berbagai keperluan dan kebutuhan para pelajar.

Disambangi Suara NTB, Kamis (28/5), Pengajar BIPA dan Peneliti Bahasa pada Kantor Bahasa Provinsi NTB, Dewi Nastiti membenarkan hal tersebut. Padahal, akunya, keberadaan Rumah Mini BIPA diperuntukkan bagi siapa saja

warga asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia, baik secara individu ataupun berkelompok.

Fokus belajar yang diberikan di Rumah Mini BIPA pun beragam tergantung dari kebutuhan calon pelajar yang hendak belajar. Mulai dari soal budaya, bisnis, pariwisata dan lain sebagainya. Semua permintaan sesuai dengan kebutuhan calon pelajar dapat diajarkan di Rumah Mini BIPA. “Kita ajarkan sesuai dengan kebutuhan mereka, kalau materi pelajaran kita yang susun. Biasanya mereka ingin soal budaya, bisnis,” terangnya.

Lebih jauh Dewi menjelaskan jika perkembangan dunia pariwisata NTB saat ini belum seband-

ing dengan tingkat kunjungan warga asing yang belajar ke Rumah Mini BIPA. Hal itu ujarnya, disebabkan oleh beragamnya tujuan kunjungan. “Rata-rata tujuan kunjungannya untuk wisata, beda kalau yang mau tinggal dan berbisnis,” klaimnya.

Bagi warga asing yang ingin belajar di Rumah Mini BIPA, ada tiga tawaran level pembelajaran disediakan, mulai dari level pertama untuk penguasaan dasardasar bahasa Indonesia, sampai level ketiga yang merupakan level tertinggi. Setiap level, pertemuan belajar sebanyak 48 jam dengan dibimbing enam tenaga pengajar BIPA. “Model belajar bisa indoor dan outdoor di area kantor bahasa”, pungkas Dewi. (dys)

(Suara NTB/dys)

TUNJUKKAN - Para pengajar di Rumah Mini BIPA sedang menunjukkan modul belajar bagi warga asing yang ingin belajar Bahasa Indonesia.

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 29 Mei 2015

Reputasi FIFA Luluh Lantak

Penyelidikan akan Menyentuh Blatter London Penangkapan para pejabat FIFA di Swiss membuat gelombang kecaman mengalir dari berbagai belahan dunia dan melululantakkan reputasi mereka.

Presiden FIFA, Sepp Blatter mungkin akan ditanyai mengenai keterlibatannya dalam beberapa pekan mendatang.

Para jaksa Swiss yang menangani kasus ini mengatakan mereka telah membuka penyelidikan kasus kriminal ‘’melawan orang-orang belum dikenal’’ dengan tuduhan ‘’penyimpangan tata kelola yang bersifat kriminal dan dengan pencucian uang’’ dalam kaitan dengan penunjukan dua buah turnamen sepakbola.

Seperti dilansir independent, Presiden FIFA, Sepp Blatter yang tengah menjelang pemilihannya kembali, memang tidak ditahan dalam kasus ini. Namun, Andre Marty, juru bicara Kantor Kejaksaan Agung Swiss mengatakan Blatter “mungkin akan ditanyai” dalam beberapa pekan mendatang. “Secara teoritis, setiap orang yang terlibat dalam penunjukan tuan rumah Piala Dunia akan ditanyai,” imbuhnya.

Meski sejumlah pejabat teras FIFA telah ditangkap, namun desakan yang begitu kuat dari berbagai pihak menginginkan agar dilakukan upaya yang lebih menyentuh akar persoalan dan kemungki-

nan besar Blatter akan menjadi kambing hitam atas persoalan korupsi di tubuh FIFA. Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond menyatakan ada hal yang sangat salah “di jantung” badan sepak bola dunia FIFA dan oleh karena itu lembaga ini perlu direformasi.

Berbicara setelah dunia sepak bola jatuh ke jurang krisis menyusul penangkapan para pejabat senior FIFA atas tuduhan korupsi yang diajukan Amerika Serikat, Hammond mengatakan para penggemar sepak bola di seluruh dunia telah dikecewakan dan dibawa ke kehinaan.

“Ada hal yang sangat salah di jantung FIFA dan (oleh karena itu) sepak bola internasional perlu direformasi, perlu langkah bersama,” kata Hammond kepada BBC TV. Inggris dikenal lama sebagai pengkritik FIFA dan tidak berhasil saat mencalonkan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018 yang kemudian dimenangkan Rusia.

Para jaksa Swiss telah menggelar penyelidikan krimi-

nalnya sendiri menyangkut tuduhan mismanajemen dan pencucian uang yang berkaitan dengan pemberian hak menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018 itu, selain juga Piala Dunia 2022 di Qatar, lapor Reuters.

Kecaman Dunia Kecaman memang datang dari berbagai belahan dunia menyusul tertangkapnya sejumlah pejabat teras FIFA. Dari legenda sepak bola Diego Maradona sampai para penggemar sepak bola di Amerika Latin bersuka cita sekaligus mencerca para pejabat puncak FIFA tersebut.

Sikap umum Amerika Latin yang justru menjadi asal dari para pejabat teras FIFA yang ditangkap kemarin itu sendiri terhadap badan sepak bola dunia tersebut sangat antipati. Presiden Uruguay Jose Mujica bahkan menyebut FIFA sebagai manga de viejos hijos de puta (gerombolan bajingan tua).

“Seharusnya ini sudah dilakukan dari dulu,” kata Wilson Suares (66), penjual koran

di Rio de Janeiro yang menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2014 lalu. “Orang-orang itu ada di sana hanya untuk mencuri.”

Padahal para pejabat yang ditangkap polisi kemarin itu kebanyakan berasal dari Amerika Latin. Mereka adalah Jeffrey Webb, wakil presiden FIFA, presiden CONCACAF dan bos sepak bola Kepulauan Cayman; Eduardo Li yang mengetuai federasi sepak bola Kosta Rika; Julio Rocha yang mengepalai federasi sepak bola Nicaragua; Eugenio Figueredo yang menjadi wakil presiden FIFA dan pernah mengetuai federasi sepak bola Uruguay; Rafael Esquivel yang menjadi bos sepak bola Venezuela; Jose Maria Marin yang pernah mengetuai federasi sepak bola Brasil; dan Costas Takkas yang menjadi salah satu pejabat CONCACAF. “Sayang bukan polisi kami yang menangkap mereka, tetapi orang memang harus menangkap mereka. Para pencoleng ini harus masuk bui,” kata mantan bintang sepak bola Brasil Romario yang turut mengantarkan negaranya menjadi juara Piala Dunia 1994 seperti dikutip Reuters.

Para pejabat korup sepak bola dan FIFA itu didakwa

(Suara NTB/ist)

PENGGELEDAHAN - Agen FBI membawa sebuah kotak dari kantor pusat CONCACAF setelah dilakukan penggeledahan di Miami Beach. melakukan penyuapan dan pencucian uang. Banyak penggemar dan pemain sepak bola Amerika Latin dan Karibia sudah lama meyakini para pengurus FIFA memang hanya memperkaya diri mereka sendiri di atas keringat para penggemar dan pesepakbola.

