Snt13052014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

SELASA, 13 MEI 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 59 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Penetapan Calon Terpilih DPRD NTB

Golkar ”Kuasai” Udayana dengan 11 Kursi Mataram (Suara NTB) Setelah melakukan rekapitulasi dan pleno di semua jenjang mulai dari PPS hingga KPU, KPU NTB akhirnya menetapkan calon terpilih DPRD NTB yang dinyatakan berhasil melenggang ke Udayana. Rapat pleno penetapan kursi dan calon terpilih ini berlangsung Senin (12/5) kemarin di Mataram. Proses penetapan ini dihadiri oleh ketiga Komisioner Bawaslu NTB, pihak kepolisian dan semua saksi parpol.

TO K O H Jadi Agen Perubahan KEDUA kalinya diawal tahun 2014 ini, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas datang ke NTB, dalam rangka menguatkan pemahaman masyarakat tentang pemberantasan korupsi yang efektif dan berbasis kesadaran untuk jujur. Mahasiswa, dianggap menjadi agen perubahan di masa mendatang ketika korupsi sudah massif terjadi.

Untuk itu, dengan mahasiswa pun KPK rajin berdialog, sharing pendapat, bahkan meminta masukan, untuk perbaikan bangsa dan pencegahan tindak pidana korupsi lewat penyadaran diri sejak dini.

Bertempat ruang kuliah lantai II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mat- aram (UMM), Busyro Muqoddas hadir diantara ratusan mahasiswa dan civitas akademika, Busyro Muqoddas Bersambung ke hal 5 (ant/Bali Post)

KO M E N TTAA R

”Pilot Project Green Tourism” PEMERINTAH Jerman melalui Gesellschaft for Internationale Zusammenarbeit (GIZ) membantu Pemprov NTB dalam mengembangkan Pulau Lombok sebagai pilot project green tourism di Indonesia. Mendukung hal itu, Pemprov NTB menyiapkan empat buah Peraturan Gubernur (Pergub) untuk melengkapi Perda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Riparda) yang telah ditetapkan tahun lalu. ‘’Itu amanat dari Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah (Riparda). Mengatasi segala yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan di NTB. Kebetulan kita punya tim dari GIZ, Bersambung ke hal 5 Muhammad Nasir (Suara NTB/ist)

Penetapan calon terpilih tersebut dimulai dengan penyebutan perolehan suara sah dan tertinggi masing-masing parpol. Setelah itu, pembahasan jumlah kursi dengan dilanjutkan penyebutan jumlah suara tertinggi masing

masing caleg parpol.

Sebelum SK dibacakan oleh Sekertaris KPU NTB, Hj. Desak Putu Yuliastini, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori menetapkan calon terpilih yang sebelumnya telah dibacakan.

Bersambung ke hal 5

DISEGEL - Sekretariat Gerindra NTB disegel massa yang menamakan diri dari simpatisan Gerindra.

(Suara NTB/ami)

Sekretariat Gerindra NTB Lombok Paling Banyak Disegel Massa Dicari di ”Google” Mataram (Suara NTB) Sekitar 350 warga dari berbagai daerah di Lombok, berunjuk rasa di depan Kantor KPU NTB, Senin (12/5) kemarin. Aksi ini merupakan buntut kekecewaan kader Gerindra terhadap hasil pileg DPR RI dan

dugaan pencurian suara sesama partai. Massa juga menyegel Sekretariat Partai Gerindra.

Ali Khairi, salah seorang peserta aksi dalam orasinya di depan Kantor KPU NTB mengatakan, kecurangan dalam proses Pileg 9 April lalu

diduga sangat dominan. Kecurangan terindikasi tidak hanya terjadi dalam pertarungan antara parpol yang satu dengan parpol lain. Namun juga diduga terjadi kecurangan di internal parpol.

Bersambung ke hal 5

Bentrokan Simpasai dan Kandai Dua Diduga Terkait Paket Proyek Dompu (Suara NTB)Bentrokan kelompok pemuda Simpasai dan Kandai Dua dipicu oleh berbagai faktor. Diantara pemicu belakangan ini diduga terkait kepentingan segelintir orang yang kecewa lantaran tidak mendapat paket proyek, tidak lulus K2 dan uang. Namun ada upaya untuk menciptakan opini dan kondisi bahwa Kabupaten

Dompu atau Woja sebagai daerah konflik.

Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK kepada wartawan di KPU Dompu, Senin (12/5) mengatakan, sejak dulu berbagai macam isu dimunculkan sehingga terjadi perkelahian.

Masalah pribadi pun dibawa-bawa ke persoalan kampung.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengungkapkan hasil studi yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan bahwa tempat yang paling sering dicari oleh pengunjung situs Google adalah Lombok. Pencarian kata Lombok jauh lebih banyak jika dibandingkan Bali.

“Studi terakhir menunjukkan bahwa Lombok, Indonesia menjadi tempat yang paling sering dicari oleh pengunjung situs Google. Pencarian tentang Lombok jauh lebih banyak dari pencarian Bali. Itu artinya Lombok sudah banyak dikenal orang,” kata Gubernur saat menerima Duta Besar Pakistan untuk Indonesia di Pendopo Gubernur, kemarin.

Gubernur mengatakan, pemerintah daerah menempatkan pariwisata sebagai salah satu dari dua prioritas utama selain pertanian. ”Jadi, kami menempatkan pariwisata sebagai prioritas sektor tertinggi kami, kemudian kami membuat roadmap selama 10 tahun, setelah itu kami membuat roadmap selama 25 tahun untuk mengembangkan potensi pariwisata,”imbuhnya.

Selain itu, Pemda juga membuat regulasi terkait dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Riparda). Kemudian mengalokasikan anggaran untuk pembenahan destinasi-destinasi wisata potensial di NTB. Bersambung ke hal 5

Menelisik Bursa Calon Ketua DPRD NTB

Tarik Menarik Kekuatan dan ”Pemanasan” Jelang 2015 Penetapan calon terpilih Anggota DPRD NTB hasil Pemilu 2014, Senin (12/4) kemarin memastikan Golkar sebagai peraih kursi terbanyak sekaligus memperoleh jatah kursi Ketua DPRD NTB. Namun, tarik menarik antarkekuatan di internal Golkar bisa mewarnai proses penentuan siapa yang ditunjuk untuk menempati salah satu jabatan politik paling bergengsi di NTB itu.

ERJALAN keluar dari ruangan yang menjadi lokasi Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD NTB hasil Pemilu 2014, Senin kemarin, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH tampak mengulas senyum.

Ia sempat disapa TGH. Mahally Fikri, Calon Terpilih Anggota DPRD NTB dari Partai Demokrat.

“Selamat Bu Ketua,” seloroh Mahally saat menyapa Isvie.

Candaan itu hanya dibalas Isvie dengan senyum simpul.

Secara kebetulan, Isvie dan Mahally memang masuk

dalam bursa Pimpinan DPRD NTB periode mendatang. Isvie masuk bursa Ketua DPRD NTB yang merupakan jatah Partai Golkar, sementara Mahally juga adalah kandidat Wakil Ketua DPRD NTB dari Partai Demokrat.

Melihat pada komposisi calon terpilih dari Partai Golkar, sejumlah nama kini masuk bursa kandidat Ketua DPRD NTB dari Partai Golkar. Mereka antara lain, H. Umar Said, S.Ag, M.Si, Drs. H. Humaidi, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH (Lombok Timur) dan H. L. Darma Setiawan, SH (Mataram).

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/aan)

Hj. Baiq Isvie Rupaeda (kiri) dan TGH. Mahally Fikri

SUARA NTB Selasa, 13 Mei 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Ringankan Beban Masyarakat

PER Harus Dikawal ADANYA program PER (Peningkatan Ekonomi Rakyat) seharusnya mampu memberi dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram. Sebab, tujuan PER itu sendiri untuk membantu mengkitkan taraf perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Nyatanya, PER belum mampu menjawab persoalan kemiskinan di Mataram.

Hal ini membuat kalangan Dewan prihatin. Pasalnya PER merupakan salah satu program unggulan Kota Mataram. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, (Suara NTB/fit) TGH. Ahmad Muchlis melihat pemTGH. Ahmad Muchlis berian bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin melalui program PER, belum merata. Bahkan ada kecenderungan penerima bantuan PER justru yang tidak masuk dalam katagori miskin.

Pemerintah, lanjutnya, dalam menyalurkan bantuan, berdasarkan data yang diterima dari BPS. Agar data penerima bantuan benar-benar akurat, Muchlis menyarankan BPS, dalam melakukan pendataan, melibatkan kepala lingkungan, karena mereka dianggap paling mengetahui kondisi warganya. Selain itu, politisi PKS ini juga mengkritisi pola pemberian bantuan tanpa adanya pengawalan apalagi pembinaan. ‘’Pembinaan dan kontrolnya yang kurang,’’ cetusnya. Sehingga bantuan yang diberikan kepada masyarakat cenderung disalahgunakan. Seharusnya, pemberian bantuan diikuti dengan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat, sehingga apa yang menjadi tujuan PER itu bisa terlaksana. Bahkan, kalau PER itu dilaksanakan sesuai hajat awal, tentu sudah mampu memberi dampak pada penurunan angka kemiskinan.

Tetapi kenyataannya, pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat ini dalam bentuk modal usaha dan peralatan, seolah tidak ada bekasnya. Apalagi mereka yang mendapat bantuan, katanya, tidak terlihat perubahan signifikan. Kondisi ini, menurut Muchlis, tidak terlepas dari pola pemberian bantuan yang terkesan dilepas begitu saja. ‘’Kalau tidak diawasi, bantuan itu bisa saja berubah jadi beras. Apalagi menjelang puasa seperti saat ini, bisa-bisa bantuan itu berubah jadi sapi atau jadi ayam,’’ kelakarnya.

Muchlis menyatakan pihaknya sangat mengapresiasi PER yang dilaksanakan Pemkot Mataram sejak lebih masa pemerintahan mantan Walikota Mataram, HM. Ruslan. Hanya saja, supaya tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan kemiskinan di Mataram, pemberian bantuan modal usaha atau peralatan harus dibarengi dengan pembinaan, pengawalan dan pengawasan maksimal. (fit)

JALAN BERLUBANG - Ruas jalan di Kota Mataram semakin banyak yang berlubang. Salah satunya di sepanjang Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang.

Kondisi serupa juga terjadi di ruas jalan lainnya. Sementara penanganannya makin tak jelas menyusul belum adanya kepastian dari pusat investasi pemerintah terkait pinjaman daerah.

(Suara NTB/fit)

Perda Sarang Burung Walet Dinilai Preseden Buruk Mataram (Suara NTB) – Keberadaan Perda Kota Mataram tentang pajak pengambilan sarang burung walet dinilai sebagai preseden buruk. Pasalnya, sejak Perda ini diketok, hingga saat ini, tidak kunjung mencapai target. Padahal, target yang ditetapkan untuk pajak pengambilan sarang burung walet hanya Rp 50 juta per tahun.

Tidak heran kalau Kejaksaan Negeri Mataram tengah menjajaki kerjasama dengan Pemkot Mataram dalam hal penagihan pajak pengambilan sarang burung walet. ‘’Ya kalau Kejaksaan turun tangan, tidak bisa disalahkan karena berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat, wajar untuk ditindaklanjuti,’’ ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram Ahmad Tauhid, SHI., menjawab Suara NTB di Mataram, Senin (12/5) kemarin.

Menurut dia, Perda mubazir menjadi salah satu

Mataram (Suara NTB) Partai Golkar dipastikan memimpin di legislatif DPRD Kota Mataram periode 2014-2019. Mengingat pada saat penetapan suara parpol dan calon DPRD Kota Mataram terpilih oleh KPU Kota Mataram, Golkar meraih sembilan kursi, unggul dari parpol lainnya.

Walaupun demikian, Golkar berjanji akan tetap kritis terhadap pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Mataram yang diusung partai berlambang beringin itu. Demikian disampaikan pengurus DPD Partai Golkar Kota Mataram, Didi Sumardi.

Menurut Didi, sikap kritis itu sangat diperlukan. Pengalaman pada periode pemerintahan 2004-2009, dia yang duduk sebagai Ketua DPRD Kota Mataram waktu itu tidak menghilangkan kekritisannya terhadap eksekutif yang juga waktu itu Walikota Mataram berasal dari Partai Golkar.

Didi mengatakan eksekutif maupun legislatif mempunyai fungsi masing-masing. Jika kedua lembaga ini menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan tercipta mekanisme pemerintahan yang baik. Sikap kritis dalam koridor check and balance menurutnya sangat diperlukan.

“Harus tetap kritis tapi harus konstruktif. Jangan hanya bisa bicara. Jangan yang penting bicara, tapi bicara yang penting,” ujarnya, Senin (12/5). Sikap kritis menurutnya dibutuhkan dalam rangka memberikan masukan dan usulan terhadap berbagai hal.

Sikap kritis legislatif ke eksekutif juga dalam rangka menjalankan salah satu fungsi dewan dalam hal pengawasan atau kontrol.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini mengatakan legislatif harus kritis terhadap segala hal yang dianggap tidak on the track.

“Kalau kurang sejalan dengan apa yang kita harapkan termasuk juga ketika satu hal tidak tercapai dengan kinerja yang kita harapkan ya harus kita sampaikan respon kita. Kita minta untuk ditingkatkan kinerjanya, harus ditingkatkan dan diperbaiki dimana saya kira menjadi kewajiban bagi dewan untuk menyampaikan,” tandasnya. (yan)

tensi yang sangat minim. Dikatakan Tauhid, sebuah raperda yang diusulkan, tentu sudah melalui kajian ilmiah dan sesuai kondisi di lapangan, bahkan permintaan dan usulan dari masyarakat. Ia justru melihat, adanya Perda pajak pengambilan sarang burung walet, memiliki potensi yang baik. ‘’Tinggal ditegakkan dan diawasi dan ini sangat dinamis,’’ pungkasnya.

Ditambahkan Tauhid, substansi Perda adalah kesiapan menjalankannya. Dengan kata lain, ketika Raperda

masih,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Kajari Mataram Sang Ketut Mudita, SH, MH melalui Kasi Perdata dan Tuntutan (Datun) Herya Sakti Saad, SH., mengakui pihaknya sedang menjajaki kerjasama dengan Pemkot Mataram dalam hal penagihan pajak Sarang Burung Walet. Di banyak titik di Kota Mataram terdapat sarang burung walet sehingga melahirkan Perda. Tapi setelah perda ada, penarikan retribusi tidak efektif.

Kepala Dispenda Kota Mataram, HM. Syakirin Hukmi juga dalam sejumlah kesempatan tidak menampik kalau pajak pengambilan sarang burung walet dalam tahun 2013 lalu, tidak mencapai target. Dari target sekitar Rp 50 juta, capaiannya hanya Rp 12 juta. (fit)

Cegah Penyebaran MERS

Tahun 2015

Disosnakertrans Targetkan Dikes akan Undang Biro Penyandang Cacat Tertangani Perjalanan dan KBIH Mataram (Suara NTB) – Beberapa intervensi program yang dilakukan serta perhatian secara khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram, terhadap penyandang cacat. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, menargetkan tahun 2015, kebutuhan peralatan bagi penyandang cacat dapat tertangani secara maksimal.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik menyebutkan, kurang lebih 646 warga yang terdata dalam kondisi cacat baik sejak lahir maupun karena tertimpa musibah. Secara rinci, disebutkan, 524 warga dalam kondisi cacat ringan dan 122 cacat berat. Sehingga, kondisi itu, menjadi perhatian dan prioritas khusus dari Wa-

likota Mataram. “Disini (Mataram) ada 646 penyandang cacat baik ringan maupun berat,” sebut Khalik saat dikonfirmasi di ruanganya, Senin (12/5).

Dia menegaskan, beberapa intervensi program dan bantuan yang diberikan oleh Pemkot Mataram, melalui pelatihan, bantuan peralatan hingga permodalan, ditargetkan di tahun 2015, penyandang cacat dapat tertangani secara maksimal.

Khalik tidak memungkiri, adanya penambahan jumlah penyandang cacat, karena beberapa data yang diperoleh, merupakan hasil laporan dari kelurahan masing – masing. Sehingga, pihaknya, tetap meminta Kepala Lingkungan dan Lurah, mendata kembali masyarakatnya, agar menjadi fokus perhatian pemerintah. “Data ini, kita terima dari kelurahan. Kalau memang masih ada yang belum ter-

data, silahkan didata lagi dan laporkan kepada kami,” pungkasnya.

Data yang dihimpun Suara NTB, jumlah penyandang cacat di masing – masing kecamatan.

Yakni, di Kecamatan Sandubaya 117 orang, terdiri dari cacat berat 25 orang dan cacat ringan 92 orang. Kecamatan Cakranegara 97 orang, 16 kondisi cacat berat dan 81 kondisi ringan. Kecamatan Mataram sebanyak 158 orang, 133 dalam kondisi cacat ringan dan 25 cacat berat. Kecamatan Selaparang sebanyak 81 orang, cacat ringan 65 orang dan 16 orang cacat berat. Kecamatan Sekarbela sebanyak 65 orang, 19 orang kondisi cacat berat dan 46 kondisi cacat ringan. Sedangkan, Kecamatan Ampenan, yakni 128 orang penyandang cacat dengan rincian 107 cacat ringan dan 21 orang cacat berat. (cem)

Jelang Pilpres 2014

Memimpin di Legislatif

Golkar Janji Tetap Kritis terhadap Eksekutif

masalah masih dihadapi Pemkot Mataram. Dimana, perda-perda yang ada, belum optimal dilaksanakan. Perda pajak pengambilan sarang burung walet misalnya. ‘’Ketika ada hentakan dari pihak-pihak lain, barulah kita tersadarkan,’’ cetus Tauhid. Karenanya, harus ada evaluasi untuk mengetahui mengapa perda-perda yang ada, tidak optimal dan belum tercapai target.

Anggota Komisi III ini menampik kalau Perda pajak pengambilan sarang burung walet ditetapkan karena po-

sudah menjadi Perda, artinya siap dilaksanakan. Konsekuensinya harus dianggarkan perangkat-perangkatnya.

Seharusnya, pihak-pihak yang melaksanakan tidak setengah hati, melainkan harus ada ketegasan. ‘’Potensi ini harus dioptimalkan dalam eksekusi dan harus diawasi terus menerus,’’ ucapnya.

Tauhid mengatakan, pendataan, pendampingan , pengawasan, pengawalan serta petugas di lapangan dalam penarikan pajak mesti berjalan bersamaan. Sayangnya, potensi yang ada bulum bisa dijadikan sarana tambahan pendapatan asli daerah. Ia mengimbau perda-perda yang ada jangan sekadar menjadi pajangan dan formalitas. ‘’Namun eksekusinya kurang

KPU Kota Mataram Diminta Sempurnakan Daftar Pemilih Mataram (Suara NTB) Menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) pada bulan Juli mendatang, DPRD Kota Mataram meminta kepada KPU Kota Mataram untuk menyempurnakan daftar pemilih. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Didi Sumardi, Senin (12/5).

“Sebab pengalaman kita dalam setiap Pemilu salah satu titik masalahnya ada di daftar pemilih. Kita harapkan agar daftar pemilih betul-betul disempurnakan dengan sebaik-baiknya,” terangnya.

Beberapa catatan pada saat penyelenggaraan Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April lalu diharapkan jangan sampai terjadi lagi pada saat Pilpres mendatang. Hal ini juga diharapkan menjadi

perhatian penyelenggara Pemilu.

Berbagai pengalaman dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif harus menjadi bahan refleksi untuk menyempurnakan penyelenggaraan Pilpres. “Beberapa catatan-catatan itu saya kira penting untuk menjadi acuan kita bagaimana menyelenggarakan Pilpres yang lebih bagus dan lebih baik dari Pemilu Legislatif yang baru lalu. Terpenting dari semua itu, persiapkan step berikutnya menuju Pilpres,” terangnya.

Didi juga menyampaikan apresiasinya kepada KPU Kota Mataram beserta jajarannya dari KPPS sampai PPK yang telah sukses dalam menyelenggarakan berbagai proses dan tahapan Pemilu Legislatif di Kota Mataram.

“Kami memberikan apresiasi secara khusus kepada KPU Kota Mataram beserta selu-

ruh jajarannya yang sudah sukses menyelenggarakan Pemilu Legislatif ini dengan seluruh tahapannya,” terangnya.

Suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi di Kota Mataram adalah juga kesukseskan masyarakat dan semua pihak baik Panwaslu maupun kepolisian.

Didi juga menyampaikan apresiasinya kepada kepolisian yang secara intensif menjaga kondusifitas seluruh proses yang sudah berjalan.

“Penyelenggaran termasuk Panwas dan seluruh jajarannya, kami kira semua pihak harus memberikan apresiasi terhadap keberhasilan yang sudah dijalankan. Dari proses apapun yang kita lakukan tentu akan ada plus-minus dari sebuah proses itu,” demikian Didi Sumardi. (yan)

Mataram (Suara NTB) Sejak merebaknya virus korona Sindrom Pernapasan Timur Tengah (Middle East Respiratory Syndrom Corona Virus/MERS Co-V) berbagai langkah antisipasi dilakukan semua pihak. Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram berencana untuk mengundang biro perjalanan haji dan umrah maupun KBIH yang memberangkatkan jamaah umroh atau haji untuk sosialisasi virus ini. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus MERS Co-V dari jamaah umrah yang pulang dari Mekkah, Arab Saudi.

Demikian disampaikan Kepala Dikes Kota Mataram, dr. Usman Hadi. Usman mengatakan sampai saat ini pihaknya belum mengetahui berapa jumlah biro perjalanan yang khusus memberangkatkan jamaah umroh di Kota Mataram. Untuk itu pihaknya telah meminta data tersebut ke pengurus ASITA. “Setelah dapat data dari ASITA saya akan kumpulkan mereka dan sosialisasi apa itu MERS dan bagaimana pencegahannya,” terangnya, Senin (12/5).

Menurut Usman, jamaah haji atau umrah rentan terkena virus ini. Di tingkat provinsi, telah digelar pertemuan untuk membahas persoalan ini bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Dalam pertemuan tersebut pihaknya telah diberikan data mengenai jumlah warga yang akan melaksanakan ibadah umrah. Namun terkait nama-nama jamaah, pihaknya tidak mengetahui.

“Persoalannya adalah kita tidak mempunyai data namanama yang akan berangkat umroh khususnya di Kota Mataram kami tidak punya data.

Kami sudah minta ke BP2KB karena dia bisa punya data untuk jamaah umroh yang datang untuk vaksin meningitis,” terangnya.

U s m a n mengimbau kepada

Usman Hadi

biro perjalanan haji dan umrah yang memberangkatkan jamaah umroh untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan kepada para jamaah. Dikes Kota Mataram juga siap untuk dilibatkan dalam hal tersebut.

“Kami siap membantu mereka sehingga masyarakat atau jamaah umroh yang pulang bisa kita deteksi dimana rumahnya. Kira-kira kalau dia batuk pilek atau sesak bisa kita berikan penanggulangan atau ditindaklanjuti,” terangnya.

Usman menyampaikan Kota Mataram juga memiliki program ILI (Influenza Like Illness) yang ada di Puskesmas Karang Taliwang. Jika ada warga yang terindikasi terinfeksi MERS Co-V bisa langsung memeriksakan diri ke unit ILI. Setiap hari Senin dan Rabu ada pemeriksaan sekret hidung dan tenggorokan untuk warga. “Saya ingin mengundang travel agent, KBIH, Kementerian Agama, dan KKP karena kami di Kota Mataram ada program namanya ILI,” ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada warga yang baru pulang dari menunaikan ibadah umroh, jika batuk dan pilek disertai dengan demam diharapkan untuk segera mendatangi unit ILI di Puskesmas Karang Taliwang untuk diambil sekret hidung dan tenggorokannya.

Sampel sekret ini kemudian akan dikirim ke Jakarta untuk diteliti. (yan)

(Suara NTB/dok)

BANTUAN kursi roda yang disalurkan oleh Pemkot Mataram melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, disambut baik oleh pihak kecamatan.

Pasalnya, sebagian besar masyarakat yang mengalami cacat fisik, berasal dari keluarga tidak mampu.

Camat Sandubaya, Lalu Syamsul Adnan mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemkot Mataram, dengan beberapa intervensi program yang (Suara NTB/dok) dilakukan, khususnya kepada Syamsul Adnan masyarakat yang mengalami cacat fisik. Dia mengakui, sebagian besar masyarakat yang terdata oleh pihak kelurahan, berasal dari keluarga prasejahtera. “Kita bersyukur sekali, ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat,” ungkap Adnan usai penyerahan bantuan kursi roda kepada salah satu warga di kelurahan Selagalas, Senin (12/5) kemarin.

