Issuu on Google+

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

SENIN, 25 NOVEMBER 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 216 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/joe)

C.01.08.13

Kampung Lendang Lokok Re, Dusun Tanjung Biru, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, termasuk salah satu dusun terisolir di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dusun ini, jauh dari pelayanan dan sangat jarang tersentuh kebijakan pemerintah. Sekelas Bansos saja, baru bantuan kambing yang masuk ke sana dan itu pun terjadi 13 tahun lalu atau tepatnya tahun 2000. ISOLASI warga sekitar 62 KK di kampung itu tidak lepas dari kondisi infrastruktur jalan. Dari pusat kota Desa Loloan, jarak tempuhnya sekitar 3,5 Km. Bersambung ke hal 5

Kasus KP3S

Penyidik Polda NTB Klarifikasi Pemberi Hibah

POTRET - Potret salah seorang bocah warga Kampung Lendang Lokok Re, Dusun Tanjung Biru, Desa Loloan, Kecamatan Bayan,KLU. Karena terbatasnya persediaan air, membuat anak-anak di dusun ini jarang mandi.

Penanganan Korupsi di NTB

(Suara NTB/dok)

Persilahkan Polwan Berjilbab KEBIJAKAN yang diberikan kepada Polisi Wanita (Polwan) untuk menggunakan jilbab, menjadi terobosan baru Kapolri Jendral Polisi Sutarman. Kebijakan ini pun disambut antusias jajaran Polda, termasuk Polda NTB yang mempersilahkan Polwan muslim berjilbab. Kepada Suara NTB via ponsel Minggu (24/11), Bersambung ke hal 5 Mochammad Iriawan

Kencang di Kejati, Lamban di Kejari Mataram (Suara NTB) Apresiasi dan dorongan khusus dari pegiat antikorupsi disampaikan ke Kejati NTB, mengingat intensitas penanganan perkara melampaui kinerja petinggi Kejati sebelumnya. Namun di sisi lain ada sorotan, ketika penanganan perkara korupsi kencang di tingkat Kejaksaan Tingg (Kejati), justru tak diimbangi semangat yang sama di tingkat Kejaksaan Negeri (Kejari). Salah satu dorongan kuat disampaikan kepada Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH, agar intens mengawasi kinerja seluruh Kejari di NTB. Banyak perkara korupsi yang ditangani saat ini di tingkat Kejari, justru dalam

rangka menuntaskan kasus kasus lama. ‘’Belum ada yang kami lihat penanganan perkara baru di tingkat Kejari yang signifikan. Hanya fokus kasus - kasus lama saja,” kata Koordinator Posko Pemantauan Peradilan

Mataram (Suara NTB) Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB sudah memulai tahapan penyelidikan kasus penggunaan dana hibah Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S). Sebagai tahap awal, pihak yang diklarifikasi adalah pemberi hibah, Biro Keuangan Setda NTB. Bersambung ke hal 5

“Jadi penyidik meminta keterangan dulu pemberi hibahnya”. Muhammad Suryo Saputro

NTB, Ahyar Supriadi. Ahyar melihat, ada semangat ditunjukkan Kajati NTB, ditunjukkan dengan seriusnya pengusutan semua perkara yang masuk. Agenda setting Kajati dilihatnya sistematis, Bersambung ke hal 5

Kapasitas ”Bandwidth” Internet Terbatas

Perpustakaan NTB Kewalahan Layani Pengunjung Mataram (Suara NTB) Jumlah kunjungan ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi NTB terus mengalami peningkatan. Terhitung sebanyak 70 sampai 80 ribu orang setiap bulan tercatat dalam buku kunjungan. Selain kurangnya ketersediaan buku-buku referensi, daya dukung lainnya berupa kapasitas bandwidth internet yang terbatas, sehingga tak semua pengunjung dapat mengakses internet secara bersamaan. Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB, Ir. H. Mokhlis, M. Si saat menerima kunjungan kerjasama Bank Indonesia Provinsi NTB memaparkan, Perpustakaan sedang terus melakukan pembenahan dalam pelayanan kepada pengunjung. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/bul)

KERJASAMA - Kepala Perpustakaan NTB, Ir. H. Mokhlis, M. Si (tengah) didampingi Deputi KPBI NTB, Kamaruddin Nur (kiri) dan Manager Keuangan dan UMKM, Ni Nyoman Sariani dalam kunjungan kerjasama Sabtu (23/11).

C.03.08.13

TO K O H


SUARA NTB Senin, 25 November 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dewan Minta Eksekutif Ajukan Raperda Silaturahmi dan Sosialisasi KECAMATAN Selaparang kembali menggelar kegiatan SMS (Silaturhami Masyarakat Selaparang) Sabtu (23/11). Kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang silaturahmi warga dari berbagai kelurahan di Kecamatan Selaparang, tapi juga dijadikan ajang untuk mengajak masyarakat bagaimana turut berpartisipasi menjaga lingkungan dari persoalan sampah. Kegiatan SMS yang diselenggarakan dalam rangka Bulan Bhakti Masyarakat (BBM) ini yang menjadi tuan rumah adalah Kelurahan Dasan Agung. Camat Selaparang, Irwan (Suara NTB/dok) Rahadi mengatakan kegiaIrwan Rahadi tan SMS di Kelurahan Dasan Agung ini merupakan kegiatan keenam yang diselenggarakan pihaknya. Dari kelurahan yang ada di Kecamatan Selaparang, masih ada tiga kelurahan yang belum mendapat giliran sebagai tuan rumah penyelenggaraan SMS. Irwan mengatakan, kegiatan SMS ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus sosialisasi tentang gerakan menuju lingkungan dengan sampah nihil (Lisan) yang tengah digalakkan pemerintah kota (Pemkot) Mataram untuk mengatasi persoalan sampah. Dengan semangat kebersamaan yang terjalin antarwarga, Irwan berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan di lingkungan masing-masing. “Peran serta dan komitmen masyarakat sangat penting, agar Piala Adipura tahun 2014 dapat diraih kembali,” ujarnya. Kegiatan SMS diikuti oleh sejumlah masyarakat Kecamatan Selaparang yang berasal dari berbagai unsur seperti kader Posyandu, PKK, tokoh KB, siswa sejumlah sekolah serta warga di Kelurahan Dasan Agung. Kegiatan SMS yang ini dirangkai dengan jalan sehat berkeliling Kelurahan Dasan Agung sambil memungut sampah plastik yang ada di sepanjang jalan yang dilintasi peserta. Sebelum jalan sehat dimulai, per kelompok masyarakat dibagikan karung untuk memungut sampah yang ditemukan di sepanjang jalan. Kelompok dengan sampah paling banyak akan diberikan hadiah oleh panitia. Sampah-sampah tersebut setelah ditimbang akan dimasukkan ke dalam kontainer yang akan didistribusikan ke Pokja Lisan di Kecamatan Selaparang. Sampah ini nantinya akan dipilah kemudian diolah menjadi barang-barang bernilai ekonomis. (yan)

Legalkan Nama H Moh. Ruslan Jadi Nama RS Mataram (Suara NTB) – Lama tanpa kejelasan, pencantuman nama mantan Walikota Mataram, H. Moh. Ruslan pada RSUD Kota Mataram, kembali mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kota Mataram. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Kota Mataram, I Made Gusti Winantara, dalam rapat gabungan komisi dengan eksekutif, sempat mempertanyakan hal itu kepada pihak eksekutif. Dikonfirmasi lebih lanjut, Minggu (24/11) kemarin, Gusti menegaskan, bahwa Fraksi PDI Perjuangan memang mempertanyakan soal dicantumkannya nama H. Moh. Ruslan pada rumah sakit milik Pemkot Mataram. Itu, lanjutnya, sebagai upaya pihaknya mendorong eksekutif supaya melegalkan nama mantan orang nomor satu di Kota Mataram itu sebagai nama rumah sakit. Sebab, diakui atau tidak,

yang berlangsung saat ini munculnya tambahan nama pada RSUD Kota Mataram, sesungguhnya belum jelas dasar hukumnya. ‘’Sekalian saja, kita dorong eksekutif untuk mengesahkan nama Pak Ruslan jadi nama RSUD Kota Mataram,’’ ujarnya. Karenanya, eksekutif harus memulai proses ini dengan mengajukan raperda Kota Mataram mengenai perubahan nama rumah sakit. Sayangnya, menurut anggota Komisi III DPRD Kota Mat-

aram ini, dari pihak eksekutif belum ‘’tertarik’’ mempatenkan nama H. Moh. Ruslan sebagai nama RSUD Kota Mataram. Disisi lain Gusti tidak menampik, dulunya fraksi PDI Perjuangan memang sempat mempersoalkan penggunaan nama H. Moh. Ruslan sebagai nama RSUD Kota Mataram, dikarenakan saat itu yang bersangkutan masih aktif menjabat sebagai Walikota. ‘’Kalau sekarang kondisinya sudah berbeda, jadi kami mendukung dibuatkan perda penggantian nama rumah sakit,’’ tandasnya. Ditambahkan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., bahwa hal itu sebagai upaya menghargai jasa mendiang mantan Walikota dua periode itu terhadap pembangunan di Kota Mat-

(Suara NTB/ist)

RSUD KOTA MATARAM - Meski tidak sesuai nomenklatur, nama RSUD Kota Mataram tetap mencantumkan nama mantan Walikota Mataram, H. Moh. Ruslan, SH. Karenanya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram mendorong kalangan eksekutif untuk meresmikan nama mantan orang nomor satu di Mataram itu menjadi nama resmi RSUD Kota Mataram. Nampak di bawah nama RSUD Kota Mataram tercantum nama H. Moh. Ruslan. aram ini. ‘’Kita tidak menutup mata, banyak yang almarhum lakukan untuk kota kita (Ma-

taram, red), termasuk pembangunan RSUD Kota Mataram,’’ pungkasnya. (fit)

ARMADA PENGANGKUT SAMPAH - Armada pengangkut sampah milik Dinas Kebersihan Kota Mataram, banyak yang sudah usang termakan usia. Diduga, hal ini menjadi salah

Intervensi Hasil Olahan Sampah

satu penyebab

KEBIJAKAN Pemkot Mataram yang menginisiasi pemisahan sampah organik dan anorganik, memang baik. Apalagi masyarakat sudah mulai kreatif mengolah sampah-sampah tersebut, baik sampah organik maupun anorganik. Sampah organik misalnya, oleh warga diolah menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik di tangan masyarakat peduli lingkungan, sampah plastik dan sebagainya ‘’disulap’’ menjadi kerajinan tangan bernilai ekonomis. Sayangnya, meski sudah (Suara NTB/dok) ada komunitas masyarakat Nyayu Ernawati kreatif yang mengelola sampah menjadi barang bernilai ekonomis namun masyarakat masih kesulitan dalam hal pemasaran. Karenanya, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., meminta kepada Pemkot Mataram untuk mengintervensi hasil olahan sampah yang telah diproduksi masyarakat. ‘’Supaya jelas pasarnya, sehingga masyarakat bisa menjadikan hasil olahan sampah sebagai mata pencaharian,’’ terang politisi PDI Perjuangan ini. Karenanya Nyayu meminta praktiknya mulai dari Sekda beserta seluruh jajarannya di kantor pemerintahan, termasuk Dewan. Hal ini, lanjutnya sebagai wujud penghargaan Pemerintah terhadap masyarat yang sudah berupaya untuk mengolah sampah plastik menjadi sesuatu yang berguna. ‘’Dan mengurangi kerusakan lingkungan,’’ tandasnya. Apalagi Pemkot Mataram telah menggelontorkan program Lisan atau lingkungan dengan sampah nihil. Program ini banyak dikagumi kabupaten/kota di luar Kota Mataram. Hanya saja, program apa saja namanya, baik program Lisan ataupun pemisahan sampah organik dan anorganik, harus dibarengi dengan intervensi Pemda setempat. Sehingga, program itu tidak menjadi mubazir. (fit)

pengangkutan

Pertahankan Adipura, Wawali Minta Masyarakat Terlibat Mataram (Suara NTB) Bertambahnya jumlah penduduk Kota Mataram dari waktu ke waktu rupanya membawa persoalan tersendiri bagi Pemkot Mataram. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam satu tahun ini saja jumlah penduduk meningkat sangat pesat dari sekitar 410 ribu menjadi 443 ribu jiwa. Penanganan sampah misalnya, tidak hanya terkait dengan kebersihan tapi juga kultur, infrastruktur dan aturan. Demikian Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dalam arahannya pada roadshow yang dihadiri Camat/Lurah se-Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya di sebuah hotel di Mataram, Sabtu (24/11). Arahan tersebut didasarkan pula pada upaya Kota Mataram mempertahankan perolehan Adipura yang akan segera sampai pada penilaian tahap kedua. Rencananya penilaian tahap dua ini akan dilakukan oleh tim pusat pada Bulan Februari 2014 mendatang. Ia membantah, meski kebersihan lingkungan menjadi salah satu fokus perhatian Pemkot Mataram, hal tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan Adipura. Hanya saja menurut Mohan, aspek-aspek yang menjadi indikator penilaian Adipura itulah yang menjadi acuan Pemkot Mataram dalam bekerja. Dalam hal ini, Camat/Lurah diharapkan mampu menggugah dan memberi dorongan kepada masyarakat untuk terlibat atau berinisiatif. “Sekuat apapun upaya yang dilakukan, kalau masyarakat tetap beranggapan semua merupakan tanggung jawab pemerintah, tidak akan bisa,’’ ujar Mohan. Berkaitan dengan upaya perolehan Adipura 2014, dalam pertemuan tersebut Camat Cakranegara M. Salman Rusdi memaparkan program-program kerja yang dilaksanakan di wilayahnya. Diantaranya gotong royong yang disepakati untuk dijadwalkan dua kali dalam sebulan, khususnya di titik-titik pantau Adipura. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Sandubaya, Camat Sandubaya Lalu Syamsul Adnan menerapkan perang terhadap pembakaran sampah yang selama ini menjadi salah satu titik lemah dalam penilaian Adipura Kota Mataram. Kecamatan Sandubaya juga memfasilitasi lingkungan-lingkungan di wilayahnya untuk pembuatan awiq-awiq mengenai kebersihan lingkungan. (fit)

kurang maksimalnya sampah di Kota Mataram.

(Suara NTB/yan)

Dikes NTB akan Intervensi Dispenda Sebut Upaya Hindari Pajak 13 Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Mataram Bangun Kos-kosan Dibawah 10 Kamar

Mataram (Suara NTB) Berdasarkan peraturan, bangunan rumah kos yang mempunyai kamar di bawah 10 tidak akan dikenakan pajak bangunan. Bangunan kos yang dikenakan pajak ialah yang mempunyai kamar di atas 10 kamar. Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi mengatakan, banyak orang yang cenderung membangun kos-kosan di Kota Mataram ini dengan jumlah kamar dibawah 10. Ini disebut sebagai upaya penghindaran pajak tapi juga dibenarkan dalam aturan. “Tapi penghindaran pajak yang dibenarkan. Banyak juga yang seperti itu,” ujarnya. Dalam menarik pajak khusus untuk bangunan ru-

mah kos, kendala yang dihadapi Dispenda Kota Mataram cukup variatif. Selain banyak yang membangun kamar di bawah 10 sehingga tak bisa ditarik pajaknya, banyak juga pemilik kos di Mataram ini tidak tinggal satu tempat dengan bangunan kosnya. “Kadang penjaganya saja yang ada. Kita tidak tahu kapan datang pemiliknya yang entah dimana tinggalnya,” cetusnya. Pajak bangunan kos berdasarkan peraturan diperlakukan sama dengan pajak hotel. Untuk menentukan potensi pajak digunakan hitungan berdasarkan jumlah kamar yaitu di atas 10 kamar. Berdasarkan data pihaknya, Syakirin mengatakan ada potensi cukup besar dari pajak

kos di Mataram. Namun ia mengakui tidak semua potensi tersebut bisa ditarik. Ia mencontohkan walaupun ada bangunan kos yang mempunyai kamar di atas 10, tapi kadang itu tidak terisi semua. “Kadang ada yang kosong beberapa kamar. Itu yang kami coba hitung,” ujarnya. Dengan dasar hitungan itulah pihaknya menentukan target. Setelah satu semester pihaknya akan mengevaluasi apakah benar perencanaan asumsi-asumsi pihaknya dalam menetapkan target awal. “Ada perkembangan lebih bagus bahwa tingkat hunian kos misalnya 60 persen. Sementara asumsi kita 40 persen, otomatos akan naik setelah satu semenster,” terangnya. (yan)

Pemprov Targetkan APBD 2014 Tuntas Sebelum HUT NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menyerahkan dokumen RAPBD murni 2013 ke DPRD NTB pada Senin (25/11), hari ini. Setelah itu, Gubernur akan menyampaikan nota keuangan RAPBD murni 2014 untuk selanjutnya dilakukan pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Ditargetkan, APBD murni 2014 dapat ditetapkan sebelum HUT NTB pada 17 Desember 2013 mendatang. Hal tersebut dikatakan Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM dikonfirmasi di kantor Gubernur, akhir pekan kemarin. “Senin kita masukkan dokumen RAPBD itu, insya Allah Selasa pak Gubernur menyampaikan nota keuangan,” ujarnya. Dengan penyerahan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) yang lebih awal, katanya, maka ia optimis pene-

tapan APBD NTB 2014 bisa lebih cepatdari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya, APBD NTB 2013 ditetapkan pada 17 Desember 2013. “Karena KUA PPAS sudah kita serahkan jauh sebelumnya. Dari situ sudah kelihatan, kebijakan umum itu seperti apa, kemudian plafon sementara juga bagaimana sudah kelihatan. Insya Allah selesai lebih cepat,” tambahnya. Ditanya pembahasan yang terkesan akan dilakukan terburu-buru mengingat semakin mepetnya waktu, Chairul mengatakan, penetapan APBD tidak bisa dilihat dari panjang pendeknya pembahasan. Tetapi yang terpenting, katanya, jika penyusuannya mantap dan baik sesuai dengan akun-akunnya maka proses pembahasannya juga tidak akan berbelit-belit. “Dewan akan memahami dokumen sampai membahasnya. Kalau saya tidak melihatnya dari panjang pendeknya pem-

bahasan, kalau akun-akunnya benar kemudian kegiatan-kegiatan punya sasaran fungsional yang jelas. Kalau rancangannya lebih baik dan mantap itu proses pemabahasannya juga tidak berbelit-belit,” tandasnya. Ditambahkan, dalam dokumen RAPBD 2014, akan lebih banyak program-program daripada bantuan sosial. Selain itu, Pemprov NTB akan memprioritaskan penuntasan beberapa proyek strategis yang dibutuhkan masyarakat sepergti penyelesaian RSUP Dasan Cermen dengan menganggarkan dana sekitar Rp 146 miliar supaya RSUP yang ada saat ini operasionalnya bisa dipindah ke Dasan Cermen. Beberapa proyek strategis juga akan menjadi prioritas Pemprov NTB untuk dituntaskan pada 2014 mendatang. Namun, karena kapasitas fiskal daerah terbatas, maka Pemprov akan memprioritaskan fasilitas-fasilitas yang paling diperlukan oleh masyarakat. (nas)

Mataram (Suara NTB) – Kasus kematian ibu melahirkan di Kota Mataram yang mencapai 13 kasus, membuat terkejut Dikes NTB. Pasalnya, angka kematian ibu melahirkan nol (Akino) merupakan program Gubernur NTB. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, drg. Eka Yunardi berjanji akan mengintervensi langsung 13 kasus tersebut. Eka Yunardi yang dikonfirmasi Sabtu (23/11), menyayangkan kasus kematian ibu melahirkan di Kota Mataram. Apalagi sampai 13 kematian ibu melahirkan. Kasus tersebut, lanjutnya, harus menjadi perhatian dan Dikes akan secara langsung mengintervensi kasus tersebut. Karena bagaimanapun juga, ini juga menyangkut program Akino. “Kami dari Dikes akan langsung mengintervensi kasus tersebut,” ungkapnya. Eka mengatakan, secara umum pada tahun 2012 angka kematian yang ada di beberapa daerah di NTB mengalami penurunan. Ia menyebutkan di KLU angka kematian ibu melahirkan telah mencapai nol. Meskipun di beberapa daerah yakni Lotim masih ada satu kasus kematian ibu melahirkan, termasuk

di Kota Mataram. Ia mengakui penuruan angka kematian ibu melahirkan nol, telah dirasakan oleh masyarakat. Baik masyarakat pedesaan maupun di kota. Ia menambahkan, masalah kesehatan bukan semata–mata tugas dan tanggungjawab tim medis, tetapi tugas seluruh pihak untuk memperhatikan keselamatan pasien. Dinas Kesehatan, kata Eka, akan tetap berupaya mengeluarkan program–program yang menyentuh masyarakat secara langsung. “Masalah kesehatan bukan semata-mata, berbagai pihak juga ikut terlibat,” terangnya. Menyinggung pasien Jampersal Hilmia Azaini yang santer diberitakan, Eka mengatakan secara umum dokter maupun perawat tidak ada pembedaan antara pasien kaya atau miskin, umum atau pasien Jamkesmas. Prinsip dasarnya, tim medis akan memberikan pelayanan sesuai dengan keadaan pasien. Ia menambahkan di ujung pelayanan di IGD maupun ICCU, dokter yang mengatur mana yang harus diberikan pelayanan. “Sekali lagi di Rumah sakit tidak melihat dan kemudian nanti apakah pasien umum ataupun pasien asuransi,” demikian Eka. (cem)

PENGUMUMAN Bahwa berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 26-04-2010, Nomor 40, yang dibuat dihadapan AHSAN RAMALI, SH, Notaris di Mataram, telah didirikan PT. AMANAT SEMESTA, berkedudukan di KOTA BIMA, dengan memasukkan segala Aktiva dan Pasiva dari CV. AMANAT, yang berkedudukan di KOTA BIMA. Bahwa untuk itu, segala keberatan-keberatan dan sanggahansanggahan dapat diajukan pada Departemen Hukum Dan HAM Republik Indonesia di Jakarta dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal dimuatnya pengumuman ini. Direktur PT. AMANAT SEMESTA TTD MULYONO


PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 25 November 2013

Halaman 3

Dari Seminar PGRI Sumbawa

Punya Kesempatan Sama HIDUP suskes merupakan impian semua orang. Tak terkecuali Sri Hastuti Novila Anggraini S, perempuan kelahiran Desa Batu Yang Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur, 27 November 1993 silam ini. Baginya, setiap orang mempunyai kesempatan dan peluang yang hampir sama untuk meraih sukses tidak terkecuali dirinya. Sukses menurutnya bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Namun harus selalu diusahakan dalam setiap langkah dan denyut nadi setiap orang. Sehingga dengan segala usaha yang dilakukan pada dasarnya setiap orang mempunyai potensi dasar untuk menjadi orang sukses. Namun selama ini masyarakat kadang terjerat dengan konsep takdir yang terkesan memenjarakan setiap ikhtiar yang hendak dilakukan. Padahal, Tuhan memberikan berbagai pilihan hidup untuk dijalani oleh manusia apakah mau menjadi sukses dengan pilihannya sendiri atau sebaliknya. Dengan prinsip Tuhan memberikan kebebasan kepada hambanya dalam berikhtiar itulah yang kini diyakini oleh Tuti panggilan akrabnya dalam menjalani hidup. Ia dengan memegang teguh prinsip seperti itu telah mampu membuktikan sukses itu merupakan sesuatu yang harus diusahakan dengan segala kebebasan yang diberikan Tuhan kepada hamba-hamba-Nya. Tuti di usianya yang masih sangat muda telah mampu membuat kedua orang tuanya bangga. Pasalnya semenjak duduk di bangku SD sampai lulus SMA, Tuti selalu menjadi juara kelas bahkan menjadi juara umum. Bahkan yang lebih membuatnya merasa bersyukur adalah pada saat kelas I SMA, dirinya mengikuti program percepatan (akselerasi) yang diselenggarakan oleh sekolah yang membuatnya pascakenaikan kelas I langsung loncat ke kelas III pada jurusan IPA. Pasca lulus SMA, Tuti yang pada awalnya bercita-cita menjadi Polwan mengurungkan niatnya setelah sebelumnya mengalami kecelakaan yang membuatnya harus pasrah membuang cita-citanya menjadi Polwan. Akhirnya, dengan segala pertimbangan, Tuti memilih untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram mengambil jurusan Bahasa Inggris. Benar saja, di kampus ini Tuti benar-benar mampu membuat potensinya menjadi melejit seiring dengan keaktifannya dalam berbagai organisasi intra kampus seperti aktif di BEM FKIP, UKM Argumen dan lain sebagainya. Berbagai lomba dan event, seperti lomba debat bahasa Inggris dan pidato pun selalu dijuarai oleh mahasiswi yang hobi memelihara kucing ini. Tidak heran, dengan kemampuannya dalam berbahasa inggris, Anak ketiga pasangan Saiful (alm) dan Sriati ini secara berturut-turut pada tahun 2012 dan 2013 ini berhasil terpilih menjadi mahasiswi berprestasi (mawapres) tingkat FKIP. Mahasiswi yang kini tengah menyusun skripsi ini mengaku, pascawisuda nanti akan mencari beasiswa S2 supaya keinginan untuk kuliah ke AusSri Hastuti Novila tralia bisa terwujud. (dys) Anggraini S (Suara NTB/dys)

