Issuu on Google+

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

NOMOR 54TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 8 MEI 2013

12 HALAMAN

Selidiki Motif Lain

(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Informasi terkait dugaan pemerkosaan yang dialami NNL, siswa kelas V salah satu SDN di Kota Mataram, mendapat reaksi berbeda. Dari kubu pelaku, membantah keras telah terjadi pemerkosaan. Karena konon, persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Bahkan polisi diminta menyelidiki dugaan motif lain. “Dari penuturan tiga pelaku kepada saya, mereka membantah memperkosa. Sama sekali tidak ada kejadian seperti itu,” kata kuasa hukum tiga pelaku, Ketut Sumerta, SH ditemui Suara NTB di Mapolres Mataram, Selasa (7/5). Bersambung ke hal 5

TO K O H

KUHP Usang SETELAH satu abad lebih berlaku, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi landasan hukum untuk menjerat pelaku tindak kriminal, sudah dinilai usang dan tidak sesuai kondisi kekinian. Pemerintah bersama DPR dan pakar hukum kini tengah menggodok RUU tentang KUHP tersebut. Dimaksudkan, tidak hanya untuk menyesuaikan dengan kondisi kekinian, juga agar jangkauannya lebih luas. Usai menjadi pembicara pada Focus Grup Discussion (FGD) membahas soal perubahan (Suara NTB/ars) KUHP di Mataram, pakar huMuladi kum Prof. Dr. Muladi SH mengingatkan bahwa usia KUHP yang selama dipakai penegak hukum sudah 120 tahun. “Harus ada proses rekondisi,” kata mantan Menteri Kehakiman ini. Bersambung ke hal 5

KO M E N TTAA R Maklumi Kandidat Kecewa KPU NTB mengaku siap mempertanggungjawabkan keputusan mereka membatalkan debat kandidat Pilkada NTB di Metro TV. KPU memaklumi kekecewaan kandidat dan menjamin tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dari batalnya debat tersebut. Bahkan, batalnya kegiatan tersebut justru dianggap sebagai keputusan terbaik yang bisa diambil. “Kita siap mempertanggungjawabkan keputusan yang telah kita ambil. Bersambung ke hal 5 Fauzan Khalid (Suara NTB/dok)

Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Kenaikan Isa Almasih, SUARA NTB Kamis (9/5) tidak terbit. Kami akan terbit kembali Jumat (10/5). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan agar maklum. Terima Kasih Penerbit

JENAZAH - Jenazah perempuan yang terbakar di dekat makam Batu Layar, Lobar dimasukkan ke mobil ambulans untuk dibawa ke RS Bhayangkara.

Seorang Wanita Tewas Terbakar Giri Menang (Suara NTB) Warga Kecamatan Batulayar, Lombok Barat (Lobar) Selasa (7/ 4) dibuat gempar. Sesosok tubuh yang diyakini perempuan, ditemukan hangus terbakar di sebuah gudang proyek, di depan Makam Batu Layar. Belum diketahui, apakah korban dibakar atau memang bunuh diri dengan cara membakar diri. Di TKP, tubuh korban ditemukan di dalam gudang proyek yang terbuat dari triplek, di jalan lintas Senggigi. Tubuh korban sudah hangus di bagian atas, dan sebagian tubuhnya dari perut ke bawah. Di sekitar TKP belum ditemukan ada benda lain, kecuali sebuah baliho berbingkai yang juga hangus terbakar. Saksi mata, Ihsan (50), mengaku sudah melihat tubuh korban tergeletak hangus di dalam gudang tersebut

sekitar pukul 07.00 Wita. Ia saat itu duduk di sebuah lapak PKL berjarak 100 meter dari lokasi. ‘’Ada anak kecil yang beritahu saya, ada orang terbakar,” kata Ihsan. Ihsan yang lari ke arah TKP melihat tubuh korban dalam keadaan hangus sebagian. ‘’Bagian atas sudah tidak bisa dikenali. Sedangkan bagian bawahnya kelihatannya masih utuh, masih tertutup spanduk,” kata Ihsan. Bersambung ke hal 5

Pulang dari Hongkong

Seorang TKW Diduga Terjangkit HIV/AIDS Mataram (Suara NTB) Setelah Marlina pulang dari negeri jiran karena sakit (tersiram air keras), kabar memilukan kembali menimpa seorang TKW

asal NTB. As (28) warga Kopang, Lombok Tengah (Loteng), juga terpaksa pulang dari tempat berkerjanya di Hongkong karena sakit. Berbeda dengan Marlina, nasib

(Suara NTB/ars)

GUDANG - Di gudang inilah lokasi ditemukannya wanita dalam kondisi tubuh terbakar.

As lebih memilukan lagi. Selain mengalami stress, wanita berparas ayu ini diduga terjangkit HIV/ AIDS stadium tiga. Bersambung ke hal 5

Ditemukan Pemulung INFORMASI yang dihimpun di lokasi kejadian, kasus perempuan dibakar dalam gudang itu diketahui dari seorang anak laki-laki yang hendak mencari barang bekas (pemulung) dan sempat melihat kobaran api dalam gudang. Anak itu penasaran karena sempat melihat sendal di depan pintu gudang yang pintunya tidak terkunci. Ia pun masuk ke dalam gudang hingga melihat kaki manusia di sekitar kobaran api.

Anak laki-laki tersebut kemudian kembali ke rumahnya dan menceritakan hal itu kepada orangtuanya, hingga ayah anak itu bersama warga lainnya mendatangi gudang tersebut. Kepala Desa Batulayar Barat, Sadie yang juga ditemui di lokasi kejadian mengatakan, jenazah perempuan yang diduga masih muda itu ditemukan dalam kobaran api di bawah tumpukan kayu dan kain bekas spanduk. Bersambung ke hal 5

Kolaborasi Beri Masukan dalam RPJMD NTB 2014-2018

PW NW, NU dan Muhammadiyah akan Gelar Seminar Pendidikan Mataram (Suara NTB) Tiga Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam di NTB masing-masing PengurusWilayahNW, PW NU dan PW Muhammadiyah akan berkolaborasi menggelar seminar pendidikan berkualitas di NTB. Hasil dari seminar pendidikan berkualitas ini selanjutnya akan menjadi rekomendasi atau masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2014-2018 mendatang. Ketua Pengurus Wilayah NW

NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc mengatakan, seminar yang diselenggarakan secara bersamasama oleh ketiga ormas Islam besar di NTB ini merupakan kali kedua. Setiap tahun, diupayakan masing-masing ormas menjadi ketua panitia. “Seminar yang diselenggarakan ini merupakan

sesi kedua kerjasama antara ketiga ormas. Tahun lalu PW Muhammadiyah yang menjadi panitia, tahun ini PW NUdan insya Allah tahun depan PW NW,”ujarnya ditemuai usai menggelar rapat persiapan di Mataram, Selasa (7/5) siang. Bersambung ke hal 5

RAPAT - Rapat pertama masing-masing PW NW, NU dan Muhammadiyah NTB dalam rangka acara seminar pendidikan berkualitas di NTB 2013-2018 di kantor PW NU NTB, beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/ist)

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543


Kampanye Kebersihan PERSOALAN kebersihan memang menjadi fokus utama Pemkot Mataram. Bahkan, pihak Pemkot nampaknya tak bekerja sendiri. Seluruh jajaran juga mendukung penuh kegiatan penanganan kebersihan. Seperti yang dilakukan Lurah Cakranegara Barat, I Wayan Suwira yang rela bangun pagi untuk kampanye kebersihan wilayah pertokoan yang ada di wilayahnya. Ditemui diruangannya, Selasa (7/5) kemarin, Suwira mengakui bahwa dirinya terus berusaha melakukan pendekatan ke masyarakat terkait persoalan sampah dan kebersihan ini. “Bahkan (Suara NTB/smd) saya setiap pagi keliling ke beberaI Wayan Suwira pa toko untuk memberikan imbauan agar selalu menjaga kebersihan. Mereka semua mengerti,” katanya. Untuk kebersihan lingkungan, Suwira mengatakan bahwa di masing-masing lingkungan pihaknya sudah menempatkan petugas kebersihan yang bertugas mengurusi sampah. Tak hanya itu, malam hari pun petugasnya wajib turun untuk mengamankan sampah dan limbah yang dihasilkan pedagang makanan yang ada di sepanjang jalan Pejanggik dan sekitarnya. “Kita juga sudah mempunyai pengadaan tong sampah di masingmasing toko,” imbuhnya. Lebih lanjut disampaikan pria yang 11 tahun bertugas di Satpol PP Kota Mataram itu, persoalan kebersihan memang menjadi prioritas utama jajarannya setelah keamanan. “Sejauh ini, persoalan sampah tidak ada masalah di Cakranegara Barat ini. Masyarakat kami sudah mengerti semua akan pentingnya kebersihan,” tambahnya. Suwira juga berharap, program Pemkot Mataram terkait LISAN bisa berjalan dengan baik di semua wilayah. Untuk itu, harapannya saat ini adalah, pengadaan kendaraan roda tiga pengakut sampah yang diwacanakan Walikota Mataram bisa berjalan sesuai harapan. Pasalnya, keberadaan kendaraan pengangkut sampah di masing-masing lingkungan menjadi faktor penting dalam menjaga kebersihan di Kota Mataram. (smd)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dewan Minta Walikota Pecat Tenaga Kontrak Titipan Kepada Suara NTB di Mataram Selasa (7/5) kemarin Wayan mengatakan harus ada ketegasan dari Walikota dalam menyikapi persoalan tenaga kontrak ini. Sebab sudah ada aturan dari Menpan dan juga edaran Walikota yang jelas-jelas melarang melakukan pengangkatan tenaga kontrak. Kecuali, lanjut dia, tenaga kontrak yang diangkat itu memang sangat dibutuhkan. Khususnya tenaga teknis. ‘’Kalau yang umum-umum buat apa, kan sudah banyak,’’ cetusnya. Tindakan tegas ter-

hadap tenaga kontrak, terlebih tenaga kontrak titipan pejabat tidak cukup sebatas imbauan supaya SKPD lebih selektif melakukan pengangkatan tenaga kontrak. Pasalnya tenaga kontrak titipan ini telah terjadi. Ia mencontohkan tenaga kontrak di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Mataram. Dimana tenaga kontrak yang mengantongi SK hanya lima orang tapi belakangan diketahui bahwa upah yang diterima lima tenaga kontrak itu dinikmati oleh 10 orang. Karenanya, sambung

politisi PDI Perjuangan ini harus ada garis keras dari kepala daerah terkait tenaga kontrak di SKPD-SKPD. ‘’Harus ada keberanian dari Walikota. Kalau SKPD tidak mau ikuti aturan, ya harus ditindak tegas,’’ ujarnya. Wayan mewanti-wanti kepada SKPD agar tidak asal-asalan mengangkat tenaga kontrak. ‘’Jangan mengangkat tenaga kontrak yang tidak jelas kerjaannya. Yang kerjanya cuma datang, nonton TV, baca koran, main catur,’’ tegasnya. Terkait peluang Dewan membentuk Pansus untuk

mendalami persoalan tenaga kontrak ini, menurut Wayan, sangat tergantung keinginan kuat dari fraksi-fraksi. Dewan sejauh ini masih menitikberatkan pada upaya pencegahan. Diberitakan sebelumnya, sidak Komisi II DPRD Kota Mataram menemukan adanya

Jangan mengangkat tenaga kontrak yang tidak jelas kerjaannya.Yang kerjanya cuma datang, nonton TV, baca koran, main catur

I Wayan Sugiartha indikasi tenaga titipan. Tenaga kontrak di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan hanya sebagian kecil yang mencuat ke permukaan. Komisi II berjanji akan menelusuri keberadaan tenaga kontrak titipan di sejumlah SKPD lingkup Pemkot Mataram. (fit)

