SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2013
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 4
Tuntut Janji Bupati
Warga Wawonduru Blokir Jalan Dompu (Suara NTB) Kendaraan dinas (randis) Ketua DPRD Dompu dengan nomor Polisi EA 2 R jenis Fortuner disegel warga saat melintas di jalan yang diblokir oleh warga Wawonduru. Warga menuntut janji bupati H. Bambang M. Yasin yang telah menjanjikan lapangan sepak bola di daerah itu. salah. Namun pihaknya mengamankan randis sebagai jaminan agar Ketua Dewan mau memfasilitasi tuntutan warga ke Bupati. “Jalan ini ditutup hanya untuk mengamankan mobil saja. Kami khawatir ada pihak yang melempar mobil dan untuk menjaga kekhusyuan orang yang melaksanakan shalat tarawih dari suara bising knalpot dan petasan,” ungkap Syarifuddin. Pemuda Wawonduru ini pun enggan melepas randis Ketua DPRD dan membuka akses jalan utama Wawonduru kendati diminta Dandim. Mereka baru akan membuka setelah ada kepastian informasi soal lapangan dari Nasar, mantan tim sukses pasangan Bang – Syam yang mengambil kembali tanah karena alasan uang pembebasan lahan tersebut dari dana pribadinya. “Coba dibukalah blokir jalannya. Kasihan orang yang
DPRD Setujui Pembayaran Utang PDAM Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa akhirnya merekomendasikan pembayaran utang PDAM, melalui penyertaan modal kepada PDAM. Setelah sempat tarik ulur dan melalui proses yang alot dalam pembahasan bersama eksekutif, Kamis (11/7). Ketua DPRD Sumbawa, H. Farhan Bulkiyah, S.P, mennyatakan, pihaknya sudah membuat rekomendasi, referensi Ketua DPRD, untuk melakukan pembayaran utang PDAM dengan menggunakan anggaran yang sudah tersedia dalam APBD sebesar Rp 1,5 miliar. “Silakan menggunakan anggaran yang tersedia,” terangnya. Diakuinya memang ada dua versi pembayaran dengan nilai utang yang berbeda, yang membuat Komisi sebelumnya berbeda pendapat. Namun, hal ini menjadi tanggung jawab eksekutif. Toh setiap penggunaan anggaran akan diperiksa. Termasuk oleh BPK. “Keputusan untuk membayar ini diambil dengan melihat risiko yang paling kecil. Sebab tidak bisa ditawar, utang harus dibayar sesuai perjanjian,” tandasnya. Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Salamuddin menambahkan, jumlah utang menurut versi penghitungan BNI sebesar Rp 1,4 Miliar. Sementara sudah dianggarkan dalam APBD murni Rp 1,5 Miliar. Meski ada pula versi lain, nilai utang sebesar Rp. 1,8 Miliar. “Namun itu urusan eksekutif,” kata Jalo, panggilan akrabnya. Asisten II Setda Sumbawa, Drs. Muhammading yang dikonfirmasi mengutarakan, jumlah pembayaran utang disesuaikan dengan posisi utang saat ini. Yang jelas, hal itu menjadi urusan PDAM, karena mereka yang membayar. Pemkab hanya memberikannya dalam bentuk penyertaan modal. (arn)
Diduga Arus Pendek Listrik
Dua Rumah Hangus di Bima Kota Bima (Suara NTB) Dua rumah di kawasan padat penduduk di lingkungan Benteng, Kelurahan Melayu, Kota Bima terbakar, Kamis (11/7). Satu rumah konstruksi panggung dan semen ludes. Sementara satu lainnya, berhasil diselamatkan setelah Petugas Pemadam Kebakaran Kota Bima tiba di lokasi. