SUARA NTB Senin, 25 November 2013
Jalan Lingkar Utara Diperpanjang JALAN lingkar utara yang saat ini sudah terbangun di wilayah Kecamatan Tanjung akan diperpanjang. Dari rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), jalan lingkar dari Medana – Jenggala, Kecamatan Tanjung akan ditembuskan hingga ke Dusun Kerakas, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga. “Jalan lingkar tahap satu sudah dibentuk badan jalannya, tinggal pengerasan yang diusulkan ke provinsi pada tahun 2014 mendatang. Pada tahap berikutnya, jalan lingkar dari Medana akan dilanjutkan hingga ke Kerakas,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi (PU Tamben) KLU, H. Raden Nurjati, kepada Suara NTB, Minggu (24/ 11). Menurutnya, jalan lingkar yang ada nantinya akan menembus dua kali yaitu kali Sokong Kecamatan Tanjung dan Kali Segara Kecamatan Gangga. Perkiraan setiap jembatan akan menelan anggaran pembangunan mencapai Rp 30 miliar. Khusus untuk jembatan di Dusun Lekok, bentangan jembatan sepanjang 60 meter akan menghabiskan anggaran mencapai Rp 16 miliar. Sedangkan bentangan khusus di Muara kali Segara bentangan jembatan diperkirakan mencapai 120 meter. Keseluruhan anggaran itu telah diperkirakan oleh Dinas PU dan Bappeda dengan rencana pemenuhan anggaran bersumber dari loan di PIP. Nurjati menerangkan jalan lingkar utara yang akan dilanjutkan dari yang ada saat ini sudah dirancang berjarak 100 meter dari bibir pantai. Perencanaan itu tentunya akan menambah nuansa keindahan wilayah perkotaan KLU dari Tanjung ke Gangga. Dibukanya jalur itu ke depan diharapkan akan berdampak pada akses transportasi dan akses ekonomi. Di sepanjang jalan lingkar utara itu nantinya diprediksi akan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuka lokasi perdagangan. Dalam pembahasan di KUA PPAS APBD 2014, Nujati mengakui belum ada pembahasan antara TAPD dengan DPRD diisyaratkan oleh PIP, setelah Pemda bersama PIP melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman, maka pada saat itulah proposal Pemda akan diajukan ke DPRD. Ketika ditanya keberadaan Jalan Lingkar Utara sebagai salah satu indikasi Kantor Bupati akan dipindahkan ke Gondang, Kecamatan Gangga, Nurjati mengakui belum berani berspekulasi. Ia sendiri hingga saat ini belum mengetahui apakah Kantor Bupati akan tetap di Tanjung atau justru dipindah ke Kecamatan Gangga yang notabene bagian dari wilayah pengembangan ibu kota. (ari) Raden Nurjati (Suara NTB/dok)
SUARA PULAU LOMBOK
200 Ribu Penduduk Loteng Masih Miskin Praya (Suara NTB) Jumlah warga miskin di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini tercatat masih cukup tinggi. Dimana masih ada sekitar 200 ribu lebih warga Bumi Tatas Tuhu Trasna yang teridentifikasi masih berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah daerah terus berupaya maksimal menekan angka kemiskinan di daerah ini. Menurut Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., di hadapan tokoh agama di Pendopo Bupati Loteng, Sabtu (23/11), untuk menekan angka kemiskinan bukanlah pekerjaan mudah. Banyak tantangan yang mesti dihadapi pemerintah daerah. Untuk itu, peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan untuk bisa terus menekan angka kemiskinan di Loteng. “Tanda dukungan masya-
rutnya, fasilitas yang akan diterima para transmigran Lotim, antara lain 2 hektar lahan garapan. Dalam hal ini, ungkapnya, Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin Dachlan bersama jajaran Dinas Sosnakertrams sudah melakukan kunjungan ke Babel dengan tujuan melihat tingkat kelayakan kawasan transmigrasi tersebut. Tahun 2014, lanjutnya, Lotim akan mengirim 15 KK ke Bima. Menurut Sudirman, program transmigran cukup efek-