Dikatakan, penyandang cacat yang didata oleh masing – masing kelurahan, berjumlah 117 orang. Yakni 92 cacat ringan dan 25 cacat berat. Diakui, sebagian besar penyandang cacat, didominasi oleh balita yang mengalami cacat fisik sejak lahir. “Memang paling banyak balita dan cuma sebagian kecil usia rata – rata 19 tahun,” akunya.

Adnan menegaskan, intervensi dari Dinas Kesehatan melalui program peningkatan pelayanan di Puskesmas atau Posyandu, sangat diharapkan. Paling tidak, sambugnya, ada proses pencegahan timbulnya gejala – gejala kelumpuhan atau cacat fisik pada balita.

Bantuan yang diberikan Pemkot Mataram, selain meringankan beban masyarakat, juga orangtua penerima manfaat, dapat beraktivitas. Karena, orangtua terkadang terhambat aktivitasnya, sebab harus fokus mengurusi anaknya. “Paling tidak, orangtua bisa beraktivitas. Kalau sudah ada kursi roda, kan bisa didudukan anaknya,” pungkasnya. Bagi penerima manfaat, Adnan mengimbau agar tetap dijaga dan dimaksinalkan pemanfaatannya. Jangan sampai, bantuan tersebut tidak dimaksimalkan, apalagi dijual kepada orang lain. Disosnakertrans akan mengawasi dan mengevaluasi penyaluran bantuan tersebut, terlebih adanya bantuan permodalan serta pelatihan. “Kita minta jangan sampai dijual saja,” ujar Adnan. (cem)

SUARA NTB Selasa, 13 Mei 2014

Tidak Ada Istilah Bayar Jasa WAKIL Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim), Daeng Paelori mengatakan berdasarkan hasil pertemuannya dengan jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) yang ditemui beberapa waktu lalu mempertegas proses verifikasi berkas honorer Katagori dua (K2) ini sangat ketat. Hal ini diartikan dapat menepis anggapan adanya istilah bayar jasa.

“Tidak akan ada istilah bayar jasa, karena memang ketat pros(Suara NTB/rus) es seleksi K2 ini,” kata Daeng Daeng Paelori Paelori saat ditemui media di Selong, Senin (12/5). Proses verifikasi berkas yang dilalui cukup panjang. Ditambah lagi harus adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak mulai dari honorer itu sendiri sampai kepala daerah sebagai penentu.

Honorer yang diluluskan adalah yang sudah dinyatakan lulus uji kompetensi dasar dan uji kompetensi bidang pada awal November 2013 lalu. Tidak ada penggantian atas yang lulus dari luar yang tidak lulus.

Menurut Ketua DPD II Partai Golkar Lotim ini, bupati sebagai kepala daerah menjadi penentu dari proses verifikasi berkas. Harapannya, bupati tidak terlalu terpaku pada aturan.

Diminta ada kebijakan yang memihak kepada honorer. Semua yang sudah dinyatakan lulus diharapkan bisa lulus dan diterima menjadi CPNS. Diakuinya, tidak saja Lotim sebenarnya yang memohon klarifikasi di Kemenpan dan RB. Pada waktu Lotim datang, ada 5 kabupaten lain yang mempertanyakan hal serupa. Bagi Lotim sendiri, 669 orang itu diharapkan bisa diluluskan.

Dari Kemenpan dan RB dituturkan berdasarkan pengalaman banyak laporan K2 ini sebagai bagian dari balas jasa atas pesta demokrasi di tingkat daerah. “Banyak yang membayar sebagai balas jasa dari Pilkada,” ujar Daeng mengutip penyampaian dari pihak Kemenpan dan RB. Berdasarkan fakta itulah, Pemda kemudian diminta unttuk melakukan validasi ulang data dan berkas yang akan diverifikasi. Semua berkas yang telah disampaikan ke pusat tidak selesai begitu saja, proses verifikasi di tingkat BKN pun dilanjutkan.

Ia menambahkan, Pemda sebagai salah satu kuncinya diharapkan bisa mengeluarkan kebijakan yang tidak terlalu memberatkan para honorer. Seperti syarat absen, konsideran Surat Keputusan dan lainnya. Soal absen saja, diyakini semua pihak tidak akan bisa melengkapi. Untuk itu, terhadap semua persyaratan administratif yang dianggap bisa ditolerir bisa diatasi dengan kebijakan. Terpenting adalah, para honorer ini benar-benar mengabdi selama menjadi honorer. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Anggota DPRD KLU dan Lobar Didominasi Muka Baru tapi yang dihitung adalah perolehan suara,” tegasnya.

Fajar berharap, jikapun ada keberatan dari pihak-pihak tertentu terhadap persoalan ini, maka pihaknya menyarankan agar disampaikan H+3 atau batas hari Senin kemarin ke MK. MK menerima pengajuan hingga pukul 24.00 WIB. Sementara di Lombok Barat (Lobar) dari 45 anggota DPRD Lobar caleg yang ditetapkan terpilih menjadi anggota Dewan di Lobar, sebanyak 13 yang bertahan. Sementara 32 dewan lain dipastikan “tergusur” dan diisi muka baru.

13 anggota Dewan yang masih bertahan adalah Hj. Sumiatun dan Wahid Syahril di Dapil I, L. Muhammad Ismail dan L Hermayadi di Dapil II, di Dapil III ada Sulhan Mukhlis, Romi Rachman, Adnan dan Hj Fai’ah Musa, SAg. Di Dapil IV tersisa H. M Bahrul Fahmi dan Zulkarnain, SPd dan Dapil V, H Istu Arba Abbdiyakti ST, Indra Jaya Usman dan Zaenuri.

Di Dapil I, terdapat tujuh parpol yang meloloskan caleg antara lain Abdul Basir dari PKB, Wahid Syahril dari PKS,

Tanjung (Suara NTB) Diisukan akan diwarnai aksi demonstrasi ratusan massa, pleno penetapan calon legislatif (caleg) terpilih dan penetapan anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) periode 2014-2019 berlangsung aman. KPU KLU secara resmi menetapkan caleg terpilih periode 5 tahun ke depan melalui Berita Acara KPUD KLU. Pleno penetapan berlangsung di Kafe Ken Arok, Tanjung, di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Sebelum ditetapkan, KPUD Lombok Utara dengan disaksikan oleh Panwaslu, unsur Pemda KLU, saksi-saksi Parpol yang memperoleh mandat, serta beberapa pimpinan parpol dan pengurus parpol, membacakan perolehan suara sah parpol dan suara sah masingmasing caleg.

Seperti diprediksi sebelumnya, hanya dua nama yang mengalami pergeseran pascapleno perdana KPU. Kedua nama itu adalah, Rianto digantikan dengan Artadi di kubu Gerindra, dan H. Hasbullah Muis digantikan oleh H. Arsan, di kubu PAN. Kedua nama ini masuk ke Gedung Supersemar Tanjung, karena pada pleno ulang, berhasil membuktikan penggelembungan suara yang masing-masing terjadi di TPS 2 Desa Malaka (Gerindra) dan

TPS 23 Karang Glebek, Desa Patim, untuk Caleg PAN. Selain nama-nama itu, di Dapil I, tercatat caleg terpilih antara lain, Drs. Singrajib (Nasdem), Meorit Arianto (PDIP), Adam Malik (PKB), Ardianto, SH (Hanura), M. Nasahar, S.Ag (PBB), Ikhwanudin (Golkar), Dra. Ni Wayan Sri P (Demokrat), Rinadim (Demokrat), Nurhardin, S.Ag (PPP).

Di Dapil II, 12 orang caleg terpilih dan ditetapkan sebagai anggota DPRD berikutnya antara lain, Hj. Galuh Nurdiyah (Demokrat), Putrawadi (Demokrat), Djekat Demung (Golkar), Debi Irawan (Golkar), Abdul Gani (PKB), Tusen Lashima (PDIP), Rianto (PKS), Sudirsah Sujanto (Gerindra), Narsudin (PPP), Arif Usman (Hanura), Zarkasi, S.Ag (PKPI), dan Sainur (PAN).

Di Dapil III dengan alokasi 7 kursi, ditetapkan caleg terpilih yaitu, Mariadi, S.Ag (Golkar), Nasrudin, SH.I (Ger-

indra), M. Kardi (Demokrat), R. Sugeti (Nasdem), Ruhaiman (PAN), dan L. M. Zaki (PDIP).

Dari nama-nama itu, tercatat hanya ada 10 orang Anggota DPRD periode sebelumnya yang masih bertahan, sedangkan 20 orang (67 persen) adalah anggota Dewan muka baru.

“Alhamdulillah secara umum, pelaksanaan Pemilu berlangsung aman, dan dengan persantase partisipasi tinggi, 79,9 persen, karena target awal kita hanya 75 persen,” ungkap Ketua KPU KLU, Fajar Marta, S.Sos., Senin (12/5).

Dengan perolehan suara sah itu, KPU KLU menetapkan Partai Demokrat adalah pemenang Pemilu Legislatif dengan 5 kursi. Golkar memperoleh kursi 4, meski pada Pileg lalu jumlah suaranya mengungguli Demokrat. “Secara hukum, secara de facto, maka pemenang Pemilunya adalah Demokrat, bukan Golkar meski unggul suara,

Golput Tinggi, Kualitas Pileg di Lobar Dinilai Rendah Giri Menang (Suara NTB) Hasil pemilihan umum legislatif (pileg) tanggal 9 April tidak jauh beda dengan Pilkada lalu, khususnya dari tingkat partisipasi pemilih.

Meski sedikit lebih baik pada Pileg ini, namun partisipasi masyarakat Lobar masih rendah. Hal ini dilihat dari tingginya angka golput mencapai 30 persen. KPU “Tingginya angka golput berarti keterwakilan masyarakat menggunakan hak pilih sedikit, itu artinya kualitas pileg rendah,” kritik Muhazzam Fadli Ketua Gompar Lobar (Government and Parliament Watch), Senin (12/5).

Tingginya golput ini menurut Muhazzam, karena penyelenggara kurang sosialisasi terhadap masyarakat. Menurutnya tingginya golput menandakan KPU gagal menyelenggarakan pemilu berkualitas, karena gagal mendongkrak partisipasi pemilih. Akibatnya keterwakilan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya rendah.

Jika mengandalkan parpol dalam mensosialsisasikan dan menggerakkan pemilih justru minim. Menurutnya, parpol tidak ada yang berger-

Takut Kalah Saing

APKM Kembali Tolak Kehadiran Bisnis Ritel

TOLAK - Aksi massa menolak pembangunan ritel di Lotim, Senin (12/5).

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Bupati KLU Djohan Sjamsu saat memberikan sambutan pada tablig akbar di Lapangan Supersemar Tanjung, beberapa waktu lalu.

Pemda KLU Gelar Tablig Akbar Tanjung (Suara NTB) Tablig akbar sebagai agenda rutin tahunan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) dihadiri sekitar 6.000 massa dari penjuru wilayah di KLU. Kiyai kondang, H. Huzairon Thofur Abdillah Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Temboro, Kabupaten Magetan Jawa Timur, hadir memberikan siraman rohani kepada jamaah dan masyarakat KLU yang memenuhi Lapangan Umum Supersemar Tanjung, Sabtu (10/ 5) malam lalu.

Jajaran petinggi Pemda KLU hadir kala itu, antara lain, Bupati KLU H.Djohan Sjamsu, SH., Sekda KLU, serta sejumlah pimpinan SKPD dan pimpinan kantor/badan lintas vertikal. Tablig ini dikemas untuk menyambut Bulan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Bupati KLU H. Djohan Sjamsu mengajak, ajang ini

dijadikan sebagai sarana meningkatkan iman dan takwa. Setidaknya pula, kehadiran Kiyai Kondang yang memiliki santri lebih dari 12 ribu ini, diharapkan mampu menyemangati seluruh masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka memerangi kemiskinan di KLU - menurut sudut pandang agama.

“Kita jangan menerima dan pahami pelaksanaan Isra’ dan Mi’roj ini hanya dengan akal semata. Tapi mari yakini hadirnya peristiwa Isra’ dan Mi’raj ini untuk memantapkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT,” ajak Djohan Sjamsu.

Sementara itu, KH. Huzairon Thofur Abdillah dalam tausyiahnya, mengajak untuk terus bersyukur terhadap nikmat Allah. Nikmat Allah kata dia, tidak berhenti dan tak terhitung. “Jika kita mendengar berita dari para Nabi, maka kebanyakan manusia itu seperti katak

dalam tempurung. Perasaannya sudah sampai ke langit padahal hanya sampai di bawah tempurung saja,” kata KH. Huzairon berpesan.

Ia mengajak, agar setiap manusia beriman memelihara kunci keselamatan dunia dan akherat yaitu kalimat thayyibah, Laa Ilaa ha illallaah. Kunci kalimat ayat tersebut apabila tetap dijaga, maka tidak ada kekhawatiran setiap manusia akan menjadi calon raja-raja di surga.

Iman dan Islam pun wajib disyukuri, karena dengan itu pikiran manusia menjadi maju. Di dunia ini, yang mengetahui kehebatan iman dan Islam itu hanya sebagaian orang saja, yaitu orang-orang yang mendengar sumber berita dari Rasulullah SAW. Untuk itu, Kiyai H. Huzairon Thofur Abdillah mengajak seluruh umat Islam di daerah ini untuk syukuri nikmat Iman dan Islam ini. (ari)

Pilpres, Jumlah TPS Loteng Dipangkas Praya (Suara NTB) Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang disiapkan pada pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), bulan Juli mendatang dipastikan bakal dipangkas. Pemangkasan TPS menjadi setengah dari jumlah TPS yang ada pada Pemilu legislatif. Harapannya, upaya pengamanan di TPS-TPS pada Pilpres mendatang bisa lebih maksimal lagi.

Kapolres Loteng, AKBP Supriyadi, SIK, yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (11/5) lalu, mengungkapkan untuk pilpres mendatang jumlah TPS hanya 1.762 TPS saja. Jumlah terse-

but berkurang sebanyak 1.560 TPS dari TPS pada pemilu kemarin sebanyak 2.322 TPS. Adanya pengurangan jumlah TPS tersebut, kata Kapolres Loteng secara tidak langsung berpengaruh pada pola pengamanan yang diterapkan oleh pihak kepolisian. Di mana pengamanan akan bisa lebih maksimal dilakukan. Karena jumlah TPS yang harus diamankan oleh personel kepolisian jauh lebih sedikit.

Diakuinya, pada pemilu legislatif pengamanan tidak bisa maksimal dilakukan.

Pasalnya, dua anggota polisi harus mengawasi dan mengamankan 6 sampai 8 TPS sekaligus untuk daerah-daer-

ah yang masuk katagori aman.

Tetapi dengan adanya pengurangan ini, maka bisa jadi dua anggota polisi akan mengawasi 4 sampai 5 TPS saja.

Selain itu, dengan berkurangnya jumlah TPS juga bisa menekan tingkat kerawanan dan potensi gangguan selama pelaksaan Pilpres.

Sehingga personel yang dilibatkan untuk pengamanan juga bisa ditekan.

Bahkan bisa saja untuk pengamanan Pilpres nantinya, pihaknya hanya akan melibatkan personel Polres Loteng saja tanpa harus meminta bantuan dari Polda NTB. Tetapi kalau tetap ada bantuan, itu tergantung dari kebutuhan. (kir)

Ratusan KK Gili Gede Bergantung pada Mesin Penyulingan Air Giri Menang (Suara NTB) Mangkraknya mesin penyulingan air laut di Desa Gili Gede, senilai Rp 2,9 miliar lebih menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

Sebelumnya, warga mengambil air dari mesin, namun setelah rusak justru warga terpaksa menggunakan air payau. Sebagian warga membeli air ke seberang pulau untuk kebutuhan konsumsi.

“Karena itulah, warga meminta agar mesin penyulingan ini segera diperbaiki,” kata Kepala Desa Gili Gede Sekotong Farhan pada Suara NTB, Senin (11/5). Ia mengaku memperoleh keluhan dari warganya perihal air bersih, karena mesin ini sempat memberi harapan bagi warga untuk memperoleh pelayan air bersih.

Namun warga kali ini men-

geluhkan air bersih. Keluhan warga setempat pun dilaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat. Pihaknya telah bersurat ke dinas untuk meminta perbaikan. Menurutnya, jumlah penduduk setempat yang bergantung pada mesin ini sekitar ratusan KK. Semua warga, katanya, mengalami kesulitan air bersih lantaran berada di tengah gili (pulau kecil).

Diketahui mangkrak lantaran salah satu alat pada bagian mesinnya rusak sehingga tak bisa beroperasi menyuling air laut menjadi air tawar.

Praktis sejak diresmikan sekitar April 2013 lalu, mesin ini hanya berfungsi lima bulan saja.

Sementara Dinas Kelauatan Perikanan Lobar melalui Kasi Konservasi dan Tata Ruang Dinas Kelautan dan Peri-

kanan Lobar, Muslim menyatakan dinas langsung merespons surat warga dengan langsung mengirim surat ke pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP pun katanya merespon, beredia memperbaiki mesin itu tahun ini. Namun jika tak memungkinkan diperbaiki,KKP kemungkinan akan dibangun lagi mesin serupa di lokasi berbeda. (her)

ak, namun yang bergerak caleg saja, sehingga terbatas.

Rendahnya partisipasi juga dikerakan masyarakat sudah jenuh menghadapi pemilu yang begitu banyak.

Ke depan pada pilpres ini kondisi ini tak boleh dibiarkan. Karena jika seperti ini bisa mempengaruhi image kualitas pemilu rendah, karena tingkat keterwakilan pemilih sangat sedikit.

Terpisah Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri mengaku tingkat partisipasi pemilih lebih meningkat beberapa persen dari pilkada lalu sekitar 69 persen lebih menjadi 70 persen. Pencapaian ini menurutnya hasil kerja maksimal KPU. “Meningkat sedikit partisipasi pemilih, pada pilkada sekitar 69 persen, kali ini 70 persen lebih,” kilahnya.

Dijelaskan, sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai cara seperti dilakukan KPU pusat.

Namun partisipasi pemilih belum signifikan, karena sekitar 30 persen masyarakat Lobar dari 473.934. jika dihitung dari persentase tersebut, maka sekitar 142 ribu lebih warga Lobar tak memilih. Pada Pilpres mendatang pihaknya akan lebih gencarkan sosialisasi. (her)

Mengaku Ditipu, Warga Laporkan Investor ke Polisi

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) Puluhan massa yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kecil dan Menengah (APKM) kembali menyampaikan penolakan terhadap kehadiran bisnis ritel yang dituding makin menjamur di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Bisnis ritel sampai saat ini tidak mau diterima oleh masyarakat, karena hanya akan merugikan pedagang kecil dan menengah.

Aksi APKM ini langsung dilakukan di depan Toko Indomaret di Paok Motong Masbagik, Senin (12/5). Massa aksi ini pun melakukan penyegelan terhadap toko yang baru dibangun tersebut. Seperti dikemukakan Salim Bagis salah satu peserta aksi ketika melanjutkan aksinya dengan hearing di DPRD Lotim, bisnis ritel raksasa di Paok Motong itu tidak prosedural, karena tidak melewati kepala desa setempat.

Dikatakan, selain itu bisnis ritel berbahaya itu sudah menjamur. Hal ini dituding akan mematikan pedagang kecil dan menengah, karena persaingan karena persaingan tidak seimbang.

Pasalnya, kedua raksasa ritel itu sudah menjalin kerjasama langsung dengan pabrikan, sehingga harga bisa dimainkan.

Hal senada disampaikan Eko Rahadi. Ia meminta para wakil rakyat dapat mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi warga. Sebelumnya, sejumlah warga yang menolak kehadiran ritel ini telah melakukan hearing dengan anggota dewan dan disepakati hanya tiga lokasi yang diperbolehkan.

Namun, faktanya, sampai saat ini makin menjamur.

Wakil Ketua DPRD Lotim, Masrury Aini yang menerima para perwakilan massa aksi menuturkan, pada bulan Februari sudah sempat protes. Hasilnya setuju bisnis ritel ini dibangun tiga tempat saja, namun kesepakatan telah ada yang melanggar.

Dalam hal ini, pihaknya akan memanggil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang diketahui sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan izin. Hal senada disampaikan, anggota DPRD Burhanudin yang menuding ada kesepakatan dilanggar. Menurut politisi PBR yang hijrah ke PAN ini, kalau ada yang mengancam kehidupan masyarakat kecil, maka pihaknya siap kita bantu. Ia pun mempersilahkan aksi segel kalau melanggar hukum. “Kami akan gunakan fungsi kontrol kami untuk membantu,” ujarnya.

Sementara H. Iwan Surambian, meminta massa mengecek kembali ke BPPT. Pasalnya, seseorang tidak akan berani membangun sebelum pegang izin mendirikan bangunan (IMB) atau izin gangguan atau HO. Ia meyakini, terbangunnya bangunan toko perusahaan itu, karena sudah berizin. (rus)

Adnan dari PDIP, Golkar Hj. Sumiatun, Mariad dari Gerindra, Andi Irawan dari PAN dan Mustafa dari PBB. Di Dapil II, ada caleg Nasdem, Khatib Qawazni, Hardiyatullah dari PKB, H.M. Nursaid dari Gerindra, L. Didit suryawan dari Demokrat, Munawir Haris dari PAN dan Arbail PPP. Di Dapil III, caleg baru mendominasi. Dari 10 caleg yang ditetapkan terpilih, enam di antaranya caleg baru. Ke enam caleg itu antara lain, Suhaili dari Nasdem, Nurul Adha dari PKS, Dewa Kayan Sukarsana dari PDI. Di dapil ini ada dua caleg Golkar lolos, yakni H. Ahmad Gufran dan Imam Kafali ditambah M. Ruslan dari PPP. Sementara di Dapil IV ,ada Multazam dari Nasdem, caleg PKB Muslim Bafadal, caleg PKS Zulpahmi, Nurhidayah dari Gerindra. H. Suhaemi dari Partai Demokrat, sedangkan dari PAN Bakti Jaya ditambah caleg Hanura, Hj Muslimah. Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri menyatakan setelah penetapan caleg terpilih baru selanjutnya tanggal 11 Agustus dilakukan pelantikan caleg terpilih. (ari/her)

Giri Menang (Suara NTB) Kapolsek Senggigi, Kompol Yunus Junaidi mengaku menerima dua laporan sekaligus dari warga Ampenan Mataram dan warga Surabaya Jawa Timur yang mengaku menjadi korban penipuan oleh investor di daerah Senteluk. Korban mengaku ditipu puluhan juta rupiah. Modusnya pelaku menjanjikan kerjasama di bidang invstasi, namun uang korban dibawa lari.

“Kami terima laporan dari dua orang warga, dari Ampenan dan Surabaya. Korban mengaku ditipu pelaku inisial R alias I. Dia investor tinggal di Senteluk,” ungkap Kapolsek Senin kemarin. Dikatakan, investor ini banyak dikeluhkan warga Desa Senteluk.

Kapolsek menyatakan setelah turun ke masyarakat bersama kepala dusun, warga menyampaikan tentang adanya korban penipuan puluhan juta rupiah. Pihaknya pun langsung mendatangi korban untuk mengkonfirmasi, lalu korban. diminta datang ke kantor. Korban sudah membuat laporan resmi perihal kasus ini. Pihaknya pun langsung melakukan pemeriksaan.

Korban ini katanya berasal dari Pagutan. Korban mengaku ditipu puluhan juta dengan modus pelaku mengadakan perjanjian kerjasama dibidang investasi. Namun belakangan, pelaku malah membawa uang korban tanpa ada kejelasan.

Ada juga mengaku korban dari pelaku yang sama melapor ke polsek. Modusnya pun sama, pelaku menjanjikan kerjasama investasi, namun uang korban juga dibawa kabur. “Tapi kalau korban dari Surabaya itu, sudah dikomunikasikan untuk melapor ke aparat di Surabaya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, investor ini memang dikeluhkan warga Senteluk lantaran pelaku ini pernah diminta diamankan oleh kepala dusun, karena kasus pemalsuan KTP. Kepala Desa Senteluk, Mukril Hakim waktu itu meminta agar pelaku diamankan.

Pelaku saat ini belum diperiksa terkait dugaan kasus penipuan, sedangkan terkait pemalsuan KTP pelaku sudah diperiksa. Waktu itu, tambah Yunus, pihaknya mendatangi pelaku ke rumahnya, namun tidak ada di tempat. Pelaku akan meminta pengacaranya mengurus perkara ini. Saat ini, tambahnya, aktivitas pelaku tidak ada.

