RAGAM
SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2014
Rp 1,8 Miliar Pajak STIKES Yarsi Diduga Digelapkan Dari Hal. 1 Proses penyerahan uang itu dibuktikan dengan kwitansi Yayasan Rumah Sakit Islam NTB STIKES Yarsi Mataram tertanggal 11 Juni 2013, mengetahui Agus Supinganto, S.Kep., NS.,M.Kes. dalam kwitansi tertulis “titipan pajak terhutang ke rekening An. IGS (Konsultan Pajak)” via rekening Bank Bukopin Cakranegara Nomor 10006983737, lunas dibayar Bendahara Baiq Ani Widiarsi, SE. Dari pembayaran itu, ternyata tidak semua tersetor ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. Sehingga masih ada selisih Rp 1,8 miliar lebih yang belum disetor ke Kantor Pajak di Jalan Pejanggik Mataram tersebut. Pihak forum pun mencurigai sisa dana yang belum disetor itu disalahgunakan karena hingga kini tak jelas rimbanya. Pelapor
mencurigai ada kong kalikong antara pihak STIKES dengan konsultan untuk upaya penggelapan dana sisa pajak yang belum disetor. “Merujuk data tersebut, ada (dugaan) mark up yang dilakukan oleh oknum Stikes dengan oknum konsultan pajak,” sebut sumber, sesuai isi suratnya. Dalam surat yang ditembuskan ke Kejati NTB sampai ke KPK itu, mereka meminta Polda NTB mengusut indikasi penggelapan pajak oleh oknum yang dituding tersebut. Bukti yang dilampirkan, berupa kwitansi pembayaran sebesar Rp 3 miliar sebagai bukti titipan pajak ke konsultan, bukti pemindahbukuan uang antar bank, serta print out sisa tagihan pajak dari Direktorat Jenderal Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. (ars)
Agus Supinganto : Ada Muatan Politis Dari Hal. 1 Menurut Agus apapun bentuk kebijakan yang dibuat semua tidak terlepas dari yayasan. Sehingga tidak semua pengelolaan kampus menjadi wewenang dirinya. “Semua yang dilakukan oleh STIKES Yarsi didasari oleh keputusan yayasan, jadi kalau mau tahu soal urusan pajak, silahkan tanya ke yayasan saja,’’ sarannya. Agus hanya menambahkan, meskipun pembayarannya terjadi pada masa kepemimpinannya, ia mengaku persoalan tunggakan pembayaran tagihan pajak itu terjadi pada saat dirinya belum menjadi Ketua STIKES Yarsi yaitu pada tahun 2010-2011 silam. ‘’Tunggakan itu terjadi sebelum saya ditunjuk jadi Ketua STIKES Yarsi. Selebihnya soal pembayaran tunggakan konfirmasinya ke Yayasan saja,’’ sarannya lagi.
Lebih lanjut Agus menilai bahwa adanya berbagai dugaan kasus yang mengaitngaitkan namanya tersebut tidak terlepas dari kepentingan politik orang-orang tertentu yang tidak menginginkan dirinya memimpin di STIKES Yarsi. ‘’Coba saja cek, sejak saya ditunjuk oleh yayasan menjadi Ketua STIKES Yarsi banyak pihak yang tidak mau menerima, berbagai cara dilakukan untuk memfitnah saya. Ada dengan cara demo dan lain sebagainya, ini murni politis. Terakhir ya seperti ini”. Dirinya menyayangkan adanya sebagian pihak yang mempolitisasi kampus sehingga membuat terjadinya instabilitas di kampus. Harusnya mereka yang sadar arti dari pendidikan tidak akan merusak kampus dengan cara-cara seperti ini. (dys)
Belum Semua Terlayani Dari Hal. 1 Seperti disini, di Lingkungan Bebidas ini sumber airnya bagus,” terangnya. Disebutkan baru sekitar 80 persen rumah tangga yang memiliki sambungan pipa air bersih PDAM. Tower air bersih di Bebidas ini dibangun oleh Forum Keserasian Sosial bekerjasama dengan masyarakat setempat. Forum Keserasian Sosial ialah forum berbasis masyarakat yang digagas oleh Kementerian Sosial RI dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan berdampingan secara damai, adil, selaras, harmonis dan seimbang atas inisiatif bersama antara kelompok masyarakat. Sumber dananya berasal dari Kementerian Sosial. Walikota berharap dengan tower air bersih ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Di tahun 2014 ini, Ahyar mengatakan pihaknya akan kembali