Giri Menang (Suara NTB) Bangunan liar semi permanen yang dibangun di Narmada masih berdiri kokoh. Bangunan ini dibiarkan berdiri, padahal jelas-jelas melanggar aturan, karena dibangun di pinggir jalan dekat badan jalan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Barat (Lobar) belum bertindak, karena sebelumnya warga siap membongkar secara swadaya bangunan tersebut. Namun warga yang membangun lapak, sepertinya masih membandel, karena belum membongkar bangunannya. Kepala Satpol PP Lobar, Agus Gunawan menegaskan terkait bangunan tersebut pihaknya sudah ada kesepakatan dengan warga yang membangun lapak tersebut. ‘’Sesuai kesepakatan, warga secara swadaya siap membongkar bangunan tersebut,” ungkapnya, Sabtu (23/11). Ia membantah jika pihaknya kecolongan terkait pembangunan lapak tersebut. Menurutnya, kronologi adanya bangunan lapak tersebut ketika itu dilakukan pengurukan di jalan tersebut. Warga beralasan menempati hanya sementara waktu lokasi itu. Mereka mengaku ingin menyelamat-
tif mengentaskan kemiskinan. Apalagi, masyarakat transmigrasi memiliki semangat kerja yang cukup tinggi dalam mengolah lahan. ‘’Faktanya, minat masyarakat Lotim jadi transmigran ini cukup besar. Tercatat sebanyak 40 KK masuk daftar tunggu,” klaimnya. Hal ini cukup beralasan karena masyarakat Lotim notabenenya sebagai buruh tani. Jumlah lahan garapan yang minim membuat masyarakat ingin mendapat yang lebih. (rus)
Dewan Sarankan Bupati Tak Perpanjang Masa Jabatan Pejabat Pensiun Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) menyarankan Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, MPd, tak lagi memperpanjang masa jabatan pejabat eselon II yang telah masuk usia pensiun. Para pejabat yang pensiun disarankan agar diganti, sehingga regenerasi pejabat bisa berjalan. “Bupati harus menghilangkan kebiasaan memperpanjang masa jabatan pejabat yang masuk pensiun, kalau sudah pensiun ya diganti saja. Kan banyak pejabat di Lobar ini yang potensial,”ungkap Ketua Komisi I, Hamrony, Sabtu (23/11).
Menurut Hamrony kebiasaan memperpanjang masa jabatan pejabat senior yang telah masuk usia pensiun menghambat regenerasi pejabat, karena banyak pejabat muda potensial yang belum dioptimalkan. Apalagi dilihat dari kemampuan fisik dan kecerdasan tentu lebih fresh pejabat yang masih muda. ‘’Kinerja pejabat tua, diibaratkan mobil tua tidak lagi bisa lari dengan kencang. Sehingga Perlu diganti dengan mobil yang lebih batu dan umurnya lebih muda,” ujarnya. Ia mencontohkan sejumlah pejabat yang diperpanjang, termasuk Sekda, HM Uzair dan
Kepala BKD, HM Syukron tercatat dua kali diperpanjang. Tahun depan dua pejabat masuk usia pension, yakni Kepala BPBD, H. Ahmad Zaini dan Kepala Dinas Kehutanan, H. L. Syaiful Arifin. Bupati perlu segera mengisi jabatan kosong, seperti Kepala dan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang kini dijabat Kepala BKD. Menurutnya, faktor usia menjadi hambatan M. Syukron merangkap dua jabatan sekaligus. Jabatan ini perlu diisi segera supaya birokrasi seimbang dan pelayanan menjadi baik. (her)
