Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

JUMAT, 12 JULI 2013

12 HALAMAN NOMOR 107 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Soal ”Mina Algae Bersaing”

Dewan Sempat Peringatkan DKP NTB Mataram (Suara NTB) Adanya sejumlah proyek diduga bermasalah di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, rupanya juga sudah lama menjadi buah bibir di DPRD NTB. Bahkan DPRD NTB sempat membentuk tim khusus guna menelusuri proyek – proyek bantuan yang diduga bermasalah tersebut. Ketua Tim yang melakukan penelusuran terhadap proyek – proyek tersebut, Mori Hanafi, SE, M.comm membeberkan sejumlah temuannya kepada Suara NTB. Menurutnya, temuan seperti yang dimuat Suara NTB sebelumnya memang sudah banyak mereka

dengar. ‘’Ada kelompok minapolitan yang melapor ke kita,” ujarnya. Menurut Mori, laporan yang diterimanya hampir sama dengan yang kasus yang dialami oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) “Mina Algae Bersaing”. Kelompok tersebut, menurut Mori sudah menjalan-

kan prosedur pembentukan kelompok seperti yang diminta oleh pihak DKP. Namun, setelah dana cair, mereka ternyata diminta untuk membuat surat kuasa pencairan dana kepada oknum – oknum di DKP. Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) ‘’Mina Algae Bersaing”, Kamis (11/7) untuk kesekian kalinya mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB untuk meminta pertanggungjawaban dinas tersebut, terkait dengan penyelesaian proyek bantuan bergulir peningkatkan permodalan bagi Kelompok Petani Nelayan Rumput Laut anggota Swamitra dari Pemprov NTB tahun 2010. Bersambung ke hal 5

TO K O H Berikan Rasa Aman

Sofian Chandra (Suara NTB/ars)

WILAYAH NTB kian sering dikunjungi pejabat pusat, termasuk kunjungan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Kunjungan Jumat (12/7) hari ini, dalam rangka Hari Koperasi ini pun, makin menandai sinyal baik bahwa NTB memang relatif kondusif. Situasi inilah yang diharapkan Danrem 162/WB Kolonel Inf. Sofian Chandra dapat dipertahankan semua komponen, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

KARAM – Anggota DPRD NTB, Mori Hanafi, saat menelusuri adanya perahu bantuan dari DKP NTB yang karam di Labuhan Lombok. Perahu rusak ini diduga pengadaannya bermasalah. Perahu yang spesifikasinya diduga tidak sesuai dengan pagu anggaran pengadaannya di DKP NTB. Selain jauh lebih murah dari anggaran pengadaannya, pembuat perahu juga mengaku perahu-perahu ini belum dibayar (atas).

Dugaan Bisnis Koral Ilegal

Polisi Kehilangan Jejak Mataram (Suara NTB) Upaya membongkar praktik dugaan eksploitasi koral secara ilegal di Desa Tembowong, Kecamatan Sekotong Lombok Barat oleh Ditreskrimsus Polda NTB menemui jalan buntu. Polisi kehilangan jejak karena pemilik UD Ikan Lombok, Geofani Ardison menghilang dari tempat tinggalnya. Demikian juga perusahaan yang terletak di Desa Tembowong itu juga sudah tutup. Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Wasis Mukti Wibowo, SH yang dikon-

firmasi Kamis (11/7) kemarin, mengatakan, timnya sudah turun berulangkali ke lokasi. Termasuk dengan mendatangi perusahaan Geofani Ardison. Namun perlengkapan penangkaran koral berbagai jenis pun sudah kosong. ‘’Kami kehilagan jejak, karena perusahaan itu sudah tutup. Sudah beberapa kali kami datangi,” sebut Wasis menjawab Suara NTB, Kamis (11/7). Geofani Ardison bersama karyawannya juga tidak pernah terlihat lagi di perusahaan yang sekaligus menjadi rumah itu. Bersambung ke hal 5

Perencanaan Kurang Matang, Pembangunan Lapak di Makam Batulayar Giri Menang (Suara NTB) Pembangunan lapak PKL di sekitar Makam Batulayar, Senggigi, Lombok Barat (Lobar) dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat sangat emergensi. Proyek tersebut diakui dadakan untuk mengakomodir para pedagang yang berjualan di depan makam. Akibat kurang perencanaan, pembangunan proyek itu justru menutupi view Pantai Senggigi yang indah. Kepala Dinas Perindag Lobar, Joko Wiratno yang dikonfirmasi Suara NTB menjelaskan, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/yan)

TUTUP VIEW - Lapak PKL di depan Makam Batulayar menutup view indah Pantai Senggigi.

Amanah 36 Tahun Silam Kinerja penanggulangan kemiskinan di NTB berjalan baik. Jika pada 2008 angka kemiskinan 24,99 persen, maka pada 2011 menurun menjadi 19,67 persen. Pada 2012 menurun lagi menjadi 18,63 persen. Secara nasional, persentase penurunan tersebut terhitung progresif, sehingga NTB termasuk ke dalam kelompok lima besar nasional yang berhasil menurunkan angka kemiskinan. Prestasi tersebut dicapai dengan dukungan program terpadu penanggulangan kemiskinan, yang di dalamnya antara lain terdapat Program Koperasi Berkualitas dan Wirausaha Baru.

(Suara NTB/ist)

PERAJIN - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi berbincang dengan perajin tenun tradisional dalam sebuah kegiatan beberapa waktu lalu.

APA yang berhasil diraih NTB tak lepas dari amanah dari Bapak Koperasi yang juga Wakil Presiden RI pertama, H Mohammad Hatta. Pada Hari Koperasi tahun 1977, Hatta menyampaikan pidato mengenai koperasi dan usaha kecil yang akan mengambil bagian dalam medan ekonomi yang lebih besar. Bersambung ke hal 5

05:00

05:10

12:23

15:44

18:13

19:27

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543


SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Legowo Pajak Reklame Diambilalih SKPD Lain

Harus Punya Eksistensi DIZAMAN globalisasi seperti sekarang ini, kalangan pemuda dituntut untuk lebih punya peranan atau semacam eksistensi di masyarakat. Hal itu disampaikan Kasi Penyuluh dan Pemberdayaan Umat Kanwil Kemenag NTB I Dewa Mertha Yasa, S.Ag kepada Suara NTB, Kamis (11/7) kemarin. Saat ini kata dia, pihaknya mempunyai beberapa program tentang keumatan, salah satunya program peningkatan pemberdayaan umat Hindu di NTB. Menurut dia, program (Suara NTB/smd) semacam itu diharapkan I Dewa Mertha Yasa mampu membuat pemuda sadar bahwa mereka menjadi tulang punggung dan generasi bangsa yang mempunyai pemahaman, pengetahuan yang kuat dalam menghadapi era globalisasi. Dalam pelaksanaannya, pihaknya juga menyelenggarakan orientasi pemuda dari kabupaten kota se-NTB yang bertempat di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Mataram. “Pesertanya berasal dari pemuda hindu atau teruna-teruni. Harapannya agar pemuda hindu punya eksistensi dalam menghadapi tantangan seperti pergaulan bebas, narkoba dan bahkan tawuran yang sering diawali oleh kalangan pemuda. Kita berusaha meminimalisir itu,” tegasnya. Selain program itu, lanjut dia, pihaknya saat ini juga tengah menyiapkan salah satu program keluarga Hindu. “Program keluarga Sukinah atau keluarga yang bahagia, sejahtera menurut Hindu. Itu pengharapan kita,” tandasnya. (smd)

Pertamanan Kelola 1.660 Titik Reklame Mataram (Suara NTB) – Potensi pajak reklame di Kota Mataram ternyata begitu besar. Data dari Dinas Pertamanan Kota Mataram menyebutkan, bahwa terdapat 1.660 titik reklame yang tahun lalu capaiannya melampaui target. Namun demikian, baru-baru ini terlontar usulan dari Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, SE., MSi., untuk menyerahkan pengelolaan pajak reklame tersebut ke Dispenda yang dianggap lebih patut. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum, MM., kepada Suara NTB, Kamis (12/7) menyebutkan, dari 1.660 titik reklame yang ada di Mataram, sebagian besar didominasi oleh baliho dan sejenisnya yang tercatat sebanyak 1.600 titik. Bando jalan 30 titik, megatron tiga titik, panggung reklame tiga titik dan kendaraan 20. Namun demikian, kalaupun nantinya benar pengelolaan pajak reklame akan dialihkan ke SKPD (satuan Kerja Perangkat Daerah) lain, pihaknya legowo.

‘’Nggak masalah, apakah akan dikelola oleh badan atau oleh Dispenda,silahkan,’’tuturnya.Pihaknya,sambungmantanInspekturInspektorat Kota Mataram ini, menghargai pendapat semua pihak, termasuk pendapat Ketua Fraksi Hanura yang berpandangan akan lebih baik jika pengelolaan pajak reklame dialihkan ke Dispenda Kota Mataram. ‘’kalau memang lebih tepatdikelolaolehDispenda,silahkan nggak ada masalah,’’ imbuhnya. Ia tidak menampik pada tahun 2011 lalu memang ada penghapusan piutang pajak reklame.

Tetapi, ia menyatakan sejak tahun 2012 lalu sampai tahun 2013, penghapusan piutang pajak reklame tidak terjadi lagi. Membaiknya pengelolaan pajak reklame ini, katanya, karena sejak tahun 2012 lalu, Dinas Pertamanan telah melakukan pembenahan administrasi dan teknis di lapangan. Sehingga, pada tahun 2012 lalu, dari target Rp 1,7 miliar, mampu terealisasi Rp 1,863 miliar atau 109 persen. Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat,

Larang Bawa HP dan Sepeda Motor MENYAMBUT tahun ajaran baru 2013/2014, MTs N 3 Mataram akan lebih fokus meningkatkan kedisiplinan siswa. Selain memperketat tata tertib sekolah, MTs N 3 Mataram juga akan menerapkan sistem kredit poin, bagi setiap siswa yang melanggar peraturan. Kepala MTs N 3 Mataram H. Marzuki menyebutkan, setelah sebelumnya membenahi masalah kebersihan dan keseragaman siswanya. Tahun ini MTs N 3 Mataram kembali berbenah (Suara NTB/nia) diri dengan meningkatH. Marzuki kan kedisiplinan siswanya. “Kita akan buat sistem kredit poin untuk setiap pelanggaran yang dibuat siswa,” terangnya. Seperti pada peraturan sebelumnya. MTs N 3 Mataram melarang siswanya membawa HP dan sepeda motor. Tahun inipun peraturan yang sama tetap ditegakkan, namun menggunakan sistem poin. Siswa yang melanggar akan diberikan sanksi poin yang jumlahnya telah tercantum dalam tata tertib siswa. Jika sudah sampai batas poin tertinggi yaitu 100 poin, sekolah tidak segan-segan mengambil sanksi tegas untuk mengeluarkan siswa bersangkutan. “Tentu sebelumnya sudah ada pembinaan, surat pernyataan dan pemanggilan orang tua siswa. Kalau tetap bandel ya terpaksa kita keluarkan,” terang Marzuki. Menurut Marzuki, untuk bisa menjalankan kedisiplinan ini harus dimulai dari tingkat guru dan kepala madrasah. Sekolah pun tidak semena-mena menerapkan peraturan tanpa memberikan solusi. Seperti larangan membawa HP ke sekolah, pihak madrasah telah memberikan jalan keluar dengan menyediakan fasilitas telephone sekolah. (nia)

(Suara NTB/ist)

DIJEMPUT - Rombongan tim penilai lomba kelurahan dijemput dengan iring-iringan cidomo oleh warga Kelurahan Pejeruk, Kamis (11/7) kemarin.

Penilaian Lomba Kelurahan Tingkat Nasional

Tim Klarifikasi Dijemput dengan Cidomo Mataram (Suara NTB) Keberhasilan Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram yang masuk dalam 10 besar lomba Kelurahan Tingkat Nasional patut dibanggakan. Bahkan, kedatangan tim penilai yang menamakan diri sebagai tim klarifikasi dijemput dengan iringiringan cidomo oleh masyarakat Kelurahan Pejeruk, Kamis (11/7) kemarin. Sebelum ke Kelurahan Pejeruk Ampenan, tim penilai terlebih dahulu disambut di ruang Kenari Kantor Walikota Mataram oleh Sekda Kota Mataram, Ir. H.L. Makmur Said dan jajarannya. Sementara itu, rombongan tim penilai dipimpin langsung oleh Djarat Febrianto, S.Si, M.Si. “Kami berharap, Kelurahan Pejeruk bisa meraih juara per-

tama di tingkat nasional ini,” ujarnya dalam sambutan mewakili Walikota Mataram. Sementara itu, Ketua Tim penilai Lomba Kelurahan tingkat nasional 2013, Drajat Febrianto, S.Si, M.Si menjelaskan, Kelurahan Pejeruk masuk 10 besar lomba desa dan kelurahan tingkat nasional bersama dengan kelurahan-kelurahan dari berbagai wilayah di Indonesia. Drajat menyampaikan, harapan Kelurahan Pejeruk untuk merebut juara pertama sangat terbuka lebar. Hal itu, menurut dia melihat tren tiga tahun terakhir, kelurahan di luar Pulau Jawa yang menjadi langganan juara pertama. Dalam kesempatan itu, Drajat juga meminta Pemkot Mataram dalam hal ini Kelurahan Pejeruk untuk menampilkan keunggulan dan

keunikan yang dimiliki kelurahan tersebut. “Jika nantinya terpilih masuk enam besar, Lurah Pejeruk akan diundang ke Jakarta untuk mempresentasikan keunggulan dan keunikan Kelurahan Pejeruk di hadapan pejabat lingkup Dirjen Kemendagri,” imbuhnya. Lebih jauh disampaikan pejabat di Kementerian Dalam Negeri itu, berdasarkan jadwal yang ada, penilaian enam besar akan dilakukan pada 24 sampai 25 Juli mendatang. Usai penerimaan di ruang Kenari, rombongan tim penilai dan klarifikasi mengunjungi Kelurahan Pejeruk. Sebelum tiba di Kantor Lurah Pejeruk, rombongan dijemput iring-iringan cidomo yang mengantar hingga Kantor Lurah Pejeruk. Warga menyambut kedatangan tim dengan meriah. (smd)

(Suara NTB/ars)

CEK PASUKAN-PetinggiTNI-Polrimengecekkesiapanpasukan dalam rangka pengamanan RI 1 di Lapangan Yonif 742/SWY.

Pengamanan RI 1, 3.000 Aparat Disiagakan Mataram (Suara NTB) JajaranTNIdanPolrimengerahkankekuatanpenuhdalampengamanan kedatangan Presiden Susilo BambangYudhoyonobersamaRombongan,Jumat(12/7)hariini.Sebagai persiapan,Kamis(11/7)kemarindigelar apel gabungan TNI – Polri bersama kesatuan lainnya, di Lapangan Yonif 742/SWY Gebang Mataram. Sedikitnya 3.000 pasukan yang disiapkan itu terdiri dari TNI AD, AL, dan AU. Para pasukan TNI ini akan menjadi garda terdepan karena tugas utamanya memberikan pengamanan kunjungan presiden atau Pam VVIP. Tidak hanya dari jajaran Korem 162/WB, BKO juga datang dari Kodam IX Udayana, pasukanRaidersebanyak70orang. PasukanTNIiniakandibantudari Polri. Dalam hal ini Polda NTB, mengerahkankekuatandari Brimob, Sabhara, Reskrim, Binmas, Ditlantas jugaPolair,Intelijen.Selainituadabantuan tambahan dari Satpol PP juga dari Basarnas. Selain pasukan, masing-masingpersoneljugadibekalidengansenjatalengkap,dansejumlahken-

daraan operasional. Pengendali pengamananpadaDanrem162/WB,KolonelInf.SofianChandraselakuKomandan Satuan (Dansat) Panglima Komando Pelaksana Operasional (Pangkoops) PamVVIPRII. Dalam apel gabungan itu, hadir Kapolda NTB, Brigjen Pol. Mochammad Iriawan, Danlanal Mataram, Letkol Pnb. Arief Hartono, Danlanal Mataram Kolonel Mar. Suhono.Paraperwira tinggiinipun sempat mengecek kesiapan pasukan yang berbaris di lapangan dengankendaraandansenjatalengkap. Dalam sambutannya, Danrem menyebutpengamanankedatangan SBY dan rombongan dalam rangka peringatan hari Koperasi ke – 66 itu, merupakan salah satu tugas pokok sebagai aparat negara. Apel gabungan itu sebagai upaya mensukseskan pengamanan nanti. “Kepada Satgaswil kunjungan RI I, saya berharap dapat melaporkan secara objektif kesiapan kekuatan personel dan alat perlengkapan lainnya,” harapDanrem.Iaberharaptidakada kendalaatauhambatanberarti.(ars)

SE., MSi menyatakan, pihaknya meragukan akuntabilitas Dinas Pertamanan dalam mengelola pajak reklame. Keraguan ini menyusul adanya penghapusan piutang pajak reklame yang dikelola Dinas Pertamanan tahun 2011 lalu. Sebaiknya, kata Yeyen, pengelolaan pajak reklame diserahkan saja kepada Dispenda yang me-

mang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk penarikan pajak. Menurut dia, Dinas Pertamanan tidak memiliki kapasitas SDM pelaksana dan perangkat penarikan pajak. Ia meyakini Dispenda memilikikeahliandibidangini.Dispenda juga memiliki perangkat penarikan pajak, sehingga potensi PAD bisa dioptimalkan. (fit)

Soal Uang Tabungan Siswa

Dikpora Panggil Mantan Kasek 47 Cakranegara Mataram (Suara NTB) – Mantan oknum Kepala SDN 47 Cakranegara yang diduga membawa kabur uang tabungan milik siswanyasenilailebihdariRp33juta, diberi tenggang waktu. Dinas PendidikanPemudadanOlahraga(Dikpora) Kota Mataram usai memanggil kepala sekolah bersangkutan, masih memberikan toleransi hingga hari Sabtu (13/7) mendatang. “Kitasudahpanggilkepalasekolah SDN 47 Cakranegara, mengetahui duduk persoalannya. Dan benar memangkepalasekolahlamamengaku memakai uang tabungan siswanya sampai Rp 33 juta,” terang Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikpora Kota Mataram Zaenal Arifin pada Suara NTB Kamis (11/7) kemarin. Menurut Zaenal, tidak hanya menyeret nama kepala sekolah lama, dugaan penggelapan uang tabungan siswa ini turut menyeret nama oknum guru di SDN 47 Cakranegara. Dengan modus yang sama, yaitu memakai uang tabungansiswa.Oknumgurubersangkutan mengaku memakai uang

tabungan siswa senilai Rp 14 juta. Dari total senilai Rp 90 juta jumlahuangtabungansiswa,saatiniyang berhasil diamankan kepala SDN 47 baru senilai Rp 45 juta. Sedangkan untuksisanya,Zaenalmasihmenunggu ithikad baik mantan kepala sekolah untuk menggembalikan. “Sekarang ini sedang usaha pinjam di koperasi dan bank, katanya akan cairbesok.Kitatunggusaja,yangjelas kita siap mengawal,” pungkasnya. Berkaca dari pengalaman sebelumnyadiSDN22Ampenan,Zaenal tidakmenampikbahwauangtabungan siswa kerap menuai masalah. Menurutnya kejadian yang sudah terekspose ini adalah hanya sebagiankecilyangtampakdipermukaan. Lainnyamasihbanyakoknumguru ataukepalasekolahyangmeminjam uangtabungansiswauntukdipakai sendiri. Untuk itu Zaenal meminta kepada seluruh guru dan kepala sekolah di Mataram, dapat menjalankan amanah yang telah diberikanorangtuasiswa.Jangansampai justrudiselewengkandalampengelolaandankegunaannya.(nia)

Tahan Para Tersangka Mataram (Suara NTB) Bagaimana kabar penanganan empat kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Mataram?. Pertanyaan ini berulangkali terlontar, tidak hanya dari awak media, juga LSM pegiat antikorupsi. Dalam jawaban terbarunya, Kajari Mataram, Sang Ketut Mudita, SH, MH., kembali menargetkan akan merampungkan kasus ini sampai akhir Juli. Empat kasus itu diantaranya, kasus tanah Prona di Kecamatan Pemenang KLU, proyek Lapangan Kediri Lobar, bersumber dari dana Kemenpora.KasusBansosPertanian Lobar,sertakasusBansosLobaryang menyisakan tersangka Najatul Akbar. Menurut Kajari, target ini tidak akan molor lagi, karena setiap saat timnya di Seksi Pidsus digenjot untuk segera merampungkan empat kasus yang diungkap sejak 2012 itu. “Saya tidak ingin berlama lama, Juli

ini harus selesai. Malu kepada masyarakat jika ditanya terus soal penyelesaiaannya,” tegas Kajari, kepada wartawan, Kamis kemarin. Target penyelesaiaan Juli itu, setidaknya sampai pada tahap kedua, yakni pelimpahan berkas dan tersangka, kemudian siap disidangkan ke Pengadilan Tipikor. Dari empat kasus itu, masing masing sudah ditetapkan para tersangkanya. Dalam penerapan hukum nanti, pihaknya pun tidak akan main-main. Perlakuan pada para tersangka pun akan sama. “Agar proses hukumnya adil, para tersangka akan saya tahan semua,” tegasnya. Setidaknya, perlakuan ini sama terhadap para tersangka korupsi lainnya, khususnya di Kejaksaan Tinggi NTB. “Selama ini dilakukan penahanan, sehingga sayapunharusmelakukanhalyang sama,” tegasnya lagi. (ars)

Seorang Lelaki Ditemukan Tewas di Dalam Lubang Bersama Motornya Mataram(SuaraNTB)Nasib naas dialami I Made Adnyane (48) asal Nagera Sakah Cakranegara. Dia ditemukan tewas di dalam lubang pondasi sedalam 2 meter bersama sepeda motor bututnyadengannomorpolisiDR4220D. Dari informasi yang diperoleh, mayat Adnyane ditemukan pertama kali oleh seorang bocah yang saat itu tengah bermain di sekitar lokasi kejadian sekitar pukul 09.00 Wita. Karena ketakutan, bocah tersebut lantas melaporkan kejadian itu kepada warga yang saat itu memang ramai di Pura Dalem Karang Jangkong karena akan mengadakan Pengabenan massal. Dengan melihat posisi jatuhnya korban dan sepeda motor, nampaknya pria malang itu tidak mengetahui kalau tempat yang semula merupakan jalan masuk kini sudah dibongkaruntukpondasibangunan. Memang disekitar lokasi pembangunan tidak terlihat plang atau tandabahwasedangadapembangunan, dan jatuhnya korban diperkirakan terjadi pada malam hari.