Persoalan Pendidikan di Daerah Harus Dibenahi Kompleksitas persoalan pendidikan Indonesia termasuk di NTB dan khususnya di Sumbawa, mesti terus dibenahi. Kurikulum yang berganti-ganti, anggaran pendidikan yang di bawah 20 persen, sehingga sangat sulit menemukan format ideal pengembangan pendidikan di daerah. Untuk itu, guru harus bangkit, meningkatkan kualitas sumber daya. DEMIKIAN salah satu poin yang tergambar dalam Seminar PGRI Sumbawa, memperingati HUT PGRI ke 68, Sabtu (23/11). Dengan tekad, guru bangkit, kaitan dengan implementasi kurikulum 2013. Salah satunya, meningkatkan sumber daya guru. Salah satunya melalui penguasaan Informasi Teknologi (IT) yang merupakan kebutuhan guru ke depan. ‘’Sebab sebagus apapun kurikulum tanpa dilandasi pemahaman dan penguatan sumber daya guru, maka tak mungkin terjadi perubahan,” tandas salah satu pembicara, Ketua PGRI NTB, Drs. H. M. Ali H. A Rahim, M.Pd. Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota harus mengambil peran strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya guru. Apalagi dalam penerapan kurikulum 2013 yang diuji coba selama 3 tahun, untuk dilihat apakah memenuhi standar apa tidak. Pihaknya menyesalkan kebijakan pemerintah pusat yang sering mengganti kurikulum tanpa melihat penerapan

kurikulum sebelumnya secara utuh di lapangan. Belum lagi kalau melihat problematikan pendidikan khususnya di NTB. Dengan tingkat IPM yang masih rendah, perhatian pendidikan di NTB secara umum masih rendah. Anggaran pendidikan sebenranya belum mencapai 20 persen, kalau dihitung diluar gaji. “Nonsens itu anggaran pendidikan 20 persen. Sebab kalau dihitung diluar gaji, kota Mataram saja sebagai barometer pendidikan di NTB, baru 11 persen. Apalagi kabupaten/kota lainnya,” ujarnya mencontohkan. Untuk dapat melakukan pembenahan, ada delapan indikator pelayanan standar minimal yang mesti dipenuhi. Seperti sarana, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), tenaga profesional, manajemen keuangan, tenaga kelulusan dan kompetensi serta lainnya yang kini belum dipenuhi pemerintah. Pendidikan mestinya menjadi prioritas utama. Artinya, masih banyak kekurangan

(Suara NTB/arn)

SEMINAR - Dari kiri ke kanan, H. M. Ikhsan, Kadis Diknas Sumbawa, Sudirman, Ketua PGRI NTB, dan Kabid Dikmen Diknas, M. Ali saat hadir dalam acara Seminar PGRI Sumbawa, Sabtu (23/11). yang mesti dibenahi. Catatan penting, pemerintah daerah mesti menyiapkan pengembangan wawasan guru melalui Musyawarah Guru Mata PeLajaran untuk SMA/SMK, sementara untuk SD dan madrasah, gugus perlu dihidupkan. Namun, khusus terkait pendidikan di Sumbawa, Arahim melihat perkembangannya cukup baik. Mulai muncul ikon seiring dengan banyaknya prestasi pendidikan yang diraih Sumbawa, baik sakala nasional maupun Internasional. Dari segi mutu pendidikan juga sudah cukup bagus, termasuk pembinaan guru. Pembicara seminar lainnya, mantan Kadis Diknas Sumbawa,

Dr. H. Muhammad Iksan, M.Pd, menyatakan, untuk menjadi profesional setiap orang harus belajar. Termasuk guru, harus dapat belajar dengan baik dan harus aktif dalam berbagai kelompok belajar. ‘’Karena tidak ada yang bisa menjamin, kalau guru bisa pintar dengan belajar sendiri. Kelompok dalam artian, bisa meningkatkan kemampuan sebagai guru, agar ilmu yang diperoleh bisa dibawa keluar. Serta ditunjang oleh basis kompetensi,’’ ujarnya. Sementara Ketua PGRI Sumbawa yang juga Kepala Dinas Diknas Sumbawa, Sudirman S.Pd, mengatakan, seminar yang mengambil tema pendidikan nasional dalam pusaran

otonomi daerah, merupakan rangkaian dari beragam kegiatan HUT PGRI Sumbawa. Selain kegiatan bhakti sosial dan donor darah kerjasama dengan BKBPP, Dikes dan PMI serta sejumlah kegiatan olahraga. Tujuannya, memberikan gambaran tentang pentingnya peran modalitas sosial, mengoptimalkan segenap potensi dalam mendukung sebagai program di bidang pendidikan. Memahami pentingnya kekuatan jaringan untuk mengoptimalkan modal sosial lokal untuk pengembangan guru di Kabupaten Sumbawa serta memetakan peran organisasi PGRI sebagai pilar pendukung pembangunan pendidikan. (arn)

Perkembangan Bahasa Asing Tidak Perlu Dirisaukan Mataram (suara NTB) Kekhawatiran sejumlah pihak akan tergesernya penggunaan bahasa nasional (Indonesia) di tengah semakin marak dan berkembangnya penggunaan bahasa asing di tengah-tengah masyarakat ditanggapi berbeda Sekretaris Pusat Bahasa Universitas Mataram (Unram) I Made Sudjana. Kepada Suara NTB beberapa waktu lalu, Sujana menilai, kekhawatiran tersebut terlalu berlebihan. Padahal menurutnya, masyarakat Indonesia sudah menggunakan bahasa nasional sejak kecil. Menurutnya, jika ada yang menyebut tren penggunaan bahasa asing di tengah-tengah masyarakat yang sekarang sudah mulai berkembang sebagai ancaman tergerusnya keberadaan bahasa nasional, itu merupakan sebuah pemikiran yang tidak

memiliki landasan dan tidak berdasar sama sekali. “Masyarakat kita kan sudah menggunakan bahasa nasional sejak kecil, jadi tidak perlu khawatir terhadap ancaman kepunahan tersebut,” ujarnya. Selain itu, I Made Sudjana juga beranggapan proporsi penggunaan bahasa nasional yang cukup besar digunakan setiap hari oleh masyarakat,

dipastikan tidak akan mempengaruhi kemampuan berbahasa. Termasuk tidak akan menggeser penggunaan bahasa nasional di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, dengan proporsi penggunaannya yang cukup besar tersebut tidak sebanding dengan proses belajar bahasa asing yang hanya memakan waktu sebentar dan tidak terus menerus. “Paling

kan orang belajar bahasa asing hanya satu atau dua tahun, sedangkan berkomunikasi dengan bahasa nasional hampir tiap hari digunakan, jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan,” terangnya. Baginya, ketakutan yang terlalu berlebihan terhadap penggunaan bahasa asing oleh beberapa orang tersebut sebenarnya bukan pada persoalan penggunaan bahasa asingnya, namun terletak pada persoalan TOEFL yang menjadi persyaratan dalam berbagai bursa kerja. Menurutnya, dijadikannya TOEFL sebagai syarat utama dalam berbagai bursa kerja harus dilihat sebagai upaya

suatu institusi atau perusahaan tertentu untuk mencari SDM yang berkualitas. Karena dengan SDM yang berkualitas, tentu dapat menguntungkan perusahaan tersebut. Dalam hal ini, bahasa asing harusnya tidak diposisikan pada posisi yang dipertentangkan sebagai ancaman dengan keberadaan bahasa nasional, namun harus dijadikan sebagai partner dalam upaya untuk meningkatkan pengembangan SDM di negara kita. Sebagaimana diketahui beasiswa negara asing yang masuk sangat banyak, namun tingkat serapan beasiswa asing khusus di NTB masih sangat rendah.(dys)

Rayakan Ultah Ke-2

RSHK Komit Jadi Ikon Masyarakat NTB Mataram (Suara NTB) – Bertambahnya usia bukan berarti semangat dan kepedulian kepada sesama semakin berkurang. Tetapi dengan bertambahnya umur, menjadikan pribadi menjadi dekat kepada masyarakat. Terlebih masyarakat yang tidak mampu. Itulah yang menjadi perwujudan Rumah Sakit Harapan Keluarga (RSHK) Mataram di usianya yang ke – 2. Berbagai kegiatan bersifat sosial kemanusiaan telah digelar. Seperti operasi katarak gratis bekerjasama dengan YKI, pemberian santunan kepada anak yatim serta donor darah. Melalui kegiatan tersebut, RSHK berkomitmen menjadi ikon masyarakat NTB. Pada puncak hari ulang tahun ke – 2 RSHK, Minggu (24/11) kemarin, kembali digelar kegiatan fun bike yang diikuti 1.000 peserta. Tampak hadir pada kegiatan tersebut, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh beserta istrinya serta jajaran direksi dan karyawan RSHK Mataram. Direktur RSHK Mataram, dr. Ristina Basri, MARS yang dikonfirmasi, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan adalah kegiatan

rutin yang dilakukan setiap tahun. Menurut Ristina, berbagai kegiatan sosial tersebut, merupakan rasa kepedulian RSHK kepada masyarakat, khususnya warga tidak mampu. “Kita ingin tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya. Ia menambahkan selama ini, image RSHK dikenal sebagai rumah sakit yang mewah dan mahal. Tetapi sebenarnya, RSHK bukanlah rumah sakit yang dibayangkan oleh masyarakat. Pasalnya, RSHK juga menerima pasien yang menggunakan asuransi kesehatan (askes). Untuk pasien Askes, sambungnya, difasilitasi dengan enam tempat tidur dan ruangan ber–AC. Tentunya, RSHK tetap menjunjung misi safety and care is our concern serta selalu mengedepankan preventif dalam melayani pasien. Dalam kesempatan itu, Ristina memberikan apresiasi kepada Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh beserta istri yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan fun bike. Ia berharap ke depan, RSHK dapat menjadi kebanggaan masyarakat Mataram khususnya dan NTB pada umumnya. (cem/*)

Direktur RSHK Mataram, dr. Ristina Basri, MARS menyerahkan hadiah utama satu buah sepeda motor kepada peserta pemenang undian dalam acara fun bike yang dilaksanakan Minggu (24/11).

Walikota Mataram H.Ahyar Abduh menggunting pita dalam pelaksanaan acara fun bike RSHK Mataram, didampingi Direktur RSHK Mataram, dr. Ristina Basri, MARS (paling kiri) dan dr. Ety Retno S.,SpPK, M.Kes, Wakil Direktur RSHK Mataram (paling kanan)

Walikota Mataram H.Ahyar Abduh bersama istri, foto bersama diselasela pelaksanaan acara fun bike bersama Direktur RSHK Mataram, dr. Ristina Basri, MARS (paling kanan), dr.H.Usman Hadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram (paling kiri) dan dr. Ety Retno S.,SpPK, M.Kes, Wakil Direktur RSHK Mataram (ke dua dari kiri)

Donor Darah dilaksanakan sebagai bagian dari acara bhakti sosial dalam HUT RSHK ke 2. Tampak Direktur RSHK Mataram, dr. Ristina Basri, MARS sedang mendonorkan darahnya. Didukung oleh: Operasi katarak yang dilaksanakan sebagai bagian dari acara bhakti sosial dalam HUT RSHK ke 2

Walikota Mataram H.Ahyar Abduh melepas peserta fun bike RSHK


SUARA NTB Senin, 25 November 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Program BOS Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

BOS Tekan Angka Putus Sekolah di SMP 2 Unter Iwes lainnya. Setelah dilakukan pendataan dan identifikasi oleh pihak sekolah. “Jadi, kita data mana yang betul - betul tidak mampu. Itulah yang kita bantu, khususnya bantuan dana transportasi bagi mereka, Rp. 5.000 per hari untuk menekan angka putus sekolah,” terang Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sumbawa, Drs. M. Thamrin, kepada Suara NTB, Sabtu (23/11). Menurutnya, dana BOS telah dimanfaatkan sesuai petunjuk teknis, seperti kegiatan belajar mengajar, gaji guru, dan lainnya. Termasuk dalam membantu siswa miskin. Sebab salah satu tujuan BOS mengantisipasi siswa putus sekolah. Dana BOS triwulan keempat tahun ini pun sudah dicairkan.

Rumah Dirusak Massa

Kades Cenggu Menumpang di Mertua Bima (Suara NTB) Sejak akhir Agustus 2013, Kepala Desa (Kades) Cenggu, kecamatan Belo, kabupaten Bima, Hidayat H. Mahmud yang merupakan salah satu korban bentrok beberapa waktu lalu, hingga kini masih menumpang di rumah mertua. Hidayat masih menumpang karena belum bisa membangun dan menata kembali rumahnya lantaran bantuan yang didapat dari Pemerintah Daerah (Pemda) Bima masih minim. Sebelumnya, rumah ayah empat orang anak ini menjadi salah satu sasaran (Suara NTB/use) amukan warga desa Hidayat H. Mahmud tetangga dalam bentrok. Sejak rumahnya terbakar, dia kemudian ditawari oleh mertua untuk tinggal sementara sambil menunggu bantuan untuk kembali membangun dan menata rumah. Setelah lama dijanjikan, Hidayat dan korban bentrok lainnya akhirnya menerima bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima berupa uang. Untuk dirinya, dia mendapat bantuan sebesar Rp 50 juta. ”Bantuannya diserahkan waktu BBGRM beberapa waktu lalu,” ujarnya saat ditemui di kediaman Mertua, Sabtu (23/11). Dua korban lainnya, mendapat bantuan sebesar Rp 15 juta karena rumah terbuat dari kayu (panggungn red). Sementara itu korban lainnya, termasuk korban luka tembak oleh oknum anggota Brimob maupun korban pembacokan, Delian Lubis (29) juga mendapat bantuan. Para korban ini mendapat bantuan sebesar Rp 1,5 juta. Menurut Hidayat, bantuan tersebut masih berupa sementara, sebab rumah batu yang dibangunnya beserta isi senilai hampir Rp 400 juta. Bantuan ini masih minim, karena memang Pemda tak menganggarkan bantuan untuk konflik. Bantuan sementara ini, lanjutnya, hanya sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban. Hanya saja, lantaran minimnya bantuan, hingga kini dia masih belum bisa memulai pembangunan rumah. Dengan dana tersebut masih banyak kekurangan. Oleh karenannya, kemarin (23/11), dia mengajukan proposal untuk tambahan pembelian material berupa seng maupun semen. “Saya bersyukur ada bantuan dari Bupati, tapi Bupati berjanji kalau ada kekurangan bisa disampaikan kembali,” ujarnya. Untuk itu, lantaran masih jauh dari cukup, dia pun berharap Pemda untuk kembali memberi perhatian dengan mengulurkan bantuan yang dijanjikan. (use)

Dana Aspirasi Diharapkan Bisa Bantu Alat Susut Hasil Panen Petani Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan kini memiliki program mengurangi susut hasil panen petani. Namun, kegiatan ini harus didukung oleh ketersediaan sarana. Makanya, diharapkan dana aspirasi anggota DPRD Sumbawa bisa diarahkan untuk membantu pengadaan alat susut hasil petani. Kabid Bidang Usaha Distan Sumbawa, H. Syahri, Sabtu (23/11) menjelaskan, alat yang dinamakan dengan combine hapister tersebut merupakan alat panen satu paket, mulai dari penyabitan, pengumpulan, perontokan dan pembersihan satu kaitan. Dengan alat tersebut, susut hasil panen petani menjadi hanya sekitar satu persen. Bandingkan dengan alat manual susut hasil bisa mencapai 6 persen. “Alat ini bisa menekan susut hasil. Masalahnya alat ini mahal sehingga sulit dijangkau petani,” katanya. Sebetulnya alat ini sudah ada di sejumlah kelompok tani bantuan dari pemerintah pusat. Seperti di kecamatan Empang, Maronge, Lunyuk dan lainnya. Namun, baru lima unit dan sangat terbatas. Hingga tidak bisa melayani petani yang rela antri untuk dapat menggunakan alat ini yang harganya per unit diperkirakan Rp 300 juta. Apalagi waktu panen juga menjadi lebih cepat menggunakan alat dimaksud. “Panen juga lebih cepat dan hasilnya lebih bagus dan kehilangan hasil lebih rendah,” kata H. Syahri. Petani sebenarnya berharap dinas dapat menyediakan alat ini. Namun, keterbatasan keuangan daerah, permintaan petani sulit dipenuhi. Makanya, dana aspirasi anggota DPRD Sumbawa yang alokasinya jelas setiap tahun, diharapkan dapat membantu petani dalam penyediaan alat dimaksud. “Beberapa teman-teman dari kalangan dewan, memang sempat menanyakan soal alat ini ke kami. Makanya kami berharap bisa dialokasikan lewat dana aspirasi. Bagi kami, yang penting alat tersebut sampai dan bisa dinikmati oleh petani,” demikian H. Syahri. (arn)

Badron

(Suara NTB/arn)

Penyesuaian data siswa pun sudah dilakukan dalam Dapodik. Agar tidak ada lagi persoalan. “Kondisi sekolah kita yang kekurangan siswa

Thamrin. Sebelumnya, Kasi Manajemen Pendidikan Dasar dan TK Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Badron menyebutkan, pencairan dana BOS triwulan keempat, sudah bisa dicairkan sejak Senin, 28 Oktober lalu. Untuk triwulan terakhir ini, total jumlah dana BOS untuk SD dan SMP sebesar Rp 10.656.237.500. Yang langsung ditransfer ke rekening sekolah masing-masing. Untuk penggunaannya, sudah ada petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS. Petunjuk tersebut sudah disampaikan kepada seluruh sekolah penerima dana BOS. Bahkan sebelumnya juga sudah dilakukan sosialiasi kepada seluruh kepala SD dan

(Suara NTB/arn)

M. Thamrin

dampaknya kepada dana BOS. Memang kita agak kesulitan sedikit. Tetapi bagaimana data yang terbatas itu kita gunakan seefektif mungkin,” kata M.

SMP. ”Kami berharap penggunaan dana BOS ini tidak terjadi kesalahan maupun penyimpangan, karena akibatnya dapat berurusan dengan hukum,” kata Badron mengingatkan. Selain itu, Badron juga menginformasikan bahwa Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2013 khusus untuk SD sudah dapat dicairkan. Jatah BSM untuk SD di Kabupaten Sumbawa jelasnya sebanyak 1.532 siswa yang tersebar di sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa. Dana ini dapat dicairkan dengan persyaratan sebagai berikut, siswa bersama dengan orang tua atau wali murid harus membawa bukti identitas berupa Kartu Keluarga (KK), KTP

atau SIM dan mengisi slip penarikan tabungan. Diharuskan pula membawa surat keterangan dari sekolah yang menyatakan, siswa tersebut benar bersekolah pada SD yang bersangkutan. Mengenai besar BSM untuk SD, dijelaskan Badron, untuk masing-masing siswa mendapatkan BSM sebesar Rp 225.000, ditambah dengan uang pemanfaatan atau uang subsidi BBM sebesar Rp 200 ribu, sehingga total diterima masing-masing siswa sebesar Rp 425.000 untuk satu semester. Dana BSM tersebut langsung diambil oleh siswa yang bersangkutan di Bank. (arn/*)

PDAM KSB Siapkan Layanan Air Siap Diminum Taliwang (Suara NTB) Untuk meningkatkan pelayanannya, PDAM Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melakukan berbagai upaya. Salah satunya PDAM KSB baru-baru ini telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan asal Jepang, Raito Kogyo Limited Company, LTD untuk kerjasama mengembangkan jaringan khususnya sistem penyediaan air bersih siap konsumsi. “Jadi kerjasama yang kita bangun dengan Raito membuat jaringan air bersih yang airnya sudah disterilisasi sehingga dapat langsung dikonsumsi alias di minum langsung dari keran. Seperti itu sederhananya,” jelas direktur PDAM KSB Bambang, ST kepada wartawan. Nilai investasi yang akan disalurkan Raito sekitar Rp 4,5 miliar. Menurut Bambang, rencananya aktivitas kerjasama ini akan dimulai pada awal tahun 2014 mendatang dengan program pengembangan jaringan, memelihara jaringan yang telah ada serta membangun fasilitas sterilisasi untuk memenuhi standar air baku siap konsumsi sebagaiamana dengan tujuan investasi perusahaan asal Jepang itu. Bambang meyakinkan, bahwa proyek kerjasama dengan Raito itu tidak akan memberatkan PDAM dan Pemda KSB secara umum. Pasalnya dalam kerjasama ini diterapkan sistem bagi hasil dengan komposisi 60 – 40. Di mana 60 untuk perusahaan dan 40 untuk PDAM

KSB. “Tidak akan memberatkan, karena dari kerjasama ini kita mendapatkan perluasan jaringan sehingga daya jangkau pelayanan kita semakin luas,” timpalnya. Bambang menyebutkan, kerjasma dengan Raito ini akan memberikan manfaat lebih banyak bagi PDAM secara khusus. Sebab selain meningkatkan kadar mutu air yang didisrtibusikannya juga daya jangkau pelayanannnya semakin luas pula. “Kami berharap rencana action di awal 2014 nanti bisa segera dimulai. Dengan begitu target kita untuk melayani seluruh masyarakat KSB di tahun 2015 bisa tercapai,” harapn y a . (bug)

Bambang

RSUD KSB Bantah Dokter Spesialis Kabur Taliwang (Suara NTB) Kabar kaburnya salah seorang dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dibantah pihak manajemen rumah sakit. Direktur RSUD KSB dr. Dwidiya Mertasari kepada wartawan, Sabtu (23/11), kepergian salah satu dokter spesialis yang selama ini bekerja di RSUD bukan karena kabur. Melainkan dokter tersebut telah ditarik oleh pihak RSU Provinsi yang selama ini telah meminjamkan yang bersangkutan ke RSUD KSB. “Jadi bukan kabur. Tapi yang bersangkutan ditarik ke provinsi karena memang dokternya berstatus sebagai PNS provinsi,” jelasnya. Dokter spesialis yang ditarik oleh pihak RSU provinsi itu adalah dokter spesialis bedah. Diakui dr. Merta hilangnya dokter spesialis bedah itu membuat pelayanan RSUD KSB sedikit tertanggu. Terutama untuk menangani pasien yang memerlukan penanganan bedah, akhirnya RSUD KSB kembali menerapkan proses rujuk ke rumah sakit lainnya. “Kita sekarang kembali merujuk pasien bedah, karena dokternya sudah tidak ada lagi,” timpalnya seraya menambahkan jika sebelumnya pihak RSUD KSB sempat akan mempertahankan dokter bedah yang ditarik oleh provinsi itu. “Kita sebenarnya sudah

lakukan advokasi agar si dokter yang diperbantukan RSU provinsi bisa ditahan di sini. Tapi ternyata provinsi menyatakan sangat membutuhkan juga tenaga dokter bersangkutan. Jadi kita tidak bisa berbuat banyak lagi,” timpal Merta. Untuk menutupi kebutuhan dokter spesialis bedah, RSUD KSB sebenarnya dapat memanfaatkan jaringan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Untuk jalur ini Merta mengakui, banyak dari dokter PPDS yang berminat untuk membantu pelayanan RSUD KSB. Hanya saja untuk mendapatkan tenaga spesialis itu, pihak rumah sakit sebelumnya harus menyediakan anggaran pembiyaan terhadap dokter bersangkutan. “Kalau sekarang belum bisa karena kita belum siapkan anggaran. Mungkin tahun depan bisa,” cetusnya. Untuk menunjang kelancaran operasional pelayanan, RSUD KSB saat ini hanya memiliki tiga dokter spesialis. Merta menyebutkan, meski berkurang jumlah itu secara umum tidak mempengaruhi kinerja rumah sakit. “Dengan status rumah sakit kita ini, sebenarnya satu dokter spesialis saja sudah cukup,” pungkasnya. Total dokter yang dimiliki RSUD KSB sekarang ini berjumlah 14 orang, terdiri dari sembilan dokter umum, dua orang dokter gigi dan tiga orang dokter spesialis. (bug)

(Suara NTB/use)

KOTOR – Pantai Kalaki, Bima, yang tak terpelihara dan kotor dengan aneka jenis sampah.

