Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 16 JANUARI 2014

16 HALAMAN NOMOR 258 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rp 1,8 Miliar Pajak STIKES Yarsi Diduga Digelapkan C.01.08.13

“Laporannya memang ada masuk, dan sekarang kasusnya masih dalam penyelidikan,” kata Wadireskrimum Polda NTB AKBP Budi Karyono,SIK kepada Suara NTB, Senin (13/1). Selebihnya terkait perkembangan penanganan kasus itu, belum bisa dijelaskan mantan Kapolres Loteng ini, sampai menunggu perkembangan signifikan terkait hasil penyelidikan timnya. Juga diakui Kabag Analis AKBP I Gusti Lanang Bratasuta, kasus itu masih dalam penyelidikan, terakhir Jumat (10/1) pekan lalu dilakukan gelar perkara. “Kasus pajak STIKES sudah gelar perkara Jumat. Sekarang kasusnya masih penyelidikan oleh Kasubdit I, Pak Simanjuntak,” tambah Bratasuta.

Kasus pajak STIKES diusut Polda NTB atas laporan masyarakat Tanggal 11 Juli 2013 lalu. Pelapor meng atasnamakan Forum Karyawan STIKES Yarsi Mataram. Menurut sumber Suara NTB, laporan itu berawal dari tunggakan pajak STIKES Yarsi mencapai Rp 3 miliar. Pihak yayasan yang terus didesak untuk segera merealisasikan kewajiban pajaknya, akhirnya menunjuk konsultan pajak berinisial IGS. Dari petunjuk konsultan, disarankan pembayaran pajak Rp 1.132.6111.920, dari total Rp 3 miliar yang diserahkan ke konsultan dengan bukti kwitansi. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dys)

Mataram (Suara NTB) Pajak Kampus STIKES Yarsi diduga bermasalah. Ada dugaan sisa pembayaran pajak sebesar Rp 1.8 miliar lebih dari total Rp 3 miliar yang diserahkan ke konsultan pajak, tak jelas rimbanya. Kasus ini pun dilaporkan ke Polda NTB dan kini statusnya masih dalam penyelidikan. ADANYA laporan dugaan penggelapan sisa pembayaran tunggakan pajak STIKES Yarsi ditanggapi santai oleh Ketua STIKES Yarsi Agus Supinganto saat ditemui Suara NTB Rabu (15/ 1). Menurut Agus yang ditunjuk menjadi Ketua STIKES Yarsi oleh yayasan setahun lalu bahwa ia tidak tahu menahu persoalan adanya dugaan penggelapan pajak yang kini menimpa institusi yang dipimpinnya itu. ‘’Kalau urusan keuangan segala macam, tanyakan semua ke yayasan. Saya tidak mau jawab karena itu semua urusan yayasan,’’ terangnya. Bersambung ke hal 5

KPA Dermaga Labuhan Haji Diperiksa Tujuh Jam Mataram (Suara NTB) Setelah cukup lama menetapkan tersangka, penyidikan kasus Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim) akhirnya masuk tahap pemeriksaan tersangka.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), GI akhirnya menjalani pemeriksaan, Rabu (15/1) kemarin. GI diperiksa di salah satu ruangan penyidik Pidsus, dikabarkan datang sekitar pukul 10.00 Wita. Ia didampingi tiga pengacara, dengan Ketua Tim Pengacara,

mana Rp 11 miliar? ‘’Itu kan tidak ada masalah, kan sudah melalui audit BPK,’’ jelas GI sambil berlalu. Hal-hal lain tentang spesifikasi proyek yang dinilai bermasalah oleh Kejaksaan, enggan dijawabnya. “Ini kan masih proses hukum, silahkan tanya ke Kejaksaan saja ya?,” jawabnya. Sementara penjelasan dari Ketua Tim Penyidik kasus Dermaga Labuhan Haji Lotim, Timbul Tamba, SH, MH, GI diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka. Bersambung ke hal 5

Sidik Latuconsina, SH. Pemeriksaan dilakukan oleh dua anggota tim penyidik Pidsus, berlangsung nyaris tanpa jeda dan berakhir pukul 16.00 Wita. Keluar dari ruangan penyidik, GI yang setelan safari warga gelap dan membawa tas jinjing, enggan berkomentar saat dikonfirmasi. Hanya sekilas pernyataannya, terkait total anggaran untuk dermaga yang menelan dana dari APBD Lotim hingga Rp 82 miliar. Dimana, dari total anggaran itu, yang terpakai Rp 71 miliar. Digunakan untuk pembangunan item yang

TO K O H

(Suara NTB/dok)

WARGA Kota Mataram belum seluruhnya mendapat layanan air bersih dari PDAM. Untuk itu di tahun ini, Pemkot Mataram akan menambah sekitar 2 ribu pemasangan jaringan PDAM untuk warga Kota Mataram. Demikian disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Rabu (15/1) usai meresmikan tower air bersih di Lingkungan Bebidas, Pagesangan. “Belum seluruh warga masyarakat Kota Mataram yang terlayani PDAM. Di beberapa tempat yang ada sumber mata air yang bagus itu dimanfaatkan. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Tersangka GI, KPA pada proyek Dermaga Labuhan Haji Lotim saat diperiksa penyidik Pidsus Kejati NTB, Rabu (15/1) kemarin.

Main ’’Game’’ Saat Paripurna

KO M E N TTAA R

Wagub Beri Peringatan Keras Sejumlah Pejabat SKPD

Hj. Hartina

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si memberi peringatan keras kepada sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemprov NTB yang main game menggunakan gadget pribadinya ketika berlangsungnya sidang paripurna. Dalam sidang paripurna yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD NTB, Rabu (15/1) kemarin dengan agenda jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi fraksi terhadap enam buah rancangan peraturan daerah (Raperda) masa sidang I 2014, sejumlah pejabat SKPD yang menghadiri paripurna, diketahui asyik bermain game ketika Wagub menyampaikan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi ter-

hadap enam buah Raperda. Namun, aksi bermain game itu, tidak langsung disikapi Wagub dan baru menyikapinya setelah sidang paripurna itu berakhir. ‘’Itu tidak benar, seharusnya para pejabat itu memperhatikan dengan serius jalannya sidang paripurna, karena ada hal-hal penting yang harus disikapi dari persidangan tersebut,’’ ujar Wagub ketika ditemui usai sidang paripurna di Gedung DPRD NTB. Amin kemudian meminta wartawan menginformasikan pejabat yang lebih memilih main game dari pada memperhatikan jalannya sidang paripurna itu, untuk diberi sanksi tegas. Menurutnya, jika pejabat SKPD hanya datang untuk me-

menuhi kehadiran saja lebih baik tinggal di kantor. Pejabat yang menghadiri sidang paripurna diminta serius mengikuti dan mendengarkan apa yang disampaikan dalam paripurna. ‘’Untuk sekarang harus serius mengikuti. Untuk apa dia datang? Untuk memperhatikan dan menindaklanjutinya (apa yang disampaikan dalam paripurna). Teman-teman pejabat SKPD harus serius,” tegasnya. Sidang paripurna tersebut merupakan lanjutan rapat paripurna DPRD NTB masa persidangan I tahun sidang 2014, dengan agenda utama jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksifraksi terhadap enam buah raperda Provinsi NTB. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/nas)

MAIN GAME - Salah seorang pejabat SKPD yang menghadiri sidang paripurna kemarin, tampak bermain game.

C.03.08.13

Jangan Melebihi Target KEPALA Dinas Perkebunan NTB, Ir. Hj. Hartina, MM mengatakan penentuan jumlah pembelian tembakau Virginia oleh perusahaan tembakau sejak awal sebelum musim tanam, akan mengurangi gejolak harga. Seperti tahun 2013 lalu, hampir tidak terjadi gejolak seperti tahun-tahun sebelumnya. “Tahun ini pola yang sama akan kita lakukan. Ini mungkin strategi. Untuk tahap awal kita sudah mensosialisasikan bahwa perusahaan itu membeli berapa banyak. Sehingga masyarakat (petani tembakau) bisa mengatur luas areal tanamnya, Bersambung ke hal 5

(Sua ra NT B/ist)

Belum Semua Terlayani


SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

TERKENA ABRASI Mahnan (30) warga Lingkungan Bangsal, Tanjung Karang, saat menunjukkan kondisi tanggul yang terkena abrasi oleh terjangan gelombang.

Lingkungan Bebas Curanmor MARAKNYA kasus pencurian sepeda motor di tengah - tengah masyarakat, tentunya menjadi kekhawatiran warga. Apalagi, Mataram menjadi pusat pendidikan dan perekonomian. Tapi, di Kelurahan Gomong, notabenenya menjadi pusat aktifitas mahasiswa di Mataram, mungkin dapat menjadi contoh bagi kelurahan lainnya. Karena, di lingkungan Gomong lama, dijadikan sebagai lingkungan bebas (Suara NTB/cem) curanmor. Demikian disMuhammad Erwan ampaikan Lurah Gomong, Muhammad Erwan kepada Suara NTB, baru - baru ini. Dikatakan Erwan, inisiasi membentuk lingkungan bebas curanmor, karena melihat kasus pencurian khususnya sepeda motor sangat tinggi dan bahkan sudah menjadi kekhawatiran masyarakat. Pasalnya, pelaku memanfaatkan waktu - waktu yang tidak diprediksi oleh masyarakat. Dicontohkan, ketika masyarakat shalat magrib dan bahkan tidur siang. “Mereka (Pelaku curanmor,red) ndak kita tahu kapan beraksi. Tapi saya heran dia tahu waktu orang lengah” kata Erwan. Atas dasar persetujuan warga sambungnya, pihaknya membentuk lingkungan Gomong Lama sebagai lingkungan percontohan bebas curanmor. Dikatakan, upaya antisipasi dilakukan dengan membuat portal dan mengaktifkan kembali ronda malam. Diakui, semenjak dua bulan dibentuk, masyarakat dan bahkan mahasiswa, tidak ada lagi mengeluh atau melaporkan kehilangan. “Alhamdulillah bisa dicek, dua bulan ini ndak ada yang kehilangan motor,” aku Erwan. Menurutnya, persoalan keamanan dan ketertiban terus dilakukan dengan melakukan razia dengan Satpol PP, Babinsa dan Babinsmaspol dibeberapa kos. Pihaknya, memeriksa kelengkapan administrasi kependudukan penghuni kos. Dicontohkan, pada malam Tahun Baru, sekitar lima sepeda motor tidak diizinkan masuk. Hal tersebut, karena tidak bisa menunjukan identitas dan tujuannya tidak jelas. “Kita hanya memastikan apakah benar penghuni kos atau tidak. Paginya, kunci letter T kita temukan,” terangnya. Ditanya kenapa meski lingkungan Gomog Lama dijadikan sebagai lingkungan bebas curanmor, sementara lingkungan lainnya tidak diberlakukan? Erwan mengatakan dari tingkatkan kriminalitas, lingkungan tersebut sangat rawan terjadi. Tapi, pihaknya akan secara bertahap memberlakukan hal sama. Erwan meminta kepada masyarakat, agar tetap menjaga keamanan masing - masing. Dalam kesempatan itu, ia berharap dengan adanya lingkungan bebas curanmor, kasus kriminalitas yakni pencurian sepeda motor nihil. Terlepas dari itu, Erwan mengapresiasi kepada pemuda dan tokoh masyarakat lainnya, yang ikut membantu mengatasi kasus kriminalitas. (cem)

Sekda Bantah Adanya Pemotongan Anggaran SKPD Mataram (Suara NTB) – Terkait adanya pemotongan pos anggaran di beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) lingkup Kota Mataram, Sekretaris Daerah Kota Mataram, membantah hal tersebut. Pasalnya, seluruh anggaran di SKPD, yang mengelola adalah instansi terkait. Demikian disampaikan Makmur Said ketika dikonfirmasi di ruangannya, Rabu (15/1) kemarin. Diakui, pada anggaran tahun 2014, ada kenaikan anggaran sebesar 10 persen dari anggaran 2013. Ditambahkan, adanya penambahan dan atau pengurangan pos anggaran belanja langsung atau belanja modal, karena hal tersebut diserap oleh belanja gaji. “Siapa bilang berkurang, tahun ini anggaran SKPD naik 10 persen,” akunya. Dikatakan, ada kebijakan instansi terkait mengelola anggaran. Sehingga, Pemkot meminta, SKPD yang pos anggarannya berkurang, agar belanja modal ditambah. Sementara, belanja barang jasa seperti pembelian laptop, perjalanan dinas serta upah dikurangi. “Kalau bisa kurangilah belanja jasa,” pinta Sekda. Dicontohkan, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Mataram, beberapa waktu lalu membangunan kantor. Secara otomatis, anggaran belanja modalnya berkurang. “Misalnya kalau kemarin Dispenda mendapat Rp 5 miliar, kemudian mendapat bertambah Rp 3 miliar. Otamatis sudah masuk langsung di belanja modal,” sebutnya. Menyinggung pemanfaatan pos anggaran? Ia mengatakan pemanfaatan pos anggaran Kota Mataram, fokus pada infrstruktur dan penuntasan saluran atau drainase. Belum lagi sambungnya, anggaran tersebut mem – back up persoalan pendidikan dan kesehatan. Disebutkan, pada APBD murni untuk belanja tidak langsung sebesar 55 persen sementara belanja barang dan jasa 45 persen. Ditanyakan, pemangkasan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum, khususnya dibidang Bina Marga? Makmur Said mengatakan secara total anggaran tidak ada yang dipangkas, ada kemungkinan bahwa di SKPD tersebut adalah prioritas pekerjaan yang diselesaikan. (cem)

Walikota Imbau Pegawai Tingkatkan Kedisiplinan Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengimbau kepada para pegawai di lingkup Pemkot Mataram untuk lebih meningkatkan kedisiplinan. Tidak boleh ada alasan hari kejepit atau apapun untuk bolos kerja tanpa alasan. Karena jika ada pegawainya yang tidak disiplin, ia tak segan untuk memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian ditegaskan Walikota ditemui usai peresmian tower air bersih di Pagesangan, Rabu (15/1). “Saya sudah minta supaya disiplin dengan absen. Mana pegawai yang tidak disiplin, sudah ada ketentuannya dan aturannya. Bukan hanya soal hari kejepit atau tidak, kalau memang tidak disiplin akan kita proses,” terangnya. Ahyar mengatakan di tahun 2014 ini ia meminta agar para pegawai semakin meningkatkan kedisiplinan. Sebagai pimpinan di Kota Mataram ini, Walikota menegaskan ia sangat ketat dengan persoalan kedisplinan. “Bagi yang tidak disiplin, itu nanti ada sanksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (yan)

PEMBETULAN Berita Pojok Mentaram berjudul “Ambil Hikmahnya” terbit Rabu (15/1) terdapat kekeliruan pada pemuatan foto. Seharusnya, foto yang dimuat untuk berita tersebut adalah foto di samping dengan nama Naharuddin Rujai.

Naharuddin Rujai

(Suara NTB/cem)

Nelayan Terjerat Utang dan Bekerja Serabutan Mataram (Suara NTB) – Angin kencang dan gelombang pasang yang terjadi di sekitaran pantai Ampenan, Mataram mengancam warga sekitar. Tidak itu saja, para nelayan pun akhirnya harus berhutang dan terpaksa bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pantauan Suara NTB kemarin, warga yang tinggal enggan untuk tinggal dirumah, karena khawatir gelombang akan menghantam pemukiman mereka. Seperti halnya di Lingkungan Bangsal, Tanjung Karang, beberapa warga memilih untuk berjaga – jaga dan tidak tidur ketika gelombang pasang dan angin kencang terjadi. Pantauan Suara NTB, terjadi abrasi di sepanjang bibir pantai dan beberapa rumah warga nyaris ikut ablas. Tanggul berasal dari tumpukkan karung pasir dan tanggul pem-

batas dari beton, sudah terlihat rusak. Bambu tertancap digunakan warga untuk memecah gelombang. Salah seorang warga Hirman mengatakan gelombang pasang dan angin kencang, terjadi dari akhir Desember hingga April. Kondisi tersebut lanjuntnya, membuat dirinya dan warga sekitar memilih berjaga – jaga, untuk mengantisipasi gelombang yang akan menghantam pemukiman. Ditambahkan, warga notabenenya sebagai nelayan, memilih enggan untuk melaut

dan bahkan menjadi pekerja serabutan. “Kalau sudah gini, ndak berani sudah kita tidur,” ungkapnya ketika ditemui Suara NTB, Rabu (15/1). Dikatakan Hirman, tanggul terbuat dari tumpukan pasir dan terbuat dari beton kondisinya sudah rusak dan bahkan tidak mampu menahan gelombang. Akhrinya warga sambungnya, berinsiatif menancapkan bambu di pinggir pantai, untuk memecahkan gelombang. “Kita sendiri yang pasang kemarin,” akunya. Menurut Hirman, penghasi-

lannya sebagai nelayan beberapa bulan ini mengalami penurunan dan bahkan nihil. Dirinya terpaksa berhutang dan bekerja serabutan dengan mencari kerang laut untuk memenuhi kebutuhan. Diakui, apabila cuaca bersahabat, ia mendapatkan uang Rp 50 ribu perhari. Tetapi, merasa terbebani adalah anaknya yang duduk di kelas VI SD dan membutuhkan biaya setiap hari, “Belanja dua anak saya aja sehari, bisa sampai Rp 20 hingga 25 ribu,” sebutnya. Pernyataan Hirman diamini oleh Mahnan, gelombang dan angin kencang melumpuhkan aktivitasnya sebagai nelayan. Pasalnya, warga memilih untuk tinggal di rumah mengantisipasi terjangan badai dan gelombang. Ditambahkan, tanggul beton dan karung berisikan pa-

sir, tidak dapat menahan gelombang. Terkadang sambungnya, pada malam hari warga memilih untuk berjaga – jaga, “Disini sudah kita diam,” ungkapnya seraya menunjuk brugak tempatnya duduk. Diakui, selama empat bulan tidak melaut, dirinya terpaksa harus berutang beras dan uang kepada tetangga. Diakui, perhari Mahnan berutang beras dua hingga empat kilogram dan baru dibayar beberapa bulan kemudian, “Kalau sudah turun ke laut, baru sudah saya bayar,” katanya. Disebutkan, beberapa waktu lalu, lima rumah ambruk akibat diterjang gelombang. Mahnan berharap kepada pemerintah, agar diperhatikan dan sedikitnya diberikan bantuan berupa sembako. (cem)

Sekda Belum Tahu Pasti Jadwal Mutasi

(Suara NTB/yan)

DITAMBAL - Beberapa lubang di Jalan Bung Karno dekat pertigaan menuju BTN Pagutan ini terlihat telah ditambal, Rabu (15/1).

Jalan Berlubang akan Diperbaiki Tahun Ini Mataram (Suara NTB) Di sepanjang Jalan Bung Karno, tepatnya di sekitar RSUD Kota Mataram, banyak jalanan yang berlubang. Sehingga pengendara harus lebih hatihati jika melintas di jalan tersebut. Belum lama ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan Jalan Bung Karno merupakan jalan provinsi. Mahmuddin menyebutkan di Kota Mataram ada tiga jenis jalan; jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota. Di Kota Mataram, jalan nasional panjangnya sekitar 30 kilometer, jalan provinsi 60 kilometer, dan jalan kota panjangnya 327 kilometer. “Jalan nasional boleh dikatakan hampir seratus persen mulus semua seperti Jalan Langko, Pejanggik, dan lingkar utara dan selatan. Sementara Jalan Bung Karno, Jalan Bung Hatta, Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Gajah Mada, (jalan) provinsi semua itu,” terangnya. Mahmuddin mengatakan, berdasarkan informa-

si yang didapatkan dari Kepala Dinas PU Provinsi, Jalan Bung Karno di depan RSUD Kota Mataram yang kondisnya banyak berlubang itu akan diperbaiki tahun ini. Tidak hanya Jalan Bung Karno yang akan diperbaiki, jalan provinsi yang akan diperbaiki termasuk juga Jalan TGH. Faisal, Jalan Saleh Sungkar, dan Jalan Dr. Wahidin. “Satu kelebihannya kita kerjasama dengan Balai Jalan Nasional walaupun itu program provinsi,” cetusnya. Jalan-jalan provinsi di Kota Mataram yang mengalami kerusakan sambungnya akan dilakukan overlay atau dipermulus kembali. Sehingga tak ada lagi jalanan berlubang. “Kalau jalan yang sudah ada akan dipermulus lagi atau overlay karena memang kita minta agar jalan-jalan provinsi di Kota Mataram ini mulus semua. Karena kan banyak yang mulai rusak. Tahunya masyarakat Walikota yang punya tanggung jawab,” terangnya. (yan)

Mataram (Suara NTB) – Rencana perombakan atau penyelengaran struktur pemerintah di lingkup Pemerintah Kota Mataram, sejauh ini belum juga dilakukan. Padahal, beberapa waktu lalu, walikota berjanji akan melakukan mutasi pada akhir Desember. Kenyataannya, beberapa pejabat yang memasuki masa pensiun, malah mendapatkan berkah dari Undang – undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sayangnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram pun, belum mengetahui pasti kapan perombakan tersebut dilakukan. Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM ketika dikonfirmasi di ruangannya, Rabu (15/1) mengatakan aturan baru tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), telah ditetapkan pemerintah pusat.

Terjadi penambahan masa tugas selama dua tahun. Ditambahkan, beberapa pejabat eselon II dan III mendapatkan berkah dari aturan tersebut. Namun sejauh ini, Sekda belum mengetahui pasti kapan pelaksanaan mutasi dilakukan, karena data belum diserahkan oleh Badan Kepegawai Daerah (BKD) “Kalau itu saya tidak bisa jawab” jawabnya singkat. Disebutkan, beberapa posisi lowong untuk eselon III karena masuk pada masa pensiun yakni, pertama Kepala Bidang Penyuluhan pada BPKBN Kota Mataram, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lurah. Sementara itu, eselon II yang akan memasuki masa pensiun yakni Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian Perikanan

dan Kelautan Kota Mataram usia telah masuk usia 60 tahun dan dua staf ahli yang masih kosong. “Kalau Pariwisata dan Perikanan, usianya sudah masuk 60 tahun,” katanya. Tetapi sambungnya, selama eselon II mendapatkan berkah ASN tersebut, secara otomatis akan diperpanjang selama dua tahun. Dikatakan, persoalan tetap atau digeser posisinya, tergantung dari kebijakan walikota. Ditanyakan apakah pegawai muda akan ditempatkan mengisi posisi strategis? Ia mengatakan regenerasi sebenarnya tidak harus berhenti dan berputar begitu saja. Namun, Sekda akan mengusahakan posisi lowong diisi oleh PNS yang masih energik serta semangat. Hal tersebut lakukan, untuk menyeimbangi posisi eselon II dan III. (cem)


SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

KERJASAMA HUMAS SETDAKAB LOTIM DENGAN HARIAN SUARA NTB

Bupati Lotim : Hanya dengan Bersatu Kita Bisa Membangun Lotim Selong (Suara NTB) Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Kabupaten Lombok Timur, berlangsung di Masjid Agung Selong, Senin (13/1) malam dihadiri para pejabat daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat kota Selong dan undangan lainnya. Acara itu diisi dengan Shalat Isya’ bersama, tausiah maulid dan Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, Bupati Lotim, mengungkapkan sejarah perjuangan Rasulullah dan mengupas nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kelahiran Rasulullah 1488 tahun yang lalu, telah menggugah semangat pembaharuan, dan membangun persaudaraan manusia. Bupati juga memaparkan fase-fase yang telah dilalui Rasulullah dalam berhijrah, di antaranya memperlihatkan keteladanan Rasulullah dalam menghadapi berbagai kendala dalam perjuangan, demi menghindari terjadinya keonaran dan pertumpahan darah dengan Kafir Quraisy. Masikpun dari segi kekuatan, kaum Muslimin di bawah komando Rasulullah waktu hendak memasuki Kota Mekkah lebih kuat dari kaum Quraisy Mekkah, namun Ia tetap mengupayakan jalan damai. Ia menuturkan kesibukan-

nya menghadiri acara masyarakat di beberapa tempat pada hari itu, namun Ia mengaku tetap bersemangat hadiri acara di Masjid Agung itu untuk bersilaturrahmi dengan masyarakat. Bupati bahkan sempat minta maaf atas nama pribadi dan keluarga bila dalam memerintah terdapat kekurangan atau kesalahan. “Kalau ada kesalahan saya tolong diluruskan,” pintanya. Secara ekonomi, papar Bupati, Lombok Timur saat ini dalam kondisi mengalami beberapa kendala dalam membangun daerah, khususnya terkait dengan defisit anggaran. Dengan utang jatuh tempo sebesar Rp 116 miliar, cukup menjadi hambatan untuk merealisasikan berbagai program tahun 2014 ini. D e n gan demikian, tahun 2014 Lombok Timur belum tentu tinggal landas. Untuk mengatasi berbagai kondisi sulit itu, kesempatan merayakan maulid itu dijadikan kesempatan untuk merajut persatuan dan kesatuan, melupakan segala dendam kesumat dan saling mencurigai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. “Kita tidak bisa membangun Lombok Timur kalau kita tidak bersatu-padu, hanya dengan persatuan dan kesatuan kita akan bisa membangun

Terkendala Teknis Penyaluran KEPALA Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Lombok Tengah (Loteng), Ir. Ibrahim, mengaku ada kelangkaan pupuk di tingkat petani. Namun, kelangkaan pupuk terjadi bukan, karena persoalan stok pupuk yang menipis. Tetapi lebih pada persoalan teknis penyaluran saja. Menurutnya, pihak distributor sedikit terlambat melakukan penyaluran pupuk ke tingkat pengecer di bawah. Pada saat bersamaan, petani sudah mulai melakukan pemupukan, sehingga stok pupuk yang ada di bawah tidak mampu memenuhi kebutuhan petani. (Suara NTB/dok) Ibrahim Terutama untuk pupuk jenis SP 36 yang paling dicari. “Kalau untuk pupuk jenis Urea dari laporan yang masuk stok masih cukup tersedia. Hanya saja yang paling dicari yakni pupuk jenis SP 36,” ujarnya pada Suara NTB, Rabu (15/1). Diakuinya, pupuk jenis SP 36 cukup tinggi permintaannya oleh petani. Hal itu terjadi, karena adanya pergeseran pola pikir petani. Terkait manfaat pupuk jenis tersebut. yang mampu membuahi tanaman padi lebih kuat serta menyuburkan tanah. “Kalau dulu petani lebih suka menggunakan Urea, sekarang SP 36 yang lebih dicari,” ungkapnya. Terkait kelangkaan pupuk yang terjadi, pihaknya kata Ibrahim sudah berkoordinasi dengan pihak distributor supaya segera melakukan penyaluran ke tingkat petani. Apalagi petani membutuhkan pupuk saat-saat sekarang ini. “Beberapa hari yang kemarin kita sudah gedor pihaknya distributor. Dan, diharapkan dalam beberapa hari ke depan stok pupuk sudah tersedia lagi di petani,” jelasnya. Untuk diketahui, petani di Loteng dalam sepekan terakhir mulai kesulitan memenuhi kebutuhan pupuk. Hal itu terjadi karena ketersedian pupuk di tingkat bawah mulai menipis. Bahkan di sejumlah daerah, pupuk yang dicari petani sudah mulai hilang dan langka. Akibat kelangkaan pupuk tersebut, para petani kesulitan untuk melakukan pemupukan terhadap tanaman padinya pada musim tanam pertama kali ini. Belum lagi, kondisi tanaman padi milik petani sudah memasuki usia untuk di pupuk. Sehingga banyak petani yang terpaksa harus menunda proses pemupukan. (kir)

