Issuu on Google+

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

SABTU, 9 MARET 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 8 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Internal Dewan Silang Pendapat MESKI belum memasuki fase pembahasan, namun agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur NTB sudah mulai membuat internal DPRD NTB menghangat. Kesan itu terlihat dari reaksi sejumlah fraksi dalam menyikapi belum diajukannya draft LKPJ ke DPRD NTB. Fraksi PKS DPRD NTB misalnya, mulai mempersoalkan berkas LKPJ 2012 dan LKPJ AMJ Gubernur NTB yang hingga Jumat (7/3) belum diterima oleh DPRD NTB. “Keterlambatan ini sudah dua kali,” ujar H. Abdul Hadi, SE, MM, yang mewakili Fraksi PKS. Hadi menjelaskan, sedianya penyerahan pertama akan dilakukan pada 15 Januari atau satu bulan setelah permintaan DPRD NTB. Kedua, sesuai hasil Badan Musyawarah DPRD NTB, Pemprov NTB siap mengantar berkas tersebut pada 1 Maret 2013. “Namun sampai saat ini berkas belum kami dapatkan di DPRD,” sesalnya. Hadi berharap berkas tersebut diantar lebih awal agar bisa dikaji dan ditelusuri kebenarannya sesuai kondisi di lapangan. Bersambung ke hal 5 GILI KALONG - Salah satu pulau yang masuk dalam gugusan Gili Balu’ yakni Gili Kalong di Kabupaten Sumbawa Barat. Pulau ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari. Berita selengkapnya di halaman 5.

Saya satu dari sekitar 15 ribu masyarakat lombok yang bermukim di lingkar Tambora. Kami sudah hidup berpuluh tahun dan mendapatkan rezeki Allah dari tanah tambora yang subur. Kawasan kami sulit terjangkau. Jalan buruk dan listrik pun tak ada. Akibatnya daerah kami sulit untuk maju. Berkali-kali ganti gubernur, tetap saja jalan ke wilayah kami tak tersentuh pembangunan. Alhamdulillah di masa TGB menjadi gubernur, jalan kami diperbaiki.Listrik pun sudah kami dapatkan. Tentu saja kami bersyukur, bahkan banyak dari warga kami yang sujud syukur merasakan perubahan ini. (Mamiq Mukri, salah satu tokoh masyarakat di Tambora, Ketua Ikatan Keluarga Sasak Tambora)

TO K O H

(Suara NTB/dok)

Harus Percaya Diri

H. Ahyar Abduh

WALIKOTA Mataram H. Ahyar Abduh mengimbau kepada seluruh siswa peserta Ujian Nasional (UN) untuk tidak percaya kepada segala bentuk kunci jawaban palsu yang biasa beredar . Ahyar meminta kepada para siswa untuk percaya kepada diri sendiri dan lebih berkonsentrasi menghadapi UN. “Jangan percaya kalau ada soal atau kunci jawaban yang beredar, itu pasti palsu itu. Kedua kalau ada yang menyebutkan soal bocor, pokoknya jangan percaya.” tegasnya usai istighosah Jumat (8/ 3) kemarin. Walikota meminta kepada seluruh peserta ujian, untuk tidak sedikitpun percaya pada segala bentuk kunci jawaban palsu yang beredar. Menurut pengalaman tahun sebelumnya, Bersambung ke hal 5

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/bug)

Sangat Terlambat

W. Musyafirin

DANA bagi hasil pajak provinsi tahun 2012 yang sebelumnya sempat tertunda dibayarkan (utang, red) oleh Pemprov NTB kepada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ternyata telah terselesaikan. Sekretaris Daerah (Sekda) KSB Ir. W. Musyafirin, MM kepada wartawan, Jumat (8/ 3) kemarin, mengatakan kewajiban provinsi atas pelunasan dana bagi hasil pajak provinsi kepada daerah dalam hal ini Pemda KSB telah dibayarkan. ‘’Soal itu sudah. Kita sudah terima kalau tidak salah hari Senin lalu,’’ jelasnya. Nilai pembayaran bagi hasil pajak provinsi yang diserahkan Pemprov NTB tersebut senilai Rp 14 miliar. Bersambung ke hal 5

Semrawut, Pembangunan di Luar Kawasan Mandalika Resort Mataram (Suara NTB) Pembangunan di luar kawasan Mandalika Resort saat ini sangat semrawut. Semestinya, sebagai kawasan penyangga pembangunan di luar kawasan Mandalika Resort harus diatur oleh Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dengan mengeluarkan sebuah regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup). Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) NTB, Drs. H. L. Bayu Windya, M.Si mengungkapkan jika hal itu tidak segera direspon oleh Pemkab Loteng, maka akan mengancam kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). ‘’Harus ada aturan berupa Pergub cara membangun di daerah penyangga itu. Harus ada aturan terkait lingkungan hidup. Kalau semua gunung di sana ditebas maka rusak. Kalau sudah gundul maka berisiko menimbulkan erosi yang berpengaruh buruk terhadap kawasan Mandalika Resort,”kata Bayu dikonfirmasi

Suara NTB, Jumat (8/3). Dikatakan, di luar kawasan Mandalika Resort seperti daerah Selong Blanak sudah banyak hutan yang gundul. Akibatnya, jika terjadi hujan yang terus menerus maka sedimentasi yang dibawa oleh hujan tersebut banyak yang ke pantai. Selain itu, di kawasan Dusun Gerupuk, saat ini sudah banyak yang membangun fasilitas tanpa mengantongi izin. Pembangunan di luar kawasan saat ini cukup marak dan bebas sehingga dikhawatirkan akan mengancam kawasan Mandalika Resort itu sendiri. “Semua itu harus ditertibkan supaya rapi. Kalau sudah massif

bangunannya nanti susah diatur. Apa syarat dan ketentuannya dalam membangun jalan harus ada. Silahkan kabupaten membuat peraturan tentang bagaimana mengatur yang di luar itu. Saya lihat sudah semau-maunya itu orang mengepres gunung, bangun ini bangun itu,”katanya. Sebagai kawasan penyangga, tambah Bayu, kawasan tersebut tidak boleh rusak sebab sangat berpengaruh besar terhadap kawasan Mandalika Resort itu sendiri. “Kalau kawasan penyangganya rusak maka kawasan dibawahnya (Mandalika Resort, Red) juga rusak. Ini yang harus jadi perhatian kawasan penyangga ini,”pintanya. Hal senada disampaikan anggota Pansus Percepatan Pembangunan Kawasan Mandalika Resort DPRD NTB, Baiq Indah Puspitasari, SE. ‘’Memang mulai sekarang harus segera diinventarisir dan ditata,” katanya, Jumat (8/3). Bersambung ke hal 5

Diduga Terjadi Kolusi

Tender Lelang Proyek RTH Dilaporkan ke Polda NTB Mataram (Suara NTB) Selain menangani sejumlah kasus korupsi, ada banyak pengaduan dan laporan yang masuk ke Mapolda NTB, khususnya ke Ditreskrimsus. Salah satu laporan yang diterima, terkait proyek barang dan jasa Ruang Terbuka Hijau (RTH), pada Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Turunan dari proyek itu, ditender melalui Dinas PU NTB, senilai Rp 19 miliar, bersumber dari APBN Tahun 2013. “Laporan yang masuk itu terkait proyek RTH untuk wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,” sebut Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein, Jumat (8/3). Materi laporan, dugaan adanya kolusi atau kong kalikong dalam proses tender. Karena pemenang lelang, tidak lain rekanan yang menang di tahun 2012 untuk proyek yang sama. Bersambung ke hal 5

Dugaan Kriminalisasi Tina Supiyati

Polda dan Kejaksaan Didemo Mahasiswa Mataram (Suara NTB) Dugaan kriminalisasi terhadap Tina Supiyati, perempuan yang dilaporkan mantan suaminya, dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen nikah mengundang simpati masyarakat. Mahasiswa yang mengatasnamakan diri Gerakan Solidaritas untuk Perempuan (GSP) NTB ini, Jumat (8/3) sore kemarin menggedor Kejaksaan dan Polda NTB. Mahasiswa mengaku prihatin dengan proses penegakan hukum yang asal tera(Suara NTB/ars) DEMO - Kardus koin untuk Tina Supiyati dan spanduk tolak kriminalisasi ter- bas terhadap Tina. Sasaran kritik dilonhadap perempuan, menjadi atribut aksi mahasiswa di depan Kejaksaan kemarin. tarkan kepada Polda NTB yang meneri-

ma laporan suami korban, Sudaryanto, kemudian diproses, tanpa menunggu lama langsung jadi tersangka. “Mengapa secepat itu prosesnya, tanpa harus melihat dulu duduk persoalannya. Yang dipalsukan buku nikah, padahal di Kementerian Agama samasekali tidak pernah mempersoalkan dokumen nikah ibu Tina. ‘’Lalu mengapa Polda NTB kemudian menjadikannya tersangka,’’ tanya Firmansyah, korlap aksi di depan Mapolda NTB. Bersambung ke hal 5

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543


SUARA NTB Sabtu, 9 Maret 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Kejaksaan Tempuh Upaya Persuasif

Bangun Lapak PKL KEBERADAAN lapangan pacuan kuda dan sirkuit mini di Kelurahaan Selagalas menjadi nilai tambah bagi masyarakat setempat. Oleh warga, adanya sarana olahraga itu dijadikan lahan untuk mencari penghasilan dengan menjadi pedagang kaki lima (PKL). Lurah Selagalas, H. Tamaji kepada Suara NTB, Jumat (8/3) menyampaikan, adanya aktivitas warga dengan menjadi PKL perlu mendapat dukungan. Dukungan yang dimaksudkannya bukan dari segi modal, melainkan lokasi berjualan (Suara NTB/smd) dalam hal ini lapak-lapak H. Tamaji untuk PKL. “Kita sudah bangunkan sekitar 30 lapak PKL di taman Pacuan Kuda,” klaimnya. Menurut dia, pembangunan lapak bagi PKL merupakan lanjutan Program Ekonomi Kerakyatan (PER) yang dulu sempat dicanangkan. Rencananya, pihak Kelurahan Selagalas dengan dibantu oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram akan menambah lagi jumlah lapak. “Rencananya akan dibangun lagi sekitar lima sampai 10 lokal baru untuk merangkul beberapa masyarakat yang menginginkannya,” jelasnya. Dia menambahkan, masyarakat sangat antusias mendukung program PER yang dilaksanakan pemerintah Kelurahan Selagalas. Bahkan, kata dia, aktivitas masyarakat di sekitar lapangan Pacuan Kuda berlangsung sampai malam. “Artinya masyarakat kita sudah mulai merasakan apa yang kita berikan,” imbuhnya. Mengenai waktu pembangunan akan dilaksanakan bila pembangunan pintu gerbang lapangan pacuan kuda dan sirkuit itu sudah rampung. (smd)

Seluruh Anggota Dewan Diminta Kembalikan Dana Bansos Mataram (Suara NTB) Testimoni Juandi Setiawan yang dikirim ke Kejaksaan Tinggi NTB, mendapat reaksi. Lembaga Adhyaksa itu bereaksi dengan meminta para anggota Dewan itu mengembalikan dana bantuan sosial (bansos) 2009 yang diduga disalahgunakan dan tidak diserahkan ke konstituennya. Sebagaimana catatan Juandi Setiawan, ada 30 anggota DPRD Lombok Barat dan sebagian non aktif, menerima aliran dana bansos. Nominalnya antara Rp 5 juta, bahkan ada yang mencairkan sampai Rp 50 juta. Ironisnya, masih dalam testimoni itu, ada juga

tercatat nama ketua fraksi tujuh orang, masih masih mencairkan Rp 25 juta. Juandi Setiawan mengaku tidak ingin terjerat sendiri karena mencairkan dana bansos tidak sesuai ketentuan itu, sementara uangnya dinikmati para anggota dewan.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, I Made Sutapa, SH memastikan, sikap pihaknya terhadap pengakuan Juandi Setiawan itu, sementara ini pasif. Sebab pihaknya masih konsentrasi pada persidangan kasus yang sama masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Mataram.

SEBAGAI salah satu syarat pendaftaran masuk perguruan tinggi negeri, SMAN 4 Mataram telah melakukan pendaftaran melalui Pangkalan Data Sekolah Siswa (PDSS). Ini merupakan salah satu syarat agar siswa kelas XII bisa ikut seleksi ujian masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Kepala SMAN 4 Mataram Rosyidi Jumat (8/3) kemarin menyebutkan, saat ini sekolah telah mendaftarkan 90 siswanya ke pangkalan data PDSS. Mereka merupakan siswa yang berencana melanjutkan sekolahnya ke jenjang peguruan tinggi. “Kita data sekitar 90 orang, kita sudah memenuhi persyaratan administratif dengan upload seluruh nilai dari semester 15 dan terakhir sudah diverifikasi,” terangnya. Ini artinya seluruh dokumen nilai yang sudah tercetak di rapor atau KHS, sudah sama dengan nilai yang di-upload ke pusat data PDSS. Saat ini proses sudah berjalan, dan sekolah tinggal menunggu hasil akhir ujian dan nilai sekolah. Ini bertujuan agar tidak ada lagi perubahan nilai rapor setelah nilai hasil UN turun. “Gabungan dari nilai rata-rata raport dan nilai ujian sekolah nantinya akan diolah dengan nilai ujian nasional dengan bobot 60 persen,” terangnya. Dari sejumlah 192 orang yang akan ikut di dalam UN tahun 2013 ini, hanya 90 anak yang berencana melanjutkan ke PTN. Menurutnya, dalam hal ini sekolah hanya merupakan perantara sebagai penyalur minat dan bakat siswa. Mereka yang tidak melanjutkan ini lanjutnya, kemungkinan sudah mengukur diri baik secara ekonomis maupun kemampuan secara intelektual. “Memang seharusnya anak SMA dipersiapkan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Cuma dari 190 siswa hanya separo saja yang mengikuti dan terdaftar di PDSS,” Rosyidi pungkasnya. (nia) (Suara NTB/nia)

Ada Seninya Jadi Sekwan BERGELUT dengan kondisi kerja bersama para wakil rakyat di parlemen, bukanlah barang baru bagi Lalu Aria Dharma BS, SH. Aria—demikian sapaan akrabnya, kini resmi menjabat Sekretaris DPRD Kota Mataram menggantikan H. Chaerul Hidayat, SIP yang digeser menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kota Mataram. Saat berbincang dengan Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (8/3), Aria mengaku apa yang dirintis pendahulunya, H. Chaerul Hidayat di Sekretariat DPRD Kota Mataram sudah berjalan baik dan ia tinggal melanjutkan saja. Ia menyadari, jabatan Sekwan, berbeda dengan pimpinan SKPD pada umumnya. Di mana sebagai seorang Sekwan, ia harus mampu berdiri di antara eksekutif dan legislatif. Jabatan Sekwan, lanjut mantan Kabag Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Mataram, hendaknya tidak dilihat seolah-olah merupakan jabatan yang gawat. ‘’Jadi sehebat apapun seorang Sekwan, kita adalah eksekutif. Yang jelas, jadi Sekwan itu ada seninya,’’ demikian Aria. Aria mengaku tidak terlalu sulit untuk menyesuaikan diri dengan posisi barunya ini. Mengingat ia meniti karir PNSnya di Sekretariat DPRD Kota Mataram, sudah memasuki tahun ke enam. Bungsu dari 12 bersaudara ini menjabat sebagai Kabag Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Mataram sejak 10 Agustus 2007. Sehingga, kalaupun sewaktu-waktu terjadi penyesuaian jadwal kegiatan DPRD Kota Mataram, pihaknya selalu dalam kondisi siap melayani para wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Mataram. Yang jelas, tugas Sekwan yang paling utama, kata dia, adalah menjembatani kepentingan eksekutif dengan legislatif. (fit) Lalu Aria Dharma BS (Suara NTB/fit)

Giri Menang tersebut segera berinisiatif sendiri tanpa harus diproses hukum. “Akan lebih baik jika mereka mengembalikan uang itu,” tegasnya. Sebab publik sudah mengetaui aliran dana yang mengalir ke para politisi tersebut. Selain berdasarkan yang terungkap dalam penyidikan, juga terungkap dalam persidangan. Apalagi banyak di antaranya yang tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana itu di hadapan persidangan. (ars)

Karang Mas Mas-Tohpati Kondusif

(Suara NTB/ist)

Mulai Daftar PDSS

“Kami fokus dulu menyelesaikan perkaranya di persidangan. Tapi soal Testimoni Juandi Setiawan ini tentu saja kita akan sikapi, setidaknya dengan meminta mereka mengembalikan uang bansos yang diterima itu,” tegas Sutapa. Namun lebih teknis tentang upaya persuasif itu, menurutnya perlu pembahasan lebih jauh. Apakah melalui surat atau penyampaian secara kolektif, akan dibahas secara internal. Hanya saja, secara lisan, untuk saat ini pihaknya meminta para politisi

ISTIGHOTSAH - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat memberikan tausyiah di hadapan ribuan pelajar dalam acara istighotsah dan doa bersama dalam rangka menyambut UN di Masjid Raya At Taqwa Mataram, Jumat (8/3).

Jelang UN

Ribuan Pelajar Kota Mataram Gelar Istighotsah Mataram (Suara NTB) Berbagai cara dilakukan sekolah untuk menyambut pelaksanaan Ujian Nasional (UN), yang serempak digelar April mendatang. Jumat (8/3), ribuan siswa setingkat SMA/ MA dan SMK se-Kota Mataram menggelar istighotsah dan doa bersama di Masjid Raya At-Taqwa Mataram. Dari sejumlah 6.453 siswa SMA/MA/SMK di Mataram yang dijadwalkan akan mengikuti UN tahun 2013, sebanyak 5.300 siswa mengikuti istighotsah. Mereka merupakan siswa gabungan dari 24 SMA, 12 MA dan 18 SMK negeri dan swasta se-kota Mataram. Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WITA ini dihadiri pula oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, yang memberikan tausyiah. Pada kesempatan tersebut Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, mengharapkan seluruh siswa SMA sederajat yang terdaftar dalam UN sung-

guh-sungguh mempersiapkan diri. Menurutnya, tanpa persiapan atau ikhtiar yang baik dalam menghadapi UN, tidak akan memperoleh hasil maksimal. Terlebih proses yang dilalui siswa ini sudah melalui proses panjang dan selama bertahun-tahun. ‘’Ada proses panjang yang harus dilengkapi dan dilakukan dengan penuh kesungguhan. Siapa yang bersungguhsungguh dalam waktu lama, dia pasti akan menemukan hasilnya,’’ pesan gubernur. Dalam menghadapi UN, ujarnya, manusia hanya bisa berusaha atau ikhtiar. Gubernur menjelaskan, ada 2 ikhtiar yang dilakukan manusia dalam mencapai tujuan, khususnya saat menghadapi UN. Ikhtiar yang pertama, ikhtiar yang bisa dihitung jumlahnya, seperti jumlah jam belajar, modul pembelajaran yang diberikan, kurikulum dan usaha lainnya. Sementara ikhtiar yang kedua, lanjutnya, tidak ada batasn-

ya, seperti berdoa, sebelum dan sesudah ujian. Meski demikian, lanjutnya, saat berdoa harus memperhatikan beberapa adab (aturan). Gubernur juga mengingatkan siswa yang tidak lulus UN tidak melakukan perbuatan kriminal, seperti melempar sekolah atau marah pada guru, termasuk pada orang tua dan orang lain. Menurutnya, yang menentukan kelulusan adalah peserta itu sendiri. ‘’Jika tidak lulus, berarti ada yang kurang dan harus dilengkapi,’’ terangnya. Sementara itu, Ketua Panitia Istighotsah Drs. L. Fatwir Uzali, menjelaskan, pelaksanaan istighotsah dan doa bersama bertujuan selain untuk menjalin silaturahmi antara pemerintah daerah dan para insan pendidik, juga dihajatkan untuk kelancaran pelaksanaan ujian nasional di Kota Mataram. Fatwir berharap pelaksanaan UN bisa berjalan sukses, baik sukses proses ataupun sukses hasil. (nia/ham)