Terkesan Tak Terawat

Pantai Kalaki Dipenuhi Sampah

(Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Secara umum, kondisi siswa SMP Negeri 2 Unter Iwes mengalami keterbatasan. Masih terdapat sejumlah siswa miskin atau kurang mampu yang mesti didukung. Keberadaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ternyata cukup membantu siswa miskin, sehingga dapat menekan angka putus sekolah di wilayah bersangkutan. SMP Negeri 2 Unter Iwes yang terletak di desa Kereke, jumlah siswanya hanya 107 orang. Beberapa orang di antaranya, terdiri dari siswa miskin dari wilayah sekitar, seperti Selang, Kereka, Pungka dan

Bima (Suara NTB) Kondisi pantai Kalaki yang menjadi ikon wisata lokal di Kabupaten Bima terlihat memprihatinkan. Pasalnya, sepanjang garis pantai dipenuhi sampah organik maupun non organik. Padahal, pantai yang terletak di teluk Bima ini sempat dipuji oleh Mendagri Gamawan Fauzi sebagai salah satu lokasi wisata yang indah. Saat Suara NTB melintas, Sabtu (23/11), pantai yang terletak tepat di pinggir jalan nasional ini terlihat mengenaskan. Sepanjang garis pantai terlihat sampah berserakan. Mulai dari ranting bambu, sampah plastik hingga pelepah pisang. Kondisi ini sangat miris, pasalnya kawasan ini menjadi salah satu tujuan wisata bagi masyarakat Bima dan sekitarnya. Tidak saja sudah dikenal oleh masyarakat kota, sedikit banyak masyarakat luar juga per-

nah mengenal pantai Kalaki ini. Bahkan, saat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB beberapa waktu lalu, Mendagri Gamawan Fauzi pernah memuji Pantai Kalaki sebagai kawasan wisata di NTB yang indah yang pernah dikunjunginya. Namun jika melihat kenyataan kini, pujian pejabat negara ini pun seakan terpatahkan. Bahkan, pengunjung pun mengeluhkan kondisi ini. Seperti yang diutarakan oleh Zul Asfin (34) asal Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Zul Asfin yang saat itu mengantar dua orang putrinya menuturkan kondisi pantai Kalaki sangat memprihatinkan. Seharusnya, di pantai ini ditempatkan petugas kebersihan yang bertugas setiap hari atau sekali seminggu untuk memperhatikan masalah kebersihan. Sementara saat ini sama sekali tidak ada petu-

gasnya. Pantai yang memiliki pasir putih ini dibiarkan begitu saja dipenuhi oleh sampah. “Seharusnya ada petugas kebersihannya, janganlah setiap hari. Minimal dia berugas sekali seminggu atau dua kali sebulan,” katanya. Lebih bagus lagi, katanya, bale-bale (berugak) yang ada di pinggir pantai ditata agar terlihat cantik. Begitu juga dengan lokasi di seberang jalan. Bila perlu ditata dan semak-semak dihilangkan. “Sayang jalannya sudah mulus, tapi kondisi pantainya kotor sekali,” ujar Zul Asfin. Namun diakuinya, pantai Kalaki saat ini sudah aman. Tidak ada lagi pertengkaran antara pengunjung yang berunjung penganiayaan seperti masa-masa sebelumnya. Lantaran sudah aman, dia tak khawatir lagi mengajak keluarga untuk berekreasi di kawasan dimaksud. (use)

Pembiaran Hutan Dirusak

Pemkab Dinilai Siapkan Kuburan Massal bagi Generasi Dompu Dompu (Suara NTB) Forum petani (Fortani) Kabupaten Dompu menuding sikap diam pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu dalam menyikapi perladangan liar dan perambahan hutan sebagai perbuatan yang menyiapkan bom waktu dan ladang kematian untuk generasi berikutnya. Pemerintah pusat dan jaringan masyarakat sipil pecinta lingkungan diminta ikut mendesak Pemkab Dompu untuk tidak membiarkan kuburan massal bagi generasi Dompu. Ketua Fortani Kabupaten Dompu, Ir Muttakun dalam rilisnya kepada Suara NTB, Sabtu (23/11), menyatakan bahwa pemkab Dompu telah membuat bom waktu dan menyiapkan ladang kematian untuk generasi Dompu berikutnya. Kerusakan hutan sama halnya menyiapkan kesengsaraan bagi sebuah generasi, terlebih untuk menyiapkan sebatang kayu sebagai penyangga mata air dan kehidupan dibutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun. Sementara, terhadap kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan akibat perbuatan oknum yang tidak ber-

tanggungjawab selama ini selalu disampaikan kepada Bupati dan aparat hukum, tapi tidak pernah ditindak lanjuti. “Jika niat baik Fortani yang telah memberikan solusi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan tidak ditindaklanjuti, maka jangan salahkan Fortani ketika Fortani bergerak mengkampanyekan ke pemerintah pusat dan jaringan masyarakat sipil yang masih peduli terhadap keselamatan hutan untuk bersama-sama mendesak Pemkab untuk tidak membiarkan oknum dan aktor intelektual menyiapkan kuburan massal bagi generasi Dompu,” ungkapnya. Dikatakan Muttakun, pemerintah Desa dan masyarakat di sekitar kawasan hutan serta dukungan dari aparat Polres mestinya menjadi garda terdepan melakukan pencegahan dan pemberantasan hutan. Tapi justru ada oknum Kades dan mantan kades yang menjadi dalang pelaku pembalakan liar. “Ini diperparah lagi adanya keterlibatan oknum caleg yang mengambil kesempatan untuk membuka akses kawasan hutan kepada warga den-

gan janji untuk memberi dukungan pada Pemilu 2014,” terangnya. Sikap diam aparat hukum atas laporan Fortani tentang kerusakan hutan, dikatakan Muttakun, sangat disayangkannya. Mestinya Kapolres Dompu tidak perlu menunggu Dinas Kehutanan dan Bupati Dompu untuk menindak pelaku perambahan hutan. Sesuai instruksi Presiden RI No.5 tahun 2004 tentang pemberantasan illegal logging, Polisi bisa langsung menangkap pelaku yang terlibat dalam pembalakan liar. Hal yang sama juga terjadi pada lembaga Dewan yang tidak menggunakan fungsi kontrolnya ketika melihat kerusakan hutan yang demikian parah. Apalagi kerusakan hutan ini hampir merata di Dompu, dari ujung Hu’u hingga barat gunung Tambora Kecamatan Pekat. “Anggota Dewan saat ini tidak memiliki nurani sama sekali untuk mendesak pemerintah mengambil tindakan penyelamatan hutan. DPRD saat ini sama juga telah berkontribusi merusak hutan dengan tidak mengambil peran untuk melakukan fungsi kontrolnya,” katanya. (ula)


RAGAM

SUARA NTB Senin, 25 November 2013

Kencang di Kejati, Lamban di Kejari Dari Hal. 1 dengan menuntaskan tunggakan kasus lama, sembari menggenjot perkara baru yang sama. Hasilnya pun sudah terlihat. Beberapa kasus yang selama ini terkesan tabu dan tak mampu ditembus penegak hukum, bisa diretas. Seperti dua kasus di Pemkot Mataram, rumput laut pada BPBD dan dana hibah KPU Kota Mataram. “Tapi sayang sekali, semangat ini belum kami lihat di tingkat Kejari. Ini yang harus menjadi perhatian khusus pak Kajati,” tegasnya. Ia mencontohkan perkara yang ditangani Kejari Bima, hanya meneruskan sprindik peninggalan Kajari sebelumnya. Disisi lain, justru Kejari Bima sedang disorot karena diduga menerima gratifikasi pengaspalan halaman kantor, termasuk tidak jelasnya penanganan kasus pengadaan perahu fiber glass. Di Kejari Mataram, salah satu yang tidak jelas perkembangannya, perkara Bansos 2008 dengan tersangka anggota DPRD Lobar, NA. Di Kejari Praya, kasus pengadaan absensi elektronik yang baru naik tahun 2013, sedangkan di Kejari Selong, masih berkutat pada kasus tanah pecatu Desa Apitaik. Bahkan Kejari selong disorot terkesan tidak ada kinerja yang menonjol, indikatornya minim publikasi media. Di Kejari Sumbawa, ada penanganan perkara bendungan jebol, Reban Sebewe senilai Rp 1,9 miliar tahun 2009. Kasus ini makin lamban, setelah dua tahun terakhir masih di BPKP untuk hitung kerugian negara. Di Kejari Dompu, mencatat rekor paling lamban dalam kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran dan motor Jincheng, tahun 2004 dengan tersangka mantan Kabag Umum Ch. Mengulas Kejari Bima, yang berkutat pada kasus lama, seperti kasus sumur bor, kasus pengadaan pupuk nutrisi saputra dan kasus pemindahan rekening kas daerah melibatkan mantan

Bendahara Umum, HMY. Harapan Ahyar, Kajati rajin memantau, tidak hanya melalui laporan, namun turun langsung ke lapangan atau setidaknya mengorek informasi dari masyarakat terkait kinerja seluruh kejari. Disinggungnya, ada Surat Keputusan (SK) Kejaksaan Agung yang bisa dijadikan landasan Kajati memberi punishment kepada Kajari yang lamban, khususnya yang terindikasi memainkan kasus. Terkait soal pengawasan, Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH mengaku sudah terpikirkan dan menjadi program kerjanya selama di NTB. Itu ditunjukkannya dengan turun langsung ke seluruh Kejari di Pulau Lombok, kemudian berlanjut terjun langsung ke Kejari di Pulau Sumbawa. ‘’Saya sudah bertemu dengan semua Kejari, baik itu Kejari Sumbawa, Kejari Dompu, Bima, sudah (bertemu). Tentusaja yang saya lakukan adalah evaluasi kinerja. Mana kasus yang bisa dipercepat, dipercepat. kalau ada tunggakan segera selesaikan,” demikian Kajati mengulas instruksinya. Karena yang dipahaminya, prinsip penanganan perkara korupsi adalah cepat, tepat. Dalam prosesnya, jika memang ditemukan ada indikasi korupsi, maka wajib ditindaklanjuti ke penyidikan. “Tapi kalau tidak cukup bukti, segera dihentikan. Jangan zolimi orang, juga jangan sampai kasusnya terkatung katung,” tegasnya. Diyakinkan Kajati, ia tidak akan diam dengan terus mengawasi perkembangan perkara di setiap daerah. Bahkan jika ada kejari yang menemukan kesulitan, pihaknya akan menurunkan tim untuk mem back up. (ars)

Persilahkan Polwan Berjilbab Dari Hal. 1 Kapolda NTB Brigjen Pol. Mochammad Iriawan, SH,MM, MH memastikan sudah mendapat informasi terkait kebijakan baru Kapolri tersebut, soal kebebasan berjilbab. Ia pun menyambut itu dengan menerapkan ke jajarannya. “Jadi silahkan, kalau ada (Polwan) mau memakai jilbab diperbolehkan,” kata Kapolda melalui pesan singkat (SMS). Ia sendiri mengaku menyambut baik kebijakan Polri tersebut. Namun itu akan kembali kepada masing masing Polwan dalam penerapan kebijakan itu. Sekali lagi ditekankannya, ketika kebijakan itu datang dari Kapolri, maka pihaknya meneruskan ke jajaran Polwan. “Jadi silahkan saja kalau ada yang mau berjilbab,” ulasnya. Sejauh ini, yang sudah menerapkan langsung penggunaan jilbab bagi Polwan adalah Polda Jawa Barat. Se-

bagian besar Polwan di tayangan televisi sudah terlihat berjilbab saat di kantor dan tugas di lapangan, sesuai instruksi tindak lanjut Kapolda Jabar, Irjen Pol Suhardi Alius. Sementara itu, sebelumnya Kapolri Jendral Pol Sutarman menyebut, penggunaan jilbab adalah hak asasi seorang wanita muslim, khususnya Polwan. Memang, ada peraturan mengenai Polwan berjilbab tidak dilarang dalam Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS polisi. Namun, peraturan itu menyebutkan bahwa ada pengecualian bagi anggota polisi wanita di Aceh yang boleh dan bisa mengenakan jilbab saat berdinas. Itu pun karena di daerah tersebut penggunaan jilbab adalah kewajiban. (ars)

Perpustakaan NTB Kewalahan Layani Pengunjung Dari Hal. 1 Namun dalam pembenahan tersebut, bukan berarti tidak ada masalah yang masih harus diatasi secara serius. Contoh kecil, dalam sehari, kunjungan yang tercatat mencapai 50 sampai 60 orang. Ratarata, dari jumlah kunjungan tersebut, 25 orang sampai 30 orang kepentingannya untuk mengakses internet, sebagai penguat referensi buku-buku yang ada. Hanya saja, Bapusda kewalahan memenuhi itu. Sebab, ketersediaan bandwidth yang ada sekarang share-nya sebesar 1 Mbps. Kapasitas bandwidth yang ditembus dari provider Telkom, dengan jenis paket Speedy seharga Rp 700 ribu/bulan. Diperkirakan, akses internet yang nyaman dibutuhkan kapasitas bandwidth sebesar 128 Kbps. Maka, dengan ketersediaan bandwidth sebesar 1 Mbps di Bapusda ini, hanya mampu menampung delapan user (pengguna) secara bersamaan. Akan tetapi, terdapat kelemahan dari tipe share yang sekarang digunakan sebesar 1 Mbps tersebut. Bahkan sering down antara 256 Kbps sampai 384 Kbps. Jika demikian, diperkirakan batas maksimal user untuk koneksi tersebut maksimal sampai empat orang. ‘’Kami terus melakukan pembenahan, di tahun 2014 mendatang kami ingin mengupayakan setidaknya bandwidth yang tersedia sebesar 3 Kbps, artinya akan mampu menampung 20 user secara bersamaan. Dengan beban pembayaran antara Rp 10 juta sampai Rp 15 juta perbulan. Ini bisa ditangani dari APBD,” kata Mokhlis. Dengan pelayanan yang lebih baik, tahun 2017-2018 mendatang, kunjungan ke Bapusda NTB ditargetkan bisa menembus angka 1 juta orang/tahun. Itu akan tercapai apabila diperkuat dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya. Tingkat kun-

jungan ini diyakini akan terus naik, karena banyaknya kebutuhan mahasiswa untuk pembuatan jurnal. Dan kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan penyediaan kebutuhan secara konvensional berupa buku, tetapi kebutuhan akses internet ini menjadi kebutuhan yang saling melengkapi. ‘’Antara buku dan ketersediaan akses internet yang nyaman ini menjadi dua kebutuhan yang tidak bisa lepas. Sebagai upaya meningkatkan mutu dan SDM generasi NTB melalui peran Pusda,” demikian Mokhlis di kantornya, Sabtu (23/11). Jika hal ini terwujud, direncanakan Bapusda NTB akan dikonsep secara terintergasi antara Perpustakaan, pusat perbelanjaan dan wahana bermain. Dengan demikian, Pusda kedepannya akan menjadi tujuan kunjungan yang strategis. Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, H. Kamaruddin, SE, MM menegaskan, antara Bank Indonesia dan Bapusda NTB sebenarnya sudah ada kerjasama sejak lama. Sebelumnya dalam bidang penyediaan buku-buku referensi, dan unit komputer. Pada kerjasama ini, masih diperpanjang dengan memperbanyak jumlah buku-buku referensi, khususnya yang berkaitan dengan buku-buku perbankan dan kajian ekonomi. Serta upaya mensosialisasikan ciri-ciri khusus uang asli. “Bank Indonesia juga mendukung program Desa Membaca yang diluncurkan Pusda, tetapi untuk kerjasama yang lebih besar kedepannya, khususnya dalam pemenuhan ketersediaan bandwidth internet, akan diprogramkan selanjutnya,” demikian Kamaruddin Nur. (bul/*)

Diskusi Kebangsaan

Halaman 5

Dialog Publik PW GP Ansor NTB

Meneguhkan Pancasila Himpun Pemikiran Solutif Ormas tentang Pembangunan Pariwisata di NTB sebagai Dasar Negara Mataram (Suara NTB) Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersifat final. Dalam rangka meneguhkan komitmen bangsa, M-16 berencana menyelenggarakan diskusi kebangsaan “Istilah Pilar Mendegradasi Posisi Sakral Pancasila Sebagai Pundamen NKRI” Senin (25/11) pukul 19.00 Wita di Kantor M-16, dengan narasumber Prof Dr. Gatot Dwi Hendro, SH.MH, (Akademisi), Haji Rudi Hidayat (Wartawan Senior) dan Ahmad JD (Budayawan). Diskusi ini juga bertepatan dengan ulang tahun M-16 yang pertama. “Diskusi kebangsaan ini berangkat dari kerisauan kami sebagai generasi muda atas penggunaan istilah pilar untuk Pancasila. Sebab bila merujuk pada pidato Bung Karno jelas dikatakan bahwa Pancasila sebagai Philosofische Grondslag adalah sebuah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal-abadi,” kata Sekretaris M-16, Lalu Athari Fath Salim. Lalu Athari menegaskan, Pancasila bukanlah pilar, melainkan dasar atau weltanschauung, yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, hakikat Pancasila menjadi rujukan keseluruhan sistem pembentuk norma-norma hukum untuk mengatur kehidupan NKRI. Kedudukan Pancasila tidak boleh disejajarkan dengan yang lainnya, kemudian dirangkum menjadi istilah 4 pilar kebangsaan. “Memang terkesan remeh, hanya kata pilar, namun pergeseran semiotika ini dalam jangka waktu yang panjang bisa mendegradasi makna Pancasila. Bukankah sejarah banyak mencatat bahwa seringkali distorsi itu bermula dari masalah semiotik,” tegasnya. Karena itu, ungkap Lalu Athari, semua pihak harus terus mengawal dan menjaga eksistensi Pancasila, yang sejak awal berdirinya NKRI sudah ditetapkan sebagai dasar negara. “Sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan pemersatu dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, yang menjadi penuntun bangsa dalam mencapai kemeredekaan. (ars)

Kurangi Pecandu Narkoba, BNN Pusat Gandeng Yayasan Lentera Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka mengurangi pemakai narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat menggandeng Yayasan Lentera. Bukti keseriusan BNN pusat, dengan mengunjungi secara langsung Yayasan Lentara, Jumat (22/11) lalu. Terlihat perwakilan BNN berdiskusi dengan Pengurus Yayasan Lentera dan beberapa penderita yang mendapatkan pembinaan serta rehabilitasi Kasi Fasilitasi Rehabilitasi Direktorat PLRKM Departemen Bidang Rehabilitasi, BNN, Suhartini Saragi dikonfirmasi, Jumat(22/ 11) mengatakan tugas dan fungsi BNN adalah memberikan dorongan,penguatan serta capabilty building ke lembaga kompenen masyarakat. Dalam arti yang yayasan swasta, yang merasa terbebani dalam menanggulangi pecandu narkoba, BNN pusat siap membantu dan memberikan dorongan kepada yayasan tersebut. “Kami di BNN siap memberikan bantuan, dorongan serta penguatan terhadap lembaga yang peduli terhadap pecandu,’’ katanya. Sebenarnya, dengan adanya wadah tersebut, adalah tempat yang baik digunakan oleh para pecandu untuk melakukan kegiatan – kegiatan yang bernilai positif. Dibandingkan diluar sambungnya, pecandu bisa saja melakukan sesuatu yang negatif yang kembali merugikan dirinya sendiri. Ia mengatakan upaya Yayasan Lentera dengan menyiapkan kolam ikan dan ternak ayam, adalah suatu pembelajaran baik, sehingga para pasien dapat belajar berwirausaha. Sementara itu, Ketua Yayasan Lentera, Wirawan mengatakan berdirinya Yayasan Lentera dalam rangka memperbaiki pecandu narkoba yang marak terjadi di kalangan pemuda atau remaja. Awal pembentukan tersebut, pertama dari keluarga sendiri yang menganggap narkoba seperti suatu penyakit yang harus disembunyikan, sehingga untuk mengaksesnya sangat sulit. Terkadang lanjutnya pasien memiliki rasa ketakutan dan terlebih kalaui sudah ingin ditangkap. “Biasanya adik – adik ini merasa takut, apalagi kalau sudah mau ditangkap polisi,” terangnya. Dikatakan, di Mataram rata – rata pemakai narkoba tidak hanya dikalangan menengah ke atas, tetapi sudah merambah ke masyarakat desa, notabenenya tidak mampu. Saat membutuhkan biaya pengobatan, para pecandu tidak memiliki biaya untuk berobat.”Dulu kan hanya orang kaya saja, tetapi orang tidak punya pekerjaan sudah makai,” ungkapnya. Ia menyebutkan di Yayasan Lentera telah diberikan pembinaan terhadap pecandu sebanyak 168 tahun 2004, tetapi pada bulan november yang masih dimendapatkan pembinaan sebanyak 7 orang. Kalau tidak bisa didetok di Lentera lanjtunya, pihaknya membawa ke klinik dan RSJ Provinsi NTB, “Sebenarnya setiap hari akan bertambah terus, makanya kita tidak bisa mematok jumlahnya,” tuturnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor NTB menggelar dialog publik dengan tema “Menggali Potensi dan Sinergitas Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata” yang berlangsung hari ini, Senin (25/11). Dalam acara ini akan diundang lima narasumber yang akan mengemukakan pikiran-pikirannya mengenai dunia usaha dan pariwisata di daerah ini. Kelima narasumber tersebut diantaranya dari beberapa ormas yaitu NU dan Muhammadiyah, Kepala BKPM PT, Lalu Bayu Windya, Ketua BPPD NTB, Awanadi Aswinabawa, dan Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino. Ketua GP Ansor NTB, Suaeb Qury mengatakan tujuan dari dialog publik ini ialah untuk mencari pemikiran-pemikiran solutif dari or-

Kondisi jalan rusak berat dengan bebatuan, berlubang, dan berdebu di musim kemarau. Penduduknya rata-rata berprofesi sebagai buruh tani. Sedikit lebih baik bagi status petani karena memiliki sebidang tanah garapan. Tetapi umumnya, sebagian besar tidak memiliki areal. “Kehidupan kami beginibegini saja, tidak ada kemajuan karena tidak ada warga yang berpendidikan tinggi. Kami tidak tahu bagaimana mengadu ke pemerintah, mungkin karena itu, Kelompok Tani kami yang bernama Sinar Pagi, hanya memperoleh bantuan sekali saja, yaitu 20 ekor kambing tahun 2000 lalu,” Ketua RT III, Lendang Lokok Re, Amaq Arnasim, Sabtu (23/11). Warga setempat kontan iri melihat perkembangan dusun lain yang memperoleh beragam bantuan, mulai dari rumah kumuh, bantuan PDAM bersubsidi, pengerasan jalan, bantuan ekonomi kelompok, bansos siswa, bansos masjid, hingga bantuan pelayanan kesehatan. Belum lama ini pula, Combine Resource Institution (CRI) bekerjasama dengan Rakom Primadona FM, sempat turun ke dusun melihat dari dekat kondisi warga. Jika lebih lama, CRI mungkin saja memperoleh ratusan keluhan warga akibat isolasi tersebut. Untuk kebutuhan vital seperti air bersih saja, warga masih harus menempuh jarak hingga 1,5 Km. Akses air bersih terdekat adalah sumber air Mandala di kawasan

itu berjarak 7 Km. Topografi berbukit, dan jalanan berdebu menghiasi perjuangan warga untuk memperoleh air bersih. Arnasim mencatat, di musim penghujan jalanan kampung RT III ini menjadi kubangan. Kendaraan roda dua pun praktis kesulitan melalui jalur perkampungan warga. Kondisi ini pun secara otomatis berdampak pada derajat kesehatan warga. Memanfaatkan pelayanan kesehatan warga hanya pada momen Posyandu (1 kali sebulan), jelas tidak cukup. Apabila terdapat warga yang sakit, warga berbondong-bondong datang ke Puskesmas. Tak main-main, jarak ke Puskesmas yang ditempuh warga 13 Km. ‘’Kalau ada yang sakit, kadang kami urunan untuk membiayai ke Puskesmas. Selain jauh, 13 Km, biaya transportasi juga mahal, mencapai Rp 30 ribu, jadi bagi warga ini sangat memberatkan,’’ ujar Amaq Lin. Warga setempat yang kesulitan air bersih praktis tidak memiliki jamban. Sebagai bentuk antisipasi pula, warga minta dibuatkan sarana MCK, minimal WC umum. Pahitnya keterasingan dari air bersih diceritakan langsung Ibu RT, Risanti. Diakuinya, kekurangan air bersih menyulitkan kalangan ibu rumah tangga untuk melayani kebutuhan keluarga. Mengambil seember air, tidak berarti banyak. Karena selain konsumsi keluarga, juga dibutuhkan oleh ternak. ‘’Jangan heran kalau banyak anak-anak kami yang tidak

kondusivitas dan stabilitas keamanan daerah, untuk itu diperlukan tugas bersama untuk menjaganya. ‘’Tidak hanya tugas aparat keamanan dan pemerintah, tapi juga masyarakat setempat. Sehingga ini harus disediakan payung hukumnya,’’ ujarnya. Ia menilai selama ini pemerintah tidak banyak melibatkan publik dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata. Sehingga tanpa keterlibatan masyarakat, dinilai pembangunan dunia pariwisata tidak akan berjalan baik sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan efek berantainya (multiplier effect). Dalam dialog ini, Suaeb mengatakan pihaknya mengundang peserta dari tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan para pelaku usaha wisata. (yan)

Lawan Aksi Radikalisme dan Terorisme Melalui Pemberitaan Mataram (Suara NTB) Radikalisme dan terorisme saat ini masih menjadi momok yang menakutkan dan dijadikan musuh bersama oleh negara-negara di dunia untuk diperangi bersamasama. Dalam memerangi paham ini, tidak hanya dibutuhkan peran Densus 88 Mabes Polri, namun dibutuhkan usaha dari berbagai pihak dengan cara masing-masing. Peran media juga sangat besar dalam memerangi kedua paham ini. Melalui pemberitaan, media bisa ikut andil dalam memerangi radikalisme dan terorisme. Dalam Pelatihan Jurnalisme Anti Radikalisme dan Terorisme yang diselenggarakan PWI NTB, Sabtu (23/11) lalu, pemerhati Komunikasi Politik, Dr. Kadri, M.Si sebagai narasumber mengatakan, radikalisme dan terorisme harus dilawan karena mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan serta melanggar ajaran agama yang mengajarkan perdamaian. Dalam konteks jurnalisme, wartawan mempunyai peran ganda dalam perang terhadap terorisme dan radikalisme ini. “Peran pertama wartawan bisa berposisi sebagai lawan dan juga bisa memberi dukungan terhadap aksi itu,” ujarnya. Kadri mengatakan, untuk memerangi radikalisme dan terorisme, kedua isu ini harus diberitakan dari sisi negatifnya. Bagaimana dampaknya jika paham ini semakin meluas di masyarakat. “Peran kontrol sosial media juga harus diimplementasikan dalam melawan radikalisme dan terorisme ini,” ujarnya. Ia pun mengimbau kepada media yang ada di NTB ini untuk memberi ruang terhadap pemberitaan mengenai

Jarak ke Puskesmas 13 Km, Sulit Air Bersih Konsumsi Air Hujan Dari Hal. 1

mas dan narasumber lainnya terkait pembangunan dan pengembangan pariwisata di daerah ini. Menurutnya, dunia usaha dan pariwisata tidak bisa dikelola oleh pemerintah saja, tapi bunuh sinergitas dari berbagai komponen yang ada, termasuk ormas dan masyarakat. Suaeb juga berpendapat, dalam membangun iklim investasi di daerah, harus ada kepastian hukum dari pemerintah sehingga tidak ada lagi ditemukan persoalan lahan yang kerap muncul setelah ada investor yang berencana akan membangun di daerah tertentu. “Sehingga pada saat orang datang untuk berinvestasi, persoalan lahan ini sudah terang dan jelas (clean and clear) semua. Untuk itu perlu ada kepastian hukum,” ujarnya, Minggu (24/11) kemarin. Pariwisata dan investasi juga sangat rentan dengan

dapat mandi. Kami sangat ingin, pemerintah menyaksikan langsung keseharian kami di sini,’’ imbuhnya. Warga Lendang Lokok Re, awalnya memperoleh manfaat dari pipa air bersih program pemerintah. Namun pipa ukuran setengah inci itu sering putus, rusak. Musim hujan pun seolah menjadi berkah, karena sebagian besar ibu RT lebih memilih menampung air hujan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga. Indralam, warga lainnya, mengaku pipa air bersih yang berukuran kecil tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan warga yang jumlahnya 62 KK dan pipa tersebut sering rusak. Artinya, kata dia, warga harus turun tangan sendiri memperbaiki. ‘’Pipa bantuan pemerintah yang dulu, sering rusak, air sering macet,’’ katanya. Selain pemenuhan kebutuhan dasar, jihad ekonomi juga menjadi sangat berat dirasakan warga. Profesi tani dan buruh tani, berdampak pada status sosial ekonomi masyarakat. Warga setempat, Kawati, mengklaim di kampungnya cocok dikembangkan peternakan sapi. Tetapi meski Pemprov NTB dan Pemda KLU bangga dengan Program NTB Bumi Sejuta Sapi, sapi yang banyak itu tidak pernah mampir ke kampung ini. “Kami banyak yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Di musim kemarau, penduduk di sini lebih sering menganggur karena lapangan pekerjaan tidak tersedia. Jadi kalau ada bantuan sapi dari pemerintah, tentu warganya tidak akan menganggur lagi,’’ ujar Kawati. (ari)

(Suara NTB/fan)

