Snt26012016

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SELASA, 26 JANUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 267 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Proyek ITS

ITS – Tower milik Setda Provinsi NTB di Bukit Ketejer, Kecamatan Labuapi , Lombok Barat ini diklaim pernah ada instalasi pemantauan transportasi darat laut dan udara, disebut ITS, sejak diluncurkan 2009. Namun kini peralatan itu dipastikan tidak ada.

Diduga Mangkrak Setelah Tahap ke Tiga Mataram (Suara NTB) Mantan Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB Drs. Rusli H. Ibrahim akhirnya angkat bicara terkait tak jelasnya proyek Intelligent Transport Systems (ITS). Diklarifikasinya bahwa instalasi pada proyek itu pernah hidup. Namun diduganya kemudian mangkrak setelah proyek dikerjakan untuk tahap ke tiga. Ditemui Suara NTB di kediamannya Perumahan Sweta Senin (25/1) Rusli panjang lebar menjelaskan kronologi awal, sampai proyek itu berdiri dan diresmikan Wakil Gubernur NTB yang waktu itu dijabat Ir. H. Badrul Munir, MM tahun 2009 lalu. Diresmikannya proyek ini, menandai bahwa instalasi ITS itu ada. Dibantahnya bahwa proyek itu nihil secara fisik. Melainkan sudah dibangun di tiga titik. Pertama di Gunung Rinjani, ke dua di Gunung Tambora, titik ke tiga di Kantor Dishubkominfo Jalan Langko. ‘’Kalau yang di (Bukit) Kete-

jer seperti berita yang ditulis, memang tidak ada. Tapi di sana kami saat itu numpang di tower Pemda (Pemprov, red),’’ terang Rusli. Saat mengendalikan proyek itu, dia bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) – sekarang PPK. Bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atasannya saat itu Drs.H.Baharudin, yang juga Kepala Dishubkominfo. ‘’Saya luruskan komentar anggota Dewan yang bilang dananya dari APBN. Ini murni dari APBD,’’ sebutnya. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/why)

TO K O H Tak Punya Gagasan SELURUH pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) diperingatkan Bupati H. Moch Ali Bin Dachlan agar memiliki ide dan gagasan cemerlang untuk membangun. Jika tidak punya ide dan gagasan, lebih baik jadi Amaq Kangkung. Tidak usah menjadi kepala dinas. ‘’Saya mau Anda semua (pimpinan SKPD) punya ide,’’ katanya di Selong, Senin (25/1) kemarin. Bupati mencontohkan ide-ide yang telah dilontarkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Lotim, drg. Asrul Sani. Bersambung ke hal 15

H. Moch Ali Bin Dachlan (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Akan Rombak Fraksi DPD Partai Golkar NTB kubu Aburizal Bakrie (ARB) memastikan akan melakukan perombakan terhadap komposisi fraksi mereka di DPRD NTB. Hal itu akan dilakukan setelah berakhirnya Rapimnas Partai Golkar yang sedang berlangsung di Jakarta. Kepastian itu disampaikan oleh Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB kubu ARB, Ir. H. Misbah Mulyadi yang dikonfirmasi Suara NTB di sela Rapimnas Golkar di Jakarta, Senin (25/1) kemarin. Menurutnya, sepulang dari Rapimnas, pihaknya akan segera memproses usulan penyegaran di tubuh Fraksi Partai Golkar DPRD NTB. Bersambung ke hal 15 H. Misbah Mulyadi (Suara NTB/dok)

Mahasiswa Dompu Demo Kasus Bendungan Raba Baka Mataram (Suara NTB) Diusutnya proyek Bendungan Raba Baka Kabupaten Dompu oleh Kejaksaan Tinggi NTB, memantik reaksi mahasiswa. Sekelompok mahasiswa asal Dompu, berunjukrasa di depan Kejati NTB, Senin (25/1). Mereka mendorong keseriusan pengusutan kasus itu.