“Kami punya FIFA dengan (gaji) jutaan dolar AS, sedangkan para pemain sepak bola di Uruguay, di Kosta Rika, berpenghasilan hanya sekitar 150 dolar AS (Rp1,9 juta) sebulan,” kata legenda Argentina Diego Maradona yang mengaku menikmati berita ditangkapnya para pejabat korup FIFA tersebut.

Presiden Brasil Dilma Rousseff menyatakan investi-

(Suara NTB/ist)

JUARA LAGI - Sevilla kembali menjuarai Liga Europa musim ini setelah mengalahkan Dnipro 3-2 dalam babak final di Stadion Narodowy, Warsawa, Polandia, Kamis dini hari kemarin.

Sevilla Pertahankan Mahkota Liga Europa Warsawa Sevilla berhasil menjuarai Liga Europa musim ini

PASI NTB Andalkan Yogi di Nomor Tolak Peluru Putri Mataram (Suara NTB) Meski atlet peraih medali perak NTB di PON Riau 2012, Dewi Lantari telah pensiun dari atlet atletik, namun hal itu tak mematahkan semangat PASI NTB untuk menurunkan wakilnya di nomor tolak peluru di PON XIX Jabar 2016 nanti. Pengurus atletik NTB mengaku sudah memiliki stok atlet tolak peluru untuk mewakili NTB di PON XIX Jabar 2016. Salah satu atlet yang akan diandalkan di nomor tolakan adalah NI Putu Yogiswari.

Ni Putu Yogiswari memang layak dikatakan sebagai salah satu atlet pengganti Dewi Lantari yang telah lama pensiun. Pasanya atlet tolak peluru putri asal Kota Mataram ini sudah menunjukan prestasi terbaiknya di event nasional. Yogi adalah atlet peraih medali emas di Kejurnas Antar PPLM di Aceh, 4 Mei lalu.

Selain Yogi telah dinyatakan lolos PON Jabar 2016 setelah berhasil meraih medali emas di kejurnas Jatim Open di Surabaya Maret lalu.

Di kejurnas antara PPLM di Aceh lalu, Ni Putu Yogiswari yang biasa disapa Yogi berhasil meraih medali emas dengan mencatat tolakan sejauh 12.83 meter. Tolakan yang dicatat Yogi dalam kejuaraan itu lebih jauh 0.58 meter dari catatan yang pernah dicatat oleh Dewi Lantari di PON Kaltim 2008.

Sebagaimana diketahui Dewi Lantari memutuskan pensiun dari atletik setelah meraih medali perak PON Riau 2012 lalu. Dewi kalah dari atlet Jabar yang meraih peringkat pertama di PON XVIII/2012.

Kepala Bidang Kepelatihan PASI NTB, Kapten Muhdar yang dikonfirmasi belum lama ini membenarkan bila Yogi adalah salah satu atlet tolak peluru putri yang disiapkan untuk tampil di PON Jabar 2016, karena atlet itu sudah mengantongi tiket ke PON Jabar 2016.

Yogi adalah atlet yang baru setahun ini naik statusnya sebagai atlet senior. Tak menunggu waktu lama, Yogi pun berhasil menunjukan prestasi di Kejurnas antar PPLM di Aceh 4 mei lalu. Pada kejuaraan itu Ia berhasil menyumbang medali emas di nomor tolak peluru, mengalahkan atlet-atet nasional lainya.

Prestasi yang ditunjukan Yogi itu menjadi perhatian PASI NTB, tak heran bila Yogi sudah dipromosikan sebagai atlet Pelatda Sentralisasi Tambora 2015. Selain itu Yogi dipersiapkan untuk mewakili NTB di PON Jabar 2016. (fan)

gus untuk merasa tidak puas.

“Interpol telah menangkap mereka karena melakukan apa yang mereka selalu lakukan tanpa cela: berlagak sebagai orang penting dalam dunia sepak bola profesional. Semua tuduhan yang mereka hadapi (penyuapan dan pencucian uang) adalah unsur-unsur sehari-hari aktivitas mereka,” tulis dia seperti dikutip The Guardian.

Sementara itu banyak penggemar sepak bola di Amerika Latin yang menyerukan aksi melawan Presiden FIFA Sepp Blatter. “Dia harus angkat kaki, dia perlu kartu merah,” kata Juan Escobedo Martinez (75), penjual makanan cepat saji taco di Mexico City. (ant/bali post)

Tiga Pekerjaan Rumah Mourinho

Sponsor pun Ikut Gundah Zurich Pasca penangkapan sembilan sosok sepak bola dunia karena terindikasi korupsi di Zurich, pada Rabu (27/5), dan tujuh di antaranya justru petinggi FIFA, kini memicu sikap gundah gulana dari sejumlah sponsor di kancah sepak bola global.

Coca Cola, Adidas, dan Visa merupakan tiga dari sejumlah perusahaan berskala global yang menyatakan sikap prihatin bercampur was-was. Ketiga perusahaan itu mensponsori berbagai perhelatan sepak bola dunia, sebagaimana dikutip dari laman BBC. Sementara federasi sepak bola Eropa (UEFA) memutuskan untuk memboikot pemilihan presiden baru FIFA yang akan digelar dalam kongres FIFA di Zurich pada Jumat waktu setempat. Presiden FIFA Sepp Blatter berencana mencalonkan diri untuk kali kelima.

Manajemen Coca Cola menyebut bahwa, peristiwa itu dapat saja mencoreng dan mencemari misi ideal dari Piala Dunia FIFA. Sementara perusahaan raksasa kartu kredit global Visa menyatakan prihatin dengan kasus yang kini menerpa FIFA. “Kami berharap FIFA segera mengambil langkah yang berarti merespons kasus itu.”

Adidas berharap kepada FIFA agar menegakkan standar tinggi dalam penegakan etika. Sedangkan McDonald’s secara tegas bernas menyebut “sangat prihatin” dan terus memantau perkembangan kasus itu. Perusahaan-perusahaan berskala global itu merupkan sponsor utama yang memegang hak mengenai pengaturan iklan.

Mantan pejabat eksekutif FIFA yang terindikasi korupsi, yakni Rafael Esquivel, Nicolas Leoz, Jeffrey Webb, Jack Warner, Eduardo Li, Eugenio Figueredo dan Jose Maria Marin. (ant/bali post)

gasi terhadap FIFA semestinya membuat sepak bola setempat lebih profesional, sedangkan Kosta Rika menyatakan akan menggelar penyelidikannya sendiri. Lain halnya dengan Presiden Bolivia Evo Morales menyebut bos-bos FIFA seharusnya membaktikan hidup untuk sepak bola, bukan malah memperkaya diri sendiri.