PELATIHAN - Wagub NTB, H.Muh Amin (ke tiga dari kanan) memberikan sambutan saat pembukaan pelatihan jurnalistik yang digelar PWI NTB, Sabtu (23/11). Dalam pelatihan itu menghadirkan empat pemateri, salah satunya Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (ke dua dari kiri). sikap anti radikalisme dan terorisme. “Kalau terus menerus diberitakan rakyat akan tahu negatifnya dan akan melakukan perlawanan terhadap paham ini,” tambahnya. Hal ini lanjutnya cukup penting, mengingat NTB adalah salah satu tujuan wisata nasional dan internasional. NTB lanjut Kadri harus mengambil pelajaran dari peristiwa Bom Bali yang sempat melumpuhkan pariwisata Bali dan juga berdampak ke NTB beberapa tahun yang lalu. Dalam perlawanan jurnalis terhadap radikalisme dan terorisme, ia memberi masukan agar tidak hanya pada waktu dampak terorisme meledak diberitakan secara massif, tapi harus ada juga investigasi bagaimana paham ini tumbuh dan berkembang di satu komunitas tertentu. “Sehingga bagaimana agar gerakan ini dibenci publik. Jangan diambil di akhir saja tapi dengan investigasi, liputan khusus dan sebagainya dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalisme,” terangnya. Dalam pelatihan tersebut, hadir juga sebagai pembicara Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino. Ia mengatakan, menjaga bangsa dan negara ini dari paham-paham radikalisme dan terorisme adalah tugas bersama. Salah satunya, tugas dari pers. Apa yang diberitakan oleh media sangat menentukan wajah dari daerah dan negara kita. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, wartawan harus bekerja dengan menjunjung tinggi amanat konsitusi

dan kode etik jurnalistik. Dengan demikian, wartawan telah melakukan sesuatu untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan. Dalam memberitakan persoalan radikalisme dan terorisme, Agus Talino berpesan jangan sampai dengan pemberitaan itu dijadikan alat untuk kepentingan para pelaku teror. Sehingga dalam menulis berita, wartawan dipesan untuk tetap mengedepankan kecermatan dan ketelitian. Terorisme menurutnya adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Untuk itu harus dilawan dan diperangi bersama. Ia juga berpesan dalam meliput peristiwa terorisme, wartawan harus tetap cermat dan teliti. “Sehingga jangan sampai niat untuk memerangi malah menjadi alat propaganda gerakan terorisme,” ujarnya. Selain Dr. Kadri, M.Si dan H. Agus Talino, hadir juga dua narasumber lainnya dari Pemimpin Redaksi Radar Lombok, H. Tony Wibowo dan Pemimpin Redaksi Lombok Post, Alfian Yusni. Pelatihan ini diikuti oleh puluhan wartawan baik media cetak dan elektronik. Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si yang membuka pelatihan tersebut mengatakan, media massa baik cetak dan elektronik memiliki peran yang sangat penting untuk menangkal tindakan-tindakan kekerasan seperti radikalisme dan terorisme. Untuk itu, para insan media diharapkan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. (yan/nas)

Penyidik Polda NTB Klarifikasi Pemberi Hibah Dari Hal. 1 Kabid Humas Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK mengatakan, klarifikasi dilakukan beberapa waktu lalu, untuk tujuan memastikan sumber dan besaran dana yang diberikan kepada pengurus komite. “Jadi penyidik meminta keterangan dulu pemberi hibahnya,” kata Suryo. Namun lebih jauh terkait siapa pemberi hibah yang sudah diklarifikasi itu, tidak bisa dijelaskannya, karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Kendati demikian, permintaan keterangan atau klarifikasi kepada pihak terkait, termasuk pengurus komite tidak menutup kemungkinan akan berlanjut. Karena prinsipnya, setelah penyidik mendapat keterangan dari hulu atau sumber dana, dipastikan akan mengarah pada hilir, atau pengguna anggaran. ‘’Tentu secara bertahap akan

diklarifikasi pihak-pihak terkait lainnya,’’ pungkas Suryo. Sementara berdasarkan informasi yang diperoleh Suara NTB, pemeriksaan dilakukan terhadap pejabat Biro Keuangan. Mengingat dalam nota perjanjian hibah antara Pemprov NTB dengan KP3S adalah pihak Biro Keuangan sebagai pemberi dana. Sehingga yang diklarifikasi pertama adalah Biro Keuangan. Dasar penyelidikan pihak Polda NTB, ada indikasi dana sebesar Rp 1,5 miliar Tahun 2011 untuk 18 item kegiatan, tidak sesuai dengan naskah perjanjian hibah. Hal ini juga sempat menjadi temuan Inspektorat NTB tahun 2012 lalu. Klarifikasi kepada Biro Keuangan Setda NTB juga seputar dasar aturan naskah perjanjian hibah, termasuk terkait Pergub Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian hibah. (ars)


OPINI

SUARA NTB Senin, 25 November 2013

Kajari Harus Diberi ’’Shock Therapy’’ SEJAK tampuk kepemimpinan lembaga Adhyaksa NTB dipegang Sugeng Pudjianto, SH, MH, kualitas dan kuantitas penanganan kasus tindak pidana korupsi meningkat tajam, jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dari segi kuantitas, bisa dihitung jumlah kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat kemudian ditindaklanjuti lembaga ini. Tindaklanjutnya bisa kita lihat, cukup banyak kasus yang ditangani dengan lancar melenggang statusnya ke tingkat penyidikan dan penuntutan. Demikian pula dari segi kualitas –ukurannya dari nilai kerugian negara—. Kasus-kasus korupsi dengan nilai kerugian besar (walaupun belum dikatagorikan ‘’kakap’’) berani dan berhasil diungkap. Langkah Sugeng Pudjianto dan timnya di Kejati NTB memang sangat pantas diapresiasi. Seperti apresiasi dan dorongan khusus yang disampaikan pegiat antikorupsi di daerah ini. Namun disisi lain, ketika Kejati NTB begitu kencang, justru tak diimbangi semangat yang sama di tingkat Kejari se NTB. Tidak banyak kasus-kasus korupsi yang berhasil diungkap tim Kejari se-NTB. Dan kalau pun ada, penanganannya sangat lamban. “Belum ada yang kami lihat penanganan perkara baru di tingkat Kejari yang signifikan. Hanya fokus kasus - kasus lama saja,” kata Koordinator Posko Pemantauan Peradilan NTB, Ahyar Supriadi. Mencermati adanya kesan lamban dalam pemberantasan korupsi di tingkat Kejari, tampaknya Kajati NTB perlu memberi shock therapy pada para Kajari-nya. Seperti yang pernah dilakukan Kejati NTB ketika dipimpin Amari, SH, MH. Amari saat itu memberi target kepada masing-masing Kajari dalam mengungkap kasus korupsi di wilayahnya. Bagi Kajari yang tidak mampu memenuhi target diberi punishment. Langkah ini efektif dalam mendorong semangat dan keberanian para Kajari dalam mengungkap kasus korupsi di wilayah kerjanya masing-masing. (*)

Halaman 6

Mengembalikan ’’Titah’’ Keluarga Berencana ARI sejarah perkembangan Program Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan di Indonesia tidak lepas dari perjalanan sejarah dan komitmen penguasa rezim dari negeri ini — era pemerintahan Presiden Soekarno lebih diarahkan pada perspektif medis dalam upaya kepentingan kesehatan ibu hamil dan melahirkan yang pada saat itu dilakukan tidak secara terbuka. Era tersebut Program KB belum menyentuh pada tujuan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Pada era Pemerintahan Presiden Soeharto – Program KB menjadi primadona pembangunan, yang ditandai solidnya sinergisitas Presiden Soeharto, Bappenas dan Haryono Suyono (kala itu menjadi Kepala BKKBN), program ini cukup membumi dan gegap gempita, komitmen kuatnya adalah membangun upaya dalam menelorkan kebijakan-kebijakan dalam kerangka pengendalian jumlah penduduk Indonesia yang sekaligus penciptaan pengaturan kelahiran dengan perbaikan tingkat kesehatan masyarakat. Saat ketika sistem pemerintahan terjadi perubahan – dari sistem sentralisasi ke desentralisasi (otonomi daerah) seiring tumbangnya rezim Orde Baru, telah menjadikan Program KB dan Kependudukan bukanlah program ‘seksi’, sehingga geliat dan gemanya tidak lagi sekencang pada masa-masa orde baru. Dengan kondisi kelengahan yang membelenggu ditambah eskalasi politik yang sangat tinggi, ditandai dengan sistem multi partai dan komitmen pimpinan daerah yang tidak fokus dan seragam pada skala pusat, regional dan daerah membuat program ini menjadi ‘mati suri’. Yang sangat mencengangkan dan membuat tersontak kita semua, ketika rilis hasil sensus Penduduk 2010 dan SDKI 2012 — menggugah kita semua akan ‘bahayanya’ meninggalkan KB dan Kependudukan, karena sejatinya, ketika terjadi perubahan yang memberikan dampak dan implikatif pada semua multi matra dan aspek peri kehidupan merupakan bagian dari kegagalan sentuhan domain kependudukan, ledakan dan pertambahan penduduk sedikit

Oleh :

A. YANI

(Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa)

Dengan kondisi kelengahan yang membelenggu ditambah eskalasi politik yang sangat tinggi, ditandai dengan sistem multi partai dan komitmen pimpinan daerah yang tidak fokus dan seragam pada skala pusat, regional dan daerah membuat program ini menjadi ‘mati suri’. banyak mempengaruhi kualifikasi dan kualitas sumber daya manusia maupun ketersediaan sumber daya alam. KB Bagian Solusi Kependudukan Dalam perkembangan selanjutnya, – BKKBN melalui Program KB dengan gerakan pemakaian alat kontrasepsi pada upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan penekanan jarak kelahiran berkembang pada upaya pengembangan konsep KB yang lebih besar yang disebut dengan ‘beyond family planning’ muaranya pada program pemberdayaan keluarga dan pengentasan kemiskinan dengan domain penciptaan keluarga bahagia dan sejahtera. Ketika isu kependudukan lepas dari kendali kebijakan strategis, pemerintah bekerja ‘ekstra’ dalam penyediaan dan pemenuhan terpenuhinya fasilitas kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, pangan, sandang, papan, energi dan kebutuhan lainnya. Visi kependudukan merupakan visi yang bersifat jangka panjang. Para ekonom Indonesia pernah mengatakan

bahwa tidak ada jalan untuk membangun Indonesia kecuali dengan menata kependudukan sebagai rujukan besar, tentu dalam penguatan posisi program kependudukan dalam mengawal dilematis yang terjadi akan menjadi ‘visi bersama’ bahwa untuk meraih capaian-capaian ‘akseleratif’, Program KB dan Kependudukan harus ‘dikeroyok’ (meminjam istilah Nafsiah Mboi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia) karena ekses kependudukan sebagai ‘isu sentral’ memiliki multi dampak pada semua aspek pembangunan. Dalam rangka itulah, matra kependudukan menjadi ‘program hulu’ dalam memberikan penguatan akses dan output program-program pembangunan lainnya. Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Mengembalikan ‘aura’ BKKBN kala periode tahun 19681998 selama 30 tahun yang lalu, – Program KB dan Kependudukan dapat berdampingan ‘mesra’ dengan sektor-sektor lain. Mungkin akan menjadi lebih baik, ketika untuk mengembalikan pada ‘titah’ awalnya agak

sulit, akan tetapi menjadi strategis ketika pada cakupan lini terbawah pada strata yang ada pada tataran ‘policy maker’ mampu membangun komitmen kuat dalam memberikan advokasi akan urgennya Program KB dan Kependudukan sebagai ‘barang’ yang bernilai panjang dalam menjawab polemik dan dilematis tatanan kehidupan kedepan. Akan eksistensi untuk menjadi program yang bernilai manfaat besar, tentunya institusi yang bergerak sebagai eksekusi Program KB dan Kependudukan harus ‘membumi’ dan ‘bergandengan’ dengan sektor-sektor kompeten melalui cara ‘collective action’. Disisi yang lain juga, harus menjadi ‘cross issues’ yang bisa masuk ke dalam isu-isu yang lain, bahwa persoalan kependudukan bukan hanya terkait masalah kematian ibu dan bayi, tetapi juga menyentuh pada persoalan gizi maupun kesejahteraan.

Penanganan korupsi di NTB. Kencang di Kejati, lamban di Kejari Perlu shock therapy untuk Kajari lamban

*** Banyak TKI dipulangkan, penyusutan remitansi akan berdampak signifikan Pengangguran juga akan membengkak

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/ bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


SUARA NTB Senin, 25 November 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Belum Bersertifikasi Halal PENERAPAN sertifikasi halal di restoran atau pun rumah makan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai sejauh ini masih rendah. Bahkan hampir semua restoran-restoran khususnya yang berada di kawasan pariwisata Loteng belum mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Hal itu diungkapkan Ketua MUI NTB, Prof. H. Syaiful Muslim, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) MUI sePulau Lombok di aula gedung PKK Loteng, Sabtu (23/11). Menurutnya, dari sekian banyak restoran maupaun rumah makan yang dimiliki pengusaha luar termasuk restoran yang bersatu dengan (Suara NTB/dok) hotel yang ada di H. Syaiful Muslim Loteng, baru satu restoran yang sudah mengantongi sertifikasi halal dari MUI. Yakni restoran milik Aerotel yang dikelola oleh Aerowisata. Termasuk restoran Solaria di BIL. Hanya saja untuk restoran Solaria BIL, belum menerima sertifikat halal. Tapi sudah menjalani proses sertifikasi halal dari MUI. “Untu restoran Solaria di BIL, kita sudah turun melakukan pengecekan pada hari Rabu kemarin. Dan, saat ini dalam proses pemberian sertifikasi halal oleh MUI,” jelasnya. Syaiful menjelaskan, pihak pengelola restoran Solaria sendiri mengajukan sertifikasi halal setelah muncul isu tidak sedap terkait status makanan yang disajikan pihak pengelola restoran. Namun ternyata, setelah dilakukan pengecekan oleh tim dari MUI, tidak ditemukan adanya indikasi penggunaan bahan makan yang tidak halal. “Tinggal sekarang kita menunggu pengelola restoran lainya untuk melakukan langkah yang sama. Supaya bisa segera memperoleh sertifikasi halal dari MUI,” tambahnya. Ia menjelaskan, secara berkala pihaknya juga tetap turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap restoran dan rumah makan yang ada, terutama di kawasan wisata. Mengingat di kawasan inilah saat ini banyak restoran dan rumah makan berdiri. Ditegaskannya, pemberian sertifikasi halal tersebut penting artinya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang datang. Sehingga tidak ada lagi keraguan bagi wisatawan saat mengkonsumsi makanan dan minuman yang disajikan pengelola restoran di kawasan wisata khususnya dan kawasan lain pada umumnya. “Kalau semua restoran dan rumah makan yang ada sudah mengantongi sertifikasi halal, maka tamu yang datang tidak ragu untuk makan dan minim ditempat tersebut,” tegas Syaiful. Sehingga pihaknya juga sangat berharap pemilik atau pengelola restoran dan rumah makan bisa segera mengurus sertifikasi halalnya, demi kepentingan masyarakat secara luas. (kir)

(Suara NTB/rus)

PANEN BAWANG - Harga jual bawang yang Rp 1 juta/kuintal di pasar saat ini masih menggiurkan para petani, sehingga mereka masih akan menanam bawang hingga masuk musim penghujan tahun ini. Beberapa petani tengah panen bawang merah di desa Tanak Gadang, kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, Minggu (24/11).

Pengeboman Ikan Kian Marak di NTB

Mataram (Suara NTB) Penangkapan ikan dengan cara-cara terlarang (ilegal), seperti dengan potasium dan bom dinilai kian marak terjadi di NTB. Padahal, selain sosialisasi secara menyeluruh, forum penegakan hukum kian diintensifkan untuk memberi efek jera kepada pelakunya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Ir. Aminollah, M. Si, pemicu semakin banyaknya penangkapan dengan cara terlarang ini, adalah pengaruh musim yang kadang menyebabkan pendapatan nelayan kecil. Misalnya, biasanya didapatkan satu kwintal, menyusut menjadi 5 Kg sampai 10 Kg. Sehingga dipilih alternatif untuk mendapatkan hasil dalam jumlah banyak dengan waktu yang singkat. Selain menggunakan bom, cara yang dilakukan adalah menggunakan potasium untuk menggiring dan menangkap ikan-ikan hias. Biasanya dilakukan oleh nelayan yang biasa menyelam menggunakan kompresor (alat bantu selam). Forum penegakan hukum yang merupakan gabungan dari DKP sendiri, Kejaksaan dan Polairud mewanti-wanti den-

gan memperketat pengawasan dan menegaskan ketentuan hukum yang harus diberlakukan kepada pelakunya. “Di Sumbawa ada sekitar 40-an orang lebih yang tertangkap tangan menggunakan potasium, di Lombok Tengah juga ada delapan orang yang menggunakan bom, selain yang di KLU yang saat ini sedang di proses,” demikian penjelasan Aminollah. Penangkapan dengan cara ilegal ini, lanjutnya bukan karena minimnya bantuan alat tangkap yang diberikan pemerintah. Sebab, beberapa kapal tangkap yang diberikan justru tak dimaksimalkan penggunaannya karena terbatasnya kemampuan dan SDM para nelayan. “Meraka hanya ingin mendapatkan hasil tangkapan dalam jumlah banyak dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan

para pelakunya adalah nelayan yang menggunakan mesin tempel atau kapasitas mesin kapalnya 5 GT ke bawah,” tambahnya. Tidak kecil kerugian yang ditimbulkan karena ulah para penangkap ikan dengan barang membahayakan ini, terutama pada daerah-daerah kecil. Tidak saja akan mengakibatkan kepunahan, tetapi dampak yang paling dikhawatirkan adalah kerusakan bawah laut yang menjadi daya tarik wisata di NTB. Langkah yang paling efektif menurut Aminollah, selain melakukan sosialisasi, peningkatan kapasitas dan SDM melalui pelatihan-pelatihan kepada nelayan. Selain alternatif penegakan hukum untuk memberi efek jera. “Terutama dengan meningkatan kapasitas untuk operasional menggunakan kapal tangkap antara 100 GT, sampai 500 GT. Kita memang masih kekurangan tenaga-tenaga terlatih untuk mengoperasikan kapal besar,” demikian disebutnya di Mataram, Sabtu (23/11). (bul)

(Suara NTB/bul)

Banyak TKI Dipulangkan

Harga Elpiji Subsisi Masih ”Liar” Mataram (Suara NTB)Harga elpiji subsidi di masyarakat masih terkesan liar, sebab harga yang berlaku sudah tak lagi barometernya Harga Eceran Tertinggi (HET). Tetapi lebih mengacu pada gejala psikologis pasar, sehingga dipandang mendesak dilakukan penertiban di tingkat lapangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sejauh ini masih menunggu hasil keputusan pembahasan bersama. Beberapa pemilik pangkalan penjualan yang dikonfirmasi kembali Suara NTB menyebutkan persoalan saat ini masih banyaknya agen yang memberikan stok hanya kepada pemilik pangkalan yang siap menebus dengan harga yang lebih tinggi. Tidak ada pemerataan sesuai penjatahan, sehingga harga yang diberikan di tingkat pengecer juga berpengaruh langsung. Gambarannya, harga tebus masyarakat di satu wilayah misalnya tak bisa sama antara pengecer yang satu dengan yang lainnya. Dari yang sebelumnya harga tebusnya hanya Rp 16.000, sekarang bebas hingga di atas Rp 20 ribu. “Wajar kalau pengecer menjual dengan harga di atas Rp 20 ribu, karena kita nebusnya juga dengan harga tinggi,” ujar salah satu pemilik pangkalan yang tak ingin dipublikasikan identitasnya, Sabtu (23/11). Kepala Disperindag Provinsi NTB, Drs. L. Imam Maliki, MM yang dikonfirmasi terkait langkah strategis yang akan diambil untuk penanganan mengendalikan harga di lapangan, masih menunggu hasil pembahasan dengan semua pihak, dalam hal ini dikoordinasi langsung oleh Asisten II Setda NTB. “Saat ini sedang dibahas rencana harga elpiji yang terbaru, dikoordinir Assisten II. Ini salah satu upaya untuk stabilitas harga,” demikian Maliki sebelumnya. Meski demikian Disperindag tetap berperan untuk menjaga keterseiaan barang dan kebutuhan harga, tetapi dalam hal ini tak bisa terlepas dari peran instansi teknis yakni Dinas Pertambangan dan Energi. Penilaiannya, banyak hal yang terjadi dengan elpiji subsidi 3 Kg, di antaranya perhitunagn stok yang sedianya untuk masyarakat yang berpindah dari minyak tanah ke elpiji, yang jumlahnya 760 ribu orang di NTB, diperbanyak dengan banyaknya orang mampu yang ikut menggunakan elpiji subsidi ini. Bahkan, banyak pedagang-pedagang yang menggunakannya, sehingga memicu tingkat permintaan yang berimplikasi pada harga. HILANG Demikian juga dengan HILANG STNK SPM R2 banyaknya petani temHonda Noka/Nosin : MH1J- bakau yang menggunakan F611XAK042382 / JF61E- elpiji sebagai bahan 1042291 DR6210HD an. bakar omprongan. Hal ini Zuhrul Muawanah. HLG yang mendorong potensu disktr Pantai Ketapang Lom- peningkatan di lapangan. bok Utara Yang kesemuanya masih HILANG STNK Honda harus dibahas secara DR 4272 BU Noka/Nosoin : utuh solusinya. “Ini yang masih menMH1JF9116BK307167 / JF91-E1302064. An. Zafirah jadi pembahasan di peHanna Qaddura. Hilang merintah bersama kabupaten kota dan Hiswana disktr Gomong Mataram Migas,” terangnya. (bul)

Aminollah

Penyusutan Remitansi akan Berdampak Signifikan Mataram (Suara NTB) Akan dipulangkannya banyak TKI ilegal dari Arab Saudi dan Malaysia akan berdampak secara signifikan terhadap remitansi (kiriman uang TKI) khususnya dari dua negara tersebut. Kondisi ini otomatis akan berdampak langsung bagi daerah. Demikian digambarkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Drs. Wahyudin dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (23/11). Ia menyebut, Arab Saudi dan Malaysia menjadi dua negara penyumbang remitansi terbesar selama ini. Data remitansi untuk tahun ini saja, sejak bulan Januari hingga Juli 2013 nilainya sudah mencapai Rp 25, 4 miliar lebih. Sementara dari kiriman TKI dari negara Malaysia sudah mencapai Rp 1, 017 miliar lebih. Baru menyusul beberapa negara penempatan lainnya. Jumlah tersebut, baru yang terdata secara langsung dari kiriman menggunakan jalur Bank, atau melalui Western Union di kantor Pos. Sementara kiriman yang tidak terdata melalui titipan langsung menurut Wahyudin memiliki potensi jumlah yang tidak kecil. “Kalau TKI dipulangkan dalam jumlah banyak, otomatis akan mengalami penurunan jumlah remitansi. Apalagi kita tahu sendiri remitansi TKI memberi dampak yang tidak kecil kepada masyarakat sela-

ma ini,” terangnya. Belum bisa disimpulkan berapa persentase penurunan jumlah TKI, tetapi pandangannya semakin banyak TKI yang dipulangkan, otomatis akan semakin besar penyusutannya. Seperti diketahu selama ini remitansi TKI telah memberi kontribusi yang tidak kecil kepada negara dan daerah. Artinya, dengan kiriman-kiriman tersebut, banyak kelurga lain yang terbantukan. Misalnya sekadar untuk belanja ataupun penguatan modal lainnya. Jika terjadi pemutusan kiriman, otomatis efek lainnya itu akan berdampak langsung juga. Untuk mengetahui data komplit terhadap jumlah real pengaruh yang muncul bagi daerah terhadap keberadaan para TKI, tahun 2014 BPS sudah ada kerjasama khusus dengan Bank Dunia untuk melakukan pendataan. Pendataan tersebut mencakup berapa jumlah TKI yang masih berada di luar negeri, dan berapa yang sudah pulang ataupun dipulangkan. Kemudian, dari pendapatan menjadi TKI tersebut, seberapa besar pengaruhnya pada peningkatan ekonomi TKI dan keluarganya. “Setalah pendataan di tahun 2014, bisa kita rincikan besaran pengaruh TKI dan bisa digambarkan pengaruhnya bila dipulangkan dalam jumlah banyak,” terangnya. (bul)

Kayangan akan Jadi Kawasan Agropolitan Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan mengarahkan Kecamatan Kayangan sebagai Kawasan Agropolitan. Terkait hal itu, PT. Geospasial Wahana Jaya (GWJ) yang ditunjuk sebagai Konsultan analisa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan telah merampungkan kajiannya. Konsultan GWJ, Tofan JR, ST., kepada media belum lama ini menjelaskan hasil kajiannya mengatakan secara terperinci tata ruang wilayah kabupaten/ kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Skala rencana tipe kegiatan kawasan dan nilai strategis kajian, menyimpulkan Kecamatan Kayangan dibagi menjadi tiga cakupan. Antara lain, RDTR Kawasan Perkotaan, RDTR Kawasan Strategis Agropolitan, dan RDTR Kawasan Perdesaan di Kecamatan Kayangan. “Dalam RTRW KLU ditetapkan jika Kawasan Perkotaan Kayangan merupakan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP). Maksudnya, kawasan perkotaan ini didesain dapat melayani aktivitas masyarakat melebihi wilayah kecamatannya, hingga ke Kecamatan lain di Kabupaten,” terang Tofan. Dipaparkannya, RTRW KLU yang mencatat Kayangan sebagai Kawasan Strategis Agropolitan akan memantapkan perencanaan beberapa desa strategis di wilayah itu. Misal-

nya, Dusun Amor-Amor, Desa Slengan sebagai pusat pengembangan Peternakan. Wilayah ini menurut hasil kajian GWJ, terletak srategis di antara dua aktivitas ekonomi yang berkaitan. Masing-masing pintu gerbang perdagangan di Desa Gondang di bagian Barat dan Pelabuhan Carik, Desa Anyar di sebelah Timur. Aktivitas wilayah yang mengapit kawasan ini akan memicu mobilitas ekonomi di Kayangan dan sekitarnya. Tofan bahkan optimis apabila sebagian atau keseluruhan Kecamatan Kayangan dimaksimalkan sebagai kawasan Agropolitan. Faktor pendukungnya tidak lepas dari interland Kayangan dengan beberapa komoditas pertanian sebagai unggulan. Terpisah, Kabid Fisik dan Prasarana pada Bappeda KLU Gatot Sugihartono memperjelas, paparan RDTR PT FWJ sebagai tindaklanjut dari pentapan RTRW yang telah dituangkan dalam Perda. Konsultan memaparkan hasil kajiannya di delapan desa yang ada di wilayah Kecamatan Kayangan. Dengan acuan RTRW dan penguatan kajian RDTR Konsultan, menguatkan kebijakan Pemda KLU agar nantinya memutuskan dan mengembangkan Kecamatan sebagai kawasan perekonomian. Menurutnya, Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan hasil. (ari)