memberikan sambungan jaringan PDAM gratis kepada masyarakat. Khususnya masyarakat yang tidak mampu. Pemkot Mataram pada tahun 2013 merencanakan akan ada 4 ribu penyambungan gratis yang dilakukan secara bertahap hingga tahun ini. Sementara itu juga akan ada penambahan 2 ribu sambungan sehingga menjadi 6 ribu sambungan. ‘’Tahun 2014 ini kita lanjutkan lagi yang 4 ribu sambungan karena belum selesai. Kita akan selesaikan secara bertahap dan kita kembali dapat lagi 2 ribu sambungan,’’ terangnya. Diharapkan semua sambungan ini bisa selesai hingga tahun 2014 sehingga kebutuhan masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi. Sumber dana pemasangan sambungan PDAM ini dari dana hibah pemerintah Australia melalui Pemkot Mataram. (yan)
Jangan Melebihi Target Dari Hal. 1 jangan sampai melebihi target beli perusahaan. Karena kalau dia (produksi) lebih, ndak ada tempat kita untuk menjualnya,”kata Hartina ketika dikonfirmasi disela-sela mengikuti sidang paripurna di Kantor DPRD NTB, Rabu (15/1). Dijelaskan, untuk mengetahui target pembelian tembakau Virginia tahun 2014, pihaknya sudah menyurati perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Pulau Lombok. Terhitung, saat ini sekitar 18 perusahaan tembakau masih aktif melakukan pembinaan dan membeli tembakau petani. ‘’Insya Allah awal Maret mendatang kita melakukan pertemuan dengan berbagai stakeholder untuk mengetahui berapa besar target pembelian perusahaan. Semua pihak kita
undang, sehingga sosialisasi berantai,’’ tuturnya. Tahun 2013 lalu, target produksi minimal tembakau Virginia Lombok musim tanam 2013 sebanyak 31 ribu ton. Hal tersebut sesuai dengan kuota rencana pembelian perusahaan tembakau yang beroperasi di Lombok. Tembakau Virginia Lombok sekitar 75 persen sampai 80 persen digunakan untuk memasok kebutuhan nasional. Untuk itu, terus diutamakan kualitas tembakau sehingga dapat terserap oleh perusahaan sesuai dengan grade yang diinginkan. Langkah yang dilakukan yakni mulai dari pembudidayaan dan proses tanam harus benar-benar tepat. Untuk budidaya, harus menggunakan benih-benih yang unggul serta jadwal tanam harus tepat. (nas)
Wagub Beri Peringatan Keras Sejumlah Pejabat SKPD Dari Hal. 1 Wagub membacakan jawaban Gubernur terkait dengan pandangan, berupa pertanyaan, saran dan masukan, yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi Dewan. Enam buah Raperda tersebut yakni Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008, tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah NTB 2005 – 2025. Raperda tentang rencana pem-
bangunan jangka menengah daerah NTB 2013-2018. Kemudian, Raperda tentang jasa konstruksi, Raperda tentang kawasan tanpa rokok, Raperda tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika dan Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010, tentang penyertaan modal Pemprov NTB pada perseroan terbatas, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta. (nas)
KPA Dermaga Labuhan Haji Diperiksa Tujuh Jam Dari Hal. 1 Pemeriksaan masih seputar hal-hal umum tentang tanggung jawab GI sebagai KPA. “Tadi ada 15 pertanyaan kami sampaikan, masih seputar hal-hal umum saja tentang kewenangannya,” terang Timbul Tamba, yang menjabat sebagai Assdatun di
lembaga Adhyaksa tersebut. Beberapa dokumen juga diminta dari tersangka sebagai bahan pendalaman pemeriksaan, dikombinasikan dengan keterangan saksi dan bukti yang sudah ada. Dipastikan, tersangka akan dipanggil lagi untuk diperdalam keterangannya. (ars)
Halaman 5
Gelar Perkara Tragedi KMP Munawar Ferry