Sedangkan kalangan media tak kalah geramnya menyaksikan ulah rakus para pembesar FIFA itu, antara lain wartawan Chile Cristobal Guarello yang mengeluarkan tulisan kolom berjudul “FIFA Nostra” yang mengolok-olok para pembesar korup FIFA itu sebenarnya punya alasan ba-

Ni Putu Yogiswari

usai mengalahkan Dnipro 3-2 dalam babak final di Stadion Narodowy, Warsawa, Polandia, Kamis dini

(Su ara NTB /dok )

hari kemarin.

Sevilla yang merupakan juara bertahan turnamen ini, berhasil memecahkan rekor sebagai tim pertama menjuarai Liga Europa sebanyak empat kali.

Dalam duel sengit tersebut, UEFA mencatat, Sevilla memenangi penguasaan bola hingga 58 persen. Kedua tim samasama membukukan tendangan tepat sasaran sebanyak lima kali.

Dnipro unggul cepat saat laga baru berjalan enam menit melalui gol Kalinic. Keunggulan ter-

cipta berkat umpan silang Matheus dari sisi kanan kotak penalti yang mampu disambut Kalinic lewat sundulan keras. Kiper pun

tak mampu mengantisipasinya.

Sevilla berupaya membalas pada menit 10 lewat tendangan jarak jauh Banega, namun bola melambung tinggi di atas mistar gawang.

Anak asuh Unai Emery terus menekan.

Kali ini lewat aksi Reyes pada menit 20 yang melesakkan tendangan dari luar kotak penalti, namun bola yang meluncur deras, melenceng tipis di samping gawang.

Upaya Sevilla akhirnya berbuah hasil pada menit 27 lewat gol Krychowiak, yang melesakkan tendangan dari dalam kotak penalti.

Bola yang meluncur ke

sudut b a w a h gawang, tak mampu dihalau kiper.

Sevilla berbalik unggul 2-1 empat menit berselang. Memanfaatkan umpan terobosan Reyes di dalam kotak penalti, Bacca berhasil mengecoh kiper sebelum melepaskan tendangan mendatar ke gawang yang telah kosong.

Dnipro berhasil menyamakan kedudukan pada menit 43 melalui tendangan bebas

Rotan. Bola melengkung yang bergulir ke sudut kiri gawang, tak mampu dijangkau kiper Sevilla. Beranjak ke babak kedua, Dnipro dan Sevilla memulainya dengan tempo permainan yang lebih lambat dibandingkan 45 menit pertama. Peluang baru tercipta pada menit 63 saat Konoplyanka melesakkan tendangan keras dari luar kotak penalti, namun bola melebar dari sasarannya.

Kiper Dnipro kembali mempertontonkan kegemilangannya di menit 63 kala mementahkan sundulan keras Bacca.

Sevilla berhasil unggul 3-2 pada menit 73. Gol tercipta berkat umpan terobosan Vitolo dan dimanfaatkan Bacca yang lepas dari jebakan offside.

Dengan tenang, Bacca sukses mengelabui kiper lewat sepakan punggung kaki.

Pada menit 81 Dnipro berpeluang menyamakan kedudukan lewat aksi individu Kalinic. Namun, tendangan kerasnya dari luar kotak penalti berhasil dimentahkan pemain belakang Sevilla.

Laga sempat terhenti pada menit 86 saat Matheus tiba-tiba terjatuh di tengah lapangan saat dilakukan pergantian pemain. Tim medis pun langsung memberikan perawatan.

Memasuki babak tambahan waktu, Sevilla nyaris memperbesar keunggulan.

Menerima umpan matang Vidal, Coke yang tak terkawal melesakkan tendangan keras namun bola masih melambung tinggi. Kemenangan 3-2 pun berhasil mengantar Sevilla mengangkat tropi Europa League. (ant/bali post)

London Chelsea telah keluar sebagai juara Premier League musim 2014/15. Apa saja pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan The Blues di bawah asuhan Jose Mourinho menghadapi musim kompetisi 2015/16?

“Jika anda tidak melakukan perbaikan, maka anda tetap pada posisi semula”. Pandit asal Inggris Graeme Sounness mengutarakan pernyataan itu ketika menjawab pertanyaan seputar rencana Chelsea di musim depan, sebagaimana dikutip dari laman Sky Sports.

Chelsea di bawah arahan Mourinho meraih gelar juara dengan selisih delapan poin dibandingkan dengan peringkat kedua klasemen Premier League. Hanya saja raihan ini di mata Sounness perlu lebih ditingkatkan di musim depan. Caranya?

Pertama, merekrut striker baru. Salah satu capaian gemilang dari statistik Chelsea di Premier League salah satunya yakni penampilan Didier Drogba yang justru lebih banyak dibandingkan dengan penampilan Diego Costa.

Costa dalam 26 penampilan membukukan 26 gol.

Capaian ini sungguh luar biasa, meski Lois Remy diguncang cedera hamstring, dan fakta ini mendorong Mourinho memberi kepercayaan kepada Drogba yang telah berusia 37 tahun.

Sesungguhnya, secara keseluruhan total keseluruhan gol yang dilesakkan skuat Chelsea musim ini berjumlah 73 gol.

Hasil ini masih di bawah ratarata dari jumlah gol The Blues yang mencapai rata-rata 80,45 gol sejak 1995/96.

Remy telah mencetak tujuh gol dalam 19 penampilan. Lantas, siapa yang pantas dibidik Chelsea? Mauro Icardi yang kini membela Inter Milan menjadi salah satu kemungkinan.

Pemain berpaspor Argentina itu telah mencetak 29 gol dalam 57 laga di ajang Serie A dalam dua musim kompetisi, dan ia masih relatif muda karena berumur 22 tahun.

Kemungkinan lain, Alexandre Lacazette, yang telah mencetak 29 gol bagi Lyon dalam musim 2014/15. Pemain tim-

nas Prancis ini mampu bermain lebih melebar. Pilihan ini lebih murah dibandingkan jika mendatangkan Gareth Bale.

Kedua, menambah kedalaman skuat. Chelsea kekurangan ketika menjaga kedalaman di lini pertahanan. Lima pemain yang kini menjaga kedalaman yakni Thibaut Courtois, Branislav Ivanovic, Gary Cahill, John Terry dan Cesar Azpilicueta. Mereka selama ini tampil kokoh dan tangguh, hanya saja jumlah ini belum cukup menghadapi laga di musim depan.

Petr Cech dikabarkan akan diganti, Kurt Zouma masih berusia 20 tahun. Chelsea beruntung terhindar dari masalah cedera pemain bertahan di musim ini, hanya saja Terry telah dimakan usia (35 tahun) pada Desember nanti. Di sini kebutuhan mendatangkan bek tengah menjadi krusial.

Chelsea juga perlu mendatangkan gelandang tengah. Selama ini mereka kesulitan menemukan pemain brilyan sekaliber Nemanja Matic.

Zouma menjanjikan jika menempati posisi ini, hanya saja John Obi Mikel masih diliputi tanda tanya bila diturunkan sebagai starter.

