SUARA NTB Sabtu, 9 Maret 2013
SUARA MATARAM
Halaman 2
Kejaksaan Tempuh Upaya Persuasif
Bangun Lapak PKL KEBERADAAN lapangan pacuan kuda dan sirkuit mini di Kelurahaan Selagalas menjadi nilai tambah bagi masyarakat setempat. Oleh warga, adanya sarana olahraga itu dijadikan lahan untuk mencari penghasilan dengan menjadi pedagang kaki lima (PKL). Lurah Selagalas, H. Tamaji kepada Suara NTB, Jumat (8/3) menyampaikan, adanya aktivitas warga dengan menjadi PKL perlu mendapat dukungan. Dukungan yang dimaksudkannya bukan dari segi modal, melainkan lokasi berjualan (Suara NTB/smd) dalam hal ini lapak-lapak H. Tamaji untuk PKL. “Kita sudah bangunkan sekitar 30 lapak PKL di taman Pacuan Kuda,” klaimnya. Menurut dia, pembangunan lapak bagi PKL merupakan lanjutan Program Ekonomi Kerakyatan (PER) yang dulu sempat dicanangkan. Rencananya, pihak Kelurahan Selagalas dengan dibantu oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram akan menambah lagi jumlah lapak. “Rencananya akan dibangun lagi sekitar lima sampai 10 lokal baru untuk merangkul beberapa masyarakat yang menginginkannya,” jelasnya. Dia menambahkan, masyarakat sangat antusias mendukung program PER yang dilaksanakan pemerintah Kelurahan Selagalas. Bahkan, kata dia, aktivitas masyarakat di sekitar lapangan Pacuan Kuda berlangsung sampai malam. “Artinya masyarakat kita sudah mulai merasakan apa yang kita berikan,” imbuhnya. Mengenai waktu pembangunan akan dilaksanakan bila pembangunan pintu gerbang lapangan pacuan kuda dan sirkuit itu sudah rampung. (smd)
Seluruh Anggota Dewan Diminta Kembalikan Dana Bansos Mataram (Suara NTB) Testimoni Juandi Setiawan yang dikirim ke Kejaksaan Tinggi NTB, mendapat reaksi. Lembaga Adhyaksa itu bereaksi dengan meminta para anggota Dewan itu mengembalikan dana bantuan sosial (bansos) 2009 yang diduga disalahgunakan dan tidak diserahkan ke konstituennya. Sebagaimana catatan Juandi Setiawan, ada 30 anggota DPRD Lombok Barat dan sebagian non aktif, menerima aliran dana bansos. Nominalnya antara Rp 5 juta, bahkan ada yang mencairkan sampai Rp 50 juta. Ironisnya, masih dalam testimoni itu, ada juga
tercatat nama ketua fraksi tujuh orang, masih masih mencairkan Rp 25 juta. Juandi Setiawan mengaku tidak ingin terjerat sendiri karena mencairkan dana bansos tidak sesuai ketentuan itu, sementara uangnya dinikmati para anggota dewan.
Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, I Made Sutapa, SH memastikan, sikap pihaknya terhadap pengakuan Juandi Setiawan itu, sementara ini pasif. Sebab pihaknya masih konsentrasi pada persidangan kasus yang sama masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Mataram.