Keluarga Siswi Korban Pemerkosaan Masih Tertutup

Seragam Gratis BERADA di lingkungan elit tengah kota tidak menjadikan SDN 36 Mataram memiliki siswa melimpah. Untuk itu berbagai upaya dilakukan sekolah untuk menarik minat siswa. Salah satunya memberikan baju seragam gratis dan mengembangkan permainan tradisional di sekolah. “Program utama kita, bagaimana kami bisa merekrut siswa baru yang mau masuk ke sekolah ini dan melanjutkan program yang ada di sekolah,” terang Kepala SDN 36 Mataram Marhamah. (Suara NTB/nia) Marhamah Bersama-sama dengan seluruh guru dan siswa yang ada saat ini, pihaknya berharap animo masyarakat pada sekolah ini semakin meningkat. Terutama pada tahun ajaran 2013/2014 ini. Jangan sampai sekolah mengalami kembali kejadian buruk, yaitu tidak mendapatkan siswa. “Kita harap masyarakat mau melirik kami dan berbagi simpati kepada kami, sehingga sekolah ini tidak mengalami kejadian buruk seperti tahun 2011 yaitu tidak mendapatkan siswa,” jelasnya. Berbagai upaya pun telah dilakukan sekolah, mulai dari memberikan baju seragam gratis hingga mengembangkan dan mengenalkan permainan tradisional pada siswa. Beberapa permainan tradisional seperti spok dan panco yang dimainkan para siswa telah beberapa kali tayang di televisi local. Selain menarik siswa baru, misi ini dilakukan sekolah sekaligus untuk melestarikan permainan tradisional. “Kita angkat permainan tradisional seperti permainan spok dimana permainan ini tidak terlalu membutuhkan kepiawaian khusus. Kami sudah dua kali tayang di TVRI NTB, dengan harapan semua itu bisa berdampak positif sebagai ajang promosi sekolah kami,” pungkasnya. (nia)

’’

Mataram (Suara NTB) Kisruh tenaga kontrak lingkup Pemkot Mataram menjadi perhatian khusus kalangan DPRD Kota Mataram. Bahkan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram I Wayan Sugiartha meminta Walikota Mataram H. Ahyar Abduh memecat tenaga kontrak titipan yang disinyalir ada di sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Rabu, 8 Mei 2013

(Suara NTB/ist)

KUKUHKAN - Ratusan Satlinmas Kota Mataram dikukuhkan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Keberadaan Satlinmas itu nantinya diharapkan bisa turut membantu menjaga pelaksanaan Pemilukada NTB.

Satlinmas Dikukuhkan

Walikota Jamin Pilkada Berlangsung Kondusif Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) tinggal menghitung hari. Terkait keamanan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberikan jaminan bahwa Pilkada di Kota Mataram akan berlangsung aman dan kondusif. Menurut Walikota Mataram saat mengukuhkan 186 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di halaman Kantor Walikota Mataram, Selasa (7/5) kemarin, peran Satlinmas dalam menjaga keamanan di wilayah Kota Mataram sangat diharapkan. Dalam melaksanakan tugasnya, Satlimas diminta bekerjasama dengan Satpol PP setempat dalam mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Dikatakan Ahyar, Pilkada merupakan momen penting dan strategis untuk memilih

pemimpin NTB. Sehingga kewajiban pemerintah bersama masyarakat untuk mendukung kelancaran Pilkada. “Kita tidak menginginkan terjadinya kerawanan, apalagi konflik komunal yang terjadi hanya karena masalah kecil, seperti halnya yang terjadi di luar daerah,” katanya. Dia memberikan jaminan, selama pelaksanaan Pilkada, situasi di Kota Mataram tetap kondusif. Hal itu dikarenakan masyarakat Kota Mataram sudah punya tingkat kesadaran demokrasi yang tinggi. Oleh karena itu lanjut Walikota, Satlinmas yang telah dikukuhkan harus benar-benar melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Linmas. “Jika ada masalah di lapangan, segera berkoordinasi dengan Satpol PP, Camat dan aparat terdekat lainnya,” harapnya. Hal senada disampaikan Plt. Kepala Satpol PP Kota Mataram, Makmun SH, MM.

Dalam laporannya Makmun menyampaikan, 186 Satlinmas ini merupakan perwakilan dari enam kecamatan di Kota Mataram. Masing-masing kecamatan 31 personel. Selain mempunyai tugas pokok memberikan perlindungan ketertiban dan ketentraman kepada masyarakat, fungsi lain dari Satlinmas juga sebagai bagian dari pengaman Pemilu. Oleh karena itu 186 personel Satlinmas ini juga secara khusus melaksanakan pengamanan Pilkada 13 Mei mendatang. Makmun menambahkan, khusus pengamanan Pilkada, personel inti Satlinmas akan dibantu oleh 1.296 anggota Linmas lainnya. Menurutnya, seluruh anggota Satlinmas tersebut akan ditempatkan masingmasing dua orang pada 648 TPS di Kota Mataram. “Mereka juga akan turut mengamankan pelaksanaan Pilkada di masing-masing TPS yang ada,” tandasnya. (smd)

SerahkanHasil Pemeriksaan

BPK Beri Sejumlah Catatan bagi Pemkot Mataram Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram H Ahyar Abduh, didampingi Sekda Kota Mataram Ir. HL. Makmur Said, MM., Selasa (7/5) kemarin menerima hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) perwakilan NTB. Pada pertemuan di ruang rapat Walikota Mataram, perwakilan tim pemeriksa BPK mengatakan, masih terdapat beberapa point hasil pemeriksaan yang menjadi catatan dan masukan bagi Pemkot Mataram. Namun secara umum, tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam hal administrasi maupun berdasarkan hasil pendataan aset. Dengan telah diserahkannya hasil pemeriksaan tersebut, maka Tim pemeriksa BPK perwakilan NTB telah merampungkan tugasnya selama sebulan memeriksa administrasi maupun pendataan terkait aset milik

Pemerintah Kota Mataram. Walikota Mataram H Ahyar Abduh usai menerima laporan BPK perwakilan NTB berjanji bakal menindaklanjuti hasil pemeriksaan itu. Ini sekaligus menjadi bahan masukan untuk mengevaluasi kinerja jajarannya. ‘’Catatancatatan BPK menjadi bahan perbaikan yang akan kita selesaikan,’’ ujarnya. Ahyar menambahkan, pihaknya akan mempelajari hasil pemeriksaan BPK serta segera merapatkannya dengan semua jajarannya. ‘’Hasil pemeriksaan ini akan menjadi bahan rapat sekaligus evaluasi dengan seluruh SKPD,’’ ujarnya. Penyerahan hasil pemeriksaan BPK itu juga dihadiri Asisten III Administrasi Umum Makmun SH MM, Kepala Inspektorat Kota Mataram Drs HL Junaidi, dan Kepala Bagian Umum Baiq Nelly Kusumawati M, SE. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Meski Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram telah berupaya memberikan pendampingan pada korban pemerkosaan yang menimpa salah satu siswa SD di Kota Mataram. Namun keluarga korban yang sempat didatangi LPA hingga kini masih menutup diri. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati yang berkunjung ke sekolah korban Selasa (7/5) kemarin menyebutkan, baik LPA maupun pihak sekolah telah berupaya melakukan pendekatan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Namun karena beban psikologis, hingga Selasa kemarin korban masih belum bisa ditemui. “Kita ingin melakukan pendampingan secara psikologis dan sebagainya, tapi memang anak kita belum bisa ditemui sampai sekarang. Dari pihak sekolah juga sudah melakukan pendekatan tetapi anak kita belum bisa ditemui karena anaknya masih trauma,” terangnya kemarin. Komisi II, LPA dan pihak sekolah berusaha memberikan yang terbaik untuk korban baik dalam bentuk pendampingan maupun memfasilitasi anak. Tersebut. Terma-

suk jika korban ingin kembali ke bangku sekolah. “Kita akan berikan yang terbaik bagi anak kita. Maunya seperti apa, itu akan kita fasilitasi. Intinya baik dari pihak sekolah atau LPA akan memberikan yang terbaik bagi si anak. Tetapi apa maunya itu yang belum bisa kita dengar,” ujarnya. Senada dengan Nyayu, Ketua LPA Kota Mataram Sri Mawarni menyebutkan kondisi korban saat ini masih trauma dan enggan bertemu orang lain. Pihaknya menampik jika ada informasi yang menyebutkan korban hamil. Saat ini pihaknya masih menunggu, dihubungi pihak keluarga korban. Sementara itu terkait dengan kasus kekerasan seksual anak, pendampingan terhadap kasus ini tidak hanya dilakukan kepada korban kekerasan seksual. “Pelaku juga tetap wajib kita mendampingi selama usia mereka masih di bawah umur,” Namun dalam kasus ini pihaknya akan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan LPA dan keluarga korban kekerasan seksual. Hingga kemarin pihaknya mengaku belum dihubungi keluarga korban. LPA juga telah menyiapkan pendamping jika kasus ini berlanjut ke jalur hukum. (nia)

Soal SDN 25 Cakranegara

Kaling dan Kepsek Desak Realisasi Jalan Lingkungan Mataram (Suara NTB) Terganggunya aktivitas belajar mengajar siswa di SDN 25 Cakranegara karena halaman sekolahnya dijadikan akses jalan warga mulai dirasakan pihak Sekolah. Bersama dengan Kepala Lingkungan Karang Bedil Cakranegara Timur, Kepala SDN 25 Cakranegara, Drs. H. M. Agus Salim, turut pula mendesak agar warga diberikan akses jalan keluar masuk perkampungan. Menurut dia, Selasa (7/ 5) kemarin, selama ini warga menjadikan halaman sekolah sebagai akses keluar masuk perkampungan. Bagaimana tidak, akses jalan yang dahulunya pernah ada kini sudah ambrol dan tidak bisa dilalui. Selain itu, akses untuk masuk ke Lingkungan Karang Bedil itu memang tidak ada sama sekali selain halaman SDN 25 Cakranegara itu. “Memang tidak ada akses lain. Jadi kami memberikan akses bagi warga untuk keluar masuk,” katanya. Namun demikian, diberikannya akses jalan bagi masyarakat tak bisa dipungkiri mengganggu pula kegiatan siswa di sekolah. “Bisa dibayangkan, disaat kita sedang melaksanakan upacara bendera, tiba-tiba warga nyelonong untuk lewat. Parahnya, ketika ada kematian, mau tidak mau warga harus melintasi sekolah ini. Belum lagi saat ini sedang ujian nasional,” jelasnya. Pada dasarnya, kata dia, pihaknya tidak merasa ke-

beratan jika warga harus menggunakan halaman sekolahnya sebagai akses jalan. Namun paling tidak, keberadaan jalan yang sebelumnya ada dihidupkan kembali. “Paling tidak ada solusi untuk mengatasi persoalan ini,” harapnya. Hal senada juga disampaikan Kepala Lingkungan Karang Bedil Cakranegara H. Mustakim. Menurut dia, masyarakat sebenarnya enggan untuk melintasi halaman sekolah tersebut. Namun, karena tidak adanya akses jalan, masyarakatnya terpaksa melewati sekolah tersebut. “Tidak ada akses lain. Memang ada gang kecil di sini, tapi kini gang itu sudah ditutup oleh warga yang mengklaim gang itu adalah miliknya. Jadi mau tidak mau warga harus melewati halaman sekolah,” jelasnya. Atas kondisi itu, dia mewakili masyarakatnya mendesak pemerintah dalam hal ini Dinas PU Kota Mataram untuk mencarikan solusi terbaik bagi masyarakatnya. “kita sudah pernah sampaikan, tapi belum ada tanggapan dari pihak Pemkot Mataram,” ujarnya. Bahkan, aspirasi juga sudah disampaikan ke Komisi III DPRD Kota Mataram, namun nampaknya mentok di Dinas PU Kota Mataram. “Sudah, kami sudah pernah konsultasi dengan Komisi III, bahkan dari Komisi III sudah turun ke lapangan, tapi belum ada kejelasan dari Dinas PU,” pungkasnya. (smd)