Di Balik Mutasi Pemkot Mataram

Penempatan Pejabat Tak Sesuai Keahlian, Nuansa Nepotisme Masih Kental Bergeraknya gerbong mutasi lingkup Pemkot Mataram, Kamis (7/3) tidak bisa dipungkiri menyisakan masalah. Bukan lantaran ada yang puas dan tidak puas, akan tetapi jika dicermati dari pergeseran posisi, penempatan pejabat banyak tidak nyambung antara keahlian yang dimiliki dengan jabatannya saat ini. Salah satunya, sarjana pendidikan justru ditempatkan di Dinas Kesehatan. SEPERTI diketahui, Pemkot Mataram sudah lama merencanakan mutasi pejabat. Bahkan rencana mutasi di lingkup Mataram sudah lebih dulu bergulir ketimbang rencana mutasi Pemkab Lobar bahkan Pemprov NTB. Faktanya, mutasi justru dilakukan oleh Pemprov NTB dan Pemkab Lobar mendahului mutasi di Pemkot Mataram yang baru digelar Kamis (7/3). Demikian panjang waktu yang dihabiskan Baperjakat Kota Mataram dan juga Walikota Mataram selaku pemegang hak prerogatif dalam mutasi pejabat. Toh hasilnya, tidak banyak berubah dari kondisi sebelumnya. Nuansa nepotisme dalam mutasi yang menggeser 215 pejabat itu, masih tercium. Informasi yang dihimpun Suara NTB, Jumat (8/3) kemarin, tidak ada satu pihak pun yang berani mengusik pimpinan SKPD yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petinggi Pemkot Mataram. Bahkan Baperjakat sekalipun. Tidak heran, pimpinan SKPD yang seharusnya sudah pensiun, kembali dipercaya memegang jabatan. Padahal banyak pihak berharap pimpinan SKPD itu, kalaupun ada kesungkanan dari pemegang otoritas, maka pejabat itu ditempatkan sebagai staf ahli

saja. Namun mutasi yang digelar Kamis, cukup mengejutkan. Beberapa pejabat yang masih potensial diparkir pada jabatan staf ahli. Sementara yang selama ini kinerjanya kurang memuaskan, justru diplot memegang jabatan eselon II. Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengatakan, mutasi adalah hal yang biasa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi. Ia meminta para pejabat mempersiapkan diri. Sebab, orang nomor satu di Mataram ini berjanji kalau tahun 2014 mendatang sudah tidak ada lagi perpanjangan masa jabatan. Hasil mutasi ini tidak pelak mengundang reaksi dari sejumlah fraksi di DPRD Kota Mataram. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., mengatakan, sebenarnya pihaknya berharap ada regenerasi di birokrasi Kota Mataram. Namun kenyataannya masih banyak pejabat yang seharusnya sudah pensiun tapi diperpanjang masa jabatannya. Kemungkinan, katanya, Walikota merasa bahwa pejabat-pejabat yang seharusnya sudah pensiun tersebut masih sangat dibutuhkan. Sehingga, lagi-lagi mereka dipertahankan. Ketua Komisi II DPRD Kota

Mataram ini, berharap mutasi kali ini bebas dari nuansa nepotisme. ‘’Kalau ada nepotisme tentu sangat kami sayangkan, karena kasihan yang tidak punya hubungan dengan petinggipetinggi. Berarti penilaiannya tidak objektif dong tapi berdasarkan kedekatan,’’ terangnya. Mutasi ini menurut Nyayu, sudah digodok sejak bulan November tahun lalu, seharusnya hasilnya juga maksimal. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, SE., MSi., mengutarakan, pejabat yang nyata-nyata kinerjanya rendah dan telah memasuki masa pensiun, sudah seharusnya dipensiunkan. Pertimbangan utama tetap pada kinerja, profesionalisme dan kompetensi. ‘’Karena ada kepentingan besar yang harus kita jaga, yaitu kepentingan masyarakat Mataram yang berkepentingan terhadap kinerja birokrasi yang lebih baik. Tuntutan itu tidak harus menunggu 2014,’’ tegasnya. Hal itu justru harus disegerakan sebab tantangan birokrasi dan pembangunan di Mataram semakin komplek. Mataram, katanya, membutuhkan pimpinan SKPD yang visioner. Pada bagian lain Yeyen mengungkapkan, selama pertimbangan mutasi itu tidak memiliki argumentasi yang kuat, maka akan sangat dekat dengan kolusi dan nepotisme. ‘’Itulah warna birokrasi kita. Kalau kita serius dengan reformasi birokrasi maka momentum mutasi dapat digunakan sebagai pintu masuk menuju reformasi birokrasi yang lebih baik. (fit)

Mataram (Suara NTB) Setelah bentrok warga Lingkungan Karang Mas Mas dan Tohpati pecah Kamis (7/3) malam sekitar pukul 23.30 WITA, situasi kemarin mulai kondusif. Namun, aparat kepolisian tetap bersiaga dibantu TNI, mengantisipasi bentrok susulan. Aparat bersama Pemkot Mataram pun tengah mengupayakan rekonsiliasi kedua kubu yang berulangkali bertikai ini. Pantauan langsung Suara NTB, Jumat (8/3) kemarin, situasi di lokasi terlihat normal. Warga gang yang menghubungkan jalan utama Cakra Utara ke Lingkungan Tohpati hanya terlihat konsentrasi aparat bersiaga di pinggir jalan. Sementara warga terlihat duduk di pinggir gang. Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein menyebut, ada sekitar 230 personel Polri disiagakan di perbatasan dua kampung. Personel itu merupakan gabungan dari Polda NTB, Polres Mataram, Polres Lombok Barat. Ada juga satu peleton pasukan bantuan dari TNI. “Keberadaan pasukan untuk menjamin situasi tetap kondusif,” kata Kabid Humas Polda NTB AKBP Drs. Sukarman Husein. Menurut Sukarman, upaya untuk melerai bentrok malam itu sebenarnya sudah maksimal dilakukan aparat. Namun warga terus saling serang, bahkan personel kepolisian pun menjadi korban lemparan. “Kapolres Mataram AKBP Kurnianto Purwoko pun kena lempar. Ada juga perwira Brimob Kompol Muksin juga terkena lempar di lengan kanan. Empat polisi juga luka bagian kaki dan bagian punggung dan kepala,” terangnya. Meski demikian situasi berhasil dikendalikan sekitar Pukul 01.30 Wita, sejumlah barang bukti berupa panah, tombak, parang dan bom molotov diamankan. Terkait rekonsiliasi, kembali ditegaskannya,

akan diupayakan perdamaian secara permanen agar tidak terulang lagi. Di tempat terpisah, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menyesalkan kembali pecahnya keributan antarkampung di wilayah Kecamatan Cakranegara Mataram, Kamis (7/3) malam hingga Jumat dinihari. Walikota meminta tidak terjadi konfilk berkelanjutan dan masyarakat menyerahkan sepenuhnya persoalan itu ke aparat penegak hukum. “Saya minta semua pihak untuk turut meredam konflik yang terjadi di dua wilayah itu, terutama kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat,” ujarnya saat dikonfirmasi di sela-sela acara di kantornya, Jumat (8/3). Meski demikian, ujarnya, kondisi sekarang ini sudah kondusif. Menurut dia, pihaknya bersama aparat keamanan sudah melakukan berbagai macam pendekatan kepada ke dua belah pihak. Sementara itu, di Kantor Lurah Cakranegara Barat, berlangsung pertemuan Forum Kepala Lingkungan se Kecamatan Cakranegara Barat. Pertemuan yang dipimpin langsung Ketua Forum I Gede Warga itu dihadiri sembilan kepala lingkungan di Cakranegara Barat, yakni, Lingkungan Karang Jangkong, Panaraga, Karang Kemong, Banjar Pande Utara, Sampalan, Jeruk Manis, Giri Menara, Karang Kauhan serta Lingkungan Kampung Jawa. Dari hasil pertemuan itu, kata I Gede Warga, masyarakat di Cakranegara Barat diharapkan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang bisa menimbulkan perpecahan. Mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Forum Kepala Lingkungan di Kelurahan Cakranegara Barat langsung melakukan pertemuan dan menyatukan persepsi. (ars/smd)

(Suara NTB/ars)

PENGAMANAN - Aparat Kepolisian dan TNI saat bergabung dalam pengamanan di Lingkungan Tohpati dan Karang Mas Mas, Jumat (8/3).

LENSA

(Suara NTB/ist)

BERBAGI - Serangkaian Hari Raya Nyepi Çaka 1935 yang jatuh Selasa (12/3) mendatang, manajemen Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok berbagi dengan warga sekitar yang merayakan Nyepi. Tampak Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (kanan) didampingi Kepala Lingkungan Banjar Pande Utara, Ida Wayan Jelantik saat menyerahkan bingkisan sembako kepada salah seorang warga, Jumat (8/3).


SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 9 Maret 2013

Halaman 3

SOLUSI

BLOKIR - Warga Dusun Mengkok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Lombok Barat memblokir akses jalan yang menghubungkan jalur utama Kota Gerung dan Mataram menuju tempat pembuangan akhir (TPA) Kebon Kongok.

ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) M. Junaidi menegaskan keberadaan pemantau dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) harus independen. Tetap netral dan tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon. Demikian ditegaskan Junaidi menjawab wartawan di Selong, Jumat (8/3) kemarin. Ia mengutarakan, saat ini sejumlah pemantau mulai menyampaikan lamaran ke KPU Lotim. Pemantau yang diluluskan dipastikan benar-benar memenuhi syarat. Independensi pemantau itu, katanya terlihat dari kejelasan sumber dana pemantauan. Pasalnya, KPU tidak ada alokasi anggaran untuk diberikan kepada pemantau. Sumber anggaran yang jelas itu, kata Junaidi menjadi salah satu syarat wajib yang harus ada dan dituangkan dalam pengajuan permohonan menjadi pemantau. Syarat lainnya, adanya kejelasan status hukum dari lembaga pemantau. Bagan struktur organisasi lembaga dan siapa saja yang akan melakukan proses pemantauan. “Semakin banyak pemantaunya kan semakin banyak dana yang harus disiapkan,” ucapnya. Sejauh ini, disebut Junaidi ada tiga lembaga yang sudah mengajukan lamaran sebagai pemantau Pilkada. Yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aspekindo, Lembaga Pengembangan Pedesaan (LPP) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong. Dari ketiga lembaga tersebut, baru HMI yang sudah dinyatakan memenuhi syarat. Dua lainnya masih diminta untuk melengkapi syarat yang belum. Antara lain soal struktur personal yang akan melakukan pemantauan. (rus) M. Junaidi (Suara NTB/rus)

Proposal Fiktif Rawan Permainan di Bagian Keuangan Giri Menang (Suara NTB) Asisten I Setda Kabupaten Lombok Barat, H. M.S. Udin, mengungkapkan adanya kasus bansos tahun 2004-2009 di Lombok Barat karena diduga berasal dari proposal fiktif. Proposal fiktif ini jelasnya tidak masuk verifikasi yang dilakukan Pemda. Namun, bisa jadi proposal fiktif itu rentan dimainkan di bagian keuangan ketika pencairannya. “Kaitannya dengan kasus bansos, kalau itu berasal dari proposal fiktif. Proposal itu tidak masuk ferivikasi Pemda,”ungkap Asisten I, dikonfirmasi, Jumat (8/3). Dijelaskan, verifikasi bansos itu diawali oleh masuknya proposal melalui tiga arah yakni Bupati, Wakil Bupati dan Sekda dan kadang bisa melalui Kabag Kesra. Setelah proposal masuk, baru diregistrasi, setelah itu diadakan sidang verifikasi. Sidang ini bermuara pada Peraturan Bupati (Perbup), artinya proposal itu akan dinilai apakah layak untuk diterima atau tidak. Pada sidang ini akan terurai, apakah proposal itu fiktif atau tidak. Disana jelas alamat dan lembaganya, jika itu yang mengajukan lembaga maka dipastikan apakah punya izin atau tidak dari Departemen Sosial. Diproposal itu akan tampak apakah ada tandatangan Kadus, Kades dan apakah lembaga itu punya pengurus atau tidak. Setelah melalui sidang, baru diterbitkan berita acara verifikasi. Setelah berita acara verifikasi maka terdapat notulen kerja, artinya apakah hasil verifikasi ada yang layak atau tidak. “Yang tidak layak dikembalikan, sedangkan yang layak akan diproses melalui SK,”imbuhnya. Lalu pertanyaannya, kenapa proposal fiktif itu bisa lolos. Karena menurutnya, proposal itu tidak masuk verifikasi. Bisa saja itu terjadi permainan dibagian keuangan untuk proses pencairannya. Untuk antisipasi persoalan ini, kedepan jelasnya, pihaknya akan memperketat di jaringan verifikasi. Menurutnya, titik kritis di bagian pengeluaran keuangan. Pada proses pengeluaran keuangan ini jelasnya, sangat tergantung pada SK yg dikeluarkan atau yang lolos verifikasi. “Disinilah permainan, disekitar keuangan pada saat pencairan keuangan,”tukasnya. Sementara itu, kalangan dewan meminta agar Kejati terus memperdalam testimoni Juandi. Setiawan. Disampaikan Wakil Ketua DPRD Lobar, Lukman Muhtar, M.Pd, ia menampik, pernyataan Juandi Setiawan dalam testimoninya bahwa dana purna bakti (purna tugas) yang diterima 45 anggota dewan dialokasikan atau diambil dari dana Bansos. Menurutnya, tidak ada dalam aturan kalau dana purna tugas diambil dari Bansos. “Karena itu testimoni saudara Juandi Satiawan harus didalami oleh pihak berwajib (Kejati), di dalam aturan itu dana purna tugas itu sudah dialokasikan di Sekretariat Dewan. Itu sudah dialokasikan,” tegas Lukman. Alokasi dana bansos dengan dana purna tugas terpisah dan tidak ada kaitannya. Dana bansos itu diberikan dan hak masyarakat. Dewan dalam hal ini tidak mengelola, namun hanya menyalurkan melalui proposal yang dititip oleh masyarakat. Kemudian, proposal dilanjutkan kepada eksekutif lalu disalurkan oleh pihak terkait kepada masyarakat. Sedangkan jika dana purna tugas sudah dialokasikan di Sekretariat Dewan. (her)

Cetak Sawah Baru di Lobar

Dihantui Tingginya Konversi Lahan Giri Menang (Suara NTB) Tahun ini Pemkab Lombok Barat memprogramkan cetak sawah baru sekitar 100 hektar. Itu berlokasi di irigasi Gebong dan Pengga meliputi empat wilayah Kecamatan Lembar, Kediri, Gerung dan Kuripan. Namun program cetak sawah baru ini juga dihantui masalah tingginya konversi lahan di daerah ini. Sedikitnya, pertahun konversi lahan produktif pertania mencapai 3 persen. “Setahun itu konversi lahan pertanian itu mencapai hampir tiga persen,” ungkap Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Lonbar, Bachtiar, dikonfirmasi Jumat (8/3). Dijelaskan, program cetak sawah itu merupakan kegiatan untuk mendukung swasembada 10 juta ton surplus beras tahun 2014. Disebutkan, total luas lahan di Lobar mencapai 17 ribu ton dan luas panen 33 ribu hektar. Ditahun 2012 produksi mencapai 172 ribu ton, kalau ekuivalen ke beras sama dengan 117 ribu ton. Jika dihitung kebutuhan beras penduduk Lobar sekitar 700 ribu lebih, diperkirakan mencapai 88 ribu ton. Sehingga Lobar dalam hal ini surplus besar mencapai 26 ribu ton, Namun demikian Lobar dihadapkan pada persoalan koversi lahan yang terbilang tinggi, rata-rata per tahun mencapai 3 persen dari luas lahan. Hal inipun ditanggulangi melalui program cerak sawah dan intensifikasi pertanian. Namun disisi lain, kendati Lombok Barat mengklaim surplus beras sekitar 20 hingga 25 ribu ton per tahun, akan tetapi menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lobar H.L.Winengan beberapa waktu lalu, tidak menjamin Lobar bebas dari ancaman kerawanan pangan. Winengan menjelaskan, Lobar terancam rawan kekurangan pangan disebabkan karena Lobar di apit oleh Kota Mataram. Mataram jelasnya, selalu minus beras hingga 60 ribu ton. “Karena hampir sebagian besar beras Kota Mataram ditopang oleh Beras dari Lobar,” imbuhnya. Ketika Lobar surplus beras timpalnya, kelebihan beras tersebut diambil oleh Kota Mataram maka kejadian ini yang membuat Lobar rawan pangan karena beras yang dihasilkan disedot oleh Kota Mataram. Mantan Ketua KNPI ini juga menegaskan, berdasarkan hasil survai Lobar mendekati rawan pangan. (her)

(Suara NTB/her)

Pemantau Harus Independen

Warga Mengkok Blokir Jalan Menuju TPA Kebon Kongok Giri Menang (Suara NTB) Puluhan warga Dusun Mengkok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Lombok Barat memblokir akses jalan yang menghubungkan jalur utama Kota Gerung dan Mataram menuju tempat pembuangan akhir (TPA) Kebon Kongok. Warga menutup akses jalan itu menggunakan gardu ronda untuk menghalangi truk sampah yang setiap hari melintas di jalur tersebut. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk protes warga karena mereka mengeluhkan lalu lalang truk sampah itu memicu kerusakan jalan desa setempat Informasi yang dihimpun Suara NTB dari warga sekitar lokasi, aksi pemblokiran itu dilakukan sekitar pukul 06.00 Wita. Karena di waktu pagi buta itulah kendaraan pengangkut sampah itu melakukan aktivitas melewati jalan tersebut. Puluhan warga mengangkat gardu di pinggir jalan kemudian dipindahkan ke tengah jalan tepat di ujung jalan perbatasan Desa Suka Makmur sehingga kendaraan tidak bisa lewat. Ketua RT dusun setempat, Jumrah menyatakan, aksi blokir jalan itu direncanakan sejak seminggu lalu. Hal itu dilakukan karena warga menge-

luhkan truk sampah yang lalu lalang di jalur itu, tidak hanya menimbulkan bau yang tak sedap namun dikhawatirkan merusak jalan desa yang kondisinya mulai menurun. “Kami juga takutkan anak-anak di sini ditabrak truk, karena soprirnya mengendarai dengan kecepatan tinggi,”ujarnya. Bagaimana warga tidak khawatir jelasnya, jumlah truk sampah yang lalu lalang setiap hari di jalur itu sekitar 34 kendaraan itupun bolak-balik. Truk itu masing-masing 14 truk sampah dari Gerung (Lobar) dan 20 unit truk mengangkut sampah dari Kota Mataram. Hal ini menjadi

masalah, karena warga juga ramai menggunakan jalur itu. Setiap pagi sering kali terganggu oleh lalu lalang kendaraan itu. Aksi blokir masih terjadi hingga pukul 11.00 Wita, bahkan hingga berita ini ditulis aksi blokir jalan itu masih berlangsung. Karena jalur diblokir, puluhan truk sampah itupun terpaksa kembali dan parkir di jalur jalan menuju Rumak. Sahram seorang sopir truk itu mengaku hanya menjalankan tugas membuang sampah ke TPA Kebon Kongok, perkara jalur diblokir jelasnya itu urusan pihak pengelola sampah dengan masyarakat. “Kami tidak tahu kemana akan dibawa sampah

ini,” ujarnya. Aksi blokir itu juga berdampak terhadap para pemulung di TPA Kebon Kongok, pemulung mengaku merugi sekitar Rp 20 sampai Rp 25 ribu, jika tidak ada truk pengangkut sampah yang datang Kepala Dusun Sukamakmur, Saharudin menyatakan ada tiga tuntuan warga dalam pertemuan itu antara lain karena menggunakan akses jalan di desa itu warga meminta agar sampah di daerah itu juga diangkut ke TPA. Kedua, karena digunakan aset jalan di desa itu maka pihak terkait harus memperhatikan kondisi jalan. Jangan sampai setelah rusak parah baru diperbaiki. Tuntutan selanjutnya, warga meminta kompensasi ke desa baik dalam bentuk dana dan penyerapan tenaga kerja dari desa itu. Kepolsek Gerung, AKP Gusti Bagia menambahkan, pihaknya menerima laporan aksi blokir itu sekitar pukul 11.00 Wita. Setelah menerima laporan, pihaknya

langsung ke TKP. Disebutkan, truk yang dihadang di dua lokasi. Karena dihadang di Jalur Rumak (Banyu Mulek), truk kemudian mengambil jalur lewat Gerung. Namun di jalur Gerung juga ditutup warga. Dalam hal ini jelasnya, pihaknya hanya memantau dan memonitor pertemuan warga dengan pihak terkait. Hasil pertemuan jelasnya belum ada kesepakatan. Rencananya pertemuan lanjutan dilaksanakan hari ini. Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Ir. Dedy Supriyadi, SH mengakui bahwa truk yang membawa sampah dari Kota Mataram tidak diizinkan lewat oleh masyarakat Dusun Mengkok, Desa Sukamakmur. Namun dia menolak jika tak diizinkannya truk sampah itu lewat karena persoalan kontribusi bagi masyarakat desa setempat. “Tidak dikasi lewat karena jalannya rusak. Tapi sekarang sudah bisa diselesaikan,” katanya. (her/smd)