Ketiga, lebih mempromosikan pemain muda belia. Mourinho perlu memperkuat skuat yang ia bangun dengan memberi kesempatan lebih banyak tampil kepada pemain muda berbakat.

The Blues meraih empat dari enam piala dari kejuaraan sepak bola usia muda. Mereka juga keluar sebagai juara dari turnamen UEFA untuk tim U19. Hanya saja pelatih asal Portugal ini perlu lebih genial memilih pemain muda mana yang memang pantas memperkuat Chelsea di musim depan. Ini tantangan tersendiri bagi The Special One. Faktanya, Ruben LoftusCheek tampil tidak mengecewakan di beberapa pertandingan, utamanya ketika ia turun bertanding melawan Liverpool pada Mei. Brown, Solanke, Andreas Christensen dan Nathan Ake perlu mendapat perhatian, selain Patrick Bamford yang kini memperkuat Middlesbrough. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

DI BANGKOK - John Terry dan Jose Mourinho tiba Bangkok, Thailand menjelang laga persahabatan mereka.

SUARA NTB

Jumat, 29 Mei 2015

Halaman 12

TOKO MEUBEL

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

OTOMOTIF

TOKO MUTIARA

RUMAH MAKAN

OTOMOTIF ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

OTOMOTIF

SUARA NTB

Jumat, 29 Mei 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

081 917 475 999 081 933 154 919

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

TRAVEL

SUARA NTB

Jumat, 29 Mei 2015

Halaman Halaman 14 14

(Suara NTB/ham)

JADI HUTAN - Inilah bekas tambang PTNMR yang sudah berubah. Kawasan yang dulu banyak bangunan dan aktivitas lalu lalang kendaraan berat sudah berubah menjadi hutan belantara.

Kunjungan ke Bekas Lokasi Tambang PTNMR

Menangkal Isu ’’Kota Hantu’’ Setelah Perusahaan Tutup OPERASIONAL PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) sudah ditutup 2004 silam. Lokasi tambang yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara ini kini sudah tidak terlihat lagi. Pusat pengolahan, kamp bagi pekerja, pipa-pipa yang dulu menunjukkan ada aktivitas tambang sudah berubah kembali menjadi hutan.

Burung-burung maupun binatang yang dulu mengungsi akibat pertambangan sudah kembali. Malahan bekas lokasi tambang menjadi tempat persinggahan burung-burung yang bermigrasi dari Australia ke daratan Asia dan sebaliknya.

Tidak hanya itu, perusahaan tambang emas yang beroperasi sangat singkat ini, yakni sejak tahun 1996 hingga 2004 ini, di tahun 2015 kini sudah mulai mengembalikan area pinjam pakai pada pemerintah. Mereka menjadi perusahaan tambang pertama yang mengembalikan area pinjam pakai pada pemerintah. Malahan, area pinjam pakai yang

dikembalikan pada pemerintah sesuai dengan foto satelit terbaru jauh lebih baik ketika sebelum dipinjam.

Menurut Presiden Direktur PT. NMR David Sompie, pihaknya sudah lama ingin mengembalikan area pinjam pakai. Namun, belum siapnya pemerintah daerah mengelola kawasan yang cukup luas, yakni 400 hektar dengan luas lahan yang direklamasi 221 hektar membuat PTNMR masih tetap bertahan. “Pemerintah daerah masih meminta PTNMR tetap sampai mereka siap,” tuturnya saat menerima rombongan wartawan dari NTB, akhir pekan lalu.

Tidak hanya itu, pihaknya ingin menunjukkan pada semua orang, jika perusahaan tambang yang sudah tutup tidak akan membuat kota di sekitarnya mati. Dalam hal ini, meski tambang ditutup, perekonomian kota dan masyarakat di sekitarnya semakin bagus. Malahan, bekas tambang bisa dijadikan sebagai sebuah destinasi baru dan mampu menghasilkan pendapatan

RADIO

asli daerah (PAD).

Atas dasar itulah, Pemda Minahasa Tenggara dan PTNMR akan menjadikan bekas tambang sebagai kebun raya. Malahan, Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap, SH, sudah bertemu dengan pihak Kebun Raya Bogor membahas rencana pengembangan bekas lokasi tambang jadi kebun raya.

Jika ini terealisasi, ujarnya, maka bekas tambang PTNMR menjadi satu-satunya kebun raya yang dibangun dari bekas tambang. Ini artinya, persepsi banyak orang jika daerah bekas tambang akan jadi kota mati atau kota hantu tidak terbukti. ‘’Isu jadi kota hantu setelah tidak ada tambang tidak sepenuhnya benar. Karena sudah ada pemekaran wilayah, tingkat perekonomian meningkat dan kota ini tidak akan jadi kota hantu seperti dikhawatirkan,’’ terangnya.

Meski demikian, ujarnya, dalam membangun sebuah kebun raya membutuhkan waktu lama. Untuk itu, pihaknya komit mendampingi Pemkab Minahasa Tenggara dalam menjadikan daerah bekas tambang menjadi kebun raya. Pihaknya mengklaim penutupan area pertambangan itu menjadi salah satu contoh kesuksesan pemulihan alam pasca-pertambangan yang dilakukan melalui program terpadu yang melibatkan berbagai pihak.

Sementara Manager Environmental PTNMR Jerry Kojansow, menegaskan komitmen pihaknya dalam mereklamasi daerah bekas tambang. Bergelut selama 20 tahun, Jerry bersama tim berusaha menjadikan kawasan yang dulunya banyak disangsikan bisa berkembang menjadi daerah destinasi wisata baru.

Kawasan yang dulu gundul kini telah menghijau dengan pepohonan yang tumbuh menjulang tinggi.

Habitat burung dan hewan lainnya

telah kembali ke kawasan ini. Begitu juga di laut, pihaknya ikut membantu konservasi hayati laut, seperti terumbu karang dan perhatian pada nelayan. Malahan, pihaknya sudah memasang 3.000 reef ball (terumbu karang buatan) di Teluk Totok, Kecamatan Ratatotok

Minahasa Tenggara.

Menurutnya, Teluk Totok yang letaknya bersebelahan dengan Teluk Buyat cocok dikembangkan untuk wisata snorkeling dan diving, karena di perairan tersebut terdapat sekitar 26 famili, 72 genera, 150 spesies dan 9.006 individu ikan yang

hidup pada terumbu karang buatan.

Untuk itu, pihaknya berharap apa yang dilakukan PTNMR mampu memberikan kontribusi besar bagi daerah, khususnya dalam mengembangkan kebun raya dan pariwisata buatan di sepanjang pantai di Minahasa Tenggara. (ham)

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 29 Mei 2015

Pelaku IKM ’’Dijodohkan’’ PEMPROV Sulawesi Tengah (Sulteng) dan NTB sepakat untuk ‘’menjodohkan’’ pengusaha dari masing-masing daerah. Para pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) dipertemukan untuk menjalin kerjasama usaha secara berkelanjutan.

Masing-masing IKM, Kamis (28/5) dipertemukan.