Sembalun Jadi Sentra Pengembangan Bibit Kentang Selong (Suara NTB) Potensi pertanian Sembalun mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Lahan pertanian di lereng Gunung Rinjani ini diistimewakan. Sembalun dipersiapkan menjadi pusat pengembangan bibit kentang secara nasional. Demikian diungkap Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan (Distannak) Lotim, H. Lalu Khalid Tarmizi di Selong,

Sabtu (23/11). Dia menjelaskan, Sembalun merupakan satu-satunya daerah yang bebas dari penyakit NSK (Nemathoda Sista Kentang). “Satusatunya daerah di seluruh Indonesia,” ucapnya. Lahan pertanian kentang yang sudah terjangkit NSK diyakinkan sulit untuk dihilangkan. Agar bisa menghasilkan bibit terbaik, lahan harus aman dari NSK. Sementara

daerah-daerah lain seperti di Jawa sudah ambles dengan penyakit itu. Agar bibit yang dihasilkan di Sembalun ini tetap baik, direncanakan akan dilindungi dengan regulasi. Setidaknya berupa awig-awig agar para petani hendaknya menanam bibit kentang yang tidak sembarangan. Rekomendasi Dinas, petani kentang Sembalun ini hendaknya menanam

kentang yang bersertifikat. “Jangan Kotori Sembalun dengan bibit sembarangan,” pintanya. Potensi lahan pertanian kentang sembalun seluas 250 hektar. Produktivitas mencapai 40 ton/ha. Harga kentang untuk bibit jauh lebih mahal. Kentang biasa dijual Rp 3.000 – Rp 4.000/kg. Untuk bibit tembus Rp 40 ribu/kg. Ditambahkan, produktivi-

tas kentang Sembalun tertinggi nasional. Bandung yang juga sebagai pusat pertanian kentang hanya mampu 16 ton/ ha. Sedangkan daerah-daerah lain sudah kurang produktif lagi. Keistimewaan Sembalun ini juga membuat banyak perusahaan besar yang melirik sembalun. Mengenai bibit rata-rata saat ini didatangkan dari Australia dan Kanada. (rus)


SUARA NTB Senin, 25 November 2013

Kajati Awasi Khusus Penyelidikan Kasus Aset Lobar Mataram (Suara NTB) Tindakan melelang murah aset oleh Pemda Lobar, menjadi perkara baru yang sedang diselidiki Kejaksaan Negeri Mataram. Penanganan perkara ini pun memantik perhatian Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH. Ia meyakinkan, akan mengawasi khusus penanganan kasus ini, tanpa mengabaikan perkara lain. Sebagaimana diketahui, Kejari Mataram saat ini tengah mengumpulkan data lengkap terkait indikasi penjualan 17 item aset dengan harga murah. Pelelangan melalui KPKNL Mataram itu, total aset lobar terjual hanya dengan nilai Rp 32 Miliar lebih. Pemenang lelang pun terindikasi hanya satu orang. Terkait ini, Kajati NTB memangku belum mendapat laporan dari Kajari Mataram, Sang Ketut Mudita, SH, MH soal perkembangan awal hasil puldata dan pulbaket. “Saya baru pantau dari berita - berita media saja,” kata Kajati. Baginya, masih terlalu dini untuk Kajari melapor perkembangan penanganan perkara yang masih tahap pengumpulan data dan keterangan. Karena ketentuannya, sebuah perkara bisa disampaikan ke dirinya jika Kejari menemukan kesulitan tertentu. Untuk saat ini, bagi Kajati, terlalu dini untuk menilai apakah Kajari Mataram mampu atau tidak menangani perkara yang konon di dalamnya terlibat perusahaan besar sebagai pemenang lelang. Pengamatan Suara NTB sebelumnya, penanganan perkara aset itu memang masih sebatas pengumpulan data dan keterangan. Setidaknya tim intel Kejari Mataram sudah mengantongi 17 jenis aset strategis Lobar yang sudah terjual ke swasta melalui proses lelang KPKNL. Yang ditelusuri Kejaksaan, terkait standart penenatuan harga oleh tim appraisal, sehingga belasan aset yang berada di lokasi strategis Kota Mataram itu diduga terlelang murah. Sekda Lobar, Mohammad Uzair pun akan dipanggil untuk memberi keterangan dan membawa dokumen harga lelang. Uzair kepada Suara NTB beberapa waktu lalu dengan tegas membantah ada aset yang dijual murah. Semua penentuan harga sudah sesuai mekanisme Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan limit harga sudah ditentukan oleh tim appraisal, yang dibentuk dan bekerja secara independen. (ars)

Kasus “Human Trafficking”

POLHUKAM

Halaman 8

8.000 DPT Bermasalah

Panwaslu Lobar Temukan Pemalsuan Tanda Tangan Pemilih Giri Menang (Suara NTB) Panwaslu Lombok Barat saat ini mengawasi proses verifikasi 8.000 DPT bermasalah untuk Pileg dan Pilpres mendatang. Ribuan DPT ini diverifikasi terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) invalid. Akan tetapi di tingkat bawah di level PPS justru tak bekerja maksimal melakukan verifikasi. Bahkan hasil temuan Panwaslu Lobar, petugas PPS pun banyak terindikasi memalsukan tanda tangan pemilih sebagai bukti bahwa mereka telah diverifikasi NIK dan NKK. Dugaan itu lantaran hampir semua tandatangan pemilih hampir sama. “Ada 8.000 pemilih masuk DPT di Lobar bermasalah, karena kesalahan dan tidak ada nomor NIK dan NKK,” ungkap Ketua Panwaslu Lobar, Suryadi Hidayat, Sabtu (23/11). Dikatakan, 1 November KPU pusat telah mengumumkan DPT dengan total 180 juta jiwa lebih. Dari jumlah itu terdapat 10,4 DPT ber-

masalah terkait NIK dan NKK invalid. Terkait masalah ini, Bawaslu RI pun memberi masukan ke KPU pusat untuk memperbaiki data tersebut. Lalu keluarlah surat edaran (SE) KPU pusat nomor 756 tentang KPU provinsi dan kabupaten perlu melakukan verifikasi dan cross check di bawah melibatkan Pemda

dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bawaslu pusat juga mengeluarkan SE nomor 792 terkait pengawasan di masing-masing daerah terkait proses verifikasi tersebut. Setelah dilakukan kroscek dibawah, di Lobar terdapat 8.000 DPT Bermasalah karena tidak ada nomor NIK dan

Suryadi Hidayat (suara NTB/her)

Panwaslu Lobar Cuek, Alat Peraga Masih Marak Giri Menang (Suara NTB) Disejumlah ruas jalan di Lombok Barat, termasuk di jalur Labuapi-Gerung-Lembar dan di Senggigi-Gunung Sari

masih marak alat peraga yang terpasang. Hal ini sangat kontra dengan aturan PHPU yang melarang pemasangan alat peraga di

sejumlah areal tersebut. Akan tetapi Panwaslu Lobar sepertinya cuek saja. Sementara, penetapan zonasi itu sendiri telah ditetap-

Modus Operandinya Didominasi Pengiriman TKI Human Trafficking disebut menjadi industruk kejahatan terbesar kedua di dunia setelah perdagangan obat terlarang. Pertumbuhannya juga merupakan tercetap. Banyak korban perdagangan manusia dipaksa untuk bekerja dalam bidang prostitusi, pornografi, atau diperkejakan tidak sesuai peruntukannya. DEMIKIAN mengemuka dalam Seminar bertemakan Human Traffcking yang digelar di LSP2M NTB di Selong, Sabtu (23/11) lalu. Perdagangan manusia juga terjadi dalam bentuk eksploitasi buruh, seperti pekerjaan dalam rumah tangga atau restoran, pekerjaan dalam pabrik dengan upah rendah dan kondisi buruk, atau pekerjaan pertanian migran. Fakta yang diungkap Direktur ADBMI, Roma Hidayat, secara umum, di Lotim penempatan tenaga kerja atau Penempatan TKI menjadi salah satu modus operandi dominan yang di pakai oleh para trafficker. Korelasi bekerja dengan perdagangan orang sangat erat, yaitu kebutuhan akan pekerjaan serta peluang kerja yang tersedia menyebabkan banyaknya orang terperangkap menjadi korban perdagangan orang. Kondisi ini pula didukung oleh kondisi daerah asal yang tidak memiliki peluang untuk memajukan perekonomian, selain itu peran calo atau tekong yang berubah menjadi trafficker keberadaannya mendapat pengakuan tersendiri dari masyarakat. Sebagai Kabupaten terpadat penduduknya di NTB, tingkat kepemilikan lahan rata-rata 3,5 are membuat Lotim menjadi salah satu kantong terbesar BMI (Buruh Migran Indonesia). Setiap tahunnya rata-rata 10-15 persen penduduk desa berada di luar Negeri menjadi Buruh Migrant. Catatan ADBMI, akhir tahun 2012, terdapat di 10 Desa total 4.950 orang tengah menjadi BMI di luar Negeri. Jumlah anak yang di tinggalkan bermigrasi sebanyak 5.188 orng. Dari total 4.950 BMI tersebut, terdapat 474 orang yang bermigrasi dengan tidak berdokumen. TKI mandiri sebanyak 252 jiwa. Tenaga kerja tidak tamat SD 481 jiwa, tamatan SD 2.476 jiwa. “Kalau di gabung antara tenaga lulusan SD dan yang tidak lulus SD/tidak sekolah, dapat dikatakan 60 persen tidak terdidik,” ucapnya. Peningkatan jumlah pengiriman pekerja migran yang diikuti dengan peningkatan devisa negara tidak sebanding dengan peningkatan perlindungan HAM pekerja migran. Jumlah kasus kekerasan yang dialami relatif tinggi dan berbagai kebijakan pemerintah belum berorientasi perubahan sistemik, sehingga perlindungan hak pekerja migran dan anggota keluarganya masih menemui kendala. Tercatat kasus trafficking yang terjadi kepada pekerja migran asal NTB pada tahun 2010 adalah sebanyak 102; menurun menjadi 93 kasus pada tahun 2011, dan hanya tercatat 5 kasus pada tahun 2012. Kepala Sub Bagian Hukum Polres Lotim, AKP Ahmad Tarman mengaku pihak aparat kepolisian cukup kesulitan mengungkap kasus-kasus human traficking ini. Pasalnya, deteksi awal dari kasus kejahatan manusia ini yang sulit mengemuka. Sebagian besar kasus yang mengemuka itu terjadi pasca meledaknya kasus. Asisten II sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, H.M. Aminullah menyatakan NTB, khususnya Lotim sebagai kantong TKI meruapakh daerah yang rawat dari kasus perdagangan orang. Kondisi itu juga katanya menjadi ancaman bagi masyarakat. Terutama anak perempuan yang merupakan pihak yang rentan. Kurangnya lapangan kerja yang tersedia membuat tidak sedikit masyararakat NTB yang memilih menjadi TKI. Hanya HILANG STNK saja dengan tingkat pendidiHILANG STNK DR2764AF kan yang relatif masih rendah NOKA/NOSIN : KNAFA32- membuat sangat besar po3 2 V 5 7 0 5 1 5 3 / B 5 . 3 5 8 2 4 8 tensi terjadi tindak penipuan AN.KALSUM J HILANG dan kejahatan lainnya diDISEKITAR SUMBAWA bidang tenaga kerja. (rus)

NKK. Lalu KPUD melalui PPK dan PPS melakukan proses verifikasi. “Proses inilah yang diawasi oleh panwaslu,” ujarnya. Hasil pengawasan, ditemukan banyak petugas PPS yang tidak bekerja, lantaran banyaknya data pemilih yang perlu diverifikasi. Rupanya mereka malas melakukan verifikasi akibat banyaknya data tersebut. Untuk memudahkan pekerjaannya, Petugas PPS pun diduga memalsukan tanda tangan pemilih bermasalah tersebut. Sehingga seolah-olah telah diverivikasi. Pihaknya sendiri masih melakukan penyelidikan terkait hal ini. Hasil temuan itu, hampir merata di semua kecamatan. (her)

kan dengan Pemda. “Kami masih belum berkoordinasi dengan KPU dan Pemda soal penertiban, rencananya besok Senin (hari ini red),” ungkap ketua Panwaslu Lobar, Suryadi Hidayat, Sabtu (23/11). Dikatakan Suryadi, pihaknya sudah mengumpulkan hasil penelusuran lokasi-lokasi dimana yang perlu ditertibkan namun hingga saat ini belum berkoordinasi dan membuat surat ke KPUD dan Pemda dalam hal ini Dinas terkait untuk segera melakukan penertiban secara gabungan. Akan tetapi menurutnya, sejauh ini alat peraga berupa baliho dan spanduk sudah berkurang yang terpasang di jalur terlarang. Hanya saja ia mengaku masih ada saja yang terpasang. Termasuk di jalur tersebut. Pihaknya mengaku kewalahan mengawasinya, pasalnya luas dan banyaknya Caleg di Lobar. Di Lobar ter-

dapat 494 orang Caleg yang tersebar di 10 kecamatan. Sementara jumlah personel Panwas terbatas. Sebelumnya, Satpol PP Lobar melakukan penertiban sesuai tupoksinya. Karena Panwaslu dinilai lamban, maka Satpol PP Lobar pun mengambil insiatif sendiri melakukan penertiban alat peraga reklame dan baliho sesuai kewenangannya yang diatur dalam Perda. “Belum ada koordinasi dari Panwaslu untuk penertiban alat peraga, tapi sesuai kewenangan Pol PP dalam Perda maka kami lakukan penertiban,” ungkap Jumeneng, komandan Pleton Pol PP Lobar yang ditemui di sela-sela penertiban baliho di jalur Lembar. Dikatakannya, kententuan daerah bahwa ada areal yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk memasang alat peraga, baik reklame, alat peraga kampanye dan iklan. (her)

Diprotes, Penahanan Tersangka Penyidik Bea Cukai (Suara NTB/her)

ALAT PERAGA - Meski zonasi sudah ditetapkan, ternyata masih banyak alat peraga yang terpasang bukan pada tempatnya, namun Panwaslu sepertinya cuek.

Mataram (Suara NTB) Dua tersangka penyelundupan blackberry dan iPhone sudah ditahan. Proses penah-

anan dipindah dari Polda NTB ke Kejari Praya, Lombok Tengah. Namun penahanan itu berbuntut masalah. Abdul Hanan, SH, pengacara kedua tersangka memprotes dasar penahanan itu bukan terkait tindak pidana korupsi, melainkan hanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Protes itu disampaikan Hanan, berdasarkan surat perintah penahanan yang diperolehnya dari Kejari Praya atas tersangka MA dan NS, penyidik bea cukai yang terjerat kasus penyelundupan Blackberry dan iPhone di BIL. Bahwa, dalam sprin penahanan nomor 26/P.21/FP.1/11/ 2003 tertanggal 22 November itu, kedua kliennya hanya dijerat dengan pasal 3,4 dan 5 UU TPPU. Namun dalam keterangan pers Kanit II Subdit III Tipikor Kompol Ferdian Indra Fahmi, disebutnya, dasar penahanan dan pelimpahan tidak hanya TPPU, tapi juga terkait Pasal 3, 11 dan 12 b Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang jadi pertanannya, TPPU seharusnya perbuatan berlanjut dari tindak pidana korupsi atau penyuapan. Sementara sepengetahuannya, penyidik Ditreskrimsus Polda NTB tak bisa membuktikan kasus tindak pidana korupsi dua tersangka. “Kenapa lantas TPPU naik duluan, sementara kasus korupsi tidak bisa dibuktikan?,” tanyanya saat dihubungi Suara NTB via ponsel, Minggu kemarin. Bebas Demi Hukum Disisi lain, ia mengaku, berani memastikan perbuatan tersangka tidak terbukti dalam kasus tindak pidana korupsi. Ternyata, beberapa waktu lalu NS dan MA sempat bebas demi hukum lantaran hingga batas waktu penahanan 120 hari penyidik tidak bisa membuktikan kasus tindak pidana korupsinya. Dibaca hanan, surat pembebasan dari tahanan itu bernomor SP.han/036/VIII/ 2013/Dirreskrimsus tertanggal 26 Juli 2013. Sementara Kanit II Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, Kompol Ferdian Indra Fahmi, SIK belum memberikan klarifikasi terkait pernyataan kuasa hukum dua tersangka penyidik Bea Cukai Mataram ini. Ferdian yang dihubungi Suara NTB via ponselnya Minggu petang, memastikan akan memberikan klarifikasi lengkap Senin (25/11) hari ini. (ars)


SUARA NTB Senin, 25 November 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

”Mirasantika” Rhoma Irama Dipelajari Kampus-kampus Dunia Jelang Akhir Tahun, Hunian Hotel Mulai Penuh Surabaya Lagu berjudul “Mirasantika” karya Rhoma Irama tengah dipelajari dan menjadi rujukan sejumlah kampus di berbagai belahan dunia karena dianggap mampu mempengaruhi karakter dan perilaku manusia. “Ketertarikan kampus-kampus di dunia bermula dari karya Rhoma Irama yang dinilai menggambarkan kenyataan dan tidak hanya sekedar lirik, tapi mampu mengubah karakter seseorang,” ujar Ketua Umum DPP “Fans of Rhoma and Soneta” (Forsa), Surya Aka Syahnagra, kepada Antara, Jumat. Lagu berjudul “Mirasantika” atau minuman keras dan narkotika liriknya menggambarkan bahwa seseorang yang awalnya suka pada minumminuman keras dan obat-obatan terlarang. Namun, garagara hal itu semua maka seseorang terancam kehilangan masa depan. Tidak itu saja, sejumlah karya penyanyi yang dijuluki “Raja Dangdut” tersebut juga menjadi bagian dari pelajaran mahasiswa, khususnya jurusan musik. Antara lain berjudul “Keramat, “Judi”, “Begadang”, “Laailaahaillallah” dan sebagainya. “Dijadikannya rujukan dan masuk dalam buku karya profesor dunia merupakan sebuah kebanggaan. Kami berharap semua penyanyi atau pencipta lagu lainnya untuk tidak sekedar membuat lirik, tanpa ada hikmah,” kata Surya Aka. Mantan Komisioner KPID Jatim itu mengatakan bahwa Guru Besar Musik pada Pittsbergh University Amerika Serikat, Prof Andrew Weiin-

Mataram (Suara NTB) Menjelang akhir tahun 2013, tingkat hunian hotel di Pulau Lombok mulai penuh. Di Kota Mataram dan kawasan wisata Senggigi saat ini mencapai 70 persen lebih. Mayoritas tamu berasal dari tamu dari daerah lainnya di Indonesia yang mengikuti even-even pertemuan tingkat nasional yang diadakan di NTB. “Tingkat hunian hotel bagus, untuk bulan-bulan ini penuh. Semua hotel penuh di Kota Mataram termasuk juga Senggigi mulai ramai,” kata Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra dikonfirmasi, Sabtu (23/11). Lanang menyebutkan, puncak peningkatan angka kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di daerah ini biasanya padan Desember mendatang. Untuk saat ini, katanya, mayoritas para tamu hotel adalah peserta pertemuan atau MICE (Meeting Incentive Conference and Exhibition) di NTB. Banyaknya peserta MICE ini lanjutnya, terlihat dari sulitnya para penumpang rute Jakarta- Lombok untuk memperoleh tiket. Hal tersebut, menandakan penumpang pada rute tersebut selalu full. “Ini dipengaruhi oleh banyaknya even-even tingkat nasional yang diadakan di Lombok. Even MICE ini sampai pertengahan Desember MICE. Dari pertengahan Desember ke atas itu sudah mulai orang liburan, untuk wisatawan,”tuturnya. Biasanya, kata Lanang, wisatawan mancanegara akan banyak datang dan memenuhi hotel-hotel di Lombok menjelang Natal dan tahun baru. Kapasitas hotel berbintang di pulau Lombok saat ini mencapai 4.500-5.000 unit. (nas)

Johnny Depp

Main di ”Alice In Wonderland 2” Washington Disney akhirnya mengumumkan Johnny Depp dan Mia Wasikowska akan kembali memainkan peran sebagai Mad Hatter dan Alice dalam sekuel yang sementara diberi judul “Into the Looking Glass.” Film tersebut merupakan adaptasi dari “Through the Looking-Glass” (1871) yang merupakan sekuel novel “Alice’s Adventures in Wonderland” karya Lewis Carroll, tahun 1865. Kedua novel itu merupakan inspirasi dari film yang disutradarai oleh Tim Burton, 2010 lalu. Sayangnya, Burton tidak akan menyutradarai sekuel film tersebut dan digantikan James Bobin, salah seorang pencetus “Flight of the Conchords” dan sutradara “The Muppets” (2011). Penulis naskah film kali ini adalah Linda Woolverton, penulis naskah film “Beauty and the Beast” dan “The Lion King”. Meski demikian, rincian plot film hingga sekarang belum diungkap. Disney akan meluncurkan “Alice 2” pada Memorial Day 2016, menjadikannya film pertama yang bisa ditonton selama akhir pekan yang diidamkan itu. Alice 1 (2010) yang dibintangi artis-artis pendukung seperti Helena Bonham Carter dan Anne Hathaway menjadi raksasa box office meski mendapat berbagai reviews. Hal itu menjadikannya film keenam yang mampu meraup lebih dari satu milyar dolar AS di seluruh dunia. (ant/balipost)

traub, berbicara dengannya dan mengakui dunia saat ini tengah mengakaji lagu Rhoma Irama. “Alasannya, lagu karya Rhoma memiliki makna yg mendalam terhadap perilaku manusia secara universal. Itu sulit ditemukan di artis lain di dunia,” kata dia menirukan apa yang disampaikan Andrew. Kemudian, lanjut Surya Aka, Andrew menyebut buku karya ilmuwan yang menulis biografi Rhoma Irama dan memberikannya lampirkan contoh buku-buku pelajaran

yang termasuk biografi dan analisa lagu Rhoma. Sejumlah buku dan literatur yang di dalamnnya mengupas biografi lirik-lirik karya Rhoma, yakni : pertama, Broughton, Simon, and Mark Ellingham. 2000. Rough Guide to World Music; Volume 2: Latin and North America, the Caribbean, Asia and the Pacific . Kedua, Capwell, Charles. 2004. “The Music of Indonesia.” Ketiga, Manuel, Peter. 1988. Popular Musics of the

Non-Western World . Kemudian, Sutton, R. Anderson. 2002. “Asia/Indonesia.” In Worlds of Music Kelima, Sweeney, Philip. 1991. The Virgin Directory of World Music. Keenam Taylor, Timothy. 1997. Global Pop: World Music, World Markets “Prof Andrew mengakui pada buku literatur kedua dan keempat sangat sering dipakai dan dianggap pelajaran wajib di ratusan universitas di dunia, termasuk ketiga yang

”Gebyar Budaya NTB 2013” Dikritik

Pegiat Sastra Merasa Dianaktirikan Kritik itu dilontarkan salah seorang pegiat sastra NTB, Imtihan Taufan, yang melihat ada tanda tanya besar dalam kegiatan berdurasi tiga hari sejak Kamis 14 – Sabtu 16 November itu. “Saya heran saja, kenapa justru sastra tidak ada,” tanyanya. Pengamatannya, unsur sastra memang disisipkan dalam kegiatan yang difasilitasi penyelenggaraannya oleh Taman Budaya NTB itu. Namun hanya sebatas bentuk perform atau pementasan biasa. Namun sastra secara dokumentatif, seperti antologi puisi, cerpen atau seni rupa, samasekali tidak terlihat dalam event yang masuk dalam klausul anggaran Rp 2 Miliar dimaksud. Alhasil,

para pegiat sastra pun merasa tidak ambil bagian dalam kegiatan. Hal ini dituding semakin menasbihkan bahwa sastra memang selalu dianaktirikan jika penyelenggaranya adalah pemerintah. Sementara talenta pegiat sastra di NTB tidak kalah, bahkan lebih maju dari pegiat seni. Sementara dalam Kegiatan Gebyar Budaya NTB 2013 itu, hanya sebatas kegiatan seni yang lebih banyak ditonjolkan. Tapi terlepas dari itu, bagi Opan – sapaannya – dukungan pemerintah dengan kreatifitas sastra sebenarnya tidak ada kaitan langsung. Sastra tetap bisa berjaya tanpa ada dukungan pemerintah atau Taman Budaya sebagai penyelenggara teknis.