SEBAGAI salah satu syarat pendaftaran masuk perguruan tinggi negeri, SMAN 4 Mataram telah melakukan pendaftaran melalui Pangkalan Data Sekolah Siswa (PDSS). Ini merupakan salah satu syarat agar siswa kelas XII bisa ikut seleksi ujian masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Kepala SMAN 4 Mataram Rosyidi Jumat (8/3) kemarin menyebutkan, saat ini sekolah telah mendaftarkan 90 siswanya ke pangkalan data PDSS. Mereka merupakan siswa yang berencana melanjutkan sekolahnya ke jenjang peguruan tinggi. “Kita data sekitar 90 orang, kita sudah memenuhi persyaratan administratif dengan upload seluruh nilai dari semester 15 dan terakhir sudah diverifikasi,” terangnya. Ini artinya seluruh dokumen nilai yang sudah tercetak di rapor atau KHS, sudah sama dengan nilai yang di-upload ke pusat data PDSS. Saat ini proses sudah berjalan, dan sekolah tinggal menunggu hasil akhir ujian dan nilai sekolah. Ini bertujuan agar tidak ada lagi perubahan nilai rapor setelah nilai hasil UN turun. “Gabungan dari nilai rata-rata raport dan nilai ujian sekolah nantinya akan diolah dengan nilai ujian nasional dengan bobot 60 persen,” terangnya. Dari sejumlah 192 orang yang akan ikut di dalam UN tahun 2013 ini, hanya 90 anak yang berencana melanjutkan ke PTN. Menurutnya, dalam hal ini sekolah hanya merupakan perantara sebagai penyalur minat dan bakat siswa. Mereka yang tidak melanjutkan ini lanjutnya, kemungkinan sudah mengukur diri baik secara ekonomis maupun kemampuan secara intelektual. “Memang seharusnya anak SMA dipersiapkan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Cuma dari 190 siswa hanya separo saja yang mengikuti dan terdaftar di PDSS,” Rosyidi pungkasnya. (nia) (Suara NTB/nia)
Ada Seninya Jadi Sekwan BERGELUT dengan kondisi kerja bersama para wakil rakyat di parlemen, bukanlah barang baru bagi Lalu Aria Dharma BS, SH. Aria—demikian sapaan akrabnya, kini resmi menjabat Sekretaris DPRD Kota Mataram menggantikan H. Chaerul Hidayat, SIP yang digeser menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kota Mataram. Saat berbincang dengan Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (8/3), Aria mengaku apa yang dirintis pendahulunya, H. Chaerul Hidayat di Sekretariat DPRD Kota Mataram sudah berjalan baik dan ia tinggal melanjutkan saja. Ia menyadari, jabatan Sekwan, berbeda dengan pimpinan SKPD pada umumnya. Di mana sebagai seorang Sekwan, ia harus mampu berdiri di antara eksekutif dan legislatif. Jabatan Sekwan, lanjut mantan Kabag Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Mataram, hendaknya tidak dilihat seolah-olah merupakan jabatan yang gawat. ‘’Jadi sehebat apapun seorang Sekwan, kita adalah eksekutif. Yang jelas, jadi Sekwan itu ada seninya,’’ demikian Aria. Aria mengaku tidak terlalu sulit untuk menyesuaikan diri dengan posisi barunya ini. Mengingat ia meniti karir PNSnya di Sekretariat DPRD Kota Mataram, sudah memasuki tahun ke enam. Bungsu dari 12 bersaudara ini menjabat sebagai Kabag Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Mataram sejak 10 Agustus 2007. Sehingga, kalaupun sewaktu-waktu terjadi penyesuaian jadwal kegiatan DPRD Kota Mataram, pihaknya selalu dalam kondisi siap melayani para wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Mataram. Yang jelas, tugas Sekwan yang paling utama, kata dia, adalah menjembatani kepentingan eksekutif dengan legislatif. (fit) Lalu Aria Dharma BS (Suara NTB/fit)
Giri Menang tersebut segera berinisiatif sendiri tanpa harus diproses hukum. “Akan lebih baik jika mereka mengembalikan uang itu,” tegasnya. Sebab publik sudah mengetaui aliran dana yang mengalir ke para politisi tersebut. Selain berdasarkan yang terungkap dalam penyidikan, juga terungkap dalam persidangan. Apalagi banyak di antaranya yang tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana itu di hadapan persidangan. (ars)
Karang Mas Mas-Tohpati Kondusif
(Suara NTB/ist)
Mulai Daftar PDSS
“Kami fokus dulu menyelesaikan perkaranya di persidangan. Tapi soal Testimoni Juandi Setiawan ini tentu saja kita akan sikapi, setidaknya dengan meminta mereka mengembalikan uang bansos yang diterima itu,” tegas Sutapa. Namun lebih teknis tentang upaya persuasif itu, menurutnya perlu pembahasan lebih jauh. Apakah melalui surat atau penyampaian secara kolektif, akan dibahas secara internal. Hanya saja, secara lisan, untuk saat ini pihaknya meminta para politisi
ISTIGHOTSAH - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat memberikan tausyiah di hadapan ribuan pelajar dalam acara istighotsah dan doa bersama dalam rangka menyambut UN di Masjid Raya At Taqwa Mataram, Jumat (8/3).