Kakak korban, I Nyoman Gde Yasa (53) menuturkan, adiknya tidak dalam kondisi sakit atau pun dalam pengaruh minuman keras. “Mungkin dia tidak mengetahui kalau jalan itu sudah dipindah karena memang tidak ada plang. Dia baru pulang sembahyang di Pura Dalem ini,” tuturnya dengan mata berkaca-kaca. Saat itu juga, jajaran Polres Mataram langsung melakukan olah kejadiantempatperkara(TKP)yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Mataram, AKP I Gusti Putu Suarnaya. Setelah olah TKP selesai, jajaran Polres Mataram yang dibantu beberapa warga berusaha mengangkat sepeda motor dan jenazah korban dan memasukkannya ke kantong jenasah kemudian dibawa ke rumah duka. Kasat Reskrim Polres Mataram, AKP I Gusti Putu Suarnaya belum bisa memberikan keterangan terlalu jauh. Yang jelas kata dia, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap pelaksana proyek pembangunan. (smd)

(Suara NTB/smd)

TEWAS - Seorang lelaki ditemukan tewas di dalam lubang bersama motor yang dikendarainya. Nampak jajaran Polres Mataram saat melakukan olah TKP dan merusaha mengangkat jenasah korban dari dalam lubang sedalam 2 meter tersebut.


SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

BELUM SELESAI - Lokasi Pasar Seni di Pantai Kute Lombok Tengah yang masih dalam tahap penyelesaian. Pihak Pemkab Loteng berencana menyelesaikan bangunan pasar seni usai lebaran. (Suara NTB/dok)

Relokasi di Roi Pantai

Telah Diperiksa BPK BUPATI Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH., mempersilahkan kalangan DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) proyek. Apalagi proyek-proyek KLU telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Saya silahkan kalau DPRD mau bentuk Pansus Proyek, tapi DPRD juga harus paham, kalau proyek di KLU ini sudah diperiksa BPK,” ungkap Bupati kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (11/7). Dengan sudah diperiksa BPK, katanya, proyek-proyek yang ada di KLU tersebut telah dan sedang diproses. Meski ada proyek yang diketahui terjadi kekurangan volume, maupun proyek yang tidak selesai tepat waktu, namun kontraktornya harus membayar kompensasi ataupun ganti rugi uang negara. Meski demikian, Djohan Sjamsu mengisyaratkan angka uang negara yang harus dikembalikan sejumlah kontraktor mencapai miliaran rupiah. Bupati menegaskan, baru-baru ini telah melantik sejumlah pejabat yang ditugasi untuk menagih uang negara pada kontraktor tersebut. “Laporan BPKnya ada sama kita, nilainya besar itu, miliaran. BPK sebagai satu-satunya lembaga auditor yang diakui, hasil pemeriksaannya juga tidak mungkin keliru,” tegasnya. Terkait Pansus Proyek pula, Bupati enggan mengomentari lebih jauh keberadaan sejumlah anggota DPRD KLU yang proses PAWnya (Pergantian Antarwaktu), tinggal menghitung hari. Di antara DPRD yang bersuara soal Pansus, sebagian besar akan habis masa jabatan (PAW) untuk mengejar DCT (Daftar Calon Tetap) pada Pileg DPRD KLU 2014 mendatang. Sebelumnya, dalam sidang 4 Juli lalu dengan salah satu materi pembahasan 4 Raperda salah satunya Raperda Pertanggungjawaban LKPJ Bupati atas APBD 2012 menjadi Perda, telah diterima DPRD. Kesimpulan Banggar dan Fraksi yang disampaikan Sudirsah Sujanto, menyimpulkan menerima Raperda menjadi Perda. Kendati demikian, ada catatan yang diambil yakni membentuk Pansus Khusus Proyek yang dilaksanakan dari APBD 2012 untuk didalami oleh Pansus. (ari)

Bupati ’’Deadline’’ Pedagang hingga Lebaran Praya (Suara NTB) Rencana relokasi para pedagang di sepanjang roi pantai di kawasan wisata Pantai Kute Pujut Lombok Tengah (Loteng) belum menemukan titik terang. Setelah beberapa kali tertunda, rencana relokasi tersebut masih simpang siur. Pasalnya, lokasi pasar seni yang akan dijadikan sebagai tempat relokasi belum juga selesai dibangun. Melihat kondisi tersebut, Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., men-deadline supaya proses penyelesaian pembangunan pasar seni bisa tuntas pada lebaran tahun ini. Sehingga proses relokasi sudah bisa dilakukan secepatnya. “Lebaran tahun ini,

pembangunan pasar seni sudah harus tuntas. Baru setelah itu segera dilakukan relokasi pedagang di kawasan roi pantai,” ujarnya, kepada wartawan, Kamis (11/7). Diakuinya, proses relokasi sudah lama direncanakan. Namun sampai sekarang belum

juga bisa terealiasi, karena berbagai kendala. Terutama kendala tempat relokasi yang akan digunakan. “Jadi kita ingin relokasi dilakukan setelah pasar seni sudah benar-benar tuntas proses pembangunannya. Sehingga tidak menimbulkan persoalan di

DPRD Setuju Pengunduran Diri Wabup

Selong (Suara NTB) Jajaran anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) menyetujui surat pengunduran diri Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H.M. Syamsul Luthfi dari jabatannya. Keputusan itu tertuang dalam sidang paripurna DPRD Lotim, Kamis (11/7) kemarin. Sidang yang dipimpin Daeng Paelori dengan agenda pembahasan persetujuan DPRD terkait kemunduran Wabup tersebut berlangsung singkat. Semua anggota sidang meneriakkan kata setuju dan pimpinan langsung mengetukkan palu tanda

resminya keputusan persetujuan Dewan pada sidang paripurna ke IX DPRD Lotim. Daeng mengungkapkan, Wabup melayangkan surat pengunduran diri sejak tanggal 22 April 2013 lalu. Alasannya, karena mau jadi anggota DPR RI periode. Aturan menegaskan, bagi kepala daerah yang hendak mencalonkan diri menjadi anggota dewan diharuskan menyampaikan pengunduran diri sebagai kepala daerah ke pimpinan dewan. Proses selanjutnya kata Daeng, DPRD akan melayangkan surat ke Mendagri melalui Gubernur NTB. (rus)

Siapkan Tim Khusus

Warung dan Rumah Makan Bakal Dirazia

H. Djohan Sjamsu (Suara NTB/dok)

Besaran TKD Loteng Mesti Ditinjau

Praya (Suara NTB) Besaran nominal Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diterima para PNS lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) disorot DPRD. Alasannya, besaran nominal TKD yang diterima dinilai tidak adil. Di mana banyak PNS pada golongan dan eselon yang sama justru menerima TKD yang berbedabeda. Untuk itu, kalangan Dewan mendesak Pemkab Loteng segera meninjau kembali besaran TKD yang diberikan. “Kita minta hasil peninjauan kembali besaran TKD sudah bisa diajukan pada APBD Perubahan tahun ini juga,” desak Ketua Komisi II DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (11/7) kemarin. Pihaknya melihat ada kejanggalan dalam pemberian TKD bagi kalangan PNS Loteng. Di mana terkesan ada beberapa PNS di SKPD tertentu yang mendapat perhatian khusus. Sementara banyak PNS di SKPD lainnya yang justru dianaktirikan dengan menerima TKD yang lebih rendah. Padahal kalau dilihat dari beban kerja, golongan dan eselonnya jabatannya juga sama.”Tapi kok ada yang dibeda-beda. Padahal kalau dilihat lelahnya, sama-sama lelah,” sebutnya. Ziadi mencontohkan, PNS dan pejabat di bagian Keuangan Setda Loteng dengan di Sekretariat DPRD misalnya. Beban kerja yang pikul sama, golongan PNS juga sama. Tetapi justru PNS yang ada di Bagian Keuangan Setda Loteng, memperoleh TKD yang jauh lebih tinggi. Ketimbang PNS yang ada di Sekretariat DPRD Loteng. Kalau berbicara beban kerja kedua bagian ini sama. Bagian Keuangan kadang-kadang harus kerja sama larut malam. Misalnya pada saat pembahasan APBD. Tapi pada saat yang bersamaan, bagian di Sekretariat Dewan juga sama. Terkait persoalan tersebut, pihaknya mendesak kepada Pemkab Loteng supaya segera melakukan revisi atas besaran TKD yang diterima dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sesuai tingkatan, golongan dan eselon yang ada. (kir)

Praya (Suara NTB) Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menegaskan akan segera menggelar operasi penertiban terhadap warung dan rumah makan yang tetap buka pada siang hari di bulan Ramadhan. Tim khususnya pun sudah dipersiapkan oleh jajaran Satpol PP untuk menjalankan tugas tersebut. Demikian diungkapkan Kepala Satpol PP Loteng, Murti, S.H, kepada Suara NTB, Kamis (11/7). Ia mengakui, sampai sejauh ini pihaknya masih belum bergerak untuk melakukan penertiban terhadap warung dan rumah makan yang buka pada siang hari tersebut, karena masih menunggu

waktu yang tepat. Namun, bukan berarti pihaknya tidak bergerak. Pihaknya tetap turun ke lapangan untuk memantau dan mengawasi aktivitas warung dan rumah makan yang ada. Hanya saja pihaknya belum melakukan penertiban. “Kalau informasi sudah lengkap dan pasti, baru kemudian kita akan turun melakukan penertiban,” tegasnya. Murti menjelaskan, ada beberapa wilayah yang memang menjadi perhatian utama dan diawasi betul, mengingat banyak pemilik warung dan rumah makan yang membandel. Wilayah yang diawasi adalah Kecamatan Praya Timur, Kopang, Janapria, termasuk Kota Praya sendiri. “Di daerah-

daerah inilah sering kita temukan warung dan rumah makan yang buka siang hari. Jadi kali ini kita benar-benar awasi,” ungkapnya. Selain warung dan rumah makan, pihaknya juga masih terus memantau peredaran kembang api dan petasan. Namun untuk penertiban masih belum bisa dilakukan, karena pihaknya masih melakukan inventarisasi jenis kembang api dan petasan seperti apa yang boleh beredar serta mana yang tidak boleh beredar. “Yang jelas kita sudah siapkan tim khusus menertiban warung dan rumah makan. Sedangkan khusus untuk peredaran petasan serta kembang api masih harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” tandasnya. (kir)

Soal Pengalihan Aset

DPRD Minta Pemkab Lotim Lakukan Kajian Ulang Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) berencana menyertakan aset tanah dan bangunan sebagai tambahan penyertaan modal ke PT Bank NTB. Usulannya pun telah disampaikan ke DPRD. Pada sidang paripurna pembahasannya, Kamis (11/7) kemarin, jajaran DPRD Lotim mengembalikan usulan tersebut dan meminta eksekutif melakukan kajian ulang. Juru bicara Panitia Khusus DPRD Lotim Makmun, mengungkapkan, nilai aset rumah dinas ketua DPRD Lotim seluas 16 are lebih itu terdapat ketidaksesuaian harga yang disajikan tim penaksir harga. Di mana, nilai yang dilaporkan ke dewan Rp 1,6 miliar. Sementara, di sebuah dokumen pemda tertuang angka nilainya Rp 2,16 miliar. Dewan meminta nilai yang ditawarkan harus mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP). Selain itu, harus jadi pertimbangan adalah nilai historis dan nilai perkembangan harga pasar. “Harus ada penyesuaian harga terhadap barang aset yang diusulkan,” ujarnya mengingatkan. Jika sudah selesai dikaji, ungkapnya, eksekutif bisa mengusulkan ke Dewan untuk dibahas pada sidang paripurna berikutnya. “Pemda harus lakukan kajian harga yang sesuai. Sehingga gabungan harga, dari NJOP dan pasar itulah yang diajukan ke DPRD,” tegas Makmun. Dikabarkan sebelumnya, eks rumah dinas Sekretaris Daerah yang berada di Jalan Kartini Selong ini dilirik PT Bank NTB untuk dijadikan tempat pembangunan kantor baru. Bangunan kantor lama saat ini sudah dipandang tidak representatif. Bagi kalangan eksekutif, siap untuk menyertakan tambahan modal berupa pengalihan aset tersebut. (rus)

(Suara NTB/rus)

Makmun

kemudian hari,” tandas Bupati. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putrie, menegaskan, para pedagang yang ada di kawasan roi pantai sudah siap untuk pindah ke lokasi yang baru. Bahkan, para pedagang mengaku tidak perlu dibantu pemerintah untuk pindah. Asalkan, tempat relokasi sudah siap. “Saat ini tempat relokasi siap, hari ini juga para pedagang akan pindah. Bahkan siap pindah sendiri. Tapi bagaimana

mau pindah, pasar seni yang direncanakan tempat relokasi saja belum selesai,” tanyanya. Putrie menjelaskan, di lokasi pasar seni saat ini ada beberapa fasilitas tambahan yang akan dibangun. Seperti stand untuk beberapa pengusaha luar daerah yang dipesan khusus. Termasuk fasilitas bermain untuk keluarga. “Kalau fasilitas penunjang tambahan tersebut selesai bulan ini, maka paling tidak pada lebaran ketupat mendatang, relokasi sudah bisa dilaksanakan,” janjinya. (kir)

Optimis, Target 85 Persen Proyek Jalan Tercapai Tanjung (Suara NTB) Dalam 5 tahun kepemimpinannya, Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) H. Djohan Sjamsu, SH., menargetkan pencapaian kondisi jalan KLU dalam kondisi baik mencapai 85 persen. Atas kondisi itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi KLU, H. R. Nurjati, MM., mengaku optimis target fisik bisa tercapai. “Sampai dengan saat ini saja, jumlah jalan dalam kondisi baik di KLU sudah 70 persen dari total jalan kabupaten, 209 km. Sepertinya akan tercapai, karena untuk target 85 persen memerlukan beberapa kilometer lagi,” ungkap Nurjati, usai menghadiri rapat evaluasi penyusunan data korban gempa, di Bappeda KLU, Kamis (11/7). Nurjati mengatakan, untuk tahun ini saja, jumlah infrastruktur jalan yang diproyekkan sepanjang 40-an km. Proyek-proyek itu saat ini sebagian sudah ditender dan sedang dalam masa tender. Namun proyek jalan itu tidak semuanya mengarah ke jalan dengan status jalan kabupaten, melainkan semua status jalan baik jalan

kabupaten, jalan desa dan jalan non status. Seluruh nominal anggaran proyek jalan itu, sambungnya berkisar Rp 32,5 miliar dengan rincian sekitar Rp 15 miliar untuk hotmix, dan selebihnya, Rp 17,5 miliar untuk pembangunan jalan dengan status lapen dan burda. “Ada yang sudah dikerjakan karena tendernya sudah selesai. Rata-rata pekerjaan akan diselesaikan dalam 3 bulan, dengan harapan kualitas jalan sesuai dengan spek,” ungkapnya. Mengomentari keberadaan Jalan Lingkar Utara, Nurjati mengatakan, saat ini sedang dalam proses pembangunan deker/talud. Tujuannya untuk memudahkan mobilisasi pengangkutan material. Panjang jalan lingkar utara 5 km lebih dengan rute dari sebelah SDN Sokong, Jambianom ke arah timur dan menembus jalur aspal di sebelum Kali Segara, perbatasan Kecamatan Tanjung dan Gangga. Untuk pengerjaannya pun, masih harus menunggu masa panen sebagaimana permintaan pemilik lahan yang sudah diberi kompensasi pembebasan. (ari)


SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Tuntut Janji Bupati

Warga Wawonduru Blokir Jalan Dompu (Suara NTB) Kendaraan dinas (randis) Ketua DPRD Dompu dengan nomor Polisi EA 2 R jenis Fortuner disegel warga saat melintas di jalan yang diblokir oleh warga Wawonduru. Warga menuntut janji bupati H. Bambang M. Yasin yang telah menjanjikan lapangan sepak bola di daerah itu. salah. Namun pihaknya mengamankan randis sebagai jaminan agar Ketua Dewan mau memfasilitasi tuntutan warga ke Bupati. “Jalan ini ditutup hanya untuk mengamankan mobil saja. Kami khawatir ada pihak yang melempar mobil dan untuk menjaga kekhusyuan orang yang melaksanakan shalat tarawih dari suara bising knalpot dan petasan,” ungkap Syarifuddin. Pemuda Wawonduru ini pun enggan melepas randis Ketua DPRD dan membuka akses jalan utama Wawonduru kendati diminta Dandim. Mereka baru akan membuka setelah ada kepastian informasi soal lapangan dari Nasar, mantan tim sukses pasangan Bang – Syam yang mengambil kembali tanah karena alasan uang pembebasan lahan tersebut dari dana pribadinya. “Coba dibukalah blokir jalannya. Kasihan orang yang

DPRD Setujui Pembayaran Utang PDAM Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa akhirnya merekomendasikan pembayaran utang PDAM, melalui penyertaan modal kepada PDAM. Setelah sempat tarik ulur dan melalui proses yang alot dalam pembahasan bersama eksekutif, Kamis (11/7). Ketua DPRD Sumbawa, H. Farhan Bulkiyah, S.P, mennyatakan, pihaknya sudah membuat rekomendasi, referensi Ketua DPRD, untuk melakukan pembayaran utang PDAM dengan menggunakan anggaran yang sudah tersedia dalam APBD sebesar Rp 1,5 miliar. “Silakan menggunakan anggaran yang tersedia,” terangnya. Diakuinya memang ada dua versi pembayaran dengan nilai utang yang berbeda, yang membuat Komisi sebelumnya berbeda pendapat. Namun, hal ini menjadi tanggung jawab eksekutif. Toh setiap penggunaan anggaran akan diperiksa. Termasuk oleh BPK. “Keputusan untuk membayar ini diambil dengan melihat risiko yang paling kecil. Sebab tidak bisa ditawar, utang harus dibayar sesuai perjanjian,” tandasnya. Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Salamuddin menambahkan, jumlah utang menurut versi penghitungan BNI sebesar Rp 1,4 Miliar. Sementara sudah dianggarkan dalam APBD murni Rp 1,5 Miliar. Meski ada pula versi lain, nilai utang sebesar Rp. 1,8 Miliar. “Namun itu urusan eksekutif,” kata Jalo, panggilan akrabnya. Asisten II Setda Sumbawa, Drs. Muhammading yang dikonfirmasi mengutarakan, jumlah pembayaran utang disesuaikan dengan posisi utang saat ini. Yang jelas, hal itu menjadi urusan PDAM, karena mereka yang membayar. Pemkab hanya memberikannya dalam bentuk penyertaan modal. (arn)