Sepuluh pengusaha dari Sulteng yang dibawa oleh Disperindag setempat dipertemukan dengan para IKM dari NTB. Didampingi oleh kepala dinas masing-masing beserta jajaran, para pelaku IKM diberi kesempatan untuk mempromosikan produknya.

Baik produk dalam bentuk olahan, maupun produk dalam bentuk bahan baku mentah.

Pantauan Suara NTB, IKM dari Sulteng membawa beberapa contoh produknya, diantaranya yang berbahan baku bawang goreng, kerajinan ebone (kayu hitam), rotan, kopi dan jahe, rumput laut, termasuk batu akik. Demikian se-

baliknya, beberapa produk yang ditawarkan IKM dari NTB diantaranya kain tenun, batu akik, ketak, bahkan pengusaha bibit sapi juga diberikan kesempatan untuk berpromosi langsung.

Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Tengah, H. Abubakar Almahdali, SE, M. Si pada kesempatan itu menekankan, promosi produk tidak harus dilakukan dengan pengusaha-pengusaha di Pulau Jawa yang notabene daerah industri.

Mataram menurutnya memiliki peluang besar untuk memasarkan produknya, sebab melihat perkembangan daerah ini yang dianggap cukup pesat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB, Ir. H. Husni Fahri, MM juga menyepakati kerjasama tersebut untuk terus dilanjutkan kedepannya. (bul)

Ditindak Tegas, PNS Pengguna Ijazah Palsu Dari Hal. 1 Pembuktian dilakukan dengan melakukan pemeriksaan ulang seluruh ijazah PNS. ‘’Kalau memang itu dibutuhkan, silakan kami mendukung,”ucapnya.

Ditanya mengenai kabar dugaan adanya anggota DPRD NTB yang menggunakan ijazah palsu, Hadi mengatakan bahwa untuk bisa menjadi calon anggota Dewan, terlebih dahulu harus melalui seleksi termasuk ijazah yang dilakukan oleh KPUD. Dikonfirmasi terpisah, Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji justru mengatakan tak akan melakukan pemeriksaan ijazah PNS lingkup Pemprov NTB. Ia mengklaim, tidak ada PNS di daerah ini yang menggunakan ijazah palsu.

“Ngapaian periksa-periksa.

Apanya yang mau diperiksa.

Ndak ada yang palsu kalau di NTB itu Karena ndak ada yang main-main. Semuanya jelas aturannya, kalau (PNS) mau

sekolah (kuliah) ada izinnya, tugas belajarnya,’’ kata Suruji.

Ketika ditanya bahwa pemeriksaan ijazah PNS itu adalah instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB), ia mengatakan tak akan dilakukan pemeriksanaan ijazah PNS. Menurutnya, ijazah PNS yang jelas sudah sah saja tak diakui oleh BKN dan Kemen PAN RB. Apalagi ijazah yang palsu.

Disebutkan, ada sekitar ratusan PNS yang berasal dari honorer K1 yang tak diakui ijazahnya oleh BKN dan Kemen PAN RB. Ijazah mereka tak diakui lantaran mereka tak memperoleh izin belajar.

Menurutnya, persyaratan untuk menjadi PNS sangat ketat. Sehingga tak ada ruang untuk menggunakan ijazah palsu untuk mendaftar sebagai CPNS/PNS. (nas)

Terbuka untuk Umum Dari Hal. 1 Menurutnya, prinsip keterbukaan tersebut merupakan tekad bersama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang bersih, bebas dari KKN. ‘’Khususnya yang menyangkut pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.’’

Ia menegaskan, hakikat dari penyerahan LHP kepada DPRD adalah sejalan dengan fungsi Dewan, sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah bahwa DPRD Provinsi memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. “BPK diharapkan membantu Dewan dalam melaksanakan tugas tersebut,” tandasnya.

Menurutnya, penyerahan dokumen LHP ini juga akan menjadi tolok ukur di masa yang akan datang untuk terus memperbaiki kinerja pemerintah daerah. “Semua ini merupakan langkah penting untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip tata kelola pe-

merintahan yang baik, berbagai koreksi dalam laporan BPK RI Perwakilan NTB, akan menjadi masukan yang sangat penting untuk penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan Pemprov NTB di masa yang akan datang, baik dari aspek perencanaan maupun pelaksanaan,” imbuhnya.

Umar menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas LHP Pemprov NTB selama tiga tahun berturut-turut, BPK selalu memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemprov NTB. Ia menambahkan, pencapaian tersebut berkat kerja keras semua pihak dan diharapkan dapat terus berlanjut di tahun-tahun yang akan datang.

Dengan diberikannya opini serupa untuk LHP atas LKPD tahun 2014, maka Pemprov NTB sudah empat kali berturut-turut meraih opini tersebut. “Mudah-mudahan dapat terus kita pertahankan,’’harapnya. (aan)

Pemprov Usulkan Plt Bupati Lobar ke Mendagri Dari Hal. 1 ‘’Kita hari ini akan bersurat ke Mendagri. Pak Gubernur habis menghadiri sidang paripurna ini (kemarin) tanda tangan surat ke Mendagri,” terang Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (28/5) siang.

Ia menjelaskan, Pemprov NTB melalui Biro Pemerintahan telah bersurat ke PN Denpasar pekan lalu untuk menanyakan kepastian apakah perkara Bupati Lobar sudah teregistrasi atau belum.

Tak cukup dengan bersurat, Biro Pemerintahan juga jemput bola dengan mendatangi PN Denpasar. Hasilnya, diperoleh bahwa perkara Bupati Lobar sudah teregistrasi di PN Denpasar dan akan mulai dilakukan sidang perdana pada 1 Juni mendatang.

Berdasarkan surat Gubernur itu, kata Hakim, Mendagri akan menunjuk Wabup sebagai Plt Bupati Lobar dan menonaktifkan sementara Bupati Dr, H. Zainy Aroni, M.Pd. ‘’Sudah kemarin kita dapat nomor registrasinya.

Sebenarnya dari minggu kemarin sudah ada nomor regis-

trasinya.

Ditetapkan sidang tanggal 1 Juni. Itu nanti kita laporkan ke Pak Gubernur, kita lampirkan langsung dalam surat ke Mendagri,’’ terangnya.

Butuh waktu berapa lama surat Pemprov itu direspon Mendagri, Hakim mengatakan jika Mendagri ada di tempat maka sehari bisa selesai. Namun, maksimal keputusan Mendagri akan keluar dalam satu pekan mendatang.

Sejak Bupati Lobar ditahan KPK, sebenarnya Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menugaskan Wabup Lobar melaksanakan tugas dan wewenang selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lobar.