Terkendali, Serangan Hama Tikus di Loteng Praya (Suara NTB) Serangan hama tikus yang sempat membuat para petani di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kelabakan di awal musim tanam tahun ini, sejauh ini perlahan mulai bisa dikendalikan. Intensitas serangan hama pengerat it upun sudah semakin berkurang dari sebelum-sebelumnya. Itu bisa dilihat dari semakin berkurangnya luasan area serang hama tersebut. ‘’Kalau sebelumnya, luas serangan hama tikus bisa mencapai ratusan hektar. Tapi kini luasan serangan hama tersebut tinggal sekitar 54 persen saja. Kalau kemarin luas serangan hama tikus mencapai di atas 100 hektar. Namun sekarang tinggal setengahnya saja,” aku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, Ir. Ibrahim, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (15/1). Ibrahim mengakui, menurunnya intensitas serangan hama tikus tidak lepas dari kerja kolektif yang dilakukan pemerintah daerah bersama dengan masyarakat. Di mana hampir setiap hari upaya pemberantasan hama tikus dilakukan. Baik itu oleh pemerintah daerah ataupun secara kolektif dengan masyarakat, termasuk upaya mandiri dari petani itu sendiri. Kendati intensitas serangan hama tikus sudah jauh berkurang, bukan berarti pihaknya tidak waspada. Pihaknya dalam ini tetap siaga penuh. Pihaknya tetap menyediakan obatobatan pembasmi hama tikus. Termasuk tim pembasmi juga tetap siap di lapangan. Selama pembasmian dilakukan Dispertanak Loteng sudah menyalurkan sekitar hampir setengah ton obat-obatan di tujuh kecamatan yakni, Kecamatan Praya Timur, Pujut, Praya Barat serta Praya Barat Daya. Termasuk ke Kecamatan Praya Tengah dan Janapria. Adanya upaya pembasmian yang terus dilakukan seperti sekarang ini, pihaknya berharap sampai bulan Februari nantinya, serangan hama tikus tersebut bisa benar-benar dikendalikan. Untuk itu, pihaknya juga berharap masyarakat dalam hal ini petani tetap waspada. Kalau ada indikasi serangan hama tikus, petani bisa meminta bantuan pemerintah dan bersamasama melakukan pembasmian. (kir)

Lombok Timur dan mengatasi kesulitan-kesulitan kita”, tegasnya. Sementara TGH. Abdullatif AR, SAG, saat memberikan tausyiah maulid, menyatakan, nilai agama bukanlah warisan nenek moyang, tetapi Nabi dan Rasul diutus Allah SWT untuk membawa aqidah yang sama. Ia mengajak untuk mewaspadai menggejalanya pemikiran “Tuhan Yes Agama No” di beberapa kalangan dewasa ini. ‘’Ada orang yang percaya adanya tuhan tetapi tidak mau percaya agama,’’ cetusnya. Iman kepada Allah dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, merupakan hidayah bagi seluruh Umat Islam, untuk itu harus disyukuri dan dijaga baik-baik. Tidak mudah membuat orang percaya atau mengimaninya, sembari menuturkan kisah Rasulullah yang berusaha membimbing pamannya yang sedang dalam kondisi “sekarat” agar mengucapkan syahadat tauhid, tetapi tidak berhasil. Lebih jauh dikemukakannya, kemuliaan seseorang tidak diukur dari jabatan atau paling banyak pengikutnya, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi orang lain. Ia juga mengingatkan pentingnya menjalin silaturahmi dengan sesama manusia, karena itu boleh saja berorganisasi tetapi jangan sampai menyebabkan terpu-

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan, saat memberikan sambutan pada Maulid Nabi Muhammad SAW, di Masjid Agung Selong, Senin (13/1) malam. tusnya tali silaturahmi antara yang satu dengan yang lain. Membahas keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, Ia memaparkan, keteladanan bukan semata datang dari ses-

ama kaum muslimin, tetapi sering kali diperlihatkan oleh orang-orang luar Islam. Ia mencontohkan kemuliaan yang diperoleh Nelson Mandela, pejuang kemanusiaan di

Afrika Selatan. Karena itu menurutnya, kalau hendak menolong orang, jangan mempersoalkan agamanya, golongan ataupun organisasinya. Sebab Islam tidak

pernah membatasi nilai-nilai sosial dengan hal-hal lahiriyah seperti itu. ‘’Kita boleh fanatik hanya kepada agama dan Allah SWT,’’ pungkasnya. (Zar-Humas)

Bupati Ingatkan Jajaran Kesehatan Perbaiki Pelayanan Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan mengingatkan seluruh jajaran kesehatan lebih awas atau waspada terhadap persoalan yang terjadi di lapangan. Banyak persoalan kesehatan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, yakni masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Termasuk, perbedaan pelayanan rumah sakit pemerintah dan swasta yang jauh berbeda. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan seluruh jajaran pelaksana bidang kesehatan yang dihadiri Kepala Dinas Kesehatan (Dikes), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selong, kepala puskesmas dan jajaran kesehatan lainnya di Ruang Rapat Utama I Kantor Bupati, Rabu (15/1). Bupati membandingkan pelayanan di rumah sakit swasta dan pemerintah. Menurutnya, rumah sakit swasta kondisinya tetap bersih dan pelayanan yang sangat baik. Berbanding jauh dengan RSUD yang sangat kotor dengan pelayanan kurang baik. Ia mengaku sudah lama menyorot persoalan itu, namun sampai saat ini, dirinya belum mendapat jawabannya. Jajaran aparatur kesehatan baik secara personal maupun kelembagaan, diminta memperkuat koordinasi guna mencapai visi Lotim. “Dinas Kesehatan dan RSUD Selong harus membangun koordinasi untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan di daerah ini”, pintanya. Dalam hal ini, ungkapnya, dirinya telah menugaskan Inspektorat

melakukan audit ke Unit Kesehatan di Lotim. Audit tidak saja dari segi keuangan, melainkan mengenai obatobatan dan alat kontrasepsi. Obat dan alat kesehatan itu dibeli dengan dana miliaran rupiah. Namun distribusinya di lapangan tidak sesuai. Alasannya, dirinya sering mendengar obat habis atau tidak stok dari petugas pelayanan kesehatan. Kesehatan, lanjutnya, merupakan salah satu yang menjadi fokus perhatian. Program di sektor kesehatan ini ditegaskan harus terukur, yakni bisa dideteksi dengan akurat kekurangan dan keberhasilannya. “Ini adalah salah satu ciri negara maju, semua harus bisa diukur,” katanya. Ia menambahkan, sektor kesehatan merupakan sektor penting dalam pembangunan. Posisinya sama dengan sektor pendidikan. Hanya saja, pendidikan mendapatkan perhatian lebih, karena adanya amanah konstitusi untuk menganggarkan 20 persen dari APBN. Hal ini memaksa daerah untuk memberikan perhatian lebih pada sektor kesehatan,

karena pusat tidak menganggarkan seperti halnya sektor pendidikan. Menurutnya, melihat kondisi tersebut berarti masih ada masalah yang perlu segera dikoordinasikan dan diselesaikan, khususnya mekanisme pelayanan rumah sakit. Rumah sakit, ujarnya, adalah Badan Layanan bukan Badan Administrasi. Kritik ini disampaikan bupati mencermati adanya kabar adanya unit layanan kesehatan yang menolak pasien miskin, dengan alasan tidak dapat menunjukkan kartu miskin atau kartu jaminan kesehatannya. “Melayani yang utama, kalau administrasi nomor seribu, jangan sampai menjadi alasan tidak melayani orang,” ujarnya mengingatkan. Kepala Dinas Kesehatan dr. Utun

Supria, mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring telah dilakukannya selama tahun 2012-2013, ditemukannya kasus kematian ibu maternal meningkat dari 25 kasus menjadi 35 kasus. Namun angka kematian bayi menurun dari 620 menjadi 565. Kematian Ibu maternal ditemukan 80 persen di rumah sakit dan sisanya Puskesmas. Terkait penggunaan dana BOK Puskesmas yang mencapai Rp 200300 juta tiap puskesmas atau Rp 7,25 miliar per tahun, ujarnya, memperlihatkan cakupan program belum tercapai. ‘’Kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditambah dengan BOK diharapkan dapat menghasilkan capaian yang lebih baik lagi,’’ harapnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

EVALUASI - Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan, didampingi Kepala Dikes Utun Supria dan Direktur RSUD Selong Made Pratnya memberikan arahan dalam acara evaluasi pelaksanaan BOK Puskesmas di Ruang Rapat Utama I Kantor Bupati Lotim, Rabu (15/1).

Olah Sampah, Pemkab Lobar Dinas dan Kecamatan Saling Lempar Kerja Sama dengan BSS Dugaan Pungli Gerobak Sampah

Tanggung Jawab

Giri Menang (Suaraa NTB) Pihak desa mengeluhkan pungutan yang dilakukan pihak kecamatan terkait pengadaan gerobak sampah. Padahal ketika masalah sampah dikelola Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan menggratiskan pihak desa yang ingin meminta gerobak sampah. Hal ini pun mengundang pertanyaan pihak dinas terkait, pasalnya kebijakan tersebut tak pernah dikoordinasikan dengan pihak dinas. Dalam menangani masalah sampah ini, Dinas saling lempar tanggung jawab dengan pihak kecamatan. Kepala Desa Batu Layar, Taufik menyatakan pihaknya batal meminta gerobak ke kecamatan pasalnya pihak kecamatan meminta iuran. Menurutnya, iuran itu bentuk pungutan liar (pungli), karena sebelumnya tidak pernah ada ketika program masalah sampah ditangani dinas. “Tapi ujuk-ujuk setelah ditangani kecamatan, kok ada iuran,” tanyanya. Ia mengaku pernah meminta gerobak sampah untuk desa setempat. Karena, atas permintaan warga. Apalagi didesa itu, sampah begitu menjadi masalah. Sampah, katanya, semakin tak terkendali, sehingga warga mulai apatis terhadap

masalah sampah. Apatisme warga terhadap masalah sampah, karena ulah pihak kecamatan sendiri. Setelah adanya ketentuan membayar iuran bagi warga yang meminta gerobak sampah, warga mulai tak peduli. Camat Batu Layar, Mujitahidin menampik pihaknya memungut sampah ke desa terkait permintaan gerobak sampah. “Tidak benar itu, kami memungut iuran,” bantahnya. Terkait penanganan sampah, pihak kecamatan bertugas memungut sampah dari tempat pembuangan sampah warga, ke tempat pembuangan sampah utama. Menurutnya, pemungutan sampah dari rumah warga ke tempat sampah merupakan tanggung jawab pihak desa sendiri. Sementara itu, Kadis Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan, H. Dahrum menyatakan masalah sampah merupakan tugas kecamatan. Menurutnya, dari arahan Bupati Lobar beberapa waktu lalu, anggaran kebersihan telah dikirim ke kecamatan, termasuk sarana prasana serta tenaga personelnya. ‘’Dinas hanya melayani lingkup SKPD di lingkup kantor bupati. Termasuk jalan di taman kota dan bypass,’’ kilahnya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Menangani persoalan sampah yang kompleks di Lombok Barat (Lobar), Pemkab menjalin kerjasama dengan Bank Sampah Syariah (BSS). Ke depan, sampah di Lobar akan diolah menjadi barang yang produktif, sehingga sampah yang tak mampu diangkut bisa tertangani. Kepala Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan H. Dahrum, menjelaskan, pada tahap awal program ini, pihaknya akan membagi mesin pencacah ke kelurahan dulu. Sejauh ini ia sudah membagikan mesin pencacah sampah sebanyak 2 unit tahun lalu dan tahun ini direncanakan akan dibagi tiga unit. Pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi terkait program ini ke desa-desa karena untuk menyiapkan program kerjasama ini, terlebih dahulu perlu dibentuk kelompok. Untuk menanggulangi masalah sampah, pihakn-

ya sudah menurunkan roda tiga. Hanya saja, menjadi keluhan minimnya jumlah kendaraan tersebut. Belum ladi biaya pengangkutan sampah terbatas, sedangkan pengangkutan sampah dituntut bertambah dari 2 kali jadi 3 kali sehari. Ke depan, katanya, pihaknya akan menganggarkan tambahan roda tiga, untuk digunakan di semua jalan dalam rangka kejar Adipura. Selain itu, ditempatkan tenaga kebersihan dilengkapi kendaraan roda tiga yang diperkirakan bertambah 15 unit. Dalam hal ini, tiga mesin pencacah berbiaya Rp 30 juta, kendaraan roda tiga sekitar Rp 25 juta per unit dengan jumlah pengadaan 15 unit. Volume sampah terus meningkat dari tahun 2013 mencapai 500 kubik. Sementara, tahun 2014 diperkirakan meningkat menjadi 550 kubik. (her)

Sisi Lain Mutasi Pejabat Lobar (2-habis)

Penempatan Pejabat Dikritisi, Langkah Pemkab Lobar Diapresiasi Pro kontra pendapat dari sejumlah kalangan muncul terkait mutasi 16 pejabat eselon II di lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar). Terkadang kebijakan yang diambil Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, dalam melakukan mutasi dikritik. Tapi di sisi lain juga mendapat apresiasi. KETUA KNPI Lobar, L. Wira Kencana menilai dari sisi penempatan pejabat dalam mutasi kali ini sudah sesuai, meski kinerja pejabat tersebut akan dievaluasi empat bulan ke depan. Karena posisi pejabat ini dinilai kurang tepat dari sisi keahlian dengan

dinas tempatnya bertugas. “Penempatan pejabat sudah sesuai, namun ada yang perlu kita lihat kinerjanya karena dinilai kurang sesuai antara bidang ilmu dengan dinas yang ditempatinya,” ungkapnya pada Suara NTB, Rabu (15/1). Karena itu, pub-

lik perlu menilai empat bulan ke depan sesuai pernyataan bupati beberapa waktu lalu. Namun dibalik itu, Ketua KNPI mewakili pemuda Lobar ini menilai langkah awal Bupati melakukan fit and proper test dan psikotes pejabat sebagai acuan memutasi pejabat merupakan awal positif. Menurutnya, langkah ini merupakan gagasan yang berlian, karena pembantu-pembantu bupati, dalam hal ini kepala dinas harus mempunyai kemampuan sesuai bidang yang dimilikinya. Ia juga sedikit mengkritik kebijakan memperpanjang

masa jabatan sejumlah pejabat yang dinilai dari segi track record mereka kurang bagus. Sehingga apa yang diharapkan, para pejabat pembantu bupati untuk awal kepemimpinan di periode II adalah pejabat pilihan. “ Sementara itu, Sekretaris Jarinkobar, Munawir Haris terkesan membela kebijakan Bupati. Menurutnya, dalam memutasi bupati tetap mengedepankan profesionalisme dan sesuai hasil fit and proper test. Dalam arti, keterlibatan pihak-pihak tertentu seperti tim sukses menitip orang-orangnya di mutasi sebagai suatu

hal yang tidak mendasar. Kebijakan mutasi katanya merupakan konsekuensi atas kinerja dan hasil tes pejabat bukan atas dasar ada kaitannya dengan tim sukses. Hal ini katanya harus dilihat secara objektif, yakni terkait bupati mengambil kebijakan sesuai kontrak atau komitmen kepala dinas bersangkutan yang harus mundur atau dimundurkan. Terkait personel pejabat Lobar yang banyak dari luar Lobar tentu dilihat semata, karena profesionalisme dan tidak didasari asal pejabat bersangkutan. (her)


SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2014

Direksi PDAM Sumbawa Harus Rampungkan RKAP Sumbawa Besar (suara NTB) Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumbawa baru saja berganti. Dalam rapat Rabu (15/1), Dewan Pengawas baru langsung mewarning jajaran Direksi PDAM Sumbawa yang sampai sekarang belum menyerahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan perusahaan 2014. Termasuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP (Suara NTB/arn) Sebagaimana disampaiWirawan Ahmad kan Kabag Administrasi Pembangunan dan Perekonomian (APP) sekaligus Ketua Dewan Pengawas PDAM Sumbawa, Wirawan S.Si, M.T, usai pertemuan dengan jajaran Direksi dan pejabat struktural lingkup PDAM. Agendanya membahas RKAP 2014. sekaligus memperkenalkan Dewan Pengawas baru yang kini beranggotakan, Adi Prima Putra dan Ahmad Lamo, S.T, M.T. Namun rapat tersebut terpaksa tertunda karena sampai saat ini direktur PDAM Sumbawa belum merampungkan penyusunan RKAP. Padahal RKAP ini penting artinya. Sebagai dasar PDAM untuk melaksanakan program dan kegiatan di tahun anggaran 2014. “Tadi disepakati paling lambat Jumat mendatang Dewan Pengawas PDAM sudah menerima RKAP PDAM untuk dibahas secara intensif pada Senin mendatang,” katanya mengingatkan. Dalam rapat itu nanti juga akan diagendakan pembahasan laporan pelaksanaan PDAM terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPKP TA 2013. Pasalnya, sampai saat ini pula, Dewan Pengawas atau pemilik perusahaan dalam hal ini Pemkab belum menerima laporan dimaksud. Pada kesempatan yang sama, pihaknya juga memberikan arahan agar PDAM sedapat mungkin patuh terhadap pedoman pengelolaan PDAM, yaitu Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang perusahaan air minum Batulanteh. Disamping itu juga PDAM diharapkan intensif untuk membuka diri kepada publik. Dengan jalan membuat Nomor yang bisa dihubungi oleh masyarakt sewaktu-waktu, jika ada gangguan. Respon terhadap gangguan ini harus 24 jam. Dalam waktu dekat, Dewan Pengawas akan turun lapangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek-aspek pengelolaan PDAM. Mulai aspek keuangan, aspek organisasi dan kelembagaan, serta lainnya. “Hasil dari pemeriksaan menyeluruh ini akan menjadi bahan laporan Dewan Pengawas kepada Bupati Sumbawa. Hasil ini juga akan menentukan sejauh mana kinerja Direksi yang ada, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak,” tandas Wirawan. Sebelumnya, Bupati Sumbawa telah menunjuk Dewan Pengawas PDAM yang baru. Berhubung yang lama sudah berakhir. Diketuai Wirawan S. Si MT, Adi Primaputra S.T M.T, Ahmad Lamo S.T, M.T. Dewan Pengawas memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mendukung kelancaran PDAM memberikan fungsi pelayanan air minum kepada masyarkat. Ada beberapa point penting menyangkut tugas dewan pengawas. Pertama melaksanakan pengawasan pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM. Memeriksa dan menyampaikan renstra bisnis dan rencana bisnis dan Rencana Anggaran Tahunan (RAT) PDAM yang diajukan oleh Direksi PDAM kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. Selain itu, juga bertugas memeriksa dan menandatangani laporan keuangan PDAM. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Direksi PDAM. Juga memberikan pertimbangan terhadap rencana perubahan status PDAM, memberikan pertimbangan terhadap rencana susunan organisasi dan struktur kerja PDAM dan lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, lanjut Wirawan, Dewan Pengawas memiliki kewenangan. Menilai kinerja direksi PDAM. Mengelola PDAM setiap akhir tahun buku. Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelola dan pengembangan PDAM. Mengusulkan pengangkatan/pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian direksi kepada Bupati. (arn)

Stok Pupuk di Bima Aman Kota Bima (Suara NTB) Awal tahun 2014, persediaan pupuk di Kota Bima maupun Kabupaten Bima sempat langka. Bahkan pada tahun 2013, kelangkaan bisa sampai berbulan-bulan. Namun kini Stok pupuk jenis Urea maupun MPK aman, bahkan pengecer kebingungan untuk menghabiskan stok. Salah seorang pengecer, Agus, salah seorang pengecer pupuk di Pasar Raba Bima menuturkan jika saat ini Stok pupuk untuk Kota Bima aman. Bahkan Stok pupuk di UD Sembilan Dua milik ayahnya tersebut masih banyak. Stok pupuk tersebut bisa bertahan hingga berminguminggu. “Bahkan sekarang distributor nanya lagi kapan ambil pupuknya,” terang Agus saat ditemui Rabu (15/1). Dijelaskan Agus, sebelumnya Stok pupuk untuk Kota Bima sempat langka. Hal tersebut terjadi sejak tanggal satu hingga seminggu lalu. Stok pupuk kosong hampir di seluruh pengecer dan yang ada hanya satu pengecer di wilayah Kelurahan Kumbe. Kelangkaan tersebut, katanya, memang biasa terjadi akhir tahun. Di samping itu, kosongnya Stok pupuk karena belum ditandatanganinya disposisi dari Pemerintah Kota Bima. Disamping itu juga karena adanya pergantian direktur Distributor, sehingga Stok pupuk sudah aman dan lancar. “Bahkan di tahun 2013 lalu, kelangkaan pupuk sampai berbulan-bulan,” katanya. Dijelaskannya, saat langka harga pupuk Urea mencapai Rp 140.000 untuk satu zak, dari harga normal sebesar Rp 95.000. Sedangkan untuk NPK, saat langka bisa mencapai Rp 170.000 dari harga normal sebesar Rp 130.000. “Kalau sekarang kita malah bingung mau dijual ke mana,” ujar Agus. Hal senada juga diungkapkan oleh Suriati, pemilik UD Tani Maju Kelurahan Penanae. Dia juga mengaku bahwa pupuk sempat mengalami kelangkaan. Kelangkaan terjadi hanya karena keterlambatan distribusi dari distributor Bima. Namun hari ini Stok pupuk sudah numpuk sehingga harga yang dipasarkan kembali normal. Biasanya UD miliknya mendapat distribusi hampir 18 ton, namun karena 10 ton kemarin sudah memenehui tiga kelompok yang biasa ditanganinya. Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Bima, Amirudin dikonfirmasi terpisah menegaskan, bahwa untuk stok pupuk saat ini tidak menjadi masalah. Stok pupuk aman untuk tiga minggu ke depan serta penyaluran dari distributor sampai tingkat agen dan pengecer bisa dilakukan setiap saat. “Tinggal bagaimana, antara pihak agen dan pengecer serta KUPT Pertanian di Kecamatan berwenang menerbitkan surat rekomendasi pengeluaran data jumlah kebutuhan para petani,” tuturnya. (use)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Perusahaan di KSB Dituding Arogan terhadap Pekerjanya Taliwang (Suara NTB) Seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta untuk tak arogan dalam mengambil kebijakan terkait para karyawannya. Permintaan ini sengaja dilontarkan oleh Kabid Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) KSB, Drs. Zainuddin, karena ia menilai sejauh ini masih banyak kasus di mana perusahaan terkesan para pekerjanya dalam setiap persoalan. Ia mencontohkan kasus yang paling banyak, di mana perusahaan mengambil kebijakan semena-mena pada pekerjanya kala melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bahkan berdasarkan datanya hampir seluruh perusahaan yang melakukan PHK selalu saja berakhir pada protes pekerjanya karena dianggap tidak sesuai prosedur. “Saya tidak perlu sebutkan satu per satu kasusnya karena hampir semua sudah terekam media. Dan kita tidak ingin kasus-kasus baru mencu-

at hanya karena arogansi perusahaan,” tegas Zainuddin. Menurutnya, perusahaan yang baik adalah korporasi yang bekerja sesuai aturan yang berlaku. Karena itu ia berharap bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di daerah untuk menjalankan seluruh kegiatannya sesuai aturan terutama dalam hal mengelola ketenagakerjaannya. “Perusahaan dan pekerja punya status yang sama dalam hal kemitraan. Nah kalau hubungannya langgeng tentu

tidak akan ada gangguan bagi perusahaan,” timpalnya. Sebagai pejabat baru di bidang ketenagakerjaan selanjutnya Zainuddin mengaku, tidak akan pandang bulu dalam menyelesaikan setiap kasus yang terjadi. Termasuk kasus-kasus ketenagakerjaan yang sudah ada sebelumnya, sebiasanya akan dituntaskan satu persatu. “Ternyata masih ada banyak persoalan ketenagakerjaan yang belum tuntas. Terutama perselisihan yang disebabkan oleh PHK, dan itu

Zainuddin

(Suara NTB/arn)

Polisi Amankan Dua Tersangka Perambah Hutan amankan dulu untuk diproses lebih lanjut. “Saya bilang ke AF, kita amankan dulu,” katanya. Pengamanan truk dengan nomor polisi EA 8747 L yang dikendarai oleh MY warga Jati Mengi Desa Soriutu dan kayu jati glondongan sebanyak 40 batang dengan ukuran 2 meter pada Selasa (14/1) sekitar pukul 15.45 wita di Kempo. “Kayu jati ini diduga kuat hasil perambahan hutan dari hutan tanaman industri (HTI) di Kesi Desa Tolokalo Kempo,” ungkap Purnama. Dalam kasus ini, lanjut Purnama, pihaknya mengamankan sopir dan pemilik truk berinisial SS (42) yang merupakan PNS warga Soriutu Kecamatan Manggelewa. Sementara pemilik kayu berinisial YH (40) warga Nggaro Niu Desa Soriutu dan M (40) warga Soriutu belum diaman-

(Suara NTB/bug).

KTC Dinilai Belum Bisa Jadi Ikon KSB

RUSAK - Kondisi dermaga tambatan perahu dusun Prajak desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, kabupaten Sumbawa yang rusak, setelah lama tidak diperbaiki. Masyarakat pun bertahan menggunakan dermaga tersebut meski kondisinya rusak. Padahal keberadaannyaa sangat membantu nelayan setempat.