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 Wita. Pagi itu kedua rumah yang berdekatan ini ditinggal beraktivitas oleh penghuni. Satu rumah milik Abdul Rahman (60) dan satu lainnya milik H. Fathul. Salah seorang warga, Nurjanah (35), tetangga korban menuturkan awalnya peristiwa tersebut diketahui setelah ia mencium asap. Lantaran penasaran, ia kemudian keluar dan menyaksikan asap dari salah satu rumah yang terletak di sebelah selatan sudah mengepul. Sejurus kemudian dia berteriak mengabarkan kepada warga. “Kebetulan saya juga punya teman di Pemadam, lalu saya telepon,” ujar Nurhasanah yang ditemui di lokasi. Proses pemadaman pun berlangsung alot. Pasalnya, petugas kesulitan untuk mengarahkan selang lantaran rumah sumber api yakni milik Abdul Rahman terletak agak ke dalam. Sementara di depannya terdapat bangunan yang belum rampung. Sehingga petugas terpaksa menyambung selang dan menyemprot dari samping. Namun upaya pemadam sia-sia, pasalnya rumah panggung milik Abdul Rahman sudah ludes. Petugas kemudian fokus ke kediaman H. Fathul yang hanya dibatasi oleh tembok. Upaya petugas pun tak sia-sia setelah rumah H. Fathul baru terbakar sebagian. Masih menurut Nurjanah, pagi itu dua rumah tersebut dalam keadaan kosong. Istri dan anak Abdul Rahman tengah berjualan di pasar. Sementara H. Fathul dan keluarga tengah ke kantor sementara istrinya mengajar dan anak-anak pergi sekolah. Namun sejumlah warga sempat berhasil mengamankan sejumlah barang milik H. Fathul, termasuk mobil. “Karena tidak ada kunci, mobil yang ada di garasi itu didorong oleh warga keluar,” tutur Nurjanah. Dalam aksi pemadaman ini, juga terlihat hadir aparat Kepolisian dan anggota TNI. Sementara itu, suasana haru meliputi keluarga. Termasuk anak-anak korban yang baru pulang sekolah. Seorang remaja putri menangis sedih melihat rumahnya terbakar. Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Agus Dwi Ananta, SH yang dikonfirmasi menyebutkan berdasarkan informasi awal yang diterima pihaknya, peristiwa kebakaran tersebut diduga akibat arus pendek aliran listrik di salah satu rumah. Namun untuk lebih lanjut, pihaknya melakukan olah TKP. “Sekarang kita beri police line dulu biar TKP tidak rusak,” tuturnya. (use)
(Suara NTB/use)
PUING – Aksi heroik para petugas pemakam kebakaran (PMK) Kota Bima yang tengah memadamkan kobaran api di antara puing-puing rumah panggung yang terbakar, Kamis (11/7).
mau ke pasar, terganggu jalannya karena pemblokiran ini,” kata Dandim 1614/Dompu, Letkol Inf Hendro Cahyo. “Mobil itu tidak punya salah. Lagi pula, apa hubungannya dengan Ketua DPRD. Dilepaslah mobilnya, biar bisa digunakan untuk ngantor,” bujuk Dandim seraya meminta agar ban mobil diisi kembali angin agar tidak rusak. Kepala Desa Wawonduru, Nurdin yang dihubungi, Kamis sore mengatakan, mobil dinas Ketua DPRD masih disandera warga di masjid dan akses jalan masih dialihkan warga. Hasil negosiasi Babinsa dan Babinkamtibmas dengan Nasar pemilik tanah belum mendapatkan hasil. Nasar ingin berdialog dengan perwakilan warga Wawonduru di Polsek Woja, Jumat (12/7) hari ini. “Mobil belum dilepas dan jalan masih dialihkan. Tadi hasil negosiasi Babinsa belum ada hasil,” terangnya. (ula)
(Suara NTB/ula)
Aksi penyanderaan randis Ketua DPRD Dompu ini terjadi pada Senin (8/7) sore lalu, ketika Ketua DPRD Dompu, Rafiuddin H Anas pulang dari menghadiri acara silaturrahmi Bupati di kediaman Nasar, Desa Wawonduru. Warga awalnya ingin menahan mobil Bupati, namun mobil Bupati lewat di jalur lain, sehingga randis Ketua DPRD yang jadi sasaran warga. Randis inipun diparkir di halaman masjid Wawonduru dan keempat bannya digemboskan. Pada kaca mobil ditempeli kertas bertuliskan ‘Mobil Dinas Ketua DPRD Kab Dompu EA 2 R’ dan ‘Mobil Ini Dijual Hub HP : 087 866 685 812’. Syarifuddin, S.Pd salah seorang tokoh pemuda Wawonduru di hadapan Dandim 1614/Dompu yang melakukan negosiasi dengan warga, Kamis (11/7) kemarin, mengungkapkan, randis Ketua DPRD dan jalan tidak pernah
BLOKIR - Akses jalan di Wawonduru yang diblokir warga, Kamis (11/7), dan Randis Ketua DPRD Dompu yang diamankan warga.