Akan Diselidiki Kelalaian Syahbandar Mataram (Suara NTB) Dua pekan tragedi tenggelamnya KMP Munawar Ferry berlalu. Namun penyelidikan penyebab tenggelamnya kapal tua yang menewaskan tiga penumpang itu masih berjalan. Polda NTB Rabu (15/1) siang, gelar perkara kasus tersebut. Kelanjutan dari gelar itu, akan diselidiki indikasi kelalaian Syahbandar Pelabuhan Kayangan. Gelar perkara yang dimulai pukul 14.00 Wita kemarin, dipimpin Irwasda Kombes Pol Anang Sidanu, SH, mewakili Kapolda NTB Brigjen Pol. Moechgiyarto. Hadir dalam gelar perkara itu, perwakilan Ditreskrimsus, Ditreskrimum. Sementara Dit Polair sebagai
leading sector penyelidikan kasus tenggelamnya KMP Munawar Ferry, mempresentasikan hasil investigasinya. Dir Polair, Kombes Pol I Wayan Suparta, SIK secara panjang lebar memaparkan kronologi kejadian tenggelamnya KMP Munawar tanggal 3
Januari 2014 di radius 4 mil dari Pelabuhan Kayangan. Dalam presentasi sama, dijelaskan juga hasil puldata pulbaket, investigasi dan pemeriksaan saksi saksi. Namun Irwasda merasa tidak cukup dengan laporan tersebut dan meminta Dit Po-
lair memperdalam ke arah pihak – pihak yang harus bertanggungjawab. “Irwasda meminta perdalam indikasi kelalain dari Syahbandar, sehingga bisa meloloskan KMP Munawar untuk beroperasi,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro kepada Suara NTB Rabu (15/1) petang kemarin, mengulas materi gelar perkara itu. Itulah salah satu poin penting dari ekspose kasus tersebut, sementara pihak Dit Polair dipastikan akan menindaklanjuti saran Irwasda
tersebut, sehingga dalam waktu yang belum ditentukan kasus itu akan dilakukan gelar perkara lagi. “Tim Dit Polair tentu akan menindaklanjuti kesimpulan hasil gelar itu, dan akan menyampaikan lagi dalam presentasi mendatang,” terang Kabid Humas. Gelar perkara itu akhirnya tidak berlangsung lama. Setelah sekitar satu jam, ditutup karena penjelasan Dit Polair dianggap belum lengkap. Bahkan materi presentasi tentang penanganan oleh Dit Polair ditarik kembali setelah sempat dibagikan. (ars)
Reban Orong Atas Alas Belum Serius Ditangani Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota Komisi III DPRD Sumbawa, A. Rafiq, menyatakan, sejumlah reban (bendungan) di wilayah barat Sumbawa, belum ditangani secara serius. Salah satunya Reban Orong Bawa, Desa Luar. Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa yang baru sebagian kecil dikerjakan. Hingga tak akan pernah menyelesaikan persoalan air di wilayah setempat. “Reban Orong Bawa belum dapat penanganan serius. Pernah ditangani beberapa tahun lalu, yang sifatnya hanya kecil, sehingga tidak akan menyelesaikan persoalan. Begitu pula dengan Reban Orong Atas, Juran Alas yang belum tuntas,”tandas Rafiq, kepada wartawan, Rabu (15/1) kemarin. Artinya, volume pekerjaan tidak sebanding
dengan luas bendungan. Padahal panjang Reban Orong Atas saja mencapai 1 Km, sementara yang dikerjakan baru 100 meter. Hingga tak berimbas apapun dalam menyelesaikan persoalan air di tingkat petani. Mengingat reban ini sedianya akan mengairi ribuan hektar sawah. Mestinya, lanjut Rafiq, dinas terkait memiliki pemetaan yang jelas, tentang berapa reban yang kondisnya masih rusak, sedang maupun ringan. Jangan sekadar dikerjakan, apalagi terkesan asal-asalan. Kalau jelas, maka mudah menentukan langkah apa yang mesti diambil. ‘’Jangan dikerjakan setengah-setengah. Sebab dengan anggaran yang minim, hasilnya tidak akan maksimal. Semangatnya hanya sekadar turun proyek. Kadang asal-asalan,”pungkas Rafiq. (arn) (Suara NTB/cem)
RAKERNAS - Ketua DPD AP2ERSI, Lalu Syamsir saat memaparkan rencana rakernas AP2ERSI, Rabu (15/1).