Dompu (Suara NTB) Dua warga Soriutu Kecamatan Manggelewa diamankan aparat Polres Dompu terkait kasus perambahan hutan (illegal logging). MY (40) sopir truk EA 8747 L dan SS (42) pemilik truk diamankan karena kedapatan mengangkut kayu jati gelondongan yang diduga hasil pembalakan liar. Pengamanan dua warga ini sempat memicu tanda tanya dari puluhan warga Soriutu yang langsung mendatangi Polsek Kempo pasca penangkapan. Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK kepada Suara NTB, Rabu (15/1) mengatakan, warga bersama anggota Dewan asal Manggelewa berinisial AF yang ke Polsek Kempo hanya bertanya terkait kasus illegal logging yang diamankan pihaknya. Setelah dijelaskan dan pihaknya

menjadi PR saya untuk saya selesaikan selama menjabat di sini,” janjinya. Terkait penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Zainuddin menegaskan, pihaknya akan turut mengawalnya. Ia mengatakan, sebagai garda terdepan di bidang ketenagakerjaan akan memastikan seluruh perusahaan di daerah menerapkan batas minimal pengupahan tersebut. “Dalam waktu dekat sesuai izin pimpinan, saya akan melakukan koordinasi dengan seluruh perusahaan untuk memastikan mereka menerapkan UMK yang sudah mulai kita berlakukan tahun ini,” imbuhnya. Zainuddin (bug)

kan. “Pemilik kayu belum diamankan karena melarikan diri. Keduanya mengikuti pakai sepeda motor dari belakang truk sehingga berhasil melarikan diri,” katanya. MY dan SS yang diamankan di Polres Dompu ini dikenakan pasal 87 ayat (1) undang-undang No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diancam minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan pidana denda minimal Rp 500 juta maksimal Rp 2,5 miliar. Purnama juga mengingatkan warga untuk hati-hati menebang kayu di area HTI, hutan di kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas merupakan kawasan hutan yang tidak bisa ditebang oleh masyarakat. “Saya himbau kepada warga untuk berhati-hati menebang kayu hutan,” himbaunya. (ula)

Taliwang (Suara NTB) Harapan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk menjadikan Kemutar Telu Center (KTC) – pusat pemerintahan KSB – sebagai ikon daerah hingga kini nampaknya masih jauh dari target. Berdasarkan pengamatan FIS Trans Institute KSB, kondisi tersebut disebabkan karena masih banyak fasilitas pendukung yang seharusnya dimiliki KTC namun hingga kini belum dapat ditempatkan oleh Pemda KSB. “Banyak sekali yang belum ada. Bahkan fasilitas dasar saja kita bisa saksikan masih ada yang belum tuntas,” timpal sekretaris FIS Trans Institue KSB, Zulkarnaen, M.Pd melalui rilisnya yang diterima media ini, Rabu (15/1). Zulkarnaen mencontohkan salah satu fasilitas dasar yang belum dimiliki kompleks KTC adalah sarana jalan. Menurutnya sebagai fasilitas dasar, keberadaan jalan di kompleks KTC tidak hanya sekadar vital dari sisi fungsi karena menghubungkan antara rumah jawa-

tan (kantor dinas) pemerintah satu dengan lainnya. Tetapi lebih dari itu fasilitas jalan juga berfungsi sebagai penegas bentuk KTC yang berbentuk bintang bersudut delapan. “Ini baru jalan saja yang fungsinya sangat penting di KTC itu,” cetus dosen Univeristas Negeri Yogyakarta (UNY) ini. Ia memaparkan di awal, Pemda KSB telah mengambil langkah tepat dengan membangun Masjid Darussalam dan Tugu Syukur yang berada tepat di tengah-tengah KTC sebagai pusatnya. Namun ia melihat upaya untuk menciptakan berbagai fasilitas pendukung yang bertujuan untuk memperkuat citra KTC sebagai ikon daerah belangan terlihat mandek. “Katanya KTC tidak sekadar akan menjadi ikon tetapi juga sebagai objek wisata. Tapi mana bangunan pendukung lainnya, masak hanya masjid dan tugu saja. Lanjutkan konsep yang sudah disiapkan, karena kita yakin pemerintah punya rencana lanjutannya,” timpalnya.. (bug)

(Suara NTB/bug)

LAHAN KOSONG – Dalam perencanaannya, di lahan kosong kompleks KTC ini sebenarnya beberapa fasilitas pendukung akan dibangun, untuk memperkuat citra KTC sebagai ikon KSB.

BUMDes di Sumbawa Terbaik di NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Kiprah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) LKM di Sumbawa patut dibanggakan. Menghasilkan laba ratusan juta dan berkontribusi bagi Pendapatan Asli Desa (PADes). Keberhasilan ini pun disambut dengan kerjasama kemitraan oleh Perbankan, khususnya BRI Cabang Sumbawa. Tak heran, kalau BUMDes di Sumbawa menjadi yang terbaik di NTB. Lihat saja, dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sejumlah BUMDes LKM 2013. Seperti dari laporan Manajer BUMDes LKM Labuan Jambu Kecamatan Tarano. Semua target yang diharapkan oleh Forum pemilik terlampaui. Dengan laba sepanjang tahun 2013 mencapai Rp 133 juta. Hingga mampu menyumbang PADes sebesar Rp 13 juta. Tabungan siswa untuk anak SD mencapai Rp 10 juta. Kemudian BUMDes LKM Desa Sabedo Kecamatan Utan, yang memberikan kontribusi bagi PADes sebesar Rp 53 juta pada 2013 lalu. Belum termasuk sumbangsihnya melalui penyaluran dana sosial untuk sarana tempat ibadah di Desa Sabedo, baik masjid maupun pura. Seluruh kontribusi tersebut diberikan dari hasil laba yang diraih oleh BUMDes LKM Sabedo, selama 2013. Seperti disampaikan Manajer BUMDes LKM Desa Sabedo, Mutafa S.E dalam Laporan Pertanggungjabannya dihadapan Forum Pemilik, belum lama ini, perkembangan BUMDes yang dipimpinnya dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan, baik dari laba, jumlah nasabah, jangkauan debitor, jumlah deposito dan lain sebagainya. Hingga pada 2013

BUMDes Sabedo mampu meraih laba sebesar Rp 212 juta. Dari laba tersebut, desa mendapat PADes sebesar Rp 53 juta. Disisihkan pula untuk dana sosial bagi masyarakat sektiar, dan bagian lainnya sesuai ketentuan. “Kita juga mempu mempertahankan kualitas aktiva produktif (KAP) nol persen, artinya tidak ada kredit yang bermasalah. Dan sekarang ini dari keuntungan BUMDes tersebut sudah mampu beli kantor sendiri, yang sekarang ini dalam tahap rehabilitasi,” jelasnya. Camat Utan, Tata Kostara, tak segan memberikan apresiasi karena Desa Sabedo, atas keberhasilannya mengelola BUMDes. Masyarakat diminta terus memberikan dukungan demi kemanjuan BUMDes LKM. Sebab tanpa keterlibatan dan dukungan masyarakat serta kepedulian pemerintah desa, maka BUMDes ini tidak akan berjalan baik. Untuk kedepan, Tata Kostara juga berharap BUMDes LKM dapat diberikan tambahan modal. Agar lebih luas menjangkau masyarakat dalam memberikan bantuan modal usaha. Kabid Ekonomi Bappeda Sumbawa, Z. Arifin S.Pt, M.Si, dalam arahannya, menyampaikan agar dalam penyampaian LPJ BUMDes, bukan saja dihadiri oleh Forum Pemilik, tetapi juga harus melibatkan masyarakat secara umum. Agar masyarakat mendapat informasi yang jelas lengkap terkait keberadaan BUMDes LKM ini. Sebab pemahaman masyarakat terhadap keberadaan BUMDes dinilainya masih kurang. Apalagi mengingat keberadaan BUMDes LKM yang dihajatkan untuk mengentaskan kemiskinan, melalui pemberian kredit bantuan modal usaha. “Ka-

lau selama ini masyarakat harus berurusan dengan pihak perbankan, maka dengan adanya BUMDes, masyarakat siap dilayani kapan saja,” ujarnya. Selain itu, kehadiran BUMDes juga mampu membuka lapangan kerja. Sekaligus media pembelajaran dari masyarakat terutama siswa sekolah untuk belajar menabung. Paling penting, keuntungan atau laba yang berhasil diraih BUMDes LKM ini akan dikembalikan lagi untuk pembangunan masyarakat desa. Seperti yang dilakukan BUMDes Sabedo yang membantu pembangunan sarana ibadah atau sarana publik lain. “Mari kita dukung keberadaan BUMDes ini, agar terus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat pedesaan,” kata birokrat muda ini. Keberhasilan BUMDes di Sumbawa ternyata juga diakui Lembaga Transform, yang menilai BUMDes LKM di Kabupaten Sumbawa merupakan yang terbaik dari seluruh BUMDes yang ada di Indonesia. Seperti kata Direktur Transform Mataram, Suyono SE. Saat menghadiri penyampaian LPJ BUMDes LKM Sabedo Kecamatan Utan, belum lama ini. “Terbaik karena terdapat dukungan masyarakat dan dukungan Pemkabnya luar biasa. Inilah yang membuat kami sangat tertarik dengan Sumbawa. Bahkan pada 2014 ini ada studi banding kepala desa dari Sumba Timur, yang diarahkan ke Sumbawa,” tukasnya. Kedepan BUMDes ini diharapkan memberikan manfaat lebih. Menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan mengentaskan kemiskinan. Mengingat nasabah BUMDes adalah masyarakat yang kurang mampu untuk

diberikan modal usaha. UU LKM Nomor 1 tahun 2013, dimana semua lembaga keuangan itu badan hukumnya ada dua yang disyaratkan yakni menjadi PT atau Koperasi. “BUMDes menjadi PT tidak sulit, karena tata kelola BUMDes mengarah kepada PT. Namun tidak perlu keburu-buru. Apalagi UU Otonomi Desa tahun 2013, yang sudah disahkan, ini menjadi modal desa dalam mebangun desa. Sebab dalam dalam UU tersebut mengamanatkan desa akan mendapatkan dari APBN dan APBD sebesar Rp 1 miliar,” terangnya, seraya menyebutkan, BUMDes dapat dijadikan sebagai salah cara untuk memanfaatkan sebagian dari dana desa tersebut. Apalagi BUMDes di Kabupaten Sumbawa tidak sama dengan BUMDes lain di Indonesia. Kalau ada dana-dana bantuan dari pemerintah untuk masyarakat salurkan saja melalui BUMDes,

maka akan dikelola dengan baik, karena BUMDes ini sudah memiliki tata kelola yang baik. Bagai gayung bersambut. Melalui Account Officer (AO) BRI Cabang Sumbawa, Yudi Suhadi Saputra, menjelaskan, BRI menyisihkan 3 persen dari laba keuntungannya untuk men-support BUMDes LKP, nilai kreditnya bisa mencapai Rp. 150 juta selama tiga tahun. Dengan usaha minimal enam bulan dan memiliki prospek usaha yang bagus. Persyaratannya pun lebih ringan dari KUR dengan agunan yang bersifat opsional. Yang dilihat dari sisi usaha, bahkan ada pula yang tidak dikenakan agunan. Kredit kemitraan bunganya hanya 0,5 persen per bulan. Artinya, ada selisih 1,5 persen yang menjadi laba BUMDes yang biasa menetapkan bunga 2 persen bagi nasabahnya. Sebagai langkah awal, empat BUMDes akan dibantu dengan pola kredit kemitraan ini. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

LPJ - Suasana penyampaian LPJ BUMDes LKM Desa Sabedo , Kecamatan Utan, Sumbawa.


RAGAM

SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2014

Rp 1,8 Miliar Pajak STIKES Yarsi Diduga Digelapkan Dari Hal. 1 Proses penyerahan uang itu dibuktikan dengan kwitansi Yayasan Rumah Sakit Islam NTB STIKES Yarsi Mataram tertanggal 11 Juni 2013, mengetahui Agus Supinganto, S.Kep., NS.,M.Kes. dalam kwitansi tertulis “titipan pajak terhutang ke rekening An. IGS (Konsultan Pajak)” via rekening Bank Bukopin Cakranegara Nomor 10006983737, lunas dibayar Bendahara Baiq Ani Widiarsi, SE. Dari pembayaran itu, ternyata tidak semua tersetor ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. Sehingga masih ada selisih Rp 1,8 miliar lebih yang belum disetor ke Kantor Pajak di Jalan Pejanggik Mataram tersebut. Pihak forum pun mencurigai sisa dana yang belum disetor itu disalahgunakan karena hingga kini tak jelas rimbanya. Pelapor

mencurigai ada kong kalikong antara pihak STIKES dengan konsultan untuk upaya penggelapan dana sisa pajak yang belum disetor. “Merujuk data tersebut, ada (dugaan) mark up yang dilakukan oleh oknum Stikes dengan oknum konsultan pajak,” sebut sumber, sesuai isi suratnya. Dalam surat yang ditembuskan ke Kejati NTB sampai ke KPK itu, mereka meminta Polda NTB mengusut indikasi penggelapan pajak oleh oknum yang dituding tersebut. Bukti yang dilampirkan, berupa kwitansi pembayaran sebesar Rp 3 miliar sebagai bukti titipan pajak ke konsultan, bukti pemindahbukuan uang antar bank, serta print out sisa tagihan pajak dari Direktorat Jenderal Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. (ars)

Agus Supinganto : Ada Muatan Politis Dari Hal. 1 Menurut Agus apapun bentuk kebijakan yang dibuat semua tidak terlepas dari yayasan. Sehingga tidak semua pengelolaan kampus menjadi wewenang dirinya. “Semua yang dilakukan oleh STIKES Yarsi didasari oleh keputusan yayasan, jadi kalau mau tahu soal urusan pajak, silahkan tanya ke yayasan saja,’’ sarannya. Agus hanya menambahkan, meskipun pembayarannya terjadi pada masa kepemimpinannya, ia mengaku persoalan tunggakan pembayaran tagihan pajak itu terjadi pada saat dirinya belum menjadi Ketua STIKES Yarsi yaitu pada tahun 2010-2011 silam. ‘’Tunggakan itu terjadi sebelum saya ditunjuk jadi Ketua STIKES Yarsi. Selebihnya soal pembayaran tunggakan konfirmasinya ke Yayasan saja,’’ sarannya lagi.

Lebih lanjut Agus menilai bahwa adanya berbagai dugaan kasus yang mengaitngaitkan namanya tersebut tidak terlepas dari kepentingan politik orang-orang tertentu yang tidak menginginkan dirinya memimpin di STIKES Yarsi. ‘’Coba saja cek, sejak saya ditunjuk oleh yayasan menjadi Ketua STIKES Yarsi banyak pihak yang tidak mau menerima, berbagai cara dilakukan untuk memfitnah saya. Ada dengan cara demo dan lain sebagainya, ini murni politis. Terakhir ya seperti ini”. Dirinya menyayangkan adanya sebagian pihak yang mempolitisasi kampus sehingga membuat terjadinya instabilitas di kampus. Harusnya mereka yang sadar arti dari pendidikan tidak akan merusak kampus dengan cara-cara seperti ini. (dys)

Belum Semua Terlayani Dari Hal. 1 Seperti disini, di Lingkungan Bebidas ini sumber airnya bagus,” terangnya. Disebutkan baru sekitar 80 persen rumah tangga yang memiliki sambungan pipa air bersih PDAM. Tower air bersih di Bebidas ini dibangun oleh Forum Keserasian Sosial bekerjasama dengan masyarakat setempat. Forum Keserasian Sosial ialah forum berbasis masyarakat yang digagas oleh Kementerian Sosial RI dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan berdampingan secara damai, adil, selaras, harmonis dan seimbang atas inisiatif bersama antara kelompok masyarakat. Sumber dananya berasal dari Kementerian Sosial. Walikota berharap dengan tower air bersih ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Di tahun 2014 ini, Ahyar mengatakan pihaknya akan kembali

memberikan sambungan jaringan PDAM gratis kepada masyarakat. Khususnya masyarakat yang tidak mampu. Pemkot Mataram pada tahun 2013 merencanakan akan ada 4 ribu penyambungan gratis yang dilakukan secara bertahap hingga tahun ini. Sementara itu juga akan ada penambahan 2 ribu sambungan sehingga menjadi 6 ribu sambungan. ‘’Tahun 2014 ini kita lanjutkan lagi yang 4 ribu sambungan karena belum selesai. Kita akan selesaikan secara bertahap dan kita kembali dapat lagi 2 ribu sambungan,’’ terangnya. Diharapkan semua sambungan ini bisa selesai hingga tahun 2014 sehingga kebutuhan masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi. Sumber dana pemasangan sambungan PDAM ini dari dana hibah pemerintah Australia melalui Pemkot Mataram. (yan)

Jangan Melebihi Target Dari Hal. 1 jangan sampai melebihi target beli perusahaan. Karena kalau dia (produksi) lebih, ndak ada tempat kita untuk menjualnya,”kata Hartina ketika dikonfirmasi disela-sela mengikuti sidang paripurna di Kantor DPRD NTB, Rabu (15/1). Dijelaskan, untuk mengetahui target pembelian tembakau Virginia tahun 2014, pihaknya sudah menyurati perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Pulau Lombok. Terhitung, saat ini sekitar 18 perusahaan tembakau masih aktif melakukan pembinaan dan membeli tembakau petani. ‘’Insya Allah awal Maret mendatang kita melakukan pertemuan dengan berbagai stakeholder untuk mengetahui berapa besar target pembelian perusahaan. Semua pihak kita

undang, sehingga sosialisasi berantai,’’ tuturnya. Tahun 2013 lalu, target produksi minimal tembakau Virginia Lombok musim tanam 2013 sebanyak 31 ribu ton. Hal tersebut sesuai dengan kuota rencana pembelian perusahaan tembakau yang beroperasi di Lombok. Tembakau Virginia Lombok sekitar 75 persen sampai 80 persen digunakan untuk memasok kebutuhan nasional. Untuk itu, terus diutamakan kualitas tembakau sehingga dapat terserap oleh perusahaan sesuai dengan grade yang diinginkan. Langkah yang dilakukan yakni mulai dari pembudidayaan dan proses tanam harus benar-benar tepat. Untuk budidaya, harus menggunakan benih-benih yang unggul serta jadwal tanam harus tepat. (nas)

Wagub Beri Peringatan Keras Sejumlah Pejabat SKPD Dari Hal. 1 Wagub membacakan jawaban Gubernur terkait dengan pandangan, berupa pertanyaan, saran dan masukan, yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi Dewan. Enam buah Raperda tersebut yakni Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008, tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah NTB 2005 – 2025. Raperda tentang rencana pem-

bangunan jangka menengah daerah NTB 2013-2018. Kemudian, Raperda tentang jasa konstruksi, Raperda tentang kawasan tanpa rokok, Raperda tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika dan Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010, tentang penyertaan modal Pemprov NTB pada perseroan terbatas, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta. (nas)

KPA Dermaga Labuhan Haji Diperiksa Tujuh Jam Dari Hal. 1 Pemeriksaan masih seputar hal-hal umum tentang tanggung jawab GI sebagai KPA. “Tadi ada 15 pertanyaan kami sampaikan, masih seputar hal-hal umum saja tentang kewenangannya,” terang Timbul Tamba, yang menjabat sebagai Assdatun di

lembaga Adhyaksa tersebut. Beberapa dokumen juga diminta dari tersangka sebagai bahan pendalaman pemeriksaan, dikombinasikan dengan keterangan saksi dan bukti yang sudah ada. Dipastikan, tersangka akan dipanggil lagi untuk diperdalam keterangannya. (ars)

Halaman 5

Gelar Perkara Tragedi KMP Munawar Ferry

Akan Diselidiki Kelalaian Syahbandar Mataram (Suara NTB) Dua pekan tragedi tenggelamnya KMP Munawar Ferry berlalu. Namun penyelidikan penyebab tenggelamnya kapal tua yang menewaskan tiga penumpang itu masih berjalan. Polda NTB Rabu (15/1) siang, gelar perkara kasus tersebut. Kelanjutan dari gelar itu, akan diselidiki indikasi kelalaian Syahbandar Pelabuhan Kayangan. Gelar perkara yang dimulai pukul 14.00 Wita kemarin, dipimpin Irwasda Kombes Pol Anang Sidanu, SH, mewakili Kapolda NTB Brigjen Pol. Moechgiyarto. Hadir dalam gelar perkara itu, perwakilan Ditreskrimsus, Ditreskrimum. Sementara Dit Polair sebagai

leading sector penyelidikan kasus tenggelamnya KMP Munawar Ferry, mempresentasikan hasil investigasinya. Dir Polair, Kombes Pol I Wayan Suparta, SIK secara panjang lebar memaparkan kronologi kejadian tenggelamnya KMP Munawar tanggal 3

Januari 2014 di radius 4 mil dari Pelabuhan Kayangan. Dalam presentasi sama, dijelaskan juga hasil puldata pulbaket, investigasi dan pemeriksaan saksi saksi. Namun Irwasda merasa tidak cukup dengan laporan tersebut dan meminta Dit Po-

lair memperdalam ke arah pihak – pihak yang harus bertanggungjawab. “Irwasda meminta perdalam indikasi kelalain dari Syahbandar, sehingga bisa meloloskan KMP Munawar untuk beroperasi,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro kepada Suara NTB Rabu (15/1) petang kemarin, mengulas materi gelar perkara itu. Itulah salah satu poin penting dari ekspose kasus tersebut, sementara pihak Dit Polair dipastikan akan menindaklanjuti saran Irwasda

tersebut, sehingga dalam waktu yang belum ditentukan kasus itu akan dilakukan gelar perkara lagi. “Tim Dit Polair tentu akan menindaklanjuti kesimpulan hasil gelar itu, dan akan menyampaikan lagi dalam presentasi mendatang,” terang Kabid Humas. Gelar perkara itu akhirnya tidak berlangsung lama. Setelah sekitar satu jam, ditutup karena penjelasan Dit Polair dianggap belum lengkap. Bahkan materi presentasi tentang penanganan oleh Dit Polair ditarik kembali setelah sempat dibagikan. (ars)

Reban Orong Atas Alas Belum Serius Ditangani Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota Komisi III DPRD Sumbawa, A. Rafiq, menyatakan, sejumlah reban (bendungan) di wilayah barat Sumbawa, belum ditangani secara serius. Salah satunya Reban Orong Bawa, Desa Luar. Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa yang baru sebagian kecil dikerjakan. Hingga tak akan pernah menyelesaikan persoalan air di wilayah setempat. “Reban Orong Bawa belum dapat penanganan serius. Pernah ditangani beberapa tahun lalu, yang sifatnya hanya kecil, sehingga tidak akan menyelesaikan persoalan. Begitu pula dengan Reban Orong Atas, Juran Alas yang belum tuntas,”tandas Rafiq, kepada wartawan, Rabu (15/1) kemarin. Artinya, volume pekerjaan tidak sebanding

dengan luas bendungan. Padahal panjang Reban Orong Atas saja mencapai 1 Km, sementara yang dikerjakan baru 100 meter. Hingga tak berimbas apapun dalam menyelesaikan persoalan air di tingkat petani. Mengingat reban ini sedianya akan mengairi ribuan hektar sawah. Mestinya, lanjut Rafiq, dinas terkait memiliki pemetaan yang jelas, tentang berapa reban yang kondisnya masih rusak, sedang maupun ringan. Jangan sekadar dikerjakan, apalagi terkesan asal-asalan. Kalau jelas, maka mudah menentukan langkah apa yang mesti diambil. ‘’Jangan dikerjakan setengah-setengah. Sebab dengan anggaran yang minim, hasilnya tidak akan maksimal. Semangatnya hanya sekadar turun proyek. Kadang asal-asalan,”pungkas Rafiq. (arn) (Suara NTB/cem)

RAKERNAS - Ketua DPD AP2ERSI, Lalu Syamsir saat memaparkan rencana rakernas AP2ERSI, Rabu (15/1).

KPU KSB Masih Temukan Ribuan AP2ERSI akan Bangun NIK Pemilih Invalid di DPT 1.000 Rumah di NTB Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ternyata belum juga dapat merampungkan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 9 April mendatang. Terbukti KPU setempat kini masih mengutak atik DPT karena ditemukannya ribuan NIK pemilih yang invalid alias bermasalah. Berdasarkan data KPU setempat, ditemukan sebanyak 1.595 pemilih yang sebelumnya telah masuk dalam DPT setelah dilakukan validasi diketahu NIK mereka bermasalah dalam Sistem Data Pemilih (SIDALIH). “NIK mereka tidak sesuai dengan yang ada di data SIDALIH,” jelas Sekretaris KPU KSB Suraiyah, S.AP, Rabu (15/1). Kesalahan NIK para pemilih dengan NIK invalid itu terletak pada jumlah digit NIK-nya. Rata-rata mereka hanya memiliki 12 digit NIK data itu pun kemudian menjadi salah ketika dimasukkan dalam data SIDALIH, data pemilih tidak teredeteksi karena jumlah digit pada data SIDALIH menggunakan 16 digit atau sistem penomo-

ran terbaru. Menurut Suraiyah, data pemilih yang bermasalah dengan NIK-nya tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat untuk dilakukan pembaruan. Hanya saja hingga kini data hasil perbaikan NIK pemilih invalid itu belum juga tuntas di tangan Disdukcapil. Berdasarkan hasil koordinasi antara KPU dan Dukcapil, ternyata belum dapat menuntaskan dengan segera permintaan KPU tersebut. Karena katanya, untuk prosesnya dibutuhkan kehadiran pemilih bersangkutan untuk melakukan validasi data ke kantor Dukcapil. “Para pemilih yang NIK-nya akan diperbaiki harus menjalani kegiatan perekaman. Nah proses itu harus dilakukan di kantor Dukcapil karena tidak mungkin alatnya dibawa ke rumah masing-masing warga bersangkutan,” papar Suraiyah mengutip keterangan Dinas Dukcapil. “Jadi harapan kita pemilih atau warga yang merasa NIK-nya belum diperbarui agar segera mendatangi kantor Dukcapil, dengan begitu mereka pun bisa menggunakan hak pilihnya pada 9 April nanti,” tambahnya.