Kinerja BK DPRD Loteng Pemkab Lotim Tolak PT G and G Dinilai Melempem Investasi Labuhan Haji

Selong (Suara NTB) Kelanjutan rencana investasi PT. Raja G and G untuk mengelola Dermaga Labuhan Haji sampai saat ini belum jelas. Pasalnya, hingga saat ini pihak investor asal Singapura itu belum memberi jawaban atas permintaan Pemkab Lotim untuk mengembalikan biaya konstruksi dermaga senilai Rp 83 miliar. “Sampai sekarang tidak ada jawaban dari investor,” ungkap Asisten II Bidang Ekonomi Setda Kabupaten Lotim, Ir. H.M. Aminullah. Menjawab wartawan di ruang kerjanya, Jumat (8/3) kemarin, ia mengutarakan, permintaan terhadap investor itu merupakan kebijakan Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy. Ditanya apakah kebijakan Bupati merupakan bentuk penolakan? Asisten II mengiyakan. Penolakan secara langsung dianggap kurang pas. Diterangkan, jika PT Raja G and G sanggup memberikan Rp 83 miliar maka investor yang akan melakukan revitalisasi perikanan di kawasan pelabuhan Labuhan Haji diperkenankan merealisasikan investasinya sesuai batas ketentuan yang ditetapkan undang-undang. “Kalau ingin kelola selama 30 tahun harus kembalikan biaya konstruksi dermaga,” imbuhnya. Aminullah menegaskan, lahirnya kebijakan Bupati ter-

(Suara NTB/rus)

LABUHAN HAJI - Inilah suasana di Dermaga Labuhan Haji yang terlihat sepi dari aktivitas kedermagaan. hadap jawaban atas minat investasi PT Raja G and G itu berdasarkan kajian yang mendalam. Diketahui, berulang kali investor PT G and G ini mempresentasikan minatnya di hadapan Pemkab Lotim. Salah satu bagian yang akan dikelola, adalah kandungan pasir besi yang terkandung di pantai Labuhan Haji. Pascakedatangan PT G and G, ada investor lain yakni PT Persada Ilahi yang sudah melayangkan surat ke Pemkab Lotim untuk mengelola Labuhan Haji. Dalam suratnya, PT Persada akan mengembangkan sektor perikanan, pabrik es dan sistem pendinginan ikan. “Suratnya masuk Januari lalu, namun sampai sekarang kita tunggu-tunggu be-

lum ada yang datang,” imbuhnya. Bagi Pemkab Lotim, tidak ada kata tertutup bagi investor mana saja yang ingin serius menanamkan investasi. “Pemerintah wellcome,” terangnya. Pemberitaan sebelumnya, kawasan Dermaga Labuhan Haji juga dihajatkan sebagai tempat pebangunan Depo Liquied Petroleum Gas (LPG) PT Pertamina. Sejauh ini, rencana tersebut dipandang sebatas wacana. Wacana lainnya, Dermaga juga akan dijadikan kawasan tempat pendirian sekolah pelayanan internasional. Rencana ini pun diakui Aminullah masih sebatas wacana. Pasalnya, sampai sekarang wacana tersebut belum ada tindak lanjut. (rus)

Perpanjangan ’’Run Way’’ BIL

Pusat Janji Anggarkan pada APBN Perubahan Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berjanji akan mengalokasikan anggaran untuk perpanjangan run way (landasan pacu) Bandara Internasional Lombok (BIL) pada APBN perubahan tahun 2013. Setelah sebelumnya, anggaran tersebut tidak teralokasi pada APBN murni tahun ini. Dengan begitu, tahun ini juga proses perpanjangan run way BIL bisa terlaksana. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Ridwan Syah, kepada Suara NTB, di pendopo Bupati Loteng, Kamis (7/3) sore kemarin. Dari komunikasi yang sudah dilakukan sebelumnya, semula anggaran perpanjangan run way BIL akan masuk pada APBN murni. Supaya penambahan run way bisa terlaksana pada awal tahun 2013 ini. Tetapi pada kenyataan, anggarannya tidak masuk pada APBN. Sehingga Kemenhub bakal mengalokasi anggaran perpanjangan run way BIL tersebut pada APBN perubahan mendatang. Karena memang perpanjang run way BIL merupakan janji presiden saat peresmian BIL tahun 2011 lalu. Dikatakannya, pada awalnya anggaran perpanjangan run way BIL akan ditanggulangi oleh PT. AP I. Sehingga pemerintah pusat tidak mengalokasikanya. Namun pada kenyataan, PT. AP I justru tidak menganggarkan pada

tahun 2013 ini. Karena memang ada prioritas lain. “Sumber pendaaan untuk run way ada dua yakni dari PT. AP I dan dari anggaran pusat,” tambahnya. Pada kesempatan itu, Ridwan membantah adanya isu yang mengatakan kalau anggaran perpanjangan run way BIL dialihkan untuk pengembangan Bandara Ngurah Rai Bali. Yang menyebabkan, perpanjangan run way BIL gagal terlaksana pada tahun ini. “Isu itu tidak benar. Yang benar pemerintah pusat belum menganggarkan dan baru akan dianggarkan pada APBN perubahan,” tandasnya. Rencananya, panjang run way BIL akan ditambah sekitar 250 meter. Sehingga total panjang run way bisa mencapai 3.000 meter. Adapun perkiraan kebutuhan dana untuk penambahan panjang tersebut sekitar Rp 150 miliar. Lebih lanjut Ridwan menambahkan, penambahan panjang run way BIL sangat penting dilakukan. Untuk mengantisipasi perkembangan BIL ke depan. Apalagi BIL kini sudah menjadi embarkasi haji penuh. Sehingga bisa dipastikan pesawat yang akan mendarat, semuanya berbadan lebar. Belum lagi, ke depan sudah ada rencana dari sejumlah maskapai penerbangan yang akan membuka rute penerbangan ke luar negeri. “Kalau pesawat-pesawat dari luar negeri, rata-rata berbadan lebar. Jadi panjang landasan pacu di BIL juga harusnya memadai,” timpalnya. (kir)

Praya (Suara NTB) Kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Lombok Tengah (Loteng) mendapat sorotan dari kalangan anggota Dewan setempat. Pasalnya, kinerja salah satu alat kelengkapan Dewan ini dalam rangka pembinaan para wakil rakyat ini, selama dua tahun terakhirnya dinilai melempeng. Terbukti banyak anggota Dewan Loteng yang malas mengikuti agenda Dewan, justru tidak pernah ditindak tegas. “Dulu pada awal-awalnya, kinerja BK cukup baik. Tetapi sekarang justru melempem,” kritik anggota DPRD Loteng asal Fraksi Demokrat, M. Samsul Qomar, Jumat (8/3) kemarin. Ia menjelaskan, dulu kalau ada anggota Dewan Loteng yang malas mengikuti agenda Dewan terutama sidang paripurna pasti mendapat teguran keras. Sampai-sampai BK mengumumkan nama-nama anggota Dewan yang malas bersidang kepada publik. Dan, langkah tersebut cukup efektif dalam memberikan efek jera kepada para anggota Dewan Loteng malas. Akan tetapi, justru belakangan kinerja BK menurun dan tidak terlihat lagi. Imbasnya, banyak anggota

Dewan Loteng yang malas-malasan mengikuti agenda Dewan. Karena memang tidak ada kontrol yang ketat dari BK. Untuk itu, ia meminta BK supaya menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Adapun terhadap anggota Dewan Loteng yang malas-malasan, supaya segera ditindak tegas oleh BK sesuai aturan yang berlaku. “Kita berharap BK bisa berperan sesuai fungsinya sebagai kontrol internal terhadap kinerja para anggota Dewan Loteng lainnya,” timpalnya. Terkait desakan tersebut, anggota BK DPRD Loteng, Khaerudin, mengaku kalau selama ini BK sudah bekerja maksimal sesuai tugas dan fungsinya. Kalaupun kemudian belum maksimal, pihaknya berjanji akan berkerja lebih optimal lagi ke depan. Adapun terkait anggota Dewan yang malas, akan segera dipanggil untuk meminta klarifikasi. Bahkan jika memang sudah dinilai cukup berat, bisa saja diajukan pemberhentian kepada partainya. “Kita sudah mengindentifikasi beberapa orang anggota Dewan Loteng yang dinilai malas. Dan, segera mereka akan kita panggil,” tegasnya. (kir)

Dishubkominfo Lobar Bangun Dermaga Apung di Senggigi Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat dibantu pemerintah pusat membangun sejumlah dermaga apung sejak tahun lalu. Tahun ini juga Pemda melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika membangun satu unit pelabuhan apung senilai ratusan juta. Pelabuhan ini untuk nyandar kapal pesiar yang datang ke Lombok. Kepala Dishubkominfo, H. Akhmad Saikhu yang baru saja menjabat sebagai kepala Dinas menyatakan, pembangunan dermaga apung itu dibantu pusat melalui Kementerian Perhubungan. Pemkab dalam hal ini terima jadi, karena semua proses tender dan pengerjaannya dilakukan pusat. Tahun ini pusat juga memberikan bantuan untuk membangun satu unit lagi dermaga. “Itu kita akan banggun di Senggigi untuk nyandar kapal pesiar dan kemudahan para wisatawan,” ucapnya ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (8/3). Tahun lalu jelas mantan Camat Labuapi ini, sudah ada satu unit dermaga senilai ratusan juta dibangun dan telah diserahterimakan ke dinas terkait. Dikatakannya, keberadaan pelabuhan ini untuk menambah fasilitas guna

meningkatkan pelayanan kepada pengunjung. Dibagian lain, ia belum mengetahui pasti rencana pengembangan Pelabuhan Lembar menjadi pelabuhan cruise atau sejenis pelabuhan tempat bersandarnya kapal pesiar wisatawan berkapasitas besar. Rencana itu belum jelas karena belum ada kepastian dari pusat. Sementara terkait rencana pengembangan Pelabuhan Lembar ke Labuan Poh juga terus diupayakan. Saat ini, DED sedang dibuat dipusat. Rencana pengembangan ini jelasnya tergantung pusat, jika pusat sudah siap maka Pemkab dalam hal ini bertugas mengadakan lahan. Terkait pembebasan lahan, pihaknya belum memastikan kapan bisa dianggarkan karena sejauh ini belum ada alokasi anggaran untuk itu. Diketahui, Menkoekuin berencana membangun pelabuhan khusus kapal pesiar di daerah tersebut. Untuk mendukung peningkatan infrastruktur di Lembar, pihak terkait sudah mengkoordinasikan dengan Adpel dan syahbandar. Pihak terkait merencanakan akan ada pengembangan pelabuhan untuk dijadikan pelahuban tempat bersandarnya kapal pesiar. (her)


SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 9 Maret 2013

Halaman 4

Kerjasama Program Dikdas Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB Genjot Prestasi

Puluhan Guru MIPA SD Dibekali Tim OSN Unram

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 50 guru Matematika dan IPA (MIPA) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sumbawa yang juga guru pendamping siswa yang lolos pra test seleksi Olimpiade Sains Naional (OSN) dibekali oleh tim dari Universitas Mataram (Unram) selama tiga hari kedepan, yang dimulai, Jumat (8/3). P e m bekalan ini dihajat-

kan untuk menggenjot prestasi siswa yang berlaga di OSN Kabupaten nantinya. Para guru tersebut di antaranya berasal dari SDN 1 Mapin Kebak, SDN Labuhan Mapin, SDN 1 Alas, SDN 7 Alas, dan SDN 9 Alas, SDN Tarusa , SDN 1 Labuan, SDN 2 Sumbawa, SDN 6 Sumbawa, SDN Ai Paya Tarano, SDN 1 Empang, SDN Teluk Santong, dan lainnya. Dalam pengarahannya, Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, Sudirman Malik, S.Pd, berharap kepada para guru yang mengikuti pelatihan agar dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mendalami materi yang diberikan agar nantinya bisa ditransfer kepada siswa. Sebab keberhasilan para guru dan kepala sekolah dapat menjadi prestasi tersendiri. “Materi pelatihan yang diperoleh harus mampu ditransfer kepada anak. Ini harapan kita semua,” terangnya. Bahkan kalau

Sudirman Malik

(Suara NTB/arn)

PEMATERI - Dua orang tim OSN dari Unram yang memberikan materi bimbingan kepada guru bisa, dapat ditransfer ke guru lainnya. Sebab terkadang orang pintar, maunya menang sendiri dan enggan menyampaikan apa yang diketahuinya kepada orang lain. Melalui pelatihan inilah, perlunya saling mengisi satu sama lain. “Guru sangat disayang oleh Allah, asalkan itu tulus ikhlas. Berangkat dari ketulusan dulu, baru kita bicara profesionalisme, bicara mutu dan lain sebagainya. Guru digugu dan ditiru. Dari tangan gurulah, lahir anak-anak yang bermanfaat bagi bangsa dan negara,” kata Sudirman. Dalam hal ini, Diknas memiliki pola tersendiri dalam melakukan pembinaan dan

pelatihan. Seperti yang dilakukan SMP Negeri 1 Labuan Badas, yang sudah menjalin kerja sama dengan Unram untuk melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap siswa. Kepala sekolah hanya memonitor kegiatan. Harapannya, bagaimana pendidikan menjadi lebih baik. Meski demikian, Kadis Diknas mengingatkan agar kegiatan yang dilakukan dapat dievaluasi kembali, sebab banyak tugas yang diberikan Diknas kadangkala tidak bermanfaat dan sia-sia. Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Diknas Sumbawa, Harun Arsul, S.Pd, menambahkan, pada prinsipnya kalau murid yang dibekali, maka ilmun-

ya berakhir hanya di murid itu saja. Namun apabila guru yang dibekali, maka akan tercapai tujuan jangka panjang bagi peningkatan prestasi pendidikan di daerah ini. Makanya, kegiatan pelatihan pembinaan guru MIPA ini, dalam rangka mendorong percepatan mutu pendidikan khususnya di bidang MIPA. Di samping itu dalam rangka penyiapan sumber daya guru agar kedepannya lebih siap. Pada tahun sebelumnya, hanya para siswa yang dipanggil. Namun, tahun ini coba dikolaborasikan dengan memanggil para guru Pembina. Dengan harapan, dapat meloloskan siswa MIPA ke tingkat Kabupaten. Bahkan sampai

(Suara NTB/arn)

provinsi hingga nasional. Persiapan siswa di masing-masing sekolah untuk menghadapi kompetisi tingkat Kabupaten pada 20 Maret mendatang. Dalam pelatihan ini, Diknas bekerja sama juga dengan tim Unram, yang juga tim pembinaan OSN tingkat Provinsi. Hal ini sudah berlangsung dalam dua tahun terakhir. Diharapkan terjadinya pendalaman materi, sehingga akan menambah persiapan-persiapan yang dibutuhkan agar mampu membawa siswa bersaing di tingkat Kabupaten. “Guru yang diundang hari ini, adalah guru yang mampu membawa muridnya lebih berprestasi. Serta dapat menyampaikannya kepada

Puluhan Jeriken Mitan Diamankan Polisi

Dua Taman Kota Bakal Dibangun di Sumbawa Besar Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah menyulap lapangan Kerato sebagai taman kota, Pemkab Sumbawa kembali akan membangun dua taman kota pada tahun ini. Yakni, bekas kompleks rumah dinas pertanian dan di tanah milik Pemkab “525” bukit Kebayan. Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (BPMLH) Sumbawa, Ir. Dirmawan, kedua taman tersebut akan dibangun pada tahun ini, dengan total anggaram Rp 1 miliar lebih. Bekerjasama dengan konsultan dari Mataram untuk perencanaannya. “Taman Kerato juga masih kita benahi,” terangnya. Taman-taman tersebut akan dibuat seindah mungkin. Penanaman pohon akan ditata sedemikian rupa. Sebab, selain sebagai tempat rekreasi keluarga, juga akan dibuatkan taman bacaan. Orang-orang bisa bermain sambil membaca. Sekretaris Komisi III DPRD Sumbawa, A. Rafiq, menjelaskan, pembuatan taman kota di Sumbawa sebaiknya meniru konsep taman kota di Surabaya. Dengan membangun sebuah taman kota yang rindang, lengkap dengan segala fasilitas bermain. Ditambah pula taman bacaannya. Tentunya, hal ini juga mesti didukung dengan regulasi yang jelas. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Puluhan jeriken minyak tanah (mitan) yang diduga bakal diselundupkan ke Lombok, diamankan polisi di kecamatan Lopok. Ratusan liter mitan tersebut dibawa menggunakan kendaraan bus Damri. Informasi yang diperoleh, Jumat (8/3) menyebutkan, mitan tersebut diduga dikumpulkan dari sejumlah pengecer yang ada di sejumlah kecamatan di bagian timur, seperti Lape, Maronge dan Pelampang. Rencananya, mitan tersebut akan dibawa ke Mataram menggunakan bus Damri Nopol DR 7297 A. Namun, bus tersebut dihadang beberapa warga desa Lopok, tepatnya di depan Mesjid Al Amin. Ketika dikonfirmasi, Kapolsek Lape, AKP. Nurdin Senang menjelaskan ada sekitar 37 jeriken mitan di atas bus tersebut atau sekitar 813 liter. Masing-masing jeriken ditaruh di rak atas, dalam bagasi dan sebagian di dalam bus yang dibungkus dengan karung. Diduga mitan tersebut hendak diselundupkan ke Lombok. Kini mitan tersebut telah diamankan Polsek

Polisi Bekuk Bandar Togel ’’Online’’ Kota Bima (Suara NTB) Seorang bandar judi togel online berinisial D alias W warga kelurahan Melayu, kecamatan Asakota, Kota Bima ditangkap jajaran Polres Bima Kota. Aparat juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti termasuk dua laptop dan tujuh unit handphone yang digunakan untuk menjalankan bisnis haramnya. Saat ini warga keturunan Tionghoa berusia 26 tahun ini tengah menjalani pemeriksaan intensif guna mengungkap jaringannya. Penangkapan bandar besar ini pun dipublikasikan oleh aparat Polres Bima Kota pada Jumat (8/3) siang. Dalam publikasi tersebut, aparat menghadirkan tersangka yang berbadan tinggi tegap beserta seluruh barang bukti yang diamankan. Kapolres Bima Kota, AKBP Kumbul KS, SIK, SH dalam keterangan persnya mengatakan tersangka ditangkap di rumahnya saat tengah online sekitar pukul 17.00 Wita. Penangkapan itu dilakukan setelah seminggu dilakukan pelacakan oleh anggotanya. Di rumah tersangka, pihaknya menemukan sejumlah barang bukti yang digunakan berupa dua unit laptop, tujuh unit handphone berbagai merek, empat kartu ATM, kalkulator, uang tunai hasil penjualan dan kertas rekapan dari para kaki tanganya. Menurut Kumbul, yang bersangkutan merupakan bandar besar dengan wilayah operasi di Kabupaten Bima dan Kota Bima. Dia tidak sendirian, melainkan dibantu oleh kaki tangannya yang tersebar di seluruh kecamatan. Sehingga tak ayal dalam sehari omzet bisnis haram pelaku mencapai antara Rp 5 juta hingga Rp 10 juta. “Uang yang dikumpulkan ini dikirim via ATM,” ujar Kumbul sambil menunjukkan kertas rekapan dari kaki tangan pelaku. Modusnya, lanjut Kumbul, pelaku mendaftar di salah satu situs togel dengan nama King4D. Setelah mendaftar dengan akun, lalu memasukkan nomor rekening serta menyiapkan saldo yang akan disetor. Berdasarkan pengakuannya, bisnis haram ini dilakukan pelaku sejak dua bulan lalu. Berdasarkan catatan kepolisian, D merupakan residivis kasus narkoba yang baru bebas dua bulan lalu dengan masa hukuman dua tahun delapan bulan. Setelah keluar, rupanya D beralih binis hingga akhirnya ditangkap pada Kamis sore. Kali ini atas perbuatannya, ia diancam dengan pasal 303 KUHP dengan pidana kurungan di atas lima tahun penjara. Ditambahkan Kumbul, guna menyelidiki lebih lanjut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polda NTB termasuk menelusuri situs tersebut apakah ada di dalam negeri atau di luar negeri. “Untuk menelusurinya kita koordinasikan dengan Polda NTB,” pungkasnya. (use)

Para guru peserta pelatihan

siswa secara berjenjang,” tandas Harun. Tim dari Unram, Drs. Sutrio, M.Si dan Drs. Sudi Prayitno, M.Si, menjelaskan, pelatihan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya langsung menyentuh siswa, sehingga diketahui mana anak yang berpotensi. Tetapi sekarang ini, guru yang dilatih, dengan harapan memberikan manfaat yang lebih besar. Para guru inilah yang akan dibimbing dan nantinya mereka bisa menyampaikannya ke siswa. Dari pengamatannya sejauh ini, anak-anak di Sumbawa cukup berpotensi untuk berprestasi di OSN. Khusus sekolah dalam kota, ada SDN 2 dan SDN 6 Sumbawa Besar. Sementara di luar kota, sejumlah sekolah di kecamatan Alas, seperti SDN Mapin Kebak juga memiliki peluang, karena sudah cukup lama menyiapkan siswanya. Yang jelas, ada peningkatan prestasi sehingga persaiangannya akan cukup ketat. “Kompetisi anak di Sumbawa makin ketat. Mereka mampu bersaing dengan daerah lainnya di NTB,” kata Sutrio, sambil menyarankan kepada sekolah untuk lebih menyiapkan siswanya. Serta tak lupa, peran orang tua dalam mendidik anak agar lebih berprestasi. (arn/*)

(Suara NTB/ist)

JALAN PROVINSI - Yadin, Guru SMA 2 Soromandi di Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Kamis (7/3) melintas dengan sepeda motor di ruas jalan berbatu yang masih tergenang banjir. Tidak adanya sarana penyeberangan jembatan, memaksa warga melintas di permukaan jalan yang berubah menjadi sungai tersebut. Ironisnya, jalan yang dilalui itu berstatus jalan provinsi.