Terpisah Kepala Desa Senteluk mengaku investor dimaksud diduga melakukan pemalsuan KTP, pihaknya sudah melaporkan hal ini ke Polsek Senggigi dan dalam proses penanganan.

“Kami sudah lapor ke polisi beberapa waktu lalu,” ujarnya. (her) Yunus Junaidi

SUARA NTB Selasa, 13 Mei 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Penetapan Caleg Terpilih di Dompu Diwarnai Protes Dompu (Suara NTB) Pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan caleg terpilih anggota DPRD Dompu di KPU Dompu sempat diwarnai aksi protesdari para saksi. Saksi menuding KPU tidak melibatkan saksi dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu NTB soal perbaikan sertifikasi hasil perolehan suara. Saksi pun sempat menuding KPU Dompu ilegal.

Aksi protes langsung dilakukan Anwar Yusuf, saksi dari PAN Dompu sesaat ketika Ketua KPU Dompu, Rusdyanto, ST membuka pleno penetapan perolehan kursi masing-masing partai dan caleg terpilih di aula kantor KPU Dompu, Senin (12/5).

Anwar Yusuf yang akrab disapa Ori Cao ini mempertanyakan surat KPU Provinsi yang meminta KPU Dompu untuk memperbaiki sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik hasil pemilu 2014, sesuai rekomendasi Bawaslu NTB. Ketua KPU Dompu, Rusdyanto, ST menegaskan, perbaikan atas rekomendasi Bawaslu NTB dan suratKPUProvinsiinitelahdilakukan saat rekapitulasi di Provinsi

yang disaksikan oleh 12 orang saksi parpol serta saksi dari calon anggota DPD. Hasil perbaikan ini kemudian telah disampaikan ke semua partai politik. “Perbaikan hanya pada jumlah daftar pemilih khusus (DPK), yang lainnya tidak ada.JumlahDPKtemuanBawaslu seharusnya 1.300 orang, tapi yang tercantum dalam DB 1 sebanyak 1.293 orang. Selisih 7 orang. Setelah kita telusuri, kekeliruan ini ada pencantuman kurang di Kecamatan Woja, 5 orang perempuan dan 2 orang laki-laki,” kata Rusdyanto.

Kendati sudah dijelaskan, Anwar Yusuf merasa tidak yakin dengan hasil perbaikan KPU karena tidak dilibatkan saksi Kabupaten yang sejak awal melakukan rekapitulasi. “Betul kami sudah terima (hasil perbaikan). Tapi kenapa kami tidak dilibatkan dalam proses perbaikannya. Kami yang berkepentingan terhadap proses ini, bukan saudara. Apa benar yang saudara lakukan?,” kata Ori Cao sambil berdiri dan bahkan nyaris memukul Ketua KPU Dompu.

Protes Anwar Yusuf ini memicu protes juga dari saksi Partai Golkar, Suparman, S.Pd.i yang menuntutPanwasluDompuuntuk

bersuara membeberkan berbagai pelanggaran selama ini. “Saya minta kepada Panwaslu untuk bicara soal berbagai pelanggaran selama ini. Bagaimana penyelesaian dari semua itu,” katanya.

Begitu juga dengan Yuliadin, S.Pd saksi dari PPP yang meminta KPU Dompu mengeluarkan daftar C1-nya untuk membandingkan dengan C1 yang dimiliki. Karena ada indikasi kecurangan terjadi dan tidak digubris oleh KPU. “Saya minta niat baik,” katanya.

Aksi protes dari para saksi ini akhirnyaberhentisetelahRusdyanto yang memimpin rapat pleno melanjutkan agenda penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih.

Bahkan usai penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih, semua saksi dari partai politik menandatangani berita acara rapat pleno. Kecuali saksi dari Partai Golkar yang meninggalkan ruang rapat pleno tanpa keterangan, serta saksi dari PKPI yang sejak awal tidak hadir.

“Saksi dari partai Golkar tadi sempat mengikuti proses rekapitulasi, tapi kita tidak tahu kenapa dia pergi. Untuk saksi dari PKPI, memang sejak awal tidak hadir dan bahkan tidak mengirimkan mandatnya,” ungkap Rusdyanto. (ula)

KPU Tetapkan Caleg Terpilih DPRD Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebagai tahapan terakhir dari pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, KPU Sumbawa menetapkan perolehan kursi dan Calon Terpilih untuk DPRD Sumbawa, dalam Rapat Pleno, Senin (12/5) di kantor Bupati. Pleno berjalan tertib dan lancar tanpa ada keberatan dari pihak manapun.

Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat S.Ag, menyatakan, sebagai proses terakhir, rapat pleno ini berlangsung lancar, aman, dan tanpa keberatan saksi satu pun.

Atas kerja keras teman-teman di tingkat bawah, PPK, PPS, KPPS, instansi pemerintah, segenap jajaran, dan aparat keamanan, Polres

dan TNI berserta jajaran di bawahnya. “Apa yang telah kita laksanakan ini pun mendapat apresiasi banyak pihak, dari Kapolda, NTB, KPU NTB dan lainnya, atas pelaksanaan Pemilu yang jurdil di Tana Samawa ini,” ujarnya.

Komisioner KPU Sumbawa, Sudirman S.IP menambahkan, setelah semua proses Pileg ini berlangsung, KPU siap ketika nantinya ada gugatan yang dilayangkan ke MK. Sebab hari ini merupakan hari terakhir proses memasukkan gugatan ke MK. Apakah Sumbawa itu termasuk salah satu kabupaten yang digugat oleh salah satu peserta pemilu Kabupaten, Provinsi atau DPR pusat, pihaknyaa akan menunggu. “Mungkin tanggal 14 Mei kita akan kroscek

ke Jakarta. Apakah ada sengketa atau tidak ada,” tandasnya, seraya menyatakan kesiapannya melayani data-data yang dibutuhkan sebagai bahan pembuktian, kalau nantinya ada gugatan di MK. Bahwa apa yang sudah dilakukan itu sesuai dengan prosedur yang ada.

Dalam Pleno Penetapan Peolehan Kursi dan Calon terpilih, ditetapkan 45 calon terpilih anggota DPRD Sumbawa. Terdiri dari 6 kursi PDI Perjuangan, 5 kursi dari Hanura, 5 kursi dari Golkar, 5 kursi dari PPP, 5 kursi dari PAN, 5 kursi Gerindra, 4 kursi Demokrat, 4 kursi Nasdem, 3 kursi PKS, serta PKPI dan PBB masing-masing 1 kursi. Hanya PKB satu-satunya Parpol yang tidak mendapatkan kursi di DPRD Sumbawa. (arn)

(Suara NTB/bug)

SPANDUK ANTIPATI - Sikap antipati masyarakat KSB terhadap kebijakan merumahkan karyawan yang akan dilakukan PT NNT disampaikan warga dalam berbagai bentuk. Salah satunya melalui spanduk seperti yang ditempatkan oleh LSM ini.

KSB Tolak Rencana PHK Karyawan Newmont Taliwang (Suara NTB) Rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan yang akan dijalankan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) terus mendapat penolakan dari berbagai pihak. Penolakan itu juga datang dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kabag Humas Pemda KSB, Yahya Soud, Senin (12/5) menyatakan, bahwa Pemda KSB menolak memo Presiden Direktur (Presdir) PT NNT Nomor 1613/PD-MH/ NNT/V/2014 tertanggal 7 Mei yang berisikankeputusanrencanamerumahkan karyawan per 1 Juni mendatang. Dalam hal ini Pemda KSB menilai karyawan merupakan sumber daya perusahaan yang telah memberikan kontribusi besar kepada kelancaran kegiatan PT NNT selama ini. “Seharusnya yang patut berkorban bukan karyawan, tapi perusahaan,” ujar Yahya menyitir penegasan bupati.

Yahya menyatakan, bukan sebuah alasan bagi PT NNT jika kebijakan merumahkan karyawankarenaadanyapenerapanUU Nomor 4 Tahun 2009 yang telah ditetapkan sejak lima tahun silam. Sebab jika perusahaan tidak dapat menjalankan aturan tersebut, PT NNT sedianya bisa sejak awal melakukan protes dengan mengajukan judicial review (peninjauan ulang) terhadap aturan

tersebut. “Menurut beliau (bupati, red) persoalan ini kan bukan satu dua bulan lalu mencuat. Tapi sudah lima tahun yang lalau. Nah kalau memang dirasa berat, kenapa tidak melakukan judicial review terhadap UU Minerba.

Apalagi kewajiban melakukan pemunian di dalam negeri itu sudah disuarakan sejak awal, tapi kenapa tidak diindahkan juga. Dan malah karyawan yang jadi sasarannya,” tutur Yahya.

Penolakan terhadap kebijakan PT NNT itu tidak dilakukan setengah-setengah oleh Pemda KSB. Buktinya secara eksplisit bupati kata Yahya telah memerintahkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) setempat untuk mempelanjari secara yuridis segala ketentuan terkait ketenagakerjaan di PT NNT.Sebabperumahankaryawan akan berdampak secara luas bagi KSB selaku daerah penghasil tidak hanya dalam kerangka ketenagakerjaan tetapi juga masyarakat KSB secara luas. “Dampak di masya-

rakat kita akan besar. Tidak hanya secaraekonomi,tetapisosialbudaya akan mendapatkan imbas dari kebijakan sepihak perusahaan itu,” tandasnya seraya menambahkan sikapPemdaKSBituakanpuladisampaikan ke Presiden RI. “Kita akan bersurat ke presiden dan bupati akan mengantar tangan surat itu nantinya.

Namun begitu apapun keputusan pusat atas kondisi yang terjadi sekarang ini kita di daerah akan tetap menaati dan menjalankannya,” sambung Yahya.

Selanjutnya Yahya menyampaikan, bupati atas nama Pemda KSB akan meminta kepada pemegang saham di PT NNT untuk segera melakukan pembenahan manajerial perusahaan. Secara spesifik bupati meminta agar menonaktifkan bahkan mengganti Martiono Hadianto selaku Presdir PT NNT karena dinilai telah gagal membangun komunikasi dan konsolidasi sehingga berdampak pada kondisi yang tidak nyaman di PT NNT. “Selaku pimpinan, bupati

menilai Martiono mengambaikan UUyangpadaakhirnyamengganggu perusahaan,” pungkas Yahya.

Sebelum pernyataan Pemda ini keluar, bupati KSB melakukan pertemuan tertutup dengan para pengurus PUK SPAT Samawa PTNNT. Yoesrawan Galank ketua PUK SPAT Samawa PT NNT menyatakan, pihaknya meminta pemerintah mendukung gerakan karyawan menolak rencana merumahkan karyawan yang akan dijalankan oleh PT NNT per 1 Juni mendatang. “Alhamdulillah beliau sangat mendukung dan meminta kami agar seluruh serikat pekerja bersatu padu untuk melakukan gerakan penolakan itu,” terangnya kepada wartawan.

Sejauh ini kata Galank, para pekerja di PTNNT tetap melakukan aktivitasnya sebagaimana biasa. Namun demikian gerakan untuk menolak kebijakan kontroversi perusahaan itu terus dijalankan oleh para pengurus serikat pekerja. “Setelah bertemu bupati, besok kami ada agenda ketemu dengan Dewan dan pemerintah provinsi. Bahkan kalau tidak ada hasilnya dan masih ada waktu sebelum 1 Juni itu, kami akan ada gerakan hingga ke pemerintah pusat,” tandasnya. (bug)

Kerjasama Pemkab Bima dengan Harian Suara NTB Dukung Pengelolaan Sanitasi

Kedubes Belanda Inisiasi Pertemuan Perdana Kota Bima (Suara NTB)Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kerajaan Belanda akan pentingnya penataan sanitasi dan kesehatan lingkungan di Kabupaten Bima, pada Sabtu (10/5), dilakukan Pertemuan Perdana (Kick Off Meeting) Program Percepatan Sanitasi Pemkab Bima yang difasilitasi Y-Consultacy di Aula Kantor Bupati Bima.

Bupati Bima yang diwakili Kepala Bappeda Kabupaten Bima. Ir. Indra Jaya di hadapan peserta yang berasal dari SKPD terkait dalam amanatnya mengatakan pembangunan sanitasi merupakan salah satumisiyangharusdicapaiolehPemerintah Indonesia sesuai Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Di mana difokuskanpadaPercepatanPembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Upaya mewujudkan sanitasi yang baik memerlukan peran serta seluruh stakeholder terkait secara langsung maupun tidak langsung baik pada arah nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan harapan tersebut, katanya, Pemkab Bima melalui Bappeda terus mendukung dan mendorong penyusunan suatu perencanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif dan terkoordinasi, serta terencana untuk seluruh wilayah Kabupaten. “Tentunya dengan prioritas yang terukur, tanggap

kebutuhan, berdasarkan kondisi aktual dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan Kabupaten,” tuturnya.

Namun demikian, kata Indra, dalam implementasinya masih seringdijumpaibahwaaspek-aspek pembangunan sanitasi yang meliputi pengelolaan limbah cair, pengelolaanpersampahan,pengelolaan drainase dan penyediaan air bersih belum maksimal. Disamping itu, yangtidakkalahpentingnyaadalah mendorong masyarakat untuk dapat melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih memerlukan fasilitasi dan dukungan agardapatterintegrasidenganbaik.

Untuk mewujudkan hal ini, lanjutnya,Pemerintahdaerah(Pemda)telah merumuskan visi pembangunansanitasiyaitu‘Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Masyarakat Kabupaten Bima Tahun 2015’. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam sejumlah misi yaitu: Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum, menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi Kabupaten sesuai standar dalam arti luas meliputi : Drainase, Persampahan dan Air limbah.

Untuk itu, dia berharap pertemuan saat itu dapat menelaah, membahas secara bersama dan merumuskan strategi terbaik pengelolaan sanitasi yang mencerminkan kebutuhan para pemangku

kepentingan di daerah ini serta selaras dengan kebijakan sanitasi di Kabupaten Bima.

Sementara itu, Project Manager Integrated Total Sanitation Foreas Sumbawa YConsultacy, Roy Timmer memaparkan tugas utama YConsultacy adalah untuk membantu Kelompok Kerja (Pokja) AMPL/Pokja Sanitasi dalam upaya meningkatkan kinerja Pokja. Dalam pelaksanaannya akan mengimplementasikan pilot project pada skala kecil untuk memberi contoh bagaimana agar sanitasi dapat diatasi dengan baik.

Diakui Roy, kerjasama dalam penanganan masalah sanitasi di Kabupaten Bima merupakan rangkaian kegiatan Y-Consultacy yang kedua se-Pulau Sumbawa setelah sebelumnya bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bima November 2013-Januari 2014. “Untuk Kabupaten Bima kami akan membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun mulai dari awal Maret 2014 sampai tahun 2016 mendatang dan pada tahunyangsamajugaY-Consultacy akan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Dompu,” katanya.

Selanjutnya kata Roy, bersama masing-masing Pokja akan melakukan kampanye publik dengan cara study tour ke kotakota lain di Indonesia untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penanganan sekaligus mencari solusi Satinasi, Drain-

ase, Limbah, Persampahan.

Sementara itu, Ketua Pokja AMPL Kabupaten Bima, Amar Makruf, SH yang memaparkan masalah utama sanitasi di Kabupaten Bima. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.

Sampai saat ini sanitasi di Kabupaten Bima masih belum ditangani dengan baik, sehingga dampak buruk yang di akibatkan oleh sanitasi yang buruk berpengaruh pada penurunan citra kabupaten baik sebagai tujuan wisata, tujuan investasi, maupun menurunnya kesejahteraan masyarakat secara umum.

Guna memberikan solusi terhadap masalah tersebut di atas, pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya. Antara lain telah dilakukan identifikasi masalah dan strategi yang akan ditempuh untuk mengatasinya. Pada sub sektor air limbah misalnya, permasalahan yangmunculadalahkurangnyaperhatian dan sosialisasi regulasi, kajian, data dan informasi, rendahnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya kemampuan ekonomi yang berakibat terbatasnya akses masyarakatpadasaranakesehatan sesuai standar. (use/*)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 13 Mei 2014

Golkar ”Kuasai” Udayana dengan 11 Kursi Dari Hal. 1 ‘’Dengan demikian calon terpilih Pileg 2014 kami tetapkan,” katanya sambil mengetuk palu tiga kali.

Setelah semua tahap tersebut selesai, KPU kemudian membacakan SK penetapan caleg yang terpilih dalam pertarungan Pileg 9 April lalu.

Berakhirnya pembacaan surat keputusan (SK) tersebut kemudian diiringi oleh penandatanganan berita acara oleh semua saksi parpol, Bawaslu dan KPU. Rapat penetapan jumlah kursi dan calon terpilih pileg 2014 ini berlangsung aman tanpa perdebatan panjang.

Sementara itu, hasil penetapan kursi dan calon terpilih yang dilakukan KPU NTB kemarin juga menunjukkan bahwa Partai Golkar masih ‘’menguasai” DPRD NTB. Dari semua dapil NTB, Golkar memperoleh 11 kursi. Jumlah kursi tersebut diperoleh masingmasing dua kursi di dapil 2, 6, dapil 7 NTB. sementara di

dapil lainnya, Golkar memperoleh masing-masing satu kursi.

Jumlah kursi terbanyak ke dua diperoleh oleh Partai Demokrat dan Gerindra dengan perolehan kursi masing-masing 8 kursi.

Jumlah tersebut didapat Gerindra karena mendapatkan satu kursi di semua dapil NTB begitu pula dengan Demokrat.

Sementara jumlah kursi terbanyak selanjutnya berhasil diraih oleh PKS dan PPP. Masing-masing parpol tersebut memperoleh 6 kursi. Hasil tersebut didapat PKS karena tidak mendapatkan kursi di dapil 8 dan dapil 1 dan hanya mendapatkan satu kursi di dapil lainnya. Sementara jumlah kursi demikian juga didapat PPP. Bedanya hanya pada dapil, di mana PPP tidak memperoleh kursi di dapil 7 dan dapil 4 sementara di dapil lainnya PPP hanya mendapatkan masingmasing satu kursi. (ami)

Tarik Menarik Kekuatan dan ”Pemanasan” Jelang 2015 Dari Hal. 1 Dari empat nama tersebut, dua nama pertama tampaknya sedang di atas angin. Umar Said diunggulkan karena dinilai memiliki kedekatan dengan Ketua DPD Partai Golkar NTB, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd. Sementara, Humaidi juga punya peluang serupa karena didukung oleh kubu Ketua DPD Partai Golkar Lombok Tengah (Loteng), H. M. Suhaili FT, SH yang juga menduduki kursi Bupati Loteng.

Mencuatnya dua nama dari kubu Suhaili dan Zaini juga disinyalir tak terlepas dari peta pencalonan di bursa Ketua DPD Golkar NTB yang kemungkinan akan digelar 2015 mendatang. Baik Zaini dan Suhaili, kemungkinan akan tampil memperebutkan kursi Ketua DPD Golkar NTB pada 2015 mendatang. Ajang penentuan Ketua DPRD NTB ini, bisa jadi akan menjadi ajang ‘’pemanasan” untuk memproyeksikan kekuatan mana yang lebih memiliki pengaruh di internal Partai Golkar.

Namun, sinyalemen ini dibantah Isvie. “Musda Golkar itu Desember 2015, masih lama,” tampiknya.

Meski berulangkali menampik, nama Isvie sendiri tampaknya menjadi salah satu opsi yang bisa mencuat jika dua opsi pertama tidak bisa dipertemukan. Selain Isvie, nama lain yang juga mengemuka adalah Lalu Darma Setiawan.

Isvie, saat ditanyai mengenai pemetaan tersebut menampiknya. “Saya belum melihat ke arah itu. Yang jelas, calon Ketua DPRD (NTB) dari Golkar belum dibicarakan,” ujarnya diplomatis.

Menurutnya, waktu untuk menentukan siapa yang akan duduk di kursi Ketua DPRD NTB itu masih panjang. “Yang paling penting bagi Golkar sekarang adalah mempersiapkan Pilpres,” ujarnya.

Sementara, Darma Setiawan yang dikonfirmasi terpisah mengakui pemetaan tersebut. “Betul itu, ada peta seperti itu,” ujar Darma Setiawan.

Darma Setiawan mengakui, di salah satu PO Partai Golkar memang disebutkan adanya prioritas pada calon peraih suara terbanyak. Namun menurutnya , itu bukanlah merupakan syarat mutlak. “Bukan itu yang menjadi patokan utama. Menurut saya, pertama yang mana nanti dominan diinginkan oleh Ketua. Dan hak prerogatif Ketua sangat menentukan,” ujarnya.

Parameter lainnya, adalah loyalitas kader itu sendiri dan dedikasi di partai. Posisi se-

bagai pengurus harian di partai juga bisa menjadi nilai lebih bagi calon. “Di samping semua ini, yang paling pokok menurut saya, adalah bermoral dan bermental terpuji. Itu perlu digarisbawahi,” tegasnya.

Menurutnya, sepanjang sejarah DPRD NTB, posisi Ketua DPRD pernah dijabat oleh Anggota DPRD NTB dari Lotim (Drs. H. L. Serinata), Loteng (H. M. Suhaili FT, ST) dan Lobar (Drs. H. L. Sujirman).

Sekarang, menurutnya sudah saatnya Anggota DPRD NTB dari Kota Mataram yang diberi kepercayaan.

Dikonfirmasi terpisah, H. Umar Said menampik adanya kubu – kubu di internal Partai Golkar menjelang penentuan jabatan Ketua DPRD NTB tersebut. “Ada mekanisme, jadi tidak sembarang, si A kepinginnya si A, langsung si A. Ada proses yang harus dilalui,” tegasnya. Ia juga tak sependapat jika dikatakan dirinya menyandang status favorit karena didukung oleh Zaini Arony selaku Ketua DPD Golkar NTB. “Kalau saya secara pribadi, begitu sudah terpilih saja sudah syukur. Artinya masyarakat memberikan amanah bagi saya untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.

Politisi muda Partai Golkar, Chris Parangan, SE, yang dikonfirmasi terpisah menilai, pada prinsipnya, seluruh kandidat yang sudah mencuat namanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing – masing.

Sebagai contoh, Humaidi memiliki keunggulan karena meraih suara terbanyak. Ia juga didukung Suhaili yang memiliki kedekatan dengan sejumlah tokoh sentral di DPP Partai Golkar. Sementara Umar Said diuntungkan karena mempunyai pengalaman mempimpin lembaga legislatif di DPRD Lobar sekaligus juga pernah duduk sebagai Ketua DPD Partai Golkar Lobar. ‘’Daripada berbenturan pada itu, lebih baik voting,” saran Chris. Lagipula, menurutnya, Golkar memiliki kandidat alternatif pada diri Isvie. “Isvie pernah menjadi anggota MPR. Dan Isvie yang paling lama bercokol dalam kepartaian.

Dan kita bisa melakukan terobosan baru bahwa di NTB ada juga srikandi yang menjadi Ketua DPRD NTB,” ujarnya. (aan)

”Pilot Project Green Tourism” Dari Hal. 1 sudah digodok konsep-konsep, pola kerjanya,” terang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. Muhammad Nasir, Senin (12/5).

Dikatakan, empat Pergub yang sedang dipersiapkan dalam mendukung Pulau Lombok sebagai green tourism itu antara lain Pergub yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata, investasi pariwisata serta keterlibatan masyarakat. ‘’Intinya semuanya ada di situ menyangkut green tourism. Mereka ini membantu perencanaan green tourism berkelanjutan di daerah kita,” jelasnya.

Nasir menjelaskan, posisi GIZ dalam pilot project pengembangan green tourism di Pulau Lombok itu untuk membantu pemda dalam perencanaan. Ia mengatakan, pariwisata hijau sudah men-

jadi trend. Dimana objek wisata yang menerapkan konsep green tourism akan dicari oleh wisatawan mancanegara.

Selain itu, kata Nasir, dalam mendukung pariwisata hijau itu perlu sinergitas antara provinsi dan kabupaten/kota. Pemda kabupaten/kota diminta untuk membuat regulasi yang terkait dengan investasi dan penanganan destinasi pariwisata. Khusus mengenai pembenahan destinasi, lanjutnya, pemprov akan terus mendukung karena melihat kondisi finansial pemda kabupaten/kota yang masih terbatas. “Pemprov mengambil peran di situ, mudah-mudahan dengan memberikan dukungan itu, tergeraklah hati nurani kepala daerah untuk membangun destinasi,” pungkasnya. (nas)

Halaman 5

Dua Pasang Remaja Terjaring Pol PP Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua pasangan remaja harus diamankan Sat Pol PP Sumbawa, setelah kedapatan berada dalam kos dengan kamar tertutup. Saat Pol PP menggelar operasi rutin, Senin (12/5).