Dari 1.595 NIK ivalid yang ada dalam data KPU, jumlah terbanyak tercatat berasal dari Kecamatan Taliwang. Di ibukota kabupaten ini, jumlah pemilih dengan NIK invalid mencapai 497 pemilih. Di urutan ke dua Kecamatan Maluk dengan 493 pemilih, di Kecamatan Sekongkang 346 pemilih. Selanjutnya diurutan keempat di Kecamatan Brang Rea 77 pemilih, di Kecamatan Poto Tano 72 pemilih, Seteluk 66 pemilih dan di Brang Ene 3 orang pemilih. NIK invalid nampaknya bukan satu-satunya permasalahan yang terjadi di DPT. Untuk jumlah pun DPT Pemilu di KSB juga terus berubah. KPU KSB yang terakhir menetapkan jumlah DPT per Desember 2013 lalu setelah dilakukan pleno sebanyak 3 kali menetapkan jumlah DPT sebanyak 89.016 pemilih. Namun jumlah itu kembali berubah menjadi 88.904 pemilih, dimana menurut keterangan KPU penyebab menurunnya pemilih itu disebabkan dikeluarnya data pemilih ganda yang ada dalam DPT serta pemilih yang telah meninggal. (bug)

Timsel Komisioner KPID NTB Minta Masukan Masyarakat Mataram (Suara NTB) Tim Seleksi (Timsel) Calon Komisioner KPID NTB melepas 10 orang calon Komisioner KPID NTB ke masyarakat untuk mengetahui kualitas dan rekam jejaknya sebagai masukan dalam proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang akan dilaksanakan Komisi I DPRD NTB. Sebelum dilakukan proses uji kepatutan dan kelayakan, DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan terhadap kualitas dan rekam jejak 10 calon komisioner KPID NTB sampai tanggal 21 Januari mendatang Sekretaris Tim Seleksi Calon Komisioner KPID NTB, Drs. H. Muzihir mengatakan,

masukan dari masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan tim seleksi dalam menentukan calon komisioner yang memiliki kualitas. DPRD NTB akan menentukan tujuh orang Komisioner KPID NTB dari 10 calon yang ada. “Masukan dari masyarakat ini harus dilengkapi dengan identitas yang jelas. Identitas yang masuk ke timsel dijamin kerahasiaannya. Masukan dalam bentuk tulisan, supaya nanti dalam pleno komisi I bisa jadi bahan pertimbangan,” ujarnya, Rabu (15/1) siang kemarin. Ketua Komisi I DPRD NTB, H. Rumaksi SJ, SH menambahkan, sebenarnya ada 15 orang calon Komisioner KPID yang diajukan eksekutif. Namun, dari 15 calon komisioner

tersebut hanya 10 orang yang menjalani tes kesehatan jasmani dan rohani di Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB. Dari 10 orang itu, ada lima orang diantaranya merupakan calon incumbent. 10 calon Komisioner KPID NTB adalah L Sukron Prayogi, Mariati, Sukri Aruman, B. Sofia Ramdhani, Badrun AM, L. Zohdi, Arwan Syahroni, Sahabudin dan Rikfi Anwar. Rumaksi mengatakan, seleksi calon komisioner KPID NTB sebenarnya sudah molor selama dua tahun. Sehingga, masa jabatan komisioner sebelumnya diperpanjang. Molornya, seleksi calon Komisioner KPID NTB tersebut karena padatnya agenda Dewan. (nas)

Soekarwo Siap Diperiksa KPK Jakarta (Suara NTB) Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pemenangan sengketa pemilihan kepala daerah setempat senilai Rp10 miliar kepada Akil Mochtar yang saat itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. “Seluruh warga negara Indonesia harus siap kalau diperiksa,” katanya usai rapat koordinasi terkait optimalisasi tugas pemerintahan tanpa korupsi di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (15/1). Soekarwo membantah ada pembicaraan terkait

suap Akil itu melalui tim suksenya Ketua DPD Golkar Zainudin Amali.

Namun, Soekarwo mengakui ada pertemuan dengan Zainudin pada 2 Oktober 2013 sekitar pukul 11.00 WIB di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jalan Pasuruan, Jakarta Pusat. “Menyampaikan (Rp 10 miliar) saja enggak. Cuma menyampaikan gawat, Pak Zainudin itu memberi tahu saya bahwa Pilgub Jatim itu gawat, apanya yang gawat wong 71.026 saksi semua tanda tangan, sudah clean fairness begitu,” katanya. Soekarwo mengakui baru mengetahui dugaan permintaan uang senilai Rp10 miliar oleh Akil dari media massa empat hari lalu. (ant/Bali Post)

Giri Menang (Suara NTB) Rencana membangun perumahan pro rakyat dan pro masyarakat berpenghasilan rendah, menjadi komitmen Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (AP2ERSI) untuk membuka ruang terisolir di NTB. Hal tersebut dilakukan, guna memberikan kemudahan bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki rumah. Demikian disampaikan Ketua DPD AP2ERSI NTB, H.Lalu Syamsir, SH Rabu (15/1). Di NTB sendiri katanya menurut rencana pembangunan rumah pro rakyat sebanyak 1.000 unit tahun 2014. Dan dibangun di tiga kabupaten di Pulau Lombok, yakni Loteng, Lobar dan Lotim. Diakui, untuk tipe rumah yang dibangun yakni tipe 36 luas tanah 1,2 are, dengan harga Rp 114 juta. Dan itu pun, mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar 10 persen. Ditambahkan, terbentuknya AP2ERSI tersebut, yakni para pengembang perumahan seluruh Indonesia, bersemangat dalam rangka untuk memenuhi etos perjuangannya serta menciptakan

iklim usaha bidang perumahan yang kondusif. Diakui, AP2ERSI merupakan asosiasi pengembangan dengan visi misi membangunan perumahan pro rakyat dan pro masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), “Kita punya misi Pro rakyat dan Pro MBR,” sebutnya. Pada 17-19 Januari, AP2ERSI akan menggelar Rakernas di NTB. Ini merupakan kegiatan terbesar dan baru dilaksanakan di NTB, juga menjadi ajang silaturahmi pengembang perumahan seluruh Indonesia. Direncanakan Ketua DPD AP2ERSI dari Kepulauan Provinsi Riau, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Jabar, Sumatera Utara dan Dewan AP2ERSI akan hadir. “Insya Allah Ketua AP2ERSI dan menteri akan hadir pada rakernas tersebut,’’ katanya. Syamsir berharap dari hasil rakernas tersebut, akan melahirkan keputusan yang kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat kecil. Terlepas dari itu, ia meminta kepada pengembang perumahan, agar memberikan terbaik kepada masyarakat kecil. (cem)

RPJMD NTB Belum Ditetapkan Mataram (Suara NTB) Kalangan anggota DPRD NTB menilai tahun pertama pemerintahan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, M.Si (TGB-Amin) periode 2013-2018 banyak programprogramnya yang terpasung/ tertunda. Pasalnya, programprogram yang tertuang dalam APBD NTB 2014 yang ditetapkan Desember 2013 lalu mengacu pada RPJMD 20082013 karena Raperda RPJMD NTB 2013-2018 hingga saat ini masih belum rampung alias masih dibahas di DPRD NTB. APBD 2014 tidak mengacu pada RPJMD NTB 2013-2018, akhirnya menggunakan RPJMD sebelumnya, yang lama RPJMD NTB 2008-2013. jadi itu mungkin menjadi catatan bagi kita. Implikasinya, apa yang menjadi cita-cita dari pemerintahan yang baru ini (TGB-Amin) menjadi terpasung, tertunda,’’ kata anggota Komisi III DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM di kantor DPRD NTB, Rabu (15/1) siang kemarin. Komisi III membidangi masalah infrastruktur dan lingkungan hidup. Dimana, salah satu mitra kerjanya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB. Menurutnya, dengan belum ditetapkannya Perda RPJMD NTB 2013-2018 menyebabkan tertundanya sejumlah program pasangan TGB-Amin sesuai dengan visi misi yang disampaikan pada saat kampanye. “Tertundanya ini berarti

tertundanya program untuk masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kita kita minta Raperda RPJMD ini menjadi prioritas pembahasan,”tandasnya. Dikatakan, semestinya, sejak dilantiknya pasangan TGB-Amin pada 17 September 2013 lalu langsung digodok Raperda RPJMD 20132018 sehingga bisa menjadi acuan dalam pembahasan APBD NTB 2014. Ia mencontohkan, pada periode sebelumnya terpilih RPJMD langsung dilakukan penggodokan sehingga bisa menjadi acuan dalam penyusunan APBD. “Kita harapkan sebenarnya, sejak pelantikan itu langsung digodok dan bisa menjadi acuan dalam pembahasan APBD 2014, seperti periode sebelumnya. Nah, kami sebenarnya juga sudah mengingatkan masalah ini di Komisi III sebagai leading sector Bappeda. Kami ingatkan bahwasanya peraturan pelaksanaan untuk membangun daerah lima tahun kedepan, itu sudah kita ingatkan kepada Bappeda,” ujarnya. Politisi PKS ini menjelaskan, walaupun dalam ketentuan penetapan RPJMD lima tahun mendatang paling lambat ditetapkan enam bulan setelah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yakni 17 Maret mendatang. Namun, efektivitas pelaksanaan program pemerintahan yang baru tidak akan optimal karena untuk tahun pertama programnya tertunda karena APBD 2014 masih mengacu pada RPJMD sebelumnya yakni RPJMD 2008-2013. (nas)


OPINI

SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2014

Awasi Pergaulan Anak BANYAKNYA siswa yang berada di luar sekolah saat jam belajar merupakan tanggung jawab semua pihak. Dalam arti, menjadi tanggung jawab pihak sekolah tempat siswa belajar. Peranan orang tua, dalam mengawasi dan memberikan pembinaan pada anak-anaknya setelah pulang sekolah perlu mendapat pengawasan. Jangan sampai anak-anak dibiarkan bebas tanpa ada pengawasan langsung dari orang tua. Harus disadari di era sekarang ini, jika tidak dilakukan pengawasan dengan baik terhadap tingkah laku anak-anak berpengaruh besar terhadap pergaulannya. Kita tentu tidak menginginkan pergaulan anak-anak mengarah pada pergaulan bebas dan merusak masa depan anak itu sendiri. Untuk itu, pengawasan terhadap pergaulan anak-anak menjadi suatu hal yang sangat penting dilakukan dan tidak boleh diabaikan. Terjaringnya 10 siswa di Kota Mataram oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hanya satu contoh kasus dari beberapa kasus di lapangan. Di beberapa titik di Kota Mataram atau daerah lain di NTB banyak lokasi yang dijadikan tempat ‘’mangkal’’ anak-anak sekolah yang membolos belajar. Namun, keterbatasan personel yang dimiliki Satpol PP membuat anak-anak tersebut masih belum ditindak tegas. Penegasan Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram Drs. Abdul Hamid terhadap kondisi ini agar pihak sekolah meningkatkan pengawasan tidak hanya sebatas pernyataan semata. Di sinilah diperlukan ketegasan dari Dinas Dikpora untuk memberikan sanksi terhadap kepala sekolah siswa yang membolos. Paling tidak teguran lisan dan tertulis harus dilakukan, sehingga kasus siswa yang bolos tidak terulang kembali. Di sisi lain, dalam melakukan pengawasan terhadap siswa, sepertinya sistem yang dikembangkan MAN 1 Mataram perlu diterapkan di seluruh sekolah di Kota Mataram. Dalam hal ini, MAN 1 Mataram menerapkan SMS Gateway yang memudahkan mengontrol siswa selama di sekolah. Dari SMS Gateway ini, siswa tidak lagi bisa berbohong pada orang tua, khususnya saat belajar dan pulang sekolah. Jika ada siswa yang berbohong pada orang tua, semuanya akan diketahui melalui sistem baru yang digunakan. Penerapan SMS Gateway bertujuan mengetahui tingkat kedisiplinan siswa setiap hari. Selain itu, guru dan orang tua di rumah mengetahui, jika anaknya sudah berada di sekolah. Begitu juga saat pulang sekolah, orang tua bisa mengetahui anaknya sudah selesai belajar. Meski demikian, semuanya kembali lagi pada keseriusan pihak sekolah dalam melakukan pengawasan pada siswanya. Termasuk, pada siswa untuk mengikuti pola kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kita berharap, pihak sekolah lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak didiknya, sehingga jumlah siswa yang membolos bisa ditekan. Tidak hanya itu, pihak sekolah intensif menanyakan kepada orang tua, jika ada siswa yang absen pada hari itu. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalisir jumlah siswa yang membolos. Jangan sampai lemahnya pengawasan yang dilakukan berpengaruh terhadap tingkah laku anak dan masa depan anak itu sendiri. Untuk itulah pentingnya pengawasan ganda dilakukan, baik oleh pihak sekolah dan orang tua, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindari. (*)

Halaman 6

’’Money Politics’’ Melahirkan Koruptor Oleh : ERSAINGAN para Calon Legislatif (Caleg) merebut kursi DPR RI dan DPRD semakin memanas. Para Caleg melakukan segala hal guna dikenal dan dipilih masyarakat. Bahkan tak jarang para Caleg melakukan money politics secara besar-besaran, terang-terangan, dan tanpa takut dan malu untuk melakukannya. Para calon DPRD minimal harus mengeluarkan uang antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Sedangkan para calon DPR RI harus mengeluarkan uang antara Rp 6 miliar hingga Rp 15 miliar. Mahalnya biaya politik untuk menjadi legislator (DPR RI dan DPRD) merusak tatanan demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan. Mahalnya biaya politik membuat proses politik tidak berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi (nilai keadilan dan kejujuran). Sejatinya demokrasi sebagai wadah semua rakyat untuk berpolitik secara berkeadilan dan bermartabat, namun menjelma menjadi sarana elitis yang diisi dan dimanfaatkan oleh politisi-politisi berduit dan bermodal besar. Sedangkan rakyat yang mengandalkan kemampuan intelektualitas dan kapabelitas semata akan tersingkir dengan sendirinya dalam proses politik demokrasi. Biaya politik dan koruptor Mahalnya biaya politik secara langsung melahirkan pemimpin-pemimpin politik yang berfikir kalkulatif bagai pedagang (mengeluarkan sedikit dan mendapatkan keuntungan sebanyakbanyaknya). Mereka akan berupaya memanfaatkan kekuasannya sebagai anggota legislatif untuk mengumpulkan kembali uang yang telah dikeluarkan untuk pemenangan politik. Bahkan mereka tak tanggung-tanggung akan merampok uang rakyat berlipat-lipat dari biaya politik yang telah dikeluarkan. Pada umumnya upaya korupsi anggota dewan dilakukan melalui tiga fungsi yang dimilikinya yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tiga fungsi tersebut mendukung anggota dewan untuk melakukan korupsi besar-besaran dalam rangka mengumpulkan kembali uang yang pernah dikeluarkan pada saat sebagai Caleg. Melalaui fungsi legislasi, anggota dewan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan mereka. Anggota Dewan dapat membangun komunikasi politik dengan pihak terkait yang menjadi sasaran dari kebijakan. Kebijakan tentang impor daging sapi, misalnya, anggota Dewan akan membangun komunikasi dengan pengusaha importir daging sapi dalam rangka menentukan komitmen-komitmen khusus

Salahudin, M.Si.

(Dosen Ilmu Pemerintahan Univ. Muhammadiyah Malang) yang mengarah pada tindakan korupsi. Sementara melalui fungsi anggaran, anggota Dewan dapat menyusun kebijakan APBN dan APBD yang dapat menguntungkan mereka. APBN dan APBD bagai kue tahunan bagi anggota Dewan. Tiap tahun anggaran, para anggota Dewan membagi-bagi kue itu yang mengarah pada tindakan korupsi dan kolusi. Fungsi pengawasan dijadikan anggota Dewan sebagai senjata untuk mengendalikan pemerintah agar mengarah pada kepentingan-kepentingan politik yang dapat menguntungkan para anggota Dewan. Banyak bukti yang menunjukkan perilaku korup anggota Dewan. Masih segar diingatan kita enam anggota Dewan Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah melakukan korupsi berjamaah. Pada saat itu mereka ditangkap tangan kepolisian sedang menerima suap dari pengusaha. Sementara itu, baru-baru ini beberapa anggota Dewan di Provinsi NTB juga melakukan tindakan korupsi dengan menerima suap dari pengusaha. Berdasarkan data Kemendagri tahun 2013 hampir 3.000 anggota DPRD provinsi serta kota/kabupaten di seluruh Indonesia terjerat hukum. Tindak pidana korupsi mendominasi kasus hukum yang menjerat anggota DPRD. Sebanyak 431 anggota DPRD provinsi terjerat kasus hukum. Berdasarkan surat izin pemeriksaan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada akhir 2012, sebanyak 137 (35,49 persen) orang diperiksa kepolisian dan 294 orang (64,51 persen) diperiksa kejaksaan. Dari 431 kasus, sebanyak 83,76 persen terjerat kasus korupsi, dan lainnya kasus pidana, pemerasan, dan perzinahan. Memahami perilaku korupsi anggota dewan seperti yang nampak akhirakhir ini maka sulit dibantah hasil survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) tahun 2013 lalu yang menempatkan lembaga parlemen sebagai institusi terkorup pertama. Lembaga parlemen (legislatif) menjadi sarang koruptor. Didalamnya terdapat politisi-politisi busuk yang tiap saat melakukan tindakan korupsi melalui ketiga fungsi yang dimilikinya (legislasi, anggaran, dan pengawasan). Perilaku korup para anggota dewan merupakan penyebab dari mahalnya biaya politik yang dikeluarkan mereka pada saat sebagai Caleg. Kajian Litbang Kompas diawal tahun 2014 lalu menunjukkan biaya politik pemilu 2014 lebih besar dari pemilu 2004 dan 2009. Para Caleg tahun 2014 harus mengeluarkan uang dua kali

lipat bahkan lebih, dari pemilu 2004 dan 2009. Karena itu, jika tidak dilakukan upaya-upaya serius untuk meluruskan Pemilu 2014 kearah sesuai koridor demokrasi dan hukum, maka besar kemungkinan Pemilu 2014 akan melahirkan koruptor-koruptor yang lebih kejam dari koruptor hasil Pemilu 2004 dan 2009. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan dan menakutkan bagi masa depan bangsa Indonesia. Butuh Kedewasaan Politik Hemat saya, agar Pemilu 2014 dapat melahirkan para anggota Dewan yang berkualitas, jujur, amanah, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dibutuhkan kedewasaan politik masyarakat Indonesia. Kedewasaan berpolitik dimaksud adalah masyarakat sebagai pemilik kedaulatan (suara) harus mampu memilih para Caleg yang memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan amanah ke-legislatif-an dengan baik dan benar. Masyarakat harus menghindari praktik money politics para Caleg. Bila perlu masyarakat harus memberikan sanksi sosial terhadap Caleg money politics dengan cara menghindari dan menjauhi mereka. Bagi Caleg yang sebelumnya sebagai anggota dewan dan dinilai tidak berkontribusi baik bagi kehidupan rakyat, maka masyarakat harus memberikan sanksi politik terhadap mereka dengan cara tidak memilih kembali. Banyak para pengamat yang menganalisis, dan para akademisi yang melakukan penelitian menunjukkan hasil bahwa kedewasaan politik masyarakat seperti yang digambarkan tersebut masih jauh dari praktik politik masyarakat dewasa ini. Justru masyarakat menunjukkan praktik politik yang jauh dari nilai-nilai demokrasi. Masyarakat seolah tidak mampu menjadikan demokrasi sebagai landasan berpolitik. Persoalan ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya faktor kondisi sosial ekonomi masyarakat yang jauh dari kesejahteraan dan faktor kebudayaan politik yang dimiliki masyarakat Indonesia. Faktor pertama jelas sangat berpengaruh terhadap bentuk kedewasaan politik masyarakat dewasa ini. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih jauh dari kesejahteraan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pusaran money politisc. Faktor kedua terkait dengan perilaku politik masyarakat yang tak memperhatikan persoalan bangsa dan tidak memikirkan masa depan bangsa (perilaku politik parokial). Pada konteks ini, hemat saya dibutu-

hkan upaya-upaya serius dari masyarakat sipil seperti media massa, LSM, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk membangun kedewasaan politik masyarakat yang mampu menjadikan demokrasi sebagai landasan berpolitik sehingga dapat menyingkirkan para caleg-caleg korup di Pemilu 2014 nanti. Masyarakat sipil dapat membentuk kedewasaan politik masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi politik intensif dan komprehensif. Media massa, misalnya, dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahaya money politics. Perguruan tinggi seperti dosen dan mahasiswa dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan politik tentang cara memilih pemimpin yang baik dan benar. LSM dan Ormas perlu membangun komunikasi politik dengan masyarakat agar memanfaatkan Pemilu untuk kebaikan bangsa. Harapan utama pada Pemilu 2014 nanti adalah lahirnya pemimpinpemimpin politik (DPR RI dan DPRD) yang jujur, amanah, bertanggungjawab, berintegritas, dan bermoral tinggi sehingga tugas dan fungsi yang dimilikinya dapat dijalankan dengan baik dan benar yang nantinya bermuara pada terwujudnya kehidupan bangsa yang berdaya saing, berkemajuan, dan bermartabat tinggi. Semoga!!

Main ‘’game’’ saat paripurna,Wagub beri peringatan keras sejumlah pejabat SKPD Seharusnya ditindak tegas

***

Nelayan terjerat utang dan bekerja serabutan Pemerintah jangan tinggal diam

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

(Suara NTB/bul)

Rizal, Pedagang Asongan Awasi Pelaksanaan K3 yang Bercita-cita Jadi Polisi

SELAMA sebulan penuh, sejak 13 Januari hingga 13 Februari 2014 ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB melalui tim pengawas fungsional akan melakukan pengecekan, sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di setiap perusahaan, perkantoran maupun lembaga-lembaga khusus yang notabene melakukan aktivitas yang menampung tenaga kerja. Pengawasan ketat ini sekaligus sebagai ajang sosialisasi dan ajakan kepada seluruh perusahaan, agar menciptakan suasana kenyamanan dan sistem keselamatan kerja. “Di NTB, pelaksanaan K3 ini belum optimal. Pengawasan ini kebetulan bertepatan dengan bulan K3 nasional tahun 2014 yang sudah dicanangkan selama lima tahun ini,” demikian Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Wildan pada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (15/1). Secara umum digambarkan, pelaksanaan K3 di perusahaan swasta maupun instansi resmi mencakup penyediaan fasilitas kesehataan kerja (tim medis), atau tata ruang kerja yang dapat meningkatkan kualitas dan hasil kerja. Sehingga, dapat diwujudkan sistem kerja yang dapat mendorong kesejahteraan terhadap individu, kelembagaan, guna meningkatkan perekonomian dalam lingkup yang lebih luas. “Kalau layanan kesehatan ada, jaminan keselamatan kerja memadai, kemudian ruang kerja atau perkantoran dibuat nyaman. Maka dapat meningkatkan produktivitas kerja jauh lebih tinggi. Ini yang kita akan pantau dan awasi, apakah sudah dilaksanakan atau belum,” terangnya. Tidak dipungkiri, persoalan ketenagakerjaan sesungguhnya masih banyak berkembang di lapangan. Baik yang berkaitan langsung dengan kecelakaan kerja, upah kerja dan segala yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Ataupun adanya kemungkinan perusahaan yang dirugikan langsung oleh karyawan/pekerja. Dalam hal ini, Dinasnakertran melalui tim pengawas fungsional ini akan melakukan identifikasi terhadap persoalan-persoalan itu. Sekaligus menjadi mediator atas perusahaan dan pekerjanya. Ataupun antarpegawai dengan atasannya di lingkup kerja formal. Kondisi global saat ini akan berpengaruh terhadap stabilitas usaha di Indonesia dan memberi dampak yang cukup besar terhadap aspek perlindungan ketenagakerjaan. Tantangan yang paling besar sekarang adalah kualitas SDM, baik yang akan memasuki dunia kerja maupun yang telah bekerja di perusahaan. Untuk itu menurut Wildan mengutip pesan yang disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Muhaimin Iskandar, bahwa perlunya dijalankan usaha yang nyata dalam peningkatan kualitas SDM tersebut. Baik melalui optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga Diklat, Perguruan Tinggi atau pusat-pusat Diklat di perusahaan besar. Hal ini dapat mengantisipasi kecenderungan globalisasi yang saat ini sedang berlangsung. Kesiapan menghadapi dan mengatasi segala kemungkinan dan tantangan yang terjadi dalam perdagangan bebas pada Asean Free Trade Area (AFTA), di mana tahun 2015 mendatang adalah bebasnya arus barang dan tenaga kerja yang akan bersaing tanpa batas Negara. “Melalui optimalisasi K3 ini, antara pekerja, perusahaan, seluruh instansi swasta dan resmi bisa ditertibkan dalam kesiapan menghadapi AFTA tersebut,” paparnya. Disinggung juga mengenai tingginya kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Freeport Indonesia yang menalan tidak sedikit korban jiwa. Tabrakan kereta api dengan tangki mobil Pertamina, dan penyakit yang timbul akibat kerja lainnya. Penyebabnya disebut karena kurangnya pelaksanaan dan pengawasan K3, sekaligus prilaku selamat masyarakat kerja masyarakat yang belum optimal. Contoh-contoh seperti itulah yang diharap tidak terjadi di Provinsi NTB. “Kita akan pantau, apakah di setiap kantor maupun perusahaan akan ada tabung pemadam kebakaran, misalnya, atau petugas pelayanan kesehatan. Atau suasana ruang kerja dan sebagainya. Makanya kami juga sangat berharap kita semua bisa menerapkan K3 ini,” imbuhnya. (bul)

Rizal Arianto (9), mungkin terlalu polos untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengabdian polisi dulu dan polisi sekarang. Tapi setidaknya ia hanya punya makna sederhana tentang alasan mengapa ia bercita –cita bergabung di korps seragam cokelat. Bocah kelas III SD ini hanya tahu satu hal, Polisi sebagai penangkap penjahat. Ia kelak ingin melakukan cita – cita mulia itu. TERIAKAN ‘siaaaap’ yang kompak dari 150 polisi di Lapangan Gajah Mada Polda NTB menandai hari pertama latihan mereka sebagai personel baru, Senin (12/1) pagi lalu. Mereka adalah bintara yang lulus seleksi akhir Desember 2013 lalu dan sedang menjalani pembinaan latihan dasar Shabara. Dengan tameng di tangan kiri dan pentungan di tangan kanan, mereka sedang dilatih kesigapan, kekompakan, dari urusan gerak sampai teriak. “Harus kompak, masih ada yang lembek di belakang,” seru sang komandan latihan, sementara beberapa personel sebaya terlihat ditugasi mengawasi dari depan dan belakang barisan. Sesekali di antara prajurit pengawas menyundul bokong peserta latihan yang terlihat memble. Sekitar 30 meter dari area baris berbaris itu, Rizal hanya terpaku sendiri. Ia duduk den-

(Suara NTB/ars)

MIMPI BOCAH – Rizal Arianto, kelas III SD yang terpaku menyaksikan polisi sedang latihan baris berbaris, dengan bakul Onde-onde jualan di dekatnya.

gan posisi jongkok, tangannya merangkul dengkul. Peci putih lusuh di kepalanya tak dilepas sejak ia selesai shalat subuh, menghadap ke pasukan yang sedang ditempa mentalnya. Bakul mini di depannya hanya berisi beberapa lembar uang pecahan Rp 10.000 sampai Rp 1.000 dan sejumlah receh. Dagangan onde – ondenya sudah habis terjual. Jeda waktu istirahat setelah jualan habis dimanfaatkannya untuk menyaksikan kekompakan latihan korps bhayangkara yang masih menjadi angan – angannya, sebelum ia masuk ruang kelas siang hari mulai Pukul 13.00 Wita. Duduk di pinggir lapangan Gajah Mada, areal Markas Polda NTB adalah yang kesekian kalinya. “Kalau setiap selesai jualan, saya duduk di sini liat pak polisi,” akunya. Menonton polisi sedang latihan atau gelar pasukan dilakukan Rizal hanya sebagai wujud kekagumannya, meski

beberapa kali harus diusir petugas Provost karena dianggap mengganggu. Sebagai rasa awal untuk menanamkan tekad kuat sekaligus meyakinkan dirinya, bahwa cita – cita sebagai polisi adalah paten setelah ia tamat SMA atau kuliah nanti. “Saya mau nangkap penjahat, makanya mau jadi polisi,” demikian ungkapan polos putra dari pasangan Burhanuddin dan Ani ini. Pikirannya memang masih polos untuk memahami, menyaksikan, bagaimana lembaga penegak hukum kini direcoki dengan keberadaan oknum polisi yang tak lagi murni melakoni tugas untuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Mental aparat yang tak lagi sebagai penangkap penjahat, malah ambil bagian sebagai pelaku kejahatan. Tindak pidana murni, seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, illegal logging,

KRJ DI KEBUN AUSTRALI BEA POTONG GAJI HP: 082313978449

HILANG

Mataram (Suara NTB) Ketidakstabilan perekonomian nampaknya sudah mulai dirasakan. Salah satu pemicunya adalah tingkat suku bunga perbankan yang terus melaju, di atas rata-rata suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 7,5 persen. Tak stabilnya suku bunga ini, akan berdampak terhadap keberadaan usaha rakyat. Bahkan dapat berakibat terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi.