KPU KSB Masih Temukan Ribuan AP2ERSI akan Bangun NIK Pemilih Invalid di DPT 1.000 Rumah di NTB Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ternyata belum juga dapat merampungkan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 9 April mendatang. Terbukti KPU setempat kini masih mengutak atik DPT karena ditemukannya ribuan NIK pemilih yang invalid alias bermasalah. Berdasarkan data KPU setempat, ditemukan sebanyak 1.595 pemilih yang sebelumnya telah masuk dalam DPT setelah dilakukan validasi diketahu NIK mereka bermasalah dalam Sistem Data Pemilih (SIDALIH). “NIK mereka tidak sesuai dengan yang ada di data SIDALIH,” jelas Sekretaris KPU KSB Suraiyah, S.AP, Rabu (15/1). Kesalahan NIK para pemilih dengan NIK invalid itu terletak pada jumlah digit NIK-nya. Rata-rata mereka hanya memiliki 12 digit NIK data itu pun kemudian menjadi salah ketika dimasukkan dalam data SIDALIH, data pemilih tidak teredeteksi karena jumlah digit pada data SIDALIH menggunakan 16 digit atau sistem penomo-
ran terbaru. Menurut Suraiyah, data pemilih yang bermasalah dengan NIK-nya tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat untuk dilakukan pembaruan. Hanya saja hingga kini data hasil perbaikan NIK pemilih invalid itu belum juga tuntas di tangan Disdukcapil. Berdasarkan hasil koordinasi antara KPU dan Dukcapil, ternyata belum dapat menuntaskan dengan segera permintaan KPU tersebut. Karena katanya, untuk prosesnya dibutuhkan kehadiran pemilih bersangkutan untuk melakukan validasi data ke kantor Dukcapil. “Para pemilih yang NIK-nya akan diperbaiki harus menjalani kegiatan perekaman. Nah proses itu harus dilakukan di kantor Dukcapil karena tidak mungkin alatnya dibawa ke rumah masing-masing warga bersangkutan,” papar Suraiyah mengutip keterangan Dinas Dukcapil. “Jadi harapan kita pemilih atau warga yang merasa NIK-nya belum diperbarui agar segera mendatangi kantor Dukcapil, dengan begitu mereka pun bisa menggunakan hak pilihnya pada 9 April nanti,” tambahnya.
Dari 1.595 NIK ivalid yang ada dalam data KPU, jumlah terbanyak tercatat berasal dari Kecamatan Taliwang. Di ibukota kabupaten ini, jumlah pemilih dengan NIK invalid mencapai 497 pemilih. Di urutan ke dua Kecamatan Maluk dengan 493 pemilih, di Kecamatan Sekongkang 346 pemilih. Selanjutnya diurutan keempat di Kecamatan Brang Rea 77 pemilih, di Kecamatan Poto Tano 72 pemilih, Seteluk 66 pemilih dan di Brang Ene 3 orang pemilih. NIK invalid nampaknya bukan satu-satunya permasalahan yang terjadi di DPT. Untuk jumlah pun DPT Pemilu di KSB juga terus berubah. KPU KSB yang terakhir menetapkan jumlah DPT per Desember 2013 lalu setelah dilakukan pleno sebanyak 3 kali menetapkan jumlah DPT sebanyak 89.016 pemilih. Namun jumlah itu kembali berubah menjadi 88.904 pemilih, dimana menurut keterangan KPU penyebab menurunnya pemilih itu disebabkan dikeluarnya data pemilih ganda yang ada dalam DPT serta pemilih yang telah meninggal. (bug)
Timsel Komisioner KPID NTB Minta Masukan Masyarakat Mataram (Suara NTB) Tim Seleksi (Timsel) Calon Komisioner KPID NTB melepas 10 orang calon Komisioner KPID NTB ke masyarakat untuk mengetahui kualitas dan rekam jejaknya sebagai masukan dalam proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang akan dilaksanakan Komisi I DPRD NTB. Sebelum dilakukan proses uji kepatutan dan kelayakan, DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan terhadap kualitas dan rekam jejak 10 calon komisioner KPID NTB sampai tanggal 21 Januari mendatang Sekretaris Tim Seleksi Calon Komisioner KPID NTB, Drs. H. Muzihir mengatakan,