Situasi Talabiu Kondusif

Polisi Buru Dua Tersangka Penusukan Kota Bima (Suara NTB) Aparat Polres Bima Kota, hingga kemarin masih memburu dua tersangka pembunuhan terhadap Ahmad, warga Talabiu pada Minggu malam. Sementara setelah ditangkapnya salah seorang tersangka, situasi desa Talabiu sudah berangsung kondusif dan arus lalu jalan nasional lintas Bima-Sumbawa sudah lancar. Kapolres Bima Kota, AKBP Kumbul KS, SIK, SH yang ditemui Jumat (8/3) mengatakan, pihaknya masih memburu dua pelaku pembunuhan masing-masing berinisial ES, anak anggota TNI dan Ir alias Hunter yang mengemudikan mobil Avanza pada dinihari peristiwa terjadi. “Kita masih buru dua pelaku lainnya,” tandas Kumbul. Namun tak dijelaskan apakah kedua orang tersebut masih berada di Bima atau sudah melarikan diri ke luar daerah. Sementara itu, hingga kemarin pihaknya masih melakukan penjagaan terhadap kafe Flamboyan yang disebut-sebut menjadi sumber

masalah dimaksud. Namun penjagaan tidak lagi dilakukan dengan ketat seperti awal-awal peristiwa melainkan hanya patroli. Sementara pascapenangkapan salah seorang pelaku, situasi di Desa Talabiu sudah mulai kondusif. Tidak ada lagi blokade jalan di keempat penjuru ruas jalan di perempatan dimaksud. Sebelumnya, setelah salah satu pelaku berinisial P (19) ditangkap warga mau membuka namun hanya jalan nasional lintas BimaSumbawa. Namun sehari kemudian, warga akhirnya membuka semua blokade. “Kalau blokade dari awal kita jelaskan adanya penangkapan mereka langsung buka,” tutur Kumbul.. Pembukaan blokade seluruh ruas jalan ini juga dibenarkan Kabag Ops Polres Bima Kota, Kompol Tihar Siagian, SIK. Pembukaan seluruhnya tersebut dilakukan pada Kamis lalu. “Jalur Bima-Tente juga sudah dibuka,” tandas Tihar. (use)

(Suara NTB/arn)

MITAN - Barang bukti mitan berisi jeriken yang dibungkus karung yang diamankan di Polsek Lape, Sumbawa. Lape. Sopir bus juga dimintai keterangan atas kasus ini. Minyak tanah diduga milik seorangIbuRumahTangga(IRT)warga dari Lombok. Ia mendapatkan mitan tersebut dari sejumlah pengecer yang ada di wilayah sekitarnyadenganhargayangbervariasi, antara Rp 5.000 hingga Rp 7.000

per liter. Kemudian dikumpulkan di suatu tempat untuk dibawa ke LombokdandijualdenganhargaRp 15.000 per liter. Terkait hal ini, Polsek Lape masih memeriksa sejumlah saksi. Termasuk IRT yang diduga sebagai pemilik mitan. “Kita masih lakukan pemeriksaan,” tandas Nurdin. (arn)


RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 9 Maret 2013

Semrawut, Pembangunan di Luar Kawasan Mandalika Resort Dari Hal. 1 Indah mengatakan pembangunan di kawasan perbukitan di sekitar Mandalika Resort itu harus diatur dan dibuatkan regulasi. Ia mengatakan di sekitar kawasan tersebut banyak pihak (investor) yang telah membuka akses jalan, namun kemudian tidak ditata. Pada saat musim hujan, tanah yang dari gunung akan turun terbawa air hujan dan akan mengenai jalan. Namun itu tidak diurus investor tersebut sehingga dapat merusak jalan dan lingkungan. “Itu harus segera diatur, radius berapa dari kawasan tersebut orang bisa membangun dan model bangunan seperti apa yang dibolehkan,” ujarnya. Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa sebenarnya tidak bisa begitu saja melarang orang membangun di luar kawasan Mandalika. Kecuali kalau kawasan yang dikelola BTDC tersebut sudah mulai dilakukan realisasi pembangunan. Menurutnya kalau masyarakat atau investor dilarang membangun di luar kawasan Mandalika Resort, lapangan

pekerjaan bagi masyarakat sekitar akan hilang. “Kalau bagi saya, sekarang orang dilarang (membangun), tapi BTDC sendiri tidak kunjung memulai pembangunan. Akibat yang pertama hilang potensi pendapatan. Tamu di sana banyak tapi akomodasi kurang. (Akibat) ke dua lapangan kerja, dengan adanya orang membangun sekarang, walaupun tidak semewah yang akan dibangun oleh BTDC, tapi setidaknya sekarang penyerapan tenaga kerja ada,” terangnya. Tersedianya lapangan kerja lanjutnya juga dapat menurunkan tingkat kriminalitas yang kerap terjadi di sekitar kawasan tersebut. Indah mengatakan pada saat Pansus Mandalika bertemu dengan BTDC beberapa waktu lalu juga diminta ada Perda yang mengatur pembangunan di luar kawasan Mandalika. Pihaknya pun menyetujui permintaan tersebut. Namun yang terpenting tegasnya, BTDC merealisasikan dahulu pembangunannya di kawasan seluas ribuan hektar tersebut. (nas/yan)

Internal Dewan Silang Pendapat Dari Hal. 1 Upaya itu menurutnya bisa dilakukan dalam rangka kegiatan reses anggota DPRD NTB yang akan dimulai pada 10 Maret 2013 mendatang. “Karena selesai reses, DPRD langsung masuk dibahas LKPJ,” ujarnya. Sebagai anggota Badan Musyawarah (Banmus), Hadi mengaku kecewa atas keterlambatan ini. Ia juga mengingatkan agar para birokrat di lingkup Pemprov NTB memprioritaskan penyerahan draft LKPJ ini dan menghindari kesibukan lain di luar bidang tugasnya. Hadi mengaku telah meminta Sekretaris DPRD NTB untuk melakukan klarifikasi. Pihaknya juga tidak ingin pembahasan LKPJ dimaknai hanya sebatas sebuah seremonial belaka. “LKPJ kali ini ditunggu tunggu oleh rakyat NTB,” pungkasnya. Menanggapi pernyataan tersebut, Anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP, Drs. Ruslan Turmuzi, menegaskan bahwa sesungguhnya tidak tepat jika dikatakan bahwa penyerahan berkas LKPJ tersebut mengalami keterlambatan. Menurutnya, pembahasan secara bersamaan LKPJ tahun 2012 dan LKPJ AMJ tersebut memang

sudah disepakati akan dilakukan pada bulan Maret. “Sekarang kan bulan Maret ini belum selesai. Dan itu semuanya sudah clear, tapi kan harus menunggu BPK dulu, baru masuk ke dewan,” tandasnya. Ruslan juga menegaskan bahwa tidak elok jika kalangan DPRD NTB menyalahkan pihak eksekutif dalam persoalan ini. ‘’Tidak ada kaitannya kinerja SKPD atau pejabat Pemprov dengan LKPJ ini,’’ ujarnya. Ruslan menambahkan bahwa jadwal pembahasan oleh Banmus tersebut sejatinya adalah bersifat tentatif. Dengan kata lain, sewaktu – waktu jadwal tersebut bisa diubah sesuai kesepakatan di internal DPRD NTB. Mengenai persoalan reses yang akan digelar oleh anggota DPRD NTB, Ruslan menegaskan bahwa substansi dari reses bukanlah untuk melakukan evaluasi kebijakan melainkan menyerap aspirasi. “Itu salah satu tugas anggota DPRD. Jadi aspirasi yang dihimpun dari reses itu bukan untuk LKPJ, tapi untuk penyusunan kebijakan, misalnya, APBD Perubahan,” ujarnya. (aan)

Harus Percaya Diri Dari Hal. 1 kunci jawaban palsu kerap beredar di kalangan para siswa baik melalui pesan singkat (SMS), internet ataupun melalui fotocopy soal. Pihaknya berharap UN, tahun ini siswa di Kota Mataram bisa lulus 100 persen. Untuk itu pihaknya berharap kepada para siswa un-

tuk lebih fokus belajar dan percaya pada diri sendiri. Walikota memberi apresiasi terhadap pelaksanaan istighosah yang dilaksanakan hampir setiap tahun ini. Ia berharap dengan doa dan ikhtiar yang dilakukan para siswa, dapat membawa hasil yang baik pada nilai UN. (nia)

Tender Lelang Proyek RTH Dilaporkan ke Polda NTB Dari Hal. 1 Dalam laporan itu, terkait dugaan pelanggaran Kepres 70 Tahun 2012 tentang perubahan atas Kepres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. ‘’Dalam laporan ini, ada harapan agar kami mengusut kasus ini sebelum terbit Surat Perintah Kerja. Dengan harapan mencegah terjadinya kerugian negara, dengan cara penyitaan terhadap dokumen lelang,’’ terangnya. Salah satu paket yang dilaporkan, pada pembangunan proyek peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) di Kabupaten Lombok Timur di Desa Perigi. Proyek dimenangkan CV.IB yang masuk urutan empat dalam penawaran. Ini dituntut harus dibatalkan

karena VC IB dan CV. YP yang nomor urut 3, dibuat oleh satu orang rekanan. Namun menurut Sukarman, laporan itu tidak serta merta ditindaklanjuti. ‘’Hari ini baru turun disposisinya dari Kapolda ke Ditreskrimsus, dan sedang ditelaah,’’ terangnya. Secara umum dijelaskannya, dalam penanganan perkara Tipikor, pihaknya memprioritaskan kasus yang sudah ada dugaan kerugian negaranya, jika itu terkait dengan fisik bersumber dari anggaran negara. Namun demikian, langkah pencegahan dengan langkah awal, tetap dilakukan. ‘’Karena itu, Ditreskrimsus masih menelaah laporan ini,’’ pungkasnya. (ars)

Polda dan Kejaksaan Didemo Mahasiswa Dari Hal. 1 Aksi yang diikuti 10 orang ini, tanpa pengawalan ketat aparat. Mereka sempat melakukan aksi bakar kardus di depan Mapolda. Bahkan sebagai bentuk protes, mereka menendang gerbang Mapolda. Sesaat kemudian massa ditemui Kompol Ardiansyah, Perwira Pertama (Pama) yang tugas piket siang itu. Ardiansyah menjelaskan, dalam proses hukum oleh Subdit IV Ditreskrimum, Tina tidak ditahan. Penahanan dilakukan di Kejaksaan. Mendengar penjelasan itu, mahasiswa kemudian bergeser ke Kejaksaan Tinggi NTB

yang berjarak hanya 200 meter. Di depan Kejaksaan, mereka mengkritik Kejaksaan yang tidak jeli menelaah kasus itu, namun menerima pelimpahan berkas dari Kepolisian, kemudian menahan Tina. ‘’Ini jelas jelas kriminalisasi perempuan. Ada apa dengan Kejaksaan?,’’ kritik Firmansyah. Aksi mereka berakhir di depan Kejaksaan, tanpa ada satu orang pejabat pun yang menemui. Namun mereka berjanji akan kembali pekan depan dengan jumlah massa lebih banyak. (ars)

Halaman 5

Pengentasan Kemiskinan di NTB

Yayasan Amallillah Bagikan 2,5 Juta Paket Sembako Senilai Rp 600 Miliar Mataram (Suara NTB) Untuk mengentaskan kemiskinan di NTB, Yayasan Amallillah yang berkantor pusat di Bekasi ,Jawa Barat, tahun ini akan membagikan sebanyak 2,5 juta paket sembako senilai Rp 600 miliar lebih bagi fakir miskin,anak yatim dan orang tua jompo di NTB. Program bakti sosial ini sebelumnya telah dilaksanakan di Jawa Barat dan NTB merupakan provinsi ke dua yang mendapatkan program tersebut. Kepala Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (BKKS) Wilayah Utara Yayasan Amallilllah, Mahmud Abdullah mengatakan tahun ini NTB menjadi lokasi ke dua program tersebut setelah mendapatkan izin melakukan bakti sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin dari pemerintah daerah. Dari 2,5 juta paket sembako yang sudah disiapkan, baru 600 ribu masyarakat yang tergolong fakir miskin, anak yatim dan orang tua jompo yang terdata. “Satu paket berisi 20 kg beras dan 40 bungkus mie instant dengan total nilai per paket

sebesar Rp 240 ribu,”kata Mahmud di hadapan kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Drs. H. Bachruddin, M.Pd di kantornya, Jumat (8/3). Ia menjelaskan, saat ini para pekerja sosial yang sudah direkrut sudah menyebar di kecamatan-kecamatan di seluruh NTB untuk melakukan verifikasi data masyarakat yang berhak menerima bantuan sembako tersebut. Setiap kecamatan, katanya, ditempatkan 20 orang tenaga yang akan bekerjasama dengan camat, lurah, kepala desa dan Polsek setempat. “Sehingga masyarakat yang menerima bantuan ini benar-benar masyarakat yang membutuhkan bantuan,’katanya. Ia mengatakan, tahun 2013 ini Yayasan Amallilllah akan membagikan sembako sebanyak 133 juta paket di seluruh Indonesia. Untuk wilayah utara sendiri, katanya membawahi delapan provinsi yakni empat provinsi di Kalimantan, tiga provinsi di Sulawesi dan NTB. Putra NTB kelahiran Dompu ini menegaskan, guna menjamin

bantuan tersebut tidak salah sasaran telah dibentuk Lembaga Pengawas Independen Indonesia (LPII). “Siapa yang melakukan penyimpangan dilaporkan saja ke polisi,”tegasnya. Setelah pemberian bantuan ini, lanjut Mahmud, pihaknya akan terus melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang sudah menerima bantuan. Nantinya, setiap masyarakat miskin yang memperoleh bantuan sebelumnya akan diberikan bantuan uang tunai senilai Rp 5,5 juta perorang untuk pemberdayaan ekonomi. Masyarakat yang tergolong miskin tersebut akan terus dibina oleh tenaga-tenaga pendamping yang sudah dipersiapkan. Bahkan, pihak yayasan akan membantu masyarakat binaannya tersebut untuk menyerap dan memasarkan hasil produksinya. Sementara itu, Kepala Disosdukcapil NTB, Drs. H. Bachruddin, M.Pd mengatakan prinsip memberikan bantuan tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan maka pihaknya sangat terbuka dengan bantuan yang berasal dari luar atau pihak

ULP NTB akan Dijadikan ULP Percontohan di Indonesia Mataram (Suara NTB) Sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB yang dianggap transparan dan sesuai dengan norma dan aturan yang ada mendapat perhatian dari salah satu Lembaga Donor Amerika, Millennium Challenge Corporation (MCC). Bahkan, MCC berniat menjadikan ULP NTB ini sebagai ULP Percontohan se-Indonesia. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Ir. H. Azhar, menjelaskan, dipilihnya ULP NTB menjadi ULP Percontohan, setelah melihat sistem pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov NTB yang transparan dan tidak memungkinkan pihak luar untuk bermain. ‘’Mereka melihat ULP NTB ini cukup bagus. Jadi terkait hal itu, beberapa kali kita presentasi dan melihat kondisi pelaksanaan lelang sudah berjalan cukup baik. Terutama transparansi, mereka tertarik untuk memberikan pendampingan,” ungkapnya pada Suara NTB di sela-sela mendampingi rombongan MCC peninjauan ke ruang ULP dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) NTB, Jumat (8/3). Bentuk pendampingan yang akan diberikan MCC dalam menjadikan ULP NTB sebagai ULP Percontohan, lanjutnya, berkaitan dengan pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan advokasi. Diakuinya, masalah pengembangan dan SDM merupakan suatu hal yang penting untuk ditindaklanjuti. Terlebih, keberadaan SDM yang ada di ULP NTB merupakan SDM yang diperbantukan. Namun, di masa mendatang, di ULP akan ada tenaga fungsional yang khusus menanganinya. Penempa-

tan tenaga fungsional ini sudah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di masa mendatang, pihaknya mengharapkan proses tender pengadaan barang dan jasa di ULP NTB tetap mengedepankan transparansi. Hal ini sesuai dengan permintaan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi agar pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, akuntabel, jujur dan adil. ‘’Begitu juga dengan etika SDM yang ada di ULP juga harus ditingkatkan, sehingga bisa bekerja seperti diharapkan,” harapnya. Hal senada disampaikan Kepala Bagian Kesekretariatan dan Pengolahan Data Elektronik pada Biro Umum Setda NTB Gde Putu Aryadi, S.Sos, MH. Menurutnya, adanya kerjasama dengan MCC ini bisa membantu membenahi fasilitas di LPSE NTB, seperti infrastruktur (internet) dan pelatihan auditor (mengaudit secara elektronik). Dijelaskannya, melakukan audit secara elektronik sangat berbeda dengan manual, sehingga membutuhkan pelatihan dari tenaga audit yang dimiliki. Tidak hanya itu, lanjutnya, para pengusaha juga banyak belum memahami pola tender di internet. Terutama dalam memahami kunci-kunci rahasia saat tender dilakukan. Hingga 2012, sebanyak 7.088 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang menggunakan dana APBD dan 3.603 lagi mengikuti proses tender di dana APBN. Dari jumlah itu, pagu yang dilelang sebesar Rp 346.500.109.000. ‘’Dengan cara ini ada efisiensi sekitar Rp 27.278.000.000 untuk dana APBD. Sementara untuk dana APBN ada efisiensi sebesar Rp 21 miliar dari Rp 168.849.000.000 yang dilelang. Bandingkan dengan lelang secara manual,” ujarnya membandingkan. (ham)

KSB Mulai Maksimalkan Pemanfaatan Pulau Kecil Taliwang (Suara NTB) Memasuki tahun 2013 ini pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai menggarap salah satu sub sektor potensi kelautan lainnya. Potensi tersebut adalah pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk menyokong kegiatan perekonomian daerah. Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DPKPP) KSB melalui Kepala Bidang (Kabid) Perikananan Tangkap dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil, Noto Karyono menyebutkan, pihaknya telah menyusun sejumlah kegiatan sepanjang tahun ini untuk mendukung program pemanfaatan pulau-pulau kecil tersebut. “Sebenarnya program ini sudah kita rintis sejak tahun lalu, tapi maksimalnya baru kita mulai sekarang,” terangnya kepada wartawan, Jumat (8/3). Potensi pulau-pulau kecil di wilayah KSB memang sangat menjanjikan. Dari sisi jumlah saja sejauh ini tercatat sebanyak 16 pulau kecil yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. “Kita sama-sama tahu adan

gugusan Gili Balu’ (delapan) di sekitar Kecamatan Poto Tano dan delapan lainnya ada di seputar Taliwang hingga Sekongkang. Dan itu semuanya punya potensi besar,” jelas Noto. Menurutnya, dari 18 pulau tersebut, sejauh ini baru satu pulau yang sudah dimulai pemanfaatannya yakni Pulau Paserang. Terhitung sejak tahun 2012 lalu, PT Nusantara Oriental Permai (NOP) telah mengelola Pulau Paserang setelah sebelumnya memperoleh hak kelola melalui proses tender. “Sekarang mereka sudah mulai melakukan penataan dan rencananya Pulau Paserang akan dijadikan areal pariwisata,” katanya. Di luar dari Pulau Paserang, gugusan Gili Balu’ saat ini juga mulai dilirik investor pariwisata untuk dikembangkan. Salah satu perusahaan yang telah menyatakan minatnya dan bahkan beberapa waktu lalu mempresentasikan pola pengembangan Gili Balu’ dengan menganut konsep eko wisata adalah PT Eco Solution Lombok (ESL). “Dengan kon-

sep yang sudah ditawarkan oleh PT ESL itu pemerintah setuju mengembangkan Gili Balu’ dengan ide tersebut. Tapi walau demikian untuk PT ESL, jika ingin mengelolanya harus tetap melalui mekanisme yang berlaku (proses tender, red),” urai Noto. Dari sisi pemerintah sendiri, Noto mengungkapkan, untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil tersebut terhitung tahun 2013 ini sudah memfokuskan dukungannya terutama dari sisi anggaran. Terbukti di tahun ini setidaknya dana sebesar Rp 1 miliar telah disediakan Pemda KSB melalui APBD. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Mina Wisata untuk mengeksplorasi potensi pulau-pulau kecil yang ada di KSB. “Secara umum ada empat potensi dasar dari seluruh pulau-pulau kecil yang kita miliki. Diantaranya potensi perikanan, pariwisata, tambat labuh dan transportasi. Nah diawal potensi ini yang akan kita stimulan untuk menarik investor,” pungkas Noto. (bug)