HILANG STNK R2 DR 6111 NA NOSIN/NOKA: JF61E-1175244/ MH1GF6119BKJ76625 AN. FITRI GIANTI, S.SOS.

BPKB R2 HONDA DR 5872 BM NOKA/NOSIN: MHIJB C1189K314305/JBCIE1311918 AN. NURAHMAN NO. BPKB: G. 0445025. O HILANG DISEKITAR RUMAH

STNK R2 YAMAHA MIO DR 5297 AY NOKA/NOSIN: MH 35TL0046K332028/ 5TL-33 1758 AN. MAESARAH HILANG DISEKITAR PERJALANAN MENUJU RUMAH

RUMAH MAKAN

PENGOBATAN

menuju cita – cita itu adalah dengan menabung dan menabung, meski hanya di celengan berwujud babi dari tanah liat. “Sekarang tabungan saya sudah Rp 200.000,” sebutnya. Hasil jualan onde – onde Rp 50.000 per hari. Keuntungan dari jualan sejak pagi hingga menjelang siang itu, disetor kepada ibunya untuk menopang penghasilan ayahnya yang menjadi penjual nasi bungkus. Sisanya, sekitar Rp 5.000 per hari ia tabung. Begitulah keseharian Rizal. Demi mimpi, ia menghabiskan waktu bermainnya pagi hari untuk menyusuri gang pemukiman penduduk, sekolah – sekolah untuk menjual onde – onde. Setelah habis, ia kembali duduk terpaku di pinggir lapangan Gajah Mada, menyaksikan pemandangan realis tentang apa yang dicita – citakannya. (ars)

Pemprov Diminta Tekan Laju Suku Bunga Perbankan

Wildan

LOWONGAN

oknum polisi ada di dalamnya. Atau tindak pidana korupsi, sederet nama petinggi polisi lalim juga masuk daftar. Tapi setidaknya kelak harus ada yang meyakinkan Rizal , masih sangat banyak polisi bermental baik. Polisi yang tidak menjadikan seragamnya sekadar gagah-gagahan, tapi identitas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Polisi yang tidak menjadikan pistolnya untuk menodong dan memeras untuk menambah pundi gaji dan remunerasi, tapi sebagai alutista yang benar benar dipakai melindungi masyarakat dari penjahat dan gangguan kamtibmas lainnya. Rizal adalah siswa polos, yang saat ini masih duduk di bangku kelas III SD 9 Ampenan. Gambaran tentang cita – citanya sebagai polisi sudah disampaikan di hadapan guru dan siswa lainnya. Salah satu usaha untuk meretas jalan

15/01/2014

Pemerintah daerah melalui penentu kebijakan diharapkan dapat mengintervensi tidak meroketnya suku bunga bank. Demikian gambaran yang disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Bambang Himawan saat berkunjung dan berdiskusi dengan jajaran redaksi Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok, Rabu (15/1). “Suku bunga hampir ratarata sepuluh persen. Usaha rakyat tidak akan mampu mengaksesnya. Untuk itu, Gubernur harus bisa mengurangi suku bunga itu,” tambah Bambang. Setelah beralihnya fungsi pengawasan dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sepertinya BI fokus melaksanakan fungsinya dalam hal Kajian Ekonomi Regional. Salah satu perhatian lain yang disebut Bambang adalah, persoalan kemiskinan yang terus menghimpit. Yang mengindikasikan perlunya upaya untuk terus memberdayakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Solusi yang tetap ia tawarkan, berdasarkan kajian ekonomi syariah, menekan tingkat kemiskinan di NTB, hanya dapat dilakukan dengan memaksimalkan keberadaan dan peran rumah zakat. Mengupayakan pergerakan harta masyarakat yang kaya, kemudian menyalurkannya secara merata, tanpa tumpang - tindih kepada masyarakat miskin. Tidak penting, menurutnya, menekan kemiskinan dengan memerangi inflasi (kenaikan harga tanpa diimbangi kenaikan pendapatan masyarakat). Yang terpenting adalah, bagaimana pemerintah melalui satu rumah zakat

dapat mengalirkan harta masyarakat kaya kepada masyarakat miskin, tanpa memandang perbedaaan ras. Dengan demikian, daya beli masyarakat miskin akan dapat ditingkatkan. “Tidak masalah, kalau inflasi 10 persen. Tetapi daya beli masyarakat dapat ditingkatkan setara sepuluh persen, tidak ada persoalan inflasi itu,” katanya. Diamininya, bahwa yang terpenting saat ini yang bisa dilakukan pemerintah maupu stakeholder yang ada, memberikan kesadaran kepada masyarakat yang golongannya kaya untuk meyalurkan zakat atau ia sebut sebagai dana sosial. Ia juga menyebutkan, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, tidak dibebankan masyarakat untuk menyalurkan dana sosial untuk kebutuhan konsumtif, pembelian semen untuk tempat-tempat ibadah misalnya. Alangkah lebih tepat, jika dana sosial yang terkumpul dari harta masyarakat, atau yang disalurkan oleh pemerintah misalnya, didistribusikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di kantong-kantong kemiskinan. Ia juga menyadari bahwa, memberikan penyadaran kepada masyarakat golongan kaya untuk menyalurkan zakat hartanya bukanlah pekerjaan yang mudah, serta butuh proses yang tidak cepat. Tetapi jika dilakukan secara terus menerus, dan dilaksanakan secara sistem. Baginya bukan juga persoalan yang berat. “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak ubahnya seperti dakwah. Tidak cukup dengan imbauan (lisan) dan implementasi. Tetapi harus dibarengi dengan sistem yang diberlakukan,” demikian Bambang. (bul)

(Suara NTB/bul)

Mataram, 15 Januari 2014 Kadis Perindag. Prov. NTB

DISKUSI - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Bambang Himawan (kanan) saat berdiskusi dengan Penanggung Jawab Suara NTB, yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino di Redaksi Suara NTB, Rabu (15/1).


SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Dua Kasus P21, Polres Tangani Tujuh Kasus Narkoba Selama Tiga Bulan

Golkar Yakin Personifikasi Ferry Ada pada Indah Mataram (Suara NTB) DPD Partai Golkar NTB tak khawatir dengan berpulangnya Mantan Ketua DPD Partai Golkar mereka sebelumnya, Ferry Zulkarnain, ST (alm), yang selama ini telah menjadi sosok vital bagi Partai Golkar di sana. Namun, mereka yakin telah menemukan personifikasi sosok Ferry pada diri istrinya, Hj. Dinda Damayanti Putri yang baru terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bima. “Mungkin, pada diri masyarakat Bima, personifikasi Pak Ferry itu ada pada Bu Indah,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Golkar NTB, Dra. Hj. Baiq Isvie Rupaeda, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu kemarin. Isvie tak menampik bahwa selama ini, Ferry telah menjadi sosok yang begitu populer tidak saja bagi pendukung Partai Golkar, tapi juga masyarakat Bima secara keseluruhan. Tak heran jika politisi yang berpulang di usia muda itu berhasil memenangi Pilkada untuk menduduki periode kedua sebagai Bupati Bima. Sayangnya, sosok Ferry kini telah tiada. Tinggallah Dinda, sang istri yang rupanya dianggap sebagai personifikasi atas sosok almarhum. Dengan terpilihnya Dinda sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Bima menggantikan Ferry, Isvie yakini peluang Golkar di Pemilu April 2014 akan tetap terjaga. Justru, ia mengungkapkan pihaknya berani menetapkan target peningkatan jumlah perolehan kursi di Bima, pada pemilu tersebut. Untuk perolehan kursi DPRD Kabupaten Bima, ia menargetkan paling tidak akan memperoleh 12 kursi dari delapan kursi saat ini. Sementara, untuk DPRD NTB dari Daerah Pemilihan Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu, Golkar menargetkan empat kursi. “Kalau masalah perbedaan pilihan, sebelum Musdalub tentu ada, tapi setelah Musdalub, kita berharap semua menyatu sebagai kader Golkar,” pungkasnya. (aan)

(Suara NTB/ars)

RAMAI - Saksi dari kelompok ternak, Iwan Setiawan yang dihadirkan dalam sidang kasus Bansos Lotim. Sidang ini tetap ramai dijejali pendukung terdakwa.

Kasus Bansos Lotim

Oknum Anggota DPRD NTB Jadi Tersangka Mataram (Suara NTB) Disaat persidangan kasus Bansos Lotim yang mendudukkan Pimpinan Ponbes Nahdatul Shaufiyah, Kamaludin sebagai terdakwa, saat bersamaan penyidikan kasus tersebut masih berjalan di Polres Lotim. Perkembangan terbaru, penyidik sudah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejari Selong. Di dalam SPDP itu, HR, oknum anggota DPRD NTB yang diduga menerima aliran dana bansos tersebut, ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai catatan, nama HR memang disebut sebut sejak penyelidikan kasus tersebut di Polres Lotim, karena diduga menerima Rp 90 Juta dari total pencairan dana bansos dari Pemprov NTB sebesar Rp 100 Juta. Saat itu, HR juga sudah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Sat Reskrim Polres Lotim meminjam tempat di Ditreskrimsus Polda NTB. Perkembangan signifikan kasus itu, HR sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan SPDP yang dikirim kepolisian. “Sekitar awal Desember 2013, SPDP-nya masuk ke kami dari kepoli-

sian,” kata Kasi Intel Kejari Selong Fajar Alamsyah Malo, SH kepada Suara NTB ditemui di PN Mataram, Rabu kemarin. Dalam SPDP itu, menjelaskan status penyelidikan kasus Bansos Lotim ditingkatkan ke penyidikan untuk berkas dan tersangka yang berbeda, yakni HR. tersangka sebelumnya adalah Kamaludin yang kini menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor pada PN Mataram. “Sekarang kami masih menunggu pelimpahan berkas tahap pertama dari penyidik setelah SPDP itu terbit,” terangnya.

Sementara dalam persidangan kasus tersebut, HR memang akan dilibatkan lebih awal. Ia akan dihadirkan sebagai saksi untuk tersangka Kamaludin. Peran HR sebagai fasilitator pencairan dana proposal Ponpes dari Pemprov NTB sebesar Rp 100 Juta. Namun kasus ini kemudian menjadi masalah, karena dana itu tidak digunakan sebagaimana juklak juknis Bansos, namun digunakan untuk kepentingan lain.

Uang Dikembalikan Sementara sidang lanjutan kasus Bansos Lotim berlangsung dalam suasana ra-

ompok ternak untuk diberikan bantuan. Namun karena tak kunjung cair dana proposal dimaksud, HR berinisiatif meminjam dana bansos yang sudah lebih dulu cair dari tangan Kamaludin, yang juga atas bantuannya. Uang Rp 90 juta itu dibagi kepada sejumlah kelompok. Selain Iwan, hari itu yang menerima pembagian dana pinjaman itu adalah Jamaludin sebesar Rp 25 Juta dan angka yang sama untuk kelompok ternak Supri alias Amaq Nik dan Baihaqi. Belakangan Iwan mengetahui dana itu bermasalah, sejak ia diperiksa penyidik Polres Lotim. Baik HR dan Kamaludin diketahuinya menyadari dana itu bermasalah dan dikembalikan semuanya ke kas daerah. “Seingat saya, uangnya dikembalikan ke kas daerah antara April atau Mei 2012,” tutur Iwan. (ars)

Bupati Sebut Asisten I dan BPMPD Lamban

Jelang Pileg

Tidak Pantas Hasil Pembangunan Dijadikan Alat Politik Praya (Suara NTB) Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif kurang dari tiga bulan lagi. Berbagai cara dan upaya pun sudah dilakukan para calon anggota legislatif (caleg) untuk bisa memperoleh simpati masyarakat. Termasuk para caleg di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Bahkan kini ada fenomena menarik kalau kalau hasilhasil pembangunan dijadikan alat politik oleh para caleg untuk menarik simpati masyarakat. Terutama para caleg incumbent. Kondisi tersebut mengundang perhatian sejumlah kalangan. Termasuk pengamat politik didaerah ini. “Gejala itu (menjadikan hasil pembangunan sebagai alat politik) tidak baik bagi kehidupan demokrasi kita didaerah ini. Jadi tidak pantas kalau ada caleg yang sampai mengklaim hasil pembangunan sebagai alat politiknya,” ungkap pengamat politik Loteng, H.M. Ikrom, Phd., Rabu (15/1) kemarin. Menurutnya, hasil pembangunan merupakan hasil kerja semua pihaknya. Baik itu pemerintah dan masyarakat sendiri. Sehingga tidak layak kalau kemudian ada salah satu pihak yang mengklaim hasil pembangunan tersebut sebagai hasil kerjanya. Sehingga menjadikan sebagai alat politik supaya bisa memperoleh simpati dari masyarakat. “Inikan sama saja dengan membodoh-bodohi masyarakat. Dan, itu tidak baik bagi perkembangan demokrasi didaearah,” tambahnya. Seharusnya, selaku caleg yang cerdas bisa memahami dan menempatkan sesuatu hal pada posisinya. Kalaupun kemudian menjadi hasil pembangunan sebagai alat politik, Caleg harus bisa memberi pencerahan bagi masyarakat. Bahwa semua pihak memiliki andil dalam menunjang pembangunan. Bukan lantas mengklaim sebagai yang paling berjasa dalam pembangunan tersebut. “Kan dalam pemerintahan itu yang menjadi perencama dan eksekutor kebijakan pembangunan ialah pemerintah daerah. Sedangkan Dewan hanya pada posisi pengawasan, anggaran dan legislasi saja,” tandas mantan anggota DPRD Loteng ini. Dikatakannya, masih banyak cara yang bisa ditempuh oleh para Caleg untuk bisa memperoleh simpati masyarakat. Tetapi tidak kemudian dengan menjadikan hasil pembangunan sebagai alat politik. Karena kalau sudah demikian, berarti ada upaya klaim hasil pembangunan. Padahal pembangunan merupkan hasil kerja bersama semua pihak. Bukan hanya satu pihak saja. Pun demikian, fenomena tersebut bukan hanya terjadi di Loteng didaerah lain kondisi yang sama juga terjadi. Termasuk dikalangan caleg yang lebig tinggi. Banyaknya juga yang mengklaim hasil pembangunan sebagai alat politik. “Kita berharap para caleg bisa bersaing dengan sehat. Tanpa kemudian harus mengklaim hasil kerja bersama. Demi kepentingan sendiri,” pungkas Ikrom. (kir)

mai, sebagaimana siding perdana pekan lalu. Ratusan pendukung Kamaludin kembali menjejali ruang sidang, Rabu kemarin. Dalam sidang yang tetap dipimpin ketua majelis hakim H. Budi Susulo, SH itu, ada empat saksi dihadirkan JPU. Dalam kesaksian Iwan Setiawan, ketua kelompok ternak Bajang Mobra, mengaku tau persis ada transaksi uang Rp 90 Juta bersumber dari dana bansos antara HR dengan Kamaludin. Kejadian itu berlangsung di rumah HR. Namun uang itu tidak untuk diambil HR, melainkan dibagi bagi kepada dirinya dan sejumlah kelompok ternak lainnya. “Saya menerima Rp 7,5 Juta,” kata Iwan. Menurut Iwan, uang tersebut diserahkan HR untuk memenuhi janjinya memberi bantuan. Sebelumnya anggota dewan dari partai Hanura itu meminta proposal dari kel-

(Suara NTB/rus)

LANGGAR PERDA - Kalangan DPRD Lotim memanggil eksekutif menyangkut dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dalam pengangkatan sejumlah jajaran Direksi di Perusahaan Daerah.

Pengangkatan Direksi PD

Eksekutif Dinilai Langgar Peraturan Daerah Selong (Suara NTB) Pengangkatan sejumlah jajaran Direksi pada Perusahaan Daerah (PD), seperti Selaparang Finansial dan Agro Selaparang mendapat kritikan dari Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Eksekutif dituding telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) menyangkut mekanisme pengangkatan Direksi. Rabu (15/1) kemarin, Komisi III DPRD Lotim, secara khusus meminta jajaran eksekutif mengklarifikasi persoalan pengangkatan Direksi PD Agro Selaparang dan Selaparang Finansial. Disampaikan Baidillah, Perda nomor 12 tahun 2006 tentang PD Agro Selaparang dan Perda Nomor 15 tahun 2006 tentang Selaparang Finansial sudah jelas menegaskan mekanisme pengangkatan Direksi melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Anggota DPRD Lotim, H. Abdul Hafiz mengutarakan hal senada, tepatnya ber-

dasarkan ketentuan yang termaktub dalam BAB VI Pasal 9 ayat (4) berbunyi jelas, mekanisme pengangkatan Direksi melalui usulan Bupati kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Kenyataannya, eksekutif sendiri yang diketahui sebagai pengusul regulasi tersebut melanggar sendiri ketentuannya. Ia menuturkan, semua klausul yang tertuang dalam Perda merupakan kesepakatan akhir antara eksekutif dengan legislatif. Ia menjelaskan, sebagai institusi yang memiliki tugas pokok legislasi dan pengawasan, Perda yang sudah rampung dijalankan perlu diawasi pelaksanakannya. Tidak diinginkan muncul anggapan Pemerintah yang buat aturan, pemerintah sendiri yang melanggarnya. Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori menambahkan, dewan dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan melibatkan pakar. “Kita juga

libatkan profesor,” ucapnya. Hasil uji kepatutan katanya benar-benar sesuai dengan harapan. Menanggapi persoalan itu, wakil dari eksekutif, Kepala Bagian Ekonomi, Akhmad Darmawan menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah memiliki pertimbangan khusus mengenai penangkatan jajaran Direksi pada PD tersebut. Pada PD Selaparang Finansial, desakan dan tantangan ekonomi kerakyatan ke depan harus bisa dijawab oleh PD SF. Begitupun pada PD Agro Selaparang. Pertimbangan pimpinan daerah, diperlukan kesigapan tepat untuk ke depan bisa mengembangkan perekonomian rakyat. Soal mekanisme pengangkatan yang melanggar Perda, ia menuturkan berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, beberapa waktu lalu menuntut daerah untuk segera merubah sejumlah ketentuan termasuk regulasi. (rus)

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat, Dr H. Zaini Arony memberi perhatian khusus terkait akan diberlakukannya Undang-undang otonomi desa. Ia pun mengintruksikan kepada jajaran terkait untuk mempersiapkannya. Dalam proses persiapan ini, Bupati merasa sedikit kecewa lantaran dinas terkait dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Asisten I tak kunjung melaksanakan instuksinya. Demikian dikatakan bupati, belum lama ini. “Kepala BPMPD, Muridun ddan Asisten I beberapa waktu lalu sudah saya tekankan supaya segera desa-desa dalam pembangunan Pemda segera diklasifikasi,” ujar Bupati. Dikatakan, regulasi terkait desa ini perlu dipersiapkan karena memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Lebih-lebih pelaksanaannya mempengaruhi kebijakan Pemerintah daerah. Dalam hal ini perlu mempersiapkan kesiapan perangkat desa mengelola dana besar yang akan digelontorkan pemerintah pusat. Karena di Lobar saja, jika undang-undang ini direalisasikan maka masing-masing desa akan diberi anggaran Rp 800 juta hingga Rp 900 juta lebih. Di Lobar sendiri dana transfer daerah tahun 2014 berjumlah sekitar Rp 948 juta lebih. Jika itu menjadi patokan, maka anggaran untuk dibagikan ke desa sekitar Rp 94 miliar. Kalau dibagi untuk 119 desa di Lobar, maka per desa kebagian Rp 800 juta. Namun tentu dana ini dibagi secara proporsional, ada desa yang nantinya akan dapat jatah Rp 700 juta, ada juga Rp 800 juta dan ada yang dapat Rp 900 juta. Sementara di Pemda sendiri

telah dicanangkan dana ADD sebesar Rp 300 juta, jika ditambah Rp TPAD dan tunjangan para kadus, pekaseh dan penghulu berdasarkan hitunggannya maka perlu 30 persen lagi Pemda akan mampu memenuhi dana desa sebesar Rp 600 juta. Terkait pelaksanaan UU ini, ia mengingatkan perangkat desa harus kuat dan siap. Apakah itu, kepala desa, sekdes, bendahara dan perangkat lainnya. Kuat jelas bupati dalam arti punya kemampuan, keterampilan dalam mengelola keuangaan. Selain itu, aspek menegmen kades harus memiliki kemampuan mengelola uang. Dalam hal ini, Kades harus bersinergi dengan unsur vertikal dalam hal ini Pemda dan Pemerintah Kecamatan serta unsur BPD. Ia menambahkan, terkait berlakunya aturan ini Pemda harus taati. Namun perlu menunggu pedoman teknis dari pelaksanaan undang-undang ini sendiri dari pemerintah pusat. Ia menambahkan, terkait rentannya pihak desa menyimpangkan dana ini, ia belum bisa menyimpulkan karena perlu melihat aturan ini b e r jalan. (her)

H. Zaini Arony

(Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) Selama kurun waktu tiga bulan (November hingga Januari) Polres Lombok Barat berhasil mengungkap tujuh kasus narkoba. Dua dari tujuh kasus tersebut termasuk P21 (lengkap), satu kasus diantaranya segera dilmpahkan ke kejaksaan. Termasuk pula dari kasus ini, oknum angggota DPRD Lombok Barat, IH. “Hasil tangkapan dari november- januari (tiga bulan) sudah tujuh kasus, dua kasus P21,”ungkap Kasat Narkoba Polres lobar, Iptu I Kadek Metria, Rabu (12/1). Dihubungi via telpon, Kadek Metria menyebutkan, dari tujuh kasus itu, termasuk kasus bule yang tertangkap saat kecelakaan. Kasus Penyanyi cafe di Senggigi yang tertangkap membawa narkoba. Selain itu, kasus sopir di Lembar yang juga kedapatan membawa narkoba dan kasus oknum polisi serta dewan yang diamankan karena kedapatan membawa narkoba saat dirazia. Terbaru, dua kasus saat penggerebekan di Gili Trawangan. “Yang akan dilimpahkan kasus bule itu, dan segera menyusul penyanyi cafe,” ujarnya. Diketahui, beberapa waktu lalu, seorang sopir truk berinisial SA warga Banyuwangi, Jawa Timur diamankan polisi karena membawa narkoba. Selanjutnya, polisi mengamankan oknum anggota dewan dan polisi yang berada dalam satu kendaraan taksi. Saat dirazia mereka kedapatan membawa barang diduga narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu. Metria menambahkan sejak Januari 2013 hingga November ini, pihaknya berhasil mengungkap 18 kasus penyalahgunaan narkoba dan saat ini 16 kasus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk penuntutan atau P21. Dari 18 kasus itu, kasus pengedar atas nama insial YY yang besar dan saat ini YY sudah menjalani sidang dan dalam waktu dekat sudah ada vonis. “Kasus itu (YY)segera divonis,”ujarnya. (her)


Seniman Indonesia Ramaikan Pementasan SAIA

BUDAYA DAN HIBURAN

Jakarta (Suara NTB) Sejumlah seniman tanah air Indonesia meramaikan pemetasan SAIA yang berlangsung Selasa malam di Teater Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Mereka adalah Kartika Jahja, Bonita and the Hus Band, Anda Perdana, Dewi Lestari, Imada, Ine Febrianti, Aksan Sjuman, Iwa K, Sujiwo Tejo, Oppie Andaresta dan Sutardji Calzoum Bachri. Pementasan SAIA yang disutradarai Agus Noor itu mempertunjukkan kepiawaian masing-masing seniman mulai dari olah vokal hingga pembacaan disertai penghayatan naskah cerita pendek karya Djenar Maesa Ayu. Tak ada adu peran selama pemen-

BPM Kota Mataram Berdayakan ’’Krama Adat’’ Mataram (Suara NTB) Untuk tetap menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan masyarakat di Kota Mataram yang heterogen, telah terbentuk 56 krama adat di tingkat kelurahan di Kota Mataram. Di tahun 2014 ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram akan melakukan pembinaan kepada seluruh krama adat untuk peningkatan fungsi dan perannya dalam menjaga kondusivitas di tengah masyarakat yang berasal dari berbagai agama, etnis, suku, dan latar belakang sosial lainnya. “Pembentukan krama adat itu sudah kita lakukan dan kita sudah bentuk 56 krama adat di seluruh kelurahan. Selanjutnya kami akan lakukan pembinaan-pembinaan di masing-masing krama adat,” jelas Kepala BPM Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin, S.Sos.,MH. Menurut Syaiful idealnya di Kota Mataram terbentuk krama adat sampai tingkat lingkungan. Saat ini jumlah lingkungan di Kota Mataram sebanyak 321 lingkungan. Ke depan imbuhnya program ini akan terus berlanjut hingga terbentuk krama adat sampai di tingkat lingkungan. Beberapa waktu lalu, BPM telah memberikan sosialisasi kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan beberapa lurah terkait krama adat. Krama adat berfungsi sebagai benteng untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Mataram. Dalam krama adat ada awig-awig yang dibuat oleh masyarakat. Jika terjadi disharmonisasi di tengah masyarakat, di lembaga krama adat akan dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan itu. Pengurus lembaga krama adat melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di kelurahan setempat. Selain itu juga melibatkan para pemuda, tokoh wanita, dan Kepala Lingkungan yang ada di wilayah tersebut. Pemkot Mataram melalui BPM juga memberikan dana Rp 7,5 untuk tiap lembaga krama adat. Namun BPM hingga saat ini baru memberikan dana hanya untuk 22 krama adat dari 56 yang ada. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan program yang dirancang lembaga krama adat. (yan)

tasan. Kartika, Bonita and The Hus Band, Iwa K, Oppie Andaresta, Imada, Dewi Lestari, Anda, Sujiwo Tejo dan Sutardji, masing-masing melantunkan lagu di atas panggung pementasan yang diisi sebuah ranjang dengan sprei berwarna putih dan merah. Lalu, Kartika dan Ine tampil membacakan cerita pendek karya Djenar. Kartika mengawali pementasan membacakan cerita pendek berjudul “Kulihat Awan”. Sementara Ine Febrianti membacakan cerita pendek lainnya yang

Halaman 9

berjudul “Air”. Sejumlah seniman mengaku senang dapat terlibat dalam pementasan. Kartika misalnya, “Salah satu yg menyenangkan di sini adalah the spirit of friendship. Teman-teman Djenar yang mendukung acara ini juga mengapresiasi karyanya,” katanya. SAIA merupakan judul buku kumpulan cerita pendek karya Djenar Maesa Ayu yang baru diluncurkan Selasa, di Jakarta. Naskah cerita yang dibacakan Kartika dan Ine merupakan dua dari 14 cerita pendek karya Djenar dalam buku terbarunya itu. (ant/balipost)

SAIA – Penyanyi Oppie Andaresta tampil bersama Anda Perdana dalam pentas panggung bersama “Saia” di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa, (14/1).