Diduga Arus Pendek Listrik

Dua Rumah Hangus di Bima Kota Bima (Suara NTB) Dua rumah di kawasan padat penduduk di lingkungan Benteng, Kelurahan Melayu, Kota Bima terbakar, Kamis (11/7). Satu rumah konstruksi panggung dan semen ludes. Sementara satu lainnya, berhasil diselamatkan setelah Petugas Pemadam Kebakaran Kota Bima tiba di lokasi. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 Wita. Pagi itu kedua rumah yang berdekatan ini ditinggal beraktivitas oleh penghuni. Satu rumah milik Abdul Rahman (60) dan satu lainnya milik H. Fathul. Salah seorang warga, Nurjanah (35), tetangga korban menuturkan awalnya peristiwa tersebut diketahui setelah ia mencium asap. Lantaran penasaran, ia kemudian keluar dan menyaksikan asap dari salah satu rumah yang terletak di sebelah selatan sudah mengepul. Sejurus kemudian dia berteriak mengabarkan kepada warga. “Kebetulan saya juga punya teman di Pemadam, lalu saya telepon,” ujar Nurhasanah yang ditemui di lokasi. Proses pemadaman pun berlangsung alot. Pasalnya, petugas kesulitan untuk mengarahkan selang lantaran rumah sumber api yakni milik Abdul Rahman terletak agak ke dalam. Sementara di depannya terdapat bangunan yang belum rampung. Sehingga petugas terpaksa menyambung selang dan menyemprot dari samping. Namun upaya pemadam sia-sia, pasalnya rumah panggung milik Abdul Rahman sudah ludes. Petugas kemudian fokus ke kediaman H. Fathul yang hanya dibatasi oleh tembok. Upaya petugas pun tak sia-sia setelah rumah H. Fathul baru terbakar sebagian. Masih menurut Nurjanah, pagi itu dua rumah tersebut dalam keadaan kosong. Istri dan anak Abdul Rahman tengah berjualan di pasar. Sementara H. Fathul dan keluarga tengah ke kantor sementara istrinya mengajar dan anak-anak pergi sekolah. Namun sejumlah warga sempat berhasil mengamankan sejumlah barang milik H. Fathul, termasuk mobil. “Karena tidak ada kunci, mobil yang ada di garasi itu didorong oleh warga keluar,” tutur Nurjanah. Dalam aksi pemadaman ini, juga terlihat hadir aparat Kepolisian dan anggota TNI. Sementara itu, suasana haru meliputi keluarga. Termasuk anak-anak korban yang baru pulang sekolah. Seorang remaja putri menangis sedih melihat rumahnya terbakar. Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Agus Dwi Ananta, SH yang dikonfirmasi menyebutkan berdasarkan informasi awal yang diterima pihaknya, peristiwa kebakaran tersebut diduga akibat arus pendek aliran listrik di salah satu rumah. Namun untuk lebih lanjut, pihaknya melakukan olah TKP. “Sekarang kita beri police line dulu biar TKP tidak rusak,” tuturnya. (use)

(Suara NTB/use)

PUING – Aksi heroik para petugas pemakam kebakaran (PMK) Kota Bima yang tengah memadamkan kobaran api di antara puing-puing rumah panggung yang terbakar, Kamis (11/7).

mau ke pasar, terganggu jalannya karena pemblokiran ini,” kata Dandim 1614/Dompu, Letkol Inf Hendro Cahyo. “Mobil itu tidak punya salah. Lagi pula, apa hubungannya dengan Ketua DPRD. Dilepaslah mobilnya, biar bisa digunakan untuk ngantor,” bujuk Dandim seraya meminta agar ban mobil diisi kembali angin agar tidak rusak. Kepala Desa Wawonduru, Nurdin yang dihubungi, Kamis sore mengatakan, mobil dinas Ketua DPRD masih disandera warga di masjid dan akses jalan masih dialihkan warga. Hasil negosiasi Babinsa dan Babinkamtibmas dengan Nasar pemilik tanah belum mendapatkan hasil. Nasar ingin berdialog dengan perwakilan warga Wawonduru di Polsek Woja, Jumat (12/7) hari ini. “Mobil belum dilepas dan jalan masih dialihkan. Tadi hasil negosiasi Babinsa belum ada hasil,” terangnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

Aksi penyanderaan randis Ketua DPRD Dompu ini terjadi pada Senin (8/7) sore lalu, ketika Ketua DPRD Dompu, Rafiuddin H Anas pulang dari menghadiri acara silaturrahmi Bupati di kediaman Nasar, Desa Wawonduru. Warga awalnya ingin menahan mobil Bupati, namun mobil Bupati lewat di jalur lain, sehingga randis Ketua DPRD yang jadi sasaran warga. Randis inipun diparkir di halaman masjid Wawonduru dan keempat bannya digemboskan. Pada kaca mobil ditempeli kertas bertuliskan ‘Mobil Dinas Ketua DPRD Kab Dompu EA 2 R’ dan ‘Mobil Ini Dijual Hub HP : 087 866 685 812’. Syarifuddin, S.Pd salah seorang tokoh pemuda Wawonduru di hadapan Dandim 1614/Dompu yang melakukan negosiasi dengan warga, Kamis (11/7) kemarin, mengungkapkan, randis Ketua DPRD dan jalan tidak pernah

BLOKIR - Akses jalan di Wawonduru yang diblokir warga, Kamis (11/7), dan Randis Ketua DPRD Dompu yang diamankan warga.

Program Bedah Rumah Diharap Mutasi Besar-besaran di Sumbawa Sejumlah Pejabat Dikembalikan Rampung Agustus Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berharap program bedah rumah sebanyak 3.883 unit rumah kerjasama antara Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Pemda KSB dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dapat rampung pada bulan Agustus mendatang. “Harapan kita selesai Agustus, karena bulan itu adalah jadwal terakhir pencairan dananya untuk tahap kedua bagi 3.000 MBR (warga berpenghasilan rendah) yang berasal dari Newmont,” jelas kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) KSB Drs. Syamsul Kamil kepada media ini, Kamis (11/7). Tercapai tidaknya rencana menyelesaikan program bedah rumah tersebut pada bulan Agustus mendatang tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah selaku pelaksana program. Tetapi lebih dari itu penentuan tercapainya renca-

na tersebut berada di tangan para MBR selaku penerima program. Menurut Syamsul, untuk sekarang ini persoalan pendanaan cenderung dapat dieliminir karena semuanya telah tersedia dan tinggal dicairkan oleh Bank NTB cabang Taliwang selaku pihak yang ditugasi.Tinggal kemudian keseriusan para MBR apakah akan menyelesaikan dengan segara seluruh kewajibannya pasca menerima dana tahap pertama untuk kemudian dijadikan persyaratan pencarian dana tahap keduanya. “Nah kadang persoalan di lapangan banyak ditemui para MBR belum bisa mencairkan dana tahap keduanya karena kewajiban dan persyaratannya belum bisa dipenuhi,” tukasnya. Saat ini pencairan dana program bedah rumah tersebut di Bank NTB Cabang Taliwang tengah melayani pencairan tahap pertama bagi 3.000 MBR (dana dari PT NNT, red). Syamsul mengatakan berdasarkan informasi

yang diterimanya tak hanya bagi yang 3.000 MBR, bahkan untuk pencairan tahap II bagi 883 MBR pun juga sekarang ini sebagiannya telah terlayani. “Jadi antara yang 3.000 dengan 883 MBR pencariannya dilakukan secara paralel. Untuk yang 3.000 dicairkan tahap pertama sedangkan yang 883 sebagian sudah ada yang masuk tahap II-nya,” cetusnya. Syamsul berharap proses pencairan yang berjalan secara paralel tersebut dapat berlangsung lancar. Sehingga pencarian tahap II bagi 3.000 MBR bisa dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan yakni di bulan Agustus mendatang. “Nah sekarang tugas bagi 3.000 MBR itu memastikan setelah dana tahap pertama mereka terima yang dari Newmont ini bisa langsung melakukan kegiatan pembangunan, sehingga pas jadwal pencairan tahap II di bulan Agustus nanti bisa langsung mereka terima dananya untuk membiayai penyelesaian rehab rumahnya,” harapnya. (bug)

Penyelidikan Kasus Korupsi Setda Dompu Makin Terang Dompu (Suara NTB) Penyelidikan dugaan kasus korupsi penyelenggaraan keuangan Setda Dompu tahun 2011 agaknya makin terang, menyusul adanya kejelasan hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB. BPKP berencana akan menyerahkan hasil audit investigasinya tentang pengelolaan keuangan itu kepada Polres Dompu setelah dilakukan perbaikan, Jumat (12/7) hari ini di Mataram. Jumlah kerugian negara yang disimpulkan setelah perbaikan ini diperkirakan mengalami perubahan dari hasil investigasi sebelumnya. Kaur Reskrim Polres Dompu, Ipda Antonius Dopo kepada Suara NTB, Kamis (11/7) membenarkan pihaknya akan menerima hasil audit investigasi dari BPKP tersebut. Penyerahan hasil audit direncanakan akan di-

terima penyelidik di Mataram. “Hari ini kami sudah ada pemberitahuan agar menerima hasil audit di BPKP, Jumat (12/7). Saya sendiri yang akan mengambilnya,” kata Anton. Setelah hasil audit investigasi diterima, lanjut Anton, pihaknya baru bisa memproses lebih lanjut penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Setda Dompu tahun 2011. Karena selama ini pihaknya terkendala hasil audit untuk mengetahui kerugian negara. “Setelah kita terima hasil audit ini baru bisa memproses lebih lanjut kasus pengelolaan anggaran Setda Dompu tahun 2011,” terangnya. Anton mengaku, hasil audit yang akan diterimanya Jumat ini merupakan hasil audit investigasi yang telah diperbaiki. Karena sebelumnya, pihak BPKP mengaku mengaudit kembali lantaran adanya kekeliruan pada proses audit pertama sehingga

Polisi Sita Dokumen Dugaan Kasus Korupsi di Bima Kota Bima (Suara NTB) Guna mengintensifkan penyelidikan dugaan korupsi Kemenag Kabupaten Bima Jilid II, yakni pemotongan tunjangan guru terpencil serta kasus fee 10 % proyek Dikpora Kabupaten Bima, beberapa waktu lalu penyidik Polres Bima Kota menuju Jakarta. Penyidik menuju dua pusat lembaga tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait dan dokumen-dokumen penganggaran. Demikian diungkapkan Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Agus Dwi Ananta SH saat dikonfirmasi, Kamis (11/7). Menurut Agus untuk kedua kasus tersebut pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi. Untuk kasus Dikpora yakni fee 10 % pihaknya memeriksa setidaknya tiga orang, sementara untuk Keme-

nag Jilid II pihaknya memeriksa satu orang. “Terutama yang kita periksa yakni bendahara,” ujarnya. Dalam pemeriksaan tersebut, pihaknya menanyakan mengenai turunnya anggaran sudah sesuai prosedur atau tidak. Apakah sesuai dengan penganggaran hingga di transfer ke rekening siapa saja. Selain memeriksa saksi, di dua lembaga pusat tersebut pihaknya juga menyita dokumen. Dokumen yang disita ini dinilai penting untuk dijadikan sebagai bukti. Sementara setelah memeriksa saksi dan menyita dokumen di Jakarta, untuk selanjutnya pihaknya masih akan memeriksa saksi-saksi. “Karena memang masih ada keterangan tambahan yang kita butuhkan,” tandasnya. (use)

penyerahan hasil audit ke Polres Dompu menjadi terlambat. “BPKP mengakui ada kekeliruan saat melakukan audit pertama, makanya mereka melakukan audit kembali dan besok akan kami terima hasilnya,” terangnya. Sementara informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB, ada pembengkakan jumlah kerugian negara dari hasil audit pertama dan kedua. Jika hasil audit investigasi BPKP pertama ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,8 miliar dari total anggaran Setda tahun 2011 sebesar Rp 9 miliar, kini telah membengkak menjadi Rp 2 miliar. Pos belanja makan minum tamu dan bahan bakar minyak (BBM) menjadi pos belanja yang paling banyak tidak bisa dipertanggungjawabkan selain pos-pos lain. (ula)

ke Posisi Awal

Sumbawa Besar (Suara NTB) Awal puasa tahun ini, Bupati Sumbawa, sudah melakukan mutasi terhadap ratusan jajarannya. Sebagian pejabat tersebut dikembalikan ke posisi asalnya semula. Beberapa camat yang sebelumnya “bergentayangan” di sejumlah jabatan struktural dalam kota, kini dikembalikan lagi ke asal dan posisi semula sebagai camat. Beberapa kepala UPT juga demikian. Dalam mutasi besar-besaran Kamis (11/7), sebanyak 179 pejabat dirotasi, dengan rincian dua pejabat eselon II, 39 pejabat eselon III dan 138 pejabat eselon IV. Berdasarkan SK Bupati Nomor 1066 tahun 2013, jabatan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata kini diduduki H. Amri, S.Sos, M.Si, bertukar jabatan dengan Dr. M. Ikhsan Safitri, M.Si, yang sekarang sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara, Drs. Burhanuddin, MT, MTP, yang sebelumnya Kabag Administrasi Pemerintahan, kini sebagai Sekretaris BPM-LH, setelah ditinggalkan Drs. Surianto sebagai Camat Orong Telu. Jabatan Burhanuddin sebelumnya kini diisi oleh Jaya Kusuma, S.Sos, yang sebelumnya Camat Plampang. Posisi Sekretaris Inspektorat kini dijabat Made Patria, S.Ap. Se-

mentara Kepala Satpol PP saat ini dipercayakan kembali kepada Mustari Dahlan, SH, yang sebelumnya sebagai Kabid Pengendalian dan Operasional Perhubungan Darat Dishubkominfo. Jabatan Camat pun mengalami pergeseran lokasi. Drs. Ibrahim Patawari, kini sebagai Camat Plampang menggantikan Jaya Kusuma. Husaini, S.H, yang sebelumnya Sekretaris Inspektorat dikembalikan posisinya menjadi camat di daerah asalnya pula, Camat Empang. Drs. Heri Heryanto Diaz, kini sebagai Camat Labuhan Badas, menggantikan Hikmawan, SH, yang sekarang sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Posisi Heri, kini digantikan Ir. Irawan Syarifuddin. Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, berharap kepada pejabat dapat lebih akseleratif. Lebih cepat menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mutasi maupun reposisi jabatan akan terus dilakukan. Mengingat Sumbawa saat ini menjadi pilot project reformasi birokrasi. Untuk itu, kemajuan daerah harus lebih baik dan terdepan dari daerah lain. Dengan harapan percepatan pembangunan dapat segera tercapai. (arn)

(Suara NTB/arn)

MUTASI - Kepala Dinas dukcapil yang baru, Dr. Iklhsan melakukan penandatanganan dalam mutasi yang digelar Kamis (11/7).


RAGAM

SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2013

Amanah 36 Tahun Silam Dari Hal. 1 Amanah 36 tahun silam itu kini berhasil diwujudkan Pemerintah Provinsi NTB. Harapan Bung Hatta, laksana gayung bersambut dengan prestasi koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah ini. Katakata itu itu kembali terngiang, dan bahkan lebih membahana ketika pada Konferensi Internasional Perkoperasian yang digelar di NTB setahun lalu, Gubernur NTB H Dr.TGH.M.Zainul Majdi menyampaikan pidato mengenai koperasi dan UMKM di NTB yang terus berkembang. ‘’Dengan volume usaha mencapai 1,4 triliun, Koperasi dan UMKM di NTB tumbuh dan terus berkembang menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat,” ungkap Zainul Majdi, pada International Year Of Cooperatives (IYC) 2012. Mandat perhelatan kelas dunia Konferensi International Perkoperasian itu dijalankan dengan baik oleh pemerintah pusat dan Pemprov NTB. Tak kurang sebanyak 10 negara hadir, yakni China, Filipina, Singapura, India, Nepal, Malaysia, Selandia Baru, Inggris, Kanada, dan Australia. Lantas apa yang membuat pemerintah pusat menunjuk NTB sebagai tuan rumah? Alasan menunjuk NTB, sebagaimana disampaikan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Dr. Sjarifuddin Hasan kepada sejumlah wartawan yang meliput kegiatan itu tahun lalu, adalah fakta yang menunjukkan persentase pertumbuhan jumlah koperasi di daerah ini. Di mana pertumbuhan koperasi di NTB termasuk yang tertinggi di Indonesia. “Fakta menunjukkan pertumbuhan peningkatan jumlah koperasi di NTB termasuk yang tertinggi di Indonesia. Pada 2011 NTB mendapatkan penghargaan provinsi pendukung dan penggerak koperasi. Itulah sebabnya NTB kami pilih jadi tuan rumah Konferensi Perkoperasian Internasional,” papar Syariefuddin Hasan waktu itu. Kini, setelah 36 tahun berlalu sejak Bung Hatta menyampaikan pidato pada Hari Koperasi 1977, Pemprov NTB semakin menunjukkan keberhasilan koperasi dan UMKM merebut medan ekonomi yang lebih besar. Tak berlebihan jika pada Hari Koperasi ke 66 tahun 2013 ini, Provinsi NTB disebut berhasil mewujudkan amanah perkoperasian 36 tahun lalu itu. Sejak diluncurkan program unggulan 2000 Koperasi Berkualitas dan 100 Ribu Wirausaha Baru, pertumbuhan koperasi berkualitas dan wirausaha baru di daerah ini melaju signifikan. Program unggulan tersebut diluncurkan pada HUT ke-50 Provinsi NTB (Tahun Emas) pada 18 Desember 2008. Tahun ini, setelah empat tahun program tersebut diluncurkan, target koperasi berkualitas sudah mencapai 1.633 koperasi. Setiap tahun sejak diluncurkan, peningkatan jumlah koperasi berkualitas selalu melampaui target. Tahun 2009 dari target 400 koperasi berkualitas, dicapai 406 koperasi. Demikian juga pada tahun kedua (2010), dari target kumulatif 800 koperasi berkualitas dicapai sebanyak 806 koperasi. Dan di tahun ketiga (2011) tercapai 1.232 koperasi dari target 1.200 koperasi berkualitas. Bahkan pada tahun ke empat (2012), target semula 1.600 koperasi tercapai 1.633 koperasi. Demikian pula dengan peningkatan jumlah wirausaha baru yang terus mendekati target setiap tahun. Pada 2009 ditargetkan 10.000 wirausaha baru, dan tercapai 7.373. Berikutnya pada 2010 dicapai 28.191 wirausaha baru dari target kumulatif 30.000 pada tahun itu. Pada tahun 2011 bahkan target terlampaui dengan mencapai jumlah 53.618 wirausaha baru dari target 30.000, dan pada 2012 dicapai 74.206 wirausaha baru dari target 70.000. Di tahun ini, akan dicapai target 100.00 wirausaha baru. Wirausaha baru merujuk kepada usaha yang berkelanjutan dengan barang atau jasa yang diusahakan adalah aset sendiri, telah memiliki usahanya paling kurang 1 tahun. Memiliki modal usaha, memiliki sarana usaha sesuai dengan usahanya, dan melibatkan sejumlah tenaga kerja yang diupah berdasarkan upah minimum regional (UMR) yang berlaku. Selain itu, yang terpenting wirausaha baru merujuk kepada etos kerja yang gigih, pantang menyerah, pekerja keras, kreatif, mampu membangun jaringan, cakap mengelola dan mencintai usahanya. Koperasi berkualitas setidaknya bercirikan enam hal. Pertama merupakan badan usaha aktif tercermin setidaknya dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang berjalan rutin dan memenuhi kaidah perundangundangan. Kedua, menjalankan prinsip kohesivitas, yaitu rasa memiliki anggota terhadap koperasi, dan ketiga terdapat partisipasi aktif anggota yang tampak dari pemenuhan simpanan pokok dan simpanan wajib, keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, dan me-