Jelang UN
Ribuan Pelajar Kota Mataram Gelar Istighotsah Mataram (Suara NTB) Berbagai cara dilakukan sekolah untuk menyambut pelaksanaan Ujian Nasional (UN), yang serempak digelar April mendatang. Jumat (8/3), ribuan siswa setingkat SMA/ MA dan SMK se-Kota Mataram menggelar istighotsah dan doa bersama di Masjid Raya At-Taqwa Mataram. Dari sejumlah 6.453 siswa SMA/MA/SMK di Mataram yang dijadwalkan akan mengikuti UN tahun 2013, sebanyak 5.300 siswa mengikuti istighotsah. Mereka merupakan siswa gabungan dari 24 SMA, 12 MA dan 18 SMK negeri dan swasta se-kota Mataram. Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WITA ini dihadiri pula oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, yang memberikan tausyiah. Pada kesempatan tersebut Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, mengharapkan seluruh siswa SMA sederajat yang terdaftar dalam UN sung-
guh-sungguh mempersiapkan diri. Menurutnya, tanpa persiapan atau ikhtiar yang baik dalam menghadapi UN, tidak akan memperoleh hasil maksimal. Terlebih proses yang dilalui siswa ini sudah melalui proses panjang dan selama bertahun-tahun. ‘’Ada proses panjang yang harus dilengkapi dan dilakukan dengan penuh kesungguhan. Siapa yang bersungguhsungguh dalam waktu lama, dia pasti akan menemukan hasilnya,’’ pesan gubernur. Dalam menghadapi UN, ujarnya, manusia hanya bisa berusaha atau ikhtiar. Gubernur menjelaskan, ada 2 ikhtiar yang dilakukan manusia dalam mencapai tujuan, khususnya saat menghadapi UN. Ikhtiar yang pertama, ikhtiar yang bisa dihitung jumlahnya, seperti jumlah jam belajar, modul pembelajaran yang diberikan, kurikulum dan usaha lainnya. Sementara ikhtiar yang kedua, lanjutnya, tidak ada batasn-
ya, seperti berdoa, sebelum dan sesudah ujian. Meski demikian, lanjutnya, saat berdoa harus memperhatikan beberapa adab (aturan). Gubernur juga mengingatkan siswa yang tidak lulus UN tidak melakukan perbuatan kriminal, seperti melempar sekolah atau marah pada guru, termasuk pada orang tua dan orang lain. Menurutnya, yang menentukan kelulusan adalah peserta itu sendiri. ‘’Jika tidak lulus, berarti ada yang kurang dan harus dilengkapi,’’ terangnya. Sementara itu, Ketua Panitia Istighotsah Drs. L. Fatwir Uzali, menjelaskan, pelaksanaan istighotsah dan doa bersama bertujuan selain untuk menjalin silaturahmi antara pemerintah daerah dan para insan pendidik, juga dihajatkan untuk kelancaran pelaksanaan ujian nasional di Kota Mataram. Fatwir berharap pelaksanaan UN bisa berjalan sukses, baik sukses proses ataupun sukses hasil. (nia/ham)
Di Balik Mutasi Pemkot Mataram
Penempatan Pejabat Tak Sesuai Keahlian, Nuansa Nepotisme Masih Kental Bergeraknya gerbong mutasi lingkup Pemkot Mataram, Kamis (7/3) tidak bisa dipungkiri menyisakan masalah. Bukan lantaran ada yang puas dan tidak puas, akan tetapi jika dicermati dari pergeseran posisi, penempatan pejabat banyak tidak nyambung antara keahlian yang dimiliki dengan jabatannya saat ini. Salah satunya, sarjana pendidikan justru ditempatkan di Dinas Kesehatan. SEPERTI diketahui, Pemkot Mataram sudah lama merencanakan mutasi pejabat. Bahkan rencana mutasi di lingkup Mataram sudah lebih dulu bergulir ketimbang rencana mutasi Pemkab Lobar bahkan Pemprov NTB. Faktanya, mutasi justru dilakukan oleh Pemprov NTB dan Pemkab Lobar mendahului mutasi di Pemkot Mataram yang baru digelar Kamis (7/3). Demikian panjang waktu yang dihabiskan Baperjakat Kota Mataram dan