(ant/balipost)

SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2014

Penentuan Puncak Bau Nyale Diperdebatkan Praya (Suara NTB) Puncak Perayaan tahunan berskala nasional, Bau Nyale tahun 2014 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sempat diperdebatkan para pemangku adat. Perdebatan terjadi saat musyawarah musyawarah penentuan puncak perayaan, bertempat di Bencingah Agung Adi Guna Praya, Rabu (15/1) kemarin. Namun akhirnya perayaan Bau Nyale ditetapkan tanggal 19 hingga 20 Februari mendatang. “Jadi musyawarah pemangku adat sudah memutuskan dan menetapkan puncak perayaan event Bau Nyale pada tanggal 19-20 Februari mendatang,” sebut salah satu pemangku adat, L. Sar’i Bayan. Kendati berjarak cukup jauh dari kegiatan puncak, musyawarah penentuan puncak Bau Nyale sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan Bau Nyale. Pasalnya, setelah penentu-

an puncak perayaan maka kegiatan-kegiatan pendukung lainnya sudah bisa mulai dilaksanakan. Ibaratnya, musyawarah penentuan Bau Nyale merupakan tahapan awal dari kegiatan, sehingga memang tidak bisa lepas dan terpisahkan dari Bau Nyale itu sendiri. Dalam musyawarah tersebut, sempat terjadi perdebatan sengit antara para pemangkau adat. Terkait tanggal pelaksanan puncak Bau Nyale. Dimana beberapa pemangku adat, seperti H. Yakum dan H.Lalu Sidik, justru

berpendapat puncak Bau Nyale digelar sehari kemudian, yakni tanggal 20 sampai 21 Februari. Sementara lima pemangku adat lainnya, masing-masing Lalu Sar’i Bayan, Lalu Murdi, H. Rakyat, H.Lalu Wirangin, serta Dalain, kompak menunjuk tanggal 19 dan 20 Februari. Dalam menentukan puncak perayaan pesta masyarakat suku Sasak Loteng tersebut, banyak pertimbangan yang menjadi dasar penentuan. Salah satunya, penetapan tahun baru Imlek (tahun baru Cina).

Dimana 20 hari setelah tahun baru Cina itulah hari puncak perayaan Bau Nyale. Karena pola penanggalan Cina dengan penanggalan Sasak hampir sama. Bedanya, kalau sudah masuk tahun baru cina, maka pada penanggalan Sasak sudah masuk bulan ke 10. “Bau Nyale itu jatuh pada tanggal 20 bulan 10 penanggalan Sasak. Dan, kebetulan tahun baru Cina jatuh pada tanggal 31 Januari, maka Bau Nyale jatuh pada tanggal 20 Februari sebagai puncaknya,” pungkas L. Sar’i Bayan. Lebih lanjut, Mamiq Bayan – sapaan akrab budayawan asal Desa Ketare ini, dengan jatuhnya tahun baru Imlek pada bulan Januari maka diprediksikan Nyale yang akan keluar tahun ini bakal melimpah ruah. Beda kalau seandainya tahun baru Imlek jatuh pada bulan Februari, Nyale yang akan keluar lebih

sedikit. Karena itu juga berkaitan dengan kondisi serta cuaca yang terjadi. Sementara itu, terkait adanya perbedaan penanggalan pada puncak perayaan Bau Nyale, Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, yang hadir langsung pada musyawarah tersebut, mengaku kalau perbedaan itu merupakan hal yang wajar, tapi bukan untuk diperdebatkan panjang lebar. Masyarakat pun tidak dilarang menggelar acara pada tanggal 20 sampai 21 Februari. Tapi yang jelas pemerintah daerah tetap akan menjadikan putusan musyawarah sebagai patokan. “Apa yang menjadi keputusan musyawarah itulah yang jadi patokan. Kalaupun ada masyarakat yang mau menggelar acara diluar tanggal tersebut, silahkan,” ujar Wabup menengahi. (kir)

Polisi Gerebek Rumah Justin Bieber Los Angeles – Polisi menggerebek rumah bintang pop remaja Justin Bieber di California pada Selasa waktu setempat dalam kasus vandalisme yang berkaitan dengan penyanyi itu dan menangkap seorang pria setelah menemukan narkoba di rumah tersebut, kata Sheriff Los Angeles County. Para detektif menggerebek rumah Bieber sekitar pukul 08.00 terkait tuduhan bahwa pelantun lagu “Boyfriend” itu menghujani rumah tetangganya dengan telur dalam kejadian pada 9 Januari. Bieber (19) tertahan di rumahnya yang ada di Calabasas, sekitar 30 mil barat laut Los Angeles, sementara puluhan petugas mencari bukti. “Dia tidak ditangkap atau dibebaskan,” kata Sheriff Lt. David Thompson saat konferensi pers di dekat Malibu setelah penggerebekan itu. “Kami mencari sesuatu yang bisa menempatkan dia atau yang lainnya di tempat kejadian,” kata Thompson seperti dilansir kantor berita Reuters. Menurut dia, pengacara Bieber tidak hadir selama proses pencarian bukti dan penyanyi itu tidak dimintai keterangan. Kantor sherif mengatakan investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti kejadian pelemparan telur yang terlihat dari kamera pengawas di rumah penyanyi itu. Thompson mengatakan, pelemparan telur itu menyebabkan kerugian besar bagi tetangga Bieber yang bagian luar rumahnya dibuat dari kayu dan bata impor. Seorang pria yang sedang berada di rumah Bieber saat penggerebekan ditangkap karena memiliki kokain, kata Thompson. Penggerebekan itu merupakan kejadian terkini yang membayangi karir musik Bieber pada tahun terakhir bintang Canada yang mulai tenar pada umur 15 tahun itu menuju kedewasaan. (ant/balipost)

Desa Sesela yang Terabaikan

Potensi Besar Tak Diimbangi Perhatian Besar Pemda Pelaku wisata mengeluhkan infrastuktur jalan meunuju daerah wisata, Sesela, Gunung Sari yang rusak parah. Jalan ini seolah dilupakan oleh Pemda Lobar, padahal di desa ini menyimpan potensi wisata. Dampaknya, kekayaan budaya dan peninggalan bukti sejarah Desa Sesela juga terabaikan. Padahal dengan kekayaan budaya ini, pihak desa bisa menarik wisatawan berkunjung. “NAMUN, keunggulan itu belum mampu menyentuh hati pemerintah daerah untuk serius menggarap sebagai sebuah destinasi wisata. Padahal dalam tahun 2014 ini,

Pemkab Lobar menganggarkan Rp 10 Miliar khusus pembenahan destinasi wisata Lobar,” terang Fatahul Anwar, pengelola Pasar Seni Sesela, Rabu (15/1).

(Suara NTB/ars)

EFEK DOMINO PARIWISATA – Pemandangan indah di Pantai Selong Belanak Lombok Tengah, menjadi salah satu aset wisata kebanggan masyarakat setempat. Dalam event Bau Nyale, pantai ini pun menjadi salah satu objek wisata di Lombok Tengah bagian selatan yang dipastikan ramai dikunjungi wisatawan.

Pemeran ”Star Wars” Episode VII Masih Teka-teki Jakarta (Suara NTB) Michael Fassbender, Adam Driver dan Hugo Weaving adalah tiga aktor yang berada dalam incaran sutradara J.J. Abrams untuk membintangi Star Wars Episode VII. Tapi sejumlah sumber menyebutkan film legendaris yang diproduksi lagi dan tayang 18 Desember 2015 itu tak akan hanya fokus kepada tiga karakter utamanya, Luke, Leia dan Han. Selain ketiga nama itu, nama-nama seperti Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Michael B. Jordan, Jack O’Connell, Alex Pettyfer, Saoirse Ronan dan Sullivan Stapleton juga masuk nominasi.

Lalu muncul kabar terbaru mengenai pertemuan bintang “Breaking Bad” Jesse Plemons dengan J.J. Abrams yang membangkitkan spekulasi bahwa Plemons akan menjadi bintang utama Episode VII (bahkan keseluruhan trilogi Star Wars berikutnya). Disney dan Lucasfilm sendiri enggan mengomentari desas desus ini. Proyek ini berubah besar sejak penulis skenario peraih Oscar Michael Arndt urung menjadi penulis skenario Episode VII, lalu diambil alih Abrams dan Lawrence Kasdan yang menjadi penulis skenario Episode V: The Empire Strikes Back dan film Indiana

Di Sesela, ada tiga destinasi wisata yang begitu tersohor seantero Lombok dan bahkan sering dikunjungi para pelancong dari domestik dan mancanegara. Seperti Pasar Seni Sesela, Makam Dende, dan sebuah sumber mata air. Berbagai potensi ini dinilai mampu memikat hati wisatawan untuk datang sambil membelanjakan uangnya. Mulai dari situs bersejarah dan sakral berupa makam wali yang diyakini salah satu ulama penyebar agama Islam di Pulau Lombok. Ada juga masjid tua yang memiliki sumber mata air abadi karena tidak pernah kering, meskipun pada musim kemarau. Sumber mata air itu diyakini memiliki kelebihan mistik sejak zaman nenek moyang warga Sesela. “Secara ilmah sudah terbukti airnya sangat steril dan higienis, sehingga menjadi sumber air minum masyarakat,” katanya. Desa Sesela yang berbatasan dengan Kota Mataram, juga memiliki budaya dan kesenian berupa tari-tarian dan peresean. Tidak itu

saja, desa ini juga sudah didaftarkan menjadi salah satu sentra kerajinan cukli dan berbagai jenis furniture di NTB, yang juga di pasarkan di Pasar Seni Sesela. Dengan berbagai potensi itu desa ini dipilih sebagai salah satu destinasi wisata oleh agen perjalanan wisata (travel). “Bahkan jadi yang utama dan mengalahkan daya tarik pasar seni lainnya, seperti Pasar Seni Sayang-sayang, Kota Mataram dan sentra gerabah di Banyumulek, Lobar,” bebernya. Melihat kenyataan itu, berbagai upaya pembenahan dilakukan masyarakat. Diantaranya, dari sisi sikap, karakter, pola pikir dan wawasan. Semua itu, merupakan tolok ukur kematangan sebuah destinasi dalam bentuk desa wisata. Langkah itu terbilang efektif dalam rangka meningkatkan angka kunjungan wisatawan. Hal itu terbukti dari jumlah pengunjung di pasar seni yang mencapai 600 hingga 1000 orang per bulan. Baik yang reguler maupun rombongan. “Wisatawan yang datang rata-rata belanja. Pernah satu

Jones; Raiders of the Lost Ark. Arndt kabarnya menginginkan Episode VII fokus kepada trio karakter klasik, sebelum mengenalkan karakter baru. Tapi sejumlah sumber mengatakan karakter-karakter baru itu akan menjadi pemeran pendukung saja di Episode VII, setelah itu menjadi pelaku utama pada Episode VIII dan IX. Sejumlah karakter telah dihilangkan dari skenario yang dibuat Arndt dan karakter-karakter baru telah ditambahkan. Pencipta Star Wars, George Lucas, yang menyutradarai versi asli 1977 dan trilogi terakhir, kabarnya setuju dengan

kali ketika penumpang kapal pesiar berkunjung nilai transaksi mencapai Rp 48 juta,” sebutnya. Namun, perjuangan yang dilakukan masyarakat desa ini seolah belum mendapat dukungan dari Pemkab Lobar. Terbukti, pada tahun anggaran 2014, Desa Sesela tidak masuk dalam daftar sebagai destinasi yang perlu dibenahi oleh Dinas Pariwisata. Padahal ada anggaran mencapai Rp 10 miliar, khusus untuk pembenahan obyek wisata. Ia mengaku kaget sekaligus prihatin mendengar adanya informasi ada anggaran yang terbilang besar, namun tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat terutama di daerah yang menjadi destinasi wisata. Sementara Kades Sesela, Asmuni mengungkapkan keinginan besarnya untuk menjadikan Desanya itu sebagai desa wisata. Dikatakannya, selama ini kendala yang sering dihadapi adalah masalah sampah dan drainase, padahal jumlah warga kami sangat padat. “Jumlah warga kami 12 ribu lebih, dengan

Abrams dan produser Kathleen Kennedy yang kini memimpin Lucasfilm yang dijual George Lucas kepada Disney pada 2012. Abrams terus bertemu dengan para aktor selagi skenario baru tengah dipertajam. Desember lalu dia dikabarkan bertemu dengan Michael Fassbender. Kabar terakhir menyebutkan Abrams dan Lucasfilm tengah mencari aktris berusia 20-an tahun, entah kulit putih atau hitam. Rumor menyebutkan bahwa karakter Obi-Wan Kenobi akan memiliki seorang anak perempuan atau seorang cucu perempuan, demikian Hollywood Reporter. (ant/balipost)

(Suara NTB/her)

MINUS PERHATIAN - Kondisi jalan rusak menuju Desa Wisata Sesela, Kecamatan Gunung Sari Lobar. jumlah KK 200 lebih, ini sangat padat dan sesak,” cetus Asmuni. Selain persoalan kebersihan, Desa ini sering dikeluhkan warganya terkait sarana umum dan fasilitas lainnya, seperti perbaikan jalan, penataan destinasi yang ada dan pembinaan Usaha Kecil Me-

nengah (UKM), sehingga destinasi itu bisa berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat. Kades menambahkan, selama ini sangat ironi terjadi, warga saling bahu membahu gotong royong dan bersedekah untuk memperbaiki sarana yang ada. (her)


PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2014

Halaman 10

Cerdas Cermat Pilar Kebangsaan

Kadis Dikpora: Gairahkan Pendidikan Karakter Selong (Suara NTB) Meski di tengah keterbatasan anggaran, hal ini tidak menyurutkan pelaksanaan kegiatan cerdas cermat pilar kebangsaan antarsiswa SMA sederajat se-Lombok Timur (Lotim) yang mulai digelar Rabu (15/1). Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Dr. Yanis Maladi, SH, MH, di Aula Dikpora Lotim. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Dikpora Yanis Maladi, menyampaikan kegiatan lomba ini ditujukan untuk menggairahkan pendidikan karakter. Menurutnya, saat ini ia melihat keadaan bangsa terus dihadapkan pada dinamika hukum dan politik. Di tengah situasi itu, setiap insan termasuk para siswa dituntut dapat memahami lebih jauh tentang pilar-pilar bangsa. ‘’Setiap anak bangsa harus pahami pancasila, UUD 1945 Negara Republik Indonesia dan NKRI,’’ ujarnya mengingatkan. Dirinya juga mengajak siswa memahami esensi UUD 1945 sebagai konsititusi negara. Meski telah melalui beberapa amandemen. Amandemen yang dilakukan dilihat secara teoritis menunjukkan dasar negara ini cukup dinamis. Konstitusi mengikuti dinamika perkembangan bangsa. Hal ini menandakan juga

masyarakat Indonesia hidup dinamis. ‘’Dalam melakukan amandemen dilihat values dan attitude (nilai dan sikap masyarakat),’’ ujarnya. Salah satunya adalah menyangkut hak-hak dasar hidup manusia, seperti bidang pendidikan. Hak-hak yang melekat harus diapresiasi. Dalam hal ini, ujarnya, negara tidak boleh membiarkan anak tidak sekolah. Untuk itu, anggaran pendidikan diamanahkan 20 persen di setiap APBD, sehingga benar-benar tercipta pendidikan karakter. Yanis menambahkan, siswa harus memahami sumber-sumber hukum sama-sama kuat. Hukum adat, hukum Tuhan, hukum negara. ‘’Semuanya samasama kuat (strong). Khusus hukum negara (state of law) menuntut pemerintah untuk progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,’’ ujarnya. Lahirnya konstitusi memi-

Latihan Taekwondo Sejak TK MURID SDN 41 Mataram Marsya Arindi meraih juara pertama lomba Taekwondo diadakan Universitas Surakarta Jawa Tengah belum lama ini. Keberhasilan murid yang masih duduk di bangku kelas tiga ini tidak lepas dari orang tuanya yang telah lama memberikan pelatihan kepada anaknya terkait taekwondo. ‘’Dari masih TK, Bapak sering ngelatih taekwondo,’’ tutur Marsya pada Suara NTB di sekolahnya, Rabu (15/1). Menurutnya, lomba seni bela diri yang dilakukan ini terdiri dari enam peserta. Pada saat itu, dia menjalani tiga laga dalam pertandingan yang membuatnya berhasil membawa pulang trofi juara. Ketiga lawannya ini ditaklukkan dengan mudah. Pasalnya, pada saat bertanding, dia tidak terlalu mendapatkan tekanan dari lawan-lawannya. Sebagai seorang anak pelatih taekwondo yang cukup Tersohor Suhartono Toemiran, Marsya mewarisi ilmu bapaknya dengan kerap menjalankan latihan yang memang sudah terjadwal. Latihan dilakukan Marsya tiga kali dalam seminggu. Bahkan, latihan fisik ia kerap lakukan pagi sebelum masuk sekolah. Kegiatan ini dilakukan untuk membiasakan diri pemanasan sebelum latihan. Memiliki pengalaman yanng cukup dalam bidang olahraga taekwondo membuat murid yang masih duduk di bangku kelas tiga SD ini akan terus menggeluti seni bela diri yang satu ini. Apalagi, sudah banyak prestasi yang ditorehkannya. Marsya dikenal di sekolah sebagai murid yang mahir dalam taekwondo. Pasalnya, bukan prestasi ini saja yang diraih murid imut ini. Namun, sudah beberapa kali dia mendapat juara dalam lomba yang serupa di tingkat daerah dan nasional. Meski memiliki kemahiran taekwondo, dia tidak pernah mempraktikkan untuk yang tidak-tidak di sekolah. Apalagi sampai memukul teman sekolahnya. Menjadi juara taekwondo di masa depan adalah harapan yang ada pada murid berkulit hitam ini. Pasalnya, dia ingin meraih prestasi lebih banyak lagi dalam taekwondo. (dys)

liki tujuan utama untuk harmonisasi. Aturan yang dijalankan semuanya memiliki tujuan akhir agar masyarakat tercipta secara harmonis. Harmonis dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Ketua Panitia Cerdas Cermat, M. Supriadi, S.Sos. MPd, menerangkan kegiatan cerdas cermat yang didanai dari dana urunan bersama dari sekolah peserta ini digelar mulai tanggal 15-18 Januari 2014 mendatang. “Kegiatan rutin seharusnya dilaksanakan secara berjenjang tingkat kabupaten hingga nasional,” ucapnya. Ia mengatakan, pelaksanaan kegiatan seperti ini perlu dukungan semua pihak. Adapun tujuan, seleksi tingkat kabupaten mencari duta yang akan berlaga di provinsi untuk mengikuti kegiatan serupa yang rencana akan digelar pada 24 Januari mendatang di Mataram. (rus)

(Suara NTB/rus)

PEMBUKAAN – Suasana Pembukaan Cerdas Cermat Empat Pilar Kebangsaan di Aula Kantor Dikpora Lotim oleh Kepala Dinas Dikpora Lotim Yanis Maladi. Tampak peserta cerdas cermat mengikuti pembukaan. (bawah)

Pembentukan LAM Ditanggapi Beragam Mataram (Suara NTB) Wacana pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sebagai salah satu lembaga yang dapat memberikan nilai akreditasi terhadap Program Studi (Prodi) dan Perguruan Tinggi (PT) di samping Badan Akreditasi Nasional (BAN) membuat sejumlah Perguruan Tinggi merasa khawatir. Pasalnya, sebagai lembaga baru nantinya komposisi kepengurusan LAM akan diisi masyarakat dari berbagai komponen. Rencana pengesahan LAM sebagai lembaga penilai di samping BAN-PT mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang diinisiasi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi). Bagi Aptisi, LAM mendesak untuk dibentuk mengingat proses akreditasi selama ini masih terkendala sejumlah hal, seperti kekurangan jumlah assessor yang tidak dimiliki oleh semua perguruan tinggi swasta. Pengurus Aptisi NTB Ismail Marzuki, SH, MH, mengaku khawatir dengan rencana terbentuknya LAM. Kabag Humas IKIP Mataram ini menilai masih belum jelasnya siapa saja komponen masyarakat yang akan mengisi posisi kepengurusan, jika LAM ini terbentuk membuatnya was-was. Kekhawatiran Marzuki cukup beralasan, karena keberadaan lembaga baru ini bisa saja menjadi pintu masuk bagi

pihak-pihak yang mempunyai kepentingan politik tertentu. “Ini yang kita khawatirkan jika nanti kompisisi LAM diisi oleh pihak-pihak yang punya sentimen politik tertentu terhadap perguruan tinggi, jika itu terjadi kan bahaya bagi perguruan tinggi. Anggap saja pengurus LAM dari pihak yang mempunyai hubungan tidak baik dengan perguruan tinggi tertentu, tentu ini akan merugikan perguruan tinggi bersangkutan dan akan berpengaruh terhadap nilai akreditasi yang diberikan oleh LAM,” terangnya pada Suara NTB belum lama ini. Pendapat berbeda disampaikan Ketua STIKES Yarsi Mataram Agus Supinganto. Ditemui di kantornya, Rabu (15/1), Agus meminta rencana pembentukan LAM tidak usah ditanggapi terlalu berlebihan. Bahkan Menurut Agus semakin banyak lembaga penilai yang dibentuk justru akan semakin bagus untuk perguruan tinggi sendiri. “Semakin banya k

yang nilai kan makin bagus, memang harus sering-sering dievaluasi biar semakin berkualitas,” terangnya. Agus mengaku tidak mengkhawatirkan jika ada kepentingan tertentu jika nantinya LAM ini dibentuk. Baginya, dalam melakukan penilaian terhadap perguruan tinggi sudah ada landasan dan patron tertentu yang dijadikan sebagai patokan penilaian, sehingga tidak ada dasar bagi perguruan tinggi untuk takut. Dalam hal ini, ujarnya, LAM ini pada dasarnya hanya membantu kerja-kerja BANPerguruan Tinggi atau sebagai perpanjangan tangan dari BAN-Perguruan Tinggi di daerah-daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesulitan pada saat BANPerguruan Tinggi melakukan penilaian terhadap perguruan tinggi. Ia juga menegaskan yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi adalah senantiasa melakukan perbaikanperbaikan. (dys)

Ismail Marzuki (Suara NTB/dys)

Kemdikbud-KPK Awasi Aliran Dana ke Daerah

Marsya Arindi

(Suara NTB/dys)

Jakarta (Suara NTB) – Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Haryono Umar mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi aliran dana yang berasal dari Kemdikbud ke daerah. “Mulai tahun ini, Kemdikbud dan KPK akan mengawasi aliran dana yang berasal dari pusat ke daerah misalnya tunjangan guru, insentif, dan lainnya,” ujar Haryono dalam acara sarasehan dengan pers di Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Rabu. Kemdikbud menggandeng KPK, karena tidak punya wewenang untuk mengawasi.

“Maka kami juga mengajak Kemenkeu, BPKP, KPK, Mendagri, Kemenag untuk turut mengawasi,” tambah dia. Selama ini Kemdikbud mentransfer uang tunjangan guru tersebut langsung ke kabupatenkota. Tapi kenyataannya di lapangan, penyaluran dana tersebut banyak yang tidak tepat waktu. Menurut dia, hal itu terjadi karena tidak adanya pengawasan. “Harusnya ada yang mengawasi, karena jika tidak ada maka akan ada keinginan untuk korupsi,” jelas dia. Disinggung, mengenai kekurangan pembayaran dana tunjangan sertifikasi guru sebesar Rp8 triliun secepatnya akan dibayarkan.