Surat penugasan dengan No. 131/85/Adm.Pem tertanggal 25 Maret 2015 itu diberikan secara langsung oleh gubernur kepada Fauzan Khalid disaksikan salah satu unsur Pimpinan DPRD Lobar di ruang kerja gubernur, 26 Maret lalu. Meskipun telah diberikan penugasan sebagai Plt Bupati Lobar, namun ia tak boleh mengambil kebijakan yang sifatnya strategis seperti mutasi dan soal anggaran. (nas)

RAGAM Diperlukan Revolusi Mental Hadapi Ketatnya Persaingan Bebas Mataram (Suara NTB) Revolusi Mental menjadi benang merah untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi ketatnya persaingan pada pasar bebas Asean (MEA) nanti. Tidak ada pilihan lain, dampak positif dan negatifnya harus siap-siap dihadapi.

Pesan ini menurut Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Kementerian Koperasi dan UKM RI, Dr. Ir. Pariaman Sinaga, MM sebagai kata kunci untuk bersaing dengan SDM-SDM dari luar negeri. MEA sudah di depan mata. Banyak yang membayangkan kebijakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk pemerataan ekonomi ini sebagai mimpi buruk.

Disela-sela Rakor Kerjasama Teknik Luar Negeri Bidang KUMKM yang melibatkan para pelaku UMKM dalam daerah dan pembina di Mataram, Kamis (28/5) kemarin, Koordinator Pojka MEA Bidang KUMKM ini tidak ingin menggambarkan ukuran kesiapan masyarakat

menghadapi persaingan internasional tersebut.

Ia lebih menekankan motivasi kepada masyarakat, agar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya pelesiran dan senang-senang, atau yang disebutkannya sebagai prilaku konsumtif.

“Anak-anak muda, kalau ngerumpi bisa tahan sampai dua hari. Coba disuruh melakukan kegiatan-keguatan yang produktif pasti malas, ngantuk. Ini karakter yang berbeda sekali kita dengan karakter orang luar negeri. Ayolah, tinggalkan budaya pelesiran itu, mari bersiap-siap menghadapi MEA,” katanya mengingatkan.

MEA menurutnya bukankan perkara yang menyeramkan sebenarnya. Karena fokusnya tidak murni pada persoalan barang dan jasa.

Ada kemudahan arus barang antar negara disana, ada kaitannya dengan investasi, ada kaitannya dengan modal, termasuk tenaga kerja. Hal tersebut menjadi kesempatan, jika

masyarakat memanfaatkan peluang dan kreatif.

Ia memberikan contoh, tahun 2007 Cina menjadi negara yang paling takut untuk bersaing. Kenapa ? Negara tersebut memiliki penduduk hingga 1,3 miliar. Mereka cenderung khawatir mereka akan menjadi negara tujuan (pasar).

“Tetapi tiga tahun, dahsyat, mereka antri di pelabuhan-pelabuhan untuk memasukkan kapal-kapal kontainer barang-barang mereka di Indonesia. Sementara di pelabuhan mereka, jarang sekali kita menemukan kapal-kapal kontainer barang-barang dari Indonesia,” Pariaman memberikan gambaran.

Psikolog dan Ekonom ini mengatakan, revolusi mental masyarakat tersebut harus disegerakan. Soal siap atau tidaknya masyarakat dalam menghadapi persaingan, baginya hal tersebut bisa diukur sendiri oleh individu. Tetapi, suka tidak suka bahwa MEA adalah kebijakan yang tetap akan diberlakukan mulai akhir tahun ini.(bul)

Kemenpan-RB Terbitkan Surat Edaran Penanganan Ijazah Palsu Jakarta (Suara NTB) Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menerbitkan surat edaran untuk langkah penanganan ijazah palsu sebagai tindak lanjut dari terungkapnya sindikat pemalsu dokumen tersebut beberapa waktu lalu.

“Setelah berkoordinasi dengan Menristek-Dikti, Menpan-RB akhirnya menerbitkan surat edaran dengan Nomor 03/2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu di lingkungan instansi pemerintah seperti Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/POLRI yang merupakan tindak lanjut terungkapnya sindikat penerbitan ijazah palsu barubaru ini,” kata Kabiro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan-RB, Herman Suryatman di kantornya, Kamis (28/5).

Melalui surat edaran ini, Menpan-RB menugaskan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan peja-

bat yang menangani fungsi kepegawaia untuk melakukan penelitian terhadap keaslian ijazah pegawai ASN, anggota TNI dan POLRI. “Penerbitan surat edaran tersebut bukti keseriusan pemerintah untuk menegakkan integritas di jajaran aparatur negara,” ujarnya.

Herman mengatakan apabila ada indikasi pemalsuan ijazah oleh oknum ASN, anggota TNI dan POLRI, surat edaran tersebut menegaskan agar dilakukan investigasi lebih lanjut.

“Pak Menpan-RB melalui surat tersebut menegaskan, bagi yang terbukti menggunakan ijazah palsu, agar diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Dalam surat edaran itu juga, kata Herman, MenpanRB Yuddy Chrisnandi menugaskan pejabat yang nenangani fungsi kepegawaian atau SDM agar lebih teliti dalam memeriksa berkas persyara-

tan, termasuk keaslian ijazah dalam berbagai kegiatan yang dilakukannya, seperti rekruitmen, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan dan sebagainya.

“Kepada para pimpinan instansi pemerintah juga diminta untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penanganan ijazah palsu kepada Menpan-RB paling lambat bulan Agustus 2015,” katanya menambahkan.

Dari keterangannya, surat edaran tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Gubernur, Bupati dan Walikota serta tembusannya disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. (ant/Bali Post)

Pemprov NTB Tetap Berpegang pada Aturan Dari Hal. 1 ‘’Dari tujuh komitmen itu, baru tiga yang dipenuhi oleh PT Al Hamra, saya lupa apa saja itu,’’ katanya.

Dengan melihat waktu yang tersisa sekitar beberapa hari, apakah izin PT Al Hamra berpeluang dicabut? Mantan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) NTB ini mengatakan hal itu ada pros-

esnya. “Kita tetap berpedoman pada aturan. Posisi semuanya sama, baik rukan.

Ketika ada yang tidak terpenuhi komitmen itu tentu ada hasil evaluasi,”jelasnya.

Mengenai groundbreaking yang batal dilakukan Gubernur NTB beberapa hari lalu, ia mengatakan Biro Umum tak pernah menginstruksikan untuk dilakukan groundbreaking. Rencana groundbreaking dengan men-

gundang gubernur itu murni atas inisiatif dari mitra pemda tersebut. PT Al Hamra Internasional, katanya sudah dipanggil oleh Pemprov NTB pascapembatalan grounbreaking. ‘’Kita mengarah ke pembicaraan pemenuhan komitmen itu. Tinggal beberapa hari ini, tinggal ujung landasan ini, tinggal menghitung hari mereka harus memenuhi komitmen itu,’’ katanya. (nas)

Catatan 1.210 Rekomendasi Dari Hal. 1 Demikian diungkapkan, Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA saat memberikan sambutan pada penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemprov NTB tahun anggaran 2014 dalam sidang paripurna istimewa di Gedung DPRD NTB, Kamis (28/5) kemarin.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 1, pemberian opini LKPD didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures), Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Berdasarkan empat kriteria tersebut, kata Bahrullah, penyusunan LKPD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2014 telah sesuai dengan SAP. Telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. ‘’Berdasarkan empat kriteria tersebut dan pemeriksaan BPK yang telah dilakukan sesuai dengan SPKN, maka BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keungan Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2014

adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang keempat kalinya,”ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Maret 2015 atas rekomendasi BPK RI untuk temuan pemeriksaan tahun anggaran 2014 dan sebelumnya, Bahrullah mengatakan terdapat 1.210 rekomendasi senilai Rp 90,45 miliar yang harus ditindaklanjuti oleh pemprov selama 60 hari ke depan. Rekomendasi tersebut terdiri dari 946 rekomendasi senilai Rp 49,46 miliar atau 78,18 persen telah ditindaklanjuti. Sebanyak 143 rekomendasi senilai Rp 19,78 miliar atau 11,82 persen belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut.