masukan dari masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan tim seleksi dalam menentukan calon komisioner yang memiliki kualitas. DPRD NTB akan menentukan tujuh orang Komisioner KPID NTB dari 10 calon yang ada. “Masukan dari masyarakat ini harus dilengkapi dengan identitas yang jelas. Identitas yang masuk ke timsel dijamin kerahasiaannya. Masukan dalam bentuk tulisan, supaya nanti dalam pleno komisi I bisa jadi bahan pertimbangan,” ujarnya, Rabu (15/1) siang kemarin. Ketua Komisi I DPRD NTB, H. Rumaksi SJ, SH menambahkan, sebenarnya ada 15 orang calon Komisioner KPID yang diajukan eksekutif. Namun, dari 15 calon komisioner
tersebut hanya 10 orang yang menjalani tes kesehatan jasmani dan rohani di Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB. Dari 10 orang itu, ada lima orang diantaranya merupakan calon incumbent. 10 calon Komisioner KPID NTB adalah L Sukron Prayogi, Mariati, Sukri Aruman, B. Sofia Ramdhani, Badrun AM, L. Zohdi, Arwan Syahroni, Sahabudin dan Rikfi Anwar. Rumaksi mengatakan, seleksi calon komisioner KPID NTB sebenarnya sudah molor selama dua tahun. Sehingga, masa jabatan komisioner sebelumnya diperpanjang. Molornya, seleksi calon Komisioner KPID NTB tersebut karena padatnya agenda Dewan. (nas)
Soekarwo Siap Diperiksa KPK Jakarta (Suara NTB) Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pemenangan sengketa pemilihan kepala daerah setempat senilai Rp10 miliar kepada Akil Mochtar yang saat itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. “Seluruh warga negara Indonesia harus siap kalau diperiksa,” katanya usai rapat koordinasi terkait optimalisasi tugas pemerintahan tanpa korupsi di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (15/1). Soekarwo membantah ada pembicaraan terkait
suap Akil itu melalui tim suksenya Ketua DPD Golkar Zainudin Amali.
Namun, Soekarwo mengakui ada pertemuan dengan Zainudin pada 2 Oktober 2013 sekitar pukul 11.00 WIB di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jalan Pasuruan, Jakarta Pusat. “Menyampaikan (Rp 10 miliar) saja enggak. Cuma menyampaikan gawat, Pak Zainudin itu memberi tahu saya bahwa Pilgub Jatim itu gawat, apanya yang gawat wong 71.026 saksi semua tanda tangan, sudah clean fairness begitu,” katanya. Soekarwo mengakui baru mengetahui dugaan permintaan uang senilai Rp10 miliar oleh Akil dari media massa empat hari lalu. (ant/Bali Post)
Giri Menang (Suara NTB) Rencana membangun perumahan pro rakyat dan pro masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi komitmen Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (AP2ERSI) untuk membuka ruang terisolir di NTB. Hal tersebut dilakukan, guna memberikan kemudahan bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki rumah. Demikian disampaikan Ketua DPD AP2ERSI NTB, H.Lalu Syamsir, SH Rabu (15/1). Di NTB sendiri katanya menurut rencana pembangunan rumah pro rakyat sebanyak 1.000 unit tahun 2014. Dan dibangun di tiga kabupaten di Pulau Lombok, yakni Loteng, Lobar dan Lotim. Diakui, untuk tipe rumah yang dibangun yakni tipe 36 luas tanah 1,2 are, dengan harga Rp 114 juta. Dan itu pun, mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar 10 persen. Ditambahkan, terbentuknya AP2ERSI tersebut, yakni para pengembang perumahan seluruh Indonesia, bersemangat dalam rangka untuk memenuhi etos perjuangannya serta menciptakan