(Suara NTB/ist)

Haryono Umar

Saat ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang melakukan verifikasi masalah tersebut. Utang pemerintah sebesar Rp8 triliun tersebut sejak 2010 sampai 2013. (ant/bali post)

2015, Mendikbud Yakin Kurikulum 2013 Tetap Berjalan Jakarta (Suara NTB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh yakin kelangsungan Kurikulum 2013 akan tetap terjaga meskipun periode kepemimpinannya berakhir pada Oktober 2014. Mendikbud mengungkapkan tiga argumen mengenai hal tetap diterapkan Kurikulum 2013. Alasan pertama, ujarnya, rasionalitas dan nalar dari

pengembangan Kurikulum 2013 cukup kuat untuk membuat kurikulum ini terjaga kontinuitasnya. “Kalau kurikulum itu masuk akal, ada nalarnya, saya yakin, (pemimpin) yang berikutnya juga akan melanjutkan Kurikulum 2013,” ungkapnya menjawab wartawan dalam Press Workshop yang diselenggarakan di Universitas Terbuka (UT), Tangerang Selatan, sebagaimana dilansir dari

www.kemdikbud.go.id, Rabu (15/1). Kedua, program untuk anggaran 2015 masih disusun oleh pemerintah sekarang, karena nota keuangan 2015 ditetapkan pada 16 Agustus 2014. Dengan demikian, pemerintah saat ini tetap dapat memasukkan program Kurikulum 2013 dalam penyusunan anggaran tahun 2015. “Kami ingin memastikan bahwa kurikulum ini tetap eksis, karena tahun depan kita ingin pastikan se-

luruh kelas pada setiap jenjang menerapkan Kurikulum 2013,” tambah Mendikbud. Ketiga, keberadaan Kurikulum 2013 akan diperkuat melalui peraturan pemerintah yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat dibandingkan hanya sekadar peraturan menteri. “Insya Allah bisa terjaga,” tandasnya. Kurikulum 2013 mulai diterapkan Kemdikbud pada tahun ajaran 2013/2014 secara bertahap dan terbatas.

Pada periode pertama tersebut, pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pola Kurikulum 2013 dilakukan di 6.326 sekolah pada siswa kelas 1 dan 4 SD, VII SMP, serta IX SMA/SMK. Sementara itu untuk periode kedua, pada tahun ajaran 2014/2015, Kurikulun 2013 diterapkan bagi siswa kelas 1, 2, 4, dan 5 SD, VII dan VIII SMP, serta X dan XI SMA/SMK. (ham)

Pengadaan Buku Kurikulum 2013 Selesai Februari Jakarta (Suara NTB) Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim memperkirakan buku pelajaran untuk kurikulum 2013 akan selesai pada Februari. “Bulan Februari diperkirakan sudah selesai,” ujar Musliar dalam acara serasehan dengan pers di Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Rabu. Buku yang disiapkan bentuknya digital atau ebook. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) daerah yang akan melakukan pengadaan pencetakan buku tersebut dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Aliran Khusus (DAK). Menurutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sudah menganggarkan dana sebesar Rp 11 triliun yang digunakan untuk pencetakan buku. “Jadi, pengadaan buku tidak ada di Kemdikbud,” jelas dia.

(Suara NTB/ist)

Musliar Kasim

Buku-buku tersebut nantinya akan diberikan gratis kepada seluruh murid sekolah. “Tidak ada pungutan untuk buku, karena semuanya diberikan gratis,” tukas Musliar Kasim. Kurikulum 2013 akan diterapkan secara keseluruhan mulai SD, SMP, dan SMA pada tahun ajaran 2014/2015. Para guru juga akan mendapat pelatihan mengenai kurikulum tersebut mulai Februari. (ant/bali post)

Kompleks, Persoalan Pendidikan di Lotim Selong (Suara NTB) Persoalan pendidikan di kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinilai sangat kompleks. Mulai dari persoalan guru, fasilitas pendidikan dan seabrek persoalan yang menghadang dunia pendidikan lainnya ditemukan di Gumi Selaparang ini. Hal ini terungkap dalam pertemuan Komisi II DPRD Lotim dengan jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, di gedung DPRD Lotim, Rabu (15/1) kemarin. Anggota Komisi II DPRD Lotim Qiyamudin Saman, menjelaskan, kompleksitas persoalan pendidikan ini karena menyangkut manusia. ‘’Beda urusannya dengan membangun inftrastruktur seperti yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sudah berusaha dipenuhi, namun masih ada saja yang belum,” ungkapnya. Menurutnya, dalam menjalankan pembangunan bidang pendidikan tidak perlu terlalu takut untuk membuat terobosan baru. Terobosan ini dirasa penting dilakukan para tenaga pendidik di tingkat satuan pendidikan. Hanya saja, guru yang selama ini dianggap kurang kreatif. Hasil pantauan di lapangan, sebagian besar guru dan kepala sekolah ini menunggu arahan dan instruksi. “Kalau begini terus akan tamat riwayat pendidikan kita,” kritiknya. Untuk bisa melakukan perubahan ia menganggap tidak perlu takut berbeda dengan pusat. “Selama tidak melenceng dari aturan, lakukan saja terobosan. Kepala sekolah jangan takut,” sarannya. Qiyamuddin menambahkan, perlu juga ada demokrasi pendidikan. Para kepala sekolah harus cerdas kelola sekolah. “Kepsek yang tidak cerdas, sekolah tidak akan maju. Kita harapkan, angkat kepala sekolah yang kreatif,” pintanya.

Termasuk dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Terlepas dari kompleksitas masalah, dirinya menyarankan diperlukan persiapkan yang matang. Perubahan kurikulum yang berulang-ulang dilakukan pemerintah pusat ini dikritik politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Lotim, Yanis Maladi menerangkan, untuk kurikulum 2013, lebih dititikberatkan pembelajarannya pada aspek soft skill dibandingkan hard skill. Belajar di sekolah dengan kurikulum baru tidak semata untuk pintar. Namun lebih mengarah mencetak individu yang berkarakter. Mengembangkan emosionalnya daripada kepintarannya. “Ajarkan anak pintar bukan tujuan karena cepat hilang. Tapi kalau emosional, akan tetap diingat. Orang yang sukses itu yang kuat emosionalnya,” ucapnya. Kepala Bidang Dikmen Dikpora, Supriadi, menambahkan implementasi kurikulum 2013 ini dimulai pada 8 sekolah SMA dan SMK. Menurutnya, ada dana sebesar Rp 35 juta tiap sekolah yang dapat untuk implementasinya. ‘’Arahan pusat, daerah boleh melakukan uji coba di sejumlah sekolah dulu. Hanya saja Kabupaten Lotim memilih memberlakukan penerapan kurikulum baru ini secara keseluruhan di semua sekolah. Hanya saja, sedikit terkendala pada aspek pendanaan,’’ ujarnya. Seperti dalam hal pengadaan buku, Khusus semester I, buku dianggarkan dari dana BOS. Semester II dari DAK. “Jadi kendala, saat ini khusus kegiatan permulaan butuh banyak biaya. Ratarata sekolah gunakan BOS. Karena kebijakan implementasi kurikulum masih butuh dana besar. Utamanya bagi sekolah swasta,” demikian imbuhnya. (rus)


Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2014

Tak Punya Lisensi Kepelatihan BELUM memiliki lisensi kepelatihan tak mematahkan semangat Abdurrahman Abdullah melatih tim sepakbola. Mengandalkan pengalamannya di lapangan, pelatihsepak bola yang akrab dipanggil Man ini sukses membawa tim Kota Bima, Persekobi menjuarai Divisi III Nasional Wilayah Timur di Singaraja-Bali, 8-11 Januari lalu. Pelatih kelahiran RasanaE Barat Kota Bima, 4 Maret 1968 mengatakan melatih tim Persekobi merupakan awal kiprahnya di sepak bola level nasional. Sebelumnya dia tak menyangka dapat melatih tim Divisi III Nasional, sebab dia tak punya lisensi kepelatihan yang memadai untuk menangani tim tersebut. Namun dengan modal pengalaman melatih tim lokal dia pun memberanikan tawaran PSSI Kota Bima. “Saya tak sangka bisa dipercaya melatih tim Persekobi, karena saya tak punya lisensi kepelatihan, namun saya punya pengalaman melatih klub sepak bola,” klaimnya Karir suami Mardianah sebagai pelatih sepakbola terus bersinar. Setelah sukses membawa klub Galaxi menjuarai sejumlah kompetisi lokal Kota Bima. Buah dari kesuksesannya itu dia pun dipercaya PSSI Kota Bima untuk menangani tim U-21 Kota Bima bermain di kompetisi Divisi III Nasional. Awal karir yang baik, dia pun sukses membawa tim Persekobi juara Divisi III Nasional Wilayah Timur. Dan saat ini tengah mempersipkan timnya untuk mengikuti putaran final Divisi III Nasional di Jakarta, 18 Januari ini. Sukses membawa Persekobi juara wilayah timur, membuat Man lebih yakin akan kemampuannya. Mantan pemain Suratin Persebi di era 1987 ini mengatakan sesungguhnya dia tak punya sertifikat kepelatihan untuk melatih atlet. Namun dia nekad aja melatih sebab dia punya pengalaman melatih di tim lokal Bima. Untuk lebih serius menekuni karir kepelatihannya ke ajang l e b i h tinggi,Man tentu harus memiliki lisensi kepelatihan. O l e h karena itu Man berharap Pengcab PSSI Kota Bima memberikan kesempatan mengikuti pelatihan pelatih nasional, sehingga dia lebih percaya diri lagi untuk melatih tim Persekobi bermain di kancah nasional. (fan)

Mataram (Suara NTB) Setelah atet peraih medali emas di nomor 400 meter gawang putri di Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau 2012 lalu, Mariati memutuskan pensiun jadi atlet tahun 2013 lalu. Kini NTB hanya mengandalkan Fifit Marlena untuk mempertahankan medali emas di nomor 400 meter gawang tersebut. Pasalnya Fifit adalah satu-satunya atlet atletik putri nomor 400 meter gawang yang tersisa. Pelatih atletik NTB, Drs.Subagio, mengaku, selain Fifit Marlena belum ada atlet muda lainnya yang diandalkan menjadi regenerasi atlet. “Tinggal Fifit Marlena yang tersisa, sebab tak ada lagi atlet putri yang diarahkan untuk dipersiapkan di nomor gawang putri NTB,” ucapnya, Rabu (15/ 1). Prestasi Fifit Marlena di kancah nasional, belum mampu menyaingi atlet senior Mariati. Sebab atlet asal Kabupaten Bima itu belum pernah meraih medali emas di nomor 400 meter gawang. Namun, Subagio berharap Fifit Marlena bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam menghadapi event tingkat nasional, sehingga medali emas NTB di nomor 400 meter dapat dipertahankan. Fifit Marlena yang dihubungi Suara NTB di GOR 17 Desember Mataram, mengatakan dirinya tak berani berjanji. Alasannya, kemampuannya masih jauh meraih medali emas PON. Namun demikian atlet yang baru meraih gelar S1 di F-POK IKIP Mataram ini akan berusaha keras meningkatkan catatan waktunya. Saat ini dia sedang mempersiapakan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2014.” (fan)

(Suara NTB/fan)

Lintasan Dibangun Tak Sesuai Standar

Pemkot Bima Harus Bertanggung Jawab Mataram (Suara NTB) Lintasan Atetik yang dibangun dengan dana Kementerian Pemuda dan Olahraga di Lapangan Mangge Maci, Kota Bima tahun 2013 lalu dinilai tidak sesuai standar. Pemkot Kota Bima diminta ikut bertanggung jawab soal pembangunan sarana olahraga yang dibangun dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 9 miliar tersebut.

Abdurrahman Abdullah (Suara NTB/fan)

LATIHAN - Fifit Marlena (kiri) saat latihan di GOR 17 Desember Mataram

(Suara NTB/fan)

Nasaruddin

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Pengprov Persatuan Atletik Indonesia (PASI) NTB, Drs. Nasaruddin, MKes, kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (15/1), menjelaskan, panjang lintasan yang dibangun di Lapangan Mangge Maci tersebut kurang dari 400 meter atau (kurang 3,4 meter) itu menandakan lapangan itu

tak sesuai dengan standar. Akibatnya, keberadaan sarana olahraga atletik itu dinilai mubazir, karena tak dapat digunakan untuk lomba atau kejuaraan atletik level regional maupun nasional. Nasaruddin yang juga Ketua Bidang Litbang KONI NTB ini menjelaskan anggaran sebesar Rp 9 miliar un-

tuk pembangunan lintasan sintetis tersebut seharusnya dapat tercukupi untuk membangun lintasan yang berstandar nasional. Sayangnya, pihak Pemkot Kota Bima tak mampu mengawasi pembangunan lintasan tersebut, sehingga arena yang berbahan dasar karet sintetis tersebut tak me-

menuhi standar nasional. Akibat lintasan yang memenuhi standar itu, membuat pihak Pengprov PASI NTB tak bisa menyelenggarakan kejurda atletik di lokasi tersebut. Dicontohkannya pada menjelang HUT NTB 17 Desember lalu, pengurus atletik batal menggelar kejuaraan di Lapangan Mangge Maci Bima, lantaran lintasannya tak memenuhi standar. Kondisi tersebut membuat dirinya prihatin, sebab dinilai niat baik pemerintah pusat untuk menggucurkan anggaran miliaran rupiah tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan. (fan)

Penerus RvP

Arsenal Siapkan 37 Juta Poundsterling London Arsenal siap menggelontorkan dana 37 juta poundsterling untuk pemain muda potensial asal Jerman yang diklaim bisa sehebat Robin van Persie (RvP) Menurut laman Dailymail (14/1), Arsenal dikabarkan siap menebus klausul penjualan Julian Draxler (20) yang merupakan target prioritas The Gunners setelah dipantau oleh tim pemandu bakat Arsenal secara intensif. Tim pemandu bakat Arse(ant/bali post) nal percaya Draxler, yang berJulian Draxler posisi gelandang serang untuk Schalke, memiliki kemampuan lebih jika bermain sebagai penyerang utama. Arsenal menganggap Draxler memiliki kualitas yang sama baiknya, seperti Van Persie maupun Thierry Henry. Sebelum bergabung dengan tim Gudang Peluru, Van Persie dan Thierry Henry berposisi sebagai pemain sayap kiri, namun berubah menjadi penyerang menakutkan setelah ditempatkan sebagai penyerang di klub asal London utara tersebut. Saat ini Wenger belum bisa mentransfer Draxler karena klausul kontraknya tidak memungkinkannya pindah sampai musim panas mendatang. Draxler merupakan target utama Arsenal setelah gagal mendapatkan Luis Suarez dan Wayne Rooney pada musim panas tahun lalu. Meskipun Olivier Giroud kembali mencetak gol kala mengantar Arsenal menang 2-1 atas Aston Villa (14/1), namun penyerang asal Prancis tersebut beresiko mengalami cedera serius. (ant/bali post)

Peterhansel Tercepat pada Tahapan Sembilan Reli Dakar

RELI - Salah satu peserta Reli Dakar Sugawara menggunakan truk Hino.

Pemain Miami Heat Ketemu Obama di Gedung Putih Washington Presiden Barack Obama untuk kedua kalinya dalam kurun satu tahun menerima juara NBA Miami Heat di Gedung Putih dan memberikan ucapan selamat atas prestasinya menjuarai NBA. LeBron James, Dwyane Wade, Chris Bosh dan rekan-rekannya menghadiri seremoni di East Room, Gedung Putih, di mana Obama yang penggila olah raga basket, memuji prestasi mereka. “Saya ingin menyelamati pelatih (Erik) Spoelstra untuk (ant/bali post) prestasi luar biasa yang dicapainya; presiden tim Pat Riley yang BERSAMA - Presiden Amerika Serikat Barack Obama legendaris atas kepemimpinan memegang bola basket yang diberikan pemain Miami istimewanya; dan semua staf Heat LeBron James di gedung putih Washington. pelatih serta pemain, anggota staf dan awak yang menciptakan musim juara kesimpulannya adalah: atlet-atlet luar biini,” kata Obama seperti dikutip AFP. asa, organisasi yang luar biasa, tim yang “Grup ini kini telah dua kali juara, tapi men- luar biasa, namun juga para anggota komucapai final tiga kali. Kadang-kadang itu serasa nitas mereka yang luar biasa,” kata Obama. mereka masih bertarung untuk mendapatkan Sebelum ke Gedung Putih, para pemain sedikit penghormatat. Saya bisa memahami itu,” mengunjungi tentara AS terluka korban perkata Obama, lalu direspons tawa audiens. ang di sebuah rumah sakit terdekat. Heat Miami menjadi juara NBA untuk kedua kali mengalahkan San Antonio Spurs dengan tuberturut-turut tahun lalu dan Obama menilai juh game penuh untuk menjadi juara NBA para pemain pantas mendapatkan pujian. “Jadi tahun lalu, demikian AFP. (ant/bali post)

Chile Pereli Prancis Stephane Peterhansel tampil tercepat untuk melakukan hatrik pada Reli Dakar, setelah tampil sebagai pemenang pada tahapan kesembilan, Selasa. Peterhansel yang mengendarai Mini menguasai lintasan sepanjang 459 kilometer - 422 kilometer diambil waktunya - dari Calama ke Iquique di Chile. Pereli berusia 48 tahun itu — yang bila menang pada kejuaraan ini akan membukukan enam kemenangan di kategori mobil untuk menyamai jumlah kemenangannya di kategori sepeda motor, unggul lebih dari 11 menit pada tahapan itu atas juara klasemen sementara (overall) Nani Roma. Ia kini terpaut hanya 12 menit dari pimpinan lomba menjelang akhir perlombaan pada Sabtu mendatang. Peterhansel, seperti dilansir AFP, yang sempat keteter pada awal lomba tapi akhirnya mampu memperbaiki posisinya, membukukan waktu empat jam 17 menit 53 detik, sedangkan juara tahapan Senin, Nasser Al-Attiyah dari Qatar, berada di urutan kedua dengan pautan waktu dua menit 17 detik. Roma di urutan ketiga dengan beda waktu 11 menit lebih lamban. Roma, pemenang kategori sepeda motor 2004 dan runner-up dua tahun lalu, menyatakan ia akan berusaha mengulang kemenangan itu pada tahapan berikutnya. “Saya dalam posisi bagus, karena merasa tidak ada tekanan, sebab saya bukan pimpinan lomba,” katanya. Pada kategori sepeda motor, pereli asal Spanyol Marc Coma mendekati gelar juara keempat di Reli Dakar setelah memenangi tahapan kesembilan. Pereli berusia 37 tahun yang menunggang KTM itu membukukan waktu empat jam 49 menit 05 detik, unggul satu menit dari rekannya Joan Barreda — runner-up dua hari berurutan, sedangkan juara lima kali dari Prancis Cyril Despres di urutan ketiga terlambat sekitar lima menit. Di urutan klasemen umum, Coma memimpin Barreda 40 menit 19 detik sedangkan pereli Spanyol lainnya, Jordi Viladoms, berada di urutan ketiga dengan pautan waktu 90 menit. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Nikmati Pemandangan Wisata NTB Lewat Lombok Wisata Sepeda KOMUNITAS Sepeda NTB Cycling akan menggelar Lombok Wisata Sepeda. Bagi komunitas penggila sepeda gunung dipersilakan ikut. Sebab panitia tidak memungut biaya pendaftaran. Kegiatan yang akan melibatkan sedikitnya 200 peserta komunitas pecinta olahraga sepeda gunung ini akan mengambil start di depan Kantor Gubernur NTB, Minggu (19/1) pukul 06.30 pagi hari. Mereka akan menjelajahi sejumlah lokasi wisata terindah yang tersebar di wilayah Pulau Lombok dan berakhir di lokasi Wisata Medana By Marine di Desa Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Ketua Panitia Lombok Wisata Sepeda, Andy Hadianto, SH, MM, yang dihubungi Suara NTB, Selasa (14/1) mengatakan, kegiatan Lombok Wisata Sepeda yang digelar merupakan ajang silaturahmi komunitas pecinta sepe-

da gunung yang ada di NTB. Melalui kegiatan tersebut mereka ingin mempromosikan sejumlah lokasi wisata yang tersebar di NTB, khususnya di Pulau Lombok. “Kita ingin memasyarakatkan olahraga sepeda sambil menikmati serta mengenalkan keindahan pemandangan lokasi wisata di Lombok,” ucap Andy yang juga Direktur Utama PT. Daerah Maju Bersaing ini. Menurutnya, rute yang dilalui depan Pendopo Gubernur NTB, menuju Pusuk perbatasan antara Lombok Barat (Lobar) dan KLU, setelah istirahat di Pusuk untuk menikmati keindahan panorama alam di lokasi tersebut, rencananya mereka akan melanjutkan perjalanan hingga mencapai finish di lokasi wisata Medana. Di lokasi ini, pihak panitia akan membagikan kupon doorprize kepada sejumlah peserta yang ambil bagian. Bagi peserta yang beruntung akan

(Suara NTB/ist)

POSE - Komunitas Sepeda NTB Cycling berpose bersama. Mereka siap mengikuti Lombok Sepeda Wisata Minggu (19/1). mendapatkan doorprize yang telah disiapkan oleh panitia. “Doorprize-nya bukan berupa motor. Namun kita siapkan doorprize yang sekiranya cukup untuk mengenal kegiatan tersebut,” terangnya. Selain menikmati pemandangan wisata, para peserta Lombok Wisata Sepeda juga

akan melakukan kegiatan bhakti sosial, berupa penghijauan dan Green School atau sekolah hijau. “Green School ini digagas oleh remaja masjid di Pemenang,” terangnya, seraya menambahkan pihaknya akan memberikan bantuan peralatan tulis dan buku kepada 40 siswa yang tidak mampu. (fan)


SUARA NTB

Kamis, 16 Januari 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

BENGKEL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

PELATIHAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

PERAWATAN AC

BENGKEL

BANK

TANAH KAPLING


SUARA NTB

Kamis, 16 Januari 2014

KURSUS/BIMBEL

TENUN LOMBOK

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV JUAL MOBIL

SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

ADVERTISING PROPERTY

BOUTIQUE

TELEVISI

SANGGAR SENAM

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

FASHION

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN

LAUNDRY

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL


SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 14

Kalangan DPR Sepakat Potong Gaji untuk Sinabung Harus Diperbaiki

(ant/bali post)

Joko Widodo

GUBERNUR DKI Jakarta Joko Widodo meminta tanggul jebol sekecil apa pun harus segera diperbaiki. “Harus cepat-cepat diperbaiki supaya kerusakannya tidak semakin bertambah parah. Tanggul jebol itu berdampak langsung ke masyarakat,” kata Jokowi ketika meninjau langsung tanggul yang jebol sepanjang tiga sampai empat meter di RT 15 RW 05, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur hari ini. Jokowi mengaku telah mengerahkan bahan-bahan material dan sejumlah pekerja untuk memperbaiki tanggul jebol itu. “Sekarang sudah dikerjakan. Supaya lebih cepat, kita berencana meminta bantuan tambahan dari TNI, mungkin Kopassus atau Kodam,” ujar

Jokowi. Dia mengungkapkan, penyebab tanggul jebol adalah usia tanggul yang sudah tua dan hujan deras yang terus mengguyur wilayah tersebut sehingga debit air meningkat. “Hujan deras, debit air naik, sedangkan umur tanggul itu sudah terlalu lama, sehingga tidak mampu lagi menampung. Akhirnya, tanggul pun jebol. Makanya, bagian yang jebol itu harus segera ditutup supaya air yang mengalir keluar tidak bertambah banyak,” tutur Jokowi. Dia mengungkapkan, pada musim hujan sekarang ini, pengecekan tanggul-tanggul harus sering dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan dan banjir. “Manajemen kontrol dan pengecekan langsung di lapangan harus sering-sering dilakukan supaya kita tahu mana saja tanggul yang rusak dan harus segera diperbaiki. Perbaikan pertama bisa bersifat darurat, tapi selebihnya harus bersifat permanen, “ ungkap Jokowi. Dia menargetkan proses perbaikan tanggul akan rampung dalam tiga atau empat hari ke depan. (ant/bali post)

Penggunaan Internet Paling Banyak untuk E-mail Jakarta (Suara NTB) Surat elektronik (e-mail) mengalahkan posisi media sosial (social media) dalam penggunaan internet di Indonesia. Hal tersebut merupakan hasil survei Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Hasil survei terhadap pelaku industri itu diumumkan dalam acara “Profil Terkini Internet Industri Indonesia”, di Jakarta, Rabu. “Survei dilakukan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013. Hasilnya, dari lima aktivitas tertinggi penggunaan internet, adalah untuk keperluan e-mail,” ujar Kepala BPS Suryamin. Survei dilaksanakan pada 33 Provinsi dengan 78 kabupaten/kota dan diintegrasikan dengan survei rutin BPS yang berbasis usaha yaitu sektor pariwisata (restoran dan hotel), industri besar dan sedang. Menurut hasil survei tersebut, kegiatan pengiriman dan penerimaan e-mail mencapai 95,75 persen, sedangkan akses layanan media sosial mencapai 61,23 persen. Pemanfaatan tertinggi internet adalah untuk mencari berita/informasi (78,49 persen), mencari barang/jasa (77,81 persen), informasi lembaga pemerintahan (65,07 persen), sosial media (61,23 persen). Berdasarkan hasil survei tersebut, terjadi fenomena posistif yaitu lebih dari 75 persen usaha di sektor bisnis baik di perkotaan maupun di perdesaan menggunakan komputer. Industri pengolahan lebih beradaptasi dalam penggunaan komputer, tercermin dari tingkat persentase yang lebih tinggi dari sektor bisnis lainnya, yaitu sekitar 77,75 persen, disusul hotel (74,59 persen), dan restoran/rumah makan (68,92 persen). Fenomena lain dari hasil survei, untuk antarprovinsi kalangan industri bahwa di Sulawesi Utara tercatat sebagai propinsi yang sudah 100 persen menggunakan komputer dan internet, peringkat kedua Kalimantan Barat (94,12 persen), di atas DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan (90,83 persen). Sementara propinsi pengguna komputer dan internet terendah adalah Maluku Utara (40 persen). Ketua Umum APJII, Samuel A. Pangerapan mengatakan pengguna internet di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 71,19 juta, meningkat 13 persen dibanding tahun 2012 yang mencapai sekitar 63 juta pengguna. “Penetrasi jumlah pengguna internet terus meningkat, saat ini mencapai 28 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 248 juta orang,” katanya. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Anggota Komisi V DPR RI Saleh Husin sepakat bila anggota DPR RI memotong gajinya sebesar Rp3-Rp4 juta guna disumbangkan untuk korban letusan Gunung Sinabung, Sumatera Utara. “Gaji pokok anggota DPR RI antara Rp15-Rp16 juta. Bila dipotong 25 persen, ya sekitar Rp3-Rp4 juta,” kata Saleh Husin di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu. “Sumbangan yang bisa diberikan kepada korban minimal Rp2,24 miliar. Belum lagi ada anggota DPR yang memotong gajinya sebesar 50 persen,” imbuh politisi Hanura itu. Ia mengatakan, potongan gaji anggota DPR RI diyakini dapat meringankan beban korban letusan Gunung Sinabung. “Kita dukung penuh, karena itu merupakan bagian dari rasa kepedulian kepada sesama. Bantuan ini memang tak akan menyelesaikan masalah sepenuhnya. Namun paling tidak membantu meringankan beban korban,” kata dia. (ant/bali post)

Pengungsi Gunung Sinabung.