SUARA NTB

Rabu, 8 Mei 2013

Halaman 3

”Kita Berikhtiar Melayani Semua” Pada 2012, tertoreh sejarah. Untuk pertama kalinya di era reformasi, kinerja keuangan dan aset pemerintah NTB mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). WTP merupakan penilaian tertinggi yang BPK berikan kepada pemerintah daerah. Bagi NTB, raihan penilaian WTP merupakan sebuah lompatan, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya NTB selalu mendapatkan penilaian yang mengecewakan. “terus terang saya tidak terkejut kita mendapatkan penilaian tertinggi dari BPK. Itu buah dari kebersamaan kita dan komitmen yang besar dari gubernur dan wakil gubernur”, terang H. Awaluddin (60), Kepala Biro Keuangan Setda Pemprov NTB 20052011. Awaluddin memang tahu betul bagaimana komitmen dan usaha nyata yang pemerintah NTB lakukan untuk meraih WTP. Berikut sebagian penuturannya seputar soal tersebut dalam sebuah wawancara belum lama berselang:

Bagaimana anda memaknai WTP yang kita raih? Kita patut bersyukur atas capaian WTP itu, kerja keras kita semua berbuah hasil yang manis. Tidak banyak provinsi yang bisa meraih WTP mengingat syaratnya yang berat dan proses penilaiannya yang sangat cermat dari BPK. Menjadi tantangan bagi kita ke depan mempertahankan raihan yang membanggakan tersebut. Bisa anda ceritakan apa saja langkah-langkah nyata yang Gubernur lakukan untuk mencapai WTP itu? Saya ingat, kurang dari seminggu setelah TGB dilantik menjadi gubernur pada akhir 2008, saya sebagai Kepala Biro Keuangan diminta menghadap beliau. Hampir dua jam kami berdiskusi soal pengelolaan keuangan daerah. Beliau mendengarkan dengan seksama penjelasan saya. Beliau katakan buat biro keuangan tidak boleh berinovasi, yang terpenting taat aturan dan disiplin menjalankan anggaran. Lalu bagaimana selanjutnya? Dalam perjalanannya, makin tampak nyata kuatnya komitmen TGB. Beliau mendorong kita semua untuk mengelola anggaran dengan transparan, memperbesar alokasi anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik, dan memangkas anggaran yang dirasakan tidak perlu. Yang terpenting bagi kami sebagai staf, beliau memberikan contoh nyata dengan sikap dan kebijakan yang terbuka, tidak neko-neko dan tidak membebani apalagi menekan kami untuk melakukan sesuatu yang berpotensi melanggar aturan. Ini yang membuat saya pribadi sangat nyaman bekerja dengan beliau.

Sejak 2009 tidak kurang dari 23 ribu guru honor di NTB mendapatkan bantuan tunjangan sebesar Rp 1,6 juta setahun untuk setiap orangnya. Mereka mengajar di ribuan sekolah dan kita tidak pernah memilih-milih apakah guru honor itu orang NW atau bukan....” Bisa anda beri contoh kongkret soal langkah-langkah nyata TGB itu? Soal transparansi misalnya, TGB mendorong percepatan terlaksananya proses tender melalui layanan elektronik, beliau juga memfasilitasi pembentukan Komisi Informasi Publik (KIP) sebagai komisi yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat mengakses dan mengotrol pengelolaan anggaran daerah. Transparansi juga tampak dari pengelolaan hibah ataupun bantuan sosial yang diberikan secara proporsional, tanpa memandang latar belakang ormas, etnis atau agama.

H. Awaluddin Kepala Biro Keuangan Setda Pemprov NTB 2005-2011

Jadi tidak benar tudingan sebagian kecil orang bahwa bantuan hanya dinikmati NW saja? Begini, kita semua tahu di NTB ini NW adalah ormas Islam dengan jumlah jemaah terbesar. NW juga memiliki lembaga pendidikan yang terbanyak, mulai dari SD hingga perguruan Tinggi. Jadi wajar dan sangat propor-

sional jika NW yang terbanyak menerima proporsi bantuan. TGB sebagai gubernur tidak pernah memerintahkan saya hanya melayani satu NW saja. Saya ingat sekali pada 2010 misalnya, NW baik Pancor maupun Anjani, juga NU dan Muhammadiyah mendapatkan bantuan hibah masing-masing 150 juta. Bukan hanya ormas Islam, organisasi dari agama lain pun mendapatkan bantuan dan dukungan.

TGB sebagai gubernur tidak pernah memerintahkan saya hanya melayani satu NW saja. Saya ingat sekali pada 2010 misalnya, NW baik Pancor maupun Anjani, juga NU dan Muhammadiyah mendapatkan bantuan hibah masing-masing 150 juta....”

Mengapa ada tudingan begitu? Saya tidak tahu, tapi saya kira itu bisa jadi karena tidak paham atau sengaja tidak mau paham. Apalagi sekarang saat pilkada begini, saya terlalu sering mendengar berita yang tidak benar tentang bantuan-bantuan itu. Padahal itu semua cenderung asal bunyi alias asbun. Bukti yang lain kalau TGB tidak pilih kasih, sejak 2009 tidak kurang dari 23 ribu guru honor di NTB mendapatkan bantuan tunjangan sebesar Rp 1,6 juta setahun untuk setiap orangnya. 23 ribu guru honor itu mengajar di ribuan sekolah dan kita tidak pernah memilih-milih apakah guru honor itu orang NW atau bukan. Setiap tahun juga kita berikan bantuan kepada seluruh perguruan tinggi swasta dari Mataram sampai Bima tanpa terkecuali. Lalu bagaimana dengan komitmen meningkatkan pelayanan publik melalui alokasi anggaran yang proporsional? Anda tahu dari mana dana untuk pemberian bantuan hibah bagi 23 ribu guru honor tadi yang menelan biaya hampir 40 miliar setiap tahun? Atau dari mana pemerintah NTB mendapatkan dana untuk percepatan pembangunan infrastruktur, sehingga anda lihat sendiri jalan di Pulau Sumbawa misalnya,bisa menjadi mulus seperti hari ini? Semua itu tidak datang tiba-tiba. TGB sebagai gubernur meminta kami para stafnya untuk berfikir keras melakukan rasionalisasi anggaran. Dalam bahasa awamnya rasionalisasi itu kita sebut saja melakukan penghematan, yang hasilnya kita gunakan untuk peningkatan atau perbaikan pelayanan publik. Pada 2009 dan 2010 kita bisa merasionalisasi anggaran hingga 67 miliar. Pada 2011 untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang telah dibuatkan Peraturan Daerahnya pada tahun itu juga, kita bisa merasionalisasi anggaran hingga ratusan miliar. Jadi TGB sebagai gubernur banyak melakukan terobosan dalam hal pengelolaan anggaran yang transparan dan pro kepentingan rakyat? Ya benar sekali, tentu saja hasilnya tidak semua langsung kita nikmati, dan tidak semua pula berjalan lancar. Tetapi satu hal yang pasti: TGB punya komitmen besar untuk melakukan perbaikan tata kelola anggaran. Saya merasakan betul selama tiga tahun menjadi kepala Biro Keuangan di pemerintahan yang beliau pimpin. Dan hasilnya kita semua bersyukur, NTB meraih penilaian tertinggi WTP pada 2012. Semoga bisa tetap kita pertahankan......... Design : Suara NTB


SUARA NTB Rabu, 8 Mei 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

Kerjasama Program PAUD Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Perbup Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif POSPA BKB Segera Diterbitkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim perumus dari berbagai SKPD telah merumuskan pembahasan Peraturan Bupati (Perbup) Sumbawa, tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Posyandu, PAUD dan BKB (POSPA BKB) di Kabupaten Sumbawa untuk kemudian segera diterbitkan. Kasi PAUD Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, yang juga anggota tim, Mukhlis, S.Pd, menjelaskan, pada dasarnya tim telah selesai bekerja. Tinggal tahap selanjutnya penyempurnaan dari sisi bahasa dan hukum. Rapat terakhir nanti tinggal finalisasi. Artinya, telah disepakti contain atau isi pasal demi pasal, terutama yang menyangkut penyelengga-

raannya. Serta penyamaan persepsi, antara SKDP terkait, seperti Diknas, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) serta Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP), agar dalam pelaksanaannya nanti tidak tumpang tindih. “Sekaligus apa yang diiginkan, bisa berjalan bagus di lapangan. Meski alot, namun action-nya bisa dilakukan sesuai dengan tupoksi yang dipahami bersama. Tidak over lapping, ada koordinasi yang bagus dan bisa bersinergi,” jelasnya. Pihaknya juga berharap, dalam penerapannya nanti tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dari masyarakat. Contohnya, di suatu tempat ada bangunan yang diklaim milik PAUD, tetapi bangunannya diperoleh

Posyandu. Tetapi karena sekarang sudah holistik integratif, maka bangunan yang ada bisa dimanfaatkan untuk semua program yang ada. Kalau sebelumnya bangunan itu sesekali hanya digunakan Posyandu, maka pada hari-hari lainnya kosong bisa digunakan untuk PAUD. “Ini makanya kita samakan persepsi. Ada bangunan, tetapi aktivitasnya kurang jalan, ini bisa dimanfaatkan PAUD. Apalagi anak usia enam tahun, sedikit terlupakan dalam kegiatan Posyandu dan BKB. Dengan memakai bangunan yang sama, maka anak sekaligus bisa dapatkan layanan itu,” terang Mukhlis. Tentu nantinya, lanjut Mukhlis, ada proses sosialsiasi yang semuanya diatur dalam Perbup. Kemudian koordinasi antar-SKPD serta advokasi bersama, agar per-

Mukhlis

(Suara NTB/arn)

solan kekurangan di lapangan bisa dituntaskan. “Insya Allah, Perbup bisa difinalkan nanti di pertemuan selanjutnya. Agar bisa segera ditetapkan Bupati. Hasilnya bisa nyata kelihatan di masyarakat,”

(Suara NTB/arn)

Irine Silviani

harapnya. Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Diknas Sumbawa sekaligus Sekretaris Tim, Irine Silviani S.P, mengakui sudah adanya persamaan persepsi antar-SKPD.