Kedua pasangan tersebut diamankan di wilayah kos sekitar belakang bekas rumah potong hewan lama, Brang Biji set-

elah Pol PP mendapatkan laporan dari masyarakat setempat.

Petugas mendapati pintu kedua kamar masing-masing kamar nomor 3 dan nomor 4 masih tertutup dan terkunci. Kemudian digedor, untuk mencari kepastian. “Setelah dibuka, petugas menemukan dua pasang muda mudi tanpa ikatan pernikahan,” sebut Kasi Trantib Pol PP, Desire Jadi S.Sos.

Mereka pun kemudian dihawa ke markas Satpol PP Sumbawa, untuk didata dan mintai keterangan. Diketahui, dua remaja di kamar kos nomor 3 berinisial Ma dan YA dan di kamar nomor 4, HK dan Re. Dua pasang remaja tersebut mengaku pacaran. Kepada petugas mereka mengaku tidak memiliki pekerjaan. Namun hal ini akan ditelusuri lebih jauh oleh Pol PP. (arn)

Sengketa Lahan Bambu Runcing

Tolak Angkat Kaki, Warga Ajak Polda Berdamai Mataram (Suara NTB) Konflik berkepanjangan antara Polda NTB dengan warga di areal Tugu Bambu Runcing Lingkungan Taman Seruni, Kelurahan Taman Sari Ampenan, Kota Mataram belum juga berujung. Meski sudah kalah di tingkat kasasi, warga kembali mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Sementara di lokasi gang masuk menuju komplek perumahan areal Tugu Bambu Runcing itu, di setiap tembok warga sudah dipasang banner sangat mencolok.

Tertulis nama pemilik rumah dan lahan, sampai mencantumkan nama dan nomor sertifikat, sebagai legitimasi bahwa lahan itu milik mereka. Sebagaimana dilakukan warga atasnama Mastoer, memasang banner tertulis “tanah ini milik atasnama Mastoer, sertifikat hak milik dari BPN no.1553 Tahun 1990”. Sebuah spanduk ukuran paling besar juga terlihat mencolok, warna merah kuning bertuliskan “Tanah ini milik warga Bambu Runcing’’.

Kepada wartawan, salah seorang warga I Komang Raka menegaskan, sampai kapan pun akan tetap bertahan di atas lahan miliknya. Sekitar 22 KK lainnya akan tetap bertahan meskipun diberondong gugatan oleh pihak Polda NTB. “Kalau pun ada spanduk yang kami pasang, ini kami lakukan supaya warga tahu, tempat ini rumah pribadi kami bukan bekas asrama polisi,” kata Komang Raka. warga lainnya, Triyono Budi Santoso menambahkan, sebenarnya pihaknya sudah kalah di tingkat kasasi, namun upaya hukum lanjutan masih dilakukan dengan mengajukan PK. Harapannya, tanah tersebut bisa dibuk-

tikan sebagai milik warga, berdasarkan sertifikat yang terbit dari BPN sejak Tahun 1989 lalu.

“Jelas tanah ini kami pemiliknya, statusnya pun jelas berdasarkan sertifikat BPN,” tegas Triyono.

Pada dasarnya dalam sengketa tanah ini, pihaknya membuka peluang berdamai dengan Polda NTB. Namun dengan catatan, warga memposisikan diri sebagai pihak pemilik tanah yang sah, berdasarkan sertifikat BPN. Sementara pihak Polda NTB sebagai pembeli.

Langkah damai ini memang sudah disepakati bersama warga setempat, bahkan sudah ada rencana untuk bertemu langsung dengan Kapolda NTB Brigjen Pol. Moechgiyarto, setelah sebelumnya bertemu dengan Dir Intel Kombes Pol Bagus Giri Basuki.

Warga mengaku ingin berdiskusi dengan Kapolda , dengan harapan ada penyelesaian dengan menempuh jalan tengah, tanpa harus melalui proses hukum. Karena bagaimana pun juga, kata Triyono, tanah yang sebagian kecil areal merupakan asrama Polri itu sudah turun

temurun ditempati, bahkan oleh para purnawirawan Polri dan keturunannya hingga kini.

Dikonfirmasi terkait keinginan warga ini, Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro mengaku yakin, institusinya akan tetap bertahan pada proses hukum yang sedang berlangsung. Apalagi dalam putusan perdata sebelumnya, pihaknya dinyatakan sebagai pemenang dan tinggal putusan itu dijalankan. Hanya karena masih tahapPK,sehinggaeksekusibelum bisa dilaksakan. “Apa yang menjadi keinginan warga itu saya rasa sulit terealisasi, karena bagaimana pun juga, ini sudah menjadi sebuah produk putusan hukum, dimana kami Polda NTB sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pemenang,” kata Kabid Humas dikonfirmasi Suara NTB sore kemarin.

Akan tetapi bukan berarti jalan dialog tertutup. Kapolda diyakininya tetap membuka diri untuk jalan dialog melalui proses musyawarah. Diyakininya juga, melalui proses musyawarah nanti, akan memudahkan dalam peroses eksekusi. (ars)

(Suara NTB/ars)

ISYARAT BERTAHAN - Banner yang dipajang warga di gang menuju perumahan Bambu Runcing, yang menjadi area sengketa dengan Polda NTB.

Jadi Agen Perubahan Dari Hal. 1 berbicara dalam dialog bertema “Menuju Tata Kelola Birokrasi yang Demokrasi dan Idelogis”.

Busyro dalam kesempatan itu menegaskan, lembaganya akan tetap menjaga sinergitas dengan kaum intelektual mahasiswa. Dunia kampus disebutnya sebagai ruang dimana banyak generasi muda yang bisa diharapkan untuk menjadi pemimpin dan agen perubahan. ‘’Untuk itu, KPK selalu membangun jaringan dan hubungan dengan masyarakat, baik itu masyarakat umum maupun dunia kampus. Salah satunya dengan mendatangi kampus-kampus seperti yang kali ini saya laukan dengan memberikan kuliah umum,” kata Busyro.

Untuk bisa lebih baik, tidak cukup tindakan yang baik. Ini

disadari Busyro ketika para personel sampai unsur Pimpinan KPK juga manusia biasa.

Potensi kekeliruan juga berpeluang terjadi, meski sudah berusaha bekerja pada aturan yang ada. Dalam rangka itu, kritik dari masyarakat maupun mahasiswa diperlukan. Karena dengan kritik itu, memberi peluang pihaknya lebih baik dalam pemberantasan korupsi.

“KPK itu harus tetap dikritik, jika masyarakat merasa memiliki KPK, kritik itu tandanya memiliki KPK,” tegasnya.

Hadir dalam seminar itu, Rektor UMM Drs Mustamin, didampingi sejumlah dekan. Kehadiran KPK tidak lepas dari upaya kampus tersebut membangun kerjasama denan lembaga superbody tersebut. Bentuk kerjasama dimaksud, dimana kampus Muhammadyah ambil

bagian dalam tugas bidang pencegahan korupsi dengan cara membangun kesadaran moral mayarakat, melalui dunia kampus.

Lanjut Busyro, bahwa anggapan masyarakat korupsi akan sulit diberantas karena sudah menggurita kemana – mana, sepenuhnya tidak benar.

Korupsi tetaplah sebuah rangkaian tindakan yang keluar dari jalur aturan. Korupsi bisa di berantas jika aturan itu dijalankan dengan baik.

“Siapa bilang tidak bisa di berantas?. KPKsudah banyak melakukan tangkap tangan pelaku korupsi,” terangnya.

Apalagi saat ini ada sekitar 1300 anggota KPK yang siap bertugas. Mereka adalah orang – orang pilihan, yang dijamin idealismenya dalam bekerja, sehingga pemberantasan korupsi menjadi efektif. (ars)

Sekretariat Gerindra NTB Disegel Massa Dari Hal. 1 Diduga juga ada indikasi pencurian suara oleh oknum caleg terhadap caleg lainnya di salah satu parpol. ‘’Tidak hanya itu, kecurangan juga diduga terjadi di internal parpol terutama Gerindra,” tambahnya.

Aksi unjuk rasa itu dikawal ketat pihak Kepolisian. Akibat banyaknya massa, sempat membuat Jalan Langko macet.

Kemacetan akhirnya dapat ditanggulangi setelah pihak Kepolisian mengatur arus lalu lintas dan mengarahkan kendaraan yang lewat ke jalan kecil yang berada di sebelah barat Kantor KPU NTB. Setelah melakukan orasi di depan Kantor KPU, massa kemudian beranjak menuju Sekretariat DPD Gerindra NTB di Jalan Adi Sucipto, Ampenan dengan menggunakan truk dan pick up untuk melanjutkan aksi. Dalam perjalanan menuju Sekretariat Gerindra NTB,massadikawalketatolehaparat keamanan.

Setelah melakukan orasi, massa terlihat kecewa karena Sekretariat DPD Gerindra NTB kosong. Karena kecewa, massa kemudian menyegel sekretariat tersebut dengan memasang tulisan bertuliskan ‘’Kantor Ini Disegel”.

Datangi Rumah Wilgo Unjuk rasa ternyata tak berhenti di Kantor KPU dan Sekretariat DPD Gerindra NTB saja.

Massa tampaknya belum puas dan melanjutkan unjuk rasa langsung ke kediaman Ketua DPD Gerindra NTB, Wilgo Zainar di Jalan Bung Karno Perumahan Crystal Regency .

Sebelum massa tiba, polisi telah melakukan blokade di

depan gerbang perumahan tersebut. Massa kemudian hanya bisa berada di luar perumahan. Setelah melakukan perundingan dengan pihak kepolisian, massa aksi kemudian diperbolehkan mengirim delegasi ke kediaman Wilgo.

Beberapa delegasi kemudian masuk ke kediaman Ketua DPW Gerindra NTB. Utusan massa tidak menemukan Wilgo dan hanya diterima oleh pembantunya.

Sempat terjadi cekcok antara del-

egasi massa tersebut dengan pembantu Wilgo.

Salah seorang delegasi massa yang merasa kecewa dengan jawaban pembantu tersebut yang mengatakan Wilgo sedang di Jakarta kemudian menendang gerbang rumah tersebut. Namun, kejadian tersebut dengan cepat dinetralisir oleh pihak kepolisian. Setelah delegasi tidak bisa bertemu dengan Wilgo, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. (ami/met)

Kursi Berkurang, Demokrat Tetap Puas Praya (Suara NTB) Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Lombok Tengah (Loteng), Ahmad Zaidi, mengaku cukup puas dengan capaian yang ditorehkan partai yang dipimpinnya pada Pemilu legislative tahun ini.

Kendati jumlah kursi yang diperoleh partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini berkurang, dari perolehan pada pemilu sebelumnya. “Secara umum kita cukup puas dengan hasil kami pada pemilu kali ini,” sebut Ahmad Ziadi, kepada Suara NTB, Minggu (11/5) kemarin.

Seperti diketahui pada Pileg tahun 2014 ini, untuk kursi DPRD Loteng, Partai Demokrat hanya berhasil memperoleh 5 kursi. Jumlah tersebut, berkurang dari hasil perolehan kursi pada Pemilu sebelumnya sebanyak 6 kursi. Namun jika dilihat dari perolehan suara, justru jauh lebih baik.

Ziadi menjelaskan, pada Pileg sebelumnya Partai Demokrat berhasil mengumpulkan total perolehan suara 39 ribu lebih. Sementara pada Pemilu kali ini, dengan perolehan 5 kursi, Partai Demokrat berhasil mengumpulkan 46 ribu lebih suara. “Idealnya memang, perolehan suara bertambah, perolehan kursi juga bertambah. Tapi walaupun kursi

berkurang, tetapi peroleh suara bertambah sudah cukup bagus,” sebut Ketua Komisi II DPRD Loteng ini.

Ia mengakui, berkurangnya perolehan kursi Partai Demokrat, sedikit tidak dipengaruhi oleh kondisi internal pantai. Baik di tingkat pusat hingga daerah.

Didaerah misalnya, pada proses pencalonan yang baru lalu, ada satu caleg perempuan yang mengundurkan diri. Sehingga untuk mememuhi aturan kuota perempuan, ada dua caleg laki-laki yang juga harus mundur.

Sehingga dengan mundurnya tiga caleg tersebut, secara tidak langsung mempengaruhi peluang dan kemampuan partai dalam mengumpulkan perolehan suara. “Prinsipnya kita sudah berupaya maksimal. Tapi banyak faktor yang menyebabkan, capaian partai tidak bisa maksimal sesuai harapan,” pungkas Ziadi.

Selain Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB) juga memperoleh hasil yang hampir sama. Karena hanya mampu mengumpulkan 4 kursi. Dari sebelumnya memperoleh 5 kursi. Justru capaian impresif ditunjukkan, Partai Gerindra, PKB, PPP serta Partai Nasdem. Kalau sebelumnya, PKB hanya memperoleh 1 kursi, pada pemilu kali ini berhasil mengumpulkan 6 kursi. (kir)

Bentrokan Simpasai dan Kandai Dua Diduga Terkait Paket Proyek Dari Hal. 1 Motivasinya pun bermacammacam. Tetapi perkelahian belakangan ini, motivasinya diduga terkait uang. Beberapa kelompok mencari proyek untuk kebutuhan hidup dan tidak dipenuhi, sehingga melakukan reaksi dan mengacaukan situasi. Motivasi lain terkait kekecewaan beberapa oknum honorer yang tidak lulus K2.

“Sementara situasi politik keamanan masih dapat dikendalikan. Kita lihat sendiri (pleno penetapan partai dan caleg) akhirnya parpol terima semua,” bantah Purnama terkait adanya indikasi ketidakpuasan caleg tertentu dan memanfaatkan kelompok pemuda.

Karena konfliknya disebabkan oleh beda kepentingan sejak beberapa tahun lalu, perkelahiannya pun diperkirakan akan terus berkelanjutan.

Akan tetapi, Polres Dompu telah mengantongi beberapa oknum provokator yang sedang didalami. “Perkelahian ini akan terus berkelanjutan, sampai kiamat mungkin.

Karena konflik ini beda kepentingan. Yang kita dalami beberapa oknum yang sudah kita kantongi nama orangnya.

Orangnya itu-itu saja,” ungkap Purnama.

Namun Purnama mengingatkan ada upaya untuk menciptakan opini dan kondisi agar terkesan bahwa Dompu atau Woja sebagai daerah konflik. Padahal itu tidak benar.

Karena konflik itu melibatkan banyak orang dan terjadi ter-

us menerus. “Bentrokan kelompok pemuda ini hanya segelintir orang saja. Itupun tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat dan tidak melibatkan masyarakat di kedua belah pihak,” terangnya.

Selain itu, ada fakta di lapangan bahwa kelompok pemuda yang bentrok sengaja meledakkan petasan dan disorot media seolah-olah sebagai ledakan senjata dan sedang perang. Namun Purnama tidak menampik kemungkinan adanya senjata rakitan di tengah kelompok pemuda yang bentrok. “Kita masih lakukan pendalaman penyelidikan (adanya senpi). Belum ada titik terang. Informasi ada (senpi), tapi faktanya belum ada,” ungkap Purnama.

Purnama sendiri mengaku, berbagai upaya telah dilakukan pihaknya bersama Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD) dengan melibatkan anggota TNI mengeluarkan imbauan agar bisa menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh masalah yang sengaja dimunculkan oleh oknum tertentu. Selain itu, pos pantau dibuat di Simpasai dan Kandai Dua sebagai perbatasan kedua kelurahan. Pos pantau ini untuk memonitor dan mencegah bila bentrokan meluas ke jalan dan pemukiman.

“Selama ini (perkelahian) di jalan dan perkampungan, sekarang berpindah ke persawahan di so Doro Cumpa.

Kita sudah berupaya untuk menangani bentrok ini,” terangnya. (ula)

Lombok Paling Banyak Dicari di ”Google” Dari Hal. 1 Kontribusi pemerintah pusat juga banyak yang sudah diberikan dalam pengembangan pariwisata NTB. Menurutnya, hal terpenting yang terus menerus dipastikan oleh pemerintah daerah adalah mengenai masalah keamanan, kenyamanan dan perhotelan.

Untuk menyiapkan SDM dalam mendukung pariwisata daerah, lanjut Zainul Maj-

di, pemda mengirim putra putri daerah lokal ke Bali dan Bandung untuk belajar tentang perhotelan. ‘’Kami belajar dari provinsi maju lainnya seperti Jawa Barat, Jakarta, dan Bali. Menurut saya, sumber daya lokal ini adalah hal sangat penting dalam pariwisata. Karena mereka dan orang-orang lainnya yang terlibat dalam pariwisata akan beriteraksi langsung dengan orang-orang dunia pariwisata,”terangnya. (nas)

OPINI

SUARA NTB Selasa, 13 Mei 2014

Harus Duduk Bersama KEBERADAAN sarang burung walet di Kota Mataram diyakini cukup banyak. Bahkan sejumlah titik penangkaran burung walet sudah terdata oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram. Potensi sarang burung walet ditambah dengan harga jual yang menggiurkan, tidak dipungkiri menjadi salah satu alasan DPRD Kota Mataram mengetok perda Kota Mataram tentang pengambilan pajak sarang burung walet beberapa tahun yang lalu.

Ironisnya, meski sudah ditetapkan dalam Perda, namun capaian pajak pengambilan sarang burung walet tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2014 misalnya, dari target Rp 50 juta per tahun, Dispenda Kota Mataram hanya mampu menagih Rp 12 juta. Dispenda mengklaim tidak sedikit kendala yang dihadapi dalam penarikan pajak pengambilan sarang burung walet.

Diantaranya, pemilik penangkaran burung walet kerap tidak berada di tempat. Ditambah lagi dengan aturan bahwa pajak bisa ditarik manakala terjadi transaksi. Sementara ada kesan, para pengusaha burung walet panen diam-diam sehingga tidak diketahui oleh Dispenda. Upaya itu nampaknya dilakukan untuk menghindari pajak.

Masalah sarang burung walet di Mataram sebetulnya belum sinkron antara Dispenda dengan Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan. Ditengah gencarnya Dispenda memungut pajak pengambilan sarang burung walet, Dinas Takowasbang justru bingung. Bahkan Dinas Takowasbang mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait keberadaan sarang burung walet. Karena, sejauh ini belum pernah ada izin penangkaran burung walet.

Dinas Takowasbang hanya menerbitkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Supaya tidak terus menjadi sorotan berbagai pihak, seharusnya Pemkot Mataram bisa lebih tanggap. Sebab, menjadi aneh, ada dua SKPD dalam satu lingkup pemerintahan justru terkesan tidak ada koordinasi. Semestinya, dua SKPD itu bersinergi dalam melaksanakan Perda Kota Mataram tentang pajak pengambilan sarang burung walet.

Yang terjadi saat ini, pajak pengambilan sarang burung walet dipungut diduga dengan ‘’melanggar’’ tata ruang Kota Mataram maupun Provinsi NTB. Bahkan bidang tata ruang Dinas PU Provinsi NTB pernah menyebut tindakan Pemkot Mataram melalui Dispenda sebagai bentuk pelanggaran. Penarikan pajak seolah melegalkan pelanggaran tersebut. Keberadaan ruko yang diubah menjadi sarang burung walet tidak dibenarkan dalam Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) NTB. Agar pelanggaran tata ruang ini tidak berkepanjangan, para pihak memang harus duduk bersama. Baik Dinas PU Provinsi NTB maupun pihak Pemkot Mataram dan kalangan DPRD Kota Mataram. Kalau memang Pemkot Mataram melegalkan usaha sarang burung walet tentu harus merubah tata ruang. Supaya tidak saling merugikan, duduk bersama adalah solusi terbaik. (*)

Halaman 6

”Wakil” Baru: Eksistensi Tanpa Esensi EMILU legislatif sudah dilaksanakan. Kita akan punya “wakil” baru.

Sengaja kata “wakil” dipakaikan tanda petik sebab pemilu legislatif yang baru berlalu itu ternyata menyimpan banyak persoalan. Memang tidak ada yang salah dengan persoalan, sebab segala sesuatu tak bisa lepas dari persoalan. Masalahnya jika persoalan tersebut bersumber dari kesengajaan untuk berbuat curang, menggunakan cara-cara yang licik sehingga apa yang menjadi hasil akhir tercemar oleh indikasi manipulatif.

Sehari setelah pemilu legislatif dilangsungkan, saya pulang ke dusun. Di sana ramai orang berbicara tentang jagoannya. Tak ubahnya dengan perbincangan seru tentang sepakbola atau adu ayam. Ada istilah yang kerap dilontarkan para pembincang itu. Istilah itu adalah “nge-bom”. Istilah ini ditujukan pada para calon atau partai yang menggunakan uang untuk menggoda para calon pemilih. Dalam perbincangan tentang itu, nominal menjadi pijakan utama. Saya juga bertanya pada beberapa orang, partai mana yang dipilihnya. Ketika mereka menyebut sebuah partai saya bertanya lagi, kenapa memilih partai tersebut. Rata-rata jawaban mereka sederhana, ‘karena mereka yang memberi kami uang’.

Maka politik uang berlangsunglah dengan terang.

Apabila argumen yang kita lontarkan seperti begini, misalnya: bukankah dengan begitu suara anda sudah dibeli, dan si pembeli berhak atas apa saja yang sudah dibelinya? Jawaban yang muncul adalah ketidakpedulian. Masyarakat disana mengira (atau mungkin merasakan) bahwa semenjak dulu yang namanya wakil rakyat itu sebenarnya tidak benar-benar mewakili rakyatnya. Alhasil, pandangan yang lain muncul, bahwa pemilu legislatif punya nilai “positif” lain, yakni membuka lapangan pekerjaan. Membuka peluang bagi orang untuk memperoleh pekerjaan, sebagai wakil rakyat.

Para caleg tak ubahnya sekumpulan orang yang mencari pekerjaan.

Sudah barang tentu orang yang mencari pekerjaan berarti sedang mengusahakan kesejahteraan bagi dirinya. Ingin hidup senang, punya kekuasaan, dipandang orang dan mendapat banyak fasilitas. Soal

Oleh :

Kiki Sulistyo

(Pegiat Komunitas Akarpohon, Mataram) apakah pekerjaan itu punya tanggung jawab lain, yang lebih besar secara esensial, nantilah dipikirkan.

Bukan. Bukan berarti di antara banyak calon itu tidak ada yang sungguh-sungguh punya keinginan untuk mengabdi pada masyarakat. Tetapi bukankah susah kita melihat mana yang bersih di sebuah tempat yang tidak bersih? Ada faktor ketercemaran yang membawa kita pada pemikiran general bahwa dengan segera dapat kita simpulkan bahwa tidak ada yang bersih di tempat yang (dibangun) dengan cara tidak bersih.

Pemikiran di masyarakat perihal konsepsi relasi antara yang mereka pilih dengan kehidupan mereka tidak memiliki indikasi yang baik. Pemikiran bahwa yang bayarlah yang harus mereka pilih menunjukkan kegagalan pembelajaran politik. Dan itu lebih berbahaya. Sebab pembiaran akan terjadi, dan kekhawatiran perihal apatisme mayarakat terhadap kegiatan politis (sebenarnya) jadi terasa lebih baik, ketimbang pemahaman yang keliru. Sebab, kekeliruan itu lama-lama akan menumbuhkan sikap permisif, serba maklum, dan akhirnya yang keliru itu diamini sebagai kebenaran tertentu.

Contoh sederhana kekeliruan itu adalah logika dagang yang kemudian terjadi. Apabila suara sudah dibeli putus, maka si pembeli berhak dan boleh melakukan apa saja terhadap suara yang diperolehnya, termasuk menjadikannya modal untuk meraup keuntungan. Tak ada tanggung jawab dalam diri yang memperoleh suara sebab dia memperolehnya dengan membayar. Semua sudah beres semenjak uang dikeluarkan, diterima dan suara diberikan. Tak ada esensi apa-apa di sana, dan semua pemikiran tentang kemanusiaan dalam perspektif politik lenyap sudah.