(ant/bali post)

MK Terancam Lumpuh Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin menegaskan MPR melihat Mahkamah Konstitusi (MK) terancam lumpuh dan berada di bibir jurang, karena itu harus ada tindakan segera untuk menyelesaikannya. “Jadi sekarang MK ini pada posisi di bibir jurang, MK terancam lumpuh,” kata Lukman Hakim di Jakarta, Rabu. Lukman menjelaskan saat ini ada gugatan ke PTUN terhadap Patrialis Akbar dan Maria, sedangkan hakim Haryono juga akan memasuki masa pensiun. “Jadi jika tidak segera diantisipasi, setidaknya akan ada dua hakim yang lowong dan bahkan bisa tiga jika gugatan di PTUN dikabulkan,” kata Lukman. Jika dilihat dari masa sidang DPR kali ini hanya efek-

tif selama 36 hari kerja. “Saya kira DPR tidak akan bisa memungkinkan untuk melakukan perekrutan hakim MKRI. Ini dua hakim MK dari DPR,” kata Lukman. Lukman menjelaskan, jika mengacu Keppres, maka DPR harus membentuk panel ahli terlebih dahulu untuk menseleksi calon hakim MKRI yang membutuhkan waktu. “Jika kita lihat pemilu April nanti, dugaan saya gugatan sengketa hasil pemilu akan makin banyak. Permohonan akan makin banyak. Nah bagaimana kalau hakim-

nya justru berkurang,” kata Lukman. Untuk itu MPR menawarkan solusi. Pertama, MPR berharap DPR mengadakan persidangan di masa reses. Kedua, setiap lembaga negara yang mengajukan satu panel ahli dan KY harus segera mungkin melakukan. Ketiga meminta Komisi III DPR bersidang pada masa reses. Keempat, Meminta panel ahli bekerja 24 jam. “Namun jika semua solusi yang ditawarkan MPR tersebut tidak bisa juga dijalankan, maka solusi lainnya:

Tarif Listrik Perusahaan Besar Direncanakan Naik Jakarta (Suara NTB) Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) hanya diperuntukkan bagi golongan pelanggan I3 atau pelanggan dengan daya listrik 197.001-13,32 MVA dan pelanggan I4 dengan daya tak terhingga pada 2014. “Yang naik itu yang (pelanggan) besar, bukan masyarakat industri kecil. Tolong jangan digeneralisasikan. Rencana kenaikan itu yang kaitannya dengan I3 dan I4, jadi tidak mempengaruhi golongan pelanggan (dengan daya) 450 VA dan 900 VA,” kata Susilo usai acara “Econo-

mist Indonesia Summit 2014” di Jakarta, Rabu. Susilo menjelaskan golongan pelanggan I3 termasuk Mall sementara golongan pelanggan I4 merupakan perusahaan-perusahaan yang keuntungannya sudah mencapai triliunan rupiah. “Itu yang dinaikkan supaya tidak disubsidi. Masa (keuntungannya sudah besar-besar) masih disubdisi pemerintah, kan lebih baik untuk pembangunan,” jelas Susilo. “Perusahaan-perusahaan besar itu hanya dikurangi untungnya sedikit saja,” tambahnya terkait kenaikan TDL ini. Menurut Susilo kenaikan

TDL sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 30 Tahun 2012 sudah disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait subsidi listrik 2014 saat pembahasan RAPBN. Disepakati besaran subsidi listrik 2014 mencapai Rp 71 triliun dengan cadangan Rp 10 triliun sehingga totalnya menjadi Rp 81 triliun. Namun, pelaksanaan kenaikan TDL, lanjut Susilo, belum dapat dipastikan. “Sedang difinalisasi, apakah mau dilaksanakan seperti dulu per kartal atau nanti akan dicari (waktu) yang paling bagus. Yang pasti harus tahun ini,” ujar Susilo. (ant/bali post)

SBY - Anas ”Launching” Buku di Hari yang Sama Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum secara bersamaan akan meluncurkan buku, Jumat (17/1). Rencananya, Presiden SBY akan meluncurkan buku “Selalu Ada Pilihan” di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Sementara Anas akan meluncurkan buku yang berjudul “Janji Kebangsaan Kita” di rumah pergerakan PPI di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. “Buku sudah disiapkan sebelumnya, jauh hari sebelumnya rencana di-launching setelah pelantikan PPI di Sulawesi Selatan. Tapi sudah ada panggilan (KPK), akhirnya tetap launching tanpa kehadiran beliau (Anas),” ujar Fungsionaris PPI yang juga anggota DPR RI dari Demokrat Gede Pasek Suardika di Gedung DPR, Jakarta, Rabu. Namun ia tidak menjelaskan isi buku yang akan diluncurkan Anas tersebut. “Isinya nantilah lihat hari Jumat. Bukunya sudah lama mau di-launching, tapi tertunda saja,” jelas dia. Sekali lagi, Pasek pun membantah buku ini juga menjadi salah satu bentuk perlawanan Anas kepada SBY. Sebab, dia menilai, buku tak bisa dibuat cepat dan begitu saja. “Mana bisa buat buku mendadak,” tegas dia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan buku terbarunya berjudul ‘Selalu Ada Pilihan’ secara resmi pada, Jumat (17/1) mendatang. Buku ini berisi pengalaman Presiden memimpin Indonesia selama sembilan tahun terakhir. Melalui buku ini juga, SBY akan menjawab sejumlah kritik hingga fitnah yang dialaminya. “Saya menulisnya sendiri, termasuk judulnya ‘Selalu Ada Pilihan’ (SAP),” tulis SBY dalam akun Facebook dan Twitter miliknya, yang diunggah pada Minggu (10/11) malam. (ant/bali post)

(ant/bali post)

DINAIKKAN - Pekerja tengah melakukan perbaikan pada jaringan listrik. Pemerintah berencana menaikkan tarif listrik pelanggan dengan daya listrik 197.001-13,32 MVA dan pelanggan dengan daya tak terhingga pada 2014.

Ahok Ancam Usir Warga Pinggiran Sungai Jakarta (Suara NTB) Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan terus fokus pada normalisasi sungai seperti Sungai Pesanggrahan, Angke, dan Sunter. Untuk itu dia akan membersihkan wilayah pinggiran sungai dari warga yang mendudukinya. “Kita usir semua orang yang menduduki pinggiran sungai untuk normalisasi, karena tahun ini harus beres. Normalisasi kali Pesanggrahan, Angke, Sunter harus beres. Sedangkan untuk Ciliwung karena lebih panjang maka warga yang ada di sana juga lebih banyak sekitar 50 ribu lebih kepala keluarga, jadi ini mesti tunggu Rusun Pasar Minggu dan Pasar Rumput selesai,” katanya di Jakarta, Rabu. Menurut Ahok, mengatasi masalah banjir di Jakarta adalah tidak terlalu sulit asal ada kerja sama dari berbagai pihak, terutama pe-

merintah pusat. “Yang penting pusat mau bantu. Makanya kemarin kita minta sodetan Sungai Cisadane agar bisa menurunkan volume kali Ciliwung dan memaksimalkan alirannya ke seluruh sungai yang ada karena semua sungai dan saluran kan sebenarnya sudah terhubung sejak jaman Belanda,” katanya. Satu-satunya masalah yang merisaukan Ahok adalah kebiasan warga yang sering membuang sampah sembarangan ke kali dan saluran. “Habis buang sampah mereka merasakan bau busuk, lalu ditimbun dengan membuang puing, habis itu, dia buat rumah. Makanya sekarang kita lagi cari semua di mana saluran itu akan kita bongkar. Kita mohon maaf karena terpaksa harus bongkar rumah kalian kalau didirikan di atas saluran kita enggak mau tahu, bongkar semua,” katanya. (ant/bali post)

Presiden harus keluarkan Perppu lagi. Meskipun ini sebenarnya bagi MPR tidak nyaman kok selalu melalui Perppu,” kata Lukman. Menurut Lukman isi Perppu adalah bagaimana mengatur mekanisme penggantian hakim yang akuntabel, terbuka tapi juga realistis yang bisa dilakukan di lapangan. (ant/bali post)

Lukman Hakim Saefuddin (ant/bali post)

Uang di Ruang Karaoke Akil Hasil Penjualan Ikan Arwana Jakarta (Suara NTB) Uang yang ditemukan di ruang karoke di rumah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar disebut sebagai hasil penjualan ikan arwana. “Uang itu sudah ada berita acara penyitaan KPK pada awalnya, jumlahnya Rp2,6 miliar seperti yang dijelasin waktu Pak Akil ditangkap, uang itu hasil penjualan ikan arwana,” kata pengacara Akil, Tamsil Sjoekoer saat dihubungi lewat telepon di Jakarta, Rabu. Sebelumnya seusai pemeriksaan mantan Ketua MK Mahfud MD di Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (10/ 1), Mahfud mengaku ditanyai mengenai uang milik Akil yang disimpan di tembok di ruang karoke rumah dinasnya. “Uang itu ada di ruang karaoke, jadi bukan di tembok, kata Pak Akil yang menyimpan uang itu bukan Pak Akil tapi si supirnya, Daryono, jadi uang itu memang ada di rumah Pak Akil saat itu, lalu ketika Pak Akil ditangkap, uang itu disimpan supir di ruang karaoke,” jelas Tamsil. Daryono diketahui adalah supir Akil yang sempat menghilang saat awal penangkapan Akil pada 2 Oktober 2013, salah satu mobil Akil, Mercedes Benz seri C-350 juga diatasnamakan dengan nama Daryono. Tamsil berkeras bahwa uang tersebut bukan berarti disimpan di tembok. “Kalau di tembok saya tidak tahu, mungkin Pak Mahfud yang bikin temboknya berlubang, karena yang membuat ruang karaoke itu Pak Mahfud, sudah ada jaman Pak Mahfud,” tambah Tamsil. Tamsil juga membantah uang tersebut menjadi barang bukti KPK untuk menyangkakan Akil terlibat dalam pengaturan sengketa pilkada di kabupaten Empat Lawang dan kota Palembang. “Itu bukan sangkaan Empat Lawang, menurut Pak Akil uang itu mau dibagikan kepada petani-

petani saat Idul Adha, karena saat itu menjelang Idul Adha, itu haknya para petani,” ungkap Tamsil. Padahal Tamsil mengakui bahwa uang tersebut dalam mata uang dolar Singapura, sehingga hal yang aneh memberikan dolar Singapura kepada petani di Kalimantan. “Wallahualam, saya tidak tahu mengapa uang tersebut dalam dolar Singapura, saya hanya mendapat keterangan Pak Akil,” jelas Tamsil. Akil Mochtar menjadi tersangka penerima suap Pilkada Kabupaten Gunung Mas dan Lebak serta Kota Palembang dan Empat Lawang bersama dengan enam tersangka lain sejak 3 Oktober. Pihak lain yang terlibat dalam kasus ini adalah anggota Komisi II dari fraksi Partai Golkar Chairun Nisa yang menerima Rp3,075 miliar dari Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan pengusaha Cornelis Nalau. Uang tersebut diberikan agar Akil menolak menolak permohonan gugatan pilkada Gunung Mas sehingga Hambit tetap menjadi pemenang dalam pilkada tersebut. Akil juga menjadi tersangka kasus sengketa Pilkada Lebak, bersama dengan advokat Susi Tur Handayani sebagai penerima suap, sementara Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chaery Wardhana disangkakan sebagai pemberi suap dengan dugaan suap Rp1 miliar. Akil masih terjerat dugaan suap sengketa pemilihan Wali Kota Palembang dan Bupati Empat Lawang karena KPK mendapati uang Rp2,7 miliar di rumah Akil. KPK juga menjadikan Akil tersangka tindak pidana pencucian uang dan sudah menyita sekitar 33 mobil dan dua rumah serta tanah terkait Akil, ditambah dengan pembekuan rekening perusahaan milik istri Akil, Ratu Rita yaitu CV Ratu Samagad yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan dan perikanan. (ant/bali post)

Akil Mochtar (ant/bali post)


Kamis, 16 Januari 2014

SUARA NTB

Halaman 15

Beri Layanan Kesehatan untuk Para Manula

Dikes Kota Mataram Bentuk 80 Karang Lansia Mataram (Suara NTB)Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para manula, Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram telah membentuk 80 Karang Lansia di Kota Mataram. Dalam program Karang Lansia yang dilakukan setiap bulan, para manula bisa memeriksakan kesehatannya dan juga diberikan makanan tambahan berupa susu kalsium tinggi untuk memperkuat tulang. Demikian disampaikan Kepala Dikes Kota Mataram, dr. Usman Hadi. “Program Karang Lansia itu sama seperti Posyandu. Tapi ini khusus untuk para lansia. Ada beberapa wilayah yang mempunyai Karang Lansia

dan kita berikan pelayanan kesehatan,” terangnya. Tiap bulan, petugas medis dari Puskesmas yang terdiri dari perawat, dokter, dan ahli gizi akan memberikan pelayanan kesehatan bagi para manula di masing-masing ke-

lurahan atau lingkungan. Para petugas medis ini akan memeriksa kesehatan para manula dan jika dibutuhkan perawatan lebih lanjut, akan dirujuk ke Puskesmas terdekat. Dengan adanya program Karang Lansia ini, Usman men-

gatakan para manula merasa terbantu dan diperhatikan. “Mereka sangat senang,” ujarnya. Usman juga mengharapkan dalam program Karang Lansia tidak hanya diberikan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga bisa dibarengi dengan kegiatan lainnya semacam ceramah agama dan lainnya yang bisa dilakukan oleh Dinas terkait lainnya. Menurutnya para manula akan sangat antusias dengan itu. Pada bagian lain, Usman menanggapi adanya penambahan kader Posyandu di Kota

Mataram pada tahun 2014. Selain jumlahnya yang bertambah, akan ada peningkatan insentif untuk para kader Posyandu. “Dengan adanya penambahan tentu akan berdampak positif dan pelayanan akan menjadi lebih mudah dan efisien,” ujarnya. Kader Posyandu ini leading sector-nya berada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram. Dikes sendiri fokus pada pengisian bidang kesehatan saja. Pemilihan kader Posyandu juga akan

ditentukan oleh Kepala Lingkungan. “Biasanya Kepala Lingkungan memilih lima orang dan mereka akan bersurat ke Dikes. Kami kemudian akan memberikan pelatihan kepada para kader Posyandu ini,” terangnya. Seperti diberitakan sebelumnya, tahun 2014 ini insentif untuk kader Posyandu di Kota Mataram meningkat dari Rp 720 juta di tahun 2013 menjadi Rp 1,035 miliar. Jumlah itu akan diberikan untuk 1.730 kader Posyandu yang ada di seluruh kelurahan di Mataram. Hal ini disampaikan Kepala BPM Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin, S.Sos.,MH. Syaiful mengatakan pada tahun ini jumlah kader yang

diberikan insentif juga meningkat dari tahun 2013. Tetapi ia tidak menyebutkan berapa kader yang terdata di tahun 2013. “Kita punya 1.730 orang kader Posyandu yang sebelumnya jumlahnya kurang dari itu. Tapi karena ada terbentuk kelompokkelompok baru, jumlahnya bertambah,” terangnya. Dengan dana Rp 1,035 miliar tahun ini, jumlah yang diterima kader Posyandu juga meningkat. Dari Rp 35 ribu di tahun sebelumnya naik menjadi Rp 50 ribu untuk setiap kader per bulan. Insentif ini akan diberikan setiap triwulan. (yan)


SUARA NTB Kamis, 16 Januari 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

WOW!!! Bukopin Bagi-Bagi Gadget Lagiii…!!! INGIN terus memanjakan nasabahnya, Bank Bukopin membagikan gadget terbaru tanpa diundi. Hanya dengan melakukan transaksi di E-Banking Bukopin baik melaui ATM, SMS banking, dan Internet Banking Bank Bukopin, setiap nasabah memiliki peluang besar untuk menadapatkan hadiah langsung Smartphone Sony Experia disetiap bulannya dan VESPA LX150ie di akhir periode pada program “Nabung dan Traksaksi E-banking Bank Bukopin Otomatis berhadiah Langsung” yang diluncurkan per tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 31 Januari 2014.

Kamis, 9 Januari 2014 tepatnya di Banking Hall Bank Bukopin Cabang Mataram , Bapak Adhika Mahendradata Manager Pelayanan dan Operasi didampingi karyawan dan karyawati Bank Bukopin menyerahkan hadiah kepada pemenang Gadget Sony Experia untuk Tahap II. Program ini merupakan apresiasi bagi nasabah dengan point tertinggi secara otomatis akan mendapatkan hadiah yang diberikan langsung atau tanpa diundi. Nah tidak cukup sampai disitu, pada akhir program nanti, nasabah dengan akumulasi transaksi tertinggi disetiap bulan, akan mendpatkan

hadiah langsung berupa Vespa LX 150ie. Nasabah lain yang belum beruntung jangan khawatir kehilangan kesempatan, sebab bagi nasabah yang sudah pernah mendapatkan hadiah gadget tidak akan diikutsertakan lagi dalam program hadiah tersebut. “Segera datang ke Kantor Bank Bukopin Jl. Pejanggik No.24B Mataram, buka Tabungan SiAga Bukopin dan teruslah bertransaksi untuk meningkatkan point dan point tertinggi otomatis akan mendaptkan hadiah langsung. Jadi, kalau bisa dapat gratis, kenapa harus beli ??

Bukopin memang woookkkkeeeeeee………!!!!!

Penonton Ditembak Mati karena SMS-an di Bioskop MiamiMenggunakan ponsel saat menonton film di bioskop bisa membuat kesal penonton lain dan bisa menyebabkan kematian, seperti terjadi di Miami Amerika Serikat. Chad Oulson (43) tewas ditembak penonton lainnya, Curtis Reeves (71) yang merasa terusik karena korban terus-terusan menggunakan ponselnya di dalam bioskop meski sudah ditegur.

(ant/Bali Post)

KORBAN - Sekuntum mawar dan dua bendera AS diletakkan di atas deretan nama korban serangan di World Trade Centre, New York, 11 September 2001.

Otak Serangan 11 September Sebut Alquran Larang Kekerasan Washington Otak Serangan 11 September, Khalid Sheikh Mohammed, merilis sebuah manifesto yang menyebutkan Alquran melarang penggunaan kekerasan untuk menyebarkan Islam. Dokumen yang Selasa waktu AS dipublikasikan Huffington Post dan Channel 4 News Inggris ini adalah bentuk komunikasi publik pertama Mohammed sejak 2009 ketika pemerintah AS resmi mendakwanya dengan tuduhan terorisme. Mohammed, figur paling

penting dari lima orang yang didakwa atas serangan tahun 2001 yang menewaskan sekitar 3.000 orang di bumi AS itu, ditahan di fasilitas militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba, sejak 2006. Berbeda dari pendirian semulanya, Mohammed mengatakan bahwa Alquran melarang muslim menggunakan kekuatan sebagai alat menyebarkan agama. Dalam dokumen setebal 30 halaman itu, dia juga berupaya meyakinkan para penangkapnya, para jaksa, pengacara dan

anggota pengadilan militer AS untuk masuk Islam. “Adalah kewajiban relijius saya dalam berhubungan dengan non muslim seperti orangorang di dalam pengadilan (hakim, jaksa, pengacara, dan lain lain) untuk mengundang mereka memeluk Islam,” tulis Mohammed. “Saya tahu pasti Anda semua telah mendengar Islam dan tahu banyak mengenainya. Adalah keyakinan saya bahwa Allah akan menanyai saya di Hari Pembalasan, mengapa saya tidak mengundang

orang-orang ini ke Islam?” Mohammed mengaku “sangat bahagia” di dalam penjara dengan menambahkan “jiwa saya bebas bahkan ketika raga saya ditahan.” Mohammed mengaku tidak sedih atau tertekan dalam tahanannya. ‘’Karena saya bersama Tuhan Yang Maha Esa.’’ Dokumen ini diungkapkan kepada publik bulan lalu oleh hakim pengadilan militer James Pohl. Pengacara terdakwa enggan mengomentari isi dokumen terungkap ini, demikian AFP. (ant/Bali Post)

Ledakan Bom Terjadi Dekat Jalan Soekarno di Kairo Kairo Ledakan bom terjadi pada Selasa (14/1) di dekat Jalan Ahmed Soekarno, di Giza, Kairo Barat, Mesir, pada hari pertama penyelenggaraan referendum penentuan konstitusi baru negara itu. Serangan bom mobil yang menghancurkan bagian depan Gedung Mahkamah Giza Utara itu berjarak sekitar seratus meter dari Ahmed Soekarno Street, nama jalan yang diadopsi dari nama Proklamator RI, Bung Karno. Tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam ledakan bom di Jalan Sudan, Distrik Imbaba tersebut, kata Kementerian Kesehatan. Belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas ledakan bom tersebut. Disebutkan, pihak kepolisian sedang menyelidiki motif ledakan bom yang juga merusak beberapa mobil yang diparkir di luar gedung mahkamah itu. Sementara itu,

delapan orang tewas dalam kejadian terpisah di beberapa tempat di Mesir akibat bentrokan antara Ikhwanul Muslimin yang beroposisi dan aparat keamanan. Mesir belakangan ini dilanda beberapa serangan bom yang ditargetkan kepada aparat keamanan dan kantor-kantor kepolisian. Aparat keamanan menuduh Ikhwanul Muslimin pendukung presiden terguling Mohamed Moursi melancarkan serangan bom tersebut, namun pihak Ikhwan tidak membantah dan tidak pula mengakui tuduhan tersebut. Di sisi lain, penyelenggaran referendum pada hari pertama dari dua hari itu tampak cukup sepi di berbagai tempat pemungutan suara di Kairo.Referendum kontitusi itu ditentang keras oleh Ikhwanul Muslimin yang terus melancarkan aksi unjuk rasa sejak Moursi digulingkan pada 3 Juli tahun silam. (ant/Bali Post)

Seperti diberitakan AFP, Reeveskini diadili karena aksi main tembaknya dan hakim menolak permohonan uang jaminan dari terdakwa. Dalam dakwaan, Reeves, pensiunan polisi, ditahan sejak awal pekan ini dengan tuduhan pembunuhan tingkat dua karena menembak mati Oulson di bioskop di Wesley Chapel, Florida, Pasco county. Menurut laporan polisi, Reeves melepas satu kali tembakan dari senjata api semi-otomatis kaliber 380 miliknya setelah dia dan korban bertengkar gara-gara Oulson masih menggunakan ponsel. Saat itu film yang diputar di bioskop tersebut adalah t film laga militer “Lone Survivor”. Istri korban bernama Nicole, mengalami luka di tangan karena berusaha melindungi suaminya dari tembakan. Media setempat melaporkan bahwa kedua

pria itu beradu-mulut karena korban terus menerus SMS-an dan melakukan telepon video. Tersangka sempat keluar untuk mencari bantuan. Saksi mata mengatakan Reeves meminta Oulson berhenti memakai telepon tetapi Oulson masih terus melakukannya. Sesaat kemudian Reeves mengulangi permintaannya tetapi Oulson melemparnya dengan kantung brondong jagung. Reeves membalasnya dengan tembakan. Pemilikan senjata api adalah jamak di Florida dimana lebih dari sejuta di antara 19 juta penduduknya memiliki izin kepemilikan senjata api. Sejumlah media melaporkan bahwa Reeves mengaku menembak karena merasa “terancam” . Negara bagian itu membenarkan pemilik senjata api menembak jika merasa terancam. (ant/Bali Post)

17 Tewas dalam Serangan di Pasar Nigeria Maiduguri, Nigeria Sedikitnya 17 orang tewas ketika satu ledakan terjadi di pasar yang sibuk di Miduguri, kota di bagian utara Nigeria, kata Kepala Polisi Lawan Tanko. “Dari laporan awal yang kami terima, sedikitnya 17 orang meninggal dan lima orang luka-luka akibat ledakan tersebut di sekitar kantor pos itu,” kata Tanko kepada kantor berita Prancis AFP. Dia memperkirakan jumlah korban tewas atau luka-luka bisa naik. Ledakan itu terjadi sekitar pukul 13.30 (pukul 19.30 WIB). “Bahan peledak yang disimpan di satu karung ditinggalkan dekat satu kios penjual daging oleh orang-orang tak dikenal sekitar Kasuwar Jagwal (pasar khusus daging dan kelontong),” kata Buba Adam Kolo, seorang pedagang. Kolo mengatakan dia melihat “20 orang tergeletak tak bernafas” di tanah setelah ledakan itu tetapi mengakui bahwa ia tidak dalam posisi untuk mengatakan apakah mereka sudah meninggal atau terluka. Seorang pedagang lainnya, yang menyebut nama Musa Abba, berkata, “Saya tidak dapat mengatakan ada orang meninggal tetapi barangkali karena ledakan itu terjadi pada saat jam sibuk.” Ledakan tersebut menyebabkan kepanikan di kota itu, yang sebagian besar mayoritas penduduknya adalah pemeluk Islam dan sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. “Orang-orang berlarian menyelamatkan

diri,” kata Kolo, sementara sejumlah saksi mata lainnya melukiskan suasana kacau. Laporan-laporan awal menyebutkan ledakan itu disebabkan oleh bom mobil atau pembom bunuh diri tetapi belum ada konfirmasi segera dari pihak berwajib. Jejaring telepon selular telah diputus di sejumlah kawasan sejak keadaan darurat diberlakukan pada Mei tahun lalu dalam usaha mencegah militan merencanakan serangan-serangan. Seorang petugas kepolisian, yang tak mau identitasnya disebut karena dia tak berwenang berbicara kepada media, mengatakan dia mendengar ledakan itu dari kantornya sejauh tiga kilometer. “Dari informasi yang masuk, ledakan itu berasal dari bahan peledak yang diletakkan dekat para pedagang yang menjalankan usaha mereka di sekitar kawasan kantor pos,” kata dia. “Kami mendengar ledakan itu dari kantor polisi. Pasar itu telah tutup dan para pedagang kembali ke rumah mereka dan melintasi kantor kami. Kami waspada tinggi.” katnya. Maiduguri merupakan kota yang menjadi sasaran kelompok Boko Haram pada 2 Desember lalu ketika para militan membakar pesawat, menyita senjata dan memebakar gedung-gedung di sejumlah pangkalan militer di kota itu. Kota itu juga dipandang sebagai rumah spiritual Boko Haram, yang terjemahan kasarnya dari Hausa berarti “pendidikan barat adalah dosa”. (ant/Bali Post)

Snt16012014  

Rp 1,8 Miliar Pajak STIKES Yarsi Diduga Digelapkan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you