Program Bedah Rumah Diharap Mutasi Besar-besaran di Sumbawa Sejumlah Pejabat Dikembalikan Rampung Agustus Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berharap program bedah rumah sebanyak 3.883 unit rumah kerjasama antara Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Pemda KSB dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dapat rampung pada bulan Agustus mendatang. “Harapan kita selesai Agustus, karena bulan itu adalah jadwal terakhir pencairan dananya untuk tahap kedua bagi 3.000 MBR (warga berpenghasilan rendah) yang berasal dari Newmont,” jelas kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) KSB Drs. Syamsul Kamil kepada media ini, Kamis (11/7). Tercapai tidaknya rencana menyelesaikan program bedah rumah tersebut pada bulan Agustus mendatang tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah selaku pelaksana program. Tetapi lebih dari itu penentuan tercapainya renca-
na tersebut berada di tangan para MBR selaku penerima program. Menurut Syamsul, untuk sekarang ini persoalan pendanaan cenderung dapat dieliminir karena semuanya telah tersedia dan tinggal dicairkan oleh Bank NTB cabang Taliwang selaku pihak yang ditugasi.Tinggal kemudian keseriusan para MBR apakah akan menyelesaikan dengan segara seluruh kewajibannya pasca menerima dana tahap pertama untuk kemudian dijadikan persyaratan pencarian dana tahap keduanya. “Nah kadang persoalan di lapangan banyak ditemui para MBR belum bisa mencairkan dana tahap keduanya karena kewajiban dan persyaratannya belum bisa dipenuhi,” tukasnya. Saat ini pencairan dana program bedah rumah tersebut di Bank NTB Cabang Taliwang tengah melayani pencairan tahap pertama bagi 3.000 MBR (dana dari PT NNT, red). Syamsul mengatakan berdasarkan informasi
yang diterimanya tak hanya bagi yang 3.000 MBR, bahkan untuk pencairan tahap II bagi 883 MBR pun juga sekarang ini sebagiannya telah terlayani. “Jadi antara yang 3.000 dengan 883 MBR pencariannya dilakukan secara paralel. Untuk yang 3.000 dicairkan tahap pertama sedangkan yang 883 sebagian sudah ada yang masuk tahap II-nya,” cetusnya. Syamsul berharap proses pencairan yang berjalan secara paralel tersebut dapat berlangsung lancar. Sehingga pencarian tahap II bagi 3.000 MBR bisa dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan yakni di bulan Agustus mendatang. “Nah sekarang tugas bagi 3.000 MBR itu memastikan setelah dana tahap pertama mereka terima yang dari Newmont ini bisa langsung melakukan kegiatan pembangunan, sehingga pas jadwal pencairan tahap II di bulan Agustus nanti bisa langsung mereka terima dananya untuk membiayai penyelesaian rehab rumahnya,” harapnya. (bug)
Penyelidikan Kasus Korupsi Setda Dompu Makin Terang Dompu (Suara NTB) Penyelidikan dugaan kasus korupsi penyelenggaraan keuangan Setda Dompu tahun 2011 agaknya makin terang, menyusul adanya kejelasan hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB. BPKP berencana akan menyerahkan hasil audit investigasinya tentang pengelolaan keuangan itu kepada Polres Dompu setelah dilakukan perbaikan, Jumat (12/7) hari ini di Mataram. Jumlah kerugian negara yang disimpulkan setelah perbaikan ini diperkirakan mengalami perubahan dari hasil investigasi sebelumnya. Kaur Reskrim Polres Dompu, Ipda Antonius Dopo kepada Suara NTB, Kamis (11/7) membenarkan pihaknya akan menerima hasil audit investigasi dari BPKP tersebut. Penyerahan hasil audit direncanakan akan di-
terima penyelidik di Mataram. “Hari ini kami sudah ada pemberitahuan agar menerima hasil audit di BPKP, Jumat (12/7). Saya sendiri yang akan mengambilnya,” kata Anton. Setelah hasil audit investigasi diterima, lanjut Anton, pihaknya baru bisa memproses lebih lanjut penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Setda Dompu tahun 2011. Karena selama ini pihaknya terkendala hasil audit untuk mengetahui kerugian negara. “Setelah kita terima hasil audit ini baru bisa memproses lebih lanjut kasus pengelolaan anggaran Setda Dompu tahun 2011,” terangnya. Anton mengaku, hasil audit yang akan diterimanya Jumat ini merupakan hasil audit investigasi yang telah diperbaiki. Karena sebelumnya, pihak BPKP mengaku mengaudit kembali lantaran adanya kekeliruan pada proses audit pertama sehingga