Terhadap para pegiat sastra justru ditekankannya tidak boleh patah semangat. “Pelaku sasra justru jangan cengeng dengan kondisi ini. Masih banyak ruang ruang lain yang bisa dipakai berkarya, koran misalnya,” sarannya. Pelaku sastra lainnya, Adam Gottar Prahara juga menambahkan, pada dasarnya, apa yang menjadi perform di area Taman Budaya dalam event itu pada dasarnya baik. Ada keinginan untuk tetap membuat kesenian semakin hidup. “Tapi jangan lupa, yang membuat NTB ini terkenal di luar kan karena sastranya. Tokoh tokoh atau pegiat sastra di NTB ini banyak yang mengharumkan nama daerah. Tapi kok dalam Gebyar Budaya

2013 kemarin, “sepeser” pun tidak ada digulirkan kepada pegiat sastra,” kritiknya. Tidak disoalnya, ketika banyak kesenian dari luar daerah aktif dilibatkan dalam pementasan. Tapi disisi lain, ruang yang lebar bagi kesenian, justru mempersempit ruang kreativitas sastra, bahkan terkesan tertutup samasekali. Ia berharap, penyelenggaran kedepan, pihak Taman Budaya mengevaluasi kembali, memikirkan bahwa sastra adalah bagian terpenting dari dan harus padu dengan kesenian. Sastra tidak boleh dianak tirikan dalam kegiatan apapun berbau seni dan budaya. Panitia penyelenggara Gebyar Budaya NTB 2013, Saiful Safturi memahami kritik yang disampaikan para pegiat sastra tersebut. Tapi, dalam posisi ini, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, mengingat hanya sebagai fasilitator. “Frame kegiatannya dari pusat, Kemenparekraf, karena anggarannya dari sana. Nah, disini (Taman

Dari Mata-Telinga untuk Jiwa Rimba Kita

hutan untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pemukiman. Selama 20 tahun terakhir, habitat orangutan Borneo berkurang paling tidak sekitar 55 persen. Kebakaran hutan serta perdagangan fauna juga menjadi penyebab utama yang ikut menjadi faktor penting terjadinya penurunan drastis populasi orangutan Indonesia. Permintaan pasar gelap internasional atas bayi orangutan meskipun spesies ini jelas-jelas sangat terlarang diperjualbelikan, tetap saja masih terus terjadi. Untuk memenuhi permintaan pasar, maka anak orangutan harus dipisahkan dari induknya dengan cara membunuhnya. Padahal kita tahu pertumbuhan anak orangutan sangat bergantung pada asuhan induknya yang merawat anak-anaknya bak pinang dibelah dua dengan cara manusia merawat buah hati mereka. Para petani di lahan sebelah juga tak sedikit yang membasmi orangutan padahal mereka terdesak untuk masuk ke permukiman petani karena makanan alamiah mereka semakin langka di diperoleh dalam habitat hutan mereka yang kian sempit. Banyaknya orangutan yang menderita sakit, anak-anak yang kehilangan induk, maka sejumlah pusat rehabilitasi didirikan untuk merawat mereka. Termasuk BOSF (Borneo Orangutan Survival Foundation) yang menjadi mitra sekaligus sumber berita visual pewarta foto Regina Safri yang akrab dipanggil Rere dalam reportasenya di Kalimantan Tengah dan Timur. Sebagai seorang pewarta foto muda, Rere melakukan reportase personal dengan tabungan pribadi di belantara Kutai Timur, tinggal bersama sejumlah relawan BOSF yang

melakukan persiapan hingga pelepasliaran kembali orangutan yang mereka rawat dari sumber manapun ke habitat mereka yang saat ini semakin terkepung ladang-ladang sawit yang maju terus terus dengan agresif. Koloni imperium sawit menurut data Friends of the Earth-Netherlands pada tahun 2004 saja telah mencapai lebih dari 5,3 juta ha. Jadi jangan terperanjat, jika Indonesia saat ini adalah produsen minyak kelapa terbesar nomor dua di dunia! Sementara itu kelompok grunge dari Bali, Navicula, Blues Libre, Dave Syauta & Kusni Kasdut asal Bandung juga mengusung kampanye penyelamatan primata cerdas ini sebagai simbol pelestarian hutan belantara kita yang perlahan tapi pasti akan lenyap dan tak lagi ramah sebagai rumah bagi aneka ragam spesies fauna dan flora Nusantara yang dahulu sangat tersohor namanya di seantero bumi. Mereka mengawal panji cinta, perdamaian, kemajemukan, lingkungan dan kebebasan itu akan mendonasikan konser rock orangutan mereka untuk peluncuran buku dan pameran foto amal “ORANGUTAN: Rhyme and Blues”, di Galeri Foto Jurnalistik Antara. Rere, Navicula, Blues Libre, Dave Syauta & Kusni Kasdut, dengan energi mereka, meneriakkan “klik” nada-nada peringatan bagi umat manusia betapa rumah orangutan dan habitatnya semakin tergerus oleh hutan ekonomi yang tak lagi manusiawi dan beradab. Melalui lensa Regina, pekik musik cadas dan blues, penderitaan orangutan dapatlah disimak sebagai perlambang paradoksal peradaban manusia yang sakit. Imaji dan jeritan mereka

mungkin hanyalah semacam lagu EGP (emang gue pikirin) bagi mereka-mereka, para pengambil keputusan, yang menetap jauh di peradaban mesin cosmopolis di belantara beton pencakar matahari dalam jantung ibukota yang wangi semerbak. Barangkali, sambil menikmati berita kesengsaraan orangutan lewat layar gadget canggih mereka. Padahal blues sakratul

Mataram (Suara NTB) Event Gebyar Budaya NTB 2013 sudah usai pekan lalu. Namun dari kegiatan ini justru menggelinding diskusi yang tidak sedap terhadap penyelenggara kegiatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui Taman Budaya NTB. Panitia dituding mendiskriminasi sastra dalam konteks pelaksanaan kegiatan.

oleh Oscar Motuloh Di tengah rupa-rupa tragedi pembunuhan orangutan Nusantara yang marak belakangan ini, masih menyeruak upaya anak-anak muda yang mencoba menyuarakan gugatan atas rimba raya Borneo yang pelan-pelan berubah wajah menjadi koloni ladang sawit yang berkilau karena gemerincing gemerlap dolar. MEREKA, anak-anak muda itu, mengusung tinggi-tinggi penyelamatan orangutan sebagai simbol pelestarian peradaban alam belantara raya kita. Rimba yang semakin sempit terkepung oleh penebangan besar-besaran, pembalakan liar, industri tambang dan tentu korporasi ladang sawit tadi, yang digadang para pemilik modal demi keuntungan finansial belaka. Kondisi begini membuat hutan raya kita sangat menderita karena berlangsungnya degradasi keanekaragaman hayati yang merubah siklus kehidupan, termasuk masyarakat tradisional di sekitarnya, yang sangat menggantungkan hidup mereka pada keberadaan belantara hutan hujan tropis tersebut. Hutan rimba yang hakikinya sangat dibanggakan guru-guru kita saat mengajar kelas-kelas sekolah dasar, kini tak lagi seindah warna aslinya. Setting alam dalam komik Wiro Anak Rimba yang legendaris itu, sekarang tinggal kenangan yang cuma menjadi artefak peradaban kapitalistis yang semata-mata hanya memperkaya individu dan kelompoknya.

sebagai kurikulum musik dunia,” kata dia. Semisal, kata pria yang juga musisi tersebut, kuliah “Introduction to World Music” di Universitas Pittsburgh, yang termasuk dalam setiap semester. “Padahal, di setiap semester ada 300 mahasiswa berkuliah. Kalau jumlahnya 600 mahasiswa per tahun maka berapa mahasiswa yang sudah pernah belajar lagu Rhoma Irama melalui buku-buku ini,” kata Surya. (ant/balipost)

Di belantara Kalimantan, apalagi di rimba Sumatra yang menjadi habitat terakhir orangutan, sekarang tinggal menyisakan kepasrahan yang mengiangkan-ngiangkan rintihan kematian yang merengut satu demi satu nyawa mereka, di tangantangan insan manusia yang semakin gelojoh darahnya untuk beberapa lembar digit rupiah saja. Habitat orangutan tanah Andalas (pongo abelii) semakin kritis, kini mereka makin terdesak ke utara Sumatra termasuk Taman Nasional Leuser, Aceh. Pada tahun 1990-an jumlah mereka ditaksir masih 12.000 jiwa, sekarang jumlahnya ditaksir maksimal tinggal 5.000 jiwa saja dengan wilayah seluas 900.000 hektar. Itu berarti kurang dari dua dasawarsa, populasi orangutan telah berkurang sebanyak 80 persen. Kera besar alias orangutan tampaknya tinggal menunggu waktu saja untuk menyusul kepunahan burung dodo dan bersiap bakal dipajang di museum fauna masa silam bersama fosil trex, dinosaurus dan senjata api yang dipakai untuk membunuh Chico Mendez, ak-

tivis lingkungan rimba Amazon. Padahal mawas, sebutan lawas untuk orangutan (pongo pygmaeus), adalah primata cerdas yang memiliki kedekatan karakter sensitivitas dengan umat manusia secara tingkat kesamaan DNA. Mereka adalah penabur benih rejuvenasi hutan secara alamiah, dari sisa-sisa bijibijian yang mereka makan. Ancaman punahnya spesies kerabesar yang amat langka ini, artinya membiarkan musnahnya ratusan spesies tanaman, hewan serta ekosistem hutan hujan tropis kita, sementara di tembok beton dan baja-baja megapolitan sana, orangutan masih terus diekspoitasi, dipelihara sebagai sirkus keluarga, mungkin oleh para pejabat, atau para pengusaha yang kelihatannya terhormat tapi sama sekali tak lagi pernah lagi mengacu pada etika dan kehormatan peradaban dalam pengelolaan rimba raya kita. Dalam satu dekade terakhir, versi wwf.org, paling tidak terdapat 1,2 juta ha setiap tahunnya kawasan hutan di Indonesia digunakan untuk aktivitas-aktivitas penebangan berskala besar, pembalakan liar, serta konversi

Budaya, red), kami hanya sebagai fasilitator,” terangnya. Memang, dalam juklak juknis tertera jelas, bahwa kegiatan selama tiga hari itu konsen pada pementasan seni untuk menyelamatkan kesenian yang hampir punah atau kegiatan yang sifatnya eksen. Tidak ada konten antologi puisi atau seni rupa lainnya. “Memang ada sastra, dalam bentuk musikalisasi puisi, kami libatkan Habitat Capung. Tapi itu memang tidak cukup, kami sangat memahami ini sebagai ruang yang kurang bagi sastra,” terangnya. Tapi kritik ini ditanggapinya bijak sebagai masukan penting bagi pemerintah, khususnya Kemenparekraf sebagai penggelontor anggaran. Dinamika dalam bentuk kritik memang harus disampaikan kepada pemangku kebijakan, dengan harapan, penyelenggaraan kedepan bisa lebih berimbang. “Tidak hanya kesenian tapi sastra juga harus ambil bagian,” tegasnya. (ars)

kepunahan orangutan pada hakekatnya adalah rintihan rimba belantara itu sendiri. Sebentuk perwujudan dari kita, umat manusia yang konon, adalah ciptaan agung Sang Khalik. Orangutan muda, rumahnya di belantara Dijaga papa dan mama yang kemarin masih ada Kini tiada... - Navicula( lirik Gede Roby Supriyanto. (ant/balipost)


SUARA NTB Senin, 25 November 2013

Jalan Lingkar Utara Diperpanjang JALAN lingkar utara yang saat ini sudah terbangun di wilayah Kecamatan Tanjung akan diperpanjang. Dari rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), jalan lingkar dari Medana – Jenggala, Kecamatan Tanjung akan ditembuskan hingga ke Dusun Kerakas, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga. “Jalan lingkar tahap satu sudah dibentuk badan jalannya, tinggal pengerasan yang diusulkan ke provinsi pada tahun 2014 mendatang. Pada tahap berikutnya, jalan lingkar dari Medana akan dilanjutkan hingga ke Kerakas,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi (PU Tamben) KLU, H. Raden Nurjati, kepada Suara NTB, Minggu (24/ 11). Menurutnya, jalan lingkar yang ada nantinya akan menembus dua kali yaitu kali Sokong Kecamatan Tanjung dan Kali Segara Kecamatan Gangga. Perkiraan setiap jembatan akan menelan anggaran pembangunan mencapai Rp 30 miliar. Khusus untuk jembatan di Dusun Lekok, bentangan jembatan sepanjang 60 meter akan menghabiskan anggaran mencapai Rp 16 miliar. Sedangkan bentangan khusus di Muara kali Segara bentangan jembatan diperkirakan mencapai 120 meter. Keseluruhan anggaran itu telah diperkirakan oleh Dinas PU dan Bappeda dengan rencana pemenuhan anggaran bersumber dari loan di PIP. Nurjati menerangkan jalan lingkar utara yang akan dilanjutkan dari yang ada saat ini sudah dirancang berjarak 100 meter dari bibir pantai. Perencanaan itu tentunya akan menambah nuansa keindahan wilayah perkotaan KLU dari Tanjung ke Gangga. Dibukanya jalur itu ke depan diharapkan akan berdampak pada akses transportasi dan akses ekonomi. Di sepanjang jalan lingkar utara itu nantinya diprediksi akan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuka lokasi perdagangan. Dalam pembahasan di KUA PPAS APBD 2014, Nujati mengakui belum ada pembahasan antara TAPD dengan DPRD diisyaratkan oleh PIP, setelah Pemda bersama PIP melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman, maka pada saat itulah proposal Pemda akan diajukan ke DPRD. Ketika ditanya keberadaan Jalan Lingkar Utara sebagai salah satu indikasi Kantor Bupati akan dipindahkan ke Gondang, Kecamatan Gangga, Nurjati mengakui belum berani berspekulasi. Ia sendiri hingga saat ini belum mengetahui apakah Kantor Bupati akan tetap di Tanjung atau justru dipindah ke Kecamatan Gangga yang notabene bagian dari wilayah pengembangan ibu kota. (ari) Raden Nurjati (Suara NTB/dok)

SUARA PULAU LOMBOK

200 Ribu Penduduk Loteng Masih Miskin Praya (Suara NTB) Jumlah warga miskin di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini tercatat masih cukup tinggi. Dimana masih ada sekitar 200 ribu lebih warga Bumi Tatas Tuhu Trasna yang teridentifikasi masih berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah daerah terus berupaya maksimal menekan angka kemiskinan di daerah ini. Menurut Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., di hadapan tokoh agama di Pendopo Bupati Loteng, Sabtu (23/11), untuk menekan angka kemiskinan bukanlah pekerjaan mudah. Banyak tantangan yang mesti dihadapi pemerintah daerah. Untuk itu, peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan untuk bisa terus menekan angka kemiskinan di Loteng. “Tanda dukungan masya-

rutnya, fasilitas yang akan diterima para transmigran Lotim, antara lain 2 hektar lahan garapan. Dalam hal ini, ungkapnya, Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin Dachlan bersama jajaran Dinas Sosnakertrams sudah melakukan kunjungan ke Babel dengan tujuan melihat tingkat kelayakan kawasan transmigrasi tersebut. Tahun 2014, lanjutnya, Lotim akan mengirim 15 KK ke Bima. Menurut Sudirman, program transmigran cukup efek-

Giri Menang (Suara NTB) Bangunan liar semi permanen yang dibangun di Narmada masih berdiri kokoh. Bangunan ini dibiarkan berdiri, padahal jelas-jelas melanggar aturan, karena dibangun di pinggir jalan dekat badan jalan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Barat (Lobar) belum bertindak, karena sebelumnya warga siap membongkar secara swadaya bangunan tersebut. Namun warga yang membangun lapak, sepertinya masih membandel, karena belum membongkar bangunannya. Kepala Satpol PP Lobar, Agus Gunawan menegaskan terkait bangunan tersebut pihaknya sudah ada kesepakatan dengan warga yang membangun lapak tersebut. ‘’Sesuai kesepakatan, warga secara swadaya siap membongkar bangunan tersebut,” ungkapnya, Sabtu (23/11). Ia membantah jika pihaknya kecolongan terkait pembangunan lapak tersebut. Menurutnya, kronologi adanya bangunan lapak tersebut ketika itu dilakukan pengurukan di jalan tersebut. Warga beralasan menempati hanya sementara waktu lokasi itu. Mereka mengaku ingin menyelamat-

tif mengentaskan kemiskinan. Apalagi, masyarakat transmigrasi memiliki semangat kerja yang cukup tinggi dalam mengolah lahan. ‘’Faktanya, minat masyarakat Lotim jadi transmigran ini cukup besar. Tercatat sebanyak 40 KK masuk daftar tunggu,” klaimnya. Hal ini cukup beralasan karena masyarakat Lotim notabenenya sebagai buruh tani. Jumlah lahan garapan yang minim membuat masyarakat ingin mendapat yang lebih. (rus)

Dewan Sarankan Bupati Tak Perpanjang Masa Jabatan Pejabat Pensiun Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) menyarankan Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, MPd, tak lagi memperpanjang masa jabatan pejabat eselon II yang telah masuk usia pensiun. Para pejabat yang pensiun disarankan agar diganti, sehingga regenerasi pejabat bisa berjalan. “Bupati harus menghilangkan kebiasaan memperpanjang masa jabatan pejabat yang masuk pensiun, kalau sudah pensiun ya diganti saja. Kan banyak pejabat di Lobar ini yang potensial,”ungkap Ketua Komisi I, Hamrony, Sabtu (23/11).

Menurut Hamrony kebiasaan memperpanjang masa jabatan pejabat senior yang telah masuk usia pensiun menghambat regenerasi pejabat, karena banyak pejabat muda potensial yang belum dioptimalkan. Apalagi dilihat dari kemampuan fisik dan kecerdasan tentu lebih fresh pejabat yang masih muda. ‘’Kinerja pejabat tua, diibaratkan mobil tua tidak lagi bisa lari dengan kencang. Sehingga Perlu diganti dengan mobil yang lebih batu dan umurnya lebih muda,” ujarnya. Ia mencontohkan sejumlah pejabat yang diperpanjang, termasuk Sekda, HM Uzair dan

Kepala BKD, HM Syukron tercatat dua kali diperpanjang. Tahun depan dua pejabat masuk usia pension, yakni Kepala BPBD, H. Ahmad Zaini dan Kepala Dinas Kehutanan, H. L. Syaiful Arifin. Bupati perlu segera mengisi jabatan kosong, seperti Kepala dan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang kini dijabat Kepala BKD. Menurutnya, faktor usia menjadi hambatan M. Syukron merangkap dua jabatan sekaligus. Jabatan ini perlu diisi segera supaya birokrasi seimbang dan pelayanan menjadi baik. (her)

Meningkat, Jumlah TKI Lotim Selong (Suara NTB) Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Lombok Timur (Lotim) yang akan bekerja di luar negeri membludak. Catatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Lotim hingga November ini, 18.245 TKI yang diberikan rekomendasi untuk bekerja ke luar negeri. Kepala Dinas Sosnakertrans Lotim, Sudirman didampingi Kabid Penempatan, Suwarno kepada Suara NTB di Selong, Jumat lalu, mengaku, jumlah TKI yang berangkat tahun ini dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2012 lalu, sebanyak 9.917 orang. Terjadinya peningkatan jumlah para pahlawan devisa ini, karena tahun ini sudah tidak ada moratorium lagi seperti tahun lalu. Di samping itu, tahun lalu masih ber-

rakat, upaya pemerintah daerah menekan kemiskinan tidak akan bisa maksimal,” tandasnya. Menurutnya, dengan jumlah penduduk Loteng yang saat ini sudah menyentuh angka 1,2 juta jiwa lebih, menekan angka kemiskinan sebenarnya tidak akan sulit. Karena dengan melihat komposisi jumlah penduduk Loteng saat ini, artinya ada sekitar 1 juta penduduk Loteng yang berkemampuan lebih. Artinya, ka-

lau semua masyarakat turut berperan dan mendukung dengan perannya masing-masing, maka angka kemiskinan di Loteng bisa segera dientaskan. Tapi lagi-lagi untuk bisa menumbuhkan peran serta masyarakat juga bukan perkara mudah. Terlebih di era sekarang ini, di saat pola pikir dan budaya masyarakat sudah banyak berubah butuh kerjasama semua pihak dalam mendukung program pemerintah.

Diakuinya, masyarakat sekarang ini sulit sekali diajak kerja gotong royong dan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial lainnya. “Inilah tantangan yang kini tengah kita hadapi saat ini. Sehingga membuat upaya menekan angka kemiskinan masih cukup berat,” jelasnya. Parahnya lagi di tengah masyarakat pandangan-pandangan yang mengatakan kalau menekan angka kemiskinan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah begitu kuat. Padahal urusan menekan kemiskinan bukan hanya dipikul oleh pemerintah. Tetapi masyarakat juga punya tanggung jawab yang sama. Untuk itu, peran serta selu-

ruh lapisan masyarakat sangat diharapkan dalam upaya mengentaskan angka kemiskinan. Termasuk para tokoh agama yang ada juga sangat diharapkan peran sertanya. Bahkan, dengan kondisi masyarakat seperti sekarang ini peran tokoh agama begitu vital. Paling tidak membantu memberi penyadaran kepada masyarakat. Supaya tidak sampai terseret ke perilakuperilaku yang menyimpang. Terlebih Loteng saat ini tengah mulai bergerak menuju daerah yang lebih maju. “Peran tokoh agama kita sangat harapkan. Untuk membantu membentengi masyarakat dari hal-hal negatif yang mengancam,” tandasnya. (kir)

Bangunan Liar di Narmada Belum Dibongkar

Lotim akan Kirim 25 KK ke Babel Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) akan mengirimkan 25 Kepala Keluarga (KK) transmigran ke Provinsi Bangka Belitung (Babel). Antara Pemkab Lotim dengan jajaran pemerintah setempat sudah menjalin kerjasama. Proses pengiriman akan dilakukan awal tahun 2014 ini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Lotim, Sudirman, S.Sos, Sabtu (23/11). Menu-

Halaman 10

lalu Surat Keterangan Pergi ke Luar Negeri (SK PLN) termasuk pembuatan dokumen akta kelahiran sebagai salah satu syarat harus melalui pengadilan sebelumnya. ‘’Saat ini sudah dikembalikan seperti biasa dan menyebabkan minat jadi TKI kembali membludak,” ungkapnya. Diakuinya, sebagian besar calon TKI lebih memilih ke Malaysia Barat yakni 14.272 orang, Abu Dhabi 1.088 orang, Malaysia Timur 158 orang, Qatar 180 orang, Taiwan 43 orang, Bahrain 56 orang dan Saudi Arabia 9 orang. ‘’Yang ke Malaysia didominasi di sektor perkebunan,” ujarnya. Sementara ke Arab Saudi, katanya, masih berlalu moratorium TKI, khususnya pembantu rumah tangga. Namun pihaknya lebih mengoptimalkan pengiriman tenaga formal. (rus)

kan aset makanya dimanfaatkan untuk membangun lapak. Namun belakangan lapak itu semakin marak, bahkan warga mulai membangun bangunan semi permanen. Hal inipun membuat pihaknya bersikap. Beberapa waktu lalu ia mendatangi lokasi untuk membicarakan masalah ini dengan para warga. Hasil pertemuan tersebut, disepakati agar warga mau membongkar sendiri. Saat itu, jajarannya ingin membongkar bangunan itu namun warga bersedia membongkar sendiri secara swadaya. Menurutnya, selain di Narmada, titik rawan dibangunannya lapak Liar termasuk juga di kawasan Senggigi. Pihaknya sendiri sudah melakukan peneertiban namun masih ada saja yang membandel. Menurutnya, pihaknya perlu melakukan pengawasan secara intens terhadap PKL tersebut. Selain itu, di Kediri yang termasuk kecamatan yang berkembang masih termasuk rawan bangunan lapak liar. Mengantisipasi itu pihaknya terus melakukan pengawasan. Karena jika tidak turun seminggu saja, maka PKL yang tadinya ditertibkan

(Suara NTB/her)

HARUS DIBONGKAR - Membandel, warga membiarkan bangunan liar lapak semi permanen di jalur Narmada. Warga belum membongkar lapak yang melanggar aturan. kembali berjualan di lokasi itu. Termasuk pihaknya hari Minggu melakukan gotong gotong royong dan melakukan penertiban PKL yang masih membandel di pinggir jalan di sekitar Kafe Casanova. Di lokasi

ini, terdapat tiga PKL yang masih berjualan akan direlokasi. Untuk solusi akan dibangu tujuh unit tenda bantuan dari Disperindag. Selain itu, untuk mengantisipasi agar keberadaan PKL

tak mengganggu wisatawan pada malam hari pihaknya memberlakukan kebijakan melarang PKL berjualan pada waktu malam di. Jalur Senggigi, karena mengganggu hak-hak pejalan kaki di trotoar. (her)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA JALAN JENDERAL SUD IRMAN NOMOR 36, REMBIGA, MATARAM 83124 TELEPON (0370) 647862;FAKSIMILE. (0370) 647883; SITUS WWW .PAJAK.GO.ID LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id

PENGUMUMAN PENG-7/WPJ.31/2013 TENTANG HIMBAUAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA/DINAS/INSTANSI Bendahara pemerintah memiliki peran strategis dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia dan berperan penting dalam mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kepatuhan bendahara sebagai wajib pajak dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban bendahara, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengingat tahun anggaran 2013 akan berakhir, kami menghimbau kepada bendahara pada satuan kerja di seluruh Kementerian/Lembaga/Dinas/lnstansi agar segera menyelesaikan kewajiban sebagai bendahara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebagaimana tercantum dalam lampiran; 2. Apabila menghadapi kendala atau masalah agar berkomunikasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing satuan kerja untuk dapat dicarikan solusinya; 3. Apabila mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan perpajakan yang berlaku agar berkonsultasi dengan Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak tempat bendahara terdaftar/terdekat atau melalui Kring Pajak 500200; 4. Kuasa Pengguna Anggaran agar mengawasi dan mengingatkan pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara pada satuan kerja masing-masing; 5. Jika membutuhkan bantuan buku perpajakan bagi bendahara, Saudara dapat menghubungi Bidang P2Humas, Seksi Penyuluhan Perpajakan, telepon (0370) 647862. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan. Ditetapkan di Mataram pada tanggal November 2013 Kepala Kantor, ttd Cucu Supriatna NIP 196504021992011001

Bangga Bayar Pajak


Halaman 11

SUARA NTB Senin, 25 November 2013

POMNAS, Voli Pantai Putri Melaju Mataram (Suara NTB) Pasangan Putu Dini Jasita/Dita Juliana berhasil melaju ke babak berikutnya di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) setelah menang WO atas tim Banten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (24//11). Dita Juliana yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, mengaku, tim Provinsi Banten dinyatakan kalah 3-0 dari tim NTB, karena tim Banten tidak hadir pada pertandingan. “Tim Provinsi Banten baru tiba siang hari, sementara pertandingan berlangsung pagi hari,” ucapnya. Kemenangan ini menguntungkan tim NTB, karena Putu Dini Jasita dan Dita Juliana tak perlu menguras keringkat memenangkan pertandingan itu. Mereka langsung dinyatakan menang 3-0 atas pertandingan hari pertama itu. Meski berhasil memenangkan pertandingan dengan kemenangan WO, namun posisi tim NTB masih belum aman, karena pertandingan itu baru merupakan babak pemanasan. Untuk maju ke putaran delapan besar tim voli pantai NTB, Putu/Dita harus mengalahkan tim Kalimantan Tengah (Kalteng) di pertandingan, Senin (25/11) hari ini. Dua atlet andalan NTB ini siap menang. (fan)

Kasdiono Jamin Atlet Pelatnas Tak Hengkang Mataram (Suara NTB) Keluhan atlet yang mengaku tidak diperhatikan oleh pengurus cabor dan KONI NTB ditanggapi serius KONI NTB dan pengurus cabang olahraga (cabor). Dalam hal ini KONI NTB menjamin atlet NTB yang menjalani Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) persiapan SEA Games Myanmar 2013 di Jakarta tak akan hengkang. “Tidak ada masalah dengan atlet kita. Mereka akan selalu membela NTB di kanca nasional hingga PON di Jabar 2016,” ujar Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono SH, kepada Suara NTB via ponselnya, Minggu (24/11). Kasdiono mengaku, setiap hari dirinya selalu intens berkomunikasi dengan atlet-atlet Pelatnas SEA Games. Dalam hal ini, dirinya mengaku sudah memahami keinginan atlet ”Saya selalu mengontak mereka. Dan tak ada masalah,” klaimnya. Dalam hal ini, ungkapnya, tanggung jawab membina atlet ini tak boleh dilimpahkan sepenuhya ke pengurus KONI saja. Pengurus cabor harus ikut andil dan mendengar apa yang menjadi keluhan atlet. Cabor harus serius menangani atletnya, termasuk menjawab semua keluh dan kesal atlet. “Kenapa pengurus KONI saja yang ditanya. Tanyakan ke cabor juga dong,” ujarnya. Sementara itu Ketua PASI NTB, H. Arsyad Gani yang dimintai tanggapannya membantah bila pihaknya tidak pernah mengunjungi atletnya di Pelatnas. Dalam setahun ini, ujarnya, pihak PASI NTB lebih dari satu kali mengunjungi atlet Pelatnas. Hanya saja pada kujungan terakhir di bulan November lalu tidak bertemu dengan Ridwan, karena atlet saat itu Ridwan berada di Pengalengan Jawa Barat (Jabar) di luar ibu kota Jakarta, sehingga belum bertemu dengan Ridwan. “Bila ke Jakarta, kita tetap mampir di lokasi Pelatnas. Hanya saja kita tidak bertemu dengan Ridwan, karena di berada di luar ibukota,” ucapnya seraya menambahkan pihaknya dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan kunjungan ke semua atlet yang berada di lokasi Pelatnas SEA Games. Dalam hal ini Arsyad mengingatkan kepada semua atletnya untuk fokus berlatih, sehingga para atlet bisa meraih prestasi yang membanggakan di SEA Games Myanmar 2013, soal masalah kunjungan KONI dan pengurus cabor itu tentu akan dilakukan dalam waktu dekat ini. (fan)

Pacquiao Menang Angka New York Manny Pacquiao berhasil merebut gelar juara Welter versi WBO, setelah menang angka mutlak dalam pertarungannya dengan petinju Amerika Serikat, Brandon Rios. Pada duel yang dihelat di Cotai Arena, Minggu (24/11) siang, Pacquaio sejak ronde pertama sudah mendominasi lawannya itu. Pukulan-pukulan yang dilancarkan “Pacman” terlalu sulit dibendung oleh Rios meski tak sampai bikin jatuh dirinya. Ronde demi ronde berlalu, Pacquaio tak mengurangi agresivitasnya dan terus mengurung Rios. Tak ayal wajah Rios pun penuh lebam-lebam dan cuma sesekali bisa membalas serangan rivalnya asal Filipina itu. Hingga akhirnya laga tuntas di ronde ke-12, ketiga juri memenangkan Pacquaio dengan nilai 120-108, 119109, dan 118-110. Laga itu juga turut disaksikan eks bintang timnas Inggris, David Beckham, yang secara khusus memberi dukungan untuk Pacquaio. Setelah dua kekalahan beruntun dari Juan Manuel Marquez dan Timothy Bradley, Pacquaio akhirnya mampu meraih kemenangan dan merebut sabuk juara kelas Welter WBO. “Aku tidak ingin kalah di ronde terakhir. Itu menyakitkan. Mari berikan kredit untuk mereka Rios adalah petarung hebat dan lawan tangguh. Usai pertandingan, kami semua bersaudara,” ujar Pacquiao seperti dilansir Guardian. “Terima kasih kepada seluruh fans yang datang malam ini dan melihat pertarungan seru. Aku belum habis. Kemenangan ini untuk seluruh korban angin topan haiyan,” tuntasnya. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

HANTAM - Pukulan keras Pacquiao (kanan) menghantam wajah Brandon Rios dalam perebutan gelar Welter versi WBO di Cotai Arena Amerika Serikat, Minggu (24/11) siang.