Kehilangan Esensi Soal esensi ini, termasuk relasi tak terputus antara si pemilih dan si terpilih, yang kemudian juga lenyap dalam perbincangan-perbincangan politik. Saat ini orang sudah mulai memaklumi kalau kita berbicara tentang politik (dalam hal ini pemilu legislatif kemarin) sebaiknya tak usah berbicara tentang esensi, sebab pembicaraan akan berhen-

ti seketika itu juga. Artinya, masyarakat sebenarnya tahu bahwa tak ada yang sungguh-sungguh soal relasi itu, dan sepenuhnya menyadari bahwa politik praktis itu memang seperti itu. Penuh intrik untuk memperoleh kekuasaan. Ini jelas berbahaya. Orang yang tidak tahu adanya kesalahan masih lebih baik dari pada orang yang tahu tapi membiarkannya.

Sebaiknya, sedikit banyak, para pelaku politik praktis tidak sedemikian jauh membiarkan ketersesatan itu terjadi. Pembiaran adalah hal yang paling buruk di saat kita punya kemampuan dan kekuasaan untuk mencegahnya. Dan pembiaran adalah penyakit yang memang sengaja diciptakan. Justru oleh orang-orang pintar, orang-orang yang mestinya menjadi penopang dan penentu arah kebijakan. Sudah banyak aspek yang menunjukkan pembiaran itu. Mulai dari masalah lingkungan, pendidikan, ekonomi, sampai kesenian. Masalahmasalah yang muncul dari aspekaspek itu diakibatkan karena pembiaran juga. Lingkungan dibiarkan rusak dan dikalahkan oleh kepentingan ekonomi. Pendidikan dibiarkan carut-marut, penuh tekanan dan ketegangan, dan kerap tak memiliki manfaat apa-apa bagi hidup selanjutnya. Ekonomi masih dibiarkan dikuasai oleh segelintir orang.

Dan (apalagi) kesenian yang mati tak bisa tapi hidup juga dianggap tak punya pengaruh apa-apa.

Eksistensi memang mendahului esensi. Itu benar, setidaknya bagi para pengamin eksistensialisme.

Artinya, untuk bisa mengarahkan sesuatu ke arah yang lebih baik, kita memang harus berada di posisi yang kuat. Dengan kekuasaan dan kemampuan yang kita miliki. Itu eksistensi. Tapi bila eksistensi itu tak memiliki esensi, maka dia ibarat tubuh tanpa ruh. Mirip zombie yang kemudian menakut-nakuti.

Bukankah tanda-tanda seperti itu sudah mulai terlihat di sekitar kita.

Orang “biasa” takut-takut menghadap pejabat, seolah-olah pejabat itu adalah tuannya dan apabila dia tak menunjukkan ketakziman dan kepantasan sikap, hidupnya bisa tamat. Setelah mereka memilih seorang calon anggota legislatif dan yang dipilihnya menang, si pemilih ini justru merunduk-runduk di hada-

pan yang dipilihnya. Sebaliknya si terpilih ini membusung dada, meminta orang-orang minggir apabila dia lewat di jalan dengan mobil yang dikawal, seolah-olah betapa maha-pentingnya posisi yang ditempatinya.

Setelah beratus tahun wilayah nusantara ini mengalami peristiwa di bawah sistem kerajaan dan kemudian kolonialisme, dibawah sistem tuan-hamba, ternyata mentalitas turun-temurun yang timbul juga berkutat pada keduanya. Merasa punya kekuasaan jadi bertindak seperti tuan, sebaliknya merasa jadi orang “biasa” yang tak punya kekuasaan jadi bersikap seperti hamba.

Padahal sistem yang diterapkan sudah berubah. Dan secara esensial, yang punya kekuasaan itu sebenarnya pelayan orang “biasa”. Ya, pejabat itu pelayan rakyat. Jadi bagaimana mungkin pelayan bisa bersikap arogan pada yang harusnya dilayaninya? Alhasil, “wakil” kita yang baru akan duduk di kursi empuk kekuasaan, harus kita tempatkan pada posisinya yang esensial. Yakni sebagai pelayan kita. Setuju?

Perda sarang burung walet dinilai preseden buruk Evaluasi mendesak dilakukan

*** Warga keluhkan pelayanan listrik prabayar PLN perlu lakukan evaluasi

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 13 Mei 2014

Pol PP Gusur PKL di Senggigi

NTB Butuh Pabrik Pakan Ternak DIPANDANG cukup mendesak pemerintah mendorong investor atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)-nya untuk merealisasikan pembangunan pabrik pakan ternak. Sebab dengan masih besarnya ketergantungan akan kebutuhan pasokan dari luar daerah, telah berpotensi memangkas peluang keuntungan besar bagi para peternak.

Ternak unggas khususnya, menurut Ketua Forum Ekonomi Rakyat Tani (Feratani) Lombok, Moh. Ali Imran, dari hasil perhitungan yang dilakukan, peternak saat ini hanya mendapatkan maksimal 20 persen keuntungan dari total produksinya. Padahal, peluang pasar produksi ternak unggas ini cukup besar tidak saja di NTB. “Memang apa yang diharapkan peternak agar ada pabrik pakan ternak di NTB ini wajar, dan sangat mendesak karena kebutuhan kita sudah tinggi,” katanya pada Suara NTB di Mataram, Senin (12/5).

Imran menyebut, sampai sejauh ini peternak yang ada di NTB masih dikendalikan oleh pengusaha luar, baik dari sisi operasionalnya hingga keuntungan yang didapatkan. Sistemnya, peternak hanya diminta menyiapkan kandang dan komitmen pemeliharaan.

Sementara pakan dan bibit unggas (ayam potong) misalnya, biasanya ditanggung langsung oleh agen yang ada di pulau Jawa.

“Selisih keuntungan sudah dihitung semua sebenarnya, peternak kita hanya menjadi pelaksana saja,” tambah pelaku ternak unggas ini.

Upaya untuk pengadaan industri pabrik pakan ternak ini menjadi hal yang penting dan akan selaras dengan program pengembangan ternak unggas di NTB. Apalagi 70 sampai 80 persen komponen utama biaya produksi ternak, bebannya utamanya hanya pada pakan.

Dengan ketergantungan pada agen ini, kemudian menyebabkan harga penjualan ayam broiler kerap kali dipermainkan oleh si “tuan”. Peternak tidak bisa berbuat, karena seluruh kebutuhan ternaknya sudah dikendalikan.

Bahkan sering kali berlaku distribusi berantai oleh para agen pemain. Sitemnya, banyak agen dadakan yang mengambil langsung pakan dari pabrik induknya, tentu sesuai harga pabrik, kemudian mendistribusikannya kembali ke peternak hanya dengan menguatkan tambahan support dukungan bibit. Dari sistem inilah yang menyebabkan pembiayaan tinggi di tingkat peternak di NTB. Ia mendorong, dengan potensi kian banyaknya peternak unggas di NTB ini, mestinya pemerintah daerah sudah kreatif mengupayakan pengadaan pabrik pakan.

Sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar guna meningkatkan minat pengembangan ternak di daerah ini.

“Akan relevan kalau upaya Dinas Peternakan untuk mengembangkan ternak unggas. Agar tidak menjadi usaha sampingan atau poroqporoq bagi masyarakat,” sebut Imran.

Bahkan, dengan tersedianya pabrik pakan misalnya, akan cukup membantu menyerap bahan baku jagung petani sebagai salah satu komponen bahan baku utama. (bul) (Suara NTB/bul) Moh. Ali Imran

(Suara NTB/cem)

KERUPUK - Harga kerupuk sulit bisa naik signifikan, mengingat harga tepung juga masih dianggap stabil. Namun kerupuk bisa naik harganya ketika musim hujan, sebab kerupuk sulit mengering . Salah seorang perajin kerupuk di Gegutu Timur, kelurahan Rembiga, Kota Mataram, menjemur hasil industri rumah tangganya.

Warga Keluhkan Pelayanan Listrik Prabayar Mataram (Suara NTB) Keluhan pengguna listrik prabayar (menggunakan pulsa) dalam beberapa hari terakhir mulai terdengar. Warga kesulitan melakukan transaksi pembelian pulsa listrik, dan berakibat pada pemadaman. Keseriusan PLN dalam melaksanakan program listrik pintarnya dipertanyakan. gakui, jika ada beberapa email yang masuk langsung menyampaikan keluhannya. Tetapi data jumlah pelanggan yang mengadu disebut bisa direkap melalui layanan 123 yang tersedia.

Gangguan yang terjadi ini menurut Amrullah bisa saja akibat adanya kenaikan daya permintaan pelanggan. Bisanya, hal itu harus disertai dengan pembelian token langsung untuk diproses selama tiga hari di Bandung, sebelum disampaikan lagi ke Mataram.

“PPOB, Indomart, Alfamart memang tidak bisa, sedang up grade sistem pelayanan,” katanya tanpa memastikan kapan gangguan ini akan tuntas.

Sementara itu, Darmanto menyebut, beberapa perbankan yang menjadi mitra PLN sedang melakukan up grade data, menyesuaikan dengan sistem yang diinginkan PLN. Namun tidak semua perbankan menurutnya yang masih terganggu.

“Pembayaran listrik masih bisa dilakukan melalui ATM, tapi ada bebarapa perbankan yang mungkin masih landai dan belum tuntas up grade, tapi beberapa perbankan lain masih bisa,” demikian Darmanto. (bul)

BAKERY

DIJUAL

SALON

RUPA - RUPA

SERVIS MOTOR

RUPA - RUPA

JUAL MOTOR SULAM BIBIR

(Suara NTB/met)

DIGUSUR - Para PKL yang berjualan di trotoar kawasan Senggigi digusur Sat Pol-PP, Sabtu malam.

PENDIDIKAN KULIAH SINGKAT JALUR KHUSUS CEPAT MENYANDANG GELAR S1, S2, S3 TERAKREDITASI BAN-PT HUB.EDI 085219091852

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts

Rp. 1 Jt

Service Mobil & Sepeda Motor

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

tungkan hidup menjadi seorang Pedagang Kaki Lima. Ia berharap ada solusi lain yang menjadi kebijakan pemerintah sehingga mata pencarian mereka tidak menghilang lantaran dituding melanggar aturan yang ada.

“Kalau kami mau digusur, silakan, asalkan pemerintah menjamin dan bersedia menyiapkan kami lapangan kerja yang layak. Tidak ada jalan keluar dalam hidup kami untuk mampu bertahan hidup kecuali menjadi pedagang seperti ini. Memang kami berjualan di trotoar, itu karena pemerintah tidak menyiapkan lapak bagi kami,” ujarnya sambil berusaha mengusir para Pol-PP yang datang.

Wisatawan mancanegara (Wisman) yang melintas dengan berjalan kaki, sempat terheran akibat adanya insiden malam itu. Salah satu yang dapat disapa oleh Suara NTB yakni Coul (Nama panggilan) Pria yang mengaku berasal dari Jerman. “Ada apa ini kawan, kenapa ramai sekali?,” ujarnya menumpahkan tanya kepada Suara NTB. Setelah berhasil dijelaskan ia mengaku prihatin terhadap adanya penggusuran yang dilakukan. Padahal menurutnya para PKL yang berjualan di sekitaran jalan itu memiliki daya tarik tersendiri baginya.

“Saya sering berbelanja di sini. Menurut saya ini unik.

Saya suka beli terang bulan, saya beli lalapan, rasanya juga sangat nikmat, apalagi malam – malam,” katanya. (met)

Salah satu outlet penjualan pulsa listrik yang ditanya media ini, Siti Darmawati juga mengeluhkan hal yang sama.

Dalam tiga hari terakhir ini ia tak bisa melayani pelanggan lantaran sistemnya yang masih bermasalah.

Tentu keluhan yang datang dari pelanggan cukup banyak, karena ini menyangkut kebutuhan yang sangat mendasar menurutnya. Namun ia tetap tak bisa berbuat banyak lantaran transaksi pembelian yang dikirimkan melalui provider tak bisa berjalan seperti biasanya.

“Stok habis, gangguan di provider. Makanya saya mau laporkan langsung ke petugas (PLN) melalui layanan 123,” ungkapnya.

Mobil MPLIK milik Kemenkominfo yang juga dioperasionalkan khusus untuk menerima pembayaran listrik, pun tak bisa diandalkan. Bahkan, salah satu petugasnya mengatakan sudah dua bulan terakhir ini tak melakukan operasi akibat gangguan internet.

Dikonfirmasi terkait gejolak di lapangan, Kabag Humas PLN Wilayan NTB, Amrullah dan Deputi Manajer Strategi Pemasaran Darmanto men-

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Mataram (Suara NTB) Puluhan anggota Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Lombok Barat bersama Pol-PP Provinsi NTB, gencar melakukan penertiban terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar pinggir jalan raya Senggigi. Sejumlah tenda sederhana milik para pedagang dibongkar paksa. Selain itu, sejumlah barang milik para pedagang diangkut beserta meja lapaknya, Sabtu (10/5) malam.

“Ada beberapa PKL yang sudah kami tetapkan sebagai target untuk digusur, sebelumnya mereka sudah kami berikan imbauan agar tidak berjualan di trotoar, namun nyatanya sampai malam ini mereka tetap berjualan sehingga terpaksa kami gusur,” terang Kasat Pol-PP Provinsi NTB, Ibnu Salim.

Menurutnya, para PKL tidak boleh berjualan di sekitar trotoar yang ada di pinggir jalan. Hal itu dikarenakan trotoar merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Disamping itu pula larangan berjualan di trotoar juga merupakan salah satu upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang nyaman bagi para pejalan kaki.

Meski demikian, para PKL menolak untuk berjualan di pinggir jalan. Menurut pengakuan mereka, bahwa tidak ada lagi mata pencaharian yang bisa diandalkan demi menghidupi sanak keluarga.

Salah satunya yakni pak Rizal. Dia mengaku menggan-

Beberapa pengguna listrik prabayar di kota Mataram yang tak ingin disebutkan identitas terangnya menyebut, dalam tiga hari terakhir ini listrik di rumahnya sudah tak hidup. Persoalannya karena beberapa tempat pengisian tak bisa melakukan transaksi akibat gangguan sistem.

Yang paling dipersoalkan, tidak satu atau dua outlet pembayaran yang didatangi, tetapi beberapa di antaranya yang ada di kota ini mengatakan hal yang sama, belum dapat melakukan transaksi.

“Bagaimana kalau ini terjadi terus menerus, dong banyak yang akan terganggu kegiatan masyarakat yang menggunakan meter prabayar,” keluhnya pada Suara NTB, Senin (12/5).

Pengguna lainnya, bahkan secara terang-terangan sharing informasi melalui Blackberry Massangger (BBM), terkait di mata outlet penjualan pulsa listrik prabayar yang tidak mengalami gangguan.

“Yang jual pulsa listrik ping me, pulsa listrik gangguan nasional, kalau lewat ATM bisa ya, minta infonya,” demikian salah satu isi BBM yang banyak beredar.

KECANTIKAN Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

Halaman 7

SULAM ALIS

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

MEBEL

FURNITURE

KLINIK ALTERNATIF 12

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

RUPA-RUPA

BATIK

SHOWROOM

TRAVEL

12

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 13 Mei 2014

Bawaslu Pertanyakan Audit Laporan Dana Kampanye

Sidang Sengketa Pemilu Cukup Melalui ’’Video Conference’’

Setelah Mantan Kadishut NTB Diperiksa

Kejari Mataram Agendakan Panggil Tersangka Mataram (Suara NTB) Banyak pihak yang akhirnya dipanggil dalam kasus dugaan privatisasi lahan hutan Kedaro Lombok Tengah. Tidak hanya dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), pejabat Dinas Kehutanan juga diperiksa. Dalam waktu dekat, tersangka juga diagendakan diperiksa.

Pekan lalu, mantan Kepala Dinas Kehutanan NTB Hj Hartina dipanggil dan menjalani pemeriksaan. Hartina diperiksa karena saat pembebasan lahan itu masih masa jabatannya, Tahun 2010 lalu.

“Saat pembebasan lahan itu, ibu Hatina ini sebagai kepala dinas kehutanan, makanya kami perlu keterangannya,” kata Kajari Mataram, Sang Ketut Mudita, SH, MH melalui Kasi Pidsus Hendry Andoro, SH, MH, Senin kemarin.

Saat itu, pertanyaan kepada Hatina yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB ini, seputar proses pengajuan pembebasan lahan 10 hektare di Kedaro oleh tersangka istri mantan Wabup Lobar berinisial IM. Selain Hartina, juga diperiksa Kepala Dinas Kehutanan Lombok Barat, HL. Saeful Arifin sebagai saksi dalam kasus sama. Saeful diklarifikasi karena lahan tersebut berada di wilayah Lombok Barat. “Intinya yang kami klarifikasi ke kedua pihak ini, terkait bagaimana penetapan kawasan itu sebagai hutan lindung,” tegas Hendry.

Pada kesempatan yang sama, Hendry juga menjelaskan soal rencana pemanggilan tersangka IM. Baginya, sudah saatnya IM diperiksa sebagai tersangka karena rangkaian pemeriksaan saksi sudah cukup panjang. Pihaknya tidak ingin larut dengan saksi lain sementara tersangka belum disentuh. “Minggu depan kami agendakan panggil tersangka, surat panggilannya sudah dilayangkan,” tegas Hendry.

Pertanyaan kepada IM menurutnya, seputar alasan dibebaskannya lahan hutan lindung tersebut, kemudian dikonfrontir dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya.

Apakah saksi sudah selesai diperiksa semua? Menurut Hendry, keseluruhan saksi memang secara umum selesai. Hanya saja, saksi ahli dari Jakarta yang hingga kini belum hadir meski beberapa kali sudah berkoordinasi. Karena itu pihaknya merasa perlu untuk terus berkoordinasi lagi dengan saksi dimaksud. “Tapi walapun saksi ahli belum kami periksa, kami akan tetap beranjak ke tersangka, karena saya tidak ingin kasus ini molor terus penyidikannya,” tegas Hendry. (ars)

Kalah, PDIP Loteng Lakukan Evaluasi Total Praya (Suara NTB) Berstatus sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif secara nasional, raihan PDIP di Lombok Tengah (Loteng), justru berbanding terbalik. PDIP gagal bersaing di jajaran elit partai politik di Loteng. Atas capaian tersebut, PDIP pun berencana melakukan evaluasi total, terhadap kinerja seluruh jajaran pengurus hingga tingkat paling bawah.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng, Suhaimi, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (12/5) kemarin.

“Terus terang kita cukup kecewa dengan raihan pada Pemilu Legislatif kali ini. Menarget 6 kursi, justru hanya dapat 2 kursi,” sesalnya. Dalam Pileg, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini gagal menujukkan eksistensinya sebagai pemenang Pemilu. Jangankan bisa masuk lima besar, PDI Perjuangan, justru terlempar dari posisi 10 besar. Dan, hanya menempati posisi dua dari bawah, alias posisi 11 dari 12 parpol yang ada.

Partai berlambang banteng moncong putih ini, hanya mengumpulkan 27.723 suara atau hanya 5,38 persen dari total 515.724 suara sah yang ada. Perolehan suaranya kalah tipis dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengumpulkan 27.820 suara atau 5,39 persen. Bedanya dengan PAN, PDI Perjuangan berhasil meloloskan dua wakilnya di DPRD Loteng. Sementara PAN kosong.

PDI Perjuangan hanya menang dari PKP Indonesia yang berada diurutan buncit, dalam urusan pengumpulan suara, dengan 21.342 suara atau 4.14 persen. “Jadi hasil kita pada pemilu kali ini bakal menjadi bahan evaluasi total partai,” tegas Suhaimi. Namun secara umum, lanjut Suhaimi ada beberapa penyebab yang membuat capaian partainya tidak maksimal.

Dari internal partai, ia mengaku kinerja pengurus dan jajaran partai belum maksimal sesuai apa yang diharapkan. Padahal target sudah ditetapkan, tetapi hasil tidak memuaskan.

Sedangkan dari eksternal partai, Suhaimi mengaku persaingan sangatlah ketat. Belum lagi, PDIP sejak awal sangat konsisten dengan politik bersih. Dimana seluruh jajaran pengurus partai sudah diingatkan untuk tidak melakukan praktik-praktik politik uang. “Ini juga yang mungkin mempengaruhi capaian partai,” terangnya. (kir)

Mataram (Suara NTB) – Ditetapkannya calon terpilih Pileg 2014 nampaknya tidak mengendorkan niat Bawaslu NTB untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil audit laporan dana kampanye dari semua parpol. Bawaslu mempertanyakan hasil audit laporan tersebut ke KPU NTB karena pihak Bawaslu sampai saat ini belum menerima laporan hasil tersebut.

Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid, dalam rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih yang dilaksanakan KPU NTB di Selaparang Ballroom, Hotel Lombok Raya, Senin (12/ 5) kemarin, mempertanyakan hasil audit dana kampanye parpol yang hingga saat ini belum diterima pihaknya dari

KPU NTB. “Kami belum menerima hasil audit laporan dana kampanye parpol dari KPU hingga kini,” ungkapnya.

Ditambahkannya, pihaknya memerlukan data tersebut karena dinilai berpengaruh terhadap keberlangsungan pemilu legislatif (Pileg) 2014.

“Tentu hasil audit tersebut

nantinya juga berpengaruh terhadap proses Pileg,” ujarnya. Selain itu, pihaknya juga mengungkapkan sejauh ini masih banyak laporan yang masuk di Bawaslu terkait keberatan dan gugatan terhadap proses dan hasil Pileg . “Hingga kini kami juga masih menangani banyak laporan.

Kemungkinan kasusnya akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, mengatakan hasil audit terkait laporan dana kampanye parpol hingga saat ini belum bisa diberikan pihaknya kepada Bawaslu. “Kami belum bisa berikan karena masih dalam penanganan oleh akuntan publik. Nanti kalau sudah selesai akan kami tembuskan dan publikasikan,” jelasnya.

Dikatakannya, hasil audit laporan dana kampanye akan diserahkan ke Bawaslu dan

dipublikasikan. Pihaknya mengklaim hasil tersebut tidak akan berpengaruh terhadap calon yang telah ditetapkan karena semua parpol tidak ada yang telat menyerahkan laporan dana kampanyenya. “Saya rasa tidak akan berpengaruh. Kecuali kalau Bawaslu ingin melakukan kajian secara investigatif dan menemukan adanya pidana Pemilu,” katanya. Sementara itu, terkait waktu maksimal hasil audit laporan tersebut dikatakan Aksar paling lambat tanggal 24 Mei 2014. (ami)

Golkar Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kota Mataram (Suara NTB/her)

Mataram (Suara NTB) Guna mempermudah proses persidangan sengketa Pemilu, belum lama ini Mahkamah Konstitusi (MK) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Mataram untuk menyelenggarakan video conference persidangan MK di tingkat Perguruan Tinggi. Tidak hanya dengan Fakultas Hukum Universitas Mataram, MK juga bekerjasama dengan 42 Perguruan Tinggi lainnya di Indonesia Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Mataram yang juga Penanggungjawab Harian kerjasama dengan MK, Dr. Kurniawan kepada Suara NTB kemarin mengaku, perjanjian kerjasama antara MK dengan Fakultas Hukum Unram untuk penyelenggaraan persidangan video conference sudah terjalin sejak beberapa tahun silam. Meski begitu, Kurniawan mengaku masyarakat yang memanfaatkan kerjasama tersebut masih belum maksimal.

Bagi Fakultas Hukum Unram, kerjasama ini sangat bermanfaat untuk memberikan pengalaman langsung pada acara persidangan dan substansi persidangan MK dalam kasus gugatan konstitusi oleh partai pada perselisihan Pemilu, maupun oleh individu melalui uji material UU atau gugatan Pilkada. Harapannya, dengan terselenggaranya persidangan via video conference ini dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menyelesaikan segala bentuk perkara Pemilu.

“Melalui video conference ini, maka masyarakat bisa berinteraksi dengan pihak MK pada saat persidangan berlangsung baik itu mengenai gugatan Pemilu oleh Parpol, atas nama individu seperti caleg DPD maupun gugatan caleg terhadap caleg lain dalam internal suatu partai. Melalui video conference masyarakat juga bisa mengikuti proses persidangan yang sedang berlangsung di gedung MK” akunya.

Selain itu, Kurniawan menyebut adanya persidangan melalui video conference ini, masyarakat nantinya bisa menyaksikan bagaimana perdebatan antara si pemohon dengan termohon serta perdebatan para saksi dan para pakar hukum. Karena itulah, keberadaan video conference semakin mempermudah masyarakat mendapatkan akses hukum dan keadilan.

“Sarana video conference digunakan untuk memudahkan dan mempercepat penyelesaian sengketa Pemilu, jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta untuk menyaksikan atau mengikuti proses persidangan di MK, cukup datang ke Fakultas Hukum Unram dan bisa langsung mengikuti persidangan MK di sini,’’ tandasnya. (dys)

Halaman 8

RAPAT PLENO - Suasana rapat pleno KPU penetapan caleg terpilih Kabupaten Lobar berjalan lancar, meski saksi PBB menolak menandatangani berita acara penetapan.