Dinas Pertanian Dompu Dibobol Maling

Pemda KSB Imbau Dua Kubu SPSI Duduk Bersama Taliwang (Suara NTB) Dualisme kepengurusan di internal PUK KEP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) hingga kini terus berlanjut. Meski sejumlah pihak luar telah turun tangan mencoba memediasi, toh nyatanya baik kubu Petrus Madi dan Zainuddin Wanden tetap tak ada yang mau mengalah karena sama-sama merasa benar. Terhadap kondisi itu pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang sejak awal mengikuti perselisihan itu kembali meminta kepada kedua belah pihak untuk duduk bersama. Bersepakat ishlah (berdamai) untuk kemudian bersama-sama mencari solusi terbaik menyelesaikan persoalan yang dihadapi di internal mereka. “Memang keinginan untuk duduk bersama itu harus datang dari kedua belah pihak. Tapi saya kira itu solusi yang baik,” timpal kepala Disnakertrans KSB Abdul Hamid, MPd kepada wartawan, Selasa (7/5). Perselisihan yang terjadi di internal SPSI PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) tersebut memang akan sangat efektif jika diselesaikan secara internal pula. Sebab sebagai organisasi, pihak lain (pihak luar) tidak memiliki tupoksi untuk mengintervensi internal SPSI dengan alasan agar persoalan yang terjadi dapat terselesaikan. “Kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah tentu hanya sebatas memfasilitasi saja. Sementara untuk mengintervensi lebih jauh tidak bisa,” kata Hamid. Menurut dia, dualisme kepengurusan di SPSI PT NNT justru hanya akan memberikan imbas kurang bagi organisasi itu sendiri. Sebab selain melumpuhkan kinerja organisasi, di sisi lain anggota juga akan dilanda kebingunan dalam menentukan pengurus versi mana yang legal dan sesuai aturan organisasi. “Apalagi kalau anggota ada persoalan yang dialami. Ke mana mereka akan mengadu? Sebab tentu mereka akan bingung dengan dualisme kepengurusan itu,” urainya. Selanjutnya ia menambahkan, agenda kerja SPSI PT NNT saat ini sangat banyak. Ini terbukti banyaknya persoalan hubungan industrial yang terjadi di internal perusahaan yang sekarang ini membutuhkan perhatian dari organisasi. “Kalau saja kedua kubu terus mempertahankan pendiriannya, tentu dapat dipastikan organisasi tidak bisa menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi antara pekerja selaku anggota dengan perusahaan,” papar Hamid. Untuk diketahui, sejak mencuatnya dualisme kepengurusan di tubuh PUK KEP SPSI PT NNT baik versi Petrus Madi maupun Zainuddin Wanden sama-sama bersikukuh mengaku pihak paling benar. Kubu Petrus Madi yang dipilih melalui proses pemilihan tahun 2012 lalu memegang SK yang diterbitkan pengurus DPD SPSI NTB sementara kubu Zainuddin Wanden memegang SK yang ditandatangani oleh ketua DPP SPSI. (bug)

dan perkembangan anak usia dini. Bertujuan membentuk sistem manajemen terintegrasi dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi anak dan ibu. Sementara dalam Bab V, pasal 9, strategi yang dibangun di antaranya, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengelola pendidik dan orang tua dalam memberikan layanan pendidikan dan pengasuhan anak yang sesuai usia dan tahap perkembangannya secara optimal. Kemudian menyelenggarakan pengembangan anak usia dini yang merata dan terjangkau, dengan fasilitasi pembentukan program minimal satu desa satu program pengembangan anak usia dini holistik terintegrasi POSPA BKB. (arn/*)

Demam Berdarah Serang 200 Warga Sumbawa

Seperangkat Komputer Raib

Dompu (Suara NTB) Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Dompu dibobol maling pada ruang Bidang Tanaman Pangan. Maling diduga mencari berkas dokumen dengan mengobrakabrik ruangan bidang Tanaman Pangan dan membawa seperangkat komputer beserta printer. Kasus pencurian ini langsung ditangani Polres Dompu. Kepala bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Dompu, Ir. M. Sahroni, MM kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Selasa (7/5) mengatakan, pelaku pencurian diduga masuk lewat jendela salah satu ruangan bidang Tanaman Pangan. Kebetulan ada salah satu jendela yang tidak bisa ditutup dengan rapat dan pelaku merusak terali besinya, sehingga bisa masuk. “Kebetulan di tempat itu agak sepi,” katanya. Menurut Sahroni, pelaku berhasil mengambil 1 unit komputer yaitu CPU dan monitornya beserta printer. Tapi syukurnya, maling tidak sampai masuk di ruangnya. “Maling tidak sampai masuk di ruangan dan hanya mengambil komputer,” jelasnya. Kasat Reskrim Polres Dompu, Iptu Dody Yudianto A beserta jajarannya dan aparat Polsek Woja juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). “Setelah mendapat laporan, kita langsung melakukan olah TKP untuk penyelidikan lebih lanjut,” katanya. (ula)

Antara program PAUD, BKB dan Posyandu bisa saling mendukung. Begitu pula dengan SKPD tak lagi tumpang - tindih di lapangan. Tinggal nanti, penyelarasan akhir dengan beberapa stakeholders lain yang terkait seperti PKK. Untuk diserahkan ke Bagian Hukum, sebelum akhirnya difinalkan dan ditetapkan Bupati. “Untuk PAUD sendiri, target peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), yang strategisnya dirumuskan dalam Perbup,” tukasnya. Dalam draf Perbup dimaksud diatur secara detail tentang pelaksanaan POSPA BKB yang terintegrasi. Dalam Bab IV Penyelenggaraan Bagian Kesatu, asas, maksud dan tujuan, berasaskan pada keterpaduan penyediaan layanan dalam pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan pertumbuhan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Penularan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Sumbawa terus merebak dan makin meluas. Bahkan dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2013, tercatat lebih dari 200 warga terjangkit penyakit ini. Diperparah oleh kondisi cuaca yang tidak menentu.

(Suara NTB/ula)

ANGKAT KURSI – M. Jajuli yang kecewa dengan putusan hakim PN Dompu, nyaris melemparkan kursi ke arah para tergugat di ruang sidang PN Dompu, Selasa (7/5). Aksi ini kemudian berhasil diamankan petugas keamanan.

Gugatan Ditolak Hakim

Sidang M. Jajuli Berakhir Ricuh Dompu (Suara NTB) Gugatan M. Jajuli terhadap Pemerintah daerah (Pemda) Dompu terkait pinjaman bendahara Setda Dompu, Muhammad, SE tahun 2011 sebesar Rp 400 juta ditolak majelis hakim PN Dompu. Gugatan M. Jajuli dinilai kabur lantaran beberapa pejabat di Dompu, menurut hakim, tak mesti masuk dalam daftar tergugat. Pejabat yang masuk dalam gugatan tergugat antara lain Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dan mantan Sekda Dompu, Drs. H. Zaenal Arifin HIR, M.Si sebagai turut tergugat 1. Menurut hakim, keduanya tidak pernah terlibat dalam perjanjian maupun peminjaman uang. Penolakan ini langsung mendapat reaksi penggugat yang nyaris membanting Muhammad dan Drs H. Saladin Hasan, M.Si dengan kursi dalam ruang sidang. Majelis hakim yang diketuai Agus Walujo Tjahjono, SH, M.Hum dan didampingi AA Gde Mahardika, SH, dan Faqihna Fiddin, SH diputuskan bahwa gugatan M. Jajuli terhadap Drs. H. Bambang M. Yasin sebagai tergugat dan Drs. H. Zaenal Arifin HIR, Drs. H. Saladin Hasan, MSI, serta Muhammad, SE selaku turut tergugat 1 hingga tiga dinyatakan ditolak. Bahkan majelis hakim menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 440 ribu. Dalam pertimbangan majelis hakim sesuai fakta per-

sidangan, posisi Drs. H. Saladin Hasan, M.Si selaku turut tergugat II dan Muhammad, SE selaku turut tergugat III mestinya diposisikan sebagai tergugat. Karena keduanya yang terlibat langsung dalam memerintahkan dan meminjam uang serta melakukan perjanjian. Sementara posisi Drs. H. Bambang M. Yasin selaku tergugat dan Drs. H. Zaenal Arifin HIR, M.Si selaku turut tergugat I dalam perkara ini tidak pernah terlibat dalam transaksi maupun memerintahkan turut tergugat III untuk melakukan peminjaman. Putusan ini, lanjut Agus Walujo Tjahyono, penggugat memiliki hak untuk menempuh proses banding bila tidak terima dengan putusan yang diambil majelis hakim. “Saudara penggugat memiliki hak untuk melakukan banding atas putusan ini dan diberi waktu selama 14 hari,” kata Agus. Mendengar putusan menolak gugatannya, M. Jajuli sempat meminta hakim ketua untuk menjelaskan kembali putusannya. Setelah dijelaskan kembali oleh hakim ketua, Jajuli langsung meminta izin kepada majelis hakim dan berdiri mengangkat kursi untuk dilemparkan ke tergugat III serta tergugat II. “Kalau begini keputusannya, biar saya bunuh saja orang-orang ini!,” kata Jajuli teriak. Namun Jajuli terlihat sungkan memukul, karena kursi yang sempat diangkat untuk

memukul Muhammad dan Saladin tidak sampai dilanjutkan hingga aparat Kepolisian mengamankan Jajuli serta para turut tergugat dan majelis hakim. Majelis hakim dan diikuti oleh Muhammad pun mengamankan diri di lantai dua gedung Pengadilan Negeri Dompu. Sementara H. Saladin Hasan langsung meninggalkan gedung PN Dompu dengan menaiki sepeda motor. Selain M. Jajuli, warga pemilik uang yang dipinjam Muhammad mengatasnamakan pemerintah daerah tahun 2011 juga turut menyaksikan persidangan putusan gugatan M. Jajuli. Bahkan mereka juga turut meneriakkan bahwa putusan majelis hakim tidak memberikan rasa keadilan. Merekapun menuding majelis hakim bersekongkol dengan Pemda dalam mengatur putusan. “Ini namanya tidak ada keadilan. Uang kita Rp 400 juta dipinjam, tetapi majelis justru dalam putusannya tidak memutuskan siapa yang harus bertanggungjawab,” kata Jajuli. Karenanya, Jajuli menegaskan, pihaknya akan melakukan upaya banding. “Pasti kami akan melakukan upaya banding,” tegas Jajuli. Jajuli bersama warga lainnya juga sempat bertahan dan menyuarakan kekecewaannya atas putusan majelis hakim di PN. Tetapi massa ini akhirnya membubarkan diri setelah aparat Kepolisian mengamankan Muhammad ke Polres. (ula)

Belum Jelas, Kompensasi Lahan Genangan Batu Bulan Sumbawa Besar (Suara NTB) Asisten Pemerintahan Setdakab Sumbawa, Drs. Umar Idris, mengakui belum ada solusi dari persoalan tuntutan ganti rugi korban genangan bendungan Batu Bulan. Sejauh ini masih minta saran dan masukan, untuk pengkajian data, mengingat cukup ruwetnya persoalan ini. “Cukup ruwet pesoalannya. Kita harus kaji, Kecocokan data di SK dan lainnya. Jadi masih butuh pengkajian,” terangnya saat ditemui, Selasa (7/5).