iklim usaha bidang perumahan yang kondusif. Diakui, AP2ERSI merupakan asosiasi pengembangan dengan visi misi membangunan perumahan pro rakyat dan pro masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), “Kita punya misi Pro rakyat dan Pro MBR,” sebutnya. Pada 17-19 Januari, AP2ERSI akan menggelar Rakernas di NTB. Ini merupakan kegiatan terbesar dan baru dilaksanakan di NTB, juga menjadi ajang silaturahmi pengembang perumahan seluruh Indonesia. Direncanakan Ketua DPD AP2ERSI dari Kepulauan Provinsi Riau, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Jabar, Sumatera Utara dan Dewan AP2ERSI akan hadir. “Insya Allah Ketua AP2ERSI dan menteri akan hadir pada rakernas tersebut,’’ katanya. Syamsir berharap dari hasil rakernas tersebut, akan melahirkan keputusan yang kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat kecil. Terlepas dari itu, ia meminta kepada pengembang perumahan, agar memberikan terbaik kepada masyarakat kecil. (cem)
RPJMD NTB Belum Ditetapkan Mataram (Suara NTB) Kalangan anggota DPRD NTB menilai tahun pertama pemerintahan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, M.Si (TGB-Amin) periode 2013-2018 banyak programprogramnya yang terpasung/ tertunda. Pasalnya, programprogram yang tertuang dalam APBD NTB 2014 yang ditetapkan Desember 2013 lalu mengacu pada RPJMD 20082013 karena Raperda RPJMD NTB 2013-2018 hingga saat ini masih belum rampung alias masih dibahas di DPRD NTB. APBD 2014 tidak mengacu pada RPJMD NTB 2013-2018, akhirnya menggunakan RPJMD sebelumnya, yang lama RPJMD NTB 2008-2013. jadi itu mungkin menjadi catatan bagi kita. Implikasinya, apa yang menjadi cita-cita dari pemerintahan yang baru ini (TGB-Amin) menjadi terpasung, tertunda,’’ kata anggota Komisi III DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM di kantor DPRD NTB, Rabu (15/1) siang kemarin. Komisi III membidangi masalah infrastruktur dan lingkungan hidup. Dimana, salah satu mitra kerjanya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB. Menurutnya, dengan belum ditetapkannya Perda RPJMD NTB 2013-2018 menyebabkan tertundanya sejumlah program pasangan TGB-Amin sesuai dengan visi misi yang disampaikan pada saat kampanye. “Tertundanya ini berarti
tertundanya program untuk masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kita kita minta Raperda RPJMD ini menjadi prioritas pembahasan,”tandasnya. Dikatakan, semestinya, sejak dilantiknya pasangan TGB-Amin pada 17 September 2013 lalu langsung digodok Raperda RPJMD 20132018 sehingga bisa menjadi acuan dalam pembahasan APBD NTB 2014. Ia mencontohkan, pada periode sebelumnya terpilih RPJMD langsung dilakukan penggodokan sehingga bisa menjadi acuan dalam penyusunan APBD. “Kita harapkan sebenarnya, sejak pelantikan itu langsung digodok dan bisa menjadi acuan dalam pembahasan APBD 2014, seperti periode sebelumnya. Nah, kami sebenarnya juga sudah mengingatkan masalah ini di Komisi III sebagai leading sector Bappeda. Kami ingatkan bahwasanya peraturan pelaksanaan untuk membangun daerah lima tahun kedepan, itu sudah kita ingatkan kepada Bappeda,” ujarnya. Politisi PKS ini menjelaskan, walaupun dalam ketentuan penetapan RPJMD lima tahun mendatang paling lambat ditetapkan enam bulan setelah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yakni 17 Maret mendatang. Namun, efektivitas pelaksanaan program pemerintahan yang baru tidak akan optimal karena untuk tahun pertama programnya tertunda karena APBD 2014 masih mengacu pada RPJMD sebelumnya yakni RPJMD 2008-2013. (nas)