Sangat Terlambat Dari Hal. 1 Sesuai ketentuan seluruh anggaran tersebut langsung disetorkan ke kas daerah untuk selanjutnya dimanfaatkan melalui mekanisme keuangan daerah (APBD, red). “Jadi tidak ada lagi persoalan. Dananya sudah kita terima,” uajr Sekda. Meski mengaku telah menerima sisa pembayaran dana bagi hasil pajak dari provinsi itu, Sekda menolak jika dana itu disebut sebagai utang provinsi kepada kabupaten/kota. Ia mengatakan, tidak ada istilah utang dalam penyaluran dana bagi hasil pajak. Yang ada katanya, dana yang tertunda tersebut adalah berasal dari nilai pelampauan pajak (kelebihan penerimaan) dari ketetapan yang se-

harusnya diterima oleh kabupaten/kota. “Saya luruskan. Ini bukan utang (provinsi) namanya. Sebab nilai pajak bagi hasil sesuai ketetapan yang harus kita terima sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah yang tertunda dan baru sekarang dibayarkan provinsi itu disebut pelampauan (kelebihan) penerimaan,” jelasnya. Sementara itu pada bagian lain, Sekda yang ditanya soal realisasi dividen saham di PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB) untuk tahun 2011 menyatakan, prosesnya kini tengah diupayakan. Ia mengatakan dari beberapa kali pembicaraan, penerimaan keuntungan saham dari perusahaan konsorsium pemerintah tiga daerah itu diusahakan dapat terealisasi di

bulan Maret ini. “Nah kalau yang ini kita bisa bilang utang. Karena ini memang porsinya lain dari dana bagi hasil pajak provinsi tadi,” katanya. Diakui Sekda proses penuntasan penyaluran dividen saham dari PT DMB tersebut terhitung sangat terlambat, mengingat dividen yang berasal dari keuntungan perusahaan di tahun 2011 itu seharusnya tuntas sebelum tahun 2012 lalu. Kendati demikian ia optimis, sisa dana dividen yang berasal dari usaha kepemilikan saham di PT Nemwont Nusa Tenggara (PTNNT) oleh pemerintah tiga daerah itu akan segera terselesaikan. “Perusahaan pasti akan membayar sisanya, karena memang itu adalah hak daerah selaku pemegang saham di PT DMB,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/nas)

SERAHKAN - Kepala BKKS Wilayah Utara Yayasam Amallillah, Mahmud Abdullah didampingi Sekretrais BKKS wilayah utara, Sudirman menyerahkan secara simbolis paket sembako sebanyak 2,5 juta paket senilai Rp 600 miliar lebih kepada Kepala Disosdukcapil NTB, H. Bachruddin (kanan), Jumat (8/3). ketiga. Karena, hal tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di daerah ini. Menurutnya, tujuan bakti sosial berupa pemberian bantuan di NTB ini adalah mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha dan lembaga lain-

nya untuk peduli terhadap sesama yang masih membutuhkan uluran tangan. “Tujuannya untuk mendorong partisipasi masyarakat terkait dengan kesejahteraan sosial sehingga jangan hanya diandalkan kepada pemerintah daerah terkait hal ini,”katanya. (nas/*)

Pemerintah KLU akan Tertibkan Pelabuhan Ilegal Tanjung (Suara NTB) Pengusaha dan pemerintah sepertinya tak sepaham menyikapi keberadaan jasa pelabuhan yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Jika pemerintah menetapkan hanya ada tiga pelabuhan dengan izin khusus dan notabene resmi, maka pengusaha menginginkan jumlah jasa pelabuhan diperbanyak. Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi, Sinar Wugiyarno, SH., kepada wartawan mengungkapkan keberadaan pelabuhan yang masuk katagori ilegal akan ditertibkan. Karena sejatinya jasa pelabuhan sudah diatur izin operasionalnya, baik izin pusat maupun izin Pemda. Ia bahkan mencatat, hanya ada tiga pelabuhan yang resmi di KLU yakni, Pelabuhan Bangsal, Pelabuhan Bounty, dan Pelabuhan Teluk Nara. Kecuali Pelabuhan Bangsal dan Pelabuhan Teluk Nare, Pelabuhan Bounty notabene memiliki izin operasional khusus. “Kita sudah bersurat bahwa di daerah, pelabuhan yang boleh melakukan bongkar muat adalah pelabuhan yang resmi, kecuali Bounty, dia memang memiliki izin khusus. Kalau Teluk Nare, itu pelabuhan milik pemerintah,” kata Sinar. Ia menyatakan, bahwa untuk menghindari penyalahgunaan pelabuhan antara yang resmi dan tidak resmi, maka pelabuhan yang tidak berizin atau ilegal akan segera ditertibkan. Termasuk pula dalam agenda Pemda KLU adalah penertiban bus-bus yang selama ini menurunkan penumpang di Bangsal, agar diturunkan di terminal. “Bangsal sejauh ini belum beroperasi, kenapa karena oleh kapal-kapal kecil, dermaganya belum bisa dimanfaatkan. Teta-

pi kita akan menambah fasilitasnya lagi, di tahun 2013 ini akan kita tambah jeti-jeti seperti di Teluk Nara,” tandas Sinar. Berbeda dengan pemerintah yang akan menertibkan pelabuhan ilegal, Pengusaha Kapal Cepat (Fast Boat) KLU justru meminta kepada pemerintah untuk mengkaji kemungkinan operasional pelabuhan-pelabuhan baru yang ada di KLU. Wakil Ketua Asosiasi Kapal Cepat Indonesia (Akacindo) KLU, Asmuni Bimbo, kepada wartawan menjelaskan bahwa terciptanya pelabuhan baru murni merupakan seleksi alam. Ia bahkan melihat, dengan adanya pelabuhan baru merupakan sumber potensi ekonomi baru di wilayah KLU. “Kenapa kita tidak berkaca kepada Bali. Di sana, pelabuhan baru yang kecil-kecil itu tidak langsung ditutup, tetapi oleh Pemda setempat justru difasilitasi dan dibiarkan hidup. Pemda Bali melihat dengan adanya pelabuhan baru, maka di sana ada aktivitas ekonomi baru selain di pelabuhan yang sudah ada,” kata Bimbo. Bagi Bimbo, Pemda KLU harus bisa mengkaji dan menganalisis mengapa sampai muncul pelabuhan baru di beberapa titik di wilayah pesisir Pantai Pemenang, Lombok Utara. Dimungkinkannya terdapat ketidakpuasa atas pelayanan di pelabuhan resmi pemerintah sehingga sebagian besar masyarakat dan kelompok pengusaha justru menghindari pemanfaatan pelabuhan baru yang notabene legal. Meski demikian, Bimbo mengharapkan, Pemda KLU lebih bijak menyikapi perkembangan KLU yang ekonominya terus berkembang akibat pelayanan jasa transportasi laut. (ari)

Loteng Ajukan Tiga Raperda Baru Praya (Suara NTB) Sebanyak tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang baru, Jumat (8/3) kemarin, secara resmi diajukan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) kepada DPRD setempat. Pengajuan ketiga raperda tersebut, dilakukan sebagai langkah penyesuaian atas adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Ketiga ranperda tersebut masing-masing Raperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, Pelaksanaan Pembangunan dan Ranperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Ditambah Ranperda Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah. Dihadapan anggota Dewan yang hadir, Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, mengungkapkan pengajuan ketiga ranperda tersebut didasari atas berbagai pertimbangan. Untuk Ranperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, Pelaksanaan Pembangunan sendiri, diajukan karena melihat perkembangan sektor usaha jasa konstruksi di Loteng cukup pesat. Hal ini sejalan dengan meningkatnya peran serta masyarakat secara langsung dalam dunia usaha jasa tersebut. Namun sejalan dengan itu,

kondisi tersebut justru rentan menimbulkan persaingan serta kompetesi yang ketat. Untuk itu, diperlukan satu regulasi yang mengatur tentang izin usaha jasa konstruksi. Sebagai perangkat untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pelaku jasa kontruksi. “Keberadaan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikaan hak dan kewajiban bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan konstruksi. Sekaligus sebagai langkah penyesuaian atas peraturan diatasnya,” jelas Wabup. Dan, dengan adanya peraturan ini peran pemerintah daerah dalam rangak pembinaan usaha jasa kontruksi bisa lebih besar. Terkait Ranperda tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, ia mengungkapkan, itu sebagai implementasi amanat UU. No 28 Tahun 2009. Dimana pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selama ini merupakan jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kini dilimpahkan menjadi pajak daerah . “Untuk pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan, kita targetkan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 mendatang,” timpalnya. (kir)


OPINI

SUARA NTB Sabtu, 9 Maret 2013

Antisipasi Lingkar Kawasan Mandalika DITETAPKANNYA kawasan Mandalika yang berlokasi di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata, dampaknya berimbas luas. Kendati sampai saat ini, langkah maju dari pengelola kawasan Mandalika yaitu BTDC (Bali Tourist Development Corporation) untuk menggarap kawasan itu belum ada, namun di luar kawasan Manadalika justru pembangunan sejumlah fasilitas sangat pesat. Tidak sedikit investor yang sudah menguasai lahan di sana ( di luar kawasan Mandalika). Pemilik modal bahkan sudah mulai menanamkan investasinya dengani membangun perumahan serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Termasuk membangun sarana pendukung pariwisata seperti tempat penginapan, restoran dan fasilitas lainnya. Berkembangnya pembangunan berbagai fasilitas di kawasan itu, patut diapresiasi. Karena dengan pembangunan itu, akan membuat wilayah yang selama ini terkenal gersang ketika musim kemarau tiba, akan dengan cepat maju. Imbasnya, masyarakat yang berada di sekitar wilayah itu, kesejahteraannya akan terangkat. Karena peluang kerja akan semakin terbuka. Namun yang perlu diwaspadai dan ada langkah antisipasi, berkembangnya pembangunan berbagai fasilitas di lingkar kawasan Mandalika menjadi tidak terkendali. Di luar kawasan Mandalika, pembangunan saat ini sangat semrawut. Bahkan seperti di wilayah Selong Blanak sudah banyak hutan yang babat. Hal ini bisa berisiko ketika musim hujan terus menerus maka sedimentasi yang dibawa hujan tersebut banyak yang ke pantai. Selain itu, di kawasan Dusun Gerupuk, saat ini sudah banyak yang membangun fasilitas tanpa mengantongi izin. Karena pembangunan di luar kawasan Mandalika ini cukup marak dan bebas. Hal ini dikhawatirkan akan mengancam kawasan Mandalika itu sendiri. Semestinya, sebagai kawasan penyangga pembangunan di luar kawasan Mandalika harus diatur oleh Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dengan mengeluarkan sebuah regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup). Kekhawatiran itu disampaikan juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) NTB, Drs. H. L. Bayu Windya, M.Si. Menurutnya, jika hal itu tidak segera direspons oleh Pemkab Loteng, itu akan mengancam kawasan Mandalika. Pasalnya, jika sudah massif pembangunan di lingkar kawasan Mandalika, pemerintah setempat akan sulit mengaturnya. Karena itu, sebelum persoalannya menjadi krodit, Pemkab Loteng harus segera bersikap. Ambil langkah-langkah sigap untuk mencegah semakin tak terkendalinya pembangunan di kawasan itu. Persoalannya, jika penanganan terlambat dilakukan, maka akan berisiko memunculkan masalah yang lebih besar. Jika persoalannya menjadi besar, berpeluang akan menyulitkan pemerintah setempat untuk menyelesaikannya. (*)

Halaman 6

Rakyat Golput, Pemilukada Merana Oleh : AHUN 2013 dan 2014 adalah tahun pesta demokrasi. Pesta demokrasi dijadikan sebagai momentum untuk memilih pejabat politik sesuai kehendak suara hati dengan prinsip jujur, adil, bebas, fair. Mekanisme pemilihan langsung memberi kesempatan emas kepada rakyat untuk mewujudkan kepemimpinan politik yang berjiwa kerakyatan, visioner, berkompeten, dan berdaya saing. Namun tidak banyak rakyat memanfaatkan kesempatan emas tersebut. Rakyat seolah tidak peduli dengan politik dan pemilu. Hal ini ditunjukkan tingginya angka golput pada pemilihan kepala daerah di berbagai daerah. Pemilukada putaran ke dua DKI tercatat angka golput 2.349.647 dari 6.996.951 daftar pemilih tetap (DPT). Pemilukada Sulawesi Selatan (Sulsel), masyarakat Sulsel yang tidak menggunakan hak politik masih cukup tinggi. Mengacu pada data KPUD Sulsel, warga yang tidak menyalurkan hak suara berkisar 30-35 persen. Golput Pilgub Jabar tercatat 11.823.201 atau 36,15 persen dari DPT. Golput masih menjadi pemenang pada setiap pemilihan kepala daerah. Data di atas menunjukkan sebagian besar masyarakat tidak memberikan legitimasi politik kepada kepala daerah sehingga secara sosial tidak memiliki kekuatan sebagai pimpinan masyarakat secara utuh. Fenomena tingginya angka golput mengindikasikan implementasi demokrasi belum berjalan baik. Penilai dunia (negara barat) dan pemerintah SBY terhadap kesuksesan implementasi demokrasi perlu dicermati kembali. Demokrasi tidak dapat dinilai pada satu variabel mekanisme pemilihan langsung, namun jauh dari itu seperti bagaimana keterlibatan rakyat dalam politik, apakah rakyat total terlibat dalam politik atau justru sebaliknya. Angka menang golput pada beberapa pemilukada akhirakhir ini merupakan bukti kuat demokrasi Indonesia belum matang, hal ini berdampak serius pada masa depan performace politik Indonesia. Ada tiga penyebab utama lahirnya golput yaitu pertama kinerja buruk partai politik. Sejatinya partai politik sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, dan melakukan pen-

Salahudin, S.IP.

(Dosen Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang)

Fenomena golput harus diatasi dengan optimalisasi peran partai politik, peran elite politik, dan peran pemerintah untuk menyelesaikan masalah dihadapi rakyat dengan tindakan nyata seperti membuat kebijakan berpihak dan melindungi rakyat. Kemudian pelaksanaan kebijakan dengan asas keadilan dan tepat sasaran. Menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran tanpa korupsi dan diskriminasi, hukum ditegakkan dengan asas persamaan, dan lebih dekat serta memahami kebutuhan rakyat.

didikan dan sosialisasi politik namun pada praktiknya tidak demikian. Partai politik tidak memiliki reputasi baik dalam menjalankan peran dan fungsinya. Partai politik hanya dimanfaatkan politisi pada momen pilkada dan pemilu, masyarakat hanya menjadi objek sesaat partai politik, dan partai politik masih sebagai institusi terkorup dari institusi lain. Mengikuti kecerdasan dan sikap kritis masyarakat, partai politik dianggap tidak memiliki makna baik dalam politik sehingga terbentuk sikap anti pati terhadap keberadaan partai politik. Kedua, janji palsu elite politik (politisi). Bersamaan dengan kinerja buruk partai politik muncul sikap buruk politisi dalam politik.

Pelaksanaan pemilukada sering dijadikan sebagai momentum politisi untuk memberikan janji-janji manis kepada rakyat namun setelah mendapatkan kekuasaan (jabatan) rakyat dilupakan, tidak diperhatikan, dan dianggap tidak penting sehingga kebijakan publik sulit dijumpai berpihak kepada rakyat. Sikap buruk politisi seperti ini memperkuat keyakinan rakyat terlibat dalam politik (ikut serta dalam pemilihan) tidak memiliki makna positif untuk membangun kesejahteraan bersama. Ketiga, kegagalan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. Tahun 2011 dan 2012 Transparansi Internasional (TI) menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup dunia. Tata kelo-

STASIUN RADIO

la pemerintah Indonesia dinilai belum cukup baik sehingga berdampak pada kemiskinan, pengangguran, kriminalitas semakin meningkat, dan kualitas sumber daya manusia (IPM) dinilai cukup buruk. Dengan berbagai problematika yang dihadapi, rakyat semakin tidak percaya dengan politik sebagai sarana untuk menciptakan pemerintah yang baik (good government). Fenomena golput harus diatasi dengan optimalisasi peran partai politik, peran elite politik, dan peran pemerintah untuk menyelesaikan masalah dihadapi rakyat dengan tindakan nyata seperti membuat kebijakan berpihak dan melindungi rakyat. Kemudian pelaksanaan kebijakan dengan asas keadilan dan tepat sasaran. Menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran tanpa korupsi dan diskriminasi, hukum ditegakkan dengan asas persamaan, dan lebih dekat serta memahami kebutuhan rakyat. Keberhasilan partai politik, elite politik, dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan rakyat secara langsung mendorong peran aktif masyarakat terlibat dalam pemilukada termasuk pileg dan pilpres. (*)

Semrawut, pembangunan di luar kawasan Mandalika Resort Berisiko menimbulkan masalah baru

***

Warga Mengkok blokir jalan menuju TPA Kebon Kongok Segera dicarikan solusinya

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 9 Maret 2013

Halaman 7

Penyelundupan Mitan Subsidi

Pertamina Diminta Lebih Tegas

Kirim 40 Ribu Ton Beras

Mataram (Suara NTB) Menyikapi maraknya penyelundupan mitan subsidi dari Pulau Sumbawa ke Lombok, pemprov NTB meminta Pertamina melakukan pengawasan yang intensif terhadap agen-agen pendistribusi mitan. Jika ditemukan agen atau pangkalan yang ikut terlibat, maka Pertamina harus tegas dengan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin. Selain itu, pemprov NTB terus mendesak pemerintah pusat supaya program konversi bahan bakar mitan ke LPG di pulau Sumbawa segera dilaksanakan tahun ini sehingga tidak ada lagi mitan subsidi yang beredar di NTB. “Pengawasan di tingkat agen menjadi kewenangan Pertamina. Kita sudah koordinasi dengan Pertamina juga. Pertamina juga kita minta betul-betul intensif pengawasannya. Karena kewenangan besar itu ada di mereka. Kalau mereka bisa

memberikan ancaman kepada agen-agen yang nakal untuk mencabut izinnya,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. H. M. Husni, M.Si dikonfirmasi di kantor gubernur NTB, Jumat (8/3). Menurut Husni, titik yang rentan terjadi penyimpangan itu terletak pada titik pangkalan. Diakui, jika sudah masuk pada titik pangkalan, kewenangan Pertamina sudah tidak ada. Dan di sini menurutnya perlu dilakukan pemantauan oleh semua pihak terkait.

Disebutkan, pada tahun 2012 dan awal 2013 ini jumlah kasus penyimpangan penggunaan BBM subsidi yang terjadi dan sedang diproses pihak kepolisian sebanyak tiga kasus. Distamben NTB diminta pihak kepolisian untuk menjadi saksi ahli terkait dengan hal itu. “Sudah banyak yang diselundupkan. Kita sering diminta menjadi saksi ahli oleh aparat hukum. Lebih kurang tiga kasus sejak tahun 2012 dan awal tahun ini yang terungkap dan tangani oleh aparat kepolisian.

ya konversi bahan bakar mitan ke LPG 3 kg di Pulau Sumbawa. Sehingga, mitan subsidi masih beredar di pulau Sumbawa, sedangkan untuk pulau Lombok mitan subsidi sudah dicabut dan yang beredar adalah mitan non subsidi yang harganya beberapa kali lipat dari harga mitan subsidi. Sehingga inilah yang mendorong pihak-pihak yang mau mengambil keuntungan sesaat untuk melakukan penyelundupan mitan subsidi dari pulau Sumbawa ke pulau Lombok. “Karena itu yang menjadi masalah makanya kita minta supaya pulau Sumbawa juga dikonversi secepatnya. Tapi, karena anggaran dalam APBN murni tidak ada, maka kita dijanjikan pada APBN perubahan untuk konversi LPG di Pulau Sumbawa,” jelasnya. (nas)

Pengolahan Pupuk Kompos

Jepang Jalin Kemitraan dengan NTB

(ant/bali post)

MINUMAN LIDAH BUAYA - Sejumlah perempuan menempelkan label pada minuman kemasan sari lidah buaya yang di produksi Bale Alova di Sekongkang, Taliwang, Sumbawa Barat, NTB, Kamis (28/2). Industri binaan program “Coorporate Social Responsibility” PT. Newmont Nusa Tenggara berupa minuman kemasan sari lidah buaya tersebut hasilnya baru dipasarkan di wilayah NTB dengan omzet perbulannya mencapai Rp.50 juta.