Laporan Kecurangan Tak Ditindaklanjuti

PBB Gugat KPU Lobar ke MK Giri Menang (Suara NTB) – Pleno terbuka penetapan nama-nama Caleg terpilih Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan KPUD Lobar , Senin kemarin di Hotel Jayakarta. Rapat pleno yang dipimpin Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri dan komisioner KPU lainnya, menuai protes dari saksi-saksi parpol PBB karena dinilai banyak kecurangan pada Pileg lalu yang tak ditindaklanjuti KPU. Padahal sudah jelas rekomendasi Panwaslu perlu penghitungan ulang khusus di Kecamatan Gerung. Atas dasar itulah, saksisaksi dari PBB tak mau menandatangani berkas berita acara penetapan calon. PBB pun menggugat KPUD Lobar ke MK. Usai rapat pleno, saksi PBB Sunandi menyatakan pihaknya menolak menandatangani berita acara

penetapan karena kecewa dengan KPU yang mengabaikan laporan indikasi kecurangan yang terang-terangan dilakukan pada pelaksanaan Pileg lalu.

Menurutnya, ketika keberatan partai diajukan ke Panwaslu diterima dan ditindaklanjuti, maka versi pihaknya bahwa laporan itu memenuhi unsur dan dinilai lengkap. Panwaslupun menindaklanjuti laporan itu ke KPU, namun oleh KPU justru tidak melanjutkan. Karena tak direspon KPU, maka langkah lain diambil pihak partai dengan melaporkan indikasi kecurangan ini ke mahkamah konstitusi (MK). Pihak parpol juga melayangkan gugatan ke MK, dalam hal ini mengguat KPU. Ketua KPUD Lobar, Suhaimi Samsuri mengaku belum ada pemberitahuan terkait gugatan ke

KPUD. “Jika ada gugatan ke KPU jelasnya MK akan memberitahukan terkait DPP yang menggugat di Kabupaten Lobar, di Dapil berapa dan TPS berapa,” ujarnya. Tentu hal ini akan diketahui setelah selesai pendaftaran gugatan ke MK. KPU, katanya, siap digugat, supaya parpol yang merasa tak puas dengan pelaksanaan Pileg lalu bisa menemukan kebenaran.

Ia mengapresiasi parpol yang ajukan keberatan sepanjang bisa dibuktikan. “Nanti akan samasama kita buktikan apakah gutagan itu bisa dipertanggungjawabkan,” terangnya. Secara umum pelaksnaan Pileg versi KPU, berjalan aman, lancar dan damai dengan segala dinamika di dalamnya. Tinggal parpol yang tak puas dengan hasil Pileg silahkan menempuh mekanisme sengketa di MK. (her)

52 Persen Anggota DPRD Lotim Wajah Baru Selong (Suara NTB) KPU Lombok Timur (Lotim) Senin (12/5) kemarin, menggelar rapat pleno menetapkan caleg pilihan rakyat Lotim yang akan duduk menjadi wakil rakyat di DPRD Lotim. Dari hasil penetapan itu, terlihat 52 persen anggota dewan Lotim adalah wajah-wajah baru.

Rapat pleno KPU ini dipimpin langsung ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh dihadiri seluruh komisioner KPU Lotim. Turut dihadirkan para saksi dari partai Politik. Tidak terkecuali Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lotim.

Dijelaskan, penetapan caleg terpilih ini ditentukan berdasarkan Bilangan Pembagi Pemilih

Muhammad Saleh (BPP) yang dihitung dan langsung disimulasikan pada saat prosesi rapat pleno kemarin.

Ditetapkan perolehan kursi dan calon terpilih di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil). Se-

Kantongi Lima Kursi

PPP Sumbawa Yakin Mampu Berbuat Banyak Sumbawa Besar (Suara NTB) Partai Persatuan Pembangungan (PPP) dipastikan mengantongi lima kursi di DPRD Sumbawa setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih oleh KPU Sumbawa, Senin (12/5) kemarin.

Posisi tawar yang kuat membuat Ketua DPC PPP, Kamaluddin ST, MSi, optimis PPP melalui kadernya yang duduk di Legislatif nantinya akan mampu berbuat banyak dalam mewarnai kebijakan strategis di daerah ini.

Apalagi dengan lima kursi tersebut, PPP dipastikan pula mendapatkan jatah satu kursi pimpinan DPRD Sumbawa.

Bahkan, akan berupaya mendapatkan satu jatah pimpinan Komisi dari empat komisi yang ada di DPRD, melalui koalisi dengan partai lainnya. “Kita masih melakukan komunikasi politik dengan partai lainnya untuk bisa merebut salah satu dari empat komisi di DPRD Sumbawa. Semuanya juga tergantung lobi dan dalam waktu dekat sudah ada kesepakatan dengan partai politik lainnya,” kata Kamaluddin.

Mengenai siapa kadernya yang akan mengisi jabatan tersebut tentu akan dibicarakan melalui mekanisme internal partai. Sebagaimana diatur di dalam AD/ADRT partai.

Secara umum di dalam AD/

(Suara NTB/arn)

Kamaluddin

ART, partai selalu memprioritaskan unsur pimpinan. Selain itu partai juga dipastikan memberikan penghargaan kepada setiap kader yang memiliki bebeban kerja paling besar. “Ini berlaku secara umum.

Saya tidak berbicara khusus untuk wakil pimpinan. Dan kalau seandainya saya bukan pimpinan partai, saya lebih memilih menjadi anggota biasa,” tukasnya.

Lebih penting dari itu, PPP nantinya bisa berperan aktif di dalam pengambilan berbagai kebijakan pemerintah. Sesuai dengan fungsi DPRD, melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, pembuatan Perda dan budgeting. Diketahui lima kader PPP yang terpilih masuk ke DPRD Sumbawa periode 2014-2019 yakni, Kamaluddin S.T, M.Si, H. Arahman HMS S.Pd, Rusli Manawari, Ismail dan M. Nur. (arn)

lanjutnya oleh KPU dibuatkan Surat Keputusan Penetapan.

Dalam prosesi penetapan ini nihil protes dari Partai Politik.

Hanya dari Panwaslu Lotim yang menemukan adanya perbendaan data jumlah suara sah di dapil V, yang tertuang dalam sertifikat DB pada slite yang diplenokan berbeda dengan form DB yang telah ditandatangani sebelumnya.

Akibat temuan Panwaslu yang disampaikan Divisi Hukum dan Penindakan panwaslu Lotim, Miftahurrahman ini, sempat membuat Ketua KPU Lotim, M. Saleh mengaku bingung dengana denganya perbedaan data. Persoalan tersebut dapat diklirkan dengan merujukpadaDByang telahditandatangani. (rus)

Mataram (Suara NTB) Partai Golkar meraih suara tertinggi di Kota Mataram pada saat Pemilu Legislatif tanggal 9 April lalu. Dengan perolehan suara sebesar 41.322 atau 19,92 persen, partai beringin ini disebutkan sebagai peraih kursi tertinggi di DPRD Kota Mataram.

Dalam rapat pleno KPU Kota Mataram terkait penetapan jumlah perolehan suara parpol dan penetapan calon terpilih untuk anggota DPRD Kota Mataram, Senin (12/5) kemarin, Golkar mendapatkan jatah sembilan kursi di DPRD Kota Mataram untuk masa jabatan 2014-2019.

Jumlah ini meningkat signifikan dari jatah kursi sebelumnya yang hanya empat kursi.

Peraih kursi terbanyak setelah Golkar adalah Partai Gerindra dengan enam kursi. Sebelumnya partai ini hanya mendapat tiga kursi.

Di posisi ketiga, parpol yang mendapat jatah kursi terbanyak adalah PDIP dan PPP yang masing-masing mendapatkan lima kursi.

Partai Demokrat yang sebelumnya menduduki kursi pimpinan di DPRD Kota Mataram, berdasarkan hasil pleno KPU Kota Mataram kemarin, Demokrat hanya mendapatkan empat kursi. Dimana pada periode 20092014, Partai Demokrat mendapat tujuh kursi.

PKS mendapatkan tiga kursi, sedangkan Hanura, PKPI dan Nasdem masingmasing mendapatkan dua kursi. PAN dan PKB masingmasing mendapatkan satu kursi, sedangkan PBB tak mendapatkan jatah kursi di DPRD Kota Mataram.

Anggota KPU Kota M a t aram, Bedi Saparwadi, SE menyampaikan saat ini jumlah kursi di DPRD Kota Mataram se-

banyak 40 kursi yang tersebar di lima dapil, bertambah lima kursi dari sebelumnya. Dapil Mataram-Sekarbela mendapat 12 kursi, Ampenan sebanyak delapan kursi, Selaparang tujuh kursi, Cakranegara tujuh kursi, dan Sandubaya hanya enam kursi.

Bedi mengatakan proses penatapan calon terpilih berjalan lancar dan aman. Pada saat berlangsungnya proses penetapan calon terpilih, tak ada protes dari perwakilan parpol maupun caleg. “Berjalan lancar, tidak ada masalah, tidak ada interupsi, tidak ada protes dan sebagainya karena konsistensi dari suara sah ini memang dari awal, artinya sejak dari TPS, PPS, PPK hingga pleno kabupaten/kota,” terangnya. Hanya saja tambahnya ada sedikit persoalan terkait sertifikat, bukan pada persoalan suara sah dan tidak sah.

Pelantikan calon DPRD Kota Mataram ini direncanakan pada bulan Agustus mendatang. “Sekwan (Sekretaris Dewan) menginformasikan ke kita. Di tahapan (Pemilu Legislatif) dijadwalkan Juni-Juli, tapi disesuaikan dengan masa baktinya anggota dewan yang kemarin,” tandasnya. (yan)

H. Didi Sumardi (Suara NTB/yan)

SUARA NTB Selasa, 13 Mei 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Tenun Khas Sasak Kurang Diminati Wisman Mataram (Suara NTB) Kain tenun tradisional khas Sasak (Lombok) ternyata belum laris dibeli oleh Wisatawan Mancanegara.

Salah satu faktornya, akibat minim promosi.

Demikian diungkapkan oleh Rahman (23), salah seorang penjual kain tenun tradisional asal Sukerare Lombok Tengah. Menurutnya sepanjang kerapnya kunjungan wisman yang datang ke tempat – tempat produksi kain itu, para pengunjung dinilainya hanya datang melihat – lihat saja. Sangat jarang sekali touris yang datang ketempatnya dan langsung berbelanja.

“Mungkin salah satu faktor yang membuat kain ini belum terjual laris adalah terbatasnya promosi yang dilakukan, selain itu mungkin menurut mereka bahwa harga kain ini juga masih dianggap terlalu mahal,” ujarnya saat mengikuti pagelaran pameran di Lapangan Sangkareang, belum lama ini.

Disebutnya, kisaran harga kain tenun Sasak yang diproduksinya mencapai sekitar Rp 300 ribu lebih. Harga tersebut merupakan harga terendah setelah dihitung dengan biaya produksi. Biaya itu juga termasuk bahan mentah pembuatan kain dan juga biaya operasional.

“Proses pembuatan kain tenun itu sedikit rumit. Selain kami menggunakan alat tradisional juga pembuatan kain ini memakan waktu yang cukup lama. Untuk membuat satu kain saja tidak cukup selesai dalam seminggu saja,” imbuhnya, terkait penyebab tingginya harga jual kain khas Sasak tersebut.

Ia berharap, kedepan ada promosi – promosi yang dilakukan. Baik promosi kepada wisatawan domsetik maupun mancanegara. Selain itu ia juga berharap ada outlet yang mau menerima pasokan barang yang sudah siap dijual serta tetap mempertimbangkan standar harga yang dapat memberikannya keuntungan. (met)

(Suara NTB/met)

TENUN SASAK - Seorang pedagang tenun Sasak di kegiatan pameran tenun di Lapangan Sangkareang Kamis pekan lalu. Sejumlah pedagang mengaku mengeluhkan dagangannya yang tidak laris.

Pemadaman Listrik

Pengusaha Hotel di NTB Kelabakan

Mataram (Suara NTB) Langkah pemadaman yang akan dilakukan PLN selama 4 jam perhari selama 48 hari berturut-turut, membuat pengusaha hotel kelabakan. Pasalnya, biaya opersional akan meningkat tajam sebesar 20 sampai 30 persen, salah satu faktornya akibat penggunaan genset.

Sebagaimana diketahui, pemadaman listrik yang akan dilakukan PLN efektif sejak 12 Mei hingga 30 Juni mendatang. Total waktu pemadaman mencapai 192 jam, dengan dalih perbaikan mesin.

Akibat keputusan ini, perusahaan-perusahaan besar seperti perhotelan diminta untuk menggunakan genset pada waktu-wkatu beban puncak.

Menyikapi persoalan ini, pengusaha hotel di NTB mengaku akan kelabakan dengan kondisi tersebut. “Otomatis biaya operasional kita meningkat. Kalau dibanding dengan keadaan normal, ini kira-kira 20-30 persen peningkatan biaya operasional. Otomatis semakin berat operasionalnya,” ungkap Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra usai menghadiri pemaparan Green Tourism Pulau Lombok di kantor Gubernur, Senin (12/5) siang kemarin.

Dikatakan, pihak perhotelan sering mendapatkan himbauan untuk mengunakan mesin genset pada waktu beban puncak PLN. Namun karena rentang waktunya tidak terlalu panjang maka tidak terlalu menjadi masalah. Namun saat ini, lanjutnya, PLN akan melakukan pemadaman selama 4 jam perhari selama 48 hari terhitung sejak tanggal 12 Me-30 Juni 2014.

Lanang mengaku, akibat pemadaman ini dirasa akan sangat mengganggu. Dari sisi biaya operasional akan jauh lebih tinggi. Pasalnya, untuk kebutuhan bahan bakar solar yang digunakan merupakan solar industri yang harganya jauh lebih mahal dari harga solar subsidi. Idelanya, terang Lanang, peningkatan biaya operasional itu akan diimbangi dengan tarif hotel yang meningkat pula.

Namun, tak segampang itu para pengusaha hotel menyensuaikan tarif karena adanya persaingan dan

sebagainya. “Memang agak sulit dengan adanya pemadaman ini,” keluhnya.

Karena hal ini merupakan keputusan pemerintah dalam hal ini PLN, maka pihaknya mau tak mau harus meneirma kebijakan pemadaman itu. Namun yang jelas, hal itu akan mengurangi keuntungan karena biaya operasional yang tinggi. Selanjutnya, bagi hotel-hotel yang untungnya pas-pasan maka akan megalami kerugian.

Namun ia mengatakan jika untuk membiayai operasional selama proses pemadaman itu akan bisa diatasi, jika tingkat hunian hotel saat ini antara 40-60 persen.

Diberitakan sebelumnya, PLN akan melakukan pemadaman selama 4 jam perhari, selama 48 hari berturut-turut, efektif sejak 12 Mei hingga 30 Juni mendatang. Total waktu pemadaman mencapai 192 jam. Seluruh pelanggan di pulau Lombok diminta untuk mencari alternative lain untuk penerangan, serta melakukan penghematan pada waktu-waktu terjadinya beban puncak (penggunaan serempak) daya listrik.

Pemadaman yang dilakukan ini berkiatan dengan dilakukannya pemeriksaan total pada mesin seluruh komponen pembangkit III PLTU Jeranjang, yang kapasitasnya 25 MW. Dengan tidak beroperasinya mesin pembangkit III PLTU Jeranjang itu selama masa pemeriksaan akan terjadi kekurangan daya 18 MW. Meski beberapa penopang pembangkit lainnya, PLTD Ampenan, PLTD Paokmotong, serta pembangkit-pembangnkit berkapasitas kecil lainnya dioperasikan. Pada saat terjadi beban puncak sejak sore hingga malam, kebutuhan daya seluruh pelanggan di pulau Lombok sebesar 177 MW. Sememntara daya yang dimiliki PLN saat ini maksimal 182 MW. (nas)

Jason Mraz dan Idealisme dalam Bermusik Industri musik merupakan salah satu bisnis yang cukup menjanjikan, baik bagi para artis maupun beberapa pihak terkait. Karena setiap hari orang mendengarkan musik, maka masyarakat akan selalu haus dengan karya-karya baru.

OLEH karena itu banyak artis yang melihat uang sebagai tujuan utama berkarir.

Namun tak semua seniman musik memiliki pandangan seperti itu, tak terkecuali Jason Thomas Mraz, atau yang lebih akrab disapa Jason Mraz. Baginya, bermusik merupakan kecintaan dan passion, demikian tulis Muhammad Nizar Zulmi dalam artikelnya yang termuat di laman Kapanlagi.com.

Musisi 37 tahun ini sering menggunakan lirik yang diambil dari kejadian nyata disekitarnya. Menurutnya, sebuah kebenaran memang lebih mudah dan menarik untuk dijadikan sebuah karya.

Jason yang sedari kecil sering mendengarkan lagu bergenre reggae, pop, rock, jazz, dan folk menuangkan influence tersebut melalui karya-karyanya.

Sebut saja album pertama Jason Mraz berjudul WAITING FOR MY ROCKET TO COME, yang memuat total 12 track. Dalam album ini Jason sepertinya masih berusaha menemukan idealismenya dalam bermusik. Dari album ini, dua lagu yang paling mencuat adalah You and I Both dan The Remedy. Beberapa lagu yang lain terlihat terlalu segmented bagi masyarakat saat itu.

Kecerdasan Jason Mraz dalam mengolah lirik terlihat

di album kedua MR. A-Z. Single Wordplay merupakan salah satu curhatan Jason tentang kebiasaannya menggunakan banyak lirik dalam satu lagu, seperti nge-rap.

Selain itu, lagu-lagu didalam album ini terlihat lebih fresh dan berwarna. Ada nuansa jazz dan bossanova kental pada lagu Bella Luna dan Live is Wonderful, pop dan hip-hop pada Geek in the Pink dan inovasi unik lainnya.

Dari sini dapat dilihat jelas bahwa Jason seperti memiliki ruang bermusik yang bebas, tak terikat oleh genre.

Siapa yang tidak kenal lagu I’m Yours? Single ini begitu populer dan seringkali dibawakannya sebagai lagu pamungkas dalam beberapa konser. Suasana reggae diusung dengan lirik yang kaya dan mudah diingat.

Menyinggung mengenai lirik di beberapa lagu Jason yang cukup mendalam dan berat, Jason banyak dipengaruhi oleh seorang pemain perkusi bernama Toca Rivera, yang dulunya merupakan seorang kepala suku di sebuah kepulauan kecil. Kecintaannya dalam bermusik membawanya jauh ke Florida sampai akhirnya bertemu dengan Jason sekitar tahun 2000.

Pemain djembe eksentrik ini cukup memberi influence bagi Jason untuk berpikir

Jason Mraz

(ant/balipost)

filosofis. Selama beberapa tahun Toca Rivera menjadi rekan duet Jason dalam gig kecil maupun konser. Mungkin karena terpengaruh oleh pemikiran Toca yang filosofis, Jason pernah tampil dengan rambut gondrong dan berjenggot lebat sekitar tahun 2012.

Kini dalam berbagai penampilan live-nya, Jason sudah tidak pernah tampil bersama Toca. Kini penampilan musisi yang juga pencipta lagu itu juga terlihat lebih rapi. Namun ada hal yang tak berubah dari Jason, yaitu kemampuannya menulis lirik yang sarat akan makna dan musik yang selalu inovatif. Inilah idealisme Jason Mraz dalam bermusik. (berbagai sumber)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 13 Mei 2014

Tanamkan Pendidikan Karakter Melalui Gerakan Pramuka

Akademik dan Non Akademik BEBERAPA prestasi akademik maupun non akademik yang diraih oleh SMAN 1 Labuhan Haji Lombok Timur (Lotim) seperti pramuka, komputer dan lain sebagainya adalah suatu keberhasilan yang terus diupayakan untuk tetap ditingkatkan, baik dari pendanaan dan saran prasana. Dua prestasi tersebut, dinilai perlu mendapatkan perhatian dan berjalan seimbang.

Kepala SMAN 1 Labuhan Haji, Bahroan, S.Pd, M.Pd mengakui, Bahroan kurun waktu dua tahun ini, beberapa prestasi akademik dan non akademik, berhasil diraih siswanya di tingkat kabupaten. Di antaranya, juara III Geografi dan komputer serta juara pencak silat di O2SN. Menurutnya, keberhasilan tersebut, tidak terlepas dari input siswa dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak sekolah. “Alhamdulillah, dua tahun terakhir ini, kita selalu mendapatkan juara pada event tingkat daerah, baik akademik maupun non akademik,” aku Bahroan dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya, Sabtu (10/5).

Dia mengakui, prestasi bidang non akademik yang setiap tahun mendapatkan juara yakni bidang pramuka. Terkadang, sambungnya, sekolah lain merasa penasaran ingin memperebutkan piala bergilir tingkat provinsi maupun kabupaten.

Namun, semangat, konsisten dan kerja keras peserta didik dan pembina selalu membuahkan hasil maksimal. “Sampai – sampai sekolah lain heran bahkan penasaran, karena kita saja yang bawa piala juara satu dan piala bergilir,” katanya.

Disebutkan, sedikitnya 24 program ekstra, yakni 13 kegiatan ekstra non akademik dan 11 kegiatan ekstra bidang akademik.

Dari masing – masing kegiatan ekstra tersebut, tetap dioptimalkan atau peserta didik intens mengikuti pengembangan diri. Pihaknya, lanjutnya, berupaya menyeimbangkan kedua kegiatan tersebut. Artinya, perbaikan sarana dan prasarana akan dimaksimalkan, sehingga berdampak pada peningkatan prestasi. “Di sini (SMAN 1 Labuhan Haji, red) ada 24 kegiatan ekstra baik akademik maupun non akademik,” sebutnya.

Beberapa prestasi yang didapatkan siswanya, Bahroan mengimbau, agar tidak cepat puas dengan pencapaian tersebut. Berlatih serta tetap memacu diri untuk pengembangan, akan menjadi modal dasar meraih kesuksesan. Dia berharap, ke depan, generasi di SMAN 1 Labuhan Haji, dapat menoreh keberhasilan yang maksimal. (cem)

Selong (Suara NTB) SMAN 1 Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Minggu (11/5) menggelar Kompetisi Penjelajahan Pramuka SMAN 1 Selong (Kompas). Kegiatan tersebut dinilai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Dr. Yanis Maladi, SH, MH, sangat positif dalam menyongsong pelaksanaan kurikulum 2013.

Menjawab Suara NTB, Yanis Maladi menjelaskan, dalam gerakan pramuka ada istilah CO4 yang bisa dicapai.

CO4 dimaksud adalah sebuah singkatan dari cerdas spiritual yang diimplementasikan dengan olah hati. Cerdas emosional dengan melakukan olah rasa, cerdas intelektual dengan melakukan olah pikir dan cerdas kinestetik dengan melakukan olahraga. “Semuanya menyatu dalam kegiatan pramuka,” ucapnya.

Pramuka, lanjutnya, bisa menjadi garda terdepan pembangunan pendidikan di Lotim.

Gerakan pramuka bisa memupuk kemandirian, kreativitas dan inovasi. Peserta pramuka akan diterpa mentalnya. Melalui kepramukaan, peserta di-

latih menghadapi tantangan dan resiko, sehingga outputnya adalah pemuda yang berkarakter dan gagah berani.

Kepala SMAN 1 Selong, H. Sahlan, SPd, MPd, mengatakan gerakan pramuka di sekolahnya merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Terlebih pascakeluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional terkait implementasi dari kurikulum 2013 kegiatan pramuka diwajibkan dilakukan di sekolah.

“Semua anak wajib masuk pramuka,” katanya.

Berdasarkan hasil analisa, melalui gerakan pramuka secara tidak langsung mencetak generasi-generasi berkarakter sesuai dengan kurikulum 2013. Mengenai kegiatan Ko-

mpas yang digelar ini disebut Sahlan dilakukan dengan menghadirkan 38 SMP dan MTs yang memperebutkan piala bergilir SMAN 1 Selong.

Bagi SMAN 1 Selong, kegiatan pramuka akan dijadikan casing besar seluruh kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dimana sejauh ini ada 32 jenis ektra kurikuler yang digelar, antara lain Palang Merah Remaja (PMR), paskib, seni, olahraga dan pembinaan intelektual.