Menurut mahasiswa yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Dompu itu, proyek dimaksud cukup lama dikeluhkan. Karena kondisinya sudah terlihat ada kerusakan. ‘’Dari hasil pantauan kami, proyek ini secara fisik (terindikasi) banyak kejanggalannya. Bersambung ke hal 15

JAGA - Polisi berjaga di gerbang Kejati NTB, memantau jalannya aksi mahasiswa Dompu terkait proyek Bendungan Raba Baka.

(Suara NTB/ars)

Proyek Strategis 2015 akan Dievaluasi Tujuh Pejabat Daftar Calon Sekda NTB Harga Mati, Pergantian Pimpinan SKPD Tak Berintegritas

Mataram (Suara NTB) Animo pejabat lingkup Pemprov NTB atau pejabat tinggi pratama untuk menjabat sebagai Sekda NTB cukup tinggi. Hingga Senin (25/1) kemarin, sudah tujuh pejabat yang mendaftar. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) NTB, Drs. H. M. Suruji, mengungkapkan, hingga Senin (25/1), ada tujuh pejabat yang sudah mendaftar

sebagai calon Sekda NTB. Ke tujuh pejabat itu diantaranya, Dr. Ir. H. Rosiady H. Sayuthi, MSc (Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB), Ir. Ridwan Syah, MMTP (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu NTB) dan Penjabat Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM, yang juga Asisten I (Tata Praja dan Aparatur) Setda NTB. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Pimpinan DPRD NTB menganggap, pergantian pimpinan SKPD yang tidak berintegritas adalah harga mati. Sebab, integritas merupakan aspek substantif dalam mengukur kualitas pimpinan SKPD. DPRD NTB sendiri akan segera melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek strat-

egis tahun 2015 lalu. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/1) kemarin. Mori membenarkan bahwa dari penilaian DPRD NTB, 12 SKPD yang dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama selama ini memang

memperlihatkan kinerja yang mengkhawatirkan. Bahkan, politisi Partai Gerindra ini membenarkan pula bahwa persoalannya memang bukan hanya aspek kinerja semata. Lebih dari itu, beberapa diantaranya pun dianggap bermasalah dari aspek integritas. Bersambung ke hal 15

Terima Sertifikat Kompetensi Usaha

Hotel Lombok Raya Komitmen Beri Layanan Terbaik Mataram (Suara NTB) Hotel Lombok Raya, Mataram salah satu hotel yang memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik pada konsumennya, sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Sebagai bukti bentuk komitmennya, Hotel Lombok Raya menerima sertifikat telah lulus uji Standar Kompetensi Usaha dari Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bina Harapan Mulya (BHM), Senin (25/1) kemarin. ‘’Tujuan kita sertifikasi usaha hotel, yang pertama untuk meningkatkan daya saing, untuk lebih meyakinkan pada konsumen kita, terkait dengan ekspektasi mereka. Yang ke dua kita ingin taat aturan, karena ini perintah UU bahwa setiap pengusaha hotel wajib untuk disertifikasi. Sekaligus itu menjadi evaluasi kita ter-

kait dengan apa yang menjadi kekurangan kita. Baik dari segi pengelolaan, pelayanan dan fasilitas yang kita miliki,’’ ujar General Manager Hotel Lombok Raya, I Gusti Lanang Patra, kepada wartawan usai kegiatan penyerahan sertifikat sertifikasi usaha. Menurut Lanang Parta, sebuah hotel tidak bisa sembarang mengaku sebagai sebuah hotel berbitang. Jika belum memiliki sertifikasi dari lembaga yang diberikan kewenangan oleh undangunndang. ‘’Jadi tidak boleh hotel mengaku sendiri sebagai hotel bintang tiga, kalau tidak ada sertifikasinya. Ada poin-poin penilaiannya, baru bisa dinyatakan bintang berapa. Jadi hotel itu bintang berapa, tergantung dari hasil sertifikasi. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ndi)

POSE BERSAMA - General Manager Hotel Lombok Raya, I Gusti Lanang Patra, (ke empat dari kanan) berpose bersama usai menerima sertifikat sertifikasi usaha perhotelan dari LSU BHM.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Snt26012016 by Suara NTB - Issuu