manfaatkan pelayanan koperasi secara maksimal. Berikutnya keempat, kinerja yang kian sehat. Kelima, orientasi pelayanan kepada anggota dan masyarakat, dan keenam memberikan kontribusi dan bersinergi mendukung percepatan pemba-ngunan daerah. Program terobosan 2000 Koperasi Berkualitas dan 100 Ribu Wirausaha baru ini tidak muncul begitu saja. Program ini merupakan ikhtiar langsung untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di daerah ini. Kemiskinan di NTB memang tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia. Ketika Pro-gram Koperasi Berkualitas dan Wirausaha Baru dimulai awal 2009, posisi angka kemiskinan NTB tercatat 23,81 persen atau setara dengan 1,1 juta jiwa. Pada periode itu penurunan kemiskinan NTB hanya 1,03 persen. Program Koperasi Berkualitas dan Wirausaha Baru merupakan salah satu cara untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor riil di tengah masyarakat, dan Pemprov NTB meyakini kemiskinan dan pengangguran bisa ditekan maksimal jika sektor riil dipicu pertumbuhannya. Kini, kinerja penanggulangan kemiskinan di NTB berjalan baik. Jika pada 2008 angka kemiskinan 24,99 persen, maka pada 2011 menurun menjadi 19,67 persen. Pada 2012 menurun lagi menjadi 18,63 persen. Secara nasional, persentase penurunan tersebut terhitung progresif, sehingga NTB termasuk ke dalam kelompok lima besar nasional yang berhasil menurunkan angka kemiskinan. Prestasi tersebut dicapai dengan dukungan program terpadu penanggulangan kemiskinan, yang didalamnya antara lain terdapat Program Koperasi Berkualitas dan Wirausaha Baru. Hingga semester pertama 2013, target 2.000 koperasi berkualitas telah tercapai 82 persen, untuk wirausaha baru pada periode yang sama telah mencapai 74 persen. Dengan capaian sebesar itu, kontribusi Program Koperasi Berkualitas dan Wirausaha Baru terasa cukup berarti terhadap kinerja pembangunan NTB, khususnya yang berkaitan dengan percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal itu bisa dilihat dengan serapan tenaga kerja di sektor koperasi dan UMKM di NTB yang menyerap hampir 30 ribu tenaga kerja. Nilai aset seluruh koperasi berkuailtas di NTB ditaksir pada 2011 mencapai Rp 895 miliar, meningkat hampir 50 persen dibandingkan pada 2008 sebesar Rp 607 miliar. Sektor UMKM hingga 2011 berjumlah 548.760 unit usaha, bertambah 1.1700 dari 2008 yang berjumlah 547.060 unit usaha. Pemprov NTB juga mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) yang sampai 2011 berjumlah 83.380 unit usaha. Jumlah itu meningkat 3,51 persen dibanding 2008 sejumlah 80.556 unit usaha dengan berbagai cabang industri. Dari 83.380 unit IKM, terdapat industri pengolahan komoditi berbasis PIJAR sejumlah 906 unit usaha, terdiri dari industri komoditi sapi 701 unit usaha, jagung 50 unit usaha dan rumput laut 155 unit usaha. Keseluruhan IKM berbasis PIJAR mampu menyerap 2.259 tenaga kerja dengan nilai investasi sebesar Rp 14,24 miliar dan nilai produksi sebesar Rp 33.77 miliar. Kedepan, guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah, maka peran koperasi, UMKM, wirausaha baru dan IKM harus dititikberatkan pada pemanfaatan iptek, pengembangan ekono-mi kreatif dan pemanfataan potensi sumberdaya lokal. Upaya-upaya tersebut akan berhasil baik melalui sinergitas program nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta memantapkan peran forum pengembangan ekonomi lokal, dunia dan lembaga keuangan. Dukungan sektor perbankan juga menunjukan tren yang meningkat, Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTB misalnya sejak 2009 hingga 2011 meningkat serapanya sampai 65 persen. Kredit UMKM yang dikucur-kan perbankan di NTB pada 2011 mencapai Rp 13,8 miliar, hampir 30 persennya atau sekitar Rp 2,8 miliar dimanfaatkan UMKM. Sementara berdasarkan jenis penggunaan, 79 persen untuk modal kerja sisanya 20,91 persen untuk investasi. (tim)

Halaman 5

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Pengabdian Masyarakat di Sulawesi Selatan Mataram (Suara NTB) Selain menggelar pengabdian masyarakat di Desa Sajang Lombok Timur, STAHN Gde Pudja Mataram juga melakukan kegiatan serupa di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan Luwu Utara dan Luwu Timur. Hal itu disampaikan Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Sulawesi Selatan, Drs. I Wayan Sumertha, M.Ag, kepada Suara NTB, Kamis (11/7) kemarin. Ditemui diruangannya, Pembantu Ketua (Puket) 1 STAHN Gde Pudja Mataram ini menyampaikan, Sulawesi Selatan dipilih sebagai salah satu sasaran pengabdian masyarakat adalah untuk memperkenalkan STAHN Gde Pudja Mataram hingga ke luar daerah. “Di Sulawesi Selatan belum ada sekolah tinggi Hindu, kita juga ingin menjaring calon mahasiswa dari sana,” katanya. Sebelumnya, STAHN Gde Pudja Mataram juga telah meluluskan sekitar 15 mahasiswa asal Toraja Sulawesi. “Bahkan, lulusan kita sudah dimanfaatkan di Bimas Hindu setempat baik sebagai tenaga penyuluh maupun tenaga

(Suara NTB/smd)

I Wayan Sumertha

pendidikan,” tambahnya. Dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan di daerah Sulawesi Selatan itu, ada beberapa hal yang diperoleh. Salah satunya adalah masyarakat Hindu di sana sangat membutuhkan adanya pembinaan yang berkaitan dengan ilmu keagamaan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan disana, seper-

ti Dharma Tula, Dharma Wacana dalam kaitan pengembangan Dharma Gita. ‘’Tak hanya itu, kami juga diundang untuk mengisi seminar yang berkaitan dengan berbagai kegiatan,” imbuhnya. Sumertha juga menyampaikan, pengabdian masyarakat yang dilaksanakan STAHN Gde Pudja Mataram merupakan tugas Tri Dharma Perguruan tinggi. “Artinya, kita mencoba memadukan antara ilmu dengan pengabdian di masyarakat. Kita membantu masyarakat untuk meningkatan wawasan masyarakat Hindu di sana (Sulawesi Selatan,red),” jelasnya. Lebih jauh disampaikan salah satu pejabat di STAHN Gde Pudja Mataram itu, pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sekitar tanggal 21 sampai 24 Juni itu dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang mendapat sambutan positif dari umat Hindu di Sulawesi Selatan. ‘’Kita diminta datang lagi untuk memberikan pembinaan umat. Tentu itu akan menjadi masukan kita di STAHN Gde Pudja Mataram,” pungkasnya. (smd/*)

Faktor Bahasa dan Kesiapan

Pengaruhi Minat Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. H. Moch. Ismail mengatakan belum berminatnya lulusan Sekolah Tinggi Kesehatan secara nasional maupun di NTB yang mau magang kerja ke luar negeri dipengaruhi oleh faktor bahasa, kesiapan mental dan budaya serta ketersediaan informasi. “Kesiapan dalam arti bagaimana nanti ilmunya nyambung tidak di sana. Kemudian juga faktor bahasa juga menjadi perhatian serta faktor budaya. Jadi perlu kesiapan, nah sekarang jika ada informasi seperti itu kemudian disebarkan ke masyarakat Ketika minatnya berkurang maka ada ikhtiar tertentu yang akan dilakukan,”katanya dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, kemarin. Menurutnya, jika permasalahnnya terkait dengan penguasaan bahasa negara tujuan maka akan menjadi perhatian dinas/instansi terkait supaya Sekolah Tinggi Kesehatan membekali lulusannya dengan penguasaan bahasa asing terutama bahasa negara tujuan. “Dengan begitu maka mungkin peminatnya akan banyak. Minatnya kurang mungkin karena informasi juga yang masih kurang sehingga mereka berpikir apakah bisa atau tidak,”tambahnya.

Ismail menambahkan, terkait dengan peluang tenaga kesehatan asal NTB yang cukup besar untuk magang kerja ke luar negeri seperti Jepang dan Taiwan, pihaknya sudah menyampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi kesehatan yang beroperasi di NTB untuk menyiapkan tenaga kesehatan yang mengasai bahasa asing. “Dan sekarang beberapa PT Kesehatan di NTB sudah memulai menyiapkan tenaga kesehatan ini. Saya dengar, kalau Taiwan membutuhkan tenaga kesehatan untuk usia lanjut,”ungkapnya. Ia menyebutkan, dari belasan sekolah tinggi kesehatan di NTB, setiap tahunnya meluluskan sebanyak 700 orang. Tenaga kesehatan tersebut seperti bidan, perawat, tenaga farmasi dan analis kesehatan. Sehingga, katanya, dari sisi stok jumlah tenaga kesehatan di NTB cukup banyak. Diketahui, saat ini Jepang membutuhkan sedikitnya 3000 tenaga kesehatan asal NTB. Namun, minat masyarakat terutama para alumni Sekolah Tinggi Kesehatan di NTB masih minim padahal gaji tenaga kesehatan yang magang kerja di negara matahari terbit tersebut bisa mencapai Rp 20 juta atau 200 ribu yen perbulan. (nas)

Dewan Sempat Peringatkan DKP NTB Dari Hal. 1 ‘’Setelah itu, mereka ternyata nggak terima apa – apa dari uang itu, padahal dana sebesar Rp 50 juta itu kan untuk bantuan modal usaha,” beber Mori. Ia menjelaskan, temuan menyangkut adanya kelompok minapolitan yang dana bantuannya ditilep ini sudah mereka klarifikasi ke pihak DKP NTB sendiri. ‘’Saat itu kami ingatkan, tolong laporan yang kami terima ini diselesaikan baik – baik, karena ini bisa berpotensi pidana,” ujar Mori. Mori menambahkan, pihaknya juga sempat menelusuri sejumlah bantuan perahu yang memang dialokasikan melalui program dana aspirasi yang dikelola oleh sejumlah anggota DPRD NTB. Permasalahan dalam pengadaan perahu – perahu tersebut baru terendus ketika kelompok nelayan yang mengajukan proposal melalui anggota DPRD NTB tersebut tidak kunjung memperoleh perahu yang mere-

ka minta. ‘’Setelah setahun lewat, kok perahunya nggak datang – datang. Padahal anggarannya sudah cair. Padahal, pencairan dana itu harus sudah ada serah terima barang kepada panitia di DKP. Tapi ini jadi kasus karena perahu itu ternyata nggak nyampe ke kelompoknya,” ujar Mori. Karena inilah, sejumlah anggota DPRD NTB yang program aspirasinya terganggu mendorong perlunya pembentukan tim untuk melakukan penelusuran di lapangan atas program bantuan – bantuan di DKP tersebut. Mori selaku Ketua Tim mengaku melakukan penelusuran di Pulau Bungin, di Sumbawa dan Labuhan Lombok. Ia juga menelusuri perahu bantuan yang di Kabupaten Bima. Setelah menelusuri bantuan perahu di dua titik tersebut, diketahui bahwa bantuan perahu di Pulau Bungin cukup memenuhi syarat. Hanya saja, perahu – perahu

tersebut rupanya tidak kunjung diberikan karena belum dilunasi ke pemiliknya. Sementara, perahu yang di Labuhan Lombok berada dalam kondisi karam. Mori juga mengungkapkan bahwa pengadaan perahu tersebut memang bermasalah. Perahu yang dibuat tidak saja jauh lebih murah dibanding pagu anggarannya. Lebih dari itu, menurut pengusaha yang mengerjakan pembuatannya, perahu – perahu tersebut ternyata belum dibayarkan, padahal dananya sudah lebih dulu dicairkan di DKP. ‘’Kita telusuri nilai perahu itu ternyata jauh sekali dari pagu anggaran yang Rp 200 juta untuk dua perahu. Perahunya sempat diserahkan, tapi dua bulan sudah diminta lagi sama yang punya (pembuat perahu), alasannya karena belum dibayar. Pemiliknya mengaku harga jualnya satu perahu hanya Rp 13 juta. Dan sampai sekarang ini belum diselesaikan,” ujar Mori. (aan)

Polisi Kehilangan Jejak Dari Hal. 1 Upaya penyelidikan oleh timnya berlanjut ke penelusuran lokasi penyimpanan barang bukti koral di sekitar Teluk Gili Gede. Bahkan pencarian menggunakan perahu tradisional termasuk kapal milik Polisi Air (Polair), tapi tidak ditemukan. ‘’Tim juga sampai melakukan penyelaman, tapi tidak ada,”

terangnya. Sebenarnya dari penyelidikan awal, pihaknya sudah menemukan perbuatan Geofani Ardison itu masuk unsur pidana. Karena hasil pengecekan dokumen dan didukung data lapangan, perusahaan itu sama sekali tidak mengantongi izin untuk pengambilan terumbu karang. ‘’Izinnya hanya untuk pengambilan

ikan hias, itu pun sudah kedaluwarsa,” sebutnya. Namun demikian, meski UD Ikan Lombok sudah tutup, pihaknya tidak akan berhenti begitu saja. Karena bisa jadi Geofani saat ini rehat sementara dan suatu saat akan beroperasi, atau pindah ke tempat lain. ‘’Kami tetap selidiki kasus ini, jadi tidak dihentikan,” pungkasnya. (ars)

Berikan Rasa Aman Dari Hal. 1 mulai dari pemerintah dan masyarakat. Dalam pandangan danrem, jika pengamanan ini sukses hingga momen kunjungan tamu penting di masa mendatang, maka pencitraan daerah NTB akan semakin positif. Menurutnya, ada dua tolak ukur yang akan lahir. “Yakni tolak ukur penilaian tamu bahwa aparat bersama pemerintah berhasil memberi rasa nyaman kepada tamu penting,” kata danrem, ditemui Suara NTB di sela sela gelar pasukan, Kamis (11/7) di Lapangan Yonif 742/SWY Gebang.

Tolak ukur kedua adalah jaminan naiknya daya tawar wisata NTB. Karena keamanan berbanding lurus dengan naiknya angka kunjungan wisata. Ia yakin, jika para tamu merasa nyaman, akan membawa cerita ini ke mana mana, khususnya tempat tinggal mereka. Efeknya, lagi-lagi soal pencitraan positif daerah. ‘’Kita harus sepakati bersama seluruh masyarakat, bahwa kunjungan RI I ini harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat,” terangnya. Namun jika masih ada kelompok masyarakat yang tidak ingin mempertahankan situasi kondusif ini, tentu yang akan

terjadi sebaliknya. Kepercayaan nasional terhadap NTB, dan dunia internasional khususnya, akan luntur sehingga cita-cita kondusivitas untuk kemajuan daerah sulit tercapai. Mengenai adanya informasi unjuk rasa, pihaknya tetap menghargai itu sebagai amanat reformasi yang memberi kebebasan masyarakat untuk bersuara. Namun dirasa momen kunjungan kali ini tidak tepat, karena memberi kesan kurang baik di mata pemerintah pusat. ‘’Satu kata kunci, damai itu indah, silahkan masyarakat terjemahkan masing masing,” pungkasnya. (ars)

(Suara NTB/ars)

ILEGAL - Jejeran jeriken berisi minyak tanah yang diamankan aparat Sat Reskrim Polres Mataram, diangkut dari Dompu dan akan dipasarkan secara illegal di Mataram.

Diangkut dari Dompu

86 Jeriken Minyak Tanah Disita Mataram (Suara NTB) Meski operasi bersandi “Dian” untuk antisipasi gejolak kenaikan BBM sudah berakhir, namun pihak Kepolisian masih tetap siaga. Dibuktikan dengan berhasil diamankannya 86 jeriken BBM jenis minyak tanah yang diselundupkan dari Dompu dan akan dipasarkan di Mataram. Ke-86 jeriken minyak tanah itu masing masing ditampung dalam wadah yang isinya berbeda. Diantaranya 80 jeriken isi 18 liter dan 6 jeriken isi 34 liter. seorang tersangka yang membawa barang bukti dengan mobil pick up berinisial SN (23) juga diamankan. Kini barang bukti dan tersangka diamankan di Mapolres Mataram. ‘’Barang bukti kami sita, sedangkan tersangka masih menjalani pe-

meriksaan di Sat Reskrim,’’ kata Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto, Kamis (11/7). Modusnya, tersangka membawa barang bukti itu dari Dompu sehari sebelumnya. Berangkat malam hari dari Dompu, kemudian tiba di Mataram sekitar pukul 22.00 Wita. Setelah melalui pengintaian sejak di Bertais, kendaraan pengangkut itu kemudian dihentikan di sekitar Pagesangan. “Setelah diperiksa, minyak tanah bersubsidi itu akan dijual di Mataram secara ilegal. Izinnya tidak ada sehingga ditahan,” tegasnya. Meski sudah menetapkan SN sebagai tersangka, pihaknya masih terus mendalami keterangannya. Karena tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru. (ars)

Pengurus KSU ”Mina Algae Bersaing” Datangi DKP NTB Dari Hal. 1 Namun, penyelesaian kembali tertunda karena Kadis DKP NTB, Ir.H.Ali Syahdan sedang tidak di tempat. ‘’Saya baru saja dari DKP. Tetapi Bu Kabid (maksudnya Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP NTB, Hj. Baiq Indiana) belum bisa memberikan jawaban. Karena katanya Pak Kadis ke luar,” jelas Sekretaris KSU ‘’Mina Algae Bersaing”, Agung, SPi kepada Suara NTB kemarin. Kalaupun Agung belum bisa bertemu kemarin, ia tetap akan berjuang agar persoalan yang menyangkut masyarakat banyak ini segera diselesaikan. ‘’Masalah ini harus selesai bulan ini (Juli),” tegas Agung. Selama ini katanya, upaya penyelesaian terus dilakukannya. Beberapa waktu lalu, pengurus KSU ‘’Mina Algae Bersaing” juga sudah bertemu dengan pihak DKP NTB ter-

masuk dengan bank nasional yang dipercaya DKP NTB menyalurkan bantuan permodalan sebesar Rp 500 juta itu. ‘’Tapi sampai sekarang masih buntu,” tandasnya. Agung memperlihatkan foto copy surat bernomor :900/121.1/ PB/Dislutkan/06/13 tertanggal 28 Juni 2013 yang berasal dari DKP NTB ditujukan kepada Gubernur NTB melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, terkait penyelesaian kemelut ini. ‘’Pertemuan berlangsung 20 Juni 2013 di Kantor DKP NTB. Tapi sampai saat ini belum ada penyelesaian sama sekali,” katanya dengan nada kecewa. Sementara pihak DKP NTB belum bisa dikonfirmasi. Kadis DKP NTB katanya, sedang sibuk, terkait persiapan rencana kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Mataram yang dijadwalkan berlangsung Jumat (12/7) hari ini. (tim)