Sahlan menambahkan, istilah Kompas ini kali pertama dilaksanakan. Sebelumnya, kegiatan serupa ini dinamai Lomba Penjelajahan Pramuka SMAN 1 Selong (LPPS). Tahun 2014 ini merupakan tahun pelaksanaan yang ke tujuh. Sep-

Diharapkan Mampu Buka Lapangan Pekerjaan Selong (Suara NTB) Masih minimnya lapangan pekerjaan di tengah masyarakat, tentunya menjadi persoalan bagi lulusan, baik itu jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/SMA hingga Perguruan Tinggi. SMKN 2 Selong, notabenenya sebagai sekolah dengan berbagai jurusan yang mencetak lulusan siap terjun ke dunia kerja dan diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri di tengah masyarakat.

Demikian, disampaikan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Munaroh, S.Pd, ketika ditemui Suara NTB, Sabtu (10/5).

Sepengetahuannya, sebagian besar alumni SMKN 2 Selong telah bekerja di dunia perusahaan, dunia usaha dan perkantoran. Meski pihaknya tidak pernah mendata secara riil jumlah alumni yang bekerja. Artinya, secara kompenten siswa telah mampu bersaing di tengah masyarakat.

Kendati demikian, perkembangan zaman, tidak menuntup kemungkinan saingan semakin ketat, baik yang berasal dari perguruan tinggi dan sekolah lainnya. Terlebih semakin sempitnya lapangan pekerjaan. “Sekarang kita lihat, sudah tidak ada yang kosong. Semua lapangan pekerjaan terisi semua,” ungkap Munaroh.

Fenomena seperti itu, katanya, harus direspon siswa untuk belajar dan membuka lapangan pekerjaan di masyarakat. Sehingga, ada beberapa aspek yang didapatkan, yakni membantu pemerintah mengentaskan pengangguran serta siswa mampu menerapkan ilmu pengetahuannya. “Kalau dari saya pribadi, kalau bisa siswa bisa buka lapangan pekerjaan sendiri,” harapnya.

Diakuinya, Pendidikan Sistem Ganda (PSG) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan selama tiga bulan, dinilai sudah mampu memberikan bekal kepada siswa untuk menghadapi dunia kerja. Selain itu, pihak sekolah juga memberikan materi di dalam kelas.

Munaroh mengimbau, siswa agar tetap mengoptimalisasikan diri baik secara mental, pengetahuan serta keterampilan. Sehingga, mampu bersaing di dunia industri maupun pekerjaan. Selain itu, dia berharap, alumni SMKN 2 Selong, membuka lapangan pekerjaan. (cem)

(Suara NTB/dys)

Tanamkan Pendidikan Karakter Sejak Dini

Lulusan SMKN 2 Selong

(Suara NTB/rus)

PRAMUKA - Kepala Dikpora Lotim Yanis Maladi melepas membuka acara Kompas SMAN 1 Selong, Minggu (11/5). anjang 7 km ke arah kegiatan positif ini terus akan digelar tiap tahun untuk memupuk dan mengembangkan semangat kepramukaan.

Mengenai peserta, dikatakan

sengaja dipilih siswa SMP dan MTs karena kegiatan Kompas ini menjadi momentum bagi SMAN 1 Selong untuk memperkenalkan diri pada siswasiswa SMP dan MTs. (rus)

Khittah Pendidikan Tidak Maksimal

Lomba PAUD

Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) konsentrasi terus dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Seperti dalam gelaran lomba PAUD tingkat Kabupaten Lotim, Senin (12/5) kemarin. Melalui momentum ini, coba ditanamkan pendidikan karakter pada anak-anak didik usia dini.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Dr. Yanis Maladi, SH, MH, pada Lomba PAUD tingkat Kabuaten Lotim yang diikuti 220 peserta dari 20 kecamatan.

Selain itu, lomba PAUD juga menjadi bagian dari upaya mengimplementasikan desentralisasi pendidikan dengan menampilkan muatan lokal khas daerah. Kearifan lokal yang sudah turun menurun melekat diberikan leluasa untuk ditampilkan.

Yanis mengakui, apa yang dipertunjukkan siswa menjadi bukti betapa Lotim ini sangat kaya akan kearifan lokal.

Hal ini katanya harus terus dipupuk dan dipertahankan.

Generasi penerus yang saat ini duduk di lembaga PAUD ke depan harus mengenal kearifan lokal yang sarat makna dan karakter.

Pada lomba ini, pendidik PAUD mengikuti lomba mendongeng dan kreativitas. Sedangkan peserta didik melombakan sejumlah kearifan lokal, seperti tari syair, asmaul husna, gandrung, menyanyikan lagu-lagu daerah dan lainnya. (rus)

Halaman 10

Kepala SMPN 11 Mataram menyerahkan piala dan hadiah kepada siswa berprestasi di di sekolahnya, Senin (12/5) pagi.

SMPN 11 Mataram Berikan Hadiah bagi Siswa Berprestasi Mataram (Suara NTB) Terletak di pinggir Kota Mataram tidak membuat SMPN 11 Mataram minim akan prestasi. Setidaknya gambaran sekolah berprestasi itulah yang terlihat saat Suara NTB Senin (12/5) menghadiri apel pagi di sekolah yang terletak di kawasan jalan Panji Asmara Kekalik ini.

Saat apel pagi usai, beberapa orang siswa dipanggil salah seorang guru melalui pengeras suara. Majulah tiga orang siswa yang tak lain merupakan siswa berprestasi yang pernah mengharumkan nama sekolahnya pada ajang O2SN beberapa waktu lalu.

Mereka adalah Syafira (kelas VIII C), Zubaidi (kelas VIII D), dan I Wayan Ariyasa (kelas VIII E), serta satu regu pramuka juara II KBB – Tongkat tingkat penggalang putra yang diselenggarakan oleh Unram.

Tidak hanya itu, Nurwahidah, M.Pd, salah seorang guru yeng belum lama ini mendapat predikat sebagai guru berprestasi tahun 2014 oleh Pengawas Dikpora Kota Mataram juga tidak luput dari penghargaan.

Syafira tercatat menjadi juara I cabang olahraga bulu tangkis O2SN tingkat Kota Mataram dan akan mewakili Kota Mataram ke tingkat provinsi. Sedangkan Zubaidi tercatat menjadi juara I pada penyelenggaraan O2SN cabang olahraga atletik putra tingkat Kota Mataram dan akan menjadi wakil Kota Mataram di tingkat provinsi.

Sementara I Wayan Ariyasa tercatat menjadi juara II O2SN cabang pencak silat tingkat Kota Mataram.

Kepala SMPN 11 Mataram, Hj. Zohriah, S.Pd, MH, mengingatkan kepada semua siswanya agar terus mengukir prestasi dalam bidang apapun. Ia menilai, meskipun SMPN 11 Mataram terletak di pinggir dan jarang diberitakan, pada dasarnya siswasiswi SMPN 11 Mataram mempunyai potensi untuk mencetak berbagai prestasi yang sama seperti sekolahsekolah favorit lainnya.

Ia mencontohkan betapa banyak dari siswanya yang mempunyai bakat terpendam namun belum diolah secara maksimal oleh sekolah

seperti kemampuan siswa dalam bidang olah fisik.

“Anak-anakku semua harus berprestasi, karena menjadi anak yang berprestasi itu adalah milik semua orang termasuk kita yang ada di SMPN 11 Mataram, tidak ada kata untuk tidak berprestasi selama kita mau terus belajar. Banyak mutiara terpendam dari siswa kita yang belum diolah saat ini, padahal jika diolah pasti akan menjadi bakat yang dapat membawa prestasi,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu elemen penting dalam proses lahirnya sebuah prestasi adalah keharusan adanya motivasi dari dalam diri siswa dan guru. Oleh sebab itu, motivasi menjadi sangat penting di tengah-tengah siswa seperti dengan memberikan hadiah dan penghargaan kepada mereka.

“Dengan memberikan penghargaan dan hadiah kepada siswa yang telah mengharumkan nama sekolah ini, kita berharap siswa yang lain juga akan termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan prestasi di segala bidang,” ujarnya. (dys)

Tanjung (Suara NTB) Gerakan Khittah Pendidikan yang dicanangkan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) 4 tahun lalu diakui Wakil Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., tidak berjalan maksimal. “Gerakan khittah pendidikan belum dikerjakan maksimal. Dari segi pelaksanaannya, di tataran teknis masih lemah,” ungkap Najmul, Sabtu (10/5).

Jalannya gerakan program ini di Dikbudpora KLU, menurutnya, belum secara maksimal diterapkan. Ada kecenderungan konsep kepala daerah terhadap gerakan dimaksud, belum dapat diimplementasikan secara baik di tingkat SKPD. Najmul mengatakan, Pemerintah KLU memiliki keinginan (good will) yang kuat dalam mensukseskan program pendidikan dengan gerakan Khittah pendidikan tersebut. Indikasinya, APBD untuk sektor pendidikan dalam 4 tahun terakhir telah memenuhi ketentuan 20 persen APBD. Untuk diketahui, salah satu wujud implementasi gerakan khittah pendidikan adalah menggalakkan materi-materi pelajaran agama di semua sekolah di berbagai jenjang dan jenis lembaga pendidikan yang ada. Selain itu, Pemda juga telah mecanangkan program “Maghrib Mengaji” dan “Bulan Maulid sebagai Bulan MTQ”. Untuk kedua kegiatan ini pemerintah telah mendorong masyarakat untuk membentuk TPQ di setiap dusun serta mendukung pendanaannya melalui anggaran dan belanja daerah.

“Dengan sisa 1 tahun pemerintahan, kita ingin semua sektor bisa dicapai, tidak hanya pendidikan, tapi juga ekonomi, kesehatan, dan lainnya,” ujar Najmul.

Meski tidak semua target dapat dipenuhi, sambung Najmul, tetapi sebagian besar program yang dirancang sejak awal sudah dikerjakan dengan baik. Selain pendidikan, di sektor pertanian masih perlunya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur mencakup air, jalan dan listrik. Sebagian besar masih belum tuntas.

Di sektor pendidikan pula, kualitas sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah bagi kepala daerah ke depan.

Di mana, hingga saat ini, usia partisipasi pendidikan KLU masih tercatat sebagai yang terendah di NTB. “Fasilitas kesehatan juga harus dimaksimalkan,” tandasnya. (ari)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 13 Mei 2014

Pahlawan–pahlawan Manchester City London Manchester City menggantikan Manchester United sebagai juara Liga Utama Inggris setelah menang 2-0 di kandang pada pertandingan terakhir dari West Ham United tadi malam. Berikut lima pemain kunci pilihan AFP Sports yang berada di balik sukses City musim ini : PABLO ZABALETA (Argentina, bek kanan) Permain asal Argentina yang tampil 34 kali di liga ini sangat berpengaruh terhadap tim. Selain tackling maut dan kemampuan membaca permainan, dia juga mampu bermain bak penyerang yang merepotkan pertahanan lawan seperti dirasakan Aston Villa ketika dua umpan Zabaleta menghasilkan dua gol pertama dalam laga Rabu yang berkesudahan 4-0.

Meski Juara, Pellegrini Belum Puas Manchester Manchester City menjuarai Liga Utama Inggris usai menaklukan West Ham United pada pertandingan terakhir Liga Premier, namun pelatih Manuel Pellegrini meminta timnya agar tidak segera berpuas diri.

“Tim besar tidak boleh cepat puas pada satu gelar. Ini sangat penting. Rayakan hari ini, besok sampai Senin, tetapi hari Selasa harus kembali bekerja untuk musim depan karena klub dan pemain layak untuk gelar juara lain,” kata Pellegrini seperti dilansir BBC.com.

Kapten tim Vincent Kompany menambahkan, “Lupakan uang dan segalanya. Waktu kecil, Anda tumbuh dan bermimpi memenangi trofi, saya merasa saya sedang bermimpi ketika memenangkan ini.”

Dia melanjutkan, “Kami sedang membangun klub. Bukan hanya satu tim yang memenangkan trofi. Tahun depan kami akan menjadi lebih baik. Jika kamu ingin menjadi tim besar maka ini adalah salah satunya.”

Pellegrini menambahkan, musim ini juga diwarnai oleh situasi – situasi sulit. Bahkan, menurutnya, saat kedatangannya, skuad City berada dalam situasi yang sulit saat itu. Namun, para pemain City, menurutnya selalu meyakini dan menjalankan dengan baik apa yang diinstruksikan olehnya.

“Mereka selalu meyakini apa yang aku ucapkan.

Bagaimana cara tim ini bermain, bagaimana tim ini bermain sepanjang tahun, menjadi sebuah tim pemenang, berpikir dan bertindak seperti itu,” ujar Manajer asal Cili ini.

YAYA TOURE (Pantai Gading, gelandang) Memperlihatkan gaya tak bertenaga, Toure sering membuat lengah lawan karena gayanya ini sebelum menghancurkan mereka dengan kekuatan otot dan sentuhan bolanya yang halus. City tidak pernah lain ketika dia absen sehingga dia bisa disebut sebagai pemain paling berpengaruh di Liga Premier. Untung pemain yang menciptakan 20 gol dalam 35 penampilan liga itu kembali dari cedera pada momen tepat dengan tampil meyakinkan saat melawan Crystal Palace, Everton dan Aston Villa.

DAVID SILVA (Spanyol; gelandang) Pemain Spanyol ini tak pernah diberi kepercayaan di era Roberto Mancini, namun malah diandalkan Pellegrini dan hasilnya memang menghancurkan para penantang juara City. Menguasai teknik dan visi mumpuni, Silva, yang mencetak enam gol dalam 27 penampilannya di liga, kerap mengacaukan lawan dengan kemampuan mengumpan dan berkelitnya yang sempurna. Rolls Royce tim ini memuncak kapan pun berada di momen paling penting.

EDIN DZEKO (Bosnia; striker) Setelah berperan kecil di era Mancini, masa Dzeko di Eastlands semula dianggap akan berakhir, namun Pellegrini menyukai kekuatannya dan menempatkan dia dalam prioritasnya dengan meyakinkan dia untuk bertahan.

Itu terbukti baik bagi pemain maupun sang manjer ketika Dzeko meningkat secara mengesankan untuk menantang Aguero. Dia mencetak 16 gol dalam 31 penampilan di liga, dan sembilan gol maha penting, temasuk masing-masing dua gol ke gawang Everton, Aston Villa dan Manchester United.

Manuel Pellegrini juga menjadi laga terakhir yang ditukangi manajer sementara Ryan Giggs.

Hasil ini tidak cukup membawa United ke kancah Eropa dan untuk pertama kalinya sejak Liga Premier dimulai pada 1992, United tidak tampil di kancah Eropa, sekalipun itu di Liga Europa.

The Saints unggul lebih dulu lewat gol kontroversial Rickie Lambert, namun disamakan pada babak kedua dari tendangan bebas Juan Mata.

United yang akan dilatih Louis van Gaal musim depan tak bisa memenangkan laga ini dan finis di urutan tujuh klasemen Liga Premier.

Kemenangan 3-0 Tottenham dari Aston Villa membuat juara Liga Premier musim 20122013 itu gagal merebut jatah terakhir Liga Europa dan untuk pertama kalinya dalam kompetisi sejak bernama Liga Premier, United g a g a l tampil di

Kesedihan MU Sementara Manchester City sedang merayakan gegap gempita kemenangan, Manchester United justru sedang digelayuti awan mendung. Pasalnya, mereka ditahan seri 1-1 oleh Southampton dalam laga terakhir mereka yang

(Suara NTB/ist)

JUARA - Manchester City merayakan gelar juara dan bersiap menatap musim depan. gelanggang Eropa.

Nemanja Vidic yang bermain terakhir kalinya untuk United sebelum bergabung dengan Inter Milan dengan status bebas transfer musim depan, tidak beruntung mengeksekusi tendangan penalti pada babak pertama, demikian BBC.com.

Optimisme Gerrard Kapten Liverpool Steven Gerrard berusaha melihat sisi positif dari perjalanan timnya musim ini yang pertama kali klub Merseyside dalam 24 tahun terakhir menjadi penantang gelar juara hingga laga penutup.

Meski akhirnya hanya menempati peringkat kedua di bawah juara Liga Utama Ing-

Mataram (Suara NTB) Atlet bulutangkis nasional, Wahyu Nayaka sepertinya tidak dapat

Steven Gerrard

Dua Pesilat NTB Tumbang Liverpool Pimpin Perolehan Keuntungan London Meski dikalahkan dalam perebutan gelar juara oleh Manchester City, Liverpool setidaknya bisa tersenyum.

Sebab, mereka berada di urutan pertama dalam jumlah pemasukan untuk klub – klub penghuni Liga Inggris musim ini.

Seperti dikutip dari daily mail, klub asuhan Brendan Rodgers itu akhirnya mengakhiri musim ini di urutan kedua, terpaut dua poin dari Manchester City. Namun, untuk urusan estimasi pemasukan, klub Merseyside itu diproyeksikan akan meraih satu juta poundsterling lebih banyak ketimbang City. Liverpool memperoleh sekitar 99 juta poundsterling, sementara City hanya 98 juta poundsterling.

Pemasukan yang bersumber dari hadiah untuk posisi akhir klasemen Liga Inggris terlihat jauh lebih kecil ketimbang pemasukan yang bersumber dari kerjasama dengan televisi. Timpangnya perolehan yang bersumber dari

penyiaran televisi ini benar – benar terlihat untuk Cardiff.

Klub yang duduk di peringkat paling buncit itu hanya meraih 1,2 juta poundsterling untuk hadiah, namun, mereka memperoleh 64 juta dari pembagian hak siar televisi dan Liga Premier.

Manchester United, musim ini mungkin menjalani musim yang sangat mengecewakan di lapangan. Namun, daya tarik mereka di bidang penyiaran televisi membuat mereka masih bercokol di empat besar dalam urutan penghasilan dari penyiaran. (ant/ b a l i post)

Liverpool memasuki pekan ke-38 Liga Utama Inggris dengan kewajiban mengalahkan Newcastle United di Anfield sembari berharap West Ham United menjungkalkan Manchester City di Etihad, Minggu.

Namun, City justru menang kendati The Reds juga menang, sehingga gelar pun melayang dari tangan Liverpool.

“Apabila seseorang bilang pada saya bahwa kami akan melakoni laga terakhir dengan masih memiliki peluang tipis untuk memenangi liga, saya akan puas dengan hasil itu di awal musim lalu. Tetapi sebagai seorang pesepakbola Anda akan selalu menginginkan lebih,” katanya. (ant/bali post)

ambil bagian di pertandingan cabor bulutangkis di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB IX. Pasalnya, atlet Pelatnas Prima ini tidak lagi diakui sebagai atlet NTB, sehingga Pengprov Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) NTB melarang keras atlet tersebut tampil di ajang seleksi atlet Pra-PON dan PON NTB. Ketua Umum Pengprov PBSI NTB, Junaidin Yaman yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (12/5) kemarin mengatakan bahwa atlet kelahiran Lombok Timur(Lotim), Wahyu Nayaka tidak lagi menjadi atlet NTB. Pasalnya atlet yang bersangkutan telah hengkang dan membela daerah D K I Jakarta di Kejurn a s d i Bali 2013 lalu.

Pernyataan ini

disampaikan oleh pimpinan pengurus cabor bulutangkis NTB setelah mendengar atlet tersebut terdaftar dalam pertandingan bulutangkis Porprov NTB. Sedianya, Wahyu Nayaka akan membela Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di pertandingan bulutangkis Porprov NTB 2014.

Ditegaskan Junaidi, atlet asal Lotim itu tidak diakui sebagai atlet NTB lagi.

Pasalnya, atlet yang bersangkutan tidak ingin membela daerah NTB di beberapa kejurnas. Terakhir, di Kejurnas di Bali 2013 lalu Wahyu Nayaka membela tim DKI Jakarta.

Yang mengecewakan lagi, pada Pra-PON yang berlangung di Jakarta tahun 2011 lalu, atlet tersebut mewakili Kalimantan Barat (Kalbar). Informasinya, Wahyu Nayaka akan tampil membela KSB di Porprov NTB. Anggota Bidang Data dan Kebasahan Atlet Porprov NTB, Moh. Iqbal yang dikonfirmasi Suara NTB ditempat terpisah membenarkan bahwa Wahyu Nayaka terdaftar di Porprov NTB 2014. “Dia terdaftar sebagai atlet KSB,” ucapnya. (fan)

Ashley Cole Mengundurkan Diri (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Dua pesilat NTB, Angga dan Udin tumbang di laga pertandingan hari pertama kejurnas Pencak Silat yang berlangsung di Jakarta, Senin (12/5) kemarin. Mereka harus tersingkir lebih awal lantaran menderita kekalahan di laga penyisihan. Sementara empat atletnya, Agus, Tegar, Indriya Milasari dan Sri berhasil memenangkan pertadingan dan melaju kebabak selanjutnya.

Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov IPSI NTB, Baharuddin yang dihubungi via ponselnya, Senin (12/5) kemarin mengatakan bahwa di laga penyisihan tersebut kontingen NTB yang diperkuat 10 atlet telah menurunkan enam atlet, sisa empat atlet lainnya akan bertanding hari ini.

Dari enam atlet yang turun di hari pertama, dua atlet, Udin dan Angga tumbang. Sementara empat atlet lainnya, Agus, Tegar, Indriya Milasari dan Sri berhasil memenangkan pertandingan babak penyisihan.

“Dua atlet kita, Udin dan Angga kalah, kemudian Agus dan Tegar menang dan akan bertanding besok. Sementara itu Milasari dan Sri menang WO,” ucapnya.

Dikatakannya, kekalahan pesilat NTB, Udin pada pertandingan hari pertama mendapat protes dari official kontingen silat NTB. Kontingen silat NTB melayangkan protes lantaran tidak puas dengan keputusan hakim juri yang menyatakan atlet NTB kalah dari atlet DKI Jakarta.

Menurut official, Udin dikalahkan oleh wasit sehingga mereka melayangkan surat protes.

“Informasi yang saya terima kontingen silat NTB melakukan protes, soalnya kekalahan Udin dianggap dikalahkan oleh wasit,” ucapnya.

Hingga berita ini ditulis protes kontingen silat NTB masih diproses oleh hakim pertandingan, sehingga belum ada hasil keputusan resmi mengenai protes tersebut. Namun demikian Bahruddin berharap kepada kontingen silat NTB agar tetap fokus bertanding.

Pasalnya masih ada pertandingan babak selanjutnya yang akan diikuti atlet NTB. Soal hasil protes tersebut diserahkan sepenuhnya kepada wasit dan juri pertandingan. Apapun hasil putusan juri akan diterima oleh pihak IPSI NTB. (fan)

gris musim ini Manchester City, Gerrard mengatakan ini kali pertama dirinya sedekat itu dengan gelar juara dan meyakini titel liga pertamanya bersama Liverpool tidaklah lama lagi.

“Butuh waktu hingga saya berusia 33 tahun untuk merasakan perburuan gelar juara yang sesungguhnya.

Skuad ini masih sangat muda dan pengalaman yang mereka dapat dari pasang surut musim ini akan sangat penting. Gelar juara tidak terlalu jauh dari jangkauan andai kami konsisten memperlihatkan penampilan semacam musim ini,” katanya sebagaimana dilansir situs resmi liga premierlegue.com, Senin dini hari WIB.

Wahyu Dilarang Bertanding di Porprov NTB

(Suara NTB/ist)

SERGIO AGUERO (Argentina; striker) Kendari dia kerap absen karena cedera, si Argentina mungil ini masih bisa mencetak 17 gol dalam 23 penampilannya. Kebugarannya menjadi lebih bermasalah pada paruh kedua musim ini dan dia hanya mencetak dua gol sejak akhir Januari, namun sebelum itu dia hampir tak terhentikan dengan mencetak 14 gol pada 13 penampilan, membuat tak terhitung peluang bagi rekan-rekannya, dan menjadikan City kokoh sebagai penantang juara ketika tim masih beradaptasi dengan filosofi pelatih baru Manuel Pellegrini.

”

Tim besar tidak boleh puas hanya dengan satu gelar saja

Ashley Cole

London Bek kiri Chelsea Ashley Cole mengumumkan Minggu, bahwa ia akan mundur dari sepak bola internasional, setelah mendengar ia tidak dimasukkan ke dalam tim Piala Dunia Brasil oleh pelatih Inggris Roy Hodgson.

“Saya mendapat kabar telepon dari Roy dan saya setuju bahwa tim Inggris harus diisi para pemain muda,” kata Cole yang berusia 33 tahun dalam Twitternya.