Jamkrida Jamin Kredit Seluruh Pelaku Usaha

Lalu M. Saleh

Mataram (Suara NTB) -

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

TAHUN ini, provinsi NTB merencanakan akan mengirim sebanyak 40 ribu ton beras ke provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Rencana pengiriman ini lantaran stok dalam daerah tersedia cukup banyak. “Akhir tahun lalu (2012), kita mengirim sebanyak 3.000 ton. Awal tahun ini ada sekitar 1.600 ton yang kita kirim khusus dari gudang sini saja,” demikian dikemukakan Kepala Gudang Dolog Praya Tengah, L. M. Saleh saat disambangi media ini, di gudangnya, Jumat (8/3). L. Saleh menyebutkan, pengiriman beras ke NTT mengingat ketersediaan stok di wilayah Timur Indonesia menipis, sehingga oleh Bulog pusat menginstruksikan NTB ini menyalurkan stok yang dimiliki. Kerjasama dalam hal ini menurut, mamiq Aleh – demikian dia biasa dipanggil — sudah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Dan kemungkinan akan terus berkelanjutan, selama daerah tersebut masih membutuhkan dukungan stok dari NTB. Beras-beras yang dikirim menurutnya, adalah beras yang masuk dalam kategori medium, yang kualitas berasnya tidak ada persoalan. Bahkan, untuk pengiriman beras dari gudangnya, Aleh menyebutkan para pengusahanya datang dan memilih langsung beras yang diinginkan di gudang persediannya. Ditunjuknya gudang Dolog Praya Tengah sebagai salah satu gudang pengirim beras, dikarenakan serapan gabah dari petani wilayah setempat cukup memadai, sehingga tidak begitu kesulitan untuk melaksanakan bisnis dan sosialnya. Namun, paling besar wialayah yang rutin mengirim, adalah pulau Sumbawa, termasuk oleh pengusahanya. “Jumlah kiriman tergantung permintaan dari sana. Tidak setiap bulan juga. Kalau ada kebutuhan, mereka langsung datang kesini. Yang jelas target pengiriman sampai bulan Desember tahun ini sebanyak 40 ribu ton,” demikian ditegaskannya. Meskipun tetap dilakukan pengiriman secara rutin, tetapi tidak mempengaruhi pada stok gudang untuk distribusi Raskin, apalagi dalam saat ini sudah memasuki masa panen, sehingga serapan beras dianggap masih b i s a dilaksanakan normal. (bul)

Modusnya, untuk kebutuhan sendiri dan lainnya,” ungkapnya. Sebelumnya, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Abdul Haris, MM, M.Sc mengatakan pihaknya terus memperketat pengawasan di pelabuhan-pelabuhan supaya tidak terjadi penyelundupan mitan subsidi dari Sumbawa ke Lombok. “Terkait banyaknya kasus penyelundupan mitan dari Sumbawa ke Lombok, pengawasan nanti di pelabuhan diperketat. Aparat tetap memantau. Memang repot juga ini yang menjadi masalah, mengalirnya ini bukan melalui kapal, tetapi melalui perahu-perahu kecil. Siapa yang bisa mengawasi di pinggir pantai sepanjang itu,” katanya. Menurutnya, munculnya masalah penyelundupan mitan subsidi ini karena belum adan-

bidang usaha perusahaan penjaminan, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.O10/2011, yang menjadi izin operasional PT. Jamkrida NTB Bersaing. Selain itu, Jamkrida juga membantu memfasilitasi pengusaha yang membutuhkan jasa bank garansi. “Jamkrida siap membantu mempermudah pengusaha yang ingin mendapatkan bank garansi, khususnya Bank NTB. Kami sudah memiliki kerjasama dengan Bank NTB dalam hal tersebut,” terang Indra. Kedepan, secara bertahap Jamkrida juga berencana akan memberikan penjaminan terhadap transaksi dan distribusi barang, penjaminan letter of credit (L/C), penjaminan terhadap gadai dan fidusia, dan berbagai jenis lainnya. Harapannya, dengan adanya Jamkrida, semua pengusaha tanpa terkecuali, dengan berbagai klasifikasi usaha, maupun masyarakat umum dapat terakomodir dan bisa merasakan manfaat dan kehadiran Jamkrida, sebagai perusahaan yang dihajatkan daerah untuk kepentingan banyak orang di NTB. Dalam lingkup besar diharapkan, tersentuhnya semua elemen usaha, pengusaha dapat berkembang dengan signifikan, peningakatan pendapatan masyarakat, peningkatan penyerapan tenaga kerja, menekan jumlah pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian NTB yang lebih maju. Sementara itu, Kepala Biro Administrasi dan Perekonomian, Setda NTB, Dra. Hj. Selly Andayani, M. Si, menyebutkan, langkah yang dilaksanakan oleh Jamkrida yang baru saja terbentuk di NTB, adalah sebagai upaya untuk meningkatkan eksistensi Jamkrida. Meski sebenarnya diutamakan penjaminannya untuk UMKM, tetapi dengan banyaknya proyek dan usaha besar yang berkembang di NTB, maka Jamkrida mengambil kesempatan ini untuk memperluas ranah bisnisnya. “Penjaminan untuk UMKM itu pasti, menjadi tulang bisnisnya Jamkrda. Tetapi dari sisi lainnya Jamkrida harus berkembang sebagai perusahaan. Salah satu langkahnya, ya dengan memperluas bisnisnya dan menyiapkan penjaminan untuk semua jenis usaha,” terangnya. Bahkan, pada APBDPerubahan, akan dilakukan penambahan modal sebesar Rp 25 miliar. Sehingga total modalnya dari pemerintah daerah sebesar Rp 50 miliar dengan yang sudah ada. DitaBATIK mbah Rp 1 miliar dari 10 kabupaten/kota, meski yang masuk hingga saat ini hanya Rp 2 miliar dari kabupaten/ kota, yang lainnya menyusul setelah adanya ketetapan Perda masing-masing daerah. (bul/*)

Sebagai perusahaan yang bergerak pada penjaminan, PT. Jamkrida NTB Bersaing tidak hanya memberikan penjaminan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tetapi dapat menjamin berbagai kepentingan masyarakat maupun kepentingan bisnis pengusaha berskala besar lainnya. Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica kepada Suara NTB menyebutkan, Jamkrida pasca-launching akhir tahun 2012, dan adanya kesepakatan kerjasama dengan Bank NTB beberapa waktu lalu, perusahaan milik daerah ini sudah menyiapkan penjaminan untuk kepentingan pengusaha jasa konstruksi, suplier dan pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan umum lainnya. Hanya saja, penjaminan terhadap kredit UMKM menjadi prioritas, karena menjadi misi utama pendirian Jamkrida. Kontribusi Jamkrida bagi pengusaha non UMKM di antaranya disebutkan, penjaminan surety bond, yaitu penjaminan untuk berbagai proyek konstruksi, pengadaan barang dan jasa yang berupa jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan pembayaran uang muka maupun jaminan pemeliharaan. D a l a m penyelenggaraan penjaminan surety bond, terang Indra di ruang kerjanya, Jum a t (8/3), sudah termas u k dalam Indra Manthica

Mataram (Suara NTB) Persoalan sampah bukanlah perkara yang ringan. Tidak saja di kota-kota besar, tetapi di NTB saat ini dianggap sebagai daerah yang potensi sampahnya cukup besar. Sehingga dipandang perlu ada solusi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi banyak orang. Terkait itu, pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation (JICA), telah membangun kesepakatan kerjasama dengan pemprov NTB melalui Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) dalam hal pengolahan sampah menjadi pupuk kompos (organik). Kepala BLHP NTB, Drs. Ir. H. Syamsul Hidayat Dilaga, MS usai menggelar pertemuan dengan perwakilan JICA di ruang kerjanya, baru-baru ini mengatakan, besar potensi sampah yang ada di NTB. Bahkan untuk wilayah yang ada di pulau Lombok saja, beberapa Tempat Pembuangan Akhir (TPA), salah satunya di Kebun Kongok, Lombok Barat belum mampu menampung sampah-sampah yang masuk setiap tahunnya. Kerap kali lantaran sampah, mengakibatkan banjir, dan tidak kecil kerugian secara ekonomis yang ditimbulkan. Adanya kerjasama dengan JICA, yang direncanakan akan action April 2013 ini, akan dilakukan penyadaran kepada masyarakat, terkait kesadaran tentang arti pentingnya menjaga stabilitas lingkungan, khususnya dalam hal penanganan sampah. “Persoalan sampah ini bukan saja menjadi tanggung jawab BLHP, tetapi menjadi tugas kita semua, sehingga perlu dilibatkan semua pihak untuk bersama-sama perduli terhadap sampah. Kerjasama dengan JICA ini akan mendatangkan keuntungan besar bagi kita semuanya,” katanya. Kepada Suara NTB disampaikan, pada kegiatannya nanti, sampah-sampah yang ada di setiap lingkungan, akan dilakukan pengolahan dan produksi langsung di wilayah setempat, menjadi pupuk kompos. Sampah yang berasal dari lingkungan terkecil (keluarga), tidak dibuang secara sembarangan, tetapi dilakukan pemilihan, mana sampah yang masuk dalam kategori organik, dan anorganik.

Untuk sampah organiknya, tidak dibuang ke TPA, tetapi diolah langsung menjadi pupuk kompos, sementara sampah anorganik (plastik), akan didaur ulang menjadi kerajinan dan kreativitas lainnya, yang mendatangkan nilai ekonomis. Harapannya, dengan adanya produksi pupuk organik rumahan mendatang, maka kebutuhan pupuk di NTB, yang dinilai besar, akan mampu tertangani oleh produksi dalam daerah. Sehingga, tidak lagi petani akan tergantung pada pupuk luar. Efek luasnya, direncanakan semua produksi pertanian, hortikultura dan tanaman pangan, serta peternakan, akan dikembangkan menggunakan pupuk organik. Dengan kualitas hasil dan nilai yang tentu besar, diharapkan akan mampu mengangkat ekonomi daerah secara berkelanjutan. “Semuanya akan serba organik, rumput laut organik, daging organik, padi organik, buah organik, tanaman pangan orgnanik, nilai jualnya akan lebih tinggi dan lebih diminati pasar. Ini yang kita harapkan,” terang Dilaga. Sementara itu, Representative JICA, Sato Fumiharu, MBA dan Environmental Edicator JICA Junior Expert, Airi Kaneko menyebutkan, untuk sementara ini, fokus program akan dilaksanakan di kota Mataram. Dengan langkah awal membangun kesadaan dan SDM masyarakat. Setelahnya menyusul kabupaten/ kota lainnya di NTB. Digambarkan, dalam sehari saja, sampah yang dihasilkan kota Mataram mencapai 165 ton. Sementara yang bisa diangkat hanya 71 persen, sisanya mengendap dan lamakelamaan berefek pada tidak stabilnya lingkungan. “Kami akan mulai dari mengubah prilaku masyarakat menjadi sadar lingkungan, kalau programnya jalan dalam dua tahun kedepan di Mataram, tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang kembali,” jelas Airi. Direncanakan, di NTB akan dijadikan daerah percontohan kedua di Indonesia, setelah sebelumnya selama 10 tahun Surabaya berhasil disulap mejadi daerah wisata kota dan tujuan penelitian oleh JICA dan pemerintah daerahnya melalui program yang sama. (bul)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SANGGAR SENAM

SPARE PART DIJUAL

ACCESORIES

(Suara NTB/bul)

KERJASAMA - Kepala Dinas BLHP NTB, Drs. Ir. H. Syamsul Hidayat Dilaga, MS (dua dari kiri) bersama pihak JICA saat melakukan pertemuan untuk menjalin kerjasama.

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB TRAVEL

TRUSS

PHOTOGRAFI

RUPA-RUPA

OBEISTAS

RUMAH MAKAN


Halaman 8

SUARA NTB Sabtu, 9 Maret 2013

KLB PSSI, Menpora Minta Saran Jokowi Jakarta (Suara NTB) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo mendatangi Balai Kota DKI Jakarta dan meminta saran kepada Gubernur Joko Widodo terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 17 Maret nanti. “Tujuan kedatangan saya adalah meminta masukan dari Gubernur DKI Jakarta terkait pelaksanaan KLB PSSI sekaligus mengundang beliau untuk menghadiri acara tersebut,” kata Roy usai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat. Roy mengaku meminta saran-saran Jokowi untuk kelancaran kongres dan menemukan jalan keluar. “Kongres ini sudah diselenggarakan beberapa kali, tapi sayangnya selalu gagal. Maka dari itu, kali ini saya minta saran Pak Jokowi sekaligus hadir agar suasana kongres kali ini terasa berbeda,” ujar Roy. Menurut Roy, kongres yang

dilaksanakan pada 17 Maret di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat tersebut akan dibuka dengan pertunjukan kesenian tradisional Betawi. Roy menuturkan agenda kongres itu nanti hanya fokus membahas penyatuan liga dan revisi statuta. Selain itu, dia juga mengaku telah meminta agar Jokowi menutup kongres itu. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Jokowi mengatakan telah menyampaikan saran terkait pelaksanaan KLB PSSI kepada Menpora agar berlangsung dengan baik. “Saran saya hanya satu, yaitu sebaiknya dalam kongres tersebut diciptakan nuansa yang penuh

(ant/bali post)

BERSAMA - Menpora Roy Suryo (kiri) bersama Gubernur DKI Joko Widodo (kanan) usai mengadakan pertemuan di Balai Kota, Jakarta, Jumat (8/3). dengan kebudayaan, sehingga acaranya tidak berlangsung dengan tegang sekaligus mencairkan suasana,” ungkap Jokowi. Selain membicarakan KLB PSSI, Jokowi menambah-

kan pertemuan tersebut juga membahas percepatan pembangunan sejumlah fasilitas olahraga di Jakarta, yaitu Stadion BMW di Jakarta Utara dan Stadion di Ulujami sebagai pengganti Stadion Lebak Bulus di Jakarta Selatan. (ant/bali post)

Lotim Tuan Rumah Kejurnas Tinju Gubernur Cup III Mataram (Suara NTB) Pengprov Pertina NTB memutuskan Lombok Timur (Lotim) sebagai tuan rumah Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tinju Amatir Zona V atau Gubernur Cup III yang akan melibatkan petinju dari Bali NTT dan NTB. Rencananya, kejuaraan yang memperebutkan piala bergilir dan piala tetap Gubernur NTB itu akan dilaksanakan di GOR Selong, 10-13 April mendatang. “Kita menyetujui Lombok Timur sebagai tuan. Putusan ini kita tetapkan pada rapat internal pengurus Pertina NTB kemarin,” ungkap Ketua Harian Pengprov Pertina NTB, Drs. L. Imam Maliki, yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (8/3). Menurutnya, penyelenggaraan kejuaraan yang digelar berbeda

dengan event sebelumnya. Kalau sebelumnya melibatkan lebih kurang 10 provinsi, kini jumlahnya provinsi yang ikut berkurang, karena hanya melibatkan Bali, NTB dan NTT. “Kalau dulu kejurnas terbuka, makanya banyak provinsi yang ikut. Untuk Kejurnas kali ini

Figur Balon Ketua KONI Muncul

Posisi Tawar Kasdiono Masih Kuat Mataram (Suara NTB) Meski telah bermunculan sejumlah nama bakal calon (balon) Ketua Umum KONI NTB yang akan maju dalam bursa pemilihan ketua umum 7 April mendatang, figur H.MNS. Kasdiono masih memiliki posisi tawar yang kuat. Alasannya, dukungan pengurus cabor provinsi dan KONI kabupaten/kota di NTB masih mengarah pada calon incumbent. Ketua Pengprov PBVSI NTB, Drs. H. Surya Bahari, berpendapat, munculnya beberapa figur balon Ketua KONI NTB yang baru, seperti Dr. H. Zaini Arony dan I Nengah Sugiartha tidak mempengaruhi dukungan cabor bola voli pada calon incumbent. Mereka tetap siap mendukung H. MNS. Kasdiono untuk menjadi Ketua Umum KONI NTB. Begitu juga dengan Ketua Pengprov IMI NTB, M. Nurhaedin, menegaskan, cabor balap motor akan sepenuhnya mendukung Kasdiono. Tak hanya dua cabor tersebut, cabang olahraga lain seperti tarung derajat dipastikan mengarahkan dukungan pada H. MNS. Kasdiono, SH atau Andy Hadianto, SH, MM. “Kasdiono Sudah terbukti mencetak sejarah baru untuk prestasi NTB, dan saya menilai Pak Kasdiono sangat pantas dipilih kembali jadi ketua KONI NTB,” ucap Ketua Binpres Kodrat NTB, Abdul Khair. Di sisi lain, Ketua Harian Pengprov Pertina NTB, Drs. L. Imam Maliki, masih merahasiakan figur yang akan mereka dukung. Meski belum menentukan sikap, pihaknya antusias menanggapi munculnya nama balon yang akan maju. Baginya, siapapun calon yang maju tidak ada masalah hanya saja yang dibutuhkan oleh cabor sekarang adalah hubungan yang kondusif antara pimpinan dan bawahan. Selain itu, cabor juga harus mendapat dukungan dana yang memadai untuk pembinaan atlet, sehingga pembinaan atlet akan lebih baik lagi. Wakil Ketua KONI NTB, Mufti Murat, mengatakan bahwa munculnya nama-nama bakal calon itu tentu akan membuat suasana Musorprov NTB hidup, karena semakin banyak pilihan semakin akan menunjukan suasana demokrasi yang lebih baik. Karena ia menilai semua calon memiliki ambisi yang sama untuk memajukan prestasi olahraga NTB. (fan)

hanya melibatkan tiga provinsi saja,’’ ujarnya Imam Maliki yang juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB ini. Kejuaraan Zona V ini, ujarnya, tidak kalah meriahnya dengan event yang digelar oleh Pertina NTB sebelumnya. Alasannya, event ini akan melibatkan sedikitnya 90 atlet, masing-masing provinsi akan menurunkan sedikitnya 30 petinju di katagori youth, junior dan senior. Mereka akan bertarung di 15 kelas, untuk memperebutkan poin penuh. Pada bagian lain, ujarnya, event tersebut merupakan momen penting bagi Pertina NTB. Alasannya, pihak Pertina akan menjaring sejumlah atlet-atlet NTB yang beprestasi guna dipersiapkan mengikuti kejurnas hingga persiapan mengikuti Pra-PON tahun 2015 mendatang. Mereka akan lebih fokus lagi meningkatkan pembinaan atlet guna meningkatkan prestasi di PON XVIII di Jabar 2016 mendatang. (fan)

Kalah, Stramaccioni Berani Berargumentasi London Tidak lantas berhenti di terminal kekalahan, justru pelatih Inter Milan Andrea Stramaccioni menunjukkan bahwa keberanian mengajukan argumentasi lebih dihargai ketimbang memaksakan pendapat sendiri dengan bersikap. ‘’Pokoknya saya benar, anda keliru,” ujarnya. Stramaccioni menyebut Tottenham Hostpur sebagai skuad “yang superior”. Tottenham menang 3-0 melawan Inter Milan pada pertemuan pertama babak 16 besar Liga Europa di Stadion White Hart Lane, London, Jumat dini hari WITA. Tiga gol kemenangan Tottenham dihasilkan Gareth Bale (6), Gylfi Sigurdsson (18), dan Jan Vertonghen (53). “Saya kira Tottenham tampil luar biasa malam ini dengan gaya permainan yang berbeda. Kami menghadapi kendala soal ketahanan fisik pemain,” katanya sebagaimana dikutip dari laman Football Italia. “Dua dari tiga gol yang tercipta karena memang kalah duel di udara. Kami tidak punya cukup kekuatan meski kami juga harus mengakui bahwa mereka mampu memanfaatkan peluang menjadi gol,” katanya. Pihaknya harus berusaha sekuat tenaga untuk menghalau agar Tottenham tidak terlalu beringas mencetak gol. ‘’Mereka terus tampil agresif. Ini yang menyulitkan barisan depan kami, meski kami punya dua peluang mencetak gol,” kata Strama, panggilan akrab Stramaccioni. “Kami harus tampil maksimal di putaran kedua dan meraih kemenangan. Sepak bola menyimpan teka-teki, sehingga saya berharap kami mampu tampil baik di kandang sendiri dan mampu mencetak gol. Inter bersiap bangkit,” katanya. Strama juga memuji penampilan pemain Tottenham, Gareth Bale. Gol yang diciptakan Bale dengan sundulan kepala sungguh menakjubkan. “Ia akan menjadi pemain tersohor di Eropa. Golnya membuktikan bahwa dia tampil sebagai penyerang tengah handal. Ia masih berusia muda, tapi mampu membuktikan diri sebagai pemain bertalenta di masa depan,” pujinya. (ant/bali post)

Andrea Stramaccioni (ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN

KURSUS

Hanya 270.500

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU SERVICE

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya :

PENGOBATAN

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris)

DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

AC std Rp. 270.500

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)


SUARA NTB

Sabtu, 9 Maret 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

HOTEL

TELEVISI

RUPA - RUPA

PENGOBATAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

RUPA - RUPA

PERAWATAN AC

BENGKEL

TRAVEL


BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Sabtu, 9 Maret 2013

Halaman 10

Promosi Pariwisata

Pemda KLU Rencanakan Pemberitaan Bahasa Inggris (ant/bali post)

Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Daerah Lombok Utara sepertinya akan mengoptimalkan promosi pariwisata meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Salah satu instrumen promosi yang akan digiatkan adalah melalui pemberitaan berbahasa Inggris.