Perencanaan Kurang Matang, Pembangunan Lapak di Makam Batulayar Dari Hal. 1 rencana pembangunan lapak di pinggir jalan depan Makam Batulayar itu untuk menampung PKL di sebelah barat makam yang terkesan kumuh. Selain itu untuk memudahkan para pengunjung makam untuk membeli makanan supaya tidak jauh menyeberang jalan. Karena kawasan itu terbilang rawan kecelakaan. ‘’Karena itu kami bangunlah lapak itu dengan harapan agar bisa mengakomodir PKL di sana, selain untuk memudahkan pengunjung makam berbelanja,’’ terang Joko, Kamis (11/7). Pembangunan lapak dilakukan tahun lalu dengan dana di atas Rp 200 juta. Lapak yang dibangun itu menggunakan lahan wakaf sekitar 5 meter persegi. Konsep pembangunan lapak ini, awalnya lapak terbuka namun karena khawatir adanya angin dan hujan, lalu sebagian PKL menutup lapaknya di bagian depan sehingga menutup pemandangan pantai. Hal ini katanya hanya bersifat sementara saja, hingga gardu pandang yang dibangun di tikungan Makam Batulayar itu rampung dibangun. Nantinya, lapak juga dibangun di bawah gardu itu sehingga mampu menampung PKL. Waktu perencanaannya pembangunannya sendri terkesan cepat karena didesak pelaku wisata untuk menampung PKL yang keberadaannya menutup pemandangan pantai. Sehingga, pihaknya mau tidak mau membangunnya. Karena tidak ada tempat lain sebagai lokasi membangun, maka dipilihlah lokasi di pinggir jalan di sekitar

makam itu. Kenapa memilih lokasi itu, karena tidak ada pilihan lain. Selain karena lahan tidak ada, juga para PKL ingin agar lokasi tempat membangun lapak yang ramai pengunjung. Untuk membangun lapak itu jelasnya, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas PU dan Dinas Pariwisata. Dalam hal ini, pihaknya selaku eksekutor proyek, Dinas PU selaku instansi yang mengawasi dan Dinas Pariwisata selaku yang memiliki daerah wisata. Ia sendiri membantah kalau dirinya tak berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata . ‘’Kami juga berkoordinasi dengan pelaku wisata karena awalnya para pelaku wisata ini banyak mengeluhkan keberadaan lapak PkL tersebut. Pada saat itu, para pelaku wisata tak ada solusi di mana dibangun,’’ katanya. Sehingga mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Pemda. “Ya kami tidak ada pilihan lain, selain bangun disana. Toh mereka (pelaku wisata) juga tak punya solusi konkret,’’ ujarnya. Namun lapak tertutup itu menurutnya, hanya bersifat sementara. Karena setelah lapak di gardu pandang sudah selesai dibangun maka semua PKL akan diarahkan untuk membuka penutup lapak mereka supaya terbuka. Ia menyadari, keadaan itu mengganggu pemandangan namun apa boleh buat kondisi itu dibiarkan sementara saja. ‘’Ke depan akan kami buka,’’ jelasnya. Ia menambahkan, keberadaan PKL itu merupakan tanggung jawabnya. Namun tentu pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dalam pembinaannya dan penertibannya. (her)


OPINI

SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2013

SDM Tenaga Kesehatan Harus Ditingkatkan MINIMNYA animo lulusan sekolah tinggi kesehatan di NTB bekerja di Jepang atau beberapa negara lain perlu menjadi perhatian aparatur pemerintah di masa mendatang. Sementara lowongan tenaga kesehatan, khususnya perawat, bidan, tenaga farmasi dan analis kesehatan hingga 3.000 lebih, terutama ke Jepang harus dilewatkan tanpa ada tenaga kesehatan yang mengisi. Melihat minimnya minat lulusan tenaga kesehatan bekerja di Jepang mesti menjadi bahan evaluasi bersama mengenai letak permasalahan yang harus diatasi. Dari evaluasi ini akan menjadi bahan pemerintah dan pihak terkait dalam menentukan ke depan. Tidak dipungkiri, keberadaan sekolah tinggi kesehatan cukup banyak dan mampu meluluskan sekitar 700 sarjana kesehatan tiap tahunnya dari 10 sekolah tinggi kesehatan yang ada. Belajar dari permasalahan ini diharapkan bisa menjadi bahan ke depan, sehingga lulusan tenaga kesehatan di NTB tertarik bekerja di Jepang. Namun, jika lulusan tenaga kesehatan masih belum juga tertarik mengisi banyak lowongan yang ada, ini juga perlu menjadi pertanyaan. Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dr. H. Mochammad Ismail, M. Kes, mengenai minimnya minat lulusan tenaga kesehatan NTB perlu dijadikan acuan. Mochammad Ismail melihat lulusan tenaga kesehatan di NTB masih terkendala dengan bahasa, budaya hingga kesiapan mental. Tak salah kemudian, mereka lebih tertarik menjadi tenaga kesehatan di beberapa klinik atau rumah sakit yang ada di daerah ini meski gaji yang diterima dibandingkan bekerja sebagai tenaga kesehatan ke Jepang, Taiwan cukup besar. Meski demikian, keinginan beberapa lulusan sekolah tinggi kesehatan bekerja di luar negeri cukup besar. Sayangnya, minimnya penguasaan bahasa, budaya dan informasi yang diterima membuat tenaga lulusan kesehatan lebih memilih bekerja di daerah sendiri. Untuk itu di masa mendatang, pemerintah dengan pengelola sekolah kesehatan yang ada di daerah ini bersamasama mempersiapkan lulusan sekolah tinggi kesehatan yang siap bekerja di luar negeri. Mereka diberikan kurikulum tentang bahasa negara yang akan dituju, termasuk mempelajari budayanya, sehingga saat dikirim ke luar negeri, tidak ada kendala berarti. Namun semua ini kembali lagi pada keseriusan pengelola sekolah tinggi kesehatan dan pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya tenaga kesehatan yang menguasai banyak bahasa, sehingga tidak menjadi masalah saat bertugas di lapangan. Jangan sampai kendala bahasa tenaga kesehatan saat bertugas, sehingga salah mengerti atau mendiagnose penyakit pasien. Dalam arti, mereka tidak hanya belajar bahasa asing dengan tujuan bekerja di luar negeri, tapi mempersiapkan diri bekerja di fasilitas kesehatan di dalam negeri. Apalagi sekarang ini banyak wisatawan asing yang datang berkunjung ke daerah ini. (*)

Halaman 6

Dinamika Politik Pembentukan PPS UHU politik pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) semakin memanas. Masyarakat Pulau Sumbawa seolah tidak sabar lagi menunggu terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Gerakan dan perjuangan masyarakat sipil maupun politisi terus berlangsung. Namun, gerakan dan perjuangan itu seolah mimpi di siang hari, di mana angan-angan dan harapan tidak kunjung tampak nyata. Kendati demikian, masyarakat Pulau Sumbawa tetap terus berjuang untuk mewujudkan harapan dan cita-cita, yaitu terbentuknya PPS. Tanggal 4 Juli sekelompok masyarakat turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi percepatan pembentukan PPS. Demo dilakukan dengan aksi pemblokiran Pelabuhan Poto Tano. Menurut Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, aksi yang dilakukan sekelompok masyarakat itu tidak berdampak baik untuk percepatan pembentukan PPS, justru memperlambat pembentukan PPS. Menurut orang nomor satu di NTB dan di Sumbawa ini, demo dan aksi semacamnya yang dilakukan di daerah NTB dinilai kontra produktif karena akan terbentuk opini ketidaksiapan masyarakat Pulau Sumbawa untuk DOB (baca Harian Suara NTB, 4/7). Hemat penulis perspektif Gubernur dan Bupati Sumbawa di atas dapat dibenarkan. Pasalnya, kondusivitas menjadi salah satu variabel yang dinilai pemerintah pusat (Kemendagri dan DPR RI) agar suatu daerah dapat dijadikan DOB baik provinsi maupun kabupaten/ kota. Tahun 2010 lalu, salah satu Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM), mengadakan seminar terbuka tentang Peluang dan Tantangan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Seminar itu mendatangkan staf ahli Kemendagri Prof. Ngadisah, MA., Prof. M. Mas’ud Said, PhD., Asisten staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah, dan Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., Pakar Kebijakan Publik. Seminar itu diadakan di Kota Bima yang mendatangkan semua unsur masyarakat. Namun sangat disayangkan, seminar itu tidak dapat berlangsung dengan baik karena dihadang oleh sekelompok massa yang melakukan aski penolakan dan pembubaran seminar tersebut. Aksi-aksi semacam ini menjadi penghambat terbentuknya PPS.

Oleh

Salahudin

(Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang) Prof. Ngadisah berkesimpulan secara geografi Pulau Sumbawa tidak diragukan lagi untuk dibentuk menjadi sebuah provinsi. Namun melihat aksi sekelompok massa yang menolak seminar diadakan LSM itu membuat Ngadisah berkesimpulan Pulau Sumbawa dapat dibentuk menjadi provinsi harus dibenahi dan dikuatkan dulu komitmen intelektual dan mentalitas masyarakat sehingga siap membangun Pulau Sumbawa menjadi lebih baik. Menurutnya pembentukan provinsi baru tidak cukup hanya potensi wilayah atau ekonomi namun jauh lebih penting adalah kesiapan mental sumber daya manusia. Keberadaan sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing menentukan kualitas pembangunan DOB. Mengutip pernyataan Gubernur NTB seperti yang diberitakan Harian Suara NTB (4/7) salah satu kunci agar PPS segera terbentuk adalah jangan suka saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Mental yang perlu dimiliki adalah mental kebersamaan. Mestinya semua stakeholder pejuang PPS bersama-sama membangun kekuatan untuk melobi pemerintah pusat (Kemendagri) dan DPR RI. Aksi atau demo bukan jalan terbaik untuk memperjuangkan PPS. Masih banyak cara-cara konvensional lain yang dapat ditempuh seperti membangun komunikasi intensif sinergis dengan pihak-pihak terkait sehingga kekuatan kolektif untuk mempersiapkan data-data pendukung sebagai bahan untuk meyakinkan DPR RI dan Kemendagri. Namun sejauh pemahaman penulis, cara-cara konvensional tersebut tidak pernah dilakukan, justru terjadi perpecahan internal terkait penentuan ibu kota provinsi dan pencitraan figur persiapan kepala daerah Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) nanti. Ditambah lagi dengan isu ketidakjelasan anggaran Rp 2 miliar untuk percepatan pembentukan PPS. Hal-hal inilah yang menjadi salah satu penghambat terbentuknya PPS yang didambakan oleh kita semua. Ada banyak pihak yang beranggapan lambannya pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa karena minimnya dukungan Gubernur Provinsi NTB. Mereka beranggapan gubernur tidak memiliki niat dan komitmen baik untuk men-

dukung percepatan pembentukan PPS. Hemat saya anggapan ini tidak tepat, karena komitmen Gubernur NTB mendukung percepatan pembentukan PPS terlihat jelas dari anggaran yang diberikan kepada Tim Percepatan Pembentukan PPS sebesar Rp 2 miliar. Andai Gubernur NTB tidak mendukung pembentukan PPS, tidak mungkin anggaran APBD sebesar Rp 2 miliar diberikan kepada Tim Percepatan Pembentukan PPS. Sebaiknya masyarakat Pulau Sumbawa harus mempertanyakan laporan realisasi anggaran tersebut. Anggaran Rp 2 miliar itu digunakan untuk apa dan apa produk dari anggaran tersebut. Seharusnya Tim Percepatan Pembentukan PPS menyampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Pulau Sumbawa bagaimana perkembamngan pembentukan PPS. Apa yang telah dilakukan dan apa alasan-alasan konkrit yang membuat pembentukan PPS berjalan di tempat. Hemat saya ada dua hal yang patut dibenahi dalam memperjuangkan pembentukan PPS yaitu meminimalisirkan kepentingan politik individu para elite, dan memahamkan masyarakat Pulau Sumbawa makna dan tujuan pembentukan PPS. Saya melihat kepentingan politik individu para elite dalam memperjuangkan PPS sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari gerakan elite yang menjadikan isu pembentukan PPS sebagai alat politik untuk mendapatkan kekuasaan politik. Pembuatan kalender PPS, misalnya, adalah salah satu wujud nyata para elite mencitrakan dan mempublikasikan diri untuk kepentingan politik masing-masing. Selain itu, kesibukan para elite mencitrakan dirinya sebagai pemimpin PPS jika terbentuk nanti. Pengaruh dari kepentingan politik individu ini adalah tidak berjalannya agenda-agenda penting dalam percepatan pembentukan PPS. Percepatan pembentukan PPS dibutuhkan kesamaan visi stakeholder di NTB untuk bersamasama meyakinkan pemerintah pusat dan DPR RI bahwa masyarakat Pulau Sumbawa sangat berharap terbentuknya PPS. Meyakinkan pemerintah pusat dan DPR RI, tidak cukup lobi tanpa data namun dibutuhkan data-

data riil dan ilmiah sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena itu, untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Pulau Sumbawa, para elite lokal inisiator dan pendukung pembentukan PPS harus kerja keras untuk memperjuangkan cita-cita masyarakat Pulau Sumbawa. Sudah saatnya elite lokal (baik yang ada di Pulau Sumbawa dan di daerah lain) melepaskan egosentris dan kepentingan politik masing-masing. Selain meyakinkan pemerintah pusat, elit lokal juga harus memberi pemahaman yang baik kepada masyarakat tujuan dari pembentukan PPS. Tujuan pembentukan PPS bukan untuk menyediakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, namun jauh dari itu yakni mewujudkan pembangunan daerah pulau sumbawa (Bima, Dompu, dan Sumbawa) yang berdaya saing. Pemahaman ini sangat penting untuk ditanamkan kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan harmonisasi sosial politik dan budaya dalam mewujudkan pembangunan PPS yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat Mbojo, Dompu, dan Samawa. Semoga!

Kurang perencanaan, proyek pembangunan lapak di Makam Batulayar Akibatnya, hasilnya mengecewakan

*** Pasar tradisional belum aman dari produk berbahaya Masyarakat harus waspada

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2013

EKONOMI DAN BISNIS Pembagian Sembako Murah

Masyarakat Berdesakan di Kantor Walikota

Harus Fokus Pasar PEMKOT Mataram sudah memprogramkan untuk pengembangan kawasan budidaya rumput laut di beberapa daerah pesisir, khususnya di wilayah Ampenan. Belakangan, program tersebut tampaknya tak akan berjalan maksimal karena ketidaksesuaian alamnya. Hasilnyapun dipastikan tak akan berbuah maksimal, sehingga disarankan pemerintah daerahnya untuk fokus pada pasar. Manajer Kantor Perwakilan Dagang Jawa Timur di NTB, Agus Rifanto mengatakan, san(Suara NTB/bul) gat sesuai jika Pemkot Mataram Agus Rifanto berupaya mengembangkan pasar rumput laut dengan memaksimalkan pengembangan dan keterampilan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM)-nya. Tentunya dengan pembekalan pelatihan dan peralatan produksi rumput laut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Tawaran ini dinilai akan lebih efektif dan memberi manfaat yang besar kepada masyarakat. “Di NTB ini sekian banyak daerah yang sudah mengembangkan rumput laut. Seharusnya itu saja yang diserap dan diolah di Kota Mataram, karena di sini menjadi pusat pasar. Tidak terlibat langsung untuk pembudidayaannya,” demikian diterangkan di kantornya, Kamis (11/7). Untuk pengembangan pasar rumput laut ini, katanya memiliki peluang yang cukup besar. Karena kebutuhan secara nasional masih terpenuhi hanya 30 persen. Dan produksi rumput laut yang ada di NTB memiliki kualitas nomor satu dunia dibanding negara-negara lainnya. Rumput laut ini sendiri, dijelaskan memiliki 600 turunan untuk pengembangan produknya. Baik untuk diolah menjadi bahan makanan, kosmetik maupun campuran-campuran lainnya. Ada dua alternatif pengembangan pasar di kota Mataram. Di antaranya, dengan mengolah bahan baku menjadi bahan makanan, atau terlibat langsung untuk kegiatan ekspornya. Karena sejauh ini kegiatan pengiriman ke luar negeri masih mengatasnamakan Klungkung, Bali. Padahal, untuk proses pembersihannya daerah ini memiliki kapasitas yang tidak kalah. Hanya saja masih belum ada kemauan pemerintah untuk memenuhi sarana pendukungnya. Secara sederhana saja, jika Pemkot mampu mengembangkan UMKM yang bergerak pada kegiatan usaha yang berbasis rumput laut ini. Maka dengan sendiri pasar akan datang secara otomatis. “Daripada mengembangkan budidaya rumput laut, alangkah baiknya Pemkot ini fokus untuk menyiapkan pasar dan melakukan pengemasan pada produk-produk berbahan dasar rumput laut. Rasanya tidak terlalu susah karena Mataram menjadi barometer segala aktivitas di provinsi NTB,” katanya. (bul)

Mataram (Suara NTB) Ratusan masyarakat Kota Mataram, Kamis (11/7), berdesak-desakan di halaman kantor Walikota Mataram. Kedatangan ratusan warga yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah itu untuk membeli sembako murah yang dijual oleh Pemkot Mataram. Pembagian sembako dan pasar murah itu dilakukan Pemkot Mataram untuk menyambut peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-66 yang jatuh pada Jumat (12/7) hari ini. Digelarnya acara itu berkat kerjasama antara Pemkot Mataram, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram serta Dekopinda NTB. Pantauan Suara NTB di halaman kantor Walikota Mataram, ratusan warga datang dari berbagai kalangan, mulai dari yang tua hingga anak-anak. Tak jarang, kaum ibu-ibu menggendong anaknya hingga terjepit. Begitu pula nenek-nenek yang turut berdesak-desakan karena takut tidak kebagian. Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan mengatakan, pelaksanaan bazar dan sembako murah itu adalah untuk mengantisipasi lonjakan harga yang terjadi selama bulan puasa ini. “Langkah awal sudah kita mulai dengan menggelar pasar murah dan menjual sembako murah,” katanya. Dalam operasi pasar itu dijual sekitar 1.000 paket sembako murahyangterdiridari1kilogramgula pasir, 1 liter minyak goreng dan 3 kilogram beras seharga Rp 10 ribu. Tak hanya itu, Pemkot juga membagikan sekitar 1.000 seragam kepada anak yatim yang akan menyambut kehadiran Presiden RI di acara Hari Koperasi Nasional. KetuaDekopindaProvinsiNTB, Mardi’i, dalam laporannya menyampaikan, sedikitnya 35 UKM yang terlibat dalam acara Bazar

Rajanya ”Active Speaker” TERDENGAR khas suara bass-nya. Beberapa lagu yang terdengar pun serasa membawa pendengarnya berada di ruang konser yang gemerlap. Suara yang powerful pada treble dan midrange vokal-nya pun seakan membawa ke suatu ruang megah yang besar penuh dengan penonton yang sedang menyimak lagu indah itu. Digeber ke level volume tinggi pun

suara tetap prima dan telinga seakan “welcome” saja. Active Speaker keluaran Polytron inilah yang ternyata membawa atmosfer ceria pada momen itu. Tak diragukan lagi jika Polytron memang Rajanya Active Speaker. Keluaran suaranya pas dengan selera telinga masyarakat. Kemampuan meracik speaker inilah yang membuat perusahaan

yang berbasis di Kudus, Jawa Tengahinipada1985melahirkanproduk audio yang berkarakter pada bass, treble dan midrange. Pada masa itu Polytron terkenal sebagai produsen AudiopadaCompodenganteknologi Bazzoke-nya. Namun sejak tahun 1990-anPolytronmenunjukkantaringnya pada produk Audio lainnya, seperti ActiveSpeaker. Eddy Ariawan selaku Product ManagerAudioandVideomenjelaskan,“PerusahaandengannamaPT Hartono Istana Teknologi dinilai berhasil meracik produk audio, sehingga dapat diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Polytron memiliki pabrik sendiri dan memproduksi speaker-nya secara modern dan professional sehingga Polytron diakui Nasional sebagai Rajanya Active Speaker”, jelas Eddy. Produk active speaker inilah yang membuat Polytron menerima berbagai julukan dan penghargaan positif baik dari masyarakat Indonesia maupun dunia internasional, sehingga ekspansi pun dilakukan mulai dari memproduksi active speaker berukuran mini hingga berukuran besar. Misal pada PAS 12 yang merupakan active speaker dengan ukuran kecil yang dilengkapi dengan 2 mic yang memberikan kemudahan untuk berkaraoke bersama, fitur 2 way speaker, dan power output 2 x 30 W sangat cocok bagi pengguna yang

Halaman 7

Pasar Tradisional Belum Aman dari Produk Berbahaya Mataram (Suara NTB) Sejauh pengawasan yang dilakukan Balai Besar Pengasawan Obat dan Makanan (BBPOM) bersama instansi pemerintah daerah di beberapa pasar tradisional, masih ditemukan peredaraan produk berbahaya. Temuan-temuan tersebut kemudian disepakati untuk dimusnahkan agar tak menjadi permasalahan pada konsumen.