Barca Kokoh di Puncak Klasemen

Madrid Tertinggal Enam Poin

Barcelona – Barcelona masih kuat di puncak klasemen Liga Spanyol dengan kemenangan besar 4-0 atas Granada di Nou Camp, Sabtu malam. Dua gol tendangan penalti pada babak pertama melalui sang kapten Andres Iniesta dan Cecs Fabregas, membawa sang juara bertahan berada pada jalurnya. Alexis Sanchez menambah satu gol pada 19 menit menjelang waktu normal pertandingan habis, hanya sesaat setelah Granada kehilangan Manuel Iturra, karena terkena kartu merah. Pedro kian melengkapi kemenangan pada menit-menit

akhir menjadi 4-0, yang membawa Barca tetap bercokol di puncak klasemen dengan poin 40, selisih 3 angka dari Atletico Madrid yang berada di posisi kedua. Sementara Real Madrid berada di posisi ketiga dengan nilai 34 usai menggulung Alm-

eria 5-0 dengan gol pembuka dicetak Ronaldo, demikian mengutip Fox Sport. Kemenangan 5-0 atas Almeria pada Minggu dinihari di Stadion de los Juegos Mediterraneos telah membantu Real Madrid mempertahankan jaraknya dengan pemuncak

klasemen Barcelona. Anak asuh Carlo Ancelotti membuat permulaan yang bagus ketika Ronaldo hanya perlu tiga menit untuk memecah kebuntuan melalui gol cepatnya. Hanya tercetak satu gol hingga babak pertama usai, tapi selanjutnya Karim Benzema, Gareth Bale, Isco, dan Alvaro Morata mengubah paruh waktu kedua dengan pesta gol. Sementara Ronaldo harus absen di babak kedua, karena

mengalami cedera. Kemenangan besar Real tidak lepas dari sejumlah penyelamatan gemilang yang dipertontonkan oleh kiper Diego Lopez. Lopez yang menghadang beberapa tendangan berbahaya punggawa Almeria, Suso dan kawan-kawan. Dengan hasil tersebut, Real meraih tiga poin dan bercokol di posis ketiga dengan nilai 34, selisih tiga poin di bawah Atletico Madrid, dan enam poin tertinggal dengan Barca di puncak klasemen. (ant/bali post)

AC Milan Was-was

(Suara NTB/fan)

BIDIK SASARAN - Seorang atlet pemula atau usia dini sedang membidik sasaran di lapangan menembak Brimob Mataram, Minggu (24/11). Masing-masing atlet didampingi orang tua atau pelatih

Kejuaraan Menembak Libatkan Atlet Usia Dini Mataram (Suara NTB) Klub Menembak Rinjani Mataram menggelar kejuaraan Menembak di Lapangan Brimob Mataram, Minggu (24/11). Ajang yang melibatkan lebih 50 penembak senior dari Pulau Lombok itu juga melibatkan atlet menembak usia dini. Ketua Bidang Berburu Klub Menembak Rinjani Mataram I. G. B. Rastramurti Diwia yang dihubungi Suara NTB di selasela kejuaraan berlangsung, menjelaskan, event yang digelar tersebut merupakan bentuk kepedulian pihaknya terhadap pembinaan atlet menembak yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di NTB khususnya di Pulau Lombok. Melalui ajang adu kejelian menembak itu pihak Perbakin Kota Mataram ingin membangkitkan kembali gairah masyarakat pencinta olahraga menembak di NTB khususnya di Wilayah Kota Mataram untuk memantapkan kegemaran mereka di olahraga menembak . Menurutnya, atlet asal Kota Mataram berpotensi mengukir prestasi di kancah

nasional cukup berpeluang. Hal ini dinilainya dari hasil yang pernah ditorehkan oleh sejumlah atlet menembak di Jakarta baru-baru ini. Terbukti sebanyak 6 atlet menembak NTB mampu meraih tiket PON XIX di Jabar 2016. Melihat potensi atlet itu, pihaknya menggelar kejuaraan menembak. Ajang yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-2 itu digelar di Lapangan Brimob Mataram, Minggu (24/11). Kejuaraan yang berlangsung selama satu hari itu diharapkan akan melahirkan atlet muda yang andal serta diharapkan membangkitkan kembali gairah menembak atlet dari berbagai klub menembak yang ada di wilayah NTB khususnya di atlet menembak Mataram. Dijelaskannya, di era tahun 1980 hingga tahun 2000 lalu jumlah klub menembak yang aktif di wilayah Pulau lombok cukup banyak, hingga mencapai puluhan klub. Namun, banyak klub yang sudah tidak aktif. Kejuaraan ini memperlombakan sebanyak 5 kelas yang

terdiri dari kelas air rifle hunting putra 21 meter, air rifle hunting (ARH) 41 meter dan air rifle hunting 61 meter, ARH 41 meter junior/ usia dini dan beregu ARH 61 meter putra. Masing masing peserta mengunakan sejata laras panjang biasa dan senjata api. Sementara juara-juara di masing-masing kelas diraih L. Yudistiara di kelas air rifle hunting (ARH) 21 meter putra, disusul Reynol Rusdi dan Agus Basui di tempat kedua. Selanjutnya juara kelas di ARH 41 diraih Putu Aryasa, kemudia di tempat kedua dan ketiga diraih Putu Mustika dan Agus Basuki. Juara di kelas ARH Junior/usia dini diraih Made Anta Wirya, Ratu Bagus Saka Raditya dan Albert Jordy Baliputra meraih juara dua dan tiga. Sementara itu di kelas beregu 61 meter putra diraih oleh Putu Mustika Cs, dan Christario Perdana Cs serta Putu Aryasa Cs di tempat ketiga. (fan)

Roma Pelatih Massimiliano Allegri mulai was-was karena pada Sabtu, AC Milan tampil buruk di Liga Italia (Serie A) dengan ditahan imbang 1-1 di kandang sendiri oleh Genoa yang justru mengakhiri pertandingan dengan sepuluh pemain. Di tempat berbeda, gol dari Antonio Cassano memastikan kemenangan 1-0 bagi Parma di kandang Napoli. Milan dibanjiri cemooh setelah melorot ke peringkat ke11 di klasemen Liga Italia dengan mengoleksi 14 poin. “Kami memiliki banyak peluang, meski gagal mengeksekusi penalti dan mereka justru mampu mencetak gol dengan satu-satunya tembakan,” kata Allegri. “Ketika situasinya masih 11 lawan 11, kami relatif unggul meski para penonton tidak menghargai hal itu,” tambahnya. Kaka membawa Milan memimpin melalui gol melawan di menit ke empat, keti-

ka pemain Brazil itu dengan cantik memanfaatkan umpan panjang Nigel De Jong saat ia melesat ke kotak penalti, dan tanpa menghentikan langkah ia menyelesaikan peluang yang dimilikinya. Alberto Gilardino menyamakan kedudukan dari titik penalti untuk Genoa setelah Urby Emanuelson melanggar Sime Vrsaljko empat menit kemudian. Penyerang Milan Mario Balotelli melengkapi penderitaan Milan melalui kegagalannya mengeksekusi penalti pada menit ke-36, ini merupakan kedua kalinya sepanjang karirnya ia gagal mengeksekusi penalti dengan sukses. Bahkan pengusiran Thomas Manfredini karena melanggar Balotelli yang menghasilkan penalti itu tidak dapat membantu Milan, ketika para penyerang mereka menyia-nyiakan serangkaian peluang. Para pendukung begitu marah dengan penampilan terse-

but sehingga polisi harus mengamankan para pemain setelah pertandingan. Sekelompok penggemar yang marah terlihat ingin melampiaskan protes mereka secara langsung. Lawatan Milan ke markas Celtic di ajang Liga Champions pada Selasa dapat menjadi kesempatan terakhir bagi Allegri. Napoli ditaklukkan Cassano ketika pasukan Rafa Benitez dihukum akibat penampilan buruk yang kini telah menjadi hal rutin. Cassano berada dalam penampilan terbaiknya dan membuka sejumlah peluang yang tidak dapat dimaksimalkan rekan-rekan setimnya, Keadaan semakin buruk bagi Benitez. Napoli akan bertanding di markas Borussia Dortmund di ajang Liga Champions pada Selasa. Marek Hamsik harus meninggalkan lapangan hanya beberapa menit setelah menggantikan Goran Pandev yang tampil

mengecewakan. “Kami harus menunggu dan melihat apakah ia dapat bermain melawan Dortmund,” kata sang pelatih. Parma naik ke peringkat kesepuluh setelah tembakan mendatar Cassano dari luar kotak penalti sembilan menit sebelum pertandingan usai memicu diskusi mengenai perlunya memanggil sang pemain untuk Piala Dunia 2014. “Tentu saja saya memikirkan Piala Dunia dan saya senang untuk ambil bagian di sana,” ucapnya. “Jika saya tidak ke Brazil dengan tim nasional, saya akan pergi ke sana dengan istri dan anak saya.” Pelatih Parma Roberto Donadoni berkata, “Jika ia dapat terus bermain seperti ini, ia akan dapat pergi ke Brazil.” Chievo Verona tetap menghuni dasar klasemen meski gol Dejan Lazarevic di akhir pertandingan membuat mereka menang 1-0 atas tim sekota Hellas Verona. (ant/bali post)

Bayern Cukur Dortmund 3-0 Berlin Bintang Bayern Munich asal Jerman Mario Goetze tampil sebagai pemain pengganti dan mencetak gol pembuka saat juara Eropa itu menang 3-0 atas bekas klubnya Borussia Dortmund pada Sabtu. Goetze, yang didatangkan Bayern dengan transfer senilai 37 juta euro setelah 12 tahun di Dortmund, memberi balasan sempurna bagi cemoohan yang ia terima di markas Borussia, Westfallenstadion. Pemain 21 tahun itu melepaskan tembakan menyambut operan Thomas Mueller pada menit ke-66, membuka pintu banjir gol dan Arjen Robben serta Mueller menambahi koleksi gol Bayern pada lima menit terakhir pertandingan. “Kemenangan 3-0 terdengar jelas, namun mereka menandingi kami pada sebagian besar fase pertandingan, keunggulan 1-0 yang kami dapatkan menjadi menentukan,” kata Robben, yang menjadi kapten timnas Belanda untuk pertama kalinya pada Selasa, sebagaimana dilaporkan AFP. “Mereka juga mendapatkan sejumlah peluang. saya menikmati duel-duel seperti ini. Berapa banyak anak-anak

yang bermimpi bermain di pertandingan-pertandingan seperti ini?” katanya. Itu merupakan penampilan yang mengesankan dan menjadi kemenangan pertama Bayern atas Dortmund dari enam pertandingan Liga Jerman, sejak Februari 2010. Kembali, Munich menjadi pemenang pada pertandingan yang seperti merupakan ulangan final Liga Champions Mei silam. Dortmund terpaksa tidak dapat memainkan empat bek utamanya, setelah bek tengah Mats Hummels dan bek kiri Marcel Schmelzer kembali dari tugas internasional dengan cedera. Namun hal itu tidak dapat menjadi alasan ketika Bayern memperpanjang rekor tidak terkalahkan mereka di Liga Jerman menjadi 38 pertandingan, sekaligus membuka keunggulan tujuh angka atas Dortmund, yang turun ke peringkat ketiga. Pada pertandingan yang dimainkan sebelumnya, Bayer Leverkusen melakukan pemanasan untuk pertandingan Liga Champions Rabu menjamu Manchester United dengan naik ke peringkat kedua

berkat kemenangan 1-0 di markas Hertha Berlin. Penyerang Stefan Kiessling, yang berulang kali diabaikan pelatih timnas Jerman Joachim Loew sejak 2010, mencetak gol semata wayang Leverkusen di babak pertama, untuk menorehkan gol kedelapannya dari 13 pertandingan liga. Kemenangan itu harus dibayar mahal karena pemain sayap Jerman Sidney Sam berada dalam kondisi meragukan, setelah menderita cedera yang kemungkinan merupakan robek otot paha setelah hanya tampil selama empat menit dan akan menjalani pemindaian pada Minggu. Leverkusen berada di peringkat kedua di Grup A, hanya tertinggal satu angka dari pasukan David Moyes United. Tim peringkat ke enam Schalke, yang akan bertandang ke markas Steaua Bucharest di Liga Champions pada Selasa dan duduk di peringkat kedua klasemen Grup E di bawah Chelsea, bermain imbang 3-3 dengan tuan rumah Eintracht Frankfurt. The Royal Blues unggul 2-0 setelah pertandingan berlangsung 18 menit, namun mere-

ka kemasukan tiga gol dalam rentang waktu 12 menit pada babak kedua. Eintracht, yang hanya satu posisi di atas zona degradasi, membobol gawang Schalke dalam kurun waktu 12 menit itu, namun satu gol dianulir, karena ofside. Gelandang Frankfurt asal Spanyol Joselu mencetak dua gol di mana mantan pemain Real Madrid menambahi gol tandukan kepalanya serta tembakan jarak jauh pada menit ke-68. Bek Jerman Benedikt Hoewedes menyelamatkan timnya, saat tembakannya ke sudut kanan atas gawang menjadi penyama kedudukan, dengan empat menit tersisa. Laju empat kemenangan beruntun Wolfsburg, yang membuat mereka dapat naik ke peringkat kelima, berakhir ketika mereka bermain imbang 1-1 di markas tim peringkat kedua dari bawah Nuremberg. Penyerang tim tamu Daniel Ginczek menyamakan kedudukan, setelah Maximilian Arnold mengonversi umpan terakhir Diego untuk Wolves beberapas aaat sebelu turun minum. (ant/bali post)


SUARA NTB

Senin, 25 November 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

MEUBEL

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

800.000

C.01.08.13

PELUANG BISNIS JADI AGEN SUSU

BUBUK KAMBING ETAWA ORGANIK ( BKN MLM ) MODAL KECIL PROFIT BESAR. 1 KTK ISI 10 SACHET@20 gr.

INFO.

0811306462. www.g-milk.net

Dengan 3,5 jt Bisa Umroh dan Dengan 5 jt Bisa Haji Plus, Htl. Bintang 5 .

PT. Arminareka Perdana. Hub. Nik 083840958710. Dibuka Kesempatan Juga Bagi yang Mau Jadi Agen di NTB Email :

nikbambang@yahoo.co.id

PERAWATAN AC

BENGKEL

BANK

DANA TUNAI Bnt dana u/ projek properti, pertmbngn Trm mediator dg komisi bsr.SDAI jkt Afry 08121944827,Wendy 0812961 65840

DISTRIBUTOR

SUBDISTRIBUTOR SUBDISTRIBUTOR OBAT EKSTRAK KULIT MANGGIS GARCIA UTK WILAYAH TALIWANG ( KSB ), DOMPU, BIMA. HUB.081936739311 / 081316238057

AGEN TRANSPORTIR BBM INDUSTRI JUAL SOLAR INDUSTRI SPEC PERTAMINA DG HARGA MURAH, ORDER SEMUA WILAYAH HUB 0823-3783-0923

LOWONGAN/ PELUANG BISNIS PRODUSEN SEPATU BANDUNG MEMBTH AGEN/RESELLER SE INDONESIA 081321212727 (TDK SMS), ADA KATALOG


SUARA NTB

Senin, 25 November 2013

KURSUS/BIMBEL

TENUN LOMBOK

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

TRAVEL


SUARA NTB Senin, 25 November 2013

LIPUTAN KHUSUS

Halaman 14

Tenang di Atas, Menghangat di Bawah Persaingan para caleg menjelang Pemilu 2014 menghadirkan fenomena unik. Para caleg yang tampil terlihat tenang – tenang saja. Euforia justru terasa di kalangan para pendukung di level bawah yang justru lebih agresif ketimbang caleg yang mereka dukung. SEDERETAN bendera dari tiga parpol itu terlihat melambai – lambai di sebuah sore, di Pejarakan, Ampenan. Daerah itu memang menjadi basis pertarungan perebutan dukungan dari sedikitnya tiga caleg DPRD Provinsi NTB. Dua diantaranya disebut – sebut sebagai calon kuat. Mereka adalah Ketua DPW PAN NTB, H. M. Muazzim, SH dan Sekretaris DPW PPP NTB, Drs. H. Muzihir. Muazzim pernah menjadi Anggota DPRD NTB periode lalu sementara Muzihir saat ini juga berstatus calon incumbent. Rumah kedua politisi ini hanya terpisahkan jarak beberapa meter saja. Dengan kondisi itu, keduanya memang harus saling berjibaku untuk mengamankan dukungan. Sebab, kalah di rumah sendiri memang kerap menjadi aib yang akan mati – matian dihindari politisi manapun yang tampil di sebuah suksesi. Seingitnya persaingan antar kedua politisi ini tidak saja dipicu oleh faktor kedekatan rumah. Faktor lain adalah minimnya jumlah kursi yang akan mereka perebutkan untuk duduk di DPRD NTB. Kota Mataram, yang menjadi daerah pemilihan (dapil) keduanya, hanya mendapat jatah lima kursi saja. Para politisi menyebut, dapil ini sebagai dapil ‘’neraka’’ yang akan menghadirkan persaingan yang sengit antar kontestannya. Namun, dengan kondisi itu, keduanya toh kalem – kalem saja. “Justru di pendukung ini yang agak sulit kita redam,” ujar Muzihir, saat dihubungi Suara NTB, terkait persaingan tersebut. Muzihir mengakui bahwa baik dirinya maupun Muazzim sama – sama punya basis dukungan yang berbeda. Menurut Muzihir, ia lebih banyak bersentuhan dengan para remaja masjid maupun tokoh – tokoh majelis taklim setempat. Ia mengklaim, pendukungnya kebanyakan berlatarbelakang pribadi yang punya cukup pengaruh di tengah masyarakat. Sementara itu, Muazzim disebutnya lebih banyak menyentuh anak – anak muda yang doyan nongkrong – nongkrong di pinggir jalan. “Mereka (pendukung H. Muazzim) lebih agresif,” sebut Muzihir. Meski demikian, Muzihir mengaku tidak pernah ada konflik antar kedua kubu pendukung masing – masing. “Alhamdulillah tidak pernah ada insiden,” tandasnya.

Muzihir mengakui bahwa dari sekian dapil di NTB, Kota Mataram memang menjadi dapil neraka yang pada pelaksanaan pemilu nanti akan diwarnai persaingan paling sengit. “Lima jatahnya, calonnya gajah semua,” ujarnya sembari menyebutkan sejumlah nama pesaingnya. Persaingan memperebutkan kursi DPRD NTB tak hanya diwarnai adu klaim dukungan. Sejumlah caleg yang punya bujet minim juga terpaksa memacu kreatifitas mereka dalam persaingan tersebut. Saeun misalnya. Caleg Partai Hanura, yang tampil memperebutkan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Barat ini mengaku mencetak ribuan sticker berukuran mini dan bertuliskan Saeun, Baturku nomor 1. Setiap bertemu kawannya yang membawa korek gas, ia selalu tidak lupa menempelkan sticker miliknya di korek gas kawannya tersebut. Sejumlah rekan Saeun mengaku strategi ini sangat jitu. “Slogan Baturku ini sangat cerdas, mirip strategi baju kotak – kotaknya Jokowi di Jakarta,” ujar salah seorang rekan Saeun. Kompetisi jelang Pemilu 2014 tidak saja menghadirkan persaingan antar caleg beda parpol. Di internal parpol pun, nuansa persaingan justru kerap terasa lebih panas. Persoalan ini terasa di hampir semua lini pemilihan, mulai dari caleg DPRD Kabupaten Kota, Caleg DPRD Provinsi hingga Caleg DPR RI. Caleg DPR RI dari Dapil NTB, Ir. Junaidi Elvis, M.Hum mengatakan, masing-masing parpol harus membuat kode etik di internal kepada caleg. Sehingga persaingan antar caleg dapat diantisipasi. Menurutnya, kode etik tersebut bisa mengatur soal larangan saling mengambil suara, saling berebut tim sukses, hingga larangan kampanye negatif, memfitnah, dan seterusnya. “Ini sebaiknya dirumuskan oleh partai itu. Sehingga kompetisi itu bisa diarahkan dan dikembangkan menjadi kompetisi yang positif, menguntungkan partai,” kata Junaidi Elvis, kepada Suara NTB, Minggu kemarin. Dia menilai, persaingan antar caleg dalam satu partai akan cukup ketat. Persaingan antar calon ini karena memang mereka menyasar objek yang sama. Sehingga gesekan akan muncul. “Sangat penting partai menjadi penengah dan wasit. Partai harus menega-

kan aturan dan kode etik sehingga bersaing secara sehat dan tidak saling menjegal,” ungkapnya. Jika tidak diantisipasi maka ini akan merugikan partai itu sendiri. Persaingan yang berkembang menjadi kontraproduktif akan menyusutkan suara. Sebab, caleg yang seharusnya sama – sama menggalang suara untuk parpol yang sama, namun karena sikut-sikutan bisa jadi tidak ada yang memilih keduanya. “Itu pengalaman seperti itu. Kalau antar kader berkelahi maka suara menurun,” ucapnya. Elvis mengatakan, sengketa antar caleg dalam satu partai banyak terjadi di Pemilu 2009. Bahkan hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK) pun juga ada. Ditanyakan penyelesaian sengketa caleg dalam satu partai, Elvis mengatakan hal tersebut tergantung ranah permasalahannya. Jika murni internal partai dan ranahnya parpol, maka diselesaikan oleh partai itu sendiri. Meski aturan tentang ka- m panye caleg sudah ditetapkan oleh KPU, namun KPU, Bawaslu dana jarannya tetap diminta memperjelas Peraturan KPU tersebut agar para caleg merasa t a k

dirugikan dengan aturan tersebut. Menurutnya, KPU memang bakal kesulitan untuk mengawasi dan mengontrol kampanye yang dilakukan, misalnya melalui media sosial. Tetapi, jika poin aturan tersebut diperjelas maka hal itu bisa menjadi acuan tetap untuk caleg. “Kampanye tertutup bagi kita sangat disayangkan,” ujarnya. Terkait aturan pokok kampanye lewat media sosial, KPU sendiri telah menetapkan waktu 15 hari sebelum hari H pencoblosan. Namun, aturan tersebut masih kurang jelas dan cenderung membingungkan. “Harus jelas aturan KPU yang tidak bisa. Mana yang melanggar mana yang tidak,” ucapnya. Kampanye melalu media sosial, lanjutnya, susah ditebak aturannya. Menurutnya, bisa saja para caleg yang kedapatan berkampanye tetapi beralasan hal tersebut adalah komunikasi biasa yang sering terjadi dalam dunia maya. “Itu juga harus diantisipasi sejak awal,” tambahnya. (aan)

Justru di pendukung ini yang agak sulit kita redam

(Suara NTB/aan)

BERDAMPINGAN – Bendera sejumlah parpol tampak dipasang berdampingan di sebuah pagar bangunan di Pejarakan, Ampenan, Mataram.