Diketahui, meski pemkab Sumbawa sudah membentuk tim verifikasi, namun hasilnya saat ini belum jelas. Hingga sehari sebelumnya Senin lalu, warga korban genangan kembali mendatangi kantor Bupati Sumbawa menuntut hal yang sama, yakni penyelesaian kompensasi lahan. Namun yang terjadi hanya perdebatan, sehingga diputuskan untuk dilakukannya pertemuan kembali pada 15 Mei mendatang. Mengingat belum ada kejelasan yang

pas terkait ganti rugi yang akan diberikan Pemkab Sumbawa. ‘’Tim sudah melakukan pertemuan dan pengkajian dari sisi administrasi dan anggaran. Untuk anggaran, kesimpulan sementara kami belum ditemukannya formula yang tepat dari APBD,” kata Umar. Tetapi, pihaknya tetap akan mencari formula yang tepat untuk itu. Mengingat masyarakat tetap menuntut kompensasi ganti rugi lahan dimaksud dalam bentuk uang. (arn)

Kasi P4M Dinas Kesehatan Sumbawa, Agung Riyadi, Selasa (7/5) menyebutkan, penyakit ini menyebar di hampir semua kecamatan di Sumbawa. Kasus terakhir ditemukan sejumlah orang terjangkit di kecamatan Rhee. Bahkan kini, ada sekitar tiga orang yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa. Namun yang paling dominan DBD menyerang di Kecamatan Kota Sumbawa. Dalam hal ini, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah dan upaya penanggulangan dalam mengantispasi meluasnya DBD ini. Seperti gotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian penyemprotan (fogging) jentik dan sarang nyamuk di sejumlah ti-

tik yang dianggap rawan atau terindikasi berkembangnya DBD. ‘’Fogging kita lakukan kalau memang di satu tempat itu ada indikasi. Selain terus kita memberikan penyuluhan kepada msyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,” tukas Agung. Sejauh ini, Agung belum bisa memastikan, apakah banyaknya kasus DBD di Sumbawa ini dikategorikan masuk Kejadian Luar Biasa (KLB) atau bukan. Sebab ada beberapa indikator yang harus dilihat dari pemenuhan KLB. Seperti adanya peningkatan kasus dua kali lipat atau seratus persen, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu,” tandasnya. (arn)

Program Bedah Rumah

Warga Masih Tunggu Pencairan Dana dari Newmont Taliwang (Suara NTB) Proses pencairan dana bedah rumah yang menjadi tanggung jawab PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) ternyata tak berjalan sesederhana yang dibayakangkan para Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) – warga penerima program. Bayangkan saja, ketika sekarang ini para MBR terus mempertanyakan kapan anggaran tersebut dapat dicairkan, ternyata anggaran tersebut saat ini masih ada di tangan perusahaan dan belum ada kepastian kapan dapat berpindah ke tangan warga penerima. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarkat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Drs. Syamsul Kamil mengatakan, posisi dana bedah rumah bagi sekitar 3.883 MBR itu saat ini telah dikeluarkan oleh PT NNT dari kas perusahaan dan selanjutnya ditempatkan di rekening program mereka. “Tahapan pencairannya sudah dimulai dan posisi dana itu sekarang ada di rekening program Newmont,” terangnya kepada media ini, Selasa (7/5). Baik Pemda KSB maupun PT NNT sebenarnya belum dapat memastikan kapan dana program bedah rumah itu akan sampai ke tangan para MBR. Setidaknya ini terbukti dari pengakuan Syamsul yang menyatakan, PT NNT dan Pemda KSB beserta PT Bank NTB selaku lembaga perbankan yang akan ditugasi menyalurkannya, baru akan bertemu pada 8 Mei (hari ini, red) untuk membahas prosedurnya. “Kita ada pertemuan besok di Mataram untuk membahas pola pencairan yang seperti

apa yang akan digunakan nantinya,” timpalnya. Tak hanya soal pola pencairan yang belum disepakati oleh ketiga pihak. Rekening tujuan atas nama para MBR saat ini juga belum diaktifkan oleh pihak bank. Masih berdasarkan penjelasan Syamsul, meski saat ini nomor rekening 3.883 MBR itu telah disediakan oleh Bank NTB tetapi belum dapat langsung digunakan jika sewaktu-waktu PT NNT akan menyalurkan dana program bedah rumah itu. Setiap MBR perlu melakukan sejumlah prosedur pengaktifan rekening dan hal itu perlu waktu. “Mengaktifkan rekening itu ada persyaratan standar yang harus dipenuhi MBR, terutama syarat administrasi dan salah satunya juga saldo minimal yang harus dimasukkan. Nah untuk saldo minimal itu MBR tentu mengandalkan dana dari Newmont itu,” tukas Syamsul sembari berharap pada pertemuan esok hari, ditemukan solusi bersama yang tujuannya mempercepat proses pecairan dana bedah rumah tersebut. Sementara itu desakan masyarakat agar PT NNT dan pemerintah dapat segera merealisasikan pencairan anggaran dana bedah rumah itu terus berdatangan. Bahkan tak hanya warga penerima, pemerintah desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) beberapa waktu lalu sudah menyatakan ancamannya agar kedua belah pihak serius menangani persoalan tersebut karena warga penerima sudah mulai merongrong pemeritah desa akibat ketidakjelasan pencarian dana bedah rumah itu. (bug)


RAGAM

SUARA NTB Rabu, 8 Mei 2013

Selidiki Motif Lain Dari Hal. 1 Dari penjelasan para pelaku, ia mendapat penuturan bahwa mereka saat itu memang sempat janjian untuk bertemu di sebuah kos kosan di Karang Sukun. Salah satu diantara pelaku adalah pacar korban bernisial L dan dua temannya, MN dan SL. Secara terang terangan, Ketut membeberkan, di kamar kos itu antara L dan NNL memang terjadi percumbuan. Namun tiba tiba korban meminta disetubuhi oleh L. Namun permintaan itu ditolak L. “Karena menolak, si anak ini (korban, red), kemudian memanggil dua teman L untuk diajak “bermain”,” beber Ketut. Dari kronologi itu, tidak ada rangkaian peristiwa pemerkosaan menurut Ketut. “Karena persetubuhan itu terjadi karena suka sama suka. Bahkan salah satu klien saya, L, tidak melakukan persetubuhan itu,” terangnya. Karena merasa kliennya tidak melakukan pemerkosaan sebagaimana dituduhkan, ia akan terus melakukan pembelaan. Termasuk kemungkinan ada orang lain yang diduga menyetubuhi korban,

Ketut meminta Polisi melakukan penyelidikan. “Jadi motif lain dari kasus ini harus diselidiki polisi. Jangan jangan ini ada upaya untuk mengaburkan tindakan orang lain,” tegasnya. Sementara tiga pelaku yang didampinginya, saat ini sudah dilakukan penangguhan penahanan. Mengingat ketiga pelaku masih duduk di bangku SMP, sehingga pendidikannya harus tetap berjalan. “Mereka sudah ditangguhkan penahanannya,” terangnya. Sementara Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto juga membenarkan tiga pelaku sudah ditangguhkan penahanannya. Karena pertimbangan di bawah umur dan harus melanjutkan pendidikan sekolah. Hanya saja, proses hukum kasus itu masih terus dilanjutkan, sesuai laporan keluarga korban yang mengaku telah terjadi pemerkosaan. “Soal adanya motif lain, nanti kita lihat perkembangan penyidikannya seperti apa,” terang Arief. (ars)

Maklumi Kandidat Kecewa Dari Hal. 1 Karena kita anggap ini yang terbaik, sesuai rekomendasi lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk itu, yaitu Polri,” tegas Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, yang diklarifikasi Suara NTB soal tudingan sejumlah kandidat terhadap KPU NTB. Menurutnya, tidak ada kerugian negara yang timbul dari batalnya kegiatan tersebut. Sebab, sejauh ini belum ada uang daerah yang keluar untuk membiayai debat yang batal tersebut. “Yang dibiayai KPU itu gedung, gedung nggak jadi dibayar. Biaya makan juga nggak jadi. Terus apa? Sampai saat sekarang terkait acara debat di Metro TV itu KPU belum mengeluarkan apa – apa,” tegasnya. Sebelumnya pada Senin (6/ 5) malam, KPU NTB mengumumkan pembatalan debat. Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag.,M.Si dalam keterangan persnya menyampaikan debat yang tadinya akan bertema ‘’NTB Memilih” terpaksa dibatalkan karena alasan keamanan. Fauzan menjelaskan, pada tanggal 1 Mei pihaknya bersurat ke Mapolda NTB untuk memberitahukan rencana debat. Pada surat balasan tanggal 3 Mei berisi saran untuk meninjau kembali rencana tersebut. “Isi dalam surat itu adalah pertimbangan keamanan. Pertimbangan konstelasi konflik di tingkat bawah dan hasil evaluasi debat pertama. Polda memberi saran untuk KPU NTB untuk meninjau acara tersebut,” terangnya. Pada tanggal 5 Mei, KPU

NTB kembali bersurat ke Mapolda bahwa acara tersebut tetap akan diadakan. Dan pada tanggal 6 Mei, surat balasan kembali diterima KPU NTB dengan isi yang sama seperti surat sebelumnya namun dengan bahasa yang lebih tegas dan dengan menyebutkan landasan hukumnya yaitu Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009. Dalam pasal 26 disebutkan bahwa Polri sesuai tingkatannya dapat mengusulkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi, menunda, atau membatalkan pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau lokasi kampanye tidak mungkin untuk diselenggarakan kampanye. Selanjutnya KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang memutuskan , membatalkan atau menunda kampanye dengan pemberitahuan ke pasangan calon atau tim kampanye. “Artinya secara lebih jelas ada potensi instabilitas terjadi kalau acara tersebut diinisiasi oleh KPU bahkan bisa meningkat,” ujar Fauzan. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat NTB atas pembatalan tersebut. Itu merupakan bentuk tanggung jawab dan rasa cinta pihaknya kepada NTB. (aan/yan)

Seorang TKW Diduga Terjangkit HIV/AIDS Dari Hal. 1 Praktisi Yayasan Panca Karsa (YPK), Endang Susilowati, SH yang dikonfirmasi Suara NTB Selasa (7/5), membenarkan informasi tersebut. ‘’Saya sebenarnya bertemu tidak sengaja dengan As,” ujar Endang . Beberapa hari lalu, Endang sedang menemani seorang TKI yang harus menjalani perawatan di RSUP NTB karena mengalami kecelakaan kerja di Malaysia. Saat itulah, ia mendapat informasi bahwa ada TKW yang juga sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit yang sama. Endang langsung mencari bangsal di mana As dirawat. ‘’Kondisinya sudah lemah dan yang bersangkutan mengalami stress,” jelasnya. Sebelum dirawat di RSUP NTB, As yang empat tahun bekerja di Arab Saudi sebelum akhirnya hijrah ke Hongkong ini, ternyata pasien rujukan dari RSUD Kota Mataram. ‘’As sementara ini tinggal di rumah kakaknya di Karang Buaya (Pagutan). Karena sakit , ia diajak berobat ke Puskesmas Karang Pule, Kota Mataram. Namun karena kondisinya memprihatinkankan, akhirnya dirujuk ke RSUD Kota Mataram. Di rumah sakit ini mungkin peralatan tak lengkap, akhirnya dirujuk lagi ke RSUP NTB,” urai Endang. Awalnya Endang belum memperoleh informasi rinci soal penyakit yang diderita As yang masih melajang ini. ‘’Informasi awal, As katanya mengalami maag kronis.” Selain maag, As dilihat Endang berbicara sendiri (stress). ‘’Karena itu, saya minta agar As dibawa ke RSJ Selagalas, karena saya lihat jiwanya seperti terguncang,” kata Endang. Senin (6/5) lalu, didampingi petugas RSUP NTB, Endang

mengantar As untuk diperiksa kejiwaannya di RSJ Selagalas. ‘’Ketika diperiksa, ternyata petugas di RSJ minta didatangkan konselor dari Klinik VCT yang ada di RSUP NTB. Dari sanalah baru saya tahu bahwa As diduga terjangkit HIV/AIDS dan sudah stadium tiga,” ujarnya. Belum diperoleh informasi rinci dari mana virus mematikan itu menjangkiti As. ‘’Jika diihat kondisinya, As diperkirakan terjangkit virus itu (HIV/ AIDS), sekitar lima-enam tahun lalu.” Melihat rentang waktu itu, As diperkirakan terjangkit HIV/AIDS ketika sedang bekerja di Arab Saudi. Menurut keluarganya yang ikut mengantar, As bekerja di Arab Saudi selama dua kali masa kontrak (empat tahun). Setelah itu, ia bekerja di Hongkong dengan masa kontrak dua tahun juga. ‘’Sekitar Juli 2012 lalu, ia kembali ke Hongkong untuk melanjutkan masa kontrak ke duanya. Namun As sakit parah dan terpaksa pulang Januari 2013 lalu,” jelas Endang. As kemarin dipulangkan ke rumahnya di Kopang. ‘’Memang As kini dalam pendampingan Klinik VCT RSUP Mataram. Kami harapkan bantuan pemerintah agar As benar-benar diperhatikan. Apalagi kalau berobat sendiri, biayanya berat. Selain diduga terjangkit HIV/AIDS, ia juga stress,” harap Endang. YKP dalam hal ini katanya, hanya bisa memfasilitasi. ‘’Harapan kami pada bantuan pemerintah dalam hal ini Pemprov NTB,” pungkasnya. (049)