(Suara NTB/smd)

TERJEPIT - Ibu-ibu berdesakan saat menukar kupon sembako murah yang digelar di kantor Walikota Mataram, Kamis (11/7). tersebut. Dalam bazar itu pula dijual harga sembako yang awalnya Rp 60 ribu menjadi Rp 10 ribu. “Diharapkanuntukkedepannya,pemberian paket sembako murah dapat semakin berkurang. Karena kembali bergairahnya masyarakat untukberkoperasidaninitentusaja dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat,” ungkapnya. Sementara itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam sam-

butannya menyampaikan, peringatan puncak Hari Koperasi Nasional yang diselenggarakan di Mataram inihendaknyamenjadimotivasidan tanggungjawabmoralterutamabagi para pemangku kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Salah satu fokus pembangunan di Kota Mataram menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomikerakyatan,bersinergidengan kegiatan ini,” jelasnya. (smd)

ingin memiliki perangkat ini yang berbasis hemat listrik. Dan tentunya dilengkapi dengan gadget input dimana port ini dapat dikoneksikan dengan perangkat canggih berbagai merk terkenal. Pada jenis lain, missal pada PAS 28 adalah active speaker berukuran besar, juga dilengkapi berbagai fitur lain, yaitu memiliki USB port, dimana pada fitur ini anda dapat memutar koleksi musik dari MP3 kesayangan. Pada jajaran ini memiliki 4 model yaitu dimulai dengan model terkecil dengan dimensi 236 x 305 x 478 mm pada PAS 21B, dan yang terbesar pada PAS 28 dengan dimensi 520 x 300 x 960mm. Belum lama ini Polytron juga telah merilis active speaker yang tak kalah canggihnya, yaitu dilengkapi dengan FM Radio Digital dan LED Display dengan desainnya yang futuristic dapat membantu memudahkan anda mencari dan memilih lagu-lagu favorit. Untuk perangkat yang dilengkapi dengan LED Display ada pada tipe PAS 68denganukuran paling besar, PAS 67 dengan ukuran sedang, dan PAS 61M dengan ukuran yang paling kecil. Terbaru dan tercanggihnya ada pada PAS 78 dengan ukuran terbesar dan PAS 77 dengan ukuran sedang. Pada jajaran ini banyak sekali kemudahan fitur yang terdapat di dalamnya, di mana pada active speaker ini telah dilengkapi remote control yang dapat memudahkanuntukmengoperasikan

perangkat ini dari kejauhan.Tanpa menghilangkan fungsi direct button pada jajaran ini juga ditancapkan tombol-tombol pemilihan lagu yang dapat ditekan langsung dari perangkat ini. PAS 78 dan PAS 77 juga dapat memutar video karaoke, lagulagu hingga film-film terbaru hanya menancapkan USB kedalam port ini, maka anda pun akan dimanjakan dengan berbagai film favorit yang mempesona dengan suara yang bombastis. Pada saat berkaraoke di rumah juga akan terasa lebih menyenangkan karena dilengkapi 2 microphone input, dan fitur AVC (Automatic Vocal Changer) yang dengan otomatis dapat menghilangkan suara vocal penyanyi lagu aslinya. Berkaraoke akan semakin semangat dan fantastis, sehingga anda tidak perlu ke luar rumah, entertainmen dan karaoke di rumah pun dapat dijadikan pilihan tepat untuk menghindari kepenatan di jalan. Tak menghilangkan karakter bass yang powerful, Polytron tetap meracik pada perangkat ini dengan XBR(ExtendedBassRadiator), di mana speaker ini dapat menghasilkan suara bass yang jauh lebih mantap, detail dan merata di semua posisi dengar jika dibandingkan dengan subwoofer konvesional pada umumnya, walaupun dengan masukan daya input yang kecil. Dan anda pun dapat mengatur tinggi rendahnya nada sesuai dengan yang diinginkan dengan fiturPitch Control yang tertanam

BBPOM bersama tim gabungan lainnya telah menyisir beberapa pasar untuk pengawasan, di antaranya pasar Mandalika (Sweta), pasar Kebon Roek (Ampenan), pasar Kediri dan Gunung Sari, Lombok Barat. Dari keempat pasar tersebut, menurut Kasi Sertifikasi BBPOM Mataram, Yosef Dwi Irwan, obat-obatan keras masih ditemukan beredar dan dijadikan campuran beberapa jenis penganan. Ditemui di kantornya, Kamis (11/7), disebut hasil intensifikasi di pasar Mandalika (Sweta), dari 20 sampel sarana yang diperiksa, ditemukan obat keras, bahan berbahaya jenis Rodamin, kosmetik palsu dan penganan yang dicampur bahan-bahan pengawet. Kemudian dari 14 pedagang yang diperiksa, yang positif mengandung boraks di antaranya kerupuk dan mie besar serta terasi yang mengandung rodamin. Di pasar Kebon Roek (Ampenan), tim memeriksa 13 sarana penjualan, ditemukan sarana obat keras, dan penggunaan rodamin B pada sampel terasi. Menyusul data temuan di pasar Kediri dan Gunung Sari Lombok Barat, diketahui berbagai sarana yang di-

gunakan pedagang masih ditemukan penggunaan obat keras, dan campuran bahan-bahan berbahaya jenis lainnya di beberapa produk pangan dan kosmetik. Dari temuan-temuan tersebut, masih terindikasi pasar tradisional belum aman dari peredaran barang-barang dan obatobatan berbahaya. Tindak lanjut yang dilakukan menurut Yosef yakni akan melakukan penarikan langsung terhadap produk-produk yang tercampur bahan-bahan yang dilarang tersebut untuk dimusnahkan. Atau dengan memberikan kewenangan langsung untuk pemusnahannya kepada pedagang terkait, yang disertai dengan penandatanganan kesepakatan perjanjian untuk melakukan penarikan. “Yang masih menjadi kendala, masih ada UMKM yang memproduksi makanan campuran dengan barang berbahaya. Kemudian banyak sales-sales produk yang masuk ke pedagang dengan memberikan produk yang tidak resmi. Mana pedagang tahu itu, makanya kita minta faktur penerimaan barang untuk mengetahui dari perusahaan mana produk-produk tersebut,” terangnya. (bul)

pada muka perangkat ini. Mengusung modernisasi, pada semua perangkat PolytronActive Speaker juga dilengkapi dengan gadget input yang berfungsi sebagai line input 3,5 mm anda dapat dengan mudah menghubungkan pemutar media portable seperti MP3 player, handphone, dan gadget merk terkenal kedalam active speaker ini dan anda dapat menikmati kualitas suara yang menakjubkan dengan bass, treble dan midrange yang powerful. Pada jajaran PAS 61M, PAS 77 dan PAS 78 telah dilengkapi dan dimanjakan dengan fiturFM Radio Digital di mana anda dapat meng-up date informasi terba-

ru dari stasiun radio favorit. Santo Kadarusman, Public Relations dan Marketing Event Manage rmengatakan, “Polytron akan tetap menjaga prestasi pada Audio. Hal ini dibuktikan pada penghargaanyangpernahditerimaPolytron pada awal tahun ini, dimana penganugerahanTop Brand Award 2013 diterima untuk produk Audio juga untuk produk Home Theater. Untukhargapunsangatterjangkau, dimulai dari harga Rp.555.000 untuk active speaker mini hingga Rp.1.350.000 untuk active speaker ukuran besar. Ditambah lagi denganlayananaftersalesyangtersebar diseluruhwilayahIndonesia,halini membuatyakinPolytronakantetap menjadi Rajanya Active Speaker di tahun-tahun mendatang. Dengan masa garansi 12 bulan untuk jasa dan komponen semoga prestasi ini akan selalu dipertahankan sebaikbaiknya”, tegas Santo mengakhiri. (ikl)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB KULINER

SABLON & KONVEKSI

MAINAN ANAK

LAUNDRY

JUAL MOBIL

FINANCE

ADVERTISING

EMAS & MUTIARA

Dari Hal. 1 RUMAH MAKAN

PETS SHOP

BATIK

ACCESORIES

EKSPEDISI

HOTEL

PELATIHAN

TRUSS

SANGGAR SENAM

TRAVEL


Halaman 8

SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2013

Tembus Pelatnas SEA Games

Mariati Usung Misi Balas Dendam ” Mataram (Suara NTB) Impian Mariati untuk tempil di SEA Games akhirnya tercapai. Pesilat kelahiran Lombok Tengah (Loteng) ini bertandang ke Jakarta, Kamis (11/ 7) kemarin untuk mengikuti Pelatnas persiapan SEA Games yang akan berlangsung di Myanmar, Desember 2013. Mariati yang dihubungi Suara NTB, di Mataram , Kamis (11/7) kemarin mengatakan dirinya sudah menerima pemanggilan untuk mengikuti Pelatnas SEA Games. “Saya ditelepon oleh pengurus PB IPSI, untuk segera masuk Pelatnas SEA Games,” ucapnya. Namun sebelum berangkat, Mariati sempat berpamitan dengan dengan Kabid dan KASI Pemuda dan Olahr-

aga Dikpora NTB. Maklum, ia merupakan salah satu PNS di Dikpora NTB. Informasi yang berkembang, tuan rumah SEA Games akan mempertandingkan tidak lebih dari empat kelas di pertandingan cabang olahraga pencak silat putri. Rencananya tim pencak silat Indonesai akan menurunkan tiga atlet putri untuk bertanding di kelas A, C dan D. Se-

mentara kelas E putri yang biasa diikuti oleh Mariati di berbagai event nasional hingga internasional kemungkinan tidak dipertandingkan oleh tuan rumah. Itu artinya, Mariati kemungkinan diturunkan di kelas D putri, mengingat mariati pernah punya pengalaman tampil di kelas D putri pada SEA Games 2011 lalu. Namun sebelum mewakili tim merah putih di kelas D putri, Mariati akan menjalani tahap seleksi lebih dahulu. Kabarnya Mariati akan bertanding dengan juara kelas D putri pada PON XVIII di Riau 2013 lalu. “Kalaupun saya akan dimainkan di kelas D, saya siap kalahkan pesaing saya. Dan

(Suara NTB/fan)

Ingin Harumkan Marwah NTB SUKSES meraih medali emas di kejuaraan daerah Kejurda) Taekwondo di Sumbawa barubaru ini semakin menumbuhkan motivasi, Rizka Salsa Pertiwi untuk terus menjadi yang terbaik. Siswa SD kelas 6 ini berharap kedepannya dirinya bisa mengharumkan marwah NTB di ajang tingkat nasional Riszka Salsa Pertiwi yang didampingi orang tuanya, Eko Puguh Santoso, dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis ( 11/7) kemarin , mengatakan pada kejurda taekwondo di Sumbawa baru-baru ini, dirinya berhasil mempersembahkan satu medali emas untuk tim taekwondo Kota Mataram. Medali emas tersebut diraih Salsa di kelas poomsae (jurus) Pra-Junior A putri. Bagi Salsa meraih medali emas di kejurda merupakan yang pertama kalinya, namun demikian di kejuaraan taekwondo terbuka pun ia pernah mengukir prestai. Terakhir pada kejuaraan taekwondo terbuka di Gelanggang Pemuda Mataram Desember 2012 lalu, ia menyumbang dua medali emas di kelas poomsae dan kelas kyurugi (tarung). Beberapa prestasi yang diukir tersebut, membuat Salsa termotivasi untuk terus belajar ilmu beladiri taekwondo, saat ini dirinya tengah mempersiapkan diri untuk persiapan mengikuti kejurnas taekwondo yang akan berlangsung Oktober mendatang. Bila dipanggil oleh Pengprov TI NTB untuk mewakili NTB di kancah nasional, rencananya ia akan tampil maksimal, dan berupaya menyumbang prestasi terbaik untuk NTB. “Harapan saya bisa menyumbangkan prestasi terbaik, dan mengharumkan nama NTB di kancah nasional,”ucapnya. Sementara itu Eko sapaan akrab orang tua atlet mengatakan, menurut Pelatih Taekwondo NTB, Dedi Rahman potensi juara anaknya masih sangat tinggi. Untuk itu selaku orang tua,dia akan mendukung anaknya untuk tetap mendalami ilmu beladiri taekwondo. Dan ia berharap suatu saat nanti anaknya bisa menyumbangkan medali emas untuk NTB di kancah nasional. (fan)

Rizka Salsa Pertiwi

saya optimis bisa lolos. Motivasi saya tampil di SEA Games ingin kalahkan atlet Vietnam yang sebelumnya mengalahkan saya di final kelas D putri di SEA Games di Jakarta 2011 lalu,” ucapnya. Bagi Mariati bermain di kelas D merupakan impiannya, karena pada SEA Games di Jakarta 2011 lalu ia gagal menyumbangkan medali emas untuk Indonesia , setelah dikalahkan oleh atlet Vietnam di final. Oleh karena itu, bila terpilih mewakili tim merah putih di kelas D putri nanti ia berharap dapat kembali bertemu dengan lawan yang pernah mengalahkannya. Sehingga di ajang SEA Games 2013 ia bisa membal-

Saya tampil di SEA Games ingin kalahkan atlet Vietnam yang sebelumnya mengalahkan saya di final kelas D putri di SEA Games di Jakarta 2011 lalu

as kekalahannya atas Vietnam di SEA Games di Jakarta 2011 lalu. Soal resiko penurunan berat badan, tidak masalah bagi Mariati, karena untuk bermain dikelas D putri, ia hanya menurunkan berat badan beberapa kilogram saja. Dan ia yakin kesempatan untuk meraih juara akan lebih besar, karena lawan yang akan dihadapi jauh lebih ringan. (fan)

Visi Guardiola Sedang Digodok Muenchen Masih terlalu dini dan memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian. Demikian kata pelatih Bayern Muenchen, Pep Guardiola ketika merangkum apa yang menjadi visinya di klub elite Bundesliga itu. Direktur olahraga Bayern Muenchen, Matthias Sammer mengatakan hubungan kerjanya bersama dengan Pep Guardiola sungguh “luar biasa”. Ia merasa tertantang dengan gagasan-gagasan Guardiola, sebagaimana dikutip dari situs ESPN. Sammer mengatakan Guardiola membawa sejumlah perubahan. Mantan pelatih Barcelona itu punya garis filosofi yang terang benderang, karena itu ia mampu membeberkan visinya dengan jelas. “Saya berada di sana untuk memberi sejumlah pertimbangan setiap hari,” katanya dalam si-

tus klub itu. “Ia mengambil keputusan sesuai dengan keinginan para pemain.” “Saya bahkan dapat melihat rincian dari visinya. Para pemain kami berkualitas. Pep punya jati diri. Ia dapat menjelaskan gagasan-gagasannya dengan gamblang. Saya menghargai dan memandang hal itu sebagai hal yang positif.” “Tradisi dari tim ini, dan Bayern, sekarang terekspose oleh gagasan dan visi Pep. Jika kami tidak tertantang, maka bakal berdampak negatif.” Sammer mengatakan atmosfer di bawah Guardiola demikian harmonis. “Setiap orang di sini masing-masing bisa saling menaruh hormat.” Selama beberapa pekan memimpin Bayern, Guardiola terus memapaparkan gagasan dan visinya. Ia akan mengubah formasi dari 4-2-3-1 menjadi 4-1-4-1. Mantan

pelatih Bayern, Jupp Heynckes memimpin tim Bavarian itu dengan menggunakan dua gelandang, kerapkali memasang Bastian Schweinsteiger dan Javi Martinez, dengan Luiz Gustavo berdiri sebagai pemain pendukung. Perubahan sistem itu berarti perubahan di lini gelandang. Luiz Gustavo, Javi Martinez dan Bastian Schweinsteiger bakal saling bersaing. Pada Kamis pekan lalu, majalah sepak bola Kicker mengajukan pertanyaan, “Di mana posisi Schweinsteiger?” dan disarankan bahwa Martinez dapat dipsang sebagai kandidat yang berperan sebagai pemain bertahan. Dengan begitu, Schweinsteiger “akan bertempur” berebut posisi seperti yang dilakukan Mario Gotze, Thomas Muller dan Toni Kroos bila memang ingin mengembangkan formasi lebih menyerang. (ant/bali post)

LATIHAN PERDANA – Pelatih baru Bayern Muenchen, Pep Guardiola sedang memberikan instruksi kepada pemainnya dalam latihan perdana di The Allianz Arena. (Suara NTB/ist)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU

DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

SIARAN TV

Hanya :

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)


SUARA NTB

Jumat, 12 Juli 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

EVENT ORGANIZER

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL


Halaman 10

SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2013

Jaga Ketertiban ‘’Barangsiapa yang memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa, maka ia mendapat pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa’’ (H. R. Tirmidzi)

Berpuasa untuk Ibu Menyusui BEBERAPA ibu yang menyusui memang tidak disarankan untuk menjalankan ibadah puasa, terutama jika kesehatan ibu dan bayi tidak begitu baik. Namun ibu dan bayi yang sehat sangat dianjurkan untuk berpuasa, lagipula jumlah air susu tidak berpengaruh ketika ibu menjalani puasa. Masalah yang dihadapi ibu menyusui saat berpuasa biasanya adalah dehidrasi. Untuk mengatasi hal ini, coba simak tips berpuasa Ramadan untuk ibu menyusui seperti yang dilansir dari Discover About Health berikut ini. · Metabolisme. Masalah metabolisme yang menurun paling sering ditemui ketika puasa Ramadan. Cara menghadapinya adalah dengan makan makanan berserat dengan lebih banyak saat sahur atau berbuka. · Buah dan sayur. Memperbanyak asupan buah dan sayur juga disarankan. Selain mengandung serat tinggi, kedua makanan tersebut kaya akan berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. · Produk gandum. Tujuan utama mengonsumsi produk gandum adalah agar ibu menyusui lebih kenyang ketika berpuasa. Selain itu, jangan lupa asupan protein dari daging dan kacangkacangan. · Makanan pedas. Hal yang perlu diingat bagi ibu menyusui yaitu menghindari segala jenis makanan pedas dan minuman kafein. Kedua jenis makanan tersebut membuat tubuh menjadi mudah lelah dan mempercepat dehidrasi. · Air putih. Jangan malas minum banyak air putih selama berpuasa untuk menghindari dehidrasi. Jika perlu, minum air putih sepanjang malam secara berkala agar disimpan dalam tubuh selama berpuasa. · Suplemen. Konsultasikan dengan dokter setempat, apakah ibu menyusui perlu mengonsumsi suplemen atau tidak. Selain suplemen, makanan khas Ramadhan seperti kurma juga banyak-banyak dikonsumsi, karena buah tersebut mampu memberikan berbagai manfaat bagi tubuh selama berpuasa. Demikian berbagai tips berpuasa untuk ibu yang sedang menyusui. Apabila ibu menyusui memang tidak sanggup menjalankan puasa, mereka jelas tetap harus menggantinya di lain hari di luar bulan Ramadhan. (berbagai sumber)

Satpol PP KSB akan Gelar Opgab

Taliwang (Suara NTB) Untuk menjamin ketertiban dan keamanan selama bulan Ramadan tahun ini, jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan menggelar Operasi Gabungan (Opgab) bekerjasama dengan aparat Polres KSB. Kepala kantor Satpol-PP dan Lindungan Masyarakat (Satpol-PP dan Limnas) KSB Agus Hadnan, menjelaskan, kegiatan Opgab ini nantinya akan menyasar seluruh wilayah kecamatan. Adapun objek penertibannya adalah seluruh bentuk aktivitas warga yang dapat mengganggu kekhusyu’an ibadah warga selama bulan suci Ramadan. “Untuk waktunya kami

rahasiakan. Yang jelas kami akan melaksanakannya secepatnya bersama-sama aparat kepolisian. Dan kami tidak akan toleran dengan aktivitas yang sifatnya penyakit masyarakat (Pekat),” tegasnya kepada wartawan, Kamis (11/7). Untuk memberikan rasa nyaman bagi warga saat selama menjalankan ibadah Ramadhan, jajaran Satpol PP

selama sebulan terakhir telah melaksanakan tugasnya. Dari sejumlah kegiatan patroli, aparat penegak peraturan daerah (Perda) ini beberapa kali telah mengamankan ratusan botol minuman keras (miras) yang sengaja dijual oknum warga secara ilegal. “Yah kalau sekarang mungkin kita lebih intensifkan lagi kegiatan operasinya dengan melibatkan aparat kepolisian

Bahan : 1 ekor ayam kampung Bumbu · 10 biji cabai kecil · 6 biji cabai besar · 6 biji bawang putih · Terasi secukupnya · Garam secukupnya. Cara pembuatan : Ayam kampung dipanggang setengah matang, kemudian dipotong menjadi empat. Bumbu dihaluskan kemudian ditumis sampai harum. Potongan ayam kemudian dimasukkan ke dalam bumbu tumis dan dibalut dengan bumbu tumis. Pelecingan ayam kampung ini disajikan dengan perasan air jeruk limau. (sumber : BKP NTB)

Pelecing Ayam Kampung

(sumber : BKP NTB)

agar dihentikan. Tak hanya akan melakukan Opgab dan menjalankan instruksi bupati, selama Ramadan ini jajaran Satpol-PP juga akan mengawasi aktivitas para PNS. Agus mengungkapkan, bagi pegawai yang nantinya ditemukan tidak menjalankan ibadah puasa dan mengumbarnya di depan umum akan turut dijaring operasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pegawai bersangkutan sebagai aparat pemerintah yang seharusnya patuh teradap aturan yang berlaku. (bug)

Puasa sebagai Sarana Mendidik Prajurit

Bumbu Pelecing Ayam Kampung

Berbuka dengan yang pedas tidak dianjurkan, namun dianjurkan berbuka dengan yang manis. Meski demikian, setelah shalat Magrib tidak ada salahnya berbuka dengan makanan khas atau tradisional Sasak. Misalnya pelecing ayam kampung. Berikut ini, kami sajikan bagaimana cara membuat pelecing ayam kampung.

karena sekarang sudah memasuki bulannya (Ramadan, red),” kata Agus. Ia mengatakan, terlepas dari rencana Opgab pihaknya sejak puasa hari pertama telah melakukan sejumlah tugas pengamanan bulan Ramadhan. Ini sesuai dengan instruksi bupati untuk menjaga keamanan dan ketertiban salama bulan puasa ini, seluruh aktivitas yang cenderung akan mencoreng kesucian Ramadhan agar dihentikan. Seperti aktivitas tempat hiburan, membuka warung dan restoran di waktu siang serta berbagai kegiatan lainnya

(Suara NTB/ist)

TAUSYIAH - Danrem 162/WB Sofian Chandra, saat memberi tausyiah Selasa (9/7) petang lalu, di Masjid As-Syuhada’ Gebang.