Polisi Sita Dokumen Dugaan Kasus Korupsi di Bima Kota Bima (Suara NTB) Guna mengintensifkan penyelidikan dugaan korupsi Kemenag Kabupaten Bima Jilid II, yakni pemotongan tunjangan guru terpencil serta kasus fee 10 % proyek Dikpora Kabupaten Bima, beberapa waktu lalu penyidik Polres Bima Kota menuju Jakarta. Penyidik menuju dua pusat lembaga tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait dan dokumen-dokumen penganggaran. Demikian diungkapkan Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Agus Dwi Ananta SH saat dikonfirmasi, Kamis (11/7). Menurut Agus untuk kedua kasus tersebut pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi. Untuk kasus Dikpora yakni fee 10 % pihaknya memeriksa setidaknya tiga orang, sementara untuk Keme-
nag Jilid II pihaknya memeriksa satu orang. “Terutama yang kita periksa yakni bendahara,” ujarnya. Dalam pemeriksaan tersebut, pihaknya menanyakan mengenai turunnya anggaran sudah sesuai prosedur atau tidak. Apakah sesuai dengan penganggaran hingga di transfer ke rekening siapa saja. Selain memeriksa saksi, di dua lembaga pusat tersebut pihaknya juga menyita dokumen. Dokumen yang disita ini dinilai penting untuk dijadikan sebagai bukti. Sementara setelah memeriksa saksi dan menyita dokumen di Jakarta, untuk selanjutnya pihaknya masih akan memeriksa saksi-saksi. “Karena memang masih ada keterangan tambahan yang kita butuhkan,” tandasnya. (use)
penyerahan hasil audit ke Polres Dompu menjadi terlambat. “BPKP mengakui ada kekeliruan saat melakukan audit pertama, makanya mereka melakukan audit kembali dan besok akan kami terima hasilnya,” terangnya. Sementara informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB, ada pembengkakan jumlah kerugian negara dari hasil audit pertama dan kedua. Jika hasil audit investigasi BPKP pertama ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,8 miliar dari total anggaran Setda tahun 2011 sebesar Rp 9 miliar, kini telah membengkak menjadi Rp 2 miliar. Pos belanja makan minum tamu dan bahan bakar minyak (BBM) menjadi pos belanja yang paling banyak tidak bisa dipertanggungjawabkan selain pos-pos lain. (ula)
ke Posisi Awal
Sumbawa Besar (Suara NTB) Awal puasa tahun ini, Bupati Sumbawa, sudah melakukan mutasi terhadap ratusan jajarannya. Sebagian pejabat tersebut dikembalikan ke posisi asalnya semula. Beberapa camat yang sebelumnya “bergentayangan” di sejumlah jabatan struktural dalam kota, kini dikembalikan lagi ke asal dan posisi semula sebagai camat. Beberapa kepala UPT juga demikian. Dalam mutasi besar-besaran Kamis (11/7), sebanyak 179 pejabat dirotasi, dengan rincian dua pejabat eselon II, 39 pejabat eselon III dan 138 pejabat eselon IV. Berdasarkan SK Bupati Nomor 1066 tahun 2013, jabatan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata kini diduduki H. Amri, S.Sos, M.Si, bertukar jabatan dengan Dr. M. Ikhsan Safitri, M.Si, yang sekarang sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara, Drs. Burhanuddin, MT, MTP, yang sebelumnya Kabag Administrasi Pemerintahan, kini sebagai Sekretaris BPM-LH, setelah ditinggalkan Drs. Surianto sebagai Camat Orong Telu. Jabatan Burhanuddin sebelumnya kini diisi oleh Jaya Kusuma, S.Sos, yang sebelumnya Camat Plampang. Posisi Sekretaris Inspektorat kini dijabat Made Patria, S.Ap. Se-
mentara Kepala Satpol PP saat ini dipercayakan kembali kepada Mustari Dahlan, SH, yang sebelumnya sebagai Kabid Pengendalian dan Operasional Perhubungan Darat Dishubkominfo. Jabatan Camat pun mengalami pergeseran lokasi. Drs. Ibrahim Patawari, kini sebagai Camat Plampang menggantikan Jaya Kusuma. Husaini, S.H, yang sebelumnya Sekretaris Inspektorat dikembalikan posisinya menjadi camat di daerah asalnya pula, Camat Empang. Drs. Heri Heryanto Diaz, kini sebagai Camat Labuhan Badas, menggantikan Hikmawan, SH, yang sekarang sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Posisi Heri, kini digantikan Ir. Irawan Syarifuddin. Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, berharap kepada pejabat dapat lebih akseleratif. Lebih cepat menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mutasi maupun reposisi jabatan akan terus dilakukan. Mengingat Sumbawa saat ini menjadi pilot project reformasi birokrasi. Untuk itu, kemajuan daerah harus lebih baik dan terdepan dari daerah lain. Dengan harapan percepatan pembangunan dapat segera tercapai. (arn)
(Suara NTB/arn)
MUTASI - Kepala Dinas dukcapil yang baru, Dr. Iklhsan melakukan penandatanganan dalam mutasi yang digelar Kamis (11/7).