Serta sebanyak 106 rekomendasi senilai Rp 265,2 juta atau 8,76 persen yang belum ditindaklanjuti dan sebanyak 15 rekomendasi senilai Rp20,9 miliar atau 1,24 persen yang tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan yang sah. ‘’Tindak lanjut pemeriksaan barangkali bagian dari sistem dashboard tata kelola keuangan daerah. Rekomendasi diharapkan bisa diselesaikan tepat waktu. Tindak lanjut itu harus tuntas 60 hari kerja sejak penyerahan hasil pemeriksaan. Jadi setelah pemeriksaaan ini ada hal-hal yang terkait dengan administrasi pengelolaan keuangan daerah maka harus diselesaikan 60 hari,’’ Bahrullah mengingatkan.

Ia menjelaskan, hal itu adalah amanat UU dan Peraturan BPK. BPK, katanya, juga

mempunyai kewajiban untuk menuntaskan seluruh temuan tersebut selama 60 hari. Apabila dalam 60 hari tidak ada hasil tindaklanjut, kemudian ada indikasi kerugian daerah maka BPK memberikan kesempatan kepada pemda untuk melakukan chek dan richek dalam waktu 150 hari sejak LHP tersebut diserahkan. ‘’Dengan mengikuti peraturan BPK, seharusnya kita tidak ada lagi tindaklanjut rekomendasi LHP BPK yang lalu-lalu (tahun sebelumnya). Jadi 60 hari sejak diserahkan, segera dilakukan perbaikan administrasi dan tata kelola segera diselesaikan,’’ imbuhnya.

Namun, jika ada indikasi tindak pidana korupsi maka diberikan kesempatan untuk menyelesiakan selama 150 hari. Karena, tentunya BPK sesuai amanat UU supaya tak gampang menetapkan segala sesuatu yang menjadi kerugian daerah/negara. ‘’Karena menyangkut hak hidup, hak azasi mendasar para pengelola keuangan. Tapi apabila lewat 150 hari maka harus segera BPK mempunyai kewajiban harus menyerahkan ke aparat penegak hukum dalam hal ini KPK, Kejaksaan dan Kepolisian,’’ucapnya.

Bahrullah menyebutkan, masih ada sekitar 79,59 persen rekoemndasi BPK yang belum ditindaklanjuti. Untuk itu, ia meminta DPRD NTB mengingatkan eksekutif untuk menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi BPK tersebut. (nas)

Halaman 15

Kekeringan Masalah Klasik yang Harus Ditangani Serius Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD NTB berpandangan bencana kekeringan yang melanda NTB tiap tahun merupakan masalah klasik yang harus ditangani secara serius. Untuk itu, dinas atau instansi terkait harus mengambil langkah-langkah konkret mengantisipasi masyarakat yang akan kekurangan air bersih maupun kekurangan air untuk irigasi pertanian.

“Kalau bicara skup NTB, saya kira (kekeringan) ini bukan masalah baru. Ini adalah masalah klasik yang tentunya harus ditangani secara serius.

Maka sumber-sumber air itu harus kita perhatikan, sumbersumber air harus kita pertahankan,” kata Wakil Ketua Komisi V Bidang Kesra DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono, SH yang dikonfirmasi terkait prediksi ratusan desa yang akan mengalami kekeringan tahun ini, di Mataram, Rabu (27/5).

Politisi Partai Demokrat ini berterima kasih kepada media yang segera memberikan informasi mengenai prediksi kekeringan yang akan melanda NTB. Sebelum musim kering ini lebih parah, maka informasi itu menjadi antisipasi awal pemeirntah daerah dalam menangani bencana kekeringan yang melanda daerah ini tiap tahun.

“Mumpung musim kemarau itu belum parah. Jadi ini kan masih antara penghujung musim hujan dan awal musim kemarau. Sehingga langkahlangkah itu harus dibenahi, langkah-langkah itu harus diambil. Jadi saya kira mungkin itu yang terpenting,” imbuhnya.

Kasdiono menambahkan sumber-sumber air harus tetap dipertahankan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat baik untuk irigasi maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menu-

rutnya, dalam satu sumber air seratusan ribu orang mengantungkan hidupnya, baik untuk irigasi pertanian maupun air bersih. “Irigasi kita benahi. Ini masih ada waktu. Saya kira kalau irigasi kita hidup, petani dapat bekerja dengan baik, maka akan menghasilkan produk pertanian yang baik,” pungkasnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB memprediksi sebanyak 378 desa akan kena dampak bencana kekeringan tahun ini. Sebanyak 378 desa yang diprediksi bakal terkena dampak kekeringan itu tersebar di 75 kecamatan di NTB. NTB sudah masuk musim kemarau menyeluruh. Sifat kemarau diprediksi periodenya lebih pendek tapi intensitasnya tinggi.

Prediksi itu berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas yang dilakukan BPBD NTB bersama dinas/instansi terkait lainnya seperti Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Selaparang. Bahkan kawasan-kawasan yang terkena banjir hebat beberapa waktu lalu sangat dimungkinkan kekeringan akan cukup parah. BPBD akan mempertimbangkan usulan penetapan siaga darurat kekeringan. Namun, hal itu masih dilakukan kajian yang lebih komprehensif lagi. Untuk itu, akan dilakukan rapat koordinasi lanjutan lintas SKPD Pemprov NTB, instansi vertikal dan TNI/Polri.

Dibandingkan tahun lalu, jumlah kecamatan dan desa yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan yang melanda NTB sejak April sebanyak 53 kecamatan dan 232 desa. Pada waktu itu, BPBD menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 15 September lalu sampai Desember 2014. (nas)

Gubernur: Peningkatan PAD Jangan Membebani Ekonomi Masyarakat Dari Hal. 1 Dikatakan, penilaian atas laporan pengelolaan keuangan ini tidak lepas dari rekomendasi serta catatan BPK RI, terhadap laporan keuangan Pemprov NTB tahun anggaran sebelumnya. Disamping itu juga atas petunjuk dan arahan dari BPK RI melalui fasilitasi Perwakilan BPK RI Provinsi NTB. ‘’Ke depan, LHP BPK RI ini, akan menjadi acuan selanjutnya bagi kami, untuk senantiasa terus meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berbagai hal yang melingkupinya, serta menjadi kepercayaan diri bagi kami untuk melanjutkan program dan kegiatan pembangunan yang telah kami rencanakan,’’ ujarnya.