Mataram (Suara NTB) Tugas pokok dan reiligius, dua hal yang berjalan beriringan di jajaran Korem 162/WB. Selama Ramadhan, kegiatan bersifat religius ditingkatkan, sejalan dengan tugas pokok sebagai TNI, demi makin memantapkan dan mendidik prajurit yang tulus dan ikhlas dalam bertugas. Itu menjadi materi tausyiah Danrem 162/WB Kolonel Inf Sofian Chandra, saat malam pertama pelaksanaan ibadah Ramadhan 1434 H, Selasa (9/7) petang di Masjid As-Syuhada’ Gebang. Hadir dalam kegiatan siraman rohani itu, Kasrem 162/WB, Dandim 1606/Lobar, Dan/Ka/Pa Satdisjan Korem 162/WB, Para Kasi Korem 162/WB, Wadanyonif 742/SWY serta seluruh anggota jajaran Korem 162/WB yang beragama Islam. Danrem menyampaikan, puasa merupakan salah satu ibadah untuk mensucikan jiwa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. “Dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadhan Allah mengharamkan jasadnya masuk di neraka, dengan kesucian jiwa, maka masalah duniawi tidak akan pernah mendominasi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari,” sebut Danrem. Jika perilaku terpuji dan daya spiritual luhur menguasai kehidupan, maka puasa merupakan sarana tepat untuk melatih dan mendidik diri ke arah itu. Khusus bagi jajaran perwira Korem dan prajurit, diharapkannya puasa menjadi sarana menempa diri agar memiliki hati yang tulus, memiliki kesungguhan, kemantapan serta kekuatan untuk mencapai keridho’an Allah SWT dalam melaksanakan tugas sebagai militer. Datangnya bulan Suci Ramadhan, ia kembali berharap para kaum Muslimin dan Muslimat jajaran Korem 162/WB, senantiasa selalu berusaha mengaktualisasikan hikmah bulan suci Ramadhan ke dalam kehidupan pribadi maupun sosial kemasyarakatan. Menjunjung tinggi keimanan guna mendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab. (ars)

Ramadhan, Kunjungan ke Perpustakaan Meningkat Mataram (Suara NTB) Animo masyarakat berkunjung ke perpustakaan di setiap bulan Ramadhan meningkat dua kali lipat dibandingkan bulan lain. Peningkatan ini dilihat dari bulan Ramadhan tahun lalu. Para pengunjung tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa, pelajar, tapi juga dari masyarakat umum. Demikian disampaikan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip NTB Drs. H. Arsyad Gani, di Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/7). Tingginya animo pengunjung di Badan Perpustakaan dan Arsip NTB menunjukkan minat baca masyarakat NTB di bulan Ramadhan cukup tinggi. ‘’Kalau tahun lalu bulan sebelumnya sekitar 27.000. Tapi saat Ramadhan bisa mencapai 53.000 pengunjung. Termasuk yang meminjam bisa 2 kali lipat,’’ ungkapnya. Diakuinya, sebagian besar pengunjung lebih fokus meminjam buku-buku agama, ter-

(Suara NTB/ham)

H. Arsyad Gani

masuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Selain itu, lanjutnya, selama Ramadhan, setiap Shalat Zuhur mushalla di kompleks Badan Perpustakaan dan Arsip harus berganti imam hingga empat kali. ‘’Jadi, selama puasa kita buka dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore,’’ tandasnya. Selain buku agama, jenis buku yang banyak dipinjam adalah cerita pendek, kesehatan dan judul lainnya.

Dalam memberikan pelayanan, lanjut mantan Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda NTB ini, pihaknya menambah fasilitas online untuk mengetahui informasi buku di daerah lain yang tidak ada di Badan Perpustakaan dan Arsip NTB. Dari fasilitas ini, para pengunjung bisa mendapatkan referensi mengenai apa yang diinginkan tanpa ketinggalan informasi. Mengenai jumlah koleksi buku di Badan Perpustakaan dan Arsip NTB, ujarnya, lebih dari 400 ribu eksemplar dengan asumsi 90.000 judul buku yang masih terbit lama. Seharusnya, up to date buku yang harus ada di perpustakaan minimal 5 tahun, khususnya buku-buku kesehatan. Apalagi setiap judul buku selalu dilakukan revisi oleh penerbit. Dalam hal ini, pihaknya akan mencoba melakukan pembaruan judul buku di Badan Perpustakaan dan Arsip NTB paling tidak tahun ini. (ham)

(Suara NTB/nia)

Pasar Ramadhan Kota Bima Kembali Digelar

PANEN UNTUNG - Penjual kurma dan kembang api mulai panen utung. Seperti di kawasan Ampenan, sebagian besar pedagang kurma selalu ramai dengan pembeli.

Kota Bima (Suara NTB) Menyambut Ramadhan 1434 Hijriyah, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Bima kembali menggelar pasar Ramadhan. Seperti tahun sebelumnya, pasar Ramadhan tahun ini masih berlokasi di Lapangan Merdeka Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Pasar Ramadhan 1434 Hijriyah dibuka Wakil Walikota Bima H A Rahman H Abidin dan dihadiri oleh jajaran Dinas Koperindag Kota Bima serta dimeriahkan oleh ratusan penjual dan pengunjung, Rabu (10/7). Kepala Dinas Koperindag Kota Bima, Drs. Kaharuddin, menjelaskan tujuan kegiatan pasar Ramadhan adalah selain untuk menyambut hadirnya bulan suci Ramadhan, juga merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Koperindag memfasilitasi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Keberadaan pasar Ramadhan dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran produk-produk yang mereka hasilkan. Melalui pasar Ramadhan juga diharapkan akan tumbuh wirausaha baru. Peserta pasar Ramadhan

Mataram (Suara NTB) – Memasuki awal Ramadhan, buah kurma menjadi salah satu menu berbuka yang paling diincar. Tak heran, omzet para pedagang kurma di kawasan Jalan Yos Sudarso, Ampenan Kota Mataram mulai meningkat dari harihari biasanya. Termasuk Sabila, salah satu pedagang kurma yang mengaku mengalami peningkatan omzet hingga 80 persen dari hari-hari biasa. “Lumayan, awal puasa banyak yang nyari kurma. Kalau biasanya cuma laku 2-3 Kg, awal puasa ini bisa sampai 40 Kg,” terangnya, Kamis (11/7). Aneka jenis kurma seperti Lulu, Madina, Mesir, Tunisia dan Naghal pun mulai menjadi incaran konsumen. Tak perlu khawatir soal harga, selain menyediakan kurma kualitas super dengan harga Rp 500.000 per kilo. Beberapa jenis kurma menawarkan har-

tahun ini berjumlah kurang lebih 100 orang yang berjualan pada 10 stand besar. Para penjual tidak dipungut biaya, hanya ditarik biaya kebersihan sebesar Rp 1.000,- per pedagang. Kegiatan pasar Ramadhan direncanakan berlangsung selama 29 hari, yaitu mulai tanggal 10 Juli hingga 9 Agustus 2013. Sementara itu, Wakil Walikota Rahman H. Abidin menjelaskan kegiatan ini berfungsi ganda, yaitu sebagai ajang silaturahim dan promosi produk, juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan lauk pauk dan berbagai hidangan untuk berbuka puasa. Ia pun berharap semoga lembaga keuangan dapat meilirik dan memberi bantuan kepada para pedagang, baik dari segi manajerial maupun bantuan berupa modal usaha. Wakil walikota meminta kepada seluruh masyarakat maupun panitia pelaksana serta petugas keamanan, untuk bekerja sama menjaga kegiatan pasar Ramadhan agar tetap berlangsung aman dan tertib hingga akhir. Sementara itu, dalam rapat koordinasi Pemerintah Kota Bima yang dilangsungkan di aula kantor Walikota pada hari Kamis, 11 Juli 2013, Wakil Walikota kembali membahas penyelenggaraan pasar Ramadhan serta pasar lebaran dengan Kepala Dinas Koperindag. “Untuk pasar lebaran, yang biasanya diadakan di pasar senggol, tahun ini akan diupayakan untuk dialihkan lokasinya ke Ama Hami. “Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, menghindari terganggunya arus lalu lintas di pusat kota serta agar para pemilik toko di pasar senggol tidak merasa terganggu,” papar A Rahman. (use)

Pedagang Kurma dan Kembang Api Panen Untung ga yang terjangkau mulai dai Rp 50.000 per kilo hingga Rp 60.000 per kilo. Tak heran jika salah satu sudut Ampenan ini, menjadi kawasan yang wajib dikunjungi saat ramahdan tiba. Pembeli datang silih berganti mulai pagi hari. Pembeli pun akan semakin ramai saat sore hingga malam hari. Selain penjual kurma yang panen untung, pedagang kembang api yang saat ini mulai ramai berjualan pun ikut meraup untung. Omzetnya meningkat hingga mencapai 90 persen jika dibanding hari-hari biasa. Menurut Sabila, pembeli yang kebanyakan anak-anak ini biasanya mulai menyerbu kembang api dagangannya pada malam hari usai berbuka puasa. “Ada air mancur, kembang api, gasing, pokoknya macam-macam. Semakin malam semakin ramai yang beli, terutama anak-anak,” pungkasnya. (nia)


SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2013

Anggota BAKN DPR Minta Bansos Dihentikan Jakarta (Suara NTB) Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eva Kusuma Sundari, menyatakan, kebijakan pemerintah berupa bantuan sosial (bansos) sebaiknya dihentikan sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BAKN. “Sejalan dengan rekomendasi dari KPK dan BPK, BAKN berharap Bansos dihentikan dulu sampai ada perbaikan mekanisme pengendalian dan transparansi yang memenuhi prinsip akuntabilitas,” kata (Suara NTB/ist) Eva di Gedung MPR/DPR/DPD Eva Kusuma Sundari RI, Jakarta, Kamis. Dikatakan oleh Eva, sepanjang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya belum dibakukan, semestinya dana Bansos tidak disalurkan. Sayangnya, saat hendak memulai perubahan tersebut, sudah masuk tahun politik. Sehingga tak cukup waktu untuk melakukan pembenahan terhadap sistem yang telanjur berjalan. Sehingga isu moratorium tidak jadi perhatian pemerintah maupun DPR RI. Seperti diketahui, sejumlah pejabat sempat terjerat kasus bansos ini. Tersangka mantan hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tedjocahyono misalnya, meminta penyidikan kasus yang menimpa terhadap dirinya jangan sampai berkembang ke arah fitnah terhadap pihak lain penerima dana bantuan sosial tanpa ada dasar dan bukti yang akurat. “Yang tahu adalah penyidik. Jangan sampai kita membuat fitnah kepada orang lain tanpa dasar dan bukti yang kuat dan akurat. Untuk pengembangan perkara itu sebaiknya kita lihat nanti di persidangan,” katanya kuasa hukumnya, Joko Sriwidodo di Jakarta, Rabu. Hal tersebut, kata dia, guna menanggapi adanya tuduhan bahwa mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Sareh Wiyono menerima dana bansos itu dari hasil rekontruksi terhadap kliennya yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (ant/bali post)

Demokrat Baru Undang Dua Peserta Konvensi Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan Partai Demokrat baru mengundang dua tokoh untuk menjadi peserta konvensi calon presiden oleh partai ini. “Kedua tokoh tersebut adalah Pak Marzuki Alie (Ketua DPR RI) dan Pak Irman Gusman (Ketua DPD RI),” kata Max Sopacua di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis kemarin. Menurut Max, kedua tokoh tersebut diundang langsung Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Majelis Tinggi Partai Demokrat, menurut dia, akan membentuk Komite Tujuh, yang merupakan tim seleksi calon peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat. “Nanti Komite Tujuh akan akan menseleksi tokoh-tokoh yang mendaftarkan diri untuk menjadi peserta konvensi,” katanya. Menurut Max, Komite Tujuh kemungkinan baru terbentuk Agustus 2013. Ketika ditanya, apakah Demokrat akan mengundang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Max menjawab tidak bisa begitu saja mengundang tokoh-tokoh untuk menjadi peserta konvensi. Menurut dia, tokoh-tokoh yang tertarik mengikuti konvensi, dipersilakan mendaftar dan kemudian diseleksi Komite Tujuh. “Komite Tujuh akan bekerja menseleksi calon peserta konvensi sesuai dengan tujuh butir pokok konvensi yang telah diumumkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Juli lalu,” katanya. Sebelumnya, Irman Gusman menyatakan mempersiapkan diri secara serius untuk mengikuti konvensi calon presiden yang diselenggarakan Partai Demokrat. “Saya melihat Partai Demokrat serius menyiapkan konvensi calon presiden. Saya juga mempersiapkan diri secara serius,” kata Irman Gusman di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengumumkan pokok-pokok agenda dan tujuh kriteria calon presiden pada tanggal tujuh dan bulan ke tujuh. Apalagi, partai penyelenggaranya adalah Partai Demokrat, yakni partai politik dengan nomor urut tujuh sebagai peserta Pemilu 2014. “Ini mungkin akan menjadi keberuntungan bagi saya, karena semuanya serba tujuh. Apalagi mobil dinas saya juga RI-7. Ini kan ilmu numerologi,” katanya. Anggota DPD RI berasal dari Provinsi Sumatera Barat itu juga mengaku sudah membangun komunikasi dengan kader-kader Partai Demokrat, sebelum konvensi calon presiden dari Partai Demokrat dimulai. (ant/bali post)

(ant/bali post)

LAMBAIKAN TANGAN - Ketua Komisi XI DPR RI, Emir Moeis melambaikan tangan sebelum menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Kamis (11/7).

Emir Moeis Diperiksa KPK Jakarta (Suara NTB) Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis, yang menjadi tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Lampung periode 2004, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa. “Masuk dulu ya,” kata Emir singkat saat datang ke gedung KPK Jakarta, Kamis. Pemeriksaan Emir sebagai tersangka tersebut merupakan yang pertama pasca ditetapkan sebagai tersangka pada Juli 2012. KPK menduga Emir Moeis menerima suap 300 ribu dolar AS dari PT AI (Alsthom Indonesia) yang perusahaan induknya berada di Prancis terkait proyek pembangunan PLTU Tarahan Lampung 2004. Ia disangkakan melanggar pasal 5 ayat 2 atau pasal huruf a atau b, pasal 11 atau pasal 12B Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tentang penyelenggara negara yang menerima suap. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut juga sudah dicegah oleh KPK yaitu pada 23 Juli 2012 dan diperpanjang pada 17 Januari 2013. Pengusutan kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari kasus korupsi pengadaan Outsourcing Roll Out Customer Information Service Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Disjaya). Proyek PLTU Tarahan itu mulai dibangun pada 26 Juli 2004 dan telah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Agustus 2007. Pelaksana dari proyek ini adalah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Marubeni Corp., Mitsui Miike dan Alsthom Power dengan nilai investasi proyek sebesar 268 juta dolar AS yang berasal dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Emir disebut-sebut membantu agar Alsthom Power memenangkan proyek tersebut. (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

Pemerintah Pertimbangkan UU Pengendalian Harga Jakarta (Suara NTB) Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan tengah mempertimbangkan Undang-undang Pengendalian Harga seperti telah diterapkan Malaysia dan Venezuela. “Secara konsep memang perlu dipertimbangkan, namun, untuk saat ini yang harus lebih diperhatikan adalah permasalahan pasokan untuk kebutuhan pokok tersebut,” kata Gita usai mendatangi pasar murah di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis kemarin. Gita mengatakan, langkah menjaga stabilitas harga pada level tertentu adalah sangat baik, namun apabila pasokan bahan pokok tidak ada maka akan sulit diterapkan. “Pada akhirnya akan mempersulit para konsumen itu sendiri,” sambung dia. Dia menjelaskan, ketidaktersediaan bahan pokok dari dalam negeri, membuat pasokan dari luar negeri harus didatangkan dan ini harus didukung oleh pemberian fasilitas perizinan yang mudah dan lancar. “Namun, untuk ke depannya, undang-undang tersebut merupakan konsep yang bisa dipelajari,” ujar Gita. Muncul beberapa pandangan agar Indonesia perlu membuat UU tentang Pengendalian Harga seperti diterapkan Malaysia dan Venezuela yang membuat kedua negara bisa menindak tegas spekulan harga yang menimbun barang. Gita Wirjawan menyatakan bahwa lonjakan harga bahan kebutuhan pokok akhir – akhir ini disebabkan karena kekurangan pasokan. Menurutnya, tidak ada oknum yang mempermainkan harga kebutuhan pokok saat memasuki bulan Ramadhan 2013. “Kita tidak melihat adanya oknum yang mempermainkan harga, ini hanya karena kekurangan pasokan saja,”

(ant/bali post)

HARGA DAGING - Seorang pedagang daging sapi memotong daging di Pasar Johar Semarang, Jateng, Kamis (11/7). Harga daging sapi berada pada kisaran Rp 75 ribu hingga Rp 80 ribu per kilogram. ujar Gita, seusai mendatangi pasar murah di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis kemarin. Gita memberikan contoh, seperti mahalnya harga bawang merah yang mencapai Rp 45.228 per kilogram tersebut diakibatkan anomali cuaca yang menyebabkan mundurnya masa panen bukan adanya oknum yang mempermainkan harga. “Panen akan mulai akhir Juli nanti, jadi untuk sementara akan kita datangkan terlebih dahulu dari luar negeri,” kata Gita. Selain bawang merah, lanjut Gita, komoditi yang mengalami kenaikan harga adalah cabai rawit yang menyentuh level Rp 75.000 per kilogram, yang juga disebabkan mundurnya masa panen.

“Memang harga meningkat cukup signifikan, tapi saya rasa tidak ada unsur-unsur spekulasi yang perlu diwaspadai, dan kita juga telah melakukan pemeriksaan tidak ada pedagang yang melakukan penimbunan,” kata Gita. Menurut Gita, para pedagang tersebut bukan melakukan penimbunan, namun mereka masih menunggu izin rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk mendatangkan pasokan dari luar negeri. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, hingga Rabu (10/7), perubahan harga tertinggi dialami cabai rawit merah dar sebelumnya Rp 55.000 per kilogram pada Selasa (9/7), menjadi Rp 75.000 per kilogram.