Halaman 5

INTERAKTIF PAJAK Pajak untuk Kemakmuran Rakyat Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (Nusra) menggelar sosialisasi dengan tema “Pajak Untuk Pembangunan Bangsa” di Radio Global FM Lombok, Selasa (7/5). Hadir sebagai nara sumber Nurhasyim (Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan Kanwil DJP Nusra), Bayuaji (Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding IV), dan Deny Taufik (Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Nusra). DALAM sosialisai itu dijelaskan, pajak merupakan bagian terpenting dari denyut nadi perekonomian suatu negara. Pajak dapat memakmurkan rakyat dan dapat membiayai rumah tangga negara itu sendiri. Namun yang menjadi kendala, selama ini pajak masih diandalkan untuk pendapatan negara yang paling banyak. Sebagai sumber penerimaan yang menjadi sumber utama, otomatis dana dari pajak sangat berperan dalam neraca keuangan pemerintah. Sampai saat ini, hampir 70 persen penerimaan negara kita ditopang dari pajak. Manfaat pajak bisa kita lihat dan rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari hampir di semua sektor. Fasilitas kesehatan, transportasi, pendidikan, sarana dan prasarana umum dll, tak lain dan tak bukan adalah sumbangsih dari pajak. Termasuk untuk

mencicil utang luar negeri yang masih banyak. Pada dasarnya, fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemungut pajak, semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaranpengelurannya baik bersifat rutin maupun pembangunan. Fungsi pajak dalam pembangunan juga untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan juga kembali digunakan untuk pengeluaran negara baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Dengan adanya pajak pembangunan-pembangunan di setiap daerah baik di provinsi, kabupaten/kota dapat terlaksana dengan menggunakan anggaran yang pada umumnya bersumber dari pajak yang dikum-

pulkan oleh negara. Maka jelas dari hal tersebut pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud jika keuangan dan pemasukan dalam sektor pajak lancar. Jenis-jenis pajak mengenai pengelolaan ada dua : Pajak pusat. Ini dikelola oleh pusat seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah dan Pajak Bumi dan Bangunan. “Nama tidak online, apakah nama dan NPWP masih aktif,” tanya Rukayah di Gerung yang merupakan penelpon pertama dalam acara interaktif itu. Menaggapi pertanyaan itu, Deny menyatakan, bahwa NPWP bisa urus di KPP Pratama Praya. ‘’Disana bisa diberi nomor kalau sesuai KTP berarti masih aktif. Untuk kolektif didaftarkan oleh pemberi kerja di KPP dimana kantor pemberi kerja di KPP setempat,” terangnya. Penelpon selanjutnya, Dany di Lombok Barat mempertanyakan pengelolaan pajak untuk pembangunan. Sebab ada istilah pembangunan daerah dan nasional. ‘’Apakah sumber pembiayaannya satu atau khusus menangani daerah atau nasional,” tanyanya. Mengenai pembangunan yang telah dilaksanakan, sejauh mana Dirjen

(Suara NTB/ist)

NARA SUMBER - Para nara sumber yang tampil dalam interaktif sosialisasi pajak di Radio Global FM Lombok. pajak mengawasi, mengontrol dan memastikan apakah pajak yang sudah dibayar bisa dipergunakan secara maksimal. Bayuaji menjawab, ada dua jenis pajak pusat dan daerah, pajak pusat masuk ke dalam APBN, untuk daerah kalau di provinsi bisa di lihat di APBD provinsi. Sedangkan di kabupaten bisa diliat di APBD Kabupaten/Kota. Pengawasan dana yang dilakukan adalah memastikan masuk ke dalam kas negara. Totok mempertanyakan masalah jual rumah. Pihak mana saja yang harus membayar pa-

jak dan kalau dibawah atau lebih besar dari NJOP? Ditkatakan Nurhasyim dalam tanggapannya, nilai suatu yang wajar pada saat itu atau nilai transaksi. Kalau lebih rendah maka dipakai NJOP sebesar 5 persen dikenakan kepada penjual, suatu nilai aset tanah/bangunan yang sudah dilakukan penilaian yang wajar sehingga bisa dijadikan suatu dasar pajak. Untuk pihak pembeli bea perolehan hak, sejak tahun 2011 sudah beralih ke pemerintah daerah, lima persen dari nilai teransaksi dan mendapatkan pengurangan. (adv)

Diduga Banyak Perusahaan Air Minum Isi Ulang Tak Berizin Mataram (Suara NTB) Tidak sedikit yang sebenarnya mengeluhkan kualitas air minum isi ulang yang dikonsumsi masyarakat. Hanya saja hal ini jarang dilaporkan, karena belum ada efek besar yang dimunculkan. Diakui, pengawasan terhadap perusahaan air minum isi ulang minim dan pernah dilakukan sekitar empat tahun lalu. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi NTB, M. Saleh dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (7/5) kemarin mengatakan, terkait kualitas air minum isi ulang, sebenarnya menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Tetapi YLKI berhak melanjutkan pelaporan yang disampaikan konsumen kepada pihak tersebut, bahkan pada jajaran tertinggi yang berkewenangan. Perusahaan air minum isi ulang ini menurutnya jarang diawasi. Terakhir pengawasan dilakukan sekitar tiga sampai empat tahun yang lalu. Setelah itu belum dilakukan, apalagi diketahui tingkat layanan pada jasa usaha ini semakin terus berkembang banyak, khususnya di Kota Mataram. Data terakhirnya, terdapat 30-an jum-

lah perusahaan yang bergerak pada jasa isi ulang air minum ini di kota Mataram. Dari yang terdata tersebut, biasanya sudah dilakukan uji laboratorium terhadap kualitas air yang dijualnya kepada konsumen. Ada beberapa standar sebenarnya untuk menjamin higienitas air minum isi ulang, dilihat dari peralatan yang digunakan, di antaranya saringan (filter) air yang digunakan minimal tujuh sampai delapan filter, selain menggunakan sinar laser. “YLKI akan melakukan penelusuran terhadapperusahaanyangbelummemilikiizin, tetapi sebelumnya harus ada laporan yang masuk dulu, baik via SMS atau telephon. Kita bisa jalan sama Disperindag dan Dinas Kesehatan secara bersama-sama,” terangnya menjawab adanya indikasi air minum isi ulang yang tak diuji laboratorium. Pihaknya pada dasarnya sudah mengkhawatirkan tingkat higienitas air minum isi ulang yang dikonsumsi masyarakat saat ini, karena minimnya pengawasan tersebut. Jangan sampai menurutnya sumber air yang digunakan tingkat penjaminannya sangat kurang

untuk dikonsumsi, apalagi jika diketahui sumber air yang digunakan berasal dari lingkungan yang tidak bersih. “Kalau yang terdaftar di Dinas Kesehatan sebenarnya ada hasil laporan dalam tiga bulan sekali. Yang kita khawatirkan yang tidak memiliki izin bagaimana tingkat higienitasnya karena bisa membahayakan bagi konsumen,” katanya. UntukmenindaknyaYLKIdisebutkantidak memiliki aparat khusus. Untuk itu harus ada peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai yang mengeluarkan perizinan. Sementara itu, bagian Sertifikasi Layanan Konsumen BPPOM Mataram, Bagus Gurameta mengatakan, BPOM sendiri hanya berhak melakukan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan. Biasanya yang dilihat izin resmi yang tertera pada label dan batas diperbolehkannya untuk dikonsumsi. Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Usman Hadi yang dihubungi via ponsel Selasa (7/5) kemarin menyebutkan, saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap kualitas air di depot-depot air minum isi ulang

yang saat ini semakin marak. “Dinas kesehatan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan. Kita lakukan tiap bulan untuk memeriksa kualitas air minum di depot itu. Baik itu bakterinya maupun kimianya atau logamnya,” terang Usman. Pemeriksaan dan pembinaan ini dilakukan Dikes setiap satu bulan sekali. Petugas puskesmas yang ada di lapangan setiap bulan rutin turun ke 101 depot air minum yang tersebar di Mataram untuk mengambil sample air. Beberapa sample ini akan langsung diperiksa di Laboratorium BPOM atau provinsi. Hasil pemeriksaan ini nantinya akan disampaikan kepada pemilik depot air minum. Jikahasillaboratoriumtidakmemenuhisyarat, maka akan dilakukan pembinaan selama tiga kali. Jika sepanjang rentang waktu ini tetap tidak ada perubahan, maka depot yang bermasalah ini akan ditutup. Selain depot air minum, pihak Dikes juga telah rutin melakukan pemeriksaan air sumur gali. “Hasilnya selama ini untuk depot cukup bagus,baikuntukbakterinyamaupundarikimianya,”pungkasnya. (bul/nia )

Korem 162/WB Anjangsana ke Ponpes Kediri Mataram (Suara NTB) Jajaran Korem 162/WB menggelar kegiatan Anjangsana ke Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat. Kegiatan anjangsana ini dilaksanakan dalam rangka peringatan HUT ke-56 Kodam IX/Udayana yang jatuh tanggal 27 Mei 2013. Kegiatan Anjangsana Selasa (7/5) itu, bertujuan lebih mendekatkan Korem 162/WB dengan kalangan pondok pe-

santren. Dalam kegiatan Anjangsana tersebut, Danrem 162/WB Kolonel Inf Zulfardi Junin beserta rombongan, didampingi Pengasuh Pondok Pesantren TGH Safwan Hakim, sempat keliling pondok untuk mengunjungi tempat pendidikan para santri dan santriwati yang ada di Ponpes Nurul Hakim, juga ke Tempat Penitipan Anak (TPA), kampus. Pada kesempatan itu, dih-

adapan 250 Santri, Danrem berharap ada santri dan santriwati yang memiliki cita-cita menjadi seorang prajurit khususnya TNI-AD. Menurutnya, harus ada generasi penerus dikalangan militer untuk membela bangsa. Pada kesempatan itu Danrem berpesan kepada seluruh santri dan santriwati agar tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Sebelum mengunjungi pon-

pes, Danrem dan rombongan sempat menggelar penghijauan di wilayah itu dengan menyebar 6000 bibit pohon. Kegiatan penghijauan ini juga merupakan salah satu cara dalam mendukung program

pemerintah menanam satu juta bibit pohon, serta mendukung program Go Green dalam rangka mengatasi pemanasan Global dan Perubahan iklim yang dialami Bumi kita sekarang ini. (ars/*)