juga Walikota Mataram selaku pemegang hak prerogatif dalam mutasi pejabat. Toh hasilnya, tidak banyak berubah dari kondisi sebelumnya. Nuansa nepotisme dalam mutasi yang menggeser 215 pejabat itu, masih tercium. Informasi yang dihimpun Suara NTB, Jumat (8/3) kemarin, tidak ada satu pihak pun yang berani mengusik pimpinan SKPD yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petinggi Pemkot Mataram. Bahkan Baperjakat sekalipun. Tidak heran, pimpinan SKPD yang seharusnya sudah pensiun, kembali dipercaya memegang jabatan. Padahal banyak pihak berharap pimpinan SKPD itu, kalaupun ada kesungkanan dari pemegang otoritas, maka pejabat itu ditempatkan sebagai staf ahli
saja. Namun mutasi yang digelar Kamis, cukup mengejutkan. Beberapa pejabat yang masih potensial diparkir pada jabatan staf ahli. Sementara yang selama ini kinerjanya kurang memuaskan, justru diplot memegang jabatan eselon II. Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengatakan, mutasi adalah hal yang biasa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi. Ia meminta para pejabat mempersiapkan diri. Sebab, orang nomor satu di Mataram ini berjanji kalau tahun 2014 mendatang sudah tidak ada lagi perpanjangan masa jabatan. Hasil mutasi ini tidak pelak mengundang reaksi dari sejumlah fraksi di DPRD Kota Mataram. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., mengatakan, sebenarnya pihaknya berharap ada regenerasi di birokrasi Kota Mataram. Namun kenyataannya masih banyak pejabat yang seharusnya sudah pensiun tapi diperpanjang masa jabatannya. Kemungkinan, katanya, Walikota merasa bahwa pejabat-pejabat yang seharusnya sudah pensiun tersebut masih sangat dibutuhkan. Sehingga, lagi-lagi mereka dipertahankan. Ketua Komisi II DPRD Kota
Mataram ini, berharap mutasi kali ini bebas dari nuansa nepotisme. ‘’Kalau ada nepotisme tentu sangat kami sayangkan, karena kasihan yang tidak punya hubungan dengan petinggipetinggi. Berarti penilaiannya tidak objektif dong tapi berdasarkan kedekatan,’’ terangnya. Mutasi ini menurut Nyayu, sudah digodok sejak bulan November tahun lalu, seharusnya hasilnya juga maksimal. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, SE., MSi., mengutarakan, pejabat yang nyata-nyata kinerjanya rendah dan telah memasuki masa pensiun, sudah seharusnya dipensiunkan. Pertimbangan utama tetap pada kinerja, profesionalisme dan kompetensi. ‘’Karena ada kepentingan besar yang harus kita jaga, yaitu kepentingan masyarakat Mataram yang berkepentingan terhadap kinerja birokrasi yang lebih baik. Tuntutan itu tidak harus menunggu 2014,’’ tegasnya. Hal itu justru harus disegerakan sebab tantangan birokrasi dan pembangunan di Mataram semakin komplek. Mataram, katanya, membutuhkan pimpinan SKPD yang visioner. Pada bagian lain Yeyen mengungkapkan, selama pertimbangan mutasi itu tidak memiliki argumentasi yang kuat, maka akan sangat dekat dengan kolusi dan nepotisme. ‘’Itulah warna birokrasi kita. Kalau kita serius dengan reformasi birokrasi maka momentum mutasi dapat digunakan sebagai pintu masuk menuju reformasi birokrasi yang lebih baik. (fit)