Demi Moore Minta Tunjangan Mantan Istri dari Ashton Kutcher

Kabag Humas dan Protokol, Setda KLU, Ikhwan Budiman, di sela-sela silaturahmi dengan wartawan, Jumat (8/3) mengemukakan, bahwa promosi pariwisata di Lombok Utara akan diintensifkan. Salah satu terobosan yang sudah masuk dalam rencana yakni menggandeng media massa di KLU untuk menyusun pemberitaan pariwisata dalam Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional.

Los Angeles – Aktris Demi Moore meminta tunjangan mantan istri dari Ashton Kutcher bila mereka jadi bercerai. Demikian tertulis dokumen perceraian yang diajukan di pengadilan Los Angeles, Kamis. Kutcher, bintang dari serial komedi “Two and a Half Men” mengajukan gugatan cerai dari aktris “G.I. Jane” itu pada Desember 2012���setelah lebih dari satu tahun berpisah, demikian dilaporkan Reuters. Di luar dugaan, Moore (50) ternyata meminta dukungan finansial dari Kutcher (35). Padahal Moore adalah salah satu artis wanita papan atas pada era 90-an. Kutcher dan Moore sama-sama beralasan perbedaan yang tidak bisa disatukan sebagai akar masalah perpisahan mereka. Dalam surat pengajuan cerainya, Kutcher tidak meminta sokongan dari sang mantan istri, tapi ia bersedia memberi tunjangan bila memang Moore meminta. Majalah Forbes memperkirakan penghasilan Kutcher sebanyak 24 juta dolar pada periode Mei 2011-Mei 2012, membuatnya menjadi aktor televisi dengan bayaran tertinggi. Moore mulai berkencan dengan Kutcher beberapa tahun setelah perceraiannya dengan aktor kawakan Bruce Willis. Saat itu Kutcher adalah bintang muda dari serial komedi situasi “That ’70s Show.” Hubungan mereka menjadi konsumsi tabloid gosip karena perbedaan usia yang terpaut 16 tahun, tapi keduanya toh menikah pada September 2005 di Los Angeles. Moore dan Kutcher berpisah pada November 2011 setelah menikah selama enam tahun. Awal keretakan biduk rumah tangga terjadi setelah seorang perempuan San Diego mengaku berselingkuh dengan Kutcher. (ant/bali post)

BERBAGAI negara di belahan dunia memperingati Hari Perempuan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 8 Maret. Peringatan yang juga disebut dengan Women’s Day tersebut dimaknai setiap perempuan di dunia sebagai momentum penting bagi para perempuan untuk merdeka dan mendapatkan hak-haknya. Puteri Mutiara dan Puteri Pariwisata NTB 2012, Isna Windasari pun turut memaknai peringatan tersebut walaupun tidak ada acara khusus untuk memperingatinya. Mahasiswi yang sebentar lagi akan meraih gelar Magister Ilmu Kenotariatan dari Universitas Airlangga Surabaya mengatakan kondisi kehidupan para perempuan di zaman sekarang ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Artinya perempuan sudah mendapatkan hak-haknya dan tidak selalu berada di atas dominasi kaum laki-laki. “Hanya kalau dibilang merdeka sepenuhnya belum,” ujarnya. Menurutnya, perempuan memang harus merdeka tanpa terkekang oleh dominasi laki-laki yang sering diasumsikan sebagai pemimpin untuk kaum perempuan. Namun berada di bawah kendali laki-laki juga perlu, namun dalam hal-hal tertentu tanpa melanggar hak asasi perempuan. “Dalam hal-hal tertentu hak wanita dan laki-laki sama namun memang ada saat dimana wanita juga harus bisa menempatkan dirinya sebagai seorang wanita yang mana bisa dikendalikan atau diatur

(ant/balipost)

London – Penyanyi Justin Bieber pingsan di panggung akibat kehabisan nafas saat melakukan pertunjukan di London, Kamis (7/3). “Ia pingsan dan diperlukan waktu 20 menit baginya untuk sadar melalui pemberian oksigen,” kata kata Juru Bicara Justin Bieber, Melissa Victor, seperti dikutip dari Reuters tengah malam waktu setempat. Justin (19) kembali ke panggung setelah jeda untuk menuntaskan pertunjukannya, dan pihak manajemen mengatakan ia baik-baik saja. “Justin kehabisan nafas. Sepanjang acara ia telah mengeluh,” kata Manager Justin, Scooter Braun, kepada massa di dalam beberapa video amatir yang diunggah ke Internet. Justin selanjutnya ke belakang panggung untuk menemui Staf Medis Darurat (EMT) dan dokter. Wanita Juru Bicara Justin mengatakan pelantun lagu “Boyfriend” tersebut mengabaikan instruksi dokter dan kembali ke panggung 02 Arena untuk menyelesaikan penampilannya. Penyanyi Kanada itu tak menderita masalah kesehatan apa pun sebelum pertunjukan, kata juru bicara tersebut. Para penggemarnya sudah mulai menyiarkan berceloteh “#justintakeabreak” di Twitter, setelah berita mengenai pingsannya penyanyi remaja itu beredar di jejaring sosial. Justin Bieber tampil di 02 Arena di London sebagai bagian dari perjalanan ke Eropa dari tur keliling dunianya, yang laris, dengan tema “Believe”. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Harrison Ford dan Han Solo Dikabarkan Bintangi Star Wars

Justin Bieber Pingsan di Panggung

Pemda KLU untuk menggiatkan pariwisata dihadapkan pada dana yang terbatas untuk menggalang promosi. Kunjungan ke luar daerah tidak mungkin dilakukan karena tidak ada DIPA. Satusatunya wadah yang mendukung rencana publikasi potensi wisata di KLU adalah dengan memanfaatkan website, termasuk website Pemda KLU. Untuk pemberitaan dalam bahasa Asing itu, Ikh-

lalu ditolak. Tanpa itu, kita sangat berharap kerjasama dengan media yang ada untuk membangun KLU, salah satunya dengan menjaga kondusifitas di daerah,” ujarnya. Pascamutasi terakhir yang dilakukan Bupati baru-baru ini, ia menyadari pendekatan kepada awak media sangat berperan dalam memperkenalkan potensi KLU, hasil pembangunan serta membangun citra positif KLU di mata masyarakat luar. Sebagai Kabaghumas yang baru pun, dirinya akan mencoba untuk menjembatani publikasi kepada media sebagai penghubung antara Pemerintah dan masyarakat. (ari)

Maknai Peringatan Hari Perempuan Sedunia

Salah satu tokoh Star Wars, Darth Vader.

Jakarta (Suara NTB) – Para bintang “Star Wars” Harrison Ford, Carrie Fisher dan Mark Hamill tengah berdiskusi untuk ikut membintangi produksi terbaru film fiksi ilmiah itu, kata satu sumber yang mengetahui rencana pembuatan “Star Wars” seri terbaru kepada Reuters. Sumber yang menolak mengungkapkan namanya itu mengatakan para pengacara telah mengantongi kontrak untuk ketiga aktor yang akan segera diumumkan nanti. Pihak Harrison Ford yang memerankan Han Solo pada tiga seri pertama fiksi ilmiah itu menolak mengomentari kabar ini, demikian pula pihak Hamill yang memerankan Luke Skywalker dari 1977 sampai 1983. Sementara Carrie Fisher yang memerankan Putri Leia dalam trilogi pertama “Star Wars” yang berkicau di Twitter akan menyambut perannya dalam seri terbaru Star Wars mengatakan kepada majalah Palm Beach Illustrated bahwa epos itu akan tayang di bioskop pada 2015. Disney membeli perusahaan Lucasfilm milik George Lucas pada Oktober 2012 seharga 4,05 miliar dolar AS, dan telah mengumumkan tiga produksi baru dari epos “Star Wars” yang populer dan telah mengeduk keuntungan 4,4 miliar dolar AS. Para penggemar “Star Wars” ingin sekali mengetahui apakah para bintang asli film ini akan kembali memerankan film tersebut. Kamis waktu AS atau Jumat WIB ini Bloomberg Businessweek adalah yang pertama mengabarkan bahwa trio bintang itu tengah berembug untuk film terbaru Star Wars, setelah mewawancarai Lucas. Juru bicara Lucasfilm Lynn Hale enggan memastikan bahwa ketiga bintang awal Star Wars itu akan kembali berperan dalam “Star Wars: Episode VII.” Film terbaru ini akan disutradarai JJ Abrams yang membesut “Star Trek”, sedangkan peraih Oscar Michael Arndt akan menjadi penulis skenarionya. (ant/bali post)

“Promosi pariwisata akan kita coba maksimalkan meskipun dalam keterbatasan. Peran media massa baik cetak dan elektronik seperti TV, Radio komunitas dan online (website) akan kita sentuh. Untuk membuat berita bahasa Inggris ini bersama teman-teman media, apakah bisa?,” ujar Ikhwan. Mantan Kepala Bidang Pariwisata di Dishubparkominfo KLU ini menjelaskan,

wan mengisyaratkan pentingnya kerjasama dengan awak media yang mampu berbahasa Inggris. Sebagai Kabag Humas yang baru, Ikhwan juga mengisyaratkan pentingnya pendekatan kepada media massa secara menyeluruh dan tidak diskriminatif. Humas dan Protokol Pemda KLU pun, akan kembali menjembatani dan memfasilitasi media di KLU untuk melakukan publikasi secara berkala di setiap SKPD/ dinas/badan lingkup Pemda KLU. “Setiap tahun anggaran kita selalu mengusulkan adanya RPD (Radio Pemerintah Daerah), tetapi setiap diajukan se-

oleh laki-laki. Tapi tentunya dalam hal-hal positif,” terang perempuan berwajah ayu ini. Isna mengatakan banyak perempuan baik di Indonesia maupun di tingkat dunia yang merupakan pejuang tangguh dan inspirasional bagi perempuan muda. Ia sendiri mengaku sangat mengidolakan pahlawan wanita asal Jepara, Raden Ajeng Kartini. Baginya, Kartini adalah sosok pejuang perempuan yang sangat kuat dan pemberani untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya sebagai perempuan. “Berkat beliau para wanita Indonesia sampai saat ini bisa menikmati hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan dan lainnya,” ujarnya. Selain mengidolakan Raden Ajeng Kartini, Isna juga mengidolakan ibu dari pewaris tahta kerajaan Inggris Pangeran William dan Harry, Lady Diana. Menurutnya mantan isteri Pangeran Charles tersebut adalah sosok perempuan cantik, rendah hati, pintar, dan dermawan. Dengan momentum peringatan Hari Perempuan Sedunia, ia berharap seluruh perempuan di dunia semakin merdeka dan mendapatkan hak-haknya, bebas dari tindakan diskriminasi, dan pelecehan seksual. “Tapi tentu saja tanpa melupakan kodrat dan kewajibannya sebagai perempuan,” harapnya. Harapan yang sama juga disuarakan untuk para perempuan NTB. “Dan perempuan NTB bisa terus berpikiran maju untuk kehidupan yang lebih baik,” tandasnya. (yan)

Isna Windasari

(Suara NTB/dok)

Suasana bau nyale di Pantai Kaliantan Lombok Timur baru-baru ini.

Bau Nyale di Banyak Lokasi Pacu Tingkatkan Kualitas ”Event” Mataram (Suara NTB) Bau nyale selama ini identik dengan event yang digelar Pemkab Lombok Tengah (Loteng) di Pantai Seger Kuta Loteng. Setiap acara bau nyale tiba, ratusan ribu warga dari seluruh penjuru Pulau Lombok atau daerah lain tumpah ruah di lokasi ini. Dua tahun belakangan, bau nyale tidak hanya dilakukan di Loteng, tapi di Pantai Kaliantan Lombok Timur (Lotim) dan beberapa daerah di NTB. Namun pelaksanaannya dilakukan secara berbeda seperti yang digelar di Loteng. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), banyaknya lokasi perayaan bau nyale akan semakin menambah kualitas penyelenggaraan acara. ‘’Setidaknya ini menjadi lebih berwarna. Terutama berpacu meningkatkan kualitas event ke depan. Kemasan ke depan, tetap pada karakter dan roh masing-masing,’’ ungkap Kepala Disbudpar NTB Drs. H. L. Gita Ariadi, MSi, didampingi Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB Awanadhi Aswinabawa pada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (8/3). Dalam arti, lanjutnya, perayaan bau nyale di Loteng lebih mengedepankan ritual budaya yang dimulai dengan rapat adat, musyawarah adat

untuk mengetahui kapan nyale keluar. Sementara di Pantai Kaliantan Lotim, ujarnya, memiliki kegiatan berbeda, yakni ada permainan dan hiburan rakyat, seperti presean maupun kegiatan lainnya sampai menunggu nyale keluar untuk ditangkap. Untuk itu, pihaknya berharap apa yang dikembangkan daerah ini bisa menjadi event besar dan memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitarnya. Apalagi, lanjutnya, menangkap cacing nyale tidak hanya di Pulau Lombok, tapi di Dompu dan Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga perlu ada variasi event. ‘’Terserah mereka (kabupaten, red) mau buat event menjadi lebih baik sesuai dengan karakter. Ini bisa menjadi alternatif wisatawan mancanegara melihat kekhasannya,’’ ujarnya. ‘’Kita berkepentingan untuk diversifikasi event,’’ tambahnya. Terkait ketidakhadiran Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi di Pantai Kuta Loteng, Gita mengakui ada permasalahan di lapangan yang tidak bisa dihindari. Menurutnya, gubernur menerima 2 undangan menghadiri event bau nyale di Kaliantan dan Kuta. Namun, waktu pelaksanaan berbeda, sehing-

ga gubernur memutuskan hadir di 2 lokasi tersebut. Untuk acara di Kaliantan, katanya, djadwalkan pukul 14.00 Wita, sementara di Kuta pukul 20.00 WITA. ‘’Melihat interval waktu cukup lama, akhirnya gubernur memutuskan hadir dulu di Kaliantan. Namun, acara sempat molor. Begitu acara selesai, Bapak Gubernur mau ke Kuta, namun rombongan terjebak kemacetan yang cukup panjang, sehingga tidak bisa hadir,’’ terangnya. Pada bagian lain, birokrat asal Puyung Loteng ini, mendukung langkah Bupati Loteng memindahkan patung Putri Mandalika ke Pantai Kuta, Pihaknya berharap, pemindahan ini bisa memberikan kontribusi besar bagi peningkatan kunjungan wisatawan ke Loteng, sehingga bisa menjadi landmark. Gita mencontohkan wisatawan tertarik berkunjung ke Kuta hanya untuk berfoto di sekitar patung Putri Mandalika. ‘’Misalkan di Amerika Serikat ada patung Liberty. Di sana, wisatawan datang khusus untuk berfoto. Setidaknya, kalau seperti ini dikembangkan, diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah ini,’’ harapnya. (ham)

Tom Connors Tutup Usia Ontario – Penyanyi country Kanada dan ikon musik folk Stompin Tom Connors, meninggal dunia pada usia 77 tahun, demikian pernyataan yang dikeluarkan perusahaan rekaman A-C-T Records. Connors dikenal dengan lagu “The Song Hockey,” dan “Sudbury Saturday Night” serta kesetiaan patriotismenya. Connors meninggal di rumahnya di Ontario pada Rabu secara alami, kata A-C-T dalam satu pernyataan yang disiarkan di situs Connors. Lahir dengan nama Thomas Charles Connors di Saint John, New Brunswick, Connors dibesarkan oleh orangtua asuh di

Prince Edward Island dan menumpang hidup di Kanada sebagai remaja. Connors, yang menulis ratusan lagu terutama tentang sejarah dan tradisi Kanada, mendapat julukan dari kebiasaannya menginjak tumit sepatu botnya sekaligus menjaga tempo lagu. Ia mulai terkenal pada akhir tahun 1960 dan telah merilis lebih dari 20 album, termasuk “My Grounds Stompin`” dan “Believe in Your Country”, selama karier yang dijalani lima dekade. Connors pensiun pada tahun 1979 dan mengembalikan enam Juno Awards untuk musik Kanada sebagai protes atas Amerikanisasi industri musik nasional. Ia kembali bergiat di bidang musik pada tahun

1988. Connors pun berterima kasih kepada para penggemarnya dalam satu pernyataan yang dirilis oleh keluarganya, demikian seperti yang dikutip dari Reuters. “Itu adalah jalan bergelombang panjang dan keras, tetapi negara besar ini terus memberi saya inspirasi dengan keindahan, karakter, dan semangat, yang membawa saya untuk terus berbaris dan mencurahkan diri untuk bernyanyi tentang orang-orang dan tempat-tempat yang membuat Kanada menjadi negara terbesar di dunia,” kata Connors dalam pernyataan yang dimuat di situsnya. (ant/bali post)

Mendiang Tom Connors

(Suara NTB/ist)

Demi Moore dan Ashton Kutcher


SUARA NTB Sabtu, 9 Maret 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

KPK Rekonstruksi Penyerahan Suap Impor Daging Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rekonstruksi kasus pemberian uang suap dalam pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian pada Jumat siang. “Tadi siang penyidik KPK melakukan rekonstruksi di PT Indoguna Utama dengan membawa serta tersangka untuk kegiatan rekonstruksi tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. PT Indoguna Utama berkantor di Jl. Taruna No. 8 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Di kantor itu, direktur PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi, menyerahkan uang commitment fee Rp 1 miliar kepada Ahmad Fathanah yang disebut-sebut sebagai orang dekat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq. “Rekonstruksi penyerahan uang dari AAE (Arya Abdi Effendi) ke AF (Ahmad Fathanah),” jelas Johan. Johan menjelaskan, rekonstruksi dilakukan apabila penyidik ingin melihat peristiwa yang disampaikan di lapangan dan biasanya dilanjutkan dengan proses penuntutan. “Tidak lama setelah ini akan dinaikkan ke proses penuntutan, sekitar satu-dua pekan lagi,” tambah dia. KPK telah menetapkan Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi sebagai tersangka dalam kasus tersebut. KPK pekan lalu telah memanggil anak Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sosial Hilmi Aminuddin, Ridwan Hakim, sebagai saksi terkait kasus suap pengurusan kuota impor daging di Kementerian Pertanian. “Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka LHI (Luthfi Hasan Ishaaq),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha. KPK telah memanggil Ridwan pada Kamis (28/2) namun ia tidak memenuhi panggilan tersebut. Ridwan baru satu kali memenuhi panggilan KPK pada Senin (25/2). Hanya saya ia tidak memberikan keterangan mengenai pemeriksaan tersebut. Ridwan sebelumnya diketahui pergi ke Turki menggunakan pesawat Turkish Airlines TK67 pada Kamis (7/2) pukul 19.49 WIB melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta. Padahal, Ridwan termasuk orang yang dicegah KPK pergi keluar negeri. Karena sedang berada di luar negeri, Ridwan tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan pertama KPK pada Jumat (15/2). (ant/bali post)