Seorang Wanita Tewas Terbakar Dari Hal. 1 Kejadian itu kemudian dilaporkan ke warga. Hanya dalam hitungan detik, masyarakat berhamburan mendekati lokasi hingga membuat arus lalu lintas menuju kawasan wisata Senggigi itu terganggu. Aparat Polsek Senggigi yang tiba di lokasi langsung mengamankan lokasi dan memasang police line. Aparat bahkan sempat kewalahan menghalau warga yang terus berkerumun. Tim identifikasi dari Polda NTB juga tiba di lokasi. Sementara melihat sekitar tubuh korban dan benda yang terbakar, diperkirakan kejadi-

an dinihari, saat situasi sedang sepi. Akhirnya sekitar pukul 09.30 Wita, ambulans dari RS Bhayangkara Polda NTB tiba di lokasi. Evakuasi dilakukan tim dokter dan tim identifikasi ke dalam ambulans. Jenazah dilarikan ke RS Bhayangkara untuk dilakukan visum memastikan penyebab korban tewas. Sementara aparat lain mengamankanbeberapa benda di sekitar tubuh korban tergeletak seperti baliho dan spanduk yang sebagian besar sudah hangus terbakar. Kapolsek Senggigi, Kompol Rino Wahyudi, SIK belum memberi kesimpulan terkait kejadian itu. Bukti dan keterangan saksi sedang dikumpulkan pi-

haknya. “Tapi sementara yang kami ketahui, cirinya wanita, ada petunjuk sandal warna hijau kami temukan,” kata Kapolsek. Ciri lain, seperti pakaian, perhiasan atau benda lain, belum dicermatinya. Termasuk apakah korban dibakar atau memang bunuh diri, belum bisa dipastikannya. “Nanti, beri kami kesempatan menyelidiki kasus ini dulu. Tapi mudah mudahan dalam waktu dekat terungkap,”tegasnya. Pihaknya berharap masyarakat yang merasa kehilangan keluarga, agar segera mendatangi RS Bhayangkara. “Siapa tahu itu anggota keluarganya yang hilang,” terangnya. (ars)

PW NW, NU dan Muhammadiyah akan Gelar Seminar Pendidikan Dari Hal. 1 Dikatakan, acara seminar seperti ini dinilai cukup penting sebagai tempat tukar menukar, penyampaian ide , gagasan dan memberikan sumbang pemikiran dalam pembangunan pendidikan yang berkualitas di NTB lima tahun mendatang. Berbagai ide, gagasan dan pemikiran dalam seminar pendidikan tersebut nantinya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD NTB 20142018.”Seminar ini juga kita kaitkan dengan peringatan Hardiknas,”pungkasnya. Sekretaris PW NU NTB sekaligus sebagai Ketua Panitia, Ir. H.L. Winengan, MM menambahkan gagasan menggelar seminar secara bersama untuk membangun NTB merupakan gagasan yang sudah lama. Kegiatan seperti ini menurutnya, selain sebagai tempat tukar menukar gagasan dan ide juga berfungsi untuk mempererat tali sila-

turahmi antar ketiga ormas terbesar di NTB ini. “Seminar ini dijhajatkan untuk pembangunan NTB sebagai draf awal RPJMD 2014-2018 , temanya membangun pendidikan berkualitas di NTB lima tahun mendatang,”ujarnya. Ia menjelaskan, tahun ini PW NU dipercaya sebagai ketua panitia. Selanjutnya masing-masing ormas lainnya juga menunjuk tiga orang perwakilan duduk di dalam kepanitiaan. Ini dimaksudkan, katanya untuk memperkuat kebersamaan antara ketiga ormas tersebut. Ditambahkan, seminar pendidikan berkualitas tersebut akan dilaksanakan tanggal 11 Mei mendatang bertempat di Graha Bhakti Praja kantor Gubenrur NTB. Winengan menambahkan, para pembicara dalam seminar tersebut yakni Ketua PW NU NTB, Drs. TGH. Ahmad Taqiuddin Mansyur, M.PdI, Ketua PW Muhammadiyah NTB, Ir. H. Subhan dan Ketua PW NW NTB, Dr. H. Rosiady

Sayuti, M.Sc. “Seminar ini akan dihadiri 600 sampai 700 orang peserta dari pengasuh pondok pesantren, tokoh pemuda dan badan otonom masingmasing organisasi,” jelasnya. Ia menambahkan, kebersamaan antara ketiga ormas Islam besar di NTB ini merupakan hal yang diidam-idamkan dalam rangka membnagun NTB secara bersamasama.”Ada rekomendasi sebagai bahan untuk di follow up ke depan. Kita sama-sama membangun NTB ini,”tandasnya. Hal senada dikatakan Sekretaris PW Muhammadiyah NTB, Lukmanul Hakim. Menurutnya, acara seperti ini sudah lama dibahas dan direncanakan. ”Kalau waktunya bersamaan dengan Pilkada kebetulan saja,”ujarnya. Acara seperti ini dinilai cukup penting dalam rangka memberikan masukan, ide dan gagasan-gasan dalam membangun pendidikan yang berkualitas di NTB kedepan. (nas/*)

(Suara NTB/ist)

JABAT TANGAN - Danrem 162/WB Zulfardi Junin berjabat tangan dengan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hakim, TGH Safwan Hakim.

Ditemukan Pemulung Dari Hal. 1 ‘’Awalnya ada yang melihat bagian kakinya, lalu setelah kobaran api itu disiram air, ternyata tubuh seorang wanita muda yang berada dalam kobaran api itu. Kami lalu ramai-ramai mengeluarkan jenazah itu,” ujarnya. Dugaan pembunuhan disertai pembakaran jenazah yang

diduga untuk menghilangkan jejak perbuatan melawan hukum itu, kemudian dilaporkan kepada aparat berwajib, hingga ditangani jajaran Polsek Senggigi. Hingga berita ini ditulis belum diketahui identitas perempuan itu, dan pelaku serta pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. (ant/ Bali Post)

KUHP Usang Dari Hal. 1 Rekondisi dimaksudnya, aturan harus segera disesuaikan dengan kondisi kultur, sosial, politik dan keamanan daerah serta negara. KUHP yang selama ini berlaku, banyak sisi lemahnya jika tetap dipertahankan. “Intinya ini rekondisi, untuk hilangkan sifat kolonial di KUHP lama,” sebut Muladi. Salah satu contoh kasus dan menjadi perdebatan adalah, kasus kumpul kebo. Selama ini hanya mendapat sanksi sosial dan terbebas dari sanksi pidana. Kedepan, setelah KUHP berlaku, maka pelaku kumpul kebo bisa dipidana. Demikian halnya dengan

kasus santet. Selama ini menjadi dugaan, namun kerap timbul korban. Santet, tidak akan didefinisikan sebagai delik pidana. Tapi yang masuk unsur pidana adalah orang yang menawarkan untuk melakukan santet terhadap orang lain, jika itu terdapat saksi, maka bisa dipidana. “Hal hal ini kan belum diatur di KUHP lama, sehingga aparat juga tidak bisa bertindak lebih luas,” terangnya. Tidak hanya soal kondisi sosial masyarakat domestik, yang jadi pertimbangan lain adalah, KUHP harus kondisikan segera untuk disesuaikan dengan kondisi politik,sosial, dan hukum di negara negara luar. (ars)


OPINI

SUARA NTB Rabu, 8 Mei 2013

Halaman 6

Visi Pemimpin Ideal Kontrol Kualitas Air Minum Isi Ulang KEBERADAAN depot air isi ulang di Kota Mataram sudah sangat menjamur. Air isi ulang nampaknya sudah menjadi bisnis rumahan yang cukup menggiurkan. Masyaratpun nampaknya cukup terbantu dengan adanya depot air isi ulang ini. Bahkan cukup dengan menelpon atau SMS air isi ulang siap diantar ke rumah konsumen. Apalagi harga air isi ulang dengan galon berisi 18 liter hanya Rp 3000. Sedangkan untuk layanan pesan antar, konsumen dikenakan Rp 4000 -4500. Tetapi, apakah air isi ulang ini terjamin kebersihannya? Untuk menjamin kesehatan masyarakat, keberadaan depot air minum isi ulang harus disikapi dengan bijak. Sebab jika tidak, bukan tidak mungkin jumlahnya bertambah banyak dan mengabaikan kualitas. Terlebih depot air minum isi ulang yang menerima pesan antar, siapa yang menjamin higienisnya. Apalagi kosumen juga tidak melihat secara langsung proses penyulingannya. Disini peran pemerintah mutlak diperlukan. Mulai dari izin hingga kualitas air isi ulang. Izin depot air minum isi ulang harus dikendalikan. Sebab saat ini saja keberadaan depot air minum isi ulang sangat mudah dijumpai, bahkan sampai di kampung-kampung. Maraknya depot air minum isi ulang di Mataram mengindikasikan bahwa begitu banyak izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun apakah benar semua depot air minum isi ulang yang beroperasi di Mataram sudah mengantongi izin? Sebab kalau ada depot air minum isi ulang yang beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah, tentu kualitasnyapun tidak terkontrol. Untuk itu pengawasan intens perlu dilakukan terhadap munculnya depot air minum isi ulang. Jangan sampai ada depot air minum isi ulang yang tidak mengantongi izin. Pemberian izin harus selektif, terutama sumber air yang digunakan dalam bisnis depot air minum isi ulang. Harus dilakukan pendataan secara berkala untuk mengetahui berapa jumlah depot air minum isi ulang yang beroperasi di Mataram. Dengan pendataan berkala dapat mencegah munculnya depot air minum isi ulang ilegal. Manakala ditemukan depot air minum isi ulang beroperasi tanpa izin, pemerintah harus segera mengambil tindakan dengan memberikan sanksi. Mulai dari sanksi teguran lisan, teguran tertulis hingga sanksi yang lebih tegas. Jika teguran lisan apalagi tertulis, tidak digubris, maka pemerintah tidak perlu ragu-ragu menjatuhkan sanksi penutupan tempat usaha depot air minum isi ulang tersebut. Yang tidak kalah pentingnya, terhadap keberadaan depot air minum isi ulang yang telah memiliki izin, pemerintah juga jangan terlena. Kualitas air yang digunakan harus tetap dipantau. Pengujian sampel air harus rutin dilakukan. Bila perlu rentang waktunya jangan terlalu lama supaya tetap memberi jaminan kepastian kualitas air yang digunakan memang baik. Akan lebih baik kalau Pemerintah melalui instansi terkait, baik BBPOM maupun Dinas Kesehatan menerbitkan rilis mana-mana saja depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin atau tidak lulus uji laboratorium. (*)

UDAH saatnya para calon pemimpin saat ini, bukan hanya untuk mencari dan menarik simpati kepada masyarakat untuk memilih. Namun perlu mematangkan visi mereka sebagai pemimpin. Karena visi akan dijadikan sentral kepemimpinan dalam mengayomi kekuasaan kedepanya. Masyarakat sekarang sudah pintar dan jeli siapa yang akan mereka pilih dalam pilkada yang tinggal menghitung hari. Mencari pemimpin yang memiliki visi dan praktik kepemimpinan yang baik begitu sulit. Yang sering dijumpai malah pemimpin yang dimaki dan dihujat, Ini sering terjadi manakala mengumbar janji namun tidak pernah terealisasi. Sosok pemimpin betul-berul harus merelisasikan apa yang menjadi amanahnya, sehingga masyarakat bisa menilai bahwa sosok pemimpinnya memiliki integritas teruji dan kapabilitas yang baik Krisis kepemimpinan dapat terjadi karena banyak hal, diantaranya masyarakat merasa tidak memiliki pemimpin yang dapat diharapkan. Karakter-karakter umum pemimpin yang ideal seperti memiliki visi dan komitmen pada visinya, kompetensi, integritas, kejujuran, kesediaan mendengar dan menerima kritik dan kesediaan untuk terus belajar, sulit didapat. Sebab penting lainnya adalah, kurangnya kontrol masyarakat terhadap kinerja dan perilaku para pemimpin sehingga makin memperparah situasi krisis. Struktur masyarakat yang lemah dan tidak memiliki kontrol yang baik terhadap pemerintahnya mengakibatkan krisis kepemimpinan makin kuat dan berlangsung lama. Kultur kepatuhan dan ABS (Asal Bapak Senang) menjadikan kemungkaran seolaholah terlegalisasi dengan sikap diam dan lemah masyarakat bersangkutan. Sebagai contoh, berlangsungnya kezaliman dalam jangka waktu lama dalam masyarakat Mesir yang dipimpin Fir’aun bukan semata akibat arogansi sosok yang memproklamirkan diri sebagai Tuhan itu. Masyarakat Bani Israil, juga turut memberi kontribusi dengan sikap diamnya, mengalah dan kerelaan untuk dizalimi oleh pemimpinnya. Bukankah fitnah itu tidak hanya mengenai pelakupelaku kezaliman itu sendiri? “Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu,” (QS al-Anfal:25) Terjadinya krisis kepemimpinan di tengah-tengah umat dimulai dari berubahnya persepsi yang benar tentang kepemimpinan. Kuatnya cengkraman budaya dan praktik-praktik kepemimpinan kotor yang disaksikan sehari-hari, membuat orang mulai menerima