Untuk itu, kata orang nomor satu di NTB ini, Pemprov senantiasa mengharapkan fasilitasi dari BPK RI dan perangkat organisasinya di daerah. Ia juga berharap, ke depan laporan keuangan pemerintah baik provinsi dan kabupaten/kota se NTB, mendapat predikat WTP. Sementara mengenai predikat WTP tersebut hubungannya dengan efektivitas program dan kinerja pemerintahan, gubernur mengatakan mungkin secara tidak langsung ada hubungannya.

Namun secara langsung, tak ada kaitan antara WTP dengan efektivitas program. ‘’Jadi tak bisa kita mengatakan karena WTP sudah efektif programnya. Oleh karena itu, sekarang perhatian kita tidak hanya dalam penyajian laporan keuangan tetapi juga memastikan untuk menciptakan mekanisme, menciptakan instrumen untuk mengukur efektivitas kinerja pemerintahan,’’ucapnya.

Sementara itu mengenai saran BPK agar pemprov terus meningkatkan PAD dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, gubernur mengatakan pemda terus berupaya meningkatkan PAD. Namun, kata gubernur, ruang untuk meningkatkan PAD harus ditempuh dengan caracara yang baik. ‘’Kan kita tahu pajak daerah dan retribusi daerah itu adalah close list. Artinya, tidak bisa kita ngarang-ngarang, buat pajak-pajak baru, retribusi baru. Meningkatkan PAD tidak boleh kemudian

menyulitkan masyarakat. Jadi jangan aktivitas ekonomi masyarakat yang baru tumbuh di-PAD-kan.

Itu akan menyebabkan aktivitas ekonomi sulit berkembang. Jadi harus dihitung, bagaimana peningkatan PAD ini tidak berdampak negatif (membebani) terhadap ekonomi masyarakat, tidak menciptakan ekonomi berbiaya tinggi,’’ tandasnya.

Sementara anggota VI BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.BA saat memberikan sambutan pada penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemprov NTB tahun anggaran, mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan Pemprov NTB atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2014. Ia menilai, sebagian besar sudah sesuai dengan action plan yang telah dibuat oleh Gubernur NTB. Sehingga, dalam LKPD tahun 2014 terjadi perbaikan penyajian laporan keuangan. ‘’BPK RI akan tetap memantau Pemprov NTB dalam melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sitematis, konsisten, mandiri, profesional dan independen,’’ tandasnya.

Untuk diketahui, BPK RI telah memeriksa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas LKPD Provinsi NTB. Pemeriksaan tersebut meliputi pendapatan dengan realisasi sebesar Rp 2,79 triliun dari anggaran sebesar Rp 2,92 triliun, belanja dan transfer dengan realisasi sebesar Rp2,61 triliun dari anggaran sebesar Rp 2,90 triliun, total aktiva sebesar Rp 11,96 triliun dan total passiva sebesar Rp 11,96 triliun.

Dari laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 diketahui bahwa anggaran belanja senilai Rp 2.438,09 miliar direalisasikan senilai Rp 2.159,30 miliar atau 88,57 persen. Anggaran belanja tersebut dibiayai dari pendapatan transfer senilai Rp1.672,37 miliar atau 59,95 persen, dan Pendapatan Asli Daerah senilai Rp 1.115,06 miliar atau 39,97 persen.

Bahrullah menyebutkan, PAD Provinsi NTB tahun 2014 mengalami trend kenaikan senilai 17,22 persen dibandingkan dengan 2013. Sementara belanja tahun 2014 mengalami penurunan senilai 0,01 persen dibandingkan tahun anggaran 2013. (nas)

Jumat, 29 Mei 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemerintah Cabut Banding Jika Golkar Islah Permanen Jakarta (Suara NTB) Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan akan mencabut banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan Surat Keputusan Menkumham mengenai pengesahan kepengurusan Partai Golkar Agung Laksono, jika Golkar islah permanen.

“Kalau sudah islah (permanen), gugatan banding pasti dicabut. Tapi harus islah dengan kepengurusan ya,” tu(ant/Bali Post)

tur Yasonna di Gedung Sekretariat Jenderal Kemkumham, Jakarta, Kamis (28/5).

Untuk itu dia mendukung

islah permanen Partai Golkar antara kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie, agar partai berlambang pohon ATUT DIPERIKSA KPK - Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Choisiyah, keluar dari gedung KPK usai diperiksa oleh penyidik di Jakarta, Rabu (27/5). Atut menjalani pemeriksaan selama 12 jam sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi dan pemerasan pada proyek pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang juga menyeret adiknya, Tubagus Chaery Wardana alias Wawan dan diduga merugikan negara senilai Rp 9,3 miliar.

beringin tersebut bisa mengikuti Pilkada serentak Desember mendatang.

“Ya kita dorong saja jangan hanya (islah) terbatas, tapi islah permanen sajalah agar ada kepengurusan yang baru dan jelas,” ucapnya.

Menurut dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengharuskan ada kepengurusan baru melalui islah bagi partai yang sedang bersengketa.

Namun, jika islahnya sementara, Yasonna menegaskan upaya banding akan tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku.

“Coba saya buat skenario misalnya tidak banding, lalu siapa pengurusnya? Mana ada. (Munas) Ancol dan Bali kan menurut Undang-Undang Parpol harus diselesaikan melalui mahkamah partai.

Putusan mahkamah partai sudah ada, urusan administratifnya saja yang di Kemenkumham,” tutur dia.

Ia mengimbau kedua kubu menunjukkan kebijaksanaan masing-masing dengan duduk bersama dan mendiskusikan berbagai upaya paling baik untuk mencapai islah.

Sebelumnya, Kemenkumham mengajukan banding atas

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan Surat Keputusan Menkumham mengenai pengesahan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

“Terkait dengan Putusan PTUN, Menteri Hukum dan HAM melalui Kuasa Hukum akan mengajukan banding, saya ulangi sekali lagi banding,” kata Kepala Biro Humas

dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenkumham Ferdinand Siagian di gedung Kemenkumham Jakarta, Selasa (19/5).

Pada Senin (18/5), PTUN Jakarta yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Teguh Satya Bhakti dengan anggota Subur MS dan Tri Cahya Indra Permana memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat yaitu kubu Aburizal Bakrie untuk sebagian, dan men-

yatakan batal Surat Keputusan Menkumham mengenai pengesahan Golkar versi musyawarah nasional (Munas) Ancol yang dipimpin Agung Laksono.

“Menkumham bersama kuasa hukum dan para ahli hukum tata negara akan mempelajari putusan PTUN Jakarta untuk menyiapkan memori banding,” tambah Ferdinand. (ant/Bali Post)