“Kami memiliki pelatih dan tim hebat dan saya berharap mereka akan sukses. Saya mendukung mereka seperti seorang pendukung asli. Terima kasih kepada semua orang,” kata Cole yang bermain internasional (cap) sebanyak 107 kali dalam tim Inggris. Hodgson diharapkan akan mengumumkan nama para pemain Piala Dunia Inggris, pada Senin. (ant/bali post)

SUARA NTB

Selasa, 13 Mei 2014

Halaman 12

Kasus Perahu ”Fiber Glass” Bima

Penyidik Panggil Kabag Keuangan

Kota Bima (Suara NTB) Penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sampan Fiber Glass tahun 2012 masih terus berjalan. Rencananya dalam waktu dengan Kabag Keuangan Pemkab Bima, M. Yamin akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Sebelumnya, M. Yamin memang telah dipanggil dua kali oleh Penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Bima Kota. Hanya saja, dalam dua kali pemanggilan Yamin tidak hadir. Rencananya

RUPA - RUPA

yang bersangkutan akan dipanggil untuk ketiga kalinya dalam minggu ini.

Terkait panggilan ketiga M. Yamin, pihak Polres Bima Kota melalui Kasat Reskrim Iptu Didik Harianto, SH yang dikonfirmasi membenarkan saksi yang akan dimintai keterangan itu. “Memang ada saksi yang akan kita panggil,” jawabnya, dengan tidak menampik bahwa saksi dimaksud M Yamin.

Selain M. Yamin, ada juga sejumlah pihak lain akan dipanggil. Namun berapa jumlah dan siapa saja yang dipanggil tak disebutkan oleh Didik. Pemanggilan ini untuk menambah keterangan saksi sebelumnya.

Menurut Didik, kasus pengadaan sampan fiber glass senilai Rp 1 miliar ini sendiri hingga saat ini masih ditindaklanjuti pihaknya. Penyidik masih

membutuhkan alat bukti seperti dokumen dan keterangan saksi. Bahkan hingga saat ini, penyelidik juga belum meminta audit ke BPKP. “Kita belum meminta audit ke BPKP, karena masih fokus memeriksa saksi,” tandas Didik. Ditanyai kapan oknum anggota Dewan, FFI yang diduga kuat perusahaannya digunakan dalam pengadaan tersebut?

Didik enggan menjawab.

Seperti diketahui, pengadaan sampan fiber glass ini dilakukan pada tahun 2012 lalu. Saat itu, dari dokumendokumen yang ada diketahui empat perusahaan rekanan yang mengerjakan diduga merupakan keluarga istana.

PPK proyek ini juga diduga bermasalah, karena seharusnya diadakan melalui Dishubkominfo Kabupaten Bima. Namun proyek justru diadakan melalui Dinas PU Kabupaten Bima. (use)

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Selasa, 13 Mei 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

LAUNDRY

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

Selasa, 13 Mei 2014

SUARA NTB

Halaman 14

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Selasa, 13 Mei 2014

Halaman 15 (ant/Bali Post)

Gerindra Bersyukur Tiga Parpol Islam akan Bergabung Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhie Prabowo menyampaikan rasa syukur karena sudah ada komitmen dari tiga parpol Islam yang mendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto. ‘’Memang secara resmi diatas kertas belum ada satupun yang menyatakan dukungan kepada Prabowo. Tapi komitmen tiga partai Islam mendukung Prabowo pada pemilihan presiden sangat disyukuri,’’ kata Edhie Prabowo di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/5).

Saat ini, kata Sekretaris Fraksi Gerindra itu, komunikasi dengan tiga parpol Islam itu terus dilakukan dan pada akhirnya mencapai kesepakatan dengan penandatangan perjanjian. ‘’Sekarang ini tinggal menjaga komunikasi. Kita akan bahas semua masalah dengan terbuka, saling percaya dengan parpol yang mau bergabung dengan kita,’’ kata anggota Komisi VI DPR RI itu. Selain itu, bergabungnya tiga parpol Islam adalah amanah bagi Gerindra dan Prabowo untuk tetap menjaganya. ‘’Yang paling berat adalah menjaga amanah. Mana kala sudah terbukti dengan penandatanganan perjanjian dan komunikasi terus dibangun, yakni bagaimana memenangkan pilpres,’’ katanya.

Ia yakin, dengan bergabungnya tiga partai islam (PAN, PKS dan PPP), Prabowo bisa menang. ‘’Kita yakin menang. Kalau tidak yakin, tak mungkin usung Prabowo. Apalagi ditambah dengan tiga parpol islam ini,’’ kata Edhie. (ant/Bali Post)

KWIK KIAN GIE BERSAKSI - Mantan Menteri Ekuin Kwik Kian Gie (kiri) bersama peneliti Center of Economic Hendry Saparini (tengah), serta ekonom Ihsanuddin Noorsy (kanan) bersaksi dalam kasus dugaan korupsi penyelamatan Bank Century dengan terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/5).

Pakar ekonomi tersebut memberikan keterangan seputar capital perbankan, asset quality, manajemen, dan likuiditas terkait dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) Bank Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun.

Pesan SBY kepada Presiden Mendatang

Anut Politik Segala Arah, Jangan Ada Musuh

PPP Resmi Putuskan Dukung Prabowo Subianto

(Suara NTB/ist)

Udar Pristono, Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Bus Transjakarta Jakarta (Suara NTB) Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, ditetapkan sebagai tersangka baru dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta untuk tahun anggaran 2013 oleh Kejaksaan Agung. ‘’UP (mantan Kadinas Perhubungan DKI Jakarta), ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print 32/F.2/ Fd.1/05/2014 tanggal 9 Mei 2014,’’ kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Setia Untung Arimuladi kepada Antara di Jakarta, Senin (12/5).

Selain itu, Kejagung juga menetapkan satu tersangka baru lainnya berinisial P, Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT). Penetapan tersangka untuk P tersebut, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print 33/ F.2/ Fd.1/05/2014, tanggal 9 Mei 2014. ‘’Penetapan dua tersangka baru itu, setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup adanya perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,’’ katanya.

Dengan penetapan dua tersangka baru tersebut, kata dia, sampai sekarang sudah ada empat tersangka, dua di antaranya yakni DA (pegawai negeri sipil pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan ST (PNS Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta).

Pengadaan bus Transjakarta itu terdiri atas busway senilai Rp1 triliun, dan bus peremajaan dari angkutan umum reguler senilai Rp500 miliar.

Kejagung juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi guna membuat terang atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut, seperti, Achmad Baichaqi (Penyimpan Barang pada Dinas Perhubungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta), Yanni Suryani (Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi DKI Jakarta) dan Andreas Eman (Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta). (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Seusai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-24 ASEAN di Kota Nay Pyi Daw, Myanmar, yang merupakan KTT ASEAN terakhir yang dihadirinya selaku Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang kepulangannya ke tanah air, Senin (12/5) pagi, berkesempatan berdialog dengan sejumlah wartawan Indonesia yang meliput kunjungan kerjanya ke negara tersebut.

(ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya memutuskan untuk mendukung koalisi dengan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden.

“Akhirnya hari ini tanggal 12 Mei 2014 pada pukul 02.00 dini hari, secara resmi Rapimnas II PPP telah menetapkan secara bulat dan aklamasi mendukung Haji Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden,” kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali seusai rapimnas di Jakarta, Senin (12/5) dini hari.

Dalam rapimnas II PPP, sebelumnya muncul tiga opsi, pertama opsi mendukung Prabowo, kedua mendukung Joko Widodo (Jokowi) ke tiga berkoalisi dengan Aburizal Bakrie dan menempatkan Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saefuddin menjadi calon wakil presiden.

Rapimnas ini digelar oleh partai berlambang Kabah tersebut guna memutuskan arah koalisi sejak Sabtu (10/5) sore, dan sempat diskors pada Minggu dini hari dan baru dilanjutkan kembali pada Minggu malam.

Sebelum rapimnas digelar, dalam internal PPP sempat terjadi kericuhan, saat Ketua Umum Suryadharma Ali ikut mendatangi kampanye Gerindra dan kemudian menyatakan dukungannya ke Prabowo.

Namun dukungan tersebut ditolak sebagian pihak PPP karena dinilai tidak sesuai dengan AD/ ART PPP dan sempat menimbulkan ketegangan dan aksi saling pecat. Konflik tersebut kemudian reda setelah dilakukan islah melalui mukernas di Bogor, Jawa Barat, dan kemudian bersepakat untuk mengg u n a k a n rapimnas sebagai forum pengambilan keputusan arah koalisi. (ant/Bali Suryadharma Ali Post)

Presiden SBY mengaku tidak berani memberi banyak pesan kepada para calon Presiden RI mendatang karena masih harus menunggu s a m p a i tanggal 20 M e i mendatang untuk k e jelas a n Susilo Bambang Yudhoyono C a -

MK Siapkan Panel Hakim Tangani Sengketa Pemilu Jakarta (Suara NTB) Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menyiapkan tiga panel hakim untuk menangani perkara sengketa hasil pemilu 2014. ‘’MK amat sangat siap menangani perkara. Tiga panel sudah ditetapkan,’’ kata Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar di Jakarta, Senin (12/5).

Panel hakim pertama yang disiapkan untuk menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dipimpin oleh Ketua MK Hamdan Zoelva dengan anggota dua hakim konstitusi yakni Muhammad Alim dan Wahiduddin Adam.

Panel hakim kedua diketuai oleh Wakil Ketua MK Arief Hidayat dengan hakim konstitu-

si Patrialis Akbar dan Anwar Usman sebagai anggota. Panel hakim yang ketiga terdiri atas hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi sebagai ketua didampingi hakim konstitusi Maria Farida dan Aswanto sebagai anggota.

Janedjri mengatakan panel hakim harus menghindari memeriksa dan mengadili perkara sengketa pemilu yang berkaitan dengan daerah asal dan partai politik yang berkaitan dengan hakim. ‘’Misalnya Ketua MK dari Nusa Tenggara Barat dan dari Unhas agar dihindari untuk tidak mengadili perkara dari daerah yang bersangkutan,’’ kata Janedjri. (ant/Bali Post)

Komisi II DPR RI akan Panggil KPU dan Bawaslu Jakarta (Suara NTB) Banyaknya masalah yang terjadi pada pemilihan legislatif membuat Komisi II DPR RI akan memanggil penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu. ‘’Kita akan panggil semua, KPU dan Bawaslu. Kita (rekomendasi) akan pecat, diganti beberapa KPU dan Bawaslu,” kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/5).

Menurut Agun, sejumlah anggota DPR RI dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang IV 20132014 mengusulkan agar dibentuk tim pansus kecurangan pemilu. ‘’Pokoknya pemilu sekarang amburadul.

Pemilu terburuk selama saya jadi anggota dewan.

Semua yang disampaikan dewan itu benar semua,’’ jelas Agun.

Terkait pemanggilan KPU dan Baw a s l u , kata polit i s i

Golkar itu akan dilakukan secepatnya. Pemanggilan itu, akan meminta penjelasan dari kedua institusi tersebut. ‘’Terkait rekomendasi pemecatan sejumlah anggota KPU dan Bawaslu, diyakini tidak akan mengganggu tahapan berjalannya Pilpres,’’ kata politisi Golkar itu. (ant/Bali Post)

Agun Gunanjar (ant/Bali Post)

pres dan partai koalisi pengusungnya.

“Tanpa saya jelaskan kepada para Capres, apa Pak Jokowi, Pak Prabowo atau kepada siapapun juga, semua harus menjaga dan menjalankan kebijakan politik luar negeri Indonesia,” kata SBY. Presiden SBY menegaskan, selama pemerintahannya kebijakan luar negeri Indonesia sudah dalam arah yang benar.

Karena itu, SBY berharap penerusnya nanti sebagai Pres-

iden RI tetap menjalankan amanat konstitusi dan pendiri republik ini.

“Kita menganut all direction foreign policy, politik segala arah. Jangan ada musuh.

Sejuta kawan kawan, dan tidak satupun menjadi musuh,” ujar SBY. Presiden yang didampingi Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono menambahkan, bahwa kita sekarang memiliki 16 mitra komprehensif, dan melalui keanggotaan G-20, semua negara besar kini telah menjadi mitra Indonesia.

“Kita menganut kebijakan politik luar negeri ‘bebas aktif’. Artinya, kita bebas bersikap, tetapi harus aktif memainkan peranan baik diminta maupun tidak diminta,” terang Presiden SBY. Mendampingi Presiden SBY dalam konperensi pers itu antara lain Menko Pol-

hukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, dan Menteri Perdagangan M. Lutfi.

Bertolak ke Jakarta Tepat pukul 11.00 waktu setempat, dengan menggunakan pesawat Kepresidenan BBJ-2, Presiden SBY dan rombongan meninggalkan Myanmar melalui Bandara Internasional Nay Pyi Daw. Keberangkatan Presiden SBY dan rombongan dilepas oleh Menteri Energi Myanmar Zayar Aung, Kepala Protokol Myanmar U Thurein Thant Zin, Dubes Myanmar untuk RI Min Lwin, dan Dubes RI untuk Myanmar Ito Sumardo. (ant/ Bali Post)

Ketua DPR RI Usul Evaluasi UU Terkait Pemilu dan Pilpres Jakarta (Suara NTB) Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengusulkan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Pemilu dan Pilpres. ‘’Bila kita lihat, masalah politik uang ternyata dirasakan oleh para calon legislatif. Politik uang benar-benar mengkhawtirkan dan apabila tidak ditangangi dengan baik, dikhawatirkan akan berulang kembali pada saat pemilu presiden/wakil presiden yang akan datang.

Oleh karena itu perlu dipertimbangkan evaluasi terhadap UU terkait,’’ kata Marzuki.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPR RI pada pidato pembukaan masa sidang IV tahun sidang 2013-2014 dalam rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Senin (12/5). Lebih lanjut Marzuki mengemukakan, KPU dan penyelenggara pemilu dapat men-

gambil pelajaran dari proses pemilu tanggal 9 April karena rekapitulasi suara yang dilakukan KPU menuai protes. ‘’Kita mengharapkan KPU benar-benar profesionalisme sehingga tahapan Pilpres benar-benar dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan, berjalan lancar melalui mekanisme demokrasi, sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi pelanggaran, sebaiknya diselesaikan melalui proses pengadilan,’’ kata Marzuki.

Ketua DPR juga mengimbau para calon legislatif terpilih agar menyadari bahwa harapan masyarakat Indonesia yang tinggi dapat dipenuhi. ‘’Masyarakat ingin agar mereka mampu menangani masalah-masalah bangsa yang makin berat, seperti ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, pem-

(ant/Bali Post)

Marzuki Alie

berantasan korupsi serta masalah internal DPR,’’ kata Marzuki. (ant/Bali Post)

Wamenhub Minta THR Pemudik Dibayarkan Lebih Awal Jakarta (Suara NTB) Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Bambang Susantono meminta perusahaan ataupun lembaga pemerintahan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) lebih awal kepada para karyawannya untuk mempercepat pergerakan pulang kampung pada acara mudik lebaran. ‘’Pengalaman dua tahun ini, salah satu faktor yang paling menentukan adalah pembayaran THR,’’ kata Bambang usai paparan hasil survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub di Jakarta, Senin (12/5).

Menurut Bambang, para pemudik menunda kepulangan ke kampung halaman karena menunggu pembayaran THR. ‘’Ini perlu digarisbawahi karena pengalaman dari dua tahun belakangan mereka mudik kalau THR sudah dibayarkan,’’ katanya.

Dia menambahkan jika THR lebih awal dibayarkan, puncak arus mudik yang ekstrim bisa diminimalisasi. “Kalau bisa jauhjauh hari sebelumnya, model gaji ke-13,” katanya.

Berdasarkan hasi survei Balitbang Kemenhub, kenaikan jumlah pemudik diperkirakan mencapai hampir tujuh persen (6,99 persen), yakni dari 25.599.014 pemudik pada 2013 menjadi 27.894.914 pemudik pada 2014.

Dilihat dari sisi wilayah, kata dia, paling banyak peningkatan pemudik, yakni wilayah Jabodetabek sebesar 11,36 persen, yakni 13.418.659 pemudik, kemudian Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi (Kedung Sepur) 9,38 persen; dan Bandar Lampung sekitar 8,42 persen; Yogyakarta, Sleman, dan Bantul (Yogmantul) 7,99 persen; Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar (Maminasata) 7,41 persen, dan wilayah lainnya.

Sementara itu, tujuan pemudik paling banyak, yakni Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 7.991.911 pemudik dan sebanyak 5.508.080 pemudik dari Jabodetabek. Puncak arus balik mudik diperkirakan pada H-3 atau 25 Juli 2014 dan arus balik pada H+4 atau 2 Agustus 2014.

Pebalik yang akan mendatan-

(ant/Bali Post)

Bambang Susantono

gi wilayah Jabodetabek juga diperkirakan naik sebesar 1,78 persen atau sekitar 495.399 orang dari 27.894.914 pemudik menjadi 28.390.313 pebalik. Selain itu, moda transportasi yang dipilih paling banyak mobil pribadi 23,8 persen, sepeda motor 21,5 persen, ASDP dan kapal laut 12,7 persen, kereta api 9,2 persen dan pesawat udara 7,8 persen. (ant/Bali Post)

Selasa, 13 Mei 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh

Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana

Disosnakertrans Salurkan Bantuan Kursi Roda pada Penyandang Cacat

Kepala Disosnaketrans Kota Mataram, Ahsanul Khalik didamping Camat Sandubaya, Syamsul Adnan menyerahkan bantuan kursi roda pada satu warga di Kelurahan Selagalas

(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, kembali menyalurkan bantuan berupa kursi roda kepada penyandang cacat di Kota Mataram. Sistem penyalurannnya pun, Disosnakertrans langsung menjemput bola.

Menurut Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, Ahsanul Khalik, penyaluran bantuan dengan cara terjun langsung ke masyarakat, merupakan agenda yang sesuai perintah Walikota Mataram H. Ahyar Abduh.

Tujuannya, tambahnya, agar masyarakat merasakan program pembangunan dari Pemerintah Kota Mataram. Selain itu, pihaknya, bisa secara langsung melihat kondisi riil masyarakat. “Pak Wali langsung yang perintahkan, supaya kita terjun langsung,” ungkap Khalik kepada wartawan, Senin (12/5).

Komitmen Walikota Mataram, ujarnya, penyandang cacat harus menjadi prioritas tersendiri dan harus ditangani secara maksimal. Penyaluran bantuan tersebut, akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, sekitar 30 kursi roda yang akan disalurkan.

Selain itu, bantuan tongkat dan alat pendengar juga menjadi bagian yang akan disalurkan kepada masyarakat. Total anggaran, katanya, dari tiga paket bantuan tersebut, diatas Rp 100 juta, yang berasal dari anggaran APBD dan APBN. Di samping bantuan, ada pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat. Bagi yang mendapatkan pelatihan, sambungnya, akan diberikan peralatan dan bantuan modal. Ditegaskan, satu orang akan diberikan bantuan modal sebesar Rp 500 ribu dan peralatan yang memang menjadi kebutuhan calon penerima manfaat. “Setelah kita kasih bantuan modal dan peralatan, kita akan tetap melakukan pengawasan,” terangnya. (cem/*)

Kepala Disosnaketrans Kota Mataram, Ahsanul Khalik, menggendong salah seorang penyandang cacat di Kelurahan Selagalas.

Tentara India-Pakistan Saling Serang di Loc Kashmir Srinagar Tentara India dan Pakistan yang ditempatkan di Jalur Pemantauan (LoC) di Kashmir terlibat baku tembak, Minggu (11/5) waktu setempat.

Pelanggaran gencatan senjata tersebut terjadi pada Sabtu malam di Sektor Krishna Ghati di Kabupaten Perbatasan Poonch, sekitar 185 kilometer di sebelah baratdaya dari Srinaga, Ibukota musim panas Kashmir yang dikuasai India.

“Militer Pakistan semalam, pada pukul 23.35 waktu setempat, melanggar gencatan senjata dan mengincar posisi kami di Sektor Mendhar dengan meng-

gunakan senjata kecil dan otomatis,” Letkol. Manish Mehta, Juru Bicara Angkatan Darat India di Jammu.

“Personel kami yang ditempatkan di sana juga melepaskan tembakan balasan dengan menggunakan senjata kaliber yang sama,” akunya.

Baku-tembak itu berlanjut untuk beberapa saat. “Kami tak mengalami kerugian apa pun akibat penembakan Pakistan tersebut,” kata Mehta.

Sejauh ini, itu adalah pelanggaran gencatan senjata ketiga.

Pihak Pakistan belum mengeluarkan komentar mengenai tuduhan India tersebut, demikian laporan Xinhua, Senin.

Pada Desember tahun lalu, Direktur Jenderal Operasi Militer (DGMO) dari kedua negeri bertemu untuk mengadakan pembicaraan di Perbatasan Wagah-Attari dan berjanji akan menegakkan kesepakatan gencatan senja-

ta di LoC, selain sepakat untuk merancang mekanisme guna menjamin perdamaian dan meredakan ketegangan.

Tahun lalu, bentrokan mematikan terjadi antara tentara India dan Pakistan yang ditempatkan di LoC, sepanjang 720 kilometer, dan Perbatasan Internasional 198 kilometer di Kashmir. Korban jiwa jatuh dari pihak militer dan sipil dari kedua pihak selama pertikaian itu.

Militer India menyatakan sebanyak 200 pelanggaran senjata tercatat di LoC dan Perbatasan Internasional di Kashmir tahun lalu.

New Delhi dan Islamabad

saling menyalahkan mengenai pelanggaran gencatan senjata.

New Delhi dan Islamabad pada 2003 sepakat untuk mematuhi gencatan senjata di sepanjang Perbatasan Internasional dan LoC di Kashmir. Meskipun sebagian pelanggaran telah dilaporkan di kedua pihak, gencatan senjata masih tetap berlaku.

Kashmir, Wilayah Himalaya yang terpecah antara India dan Pakistan diklaim oleh kedua negara tersebut secara penuh. Sejak kemerdekaan mereka dari Inggris, kedua negara itu telah tiga kali terlibat perang, dua kali gara-gara Kashmir. (ant/bali post)

Rusia Dukung Hasil Referendum Ukraina Timur Moskow Rusia menghormati pilihan rakyat di wilayah Lugansk dan Dontesk di Ukraina Timur dengan harapan pelaksanaan hasil referendum akan diproses sejalan dengan jalur peradaban, namun Kiev menolaknya.

“Kami telah memperhatikan banyaknya pemberi suara yang datang, kendati ada upaya untuk menggelincirkan referendum tersebut. Dan kami mengutuk paksaan yang dilakukan, termasuk penggunaan perangkat keras militer, terhadap warga sipil, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa,” kata kantor pers Kremlin di dalam satu pernyataan.

Moskow menyerukan dialog antara Pemerintah di Kiev dan kedua wilayah tersebut. “Semua upaya penengahan, termasuk oleh Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa, disambut baik,” demikian pernyataan Rusia yang

dikutip kantor berita Xinhua.

Warga lokal di Donetsk dan Lugansk memberikan suara mereka pada Minggu dalam referendum yang bertujuan untuk mengupayakan kemerdekaan dari Ukraina.

Sementara Penjabat Presiden Ukraina Olexandr Tuchynov pada Senin menyatakan menolak referendum di Donetsk dan Lugansk. Dalam proses tersebut, 90 persen warga memberikan suara mereka untuk mendukung kemerdekaan dari Pemerintah Pusat di Kiev.

“Lelucon propagandis, saat pelaku teror memenuhi syarat untuk memberi suara, takkan memiliki konsekuensi hukum kecuali tanggung jawab pidana bagi para penyelenggaranya,” kata Turchynov.

Meski penyelenggara referendum mengatakan jumlah pemberi suara lebih dari 70 persen, Turchynov menyatakan hanya

24 persen warga yang memenuhi syarat menjadi pemberi suara di Lugansk dan 32 persen di Donetsk yang telah mendatangi tempat pemungutan suara.

Turchynov menggambarkan perkembangan baru-baru ini di bagian timur negerinya sebagai “rencana Rusia untuk merusak kestabilan situasi di Ukraina, mengganggu pemilihan presiden dan menjatuhkan pemerintah Ukraina”.

Pada Minggu, referendum diselenggarakan di kedua wilayah Ukraina Timur untuk menentukan status mereka pada masa depan.

Menurut hasil awal, 89,07 persen pemberi suara di Donetsk mendukung kemerdekaan dari Kiev. Hasil dari wilayah Lugansk belum diumumkan, tapi penyelenggara referendum mengatakan sebanyak 94 persen warga memberi suara untuk kedaulatan wilayah itu. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

UMUMKAN - Ketua panitia pemilu lokal Alexander Malykhin mengumumkan hasil referendum di kawasan Luhansk, Senin (12/5).