Ramai - ramai Jenguk Rusli Zainal Jakarta (Suara NTB) Sejumlah relasi dan pejabat tinggi negara beramai – ramai menjenguk Rusli Zainal yang mendekam di ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Mau menjenguk Gubernur Riau, Pak Rusli Zainal,” kata Mambang di gedung KPK Jakarta, Kamis kemarin. Mambang mengaku bahwa keperluannya membesuk Rusli adalah untuk silaturahim dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Riau. “Biasalah kami silaturahim bulan puasa dan juga melaporkan hal-hal penyelenggaraan pemerintah,” ungkap Mambang. Rusli yang ditahan KPK sejak 14 Juni 2013 itu masih menjabat Gubernur Riau. Ia bersama Wakil Gubernur Riau Mambang terpilih untuk memimpin Riau sejak 2009 dan masa jabatannya akan berakhir 2014. “Ini akhir masa jabatan 5 tahun beliau dan saya, nanti ada laporan keterangan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan gubernur, jadi saya mau berkonsultasi untuk memberikan laporan kepada DPRD Provinsi Riau,” jelas Mambang. Mantan Menteri Kehakiman Muladi keluar dari mobil setibanya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Kamis (11/7). Muladi, mantan Menteri Kehakiman dan politisi Partai Golkar, kemarin juga datang menjenguk Rusli Zainal. “Saya kangen sama Gubernur Riau satu ini,” kata Muladi kepada ANTARA News sebelumnya membesuk Gubernur Riau, Kamis. Rusli Zainal adalah tersangka untuk kasus menerima dan memberi uang suap kepada para legislator Riau guna melancarkan misi untuk merevisi peraturan daerah tentang pengikatan tahun jamak proyek-proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012. Kemudian, KPK juga menetapkan status tersangka untuk Rusli terkait perkara korupsi kehutanan oleh KPK sejak 8 Februari 2013. Muladi, yang mantan Menteri Sekretaris Negara Kabinet itu, mengatakan bahwa Rusli Zainal merupakan sahabat lama yang patut dibesuk guna memberikan dukungan moril. “Kalau bukan teman-te-

Sementara untuk bawang merah mengalami lonjakan dari Rp 45.000 per kilogram pada Selasa, menjadi Rp 47.000 per kilogram pada Rabu, dengan harga rata-rata pada bulan Juli 2013 berkisar pada Rp 40.900 per kilogram. Di sejumlah daerah, harga – harga memang sudah mengalami lonjakan. Harga bawang merah di pasar tradisional Kota Palembang, Rabu atau Ramadhan hari pertama mengalami kenaikan tajam dari Rp 38.000 menjadi Rp 56.000 perkilogram. Menurut Rifin, pedagang di pasar tradisional Kelurahan 7 Ulu Palembang bahwa kenaikan harga bawang merah tersebut karena nilai tebus dari agen lebih tinggi dibanding sebelumnya. Selain

itu, permintaan konsumen sehari menjelang hingga hari pertama puasa ini meningkat dibandingkan sebelumnya. Selain bawang merah, komoditas hasil pertanian lainnya yang juga mengalami kenaikan pada awal Ramadhan ini adalah cabai merah besar dari Rp 40.000 menjadi Rp 60.000 per kg. Kenaikan harga cabai merah itu karena stok barang di pasar stabil, sementara permintaan konsumen meningkat. Permintaan konsumen sejak sehari menjelang hingga hari pertama Ramadhan 1434 Hijriah meningkat drastis, sedangkan nilai tebus dari pedagang pengumpul lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. (ant/bali post)

UU Dikdok Diharapkan Tingkatkan Jumlah Dokter Jakarta (Suara NTB) DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (Dikdok) menjadi UU dengan harapan adanya UU Pendidikan Kedokteran ini, jumlah dokter akan meningkat karena dipermudah untuk belajar kedokteran. “Dengan banyaknya dokter, tentunya akan semakin meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat,” kata anggota Komisi X DPR RI, Abdul Kadir Karding di Gedung MPR/ DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat, katanya, dikarenakan jumlah dokter yang jumlahnya tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. “Saat ini rasionya antara jumlah dokter dan pasien 1 : 3.408 pasien. Hal ini tentu sangat tidak seimbang,” lanjut Karding. Hal lain yang juga diatur dalam UU Pendidikan Kedokteran adalah biaya pendidikan. Mahasiswa kedokteran, katanya, diberi kesempatan lebih luas

untuk mendapat dukungan biaya dari pihak lain. “Biaya pendidikan sendiri juga diatur. Dimungkinkan adanya beasiswa dari APBN, APBD, Hibah, Zakat dan pihak lainnya,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengutip pasal 48 UU Pendidikan Kedokteran yang berbunyi “Pendanaan pendidikan kedokteran menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan dan masyarakat. Dalam UU ini juga diatur bagaimana pengawasan oleh pemerintah terhadap perguruan tinggi yang tidak memberi kemudahan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam fakultas kedokteran. Setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap kemudahan memperoleh pendidikan kedoktera tersebut, menurut Karding, akan dijatuhi sanksi. (ant/bali post)

Polda Metro Tak Hentikan Kasus Tito Kei (ant/bali post)

JENGUK RUSLI - Mantan Menteri Kehakiman Muladi keluar dari mobil saat hendak menjenguk Gubernur Riau Rusli Zainal di Gedung KPK di Jakarta, Kamis (11/7). man dia siapa lagi? Kami memberikan semangat kepada dia agar dapat tabah menghadapi cobaan,” kata mantan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) itu. Muladi, yang mengenakan kemeja batik warna biru muda, mengemukakan bahwa kunjungannya adalah silaturahmi secara pribadi maupun secara kelompok partai politik. “Karena, mau gimana pun, Golkar harus memberikan perhatian kepada kadernya yang tengah berhadapan dengan hukum,” katanya. Rusli Zainal, dinilainya, saat ini tengah menghadapi masalah hukum yang cukup berat, karena tidak hanya dengan satu perkara, tapi tiga perkara korupsi. Untuk itu, dikatakannya,

Golkar sudah sepantasnya memberikan tim kuasa hukum untuk mendampingi kadernya yang tengah dalam kesulitan hukum. Usai menjenguk Rusi Zainal di rumah tahanan, Muladi mengaku sedikit senang karena temannya itu dalam kondisi sehat. “Saya ada berbincang sekitar 15 menit, saya lihat kondisinya sehat dan bugar,” katanya. Muladi mengatakan, dalam pertemuan itu semuanya masih dalam upaya penyediaan tim kuasa hukum yang akan mendampingi Rusli nantinya. “Tidak ada hal lain, selain itu saya juga bersilaturahmi. Hari ini kan bulan puasa, bertemu dan saling bermaafan adalah pahala,” demikian Muladi. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya tidak akan menghentikan atau menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus pembunuhan adik kandung John Kei, Fransiscus Refra Kei alias Tito Kei. “Tidak akan dihentikan, polisi tidak ada kepentingan, karena waktunya (penyelidikan, Red) 12 tahun,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, di Jakarta, Rabu. Hingga saat ini, Rikwanto mengatakan pihak keluarga Tito Kei belum bersedia memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, karena alasan masih berduka atas kematian pria yang berprofesi sebagai pengacara tersebut. Rikwanto menyatakan, polisi tidak akan berhenti menyelidiki kasus pembunuhan tersebut, meskipun pi-

hak keluarga Tito Kei belum bersedia memberikan keterangan. Menurut dia, penyidik akan menggali berdasarkan petunjuk lain, guna mengungkap motif dan identitas pelaku pembunuhan Tito Kei, meskipun hal tersebut tidak mudah. Ia mengharapkan penyidik dapat meminta keterangan saksi dari pihak keluarga Tito, guna menelusuri latar belakang persoalan maupun kegiatan Tito sebelum terjadi penembakan. Sebelumnya, tokoh Angkatan Muda Kei (Amkei) Tito Kei dan seorang pemilik warung rokok, Ratim (70), tewas ditembak seseorang tidak dikenal saat main kartu domino bersama empat orang temannya di depan warung rokok di Jalan Raya Titian Indah RT03/011, Kalibaru, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (31/5) sekitar pukul 20.00 WIB. (ant/bali post)


TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Jumat, 12 Juli 2013

Semangat Gerakan Koperasi Diperkuat Melalui Seminar Nasional Mataram (Suara NTB) Sebagai rangkaian terakhir pelaksanaan kegiatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-66 yang dipusatkan di NTB, Kamis (11/7) kemarin digelar seminar nasional untuk penguatan gerakan koperasi.

Bertempat di Hotel Lombok Raya, seminar yang mengambil tema “Sejahtera Bersama Koperasi” ini melibatkan seluruh elemen gerakan koperasi, baik secara nasional maupun seluruh gerakan koperasi yang ada di provinsi ini. Beberapa pemateri diantaranya Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM RI Drs. Setyo Haryanto, MM, Prof. Dr. H. R. M. Ramudi Ariffin, M. Si dari Ikopin Bandung, Drs. Alamsyah AB. MP (Fakultas Ekonomi Unram), serta moderator Junaidi Sagir SE. MBA. Seminar ini melibatkan ratusan peserta undangan dalam dan luar daerah. Ketua Dekopinwil NTB, Mahmud R a z a k dalam sambutan pembukaannya mengatakan,

SAMBUTAN - Sambutan Ketua Dekopinwil NTB, Mahmud Razak pada seminar nasional Harkopnas ke-66 yang berlangsung di Hotel Lombok Raya Mataram kemarin.

SEMINAR - Kegiatan seminar nasional Harkopnas ke-66. Dari kanan ke kiri, moderator seminar, Junaidi Sagir, Prof. Dr. H. R. M. Ramudi Ariffin, M. Si dan Drs. Alamsyah AB. MP.

seminar yang digelar secara nasional tersebut merupakan rangkaian terakhir kegiatan puncak Harkopnas. Dimana sebelumnya berbagai kegiatan dilaksanakan, diantaranya Bazar, Expo dan Pameran. Seluruh kegiatan tersebut untuk menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya pelaku usaha. Seminar yang tujuan utamanya adalah memeriahkan Harkopnas ini, dilaksanakan sebagai upaya untuk mengangkat dan merekomendasikan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat tentang koperasi. Terkait dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 17 tahun 2012. “Selain menyambut Harkopnas, sebetulnya banyak isuisu yang berkembang di masyarakat tentang koperasi. Itulah yang ingin kita angkat melalui seminar ini kemudian dikaji secara ilmiah untuk direkomendasikan kembali,” katanya. Melalui seminar tersebut, diharapkan akan tergali apa yang menjadi persoalan gerakan koperasi yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian gerakan koperasi akan memberi manfaat yang besar terhadap geliat ekonomi secara nasional maupun global. Sementara itu, Ketua Dekopin melalui Wakil Ketua Bidang Kelembagaan Agung

Sudjatmoko mengatakan, UndangUndang (UU) No. 17 tahun 2012 saat ini menjadi isu strategis di gerakan koperasi. Koperasi merupakan lembaga yang secara tegas ada untuk kepentingan kesejahteraan anggotanya. Koperasi di Indonesia seharusnya besar dan mampu bersaing sesuai amanat yang tertuang dalam UU tersebut. Tetapi keberadaan UU ini justru mendapat banyak tanggapan. Baik yang mendukung penarapannya, maupun yang menolak UU tersebut. Tetapi hal itu dianggap sebagai kewajaran dari proses demokrasi. Pimpinan Dekopinpun sudah menegaskan, bahwa produk yang dimunculkan dalam UU terbaru ini harus diterima gerakan koperasi dan dijalankan amanat konstitusional yang tertuang di dalamnya. Kalaupun pada perjalanan pelaksanaannya, akan ada perubahan tentu prosesnya akan melalui uji materi. Koperasi di Inonesia yang berkembang saat ini masih pada tataran skala ekonomi kecil. Sehingga cukup berat untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan anggotanya. Untuk membangun koperasi yang lebih besar dan mampu bersaing adalah dengan mengembangkan nilai dan prinsip perkop-

REGISTRASI - Registrasi peserta seminar nasional Harkopnas ke-66 yang berlangsung di Hotel Lombok Raya Mataram kemarin.

erasian. “Kita harus sadari, gerakan koperasi saat ini perlu kerja keras membangun dirinya dan membangun ekonomi secara nasional. Ini yang perlu digagas melalui diskusidiskusi dan seminar untuk menghasilkan masukan-masukan yang membangun,” ujarnya. Disadari juga, koperasi diurus oleh orang-orang yang perlu ditingkatkan kapasitasnya. Untuk mengembangkan pasar koperasi, membangun SDM untuk ekonomi yang dominan. Persoalan lainnya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah miskin dan berpendidikan rendah. Masing-masing daerah katanya mesti memiliki karakter yang berbeda dalam mengembangkan usaha perkoperasian.

Tetapi pada intinya, ada kesamaan yang menyatukannya yakni prinsip perkoperasian. “Perbedaan-perbedaan itulah yang kemudian kita bangun secara bersama-sama dalam mengembangkan gerakan koperasi. Harapannya Kegiatan Harkopnas dan seminar ini akan menjadi jembatan untuk menyatukan gerakan koperasi dan pengembangannya,” demikian Agung. (bul/*)

SAMBUTAN - Sambutan Wakil Ketua Bidang Kelembagaan Agung Sudjatmoko pada seminar nasional Harkopnas ke-66 yang berlangsung di Hotel Lombok Raya Mataram kemarin.

PESERTA - Peserta seminar nasional Harkopnas ke-66 yang berlangsung di Hotel Lombok Raya Mataram kemarin.

33 Orang Tewas Akibat H1N1 di Chile Santiago – Kementerian Kesehatan Chile, mengkonfirmasi 33 orang telah meninggal sepanjang tahun ini akibat virus Influenza H1N1 A, dan 12 di antara mereka meninggal dalam beberapa pekan belakangan di Wilayah Tarapaca, Chile Utara. Namun meskipun ada kematian tersebut, Menteri Kesehatan Chile Jaime Manalich mengatakan wabah itu bisa dikendalikan. “Hari ini, itu tampaknya bisa dikendalikan. Saya katakan ini dengan sangat hati-hati. Dalam pekan wabah nomor 27, kami tak menghadapi kasus baru yang serius,” kata Manalich dalam satu taklimat. “Kami hanya menghadapi

tiga pasien influenza di unit perawatan intensif di rumah sakit Kota Kecil Iquique,” kata Manalich sebagaimana dikutip Xinhua, Kamis. Ia menambahkan, “Konsultasi rawat-jalan akibat penyakit tersebut telah turun 25 persen dari apa yang kami hadapi sebelumnya.” Wabah H1N1 di Chile Utara merebak bersamaan dengan munculnya musim influenza lain selama musim dingin

di Amerika Selatan, sehingga membuat khawatir masyarakat umum dan memicu aksi vaksinasi massal. Jumlah rata-rata penularan influenza di wilayah gurun di bagian utara negeri itu jauh lebih tinggi ketimbang bagian lain Chile, tempat rata-rata kasus nasional tahunan berjumlah 25 sedangkan di Tarapaca, jumlahnya 160 kasus. Virus Influenza H1N1 A adalah sub-jenis virus influenza A, penyebab paling umum

influenza pada manusia pada 2009. Sebagian rangkaian H1N1 menyerang manusia dan mengakibatkan gejolak kecil semua penyakit mirip influenza dan semua influenza musiman. Rangkaian H1N1 mengakibatkan persentase kecil semua penularan influenza pada manusia pada 2004-2005. Rangkaian lain H1N1 adalah wabah pada babi (influenza babi) dan pada unggas (influenza unggas). (ant/bali post)

(ant/bali post)

BERJABAT TANGAN - Ketua delegasi tingkat kerja Korea Selatan Suh Ho (kiri) berjabat tangan dengan ketua delegasi Korea Utara Park Chol-su sebelum berunding di Komite Manajemen Distrik Industrial Kaesong di Kaesong, Korea Utara. Menurut media setempat, Korea Selatan dan Utara memulai perundingan tingkat kerja hari ini untuk membicarakan normalisasi operasi di kompleks industrial yang dijalankan bersama oleh kedua negara tersebut, termasuk melanjutkan inspeksi fasilitas.

Pemerintah Venezuela Serukan Korut-Korsel Gagal Capai Warga Matikan Akun Facebook Kesepakatan Soal Kompleks Caracas – Menteri Urusan Penjara Venezuela, Iris Varela, menyerukan warga negara untuk mematikan akun situs sosial “Facebook” agar tidak menjadi informan badan intelijen Amerika Serikat CIA secara tidak sengaja. Sebelumnya, harian ternama Brasil O Globo melaporkan bahwa Amerika Serikat telah memata-matai komunikasi sejumlah negara Amerika Latin termasuk Venezuela. Mantan kontraktor National Security Agency Edward Snowden pada bulan lalu mengungkapkan detail mengenai pengumpulan informasi yang dilakukan oleh badan intelejen Amerika Serikat dari situs-situs populer seperti “Facebook”. Saat ini, Snowden menjadi buronan Amerika Serikan dan diduga berada di bandar udara Moskow untuk menghindari ekstradisi. “Komrade (sebutan untuk para pejuang revolusioner): matikan akun Facebook kalian, jika tidak kalian akan bekerja sebagai informan CIA tanpa dibayar. Pelajari kasus Snowden!” kata Varela dalam akun Twitternya. Venezuela di sisi lain telah menawarkan suaka kepada Snowden, namun sampai saat ini dia belum menyampaikan tanggapan atas tawaran tersebut. Snowden diduga tidak dapat meninggalkan zona transit Bandara Internasional Sheremetyevo. Snowden sebelumnya mengungkap sebuah program rahasia Amerika Serikat yang dikenal dengan nama Prism. Program tersebut bertujuan untuk mencegah terorisme dengan mengumpulkan data pelanggan perusahaan-perusahaan teknologi besar. “Negara-negara dan orang yang telah dilanggar privasinya harus menuntut Amerika Serikat untuk mendapatkan ganti rugi yang adil. Jika ini dilakukan, Amerika Serikat akan bangkrut” kata Varela. (ant/bali post)

Industri Bersama

Seoul – Korea Utara dan Korea Selatan hari Rabu gagal mencapai kesepakatan soal pembukaan kembali kompleks industri bersama yang dulu dibangun sebagai simbol rekonsiliasi. Pyongyang menuduh Seoul tidak tulus. Namun, menurut AFP, mereka akan bertemu lagi pekan depan. Selain itu kedua belah pihak secara terpisah menyepakati prinsip-prinsip untuk melakukan pembahasan menyangkut dimulainya kembali reuni keluarga. Keduanya juga memusatkan perhatian pada dialog setelah berbulan-bulan mengalami ketegangan militer. Wilayah industri bersama, Kaesong, yang berada di Korea Utara dan tidak jauh dari perbatasan, dibuka tahun 2004. Namun tiga bulan lalu ditutup ketika hubungan ked-

ua Korea mencapai titik parah. Dalam pertemuan akhir pekan yang jarang terjadi, keduanya menyepakati prinsip pembukaan kembali Kaesong. Di kompleks industri bersama itu, terdapat 53.000 warga Korea Utara yang bekerja di 123 pabrik milik Korea Selatan yang memproduksi tekstil atau barang-barang industri ringan. Pembicaraan hari Rabu soal Kaesong gagal mencapai kesepakatan tentang pembukaan kembali, namun perwakilan Korut dan Korsel akan bertemu lagi hari Senin depan. “Kami sepakat bahwa kompleks ini harus dipelihara dan dikembangkan lebih lanjut,” kata ketua delegasi Korea Selatan, Suh Ho, kepada para wartawan. “Pihak Korea Utara berargumentasi bahwa kegiatan di kompleks itu harus dimulai

kembali segera setelah pemeriksaan terhadap mesin-mesin selesai. Sementara itu, kami mencatat bahwa situasi yang sama bisa berulang, bahkan setelah kompleks dibuka kembali, jika tidak ada jaminan kuat tentang bagaimana mencegah kemungkinan terjadinya (penutupan). “Jadi diputuskan bahwa masalah ini akan dibahas pada perteuan berikutnya,” tambahnya. Korea Utara mengatakan pihaknya telah melakukan “upaya-upaya yang tulus” untuk mencapai kesepakatan. “Tapi pihak (Korea) Selatan bersikeras tentang pernyataan yang tidak berdasar untuk memindahkan kesalahan soal penghentian kegiatan di (Kaesong) kepada pihak Utara dan secara sengaja memberikan rintangan dalam proses pembicaraan,” kata kantor berita resmi Korut. (ant/bali post)

Snt12072013  
Snt12072013  

Soal ‘’Mina Algae Bersaing’’ Dewan Sempat Peringatkan DKP NTB

Advertisement