Meningkat, Jumlah TKI Lotim Selong (Suara NTB) Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Lombok Timur (Lotim) yang akan bekerja di luar negeri membludak. Catatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Lotim hingga November ini, 18.245 TKI yang diberikan rekomendasi untuk bekerja ke luar negeri. Kepala Dinas Sosnakertrans Lotim, Sudirman didampingi Kabid Penempatan, Suwarno kepada Suara NTB di Selong, Jumat lalu, mengaku, jumlah TKI yang berangkat tahun ini dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2012 lalu, sebanyak 9.917 orang. Terjadinya peningkatan jumlah para pahlawan devisa ini, karena tahun ini sudah tidak ada moratorium lagi seperti tahun lalu. Di samping itu, tahun lalu masih ber-
rakat, upaya pemerintah daerah menekan kemiskinan tidak akan bisa maksimal,” tandasnya. Menurutnya, dengan jumlah penduduk Loteng yang saat ini sudah menyentuh angka 1,2 juta jiwa lebih, menekan angka kemiskinan sebenarnya tidak akan sulit. Karena dengan melihat komposisi jumlah penduduk Loteng saat ini, artinya ada sekitar 1 juta penduduk Loteng yang berkemampuan lebih. Artinya, ka-
lau semua masyarakat turut berperan dan mendukung dengan perannya masing-masing, maka angka kemiskinan di Loteng bisa segera dientaskan. Tapi lagi-lagi untuk bisa menumbuhkan peran serta masyarakat juga bukan perkara mudah. Terlebih di era sekarang ini, di saat pola pikir dan budaya masyarakat sudah banyak berubah butuh kerjasama semua pihak dalam mendukung program pemerintah.
Diakuinya, masyarakat sekarang ini sulit sekali diajak kerja gotong royong dan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial lainnya. “Inilah tantangan yang kini tengah kita hadapi saat ini. Sehingga membuat upaya menekan angka kemiskinan masih cukup berat,” jelasnya. Parahnya lagi di tengah masyarakat pandangan-pandangan yang mengatakan kalau menekan angka kemiskinan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah begitu kuat. Padahal urusan menekan kemiskinan bukan hanya dipikul oleh pemerintah. Tetapi masyarakat juga punya tanggung jawab yang sama. Untuk itu, peran serta selu-
ruh lapisan masyarakat sangat diharapkan dalam upaya mengentaskan angka kemiskinan. Termasuk para tokoh agama yang ada juga sangat diharapkan peran sertanya. Bahkan, dengan kondisi masyarakat seperti sekarang ini peran tokoh agama begitu vital. Paling tidak membantu memberi penyadaran kepada masyarakat. Supaya tidak sampai terseret ke perilakuperilaku yang menyimpang. Terlebih Loteng saat ini tengah mulai bergerak menuju daerah yang lebih maju. “Peran tokoh agama kita sangat harapkan. Untuk membantu membentengi masyarakat dari hal-hal negatif yang mengancam,” tandasnya. (kir)
Bangunan Liar di Narmada Belum Dibongkar
Lotim akan Kirim 25 KK ke Babel Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) akan mengirimkan 25 Kepala Keluarga (KK) transmigran ke Provinsi Bangka Belitung (Babel). Antara Pemkab Lotim dengan jajaran pemerintah setempat sudah menjalin kerjasama. Proses pengiriman akan dilakukan awal tahun 2014 ini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Lotim, Sudirman, S.Sos, Sabtu (23/11). Menu-
Halaman 10
lalu Surat Keterangan Pergi ke Luar Negeri (SK PLN) termasuk pembuatan dokumen akta kelahiran sebagai salah satu syarat harus melalui pengadilan sebelumnya. ‘’Saat ini sudah dikembalikan seperti biasa dan menyebabkan minat jadi TKI kembali membludak,” ungkapnya. Diakuinya, sebagian besar calon TKI lebih memilih ke Malaysia Barat yakni 14.272 orang, Abu Dhabi 1.088 orang, Malaysia Timur 158 orang, Qatar 180 orang, Taiwan 43 orang, Bahrain 56 orang dan Saudi Arabia 9 orang. ‘’Yang ke Malaysia didominasi di sektor perkebunan,” ujarnya. Sementara ke Arab Saudi, katanya, masih berlalu moratorium TKI, khususnya pembantu rumah tangga. Namun pihaknya lebih mengoptimalkan pengiriman tenaga formal. (rus)