Susno Tetap akan Dieksekusi Jakarta (Suara NTB) Kejaksaan Agung tetap akanmengeksekusimantanKabareskrim Polri Komjen Pol Purn Susno Duadji meski pihak yang dieksekusi bersikukuh bahwa di tingkat kasasi tidak ada perintah penahanan. “Dari mana sejarahnya, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terlebih lagi dari Mahkamah Agung, tidak ada alasan jaksa tidak melakukan eksekusi. Itu sesuai dengan Pasal 370 KUHAP,” kata Jaksa Agung Basrief Arief di Jakarta, Jumat kemarin. Dia menandas(ant/bali post) kan putusan terhadap Susno Basrief Arief itu adalah putusan akhir. “Tergantung waktu (pelaksanaan eksekusinya),” katanya. Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Susno Duadji dalam kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Mengutip laman MA, kasasi terdakwa ini diputus pada 22 November 2012 oleh majelis hakim yang diketuai Zaharuddin Utama dan beranggotakan Leopad Luhut Hutagalung, Sri Murwahyuni, hakim ad hoc dengan kode H-AH-AL dan hakim ad hoc dengan kode H-AH-MSL. Susno tetap dihukum tiga tahun enam bulan dan membayar denda Rp 200 juta subsidair enam bulan penjara berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Maret 2012. Susno juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara Rp 4 miliar dan jika tidak dikembalikan dalam waktu satu bulan sejak putusan ditetapkan, maka harta bendanya disita. Majelis hakim PN Jakarta Selatan menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Susno terbukti menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kabareskrim Mabes Polri untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Arowana dengan menerima hadiah Rp 500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus itu. (ant/bali post)

Perempuan Masih Hadapi Banyak Persoalan Jakarta (Suara NTB) Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi mengatakan Hari Perempuan Internasional setiap tanggal 8 Maret layak untuk diperingati karena masih banyak permasalahan yang menimpa kaum wanita. “Menurut saya, kita layak memperingati Hari Perempuan Internasional, walaupun di Indonesia sudah ada Hari Ibu dan Hari Kartini. Karena sampai saat ini masih banyak masalah yang dialami kaum perempuan,” kata Nafsiah pada sela-sela acara pemberian penghargaan oleh Citi Indonesia Women Council (IWC) kepada sejumlah perawat, di Jakarta, Jumat kemarin. Dia mengatakan sampai saat ini berbagai permasalahan perempuan seperti kekerasan seksual, perkosaan, tingginya angka kematian ibu, ketidakberdayaan perempuan dalam mencegah terjangkit HIV AIDS, dan menjadi perokok pasif masih terjadi. Padahal, kata dia, perempuan memiliki peranan penting bagi kehidupan. Di dunia kesehatan, lanjut dia, perempuan Indonesia banyak yang mendedikasikan diri menjadi kader-kader puskesmas. Namun dia menyayangkan kebanyakan tenaga kesehatan perempuan hanya berkutat di level akar rumput. “Perawat perempuan banyak juga yang belum bisa menembus ke tingkatan atas, meskipun Menkes-nya perempuan,” kata dia. Nafsiah berharap kaum perempuan, khususnya di dunia keperawatan, dapat terus meningkatkan jenjang pendidikannya, agar menjadi perawat yang profesional dan bisa mendedikasikan diri kepada masyarakat. Selain itu dia meminta kaum perempuan memiliki keberanian dalam menyuarakan hak-hak pribadinya, terutama untuk mendapatkan derajat kesehatan tertinggi, misalnya dengan berani menegur setiap orang yang merokok di dekatnya untuk segera mematikan rokok. “Percuma perempuan sekolah tinggi-tinggi, kalau untuk menolak menjadi perokok pasif saja tidak berani,” ujar dia. (ant/bali post)

(ant/bali post)

HARI PEREMPUAN - Sejumlah pengunjukrasa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Jawa Barat (ALJABAR) berunjukrasa di depan Gedung Sate dalam peringatan Hari Perempuan Internasional, Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/3).

(ant/bali post)

SPRINDIK BOCOR - Syarief Hasan usai memenuhi panggilan komite etik KPK di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/3). Syarief Hasan dimintai keterangan terkait indikasi bocornya draf surat perintah penyidikan (sprindik) penetapan tersangka untuk Anas Urbaningrum.

Syarief Hasan Penuhi Panggilan Komite Etik KPK Jakarta (Suara NTB) Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarief Hasan, memenuhi panggilan Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan soal bocornya draf surat perintah penyidikan atas nama mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. “Bukan pemeriksaan, salah itu, hanya klarifikasi,” kata

Syarief di gedung KPK Jakarta, Jumat. Pada Kamis (7/3), Ketua Komite Etik KPK, Anies Baswedan, menyatakan ingin meminta penjelasan dari Syarief Hasan, yang kini menjabat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, untuk mengonfirmasi temuan tim investigasi internal KPK. Syarief mengatakan bahwa tidak ada orang yang memberitahu dia tentang penetapan

Anas sebagai tersangka. “Tidak ada yang memberi tahu, ini hanya salah komunikasi,” ungkap dia. “Yang benar itu wartawan bertanya ke saya waktu itu, katanya ‘Pak sudah dengar belum Anas tersangka?’ Lalu saya jawab, ‘Oh iya, kita tunggu saja dulu, jadi saya tidak tahu’. Hebat benar kalau Syarief tahu,” kata dia. Komite Etik saat ini tengah memeriksa pihak inter-

nal dan eksternal untuk mengusut pembocor draf surat perintah penyidikan Anas Urbaningrum. Pihak internal yang sudah diperiksa antara lain dua orang pimpinan KPK Busyro Muqoddas dan Zulkarnaen. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan pada Direktur Penyelidikan KPK Ari Widyatmoko dan Direktur Pengaduan Masyarakat Eko

Marjono, ketua satuan tugas penyelidikan kasus korupsi Hambalang dan kasus dugaan penerimaan suap dengan tersangka Anas Urbaningrum. Komite Etik juga meminta informasi dari orang di luar KPK seperti Dwi Anggia (jurnalis TVOne), dan berencana memanggil Tri Suharman (wartawan Koran Tempo) dan Rudy Polycarpus (wartawan Media Indonesia). (ant/bali post)

Bentrok TNI vs Polri Naik 300 Persen Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, menyatakan telah terjadi peningkatan bentrokan antara TNI dan Polri dalam kurun beberapa tahun terakhir. “Ada peningkatan bentrokan hampir 300 persen. Ini menunjukan ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam hubungan TNI-Polri,” kata Pramono Anung, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat kemarin. Dirinya melihat salah satu hal yang mungkin membuat terjadinya ketimpangan antara TNI dan Polri sehingga meningkatnya bentrokan adalah kewenangan TNI yang terpangkas. “TNI dulu begitu dominan termasuk mengurusi kemasyarakatan. Sekarang semua menjadi ranah polisi. Apalagi dalam berbagai hal kita dipertontonkan dalam persoalan misalnya korupsi simulator yang seorang jenderal bintang dua begitu besar korupsinya, ternyata istrinya juga banyak. Ini menurut saya jadi contoh tidak baik bagi Polri,” kata Pramono. Terhadap penyerangan yang dilakukan TNI terhadap Mapolres OKU, Baturaja, Sumatera Selatan, Kamis (7/ 3) pagi, Panglima TNI dan Kapolri harus memberikan hukuman seberat-seberatnya bagi siapapun yang melakukan tindak kekerasan. “Ini negara demokrasi. Penyelesaian tidak boleh setengah hati. Dalam konteks penyerangan, Mabes TNI harus memberikan hukuman seberat-beratnya,” ujar politisi PDIP itu.

Ia sendiri mengaku, dalam konteks besarnya, TNI sudah menata diri dengan baik, mereka tidak masuk dalam proses demokrasi. “Tetapi mungkin proses kecemburuan itu ada. Saya lihat gesekan-gesekan di lapangan biasanya dimulai hal-hal kecil. Di daerah ada ketimpangan antara seorang komandan Kodim sama Kapolres. Padahal pada wilayah yang sama. Untuk itu harus ada perbaikan, penghargaan, penghormatan supaya tidak ada ketimpangan yang besar,” kata Pramono. Untuk menghindari terjadi bentrokan, masih kata dia, penyatuan TNI dan Polri seperti dulu bukanlah jalan keluarnya. “Dalam demokrasi, pemisahan itu harus dilakukan. Yang paling penting aparat Polri harus intropeksi diri,” demikian Pramono Anung. Sementara itu, Gubernur H Alex Noerdin melakukan kunjungan dan meninjau langsung lokasi Polres Ogan Komering Ulu (OKU) yang dibakar sejumlah oknum TNI Yon Armed Martapura. Pada kunjungan khusus tersebut gubernur di dampingi Waka Polda Sumsel Brigjen Pol M Zulkarnaen menyaksikan langsung kondisi Mapolres yang berada di pusat Kota Baturaja, ibukota Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tersebut.

(ant/bali post)

DAMAI - Anggota TNI dan Polri terlibat aksi damai di halaman Mapolresta Surakarta, Solo, Jumat (8/3). Aksi tersebut digelar untuk menghindari bentrok antaraparat. Gubernur berjanji akan menganggarkan dalam APBD Provinsi tahun ini untuk membangun kembali gedung kantor Mapolres. Gubernur juga mengimbau kepada warga setempat agar tetap tenang dan kembali beraktivitas. Pantauan di lokasi Mapolres, Jumat atau pasca aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas negara itu yang dilakukan sejumlah oknum TNI dari Yon Armed Martapura, Kabupaten OKU Timur pada Kamis

pagi (7/3), sudah tenang dan warga mulai melakukan aktivitas masing-masing. Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifuddin, meminta Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono meminta maaf kepada masyarakat atas insisden penyerangan Markas Polres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, pada Kamis (7/3). “Secepatnya, Panglima TNI meminta maaf kepada masyarakat luas atas tindakan

pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI,” kata Lukman di Jakarta, Jumat. Selain itu, lanjut dia, anggota TNI yang terbukti terlibat dalam aksi penyerangan tersebut harus diberi sanksi tegas selambat-lambatnya dalam tiga hari. Dia juga meminta Panglima TNI dan Kepala Polri Jenderal Pol. Timur Pradopo memerintahkan jajarannya menahan diri supaya insiden penyerangan OKU tidak berlanjut. (ant/bali post)

Pengendalian BBM Harus Diupayakan Tahun Ini Jakarta (Suara NTB) Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan upaya pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi harus dilakukan tahun ini, agar konsumsinya tidak melebihi kuota 46 juta kiloliter. Bambang mengatakan penggunaan BBM bersubsidi pada 2013 dapat mencapai angka 53 juta kiloliter akibat belum adanya kebijakan yang jelas terkait pembatasan konsumsi, padahal perekonomian nasional sedang tumbuh dan disparitas harga BBM makin tinggi. “Ada potensi itu melonjak ke 50 juta-51 juta, karena pertumbuhan ekonomi terus jalan. Namun kalau disparitas harga makin tinggi, ada migrasi dari yang biasa pertamax ke premium. Jadi bisa saja itu nanti bisa menyen-

tuh 53 juta-52 juta kiloliter,” tuturnya, di Jakarta, Jumat kemarin. Menurut dia, apabila pengendalian tidak dilakukan dan konsumsi terus meningkat, maka anggaran belanja subsidi untuk BBM semakin tertekan dan hal tersebut mengganggu kesehatan fiskal secara keseluruhan. “Kita sedang exercise apa yang bisa kita lakukan, salah satunya kombinasi dari (penyesuaian) harga dan non harga,” ucapnya. Bambang memprediksi setiap peningkatan kuota satu juta kiloliter dari volume yang ditetapkan 46 juta kiloliter, maka anggaran belanja subsidi untuk BBM akan bertambah sekitar Rp 4 triliun - Rp 5 triliun. Selain itu, ia mengatakan, pengendalian BBM bersubsidi tersebut harus dilakukan agar pemerintah tidak lagi bergantung pada impor migas, yang menjadi

salah satu penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan pada 2012. Berdasarkan data per Desember 2012, belanja subsidi energi yang ditetapkan sebesar Rp 202,4 triliun, dalam realisasinya melebihi pagu hingga mencapai Rp 306,5 triliun atau kelebihan 151,5 persen. Dari realisasi tersebut, belanja subsidi BBM tercatat sebesar Rp 211,9 triliun atau melebihi pagu Rp 137,5 triliun (154,2 persen) dan subsidi listrik mencapai Rp 94,6 triliun atau melebihi pagu Rp 65 triliun (145,6 persen). Volume BBM bersubsidi yang ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter pada 2012, dalam kenyataan konsumsinya mencapai 45,2 juta kiloliter akibat kebijakan pengendalian yang kurang berhasil. Pemerintah dalam APBN 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi

(ant/bali post)

STOK BBM - Petugas memasang papan pengumuman habisnya stok premium di sebuah SPBU. Pemerintah harus mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi agar konsumsinya tidak melebihi kuota 46 juta kiloliter. sebesar Rp 274,7 triliun dengan perincian subsidi BBM Rp 193,8 triliun dan subsidi

listrik Rp 80,9 triliun dengan volume sebesar 46 juta kiloliter. (ant/bali post)


TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sabtu, 9 Maret 2013

RESEP PENGOBATAN HERBAL ASLI TIONGKOK TIDAK ADA EFEK SAMPING Presentase timbulnya diabetes di Indonesia diperkirakan mencapai 17,8%, ada sekittar 18 juta lebih penderita diabetes sangat menyiksa kehidupan penderitnya, terutama bahaya yang timbul pada tubuh, antara lain beresiko menimbulkan kerusakan parah pada organ hati , otak, paru-paru, liver , ginjal dan alat reproduksi. Apalagi jika terjadi komplikasi kondisi akan semakin parah, sehingga presentase kematian akibat penyakit diabetes sangatlah tinggi. Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) bahkan menyebutkan penyakit diabetes sebagai salah satu pembunuh terbesar di dunia yang sangat membahayakan setelah kanker. Besarnya jumlah penderita di Indonesia harus sangat di waspadai. Gejala diabetes berupa : banyak minum,banyak makan, banyak kencing, berat badan menurun drastis , sakit kepala, insomnia, seluruh tubuh tidak bertenaga, gangguan penglihatan mata, kaki tangan kesemutan dan membengkak, borok pada kulit, susah BAB, pada pria akan muncul ejakulasi dini, fungsi seksual menurun dan lainnya . Bahaya komplikasi yang ditimbulkan penyakit diabetes antara lain : penyakt jantung , hipertensi,ginjal , mata dan lainnya. Metode pengobatan eksklusif TCM memiliki sejarah 2000 tahun lebih, merupakan ilmu pengobatan yang sangat mujarab,sudah terkenal hampir di seluruh dunia. Hongkong

Medistra TCM sudah hadir di dunia sekitar 38 tahun, menerapkan sistem pengobatan modern berstandar internasional , sekarang ini merupakan satu-satunya pusat pengobatan penyakit kronis terbesar dan terpercaya dengan metode eksklusif TCM. Bidang pengobatan utamanya antara lain : penyakit diabetes dan komplikasinya, berbagai jenis kanker/tumor, radang hidung dan tenggorokan, asma , ginjal, penyakit usus dan lambung, impotensi , ejakulasi dini, radang prostat , pembesaran prostat, penyakit seksual pria / wanita, kemandulan pria/wanita, stroke, lumpuh setengah badan, remati,wasir,dll. Hongkong Medistra TCM , dengan kerja keras penelitian sekitar 12 tahun lebih, menggunakan 108 jenis obat herbal TCM yang diolah dengan teknologi tinggi menhasilkan zat obat yang sangat efektif mengatasi penyakit diabetes, berhasil menemukan metode pengobatan yang sangat mujarab yakni (Hongkong 3 plus 1 Liao Fa). Rata-rata setelah diobati 2-3 hari, kadar gula menurun normal, gejala banyak kencing , sakit kepala, sering haus, seluruh tubuh tidak bertennaga, sakit kepala,susah tidur, dan lainnya berangsur menghilang secara nyata, pasien akan kembali berseangat. Setelah 30 hari akan pulih total, setelah diatasi tidak kambuh kembali. Metode eksklusif ini merupakan resep rahasia satu-satunya yang hanya bisa di dapatkan di Hongkong Medistra TCM. Metode TCM (Hongkong 3 plus 1 Liao Fa). Diabetes telah mendapat respon yang sangat hangat dari masyarakat di Tiongkok, Hongkong, dan beberpa Negara lainnya. Juga mendapatkan liputan pemberitaan berbagai media. Ini merupakan terobosan terbaru dalam mengatasi penyakit diabetes. Sekarang ini sudah hadir dan memberikan kontribusi dalam membantu megatasi diabetes yang dialami masyarakat Indonesia . Ibu Shinta,51 tahun, warga depok. Menderita penyakit diabetes (kencing ma-

nis) sudah ada 13 tahin, kondisi gula darah tinggi, bahkan mengalami borok pada kaki, komplikasi juga terjadi di organ jantung dan ginjal. Ini mungkin karena pengaruh konsumsi obat dalam jangka panjang, namun sangat sangat disayangkan belum bisa pulih. Saya sudah hampir putus asa berobat kemanapun juga hasilnya sama saa selalu kam- buh. Sampai akhirnya suami saya minta agar berobat ke Hongkong Medistra TCM, ternyata hasilnya sangat mujarab, kondisi gula darah stabil , dan komplikasi organ jantung dan ginjal sudah berkurang secara nyata. Sekarang saya sudah sehat dan beraktifitas secara normal.

(ant/bali post)

BERKABUNG – Lautan manusia ikut mengiringi peti mati jenazah Hugo Chavez. Pemerintah Venezuela berencana mengawetkan jenazahnya untuk kemudian dipamerkan di museum.

Jenazah Chavez akan Dipajang di Museum Caracas Jenazah Presiden Venezuela Hugo Chavez akan dibalsem dan diawetkan untuk kemudian dipamerkan di museum setelah upacara persemayaman dan masa berkabung usai. Kerumunan massa masih berkumpul memberikan penghormatan terakhir kepada Chavez setelah tokoh revolusioner Venezuela itu wafat, Selasa. Wakil Presiden Nicolas Maduro mengatakan pembalseman dilakukan layaknya terhadap pemimpin lain seperti Lenin, Stalin, dan Mao, sebagai bentuk penghormatan. “Telah diputuskan bahwa jenazah ‘El Comandante’ akan dibalsem sehingga beliau akan tetap abadi bagi rakyat Venezuela,” kata Maduro dalam sebuah siaran televisi pemerintah. Chavez yang merupakan bekas anggota pasukan khusus, meninggal pada usia 58 tahun setelah berperang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya selama dua tahun terakhir. Ia menjabat sebagai presiden selama 14 tahun dan kini jenazahnya terbaring di sebuah gedung akademi militer. Pemerintah Venezuela mengatakan bahwa lebih dari dua juta pendukung telah melayat sejak Rabu. Maduro mengatakan upacara resmi pemakaman Chavez dilangsungkan Jumat sore waktu setempat dan puluhan kepala negara akan turut hadir. Antrian panjang mengular di sekitar akademi itu pada Kamis saat puluhan ribu rakyat Venezuela ingin memberikan penghormatan kepada pemimpin mereka dengan mengangkat kepalan telapak tangannya. Dari prajurit kelelahan dan perwira militer yang berpakaian seragam upacara, hingga warga yang paling mengidolakan Chavez, siap untuk mendukung Maduro, penerus pilihan Chavez. “Saya tiba sejak dini hari untuk melihat Chavez, dia adalah idola saya,” kata Henry Acosta (56). Sementara Berta Colmenares (77) mengatakan seorang pendukung setia Chavez atau Chavistas harus meneruskanrevolusidenganmendukungMaduro.“Sayaakan memberikan suara untuk Maduro, siapa lagi? Dia adalah satu-satunya orang yang dipilih Chavez dan kami harus mengikuti kemauan beliau,” katanya. Chavez didandani dengan seragam militer yang lengkap dengan baret merah yang ia kenakan pada saat pidato pada 1992 yang mengumumkan tentang niatnya untuk terjun ke politik setelah dia gagal menjalankan kudeta. Rakyat Venezuela hanya mendapat kesempatan beberapa detik saja untuk melihat jenazah Chavez yang ditempatkan di dalam peti kayu, yang memiliki tutup kaca serta berhiaskan rangkaian bunga dan bendera Venezuela. Seorang sumber dalam pemerintah mengatakan kepada Reuters bahwa Chavez mengalami koma sejak Senin lalu dan meninggal pada hari berikutnya akibat kegagalan sistem pernafasan sejak kondisinya memburuk pada akhir pekan lalu. Chavez sebelumnya sempat memimpin rapat kabinet selama lima jam sambil terbaring di tempat tidurnya. Kanker yang diduga menyerang bagian panggul Chavez telah menyebar hingga paru-paru ketika ia meninggal, kata sumber yang tidak disebutkan namanya itu. (ant/bali post)


SUARA NTB 9 MARET 2013