Mataram (Suara NTB) Setelah bentrok warga Lingkungan Karang Mas Mas dan Tohpati pecah Kamis (7/3) malam sekitar pukul 23.30 WITA, situasi kemarin mulai kondusif. Namun, aparat kepolisian tetap bersiaga dibantu TNI, mengantisipasi bentrok susulan. Aparat bersama Pemkot Mataram pun tengah mengupayakan rekonsiliasi kedua kubu yang berulangkali bertikai ini. Pantauan langsung Suara NTB, Jumat (8/3) kemarin, situasi di lokasi terlihat normal. Warga gang yang menghubungkan jalan utama Cakra Utara ke Lingkungan Tohpati hanya terlihat konsentrasi aparat bersiaga di pinggir jalan. Sementara warga terlihat duduk di pinggir gang. Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein menyebut, ada sekitar 230 personel Polri disiagakan di perbatasan dua kampung. Personel itu merupakan gabungan dari Polda NTB, Polres Mataram, Polres Lombok Barat. Ada juga satu peleton pasukan bantuan dari TNI. “Keberadaan pasukan untuk menjamin situasi tetap kondusif,” kata Kabid Humas Polda NTB AKBP Drs. Sukarman Husein. Menurut Sukarman, upaya untuk melerai bentrok malam itu sebenarnya sudah maksimal dilakukan aparat. Namun warga terus saling serang, bahkan personel kepolisian pun menjadi korban lemparan. “Kapolres Mataram AKBP Kurnianto Purwoko pun kena lempar. Ada juga perwira Brimob Kompol Muksin juga terkena lempar di lengan kanan. Empat polisi juga luka bagian kaki dan bagian punggung dan kepala,” terangnya. Meski demikian situasi berhasil dikendalikan sekitar Pukul 01.30 Wita, sejumlah barang bukti berupa panah, tombak, parang dan bom molotov diamankan. Terkait rekonsiliasi, kembali ditegaskannya,
akan diupayakan perdamaian secara permanen agar tidak terulang lagi. Di tempat terpisah, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menyesalkan kembali pecahnya keributan antarkampung di wilayah Kecamatan Cakranegara Mataram, Kamis (7/3) malam hingga Jumat dinihari. Walikota meminta tidak terjadi konfilk berkelanjutan dan masyarakat menyerahkan sepenuhnya persoalan itu ke aparat penegak hukum. “Saya minta semua pihak untuk turut meredam konflik yang terjadi di dua wilayah itu, terutama kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat,” ujarnya saat dikonfirmasi di sela-sela acara di kantornya, Jumat (8/3). Meski demikian, ujarnya, kondisi sekarang ini sudah kondusif. Menurut dia, pihaknya bersama aparat keamanan sudah melakukan berbagai macam pendekatan kepada ke dua belah pihak. Sementara itu, di Kantor Lurah Cakranegara Barat, berlangsung pertemuan Forum Kepala Lingkungan se Kecamatan Cakranegara Barat. Pertemuan yang dipimpin langsung Ketua Forum I Gede Warga itu dihadiri sembilan kepala lingkungan di Cakranegara Barat, yakni, Lingkungan Karang Jangkong, Panaraga, Karang Kemong, Banjar Pande Utara, Sampalan, Jeruk Manis, Giri Menara, Karang Kauhan serta Lingkungan Kampung Jawa. Dari hasil pertemuan itu, kata I Gede Warga, masyarakat di Cakranegara Barat diharapkan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang bisa menimbulkan perpecahan. Mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Forum Kepala Lingkungan di Kelurahan Cakranegara Barat langsung melakukan pertemuan dan menyatukan persepsi. (ars/smd)
(Suara NTB/ars)
PENGAMANAN - Aparat Kepolisian dan TNI saat bergabung dalam pengamanan di Lingkungan Tohpati dan Karang Mas Mas, Jumat (8/3).
LENSA
(Suara NTB/ist)
BERBAGI - Serangkaian Hari Raya Nyepi Çaka 1935 yang jatuh Selasa (12/3) mendatang, manajemen Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok berbagi dengan warga sekitar yang merayakan Nyepi. Tampak Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (kanan) didampingi Kepala Lingkungan Banjar Pande Utara, Ida Wayan Jelantik saat menyerahkan bingkisan sembako kepada salah seorang warga, Jumat (8/3).