Antisipasi Jual Beli Suara, Parpol Harus Perkuat Saksi ERSAINGAN yang terjadi antar caleg tidak saja akan melibatkan trik – trik yang positif. Namun, sejumlah metode yang melanggar aturan juga bisa saja terjadi. Salah satunya adalah potensi terjadinya jual beli suara antar caleg. Meski secara aturan sulit untuk dilakukan, namun untuk mengantisipasinya, parpol

diminta untuk memperkuat saksi mereka. Imbauan itu disampaikan oleh Ketua KPU NTB, Drs. H. Darmansyah, M.Si, yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu kemarin. Darmansyah menegaskan, secara aturan, praktik jual beli suara memang tidak mungkin dilakukan by design oleh jajarannya. Ia menjelaskan, tahapan demi tahapan

pada proses penghitungan dan rekapitulasi sejak TPS hingga KPU, sudah diatur ketentuan untuk mengantisipasi praktik semacam itu. “Karena dilakukan secara terbuka, saya tidak bisa membayangkan ada sisi gelap dalam proses itu,” ujar Darmansyah. Meski demikian, Darmansyah tak menampik peluang itu bisa saja terjadi di level bawah. Di tingkat

bawah, pengawasan terhadap proses rekapitulasi dan penghitungan suara memang cukup longgar. Ia mencontohkan, di sebuah TPS nanti, bisa saja saksi dari salah satu parpol tidak mengikuti seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi suara hingga tuntas. “Misalnya dia pulang, lalu nanti setelah berakhir dia telfon temennya untuk menanyakan hasil. Dan informasinya itu

bisa saja keliru,” ujarnya. Persoalan semacam ini, menurutnya memang sangat mungkin terjadi. Dalam kondisi semacam inilah, peluang terjadinya manipulasi akan terbuka. “Mungkin saja dipersoalkan orang di TPS misalnya. Suara si A sekian, si B sekian. Mungkin karena saksinya kurang atau SDM di parpol itu, mungkin saja begitu,” ujar Darmansyah. Informasi yang dihimpun Suara NTB dari sejumlah caleg, praktik jual beli suara memang mungkin saja dilakukan. Seorang caleg yang sudah merasa kansnya tertutup untuk terpilih misalnya, bisa saja merelakan perolehan suara yang ia kumpulkan untuk ‘’diambil’’ oleh caleg sesama parpol di dapil yang sama yang masih memiliki kans untuk terpilih. Manipulasi semacam ini dimungkinkan dan bisa saja dilakukan

dengan melibatkan aparat penyelenggara di level bawah. Karenaitulah,Darmansyahmenegaskan, jika memang parpol khawatir akan terjadi praktik semacam ini, maka mereka harus mau memperkuat saksi – saksi yang mereka turunkan di TPS. “Bisa saja partai melakukan semacam bintek untuk seluruh saksi mereka, sepertiyang dilakukan selama ini oleh KPU,” ujarnya. (aan)

H. Darmansyah (Suara NTB/ars)

DI POHON – Bendera salah satu parpol tampak dipasang di pohon peneduh jalan di jalan TGH. Lopan, Lombok Barat.

(Suara NTB/aan)


SUARA NTB Senin, 25 November 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Status Gunung Sinabung Awas

(ant/bali post)

Bawaslu Nilai Syarat Caleg Terlalu Longgar Bandarlampung (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menyatakan persyaratan menjadi calon legislatif saat ini masih sangat longgar, sehingga perekrutannya terkesan asalasalan dan kurang mengedepankan etika. Ketua Bawaslu Muhammad, di Bandarlampung, Sabtu, mengatakan, persyaratan dan seleksi yang kelewat longgar di masing-masing parpol tersebut menyebabkan banyak caleg yang tidak berkompeten dan bermasalah dengan moral, bisa maju dalam perebutan kursi dan suara. Hal itu dapat menyebabkan semakin meningkatnya apatis politik masyarakat dan berbanding lurus dengan tingkat partisipasi pemilih. Dia mencontohkan, persyaratan menjadi caleg di Undangundang yang kelewat mudah dan tidak mengedepankan norma dan etika, menyebabkan banyak caleg beristri lebih dari satu bisa maju bertarung, dan mendapat protes dari masyarakat. “Banyak surat yang masuk ke kami memprotes si anu istrinya tiga, tolong dicoret, kami tidak bisa melakukannya, karena tidak ada dalam undang-undang,” kata dia. Selain itu, dia melanjutkan, hal lain yang harus segera direvisi adalah caleg yang bermasalah hukum, utamanya korupsi dan narkoba, yang harus dicoret walau belum ada keputusan hukum yang mengikat. “Banyak yang mengakali aturan ini, sehingga caleg yang bermasalah hukum masih bisa maju karena dia bisa membayar untuk mengakali pengadilan, agar sidang putusan bisa diperlambat,” kata dia. Menurut dia, pencoretan caleg yang bermasalah dengan hukum harus dilakukan saat dia menjadi tersangka, bukan saat menjadi terpidana. Selain itu, Muhammad juga meminta partai politik juga bertanggung jawab penuh dengan kemampuan dan kualitas caleg perempuan yang diusungnya, dan tidak asal comot hanya karena mengejar kuota 30 persen perempuan. “Kami imbau untuk pileg selanjutnya agar parpol bisa mempersiapkan kader perempuan yang betul-betul berkualitas untuk dicalonkan, dan tidak asal comot,” kata dia. Muhammad yang juga berprofesi sebagai akademisi itu mencontohkan temuan Bawaslu pada Pemilu 2009 tentang adanya caleg perempuan yang berstatus pekerja rumah tangga (PRT) di satu partai tertentu demi mengejar kuota 30 persen. “Itu bukti nyata parpol mengambil jalan pintas, hal inilah yang sering membuat masyarakat apatis terhadap pemilu,” katanya. (ant/bali post)

Bangunan Peninggalan Belanda Roboh, Satu Orang Tewas Semarang (Suara NTB) – Satu orang tewas dan empat lainnya terluka setelah sebuah bangunan tua di Kawasan Kota Lama Semarang roboh, Minggu dini hari. Bangunan tua di seberang Stasiun Tawang Semarang yang dibatasi polder tersebut menimpa sebuah warung semi permanen. Menurut salah seorang korban selamat, Wagiyo (55) warga Bergota Rt 08/ RW 06, Randusari, Semarang, bangunan tua peninggalan zaman Belanda itu langsung roboh tanpa disadarinya. “Sempat suara tembok retak, tetapi tidak sempat menyelamatkan diri,” katanya. Wagiyo yang merupakan pemilik warung bersama istrinya, Saripah (50), langsung tertimpa reruntuhan bangunan. Selain itu, ada tiga orang lain yang juga menjadi korban yang saat itu sedang di samping warung, yakni Sulistyowati (35) warga Samabiroto, Ika (37) warga Jalan Mataram, dan Jumiati alias Endang (30) warga Kebonharjo, Semarang. Ketiganya juga tertimpa reruntuhan bangunan karena tidak sempat menyelamatkan diri. Bahkan, Endang ditemukan sudah tidak bernyawa ketika tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang melakukan evakuasi. Kapolsek Semarang Utara Ajun Komisaris Budiman Ghultom mengatakan bahwa proses evakuasi terkendala karena hanya bisa dilakukan secara manual. “Akses ke lokasi kejadian tidak mungkin dilalui kendaraan berat,” katanya. Keempat korban luka selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Panti Wilasa Semarang, sedangkan korban tewas dibawa ke Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang. (ant/bali post)

Warga Sragen Bakar Pasujudan Santri Luwung Sragen (Suara NTB) – Ratusan warga membakar bangunan di komplek Pasujudan Santri Luwung di Dusun Bedowo, Desa Jetak, Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Sabtu petang, diduga karena berebut lahan. Bahkan, massa sempat menutup sejumlah jalan masuk menuju lokasi pasujudan dengan batang pohon, sehingga baik pemadam maupu aparat keamanan tidak dapat mendekati tempat kejadian perkara. Menurut Dedi (35) warga Sragen, aksi pembakaran oleh massa tersebut diduga terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Kebakaran kali pertama terjadi di pendopo pasujudan Santri Luwung yang letaknya berdekatan dengan lokasi pasujudan. Lokasi pasujudan tersebut oleh massa diduga menjadi pusat kegiatan ritual yang selama ini dijalankan oleh para santri. Sebelum melakukan pembakaran, massa juga sempat merusak sejumlah barang dan berbagai asesoris di kawasan pasujudan. Bahkan, massa melarang sejumlah orang baik wartawan maupun aparat keamanan yang berniat mendekat ke lokasi perusakan dan pembakaran tersebut. Sejumlah anggota Polres Sragen dan petugas mobil pemadam kebakaran sebelumnya telah berjaga-jaga di Polsek Sidoharjo atau berjarak sekitar satu kilometer dari tempat kejadian, karena mereka tidak diperbolehkan masuk oleh massa. Menurut Kepala Polres Sragen AKBP Dhani Hernando melalui Kasubag Humas AKP Sri Wahyuni, anggota Dalmas telah disiagakan di Mapolsek Sidoharjo untuk mengamankan di lokasi. Selain itu, pihaknya juga meminta bantuan dari anggota Brimob Surakarta untuk mendukung pengamanan di lokasi. Polisi sudah mengambil langkah prefentif untuk mereda amuk massa. “Petugas sudah dapat mendekat ke lokasi kejadian yang berjarak sekitar 100 meter untuk melakukan dialog dengan warga,” kata AKP Hartono, Kasat Sabhara Polres Sragen di lokasi kejadian. (ant/bali post)

Gunung Sinabung mengungsi ke tempat yang aman supaya tidak terkena dampak letusan gunung. Jumlah warga yang perlu diungsikan diperkirakan sekitar 15.000 orang. PVMBG merekomendasikan warga mengosongkan empat desa yaitu Desa Kutagunggung, Kutarakyat, Sigarang-garang dan Sukanalu. “Saat ini persiapan evakuasi sedang dilakukan,” kata Sutopo. Menurut dia, sekitar 500 personel dari BNPB, BPBD Sumatera Utara, serta unsur TNI/Polri dan sukarelawan dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan membantu warga yang mengungsi untuk menghindari dampak erupsi Gunung Sinabung. Para petugas membutuhkan kendaraan truk untuk mengevakuasi warga. Bantuan lain berupa makanan, masker, pakaian, selimut, tikar, makanan bayi, peralatan sanitasi, dan layanan kesehatan akan dibutuhkan para pengungsi. (ant/bali post)

(ant/bali post)

GUNUNG SINABUNG - Gunung Sinabung menyemburkan abu vulkanik setinggi 4.000 meter dan mengeluarkan awan panas sejauh 1000 meter terlihat dari Desa Tiga Pancur, Simpang Empat, Karo, Sumatera Utara, dua pekan lalu. Menurut laman BNPB, erupsi disertai hujan batu kecil masih terjadi pada Minggu (24/11).

Penyelamatan Bank Century Tanpa Landasan Hukum

Tinggi, Angka Pernikahan Dini di Sulsel Makassar (Suara NTB) – Angka pernikahan usia dini (usia 15 tahun) di Sulawesi Selatan tertinggi dan untuk usia 15-19 tahun juga di atas rata-rata nasional, kata Kabid Kualitas Hidup Badan Perlindungan Perempuan dan Anak, Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sulsel Nur Anti Madjid . “Sulsel menjadi provinsi yang berada pada peringkat pertama untuk pernikahan dini usia anak 15 tahun. Angkanya mencapai 6,7 persen dibandingkan angka nasional yang hanya 2,46 persen,” kata Nur Anti di Makassar, Sabtu. Sementara untuk pernikahan usia 15-19 tahun, Sulsel berada diurutan ketujuh dengan angka 13,86 persen atau lebih tinggi dari angka nasional yang hanya 10,80 persen. Menurut Nur Anti, pernikahan usia muda tidak hanya berdampak pada kematian saat ibu melahirkan, tapi juga rentan terhadap penularan HIV/AIDS. Akibatnya, Sulsel masuk sebagai wilayah zona “merah”

Jakarta (Suara NTB) – Anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR Chandra Tirta Wijaya menilai penyelamatan Bank Century tidak dilandasi dengan hukum yang jelas. “Menyimak penjelasan Pak Boediono setelah diperiksa KPK, semakin jelas bahwa penyelamatan Century tidak dengan landasan hukum yang jelas dan tidak dengan prinsip kehati-hatian,” kata Chandra di Jakarta, Minggu. Politisi Partai Amanat Nasional itu menambahkan ketidaktahuan membengkaknya dana talangan menjadi Rp 6,7 triliun berakibat memperkaya orang lain. “Unsur korupsi dan memperkaya orang lain sudah bisa dapat di buktikan,” kata Chandra. Ia menyarankan kepada Boediono untuk nonaktif sementara waktu. “Melihat perkembangan ini

sebaiknya Wapres nonaktif untuk memudahkan apabila diperlukan keterangan lebih lanjut,” kata Chandra. (ant/bali post)

Mamuju (Suara NTB) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) HM Anis Matta menyampaikan dirinya masih pikir-pikir terkait wacana pencapresan dirinya pada momentum pelaksanaan Pemilhan Presiden (Pilpres) Tahun 2014. “Memang saat ini dukungan kuat dari kader PKS untuk memajukan kadernya pada bursa pencapresan 2014. Tuntutan ini begitu menggeliat dari kader partai di 33 provinsi yang ada di Indonesia,” kata Anis Matta di Mamuju, Sabtu. Menurut dia, untuk mengakomodasi tuntutan kader tersebut maka partainya telah mempersiapkan pembentukan panitia pelaksana pemilihan raya (Pemira) pada tingkatan wilayah untuk menetapkan nama calon presiden yang akan diajukan ke DPP PKS. “Jadi di PKS tidak ada pertarungan antarelite yang mau maju menjadi Capres. Namun kedaulatan menentukan Ca-

pres akan dikembalikan kepada kader-kader PKS,” kata Anis. Mantan anggota DPR RI ini menyampaikan, jadi kader partai inilah yang nantinya menentukan siapa di antara kader yang dipercayakan bertarung pada Pilpres 2014. “Jika memang kader mempercayakan kepada saya maka hal itu akan dipikirkan secara matang. Yah kita lihat dulu perkembangannya. Kan pelaksanaan Pemira juga belum dilakukan,” tuturnya. Anis menuturkan, jika kader menghendaki dirinya maju dalam burca pencapresan maka hal itu patut dihargai karena itu menjadi amanah dari kader selaku pemegang kedaulatan untuk menentukan calon pemimpinnya di masa mendatang. “Yang pasti, ada 20 nama yang masuk dalam pelaksanaan Pemira untuk ditentukan satu nama yang akan diusung PKS maju dalam bursa pencapresan. Semua peserta

Chandra Tirta Wijaya

dan diperingatkan sebagai wilayah “lost generation”. “Inilah yang menjadi pekerjaan rumah yang harus menjadi urusan seluruh pihak dengan upaya mengantisipasi pernikahan dini bagi anakanak. Siapapun itu, yang jelas anak usia dini masih harus berada di bangku sekolah,” katanya. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan Sulsel diketahui, daerah tertinggi angka pernikahan usia dininya adalah Kabupaten Gowa dan Bone. Sementara contoh konkrit dampak pernikahan usia dini yang menimbulkan “lost generation” itu terjadi di Kabupaten Bulukumba yang terdapat satu rumah yang saat ini kosong karena seluruh generasinya telah meninggal. “Itu akibat pernikahan usia dini yang kemudian berdampak pada kematian generasi-generasi yang ada, karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya pernikahan usia dini,” katanya. (ant/bali post)

Presiden Kaji Surat Balasan Anis Matta Pikir-pikir Soal Pencapresan Perdana Menteri Australia (ant/bali post)

akan mencoblos dari 20 nama yang masuk dalam momentum Pemira,” kata Anis. Makanya, kata Anis, dirinya juga akan melakukan kungjungan di seluruh wilayah dan meminta pendapat dari berbagai tokoh masyarakat dalam menghadapi momen Pilpres 2014. Sementara itu Ketua DPW PKS Sulbar, Yuki Permana, menyampaikan, pihaknya tetap mendorong Anis Matta untuk maju dalam bursa pencapresan. “Saat ini kader PKS Sulbar juga mendorong agar Pak Anis maju dalam bursa pencapresan. Makanya, kader partai di daerah bekerja keras untuk mencapai hasil maksimal pada Pemilu Leegislatif 2014,” katanya. Ia menambahkan, pelaksanaan pemira akan berlangsung pada pertengahan Desember 2013 untuk menentukan 20 nama yang akan masuk dalam bursa Pemira 2013 yang akan datang. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih mengkaji isi surat balasan Perdana Menteri Australia Tony Abbot yang diterima pada Sabtu (23/11) saat Presiden berada di Bali untuk melakukan kunjungan kerja. “Presiden sedang mempelajari surat PM Abbot,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada Antara ketika dihubungi dari Jakarta, Sabtu malam. Julian mengatakan Presiden menerima surat balasan

Jakarta (Suara NTB) – Menteri Perdagangan Gita Wirjawan meminta nasihat mengenai berbagai hal termasuk politik pada tokoh panutannya yang tak lain Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif di Yogyakarta, Sabtu “Beliau adalah tokoh panutan saya, senang bisa bertukar pikiran dengan Buya yang kritis tapi visioner,” ujar Gita Wirjawan dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Sabtu. Gita yang juga salah satu peserta konvensi Partai Demokrat itu mengatakan Buya Maarif adalah guru bangsa, dan dirinya perlu mendapat banyak nasehat mengenai berbagai hal. “Buat saya, Buya Maarif adalah guru bangsa, yang sangat saya perlukan bimbingan-

Kekayaan Laut Arafura Hilang Rp 11,8 Triliun Per Tahun Langgur (Suara NTB) – Kekayaan laut Arafura setiap tahun hilang Rp 11,8 triliun akibat kegiatan pencurian ikan. “Itu hasil litbang kami,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Syahrin Abdurrahman di Bandara Dumatubun, Langgur akhir pekan ini., Syahrin Abdurrahman bersama jajarannya melakukan pemantauan dari udara bersama belasan aparat PSDKP terhadap aktivitas kapal ikan di perairan laut wilayah Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru. Syahrin mengungkapkan, pemantauan selama hampir tiga jam menunjukkan ada sekitar 150 kapal ukuran besar dan kecil

dari berbagai jenis yang beroperasi, termasuk kapal asing dari Thailand, China dan Taiwan. Ia mengakui pihaknya belum dapat mengetahui apakah kapal-kapal itu beroperasi secara legal atau tidak. “Jadi, hasil pantauan tadi itu akan kita sampaikan ke kapal pengawas untuk melakukan pengecekan,” katanya. Ia juga mengatakan, kapal pengawas milik KKP itu memiliki keterbatasan dalam tenggat waktu tugas (endurance) terkait bahan bakar minyak dan logistik, sehingga sampai sekarang masalah pencurian ikan di Arafura dan di seluruh wilayah perairan laut Indonesia umumnya belum dapat diatasi. “Jarak dari Penambulai (salah satu pulau di Kepulauan Aru - red) tempat kapal pengawas berlabuh ke

ratusan kapal-kapal ikan tadi itu 100-150 mil, dan kapal kita tidak punya bahan bakar dan logistik cukup untuk bisa terus melakukan pengawasan,” katanya. Sehubungan dengan itu, KKP sedang membuat kapal SKIPI (Sistem Kapal Investigasi Perikanan Indonesia) yang memiliki kemampuan endurance hingga dua minggu dan kecepatan berlayar 25 knot. “Idealnya, untuk mengawasi seluruh wilayah perairan Indonesia dibutuhkan 86 kapal SKIPI. Tapi kalau kita sudah punya 40 saja mungkin sudah cukup untuk mengatasi persoalan ilegal fishing ini,” katanya. Syahrin menambahkan, potensi ikan di perairan Indonesia mencapai 6,5 juta ton setahun. (ant/bali post)

PM Abbot pada Sabtu (23/11). “Bapak Presiden telah menerima surat PM Australia yang disampaikan Menlu pada Sabtu ini di Bali,” kata Julian. Senada dengan Julian, Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah juga mengatakan bahwa Presiden masih mengkaji surat dari PM Abbot tersebut. “Memang surat tersebut sudah diterima Presiden RI dan masih akan dipelajari,” katanya. (ant/bali post)

Gita Minta Nasihat Buya Syafii Maarif

(ant/bali post)

Muhammad

Medan (Suara NTB) – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dari level Siaga menjadi Awas mulai Minggu pukul 10.00 WIB. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara dan tim tanggap darurat erupsi Gunung Sinabung juga sudah mengumumkan kenaikan status gunung berapi itu. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan penaikan status dilakukan karena aktivitas gunung berapi itu meningkat. Penetapan status gunung berapi menjadi Awas menandakan bahwa aktivitas gunung berapi meningkat dan letusan yang bisa menimbulkan bencana berpotensi terjadi dalam 24 jam. BNPB menyarankan warga yang bermukim dalam radius lima kilometer dari kawah

Gita Wirjawan

nya,” tambah dia. Sebelumnya, Buya Syafii Maarif juga turut hadir saat deklarasi Gita sebagai peserta konvensi pada akhir September lalu. Meski tidak menyebut nama, pada saat itu Buya Maarif mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin yang berpotensi menjadi negarawan. Buya juga mengatakan masyarakat perlu mencari pemimpin yang patriot sejati dan tidak berpura-pura. “Tidak menjadikan kekuasaan sebagai mata pencahariaan,” kata Buya Maarif. Buya juga menambahkan masyarakat sudah lelah dengan kepemimpinan yang banyak basa-basi, yang diperlukan adalah pemimpin yang bisa membawa ke semangat proklamasi. (ant/bali post)


SUARA NTB Senin, 25 November 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

AS Desak Korut Lakukan Denuklirisasi Sebelum Berunding Washington Amerika Serikat, Rabu, menuntut agar Korea Utara setuju untuk melakukan langkah-langkah guna mengakhiri program senjata nuklirnya jika ingin perundingan dimulai kembali.

Susan Rice

(ant/bali post)

Penasihat keamanan nasional Susan Rice mengatakan Amerika Serikat “siap untuk negosiasi, asalkan hal itu otentik dan kredibel”, namun mengatakan bahwa setiap pembicaraan harus berujung pada Korea Utara melakukan “langkah konkret dan tidak diubah lagi menuju suatu denuklirisasi.”

“Upaya Pyongyang untuk terlibat dalam dialog sekaligus menjaga elemen-elemen penting dari program senjatanya tetap berjalan tidak dapat diterima dan mereka tidak akan berhasil,” kata Rice dalam pidatonya di Universitas Georgetown, seperti yang dilaporkan AFP. Korea Utara telah melaku-

kan uji coba tiga bom nuklir, yang terbaru dilakukan pada bulan Februari. Rezim Kim Jong - Un telah bersumpah untuk meningkatkan “penangkal” nuklirnya tetapi juga telah mengatakan akan menyambut dimulainya kembali perundingan enam negara yang melibatkan Amerika Serikat yang sebelumnya

menjanjikan bantuan dengan imbalan perlucutan senjata . Para ahli mengatakan bahwa Korea Utara telah terus meningkatkan program nuklirnya. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Kwan Jin, Rabu, mengatakan bahwa Pyongyang diyakini mampu memproduksi senjata nuklir dari uranium yang diperkaya di samping dari persediaan plutonium yang tersedia. Pemerintahan Presiden Barack Obama telah berulang kali menyuarakan frustrasin-

ya saat berurusan dengan Korea Utara, yang menurut para kritikus tidak lagi menjadi prioritas Amerika Serikat. Pemerintahan Obama, bagaimana pun, telah melakukan upaya besar untuk mencapai kesepakatan dengan Iran guna mengatasi kekhawatiran tentang program nuklirnya yang disengketakan. Amerika Serikat dan lima negara lainnya membuka putaran baru pembicaraan pada Rabu di Jenewa dengan Iran, yang tidak seperti Korea Utara

mengatakan bahwa program nuklirnya untuk tujuan sipil. AFP melaporkan, saat diminta untuk membandingkan diplomasi antara kedua negara itu, Rice mengatakan bahwa Korea Utara mungkin kurang terpengaruh oleh tekanan internasional karena berasal dari “kelompok dengan standar ekonomi yang lebih rendah dan jauh lebih tertutup, pada kenyataannya, bagi masyarakat internasional dibandingkan Iran.” (ant/bali post)

(ant/bali post)

MAKANAN - Kru Angkatan Udara Filipina menjatuhkan kantung makanan kepadan korban Topan Haiyan di Tunga, Leyte, Filipina tengah, Kamis (21/11). Topan Haiyan melanda Filipina bagian tengah pada 8 November dan menewaskan 4.000 orang dan menghancurkan segalanya yang berada di jalur topan.

Inggris Kirim Enam Pesawat Berisi Bantuan ke Filipina London -

Inggris akan mengirim enam pesawat mengangkut bantuan ke Filipina untuk membantu korban topan, kata pengumuman pemerintah, Minggu. Pesawat itu akan mengangkut ribuan tenda, selimut, alat masak dan kain terpal ke Filipina setelah topan ganas Haiyan menyebabkan lebih dari 5.000 orang tewas dan 1.600 orang hilang. Janji itu diungkapkan saat Menteri Pembangunan Internasional Inggris Justine Greening mengunjungi beberapa daerah yang paling parah diterjang topan, termasuk kota Tacloban. “Kendatipun kami bangga bahwa personel Inggris sedang memberikan pertolongan di berbagai daerah, kami tidak akan menghentikan kegiatan itu di sini,” katanya dalam satu pernyataan yang dikeluarkan kementeriannya, sebagaimana dilaporkan AFP. Pemerintah Inggris menjanjikan bantuan 81 juta dolar AS bagi usaha pertolongan dan mengirim dua kapal perang, sementara masyarakat Inggris menyumbang bantuan

tambahan 57 juta pound sterling melalui Komite Darurat Bencana Nasional. Greening mengatakan bantuan Inggris akan membantu rakyat Filipina melindungi dirinya dari bencana-bencana

pada masa depan serta membantu perempuan dan gadis yang lebih menderita setelah krisis seperti ini. Sekitar lima juta pound sterling bantuan Inggris akan digunakan untuk pertahanan ban-

jir bagi empat kota di Filipina, sementara tiga juta pound sterling diberikan melalui PBB dan Palang Merah untuk pertolongan dan tempat penampungan yang aman bagi perempuan yang selamat. (ant/bali post)


Snt25112013