kan aset makanya dimanfaatkan untuk membangun lapak. Namun belakangan lapak itu semakin marak, bahkan warga mulai membangun bangunan semi permanen. Hal inipun membuat pihaknya bersikap. Beberapa waktu lalu ia mendatangi lokasi untuk membicarakan masalah ini dengan para warga. Hasil pertemuan tersebut, disepakati agar warga mau membongkar sendiri. Saat itu, jajarannya ingin membongkar bangunan itu namun warga bersedia membongkar sendiri secara swadaya. Menurutnya, selain di Narmada, titik rawan dibangunannya lapak Liar termasuk juga di kawasan Senggigi. Pihaknya sendiri sudah melakukan peneertiban namun masih ada saja yang membandel. Menurutnya, pihaknya perlu melakukan pengawasan secara intens terhadap PKL tersebut. Selain itu, di Kediri yang termasuk kecamatan yang berkembang masih termasuk rawan bangunan lapak liar. Mengantisipasi itu pihaknya terus melakukan pengawasan. Karena jika tidak turun seminggu saja, maka PKL yang tadinya ditertibkan
(Suara NTB/her)
HARUS DIBONGKAR - Membandel, warga membiarkan bangunan liar lapak semi permanen di jalur Narmada. Warga belum membongkar lapak yang melanggar aturan. kembali berjualan di lokasi itu. Termasuk pihaknya hari Minggu melakukan gotong gotong royong dan melakukan penertiban PKL yang masih membandel di pinggir jalan di sekitar Kafe Casanova. Di lokasi
ini, terdapat tiga PKL yang masih berjualan akan direlokasi. Untuk solusi akan dibangu tujuh unit tenda bantuan dari Disperindag. Selain itu, untuk mengantisipasi agar keberadaan PKL
tak mengganggu wisatawan pada malam hari pihaknya memberlakukan kebijakan melarang PKL berjualan pada waktu malam di. Jalur Senggigi, karena mengganggu hak-hak pejalan kaki di trotoar. (her)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA JALAN JENDERAL SUD IRMAN NOMOR 36, REMBIGA, MATARAM 83124 TELEPON (0370) 647862;FAKSIMILE. (0370) 647883; SITUS WWW .PAJAK.GO.ID LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id
PENGUMUMAN PENG-7/WPJ.31/2013 TENTANG HIMBAUAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA/DINAS/INSTANSI Bendahara pemerintah memiliki peran strategis dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia dan berperan penting dalam mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kepatuhan bendahara sebagai wajib pajak dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban bendahara, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengingat tahun anggaran 2013 akan berakhir, kami menghimbau kepada bendahara pada satuan kerja di seluruh Kementerian/Lembaga/Dinas/lnstansi agar segera menyelesaikan kewajiban sebagai bendahara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebagaimana tercantum dalam lampiran; 2. Apabila menghadapi kendala atau masalah agar berkomunikasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing satuan kerja untuk dapat dicarikan solusinya; 3. Apabila mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan perpajakan yang berlaku agar berkonsultasi dengan Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak tempat bendahara terdaftar/terdekat atau melalui Kring Pajak 500200; 4. Kuasa Pengguna Anggaran agar mengawasi dan mengingatkan pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara pada satuan kerja masing-masing; 5. Jika membutuhkan bantuan buku perpajakan bagi bendahara, Saudara dapat menghubungi Bidang P2Humas, Seksi Penyuluhan Perpajakan, telepon (0370) 647862. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan. Ditetapkan di Mataram pada tanggal November 2013 Kepala Kantor, ttd Cucu Supriatna NIP 196504021992011001
Bangga Bayar Pajak