Oleh :

Suparmanto (Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

terhadap kemunkaran dan kezaliman. Pemimpin yang sejatinya adalah pelayan bagi umat, malah berubah menjadi tiran yang berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan yang semestinya mengharuskan dirinya melayani rakyat, justru dijadikan sarana untuk memaksakan kehendak dan kepentingan pribadinya. Persepsi ini, yang dianut oleh seorang pemimpin sadar atau tidak, melahirkan arogansi dan perasaan lebih tinggi dari orang lain, sehingga menurutnya, dirinya layak mendapat hak dan perlakuan istimewa dibanding rakyatnya. Wajar jika kepatuhan yang muncul adalah kepatuhan yang dilandasi rasa takut dan keterpaksaan. Bukan kepatuhan yang dilandasi oleh kewajiban untuk taat, kecintaan dan niat baik. Keadaannya berbeda pada masa Khulafaur Rasyidin. Kepatuhan para sahabat terhadap pemimpin, dilatari oleh kesadaran untuk taat yang selaras dengan pesan Al-Qur’an, “Hai orangorang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu,” (QS an-Nisa’:59). Sikap ini dipadu dengan kecintaan terhadap pemimpin mereka yang memang memiliki karakter-karakter terpuji dan layak dicontoh. Terpilihnya sosok Abu Bakar sebagai khalifah tak lepas dari sifat-sifatnya yang cinta pada kebenaran, berani, teguh pendirian, sederhana dan yang utama adalah keteguhan iman. Suatu ketika beliau menangis dalam ibadahnya. Di lain kesempatan beliau “garang”, ketika memerintahkan perang terhadap kaum pembangkang zakat. “Demi Allah, meskipun mereka menolak membayar seutas tali yang dulu pernah dibayarkan di masa Rasulullah saw, aku akan tetap memerangi mereka,” perintah Khalifah yang bergelar “Ash-Shiddiq” ini. Sebuah perpaduan antara ketakwaan, ketawadhuan dan keberanian. Perpaduan “romantis” ini, diwarnai dengan kebersahajaan yang tidak dibuat-buat. Sehari setelah dilantik sebagai Amirul Mukminin, Abu Bakar tetap memanggul bungkusan kain untuk dijual di pasar. Ia baru menghentikan profesinya setelah Umar bin Khatthab mencegahnya dan memintanya berkonsentrasi pada jabatannya. Sekadar menutupi biaya hidup keluarganya, Abu Bakar mendapat bantuan sekadarnya dari Baitul Maal. Menjelang wafatnya, ia mengembalikan kelebihan yang diperolehnya sejak diangkat sebagai khalifah. Kelebihan harta itu berupa seekor keledai pengangkut air, sebuah tong besar tempat memerah susu dan sehelai baju yang biasa dipakai untuk menerima utusan. Umar yang tak

sanggup menahan air matanya berkata, “Semoga Allah memberi rahmat pada Abu Bakar. Sungguh ia telah ‘memberatkan’ orang-orang (para pemimpin) pada masa selanjutnya.” Keberhasilan Abu Bakar tak lepas dari bimbingan guru dan sahabatnya, Rasulullah SAW. Kemampuannya dalam menata masyarakat muslim yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan di bawah panji-panji Tauhid dalam waktu yang sangat singkat, mencengangkan banyak orang. Karakter kepemimpinan Rasul saw yang kuat dipadu dengan kemuliaan ajarannya terbukti mampu mewujudkan visi dan dakwahnya ke tengah-tengah masyarakat jahiliyah kala itu. “Jika kita mengukur kebesaran dengan pengaruh, dia (Muhammad) seorang raksasa sejarah. Ia berjuang meningkatkan tahap rohaniah dan moral suatu bangsa tanpa tenggelam dalam kebiadaban karena panas dan kegersangan gurun. Lalu yang menjadi pertanyaanya adalah masih adakah sosok seorang pemimpin seperti Abu Bakar,,? Karenanya, kepemimpinan membutuhkan arahan dan latihan sejak dini yang bisa didapatkan melalui bimbingan orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar. Kesadaran bahwa setiap orang adalah pemimpin dan karenanya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, harus ditumbuhkan mulai dari kanak-kanak. “Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya,” sabda Rasululullah SAW dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari. Hal ini dapat dimulai dengan mengasah ketajaman karakter-karakter pemimpin pada diri setiap muslim, seperti keteladanan, keadilan, sifat amanah, kesederhanaan, pemaaf, kebesaran jiwa, dan lainnya. Hanya dengan latihan dan pembiasaan, karakter pemimpin yang baik dapat ditumbuhkan dalam diri setiap muslim. Berbagai persoalan yang kini menimpa umat di berbagai lapangan kehidupan berakar dari hilangnya “Visi dan Karakter Kepemimpinan Islami” dalam diri para pemimpin umat. Kepemimpinan yang semestinya dipahami sebagai amanah, malah dirasakan sebagai kekuasaan. Pemimpin yang semestinya menjadi pelayan, berubah menjadi penguasa yang menindas dan mengatur seenak perutnya. Kezaliman dan pengkhianatan akhirnya dirasakan hanya sebagai kealpaan kecil yang harus di-

maafkan dalam kultur masyarakat muslim. Betapa pun, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kematangan visi, komitmen, integritas pribadi teruji dan kapabilitas mumpuni, dari rahim umat adalah kewajiban kita semua. Hal ini bisa dimulai dari masing-masing pribadi muslim dengan jalan menegakkan koreksi dan kontrol positif (amar ma’ruf nahi munkar) terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Visi dan nilai kemimpinan ideal yang bersumber dari praktik-praktik kepemimpinan Rasulullah SAW dan para sahabat, harus terus digali, disebarkan dan ditradisikan agar menjadi isu kuat dalam kancah kepemimpinan masyarakat. Ajaran kepemimpinan ini adalah kekayaan (turats) umat yang bisa ditemukan dalam berbagai literatur sirah (sejarah), seperti Tarikh Thabary, Sirah Ibnu Hisyam, Sirah Nabawiyah, dan lainnya. Akhirnya, “Mulailah dari diri sendiri,” seperti sabda Rasulullah SAW (HR.Bukhari). Pesan ini dapat dirasakan kedalaman maknanya jika kita memahami bahwa sebuah bangunan raksasa adalah kumpulan bata-bata kokoh yang tersusun dengan baik dan cermat. Dan, kitalah bata-bata itu. Semoga masyarakat sebagai kumpulan bata-bata yang kokoh dapat memilih dan jeli terhadap visi pemimpin yang ideal yang akan membawa kearah lebih baik dari yang sesudahnya. Amin.

Dewan minta walikota pecat tenaga kontrak titipan Agar tak melanggar aturan Menpan

*** Diduga banyak perusahaan air minum isi ulang tak berizin Harus ditindak tegas

***

HILANG STNK R2 SUZUKI DR5545AU NOKA/NOSIN: MH8FD125X5J555844/F403-ID-556457 AN.SRI KUWATI HILANG DISEKITAR RUMAH JL.G.BATUR II NO.2 BTN PAGUTAN

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB JUAL MOBIL

TRAVEL

PELATIHAN

BATIK ACCESORIES

HOTEL

PETS SHOP

TRUSS

DIJUAL

FINANCE

SANGGAR SENAM

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.


Rabu, 8 Mei 2013

SUARA NTB

Halaman 7


Halaman 8

SUARA NTB Rabu, 8 Mei 2013

Mariati Sumbang Emas di Kejuaraan Dunia Mataram (Suara NTB) Dua Pesilat putri asal NTB, Mariati dan Milasari sukses menyumbangkan satu medali emas dan satu perunggu di Kejuaraan Pencak Silat Dunia yang berlangsung di Belgia 5 Mei lalu. Medali emas disumbangkan Mariati di kelas E Putri, sementara Milasari menyumbang medali perunggu. “ Pesilat kita, Mariati sukses sumbang medali emas di Kejuaraan dunia, sementara Milasari meraih medali perunggu,” ungkap Sekum Pengcab IPSI NTB, Junaidi Atma saat dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (7/5). Diakuinya, informasi dari

IPSI pusat jika kontingen Indonesia berhasil meraih 9 emas, 2 perak dan 3 perunggu. Perolehan medali tersebut menempatkan tim Indonesia ke peringkat juara umum karena meraih medali emas terbanyak. Keberhasilan Mariati di kejuaraan pencak silat dunia

tersebut tidak diprediksi. Alasannya, atlet peraih medali emas di PON sudah sering kali mengikuti kejuaraan dunia, namun belum pernah menyumbang medali emas. Sementara di kejuaraan di Belgia, Mariati sukses menyumbang medali emas. (fan)

Sony dan Simon Belum Siap Berlaga Jakarta (Suara NTB) Pelatih Kepala Pelatnas Nomor Tunggal Putra, Joko Suprianto, mengatakan Sony Dwi Kuncoro dan Simon Santoso belum siap berlaga untuk memperkuat tim Indonesia dalam ajang Piala Sudirman 2013, karena belum pulih dari cedera. Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PBSI) mempercayakan sektor tunggal putra pada dua pemain muda yakni Tommy Sugiarto, peringkat 16 dunia, dan Dionysius Hayom Rumbaka yang berada di ranking 26 dunia. “Hanya dua pemain itu yang siap. Kondisi Sony belum sembuh 100 persen, baru 70 pers-

en. Kalau Simon, walau sudah sembuh tetapi masih menjalani terapi. Keduanya belum siap,” kata Joko yang dihubungi lewat telepon, Selasa. Namun Joko memastikan ketiadaan Sony dan Simon tidak mengurangi peluang tim Piala Sudirman Indonesia meraih gelar. “Di Sudirman ini bukan hanya dibebankan di sektor tunggal putra, tetapi tim karena ini kejuaraan beregu,” ujar mantan atlet nasional itu. Sony, peringkat empat dunia, saat ini merupakan tunggal putra terbaik Indonesia. Namun kondisi Sony setelah cedera pinggang saat berlaga di All England 2013 lalu be-

lum memungkinkan dia untuk turun di ajang turnamen beregu dua tahunan itu. Simon, yang saat ini berada di posisi 19 dunia, juga masih harus menjalani terapi akibat penyakit gondongan yang menderanya sejak tujuh bulan lalu. Penyakit tersebut juga memaksa Simon absen dari dunia bulu tangkis selama berbulan-bulan dan mempengaruhi penampilan Simon di beberapa turnamen terakhir. Di Australia Open Grand Prix Gold, New Zealand Open Grand Prix dan India Open Superseries 2013, Simon belum bisa menunjukkan hasil yang memuaskan. (ant/bali post)

Jubah Tinju Muhammad Ali Dilelang

Muhammad Ali (ant/bali post)

New York Sejumlah memorabilia dari petinju Muhammad Ali akan dilelang, termasuk jubah latihan yang juga ditandatangani sang petinju. Julien’s Auction mengatakan mereka memperkirakan jubah berwarna putih yang dikenakan Ali NovemberDesember 1981 dalam persiapan melawan Trevor Berbick, akan terjual seharga 25 ribu35 ribu dolar saat dilelang pada 31 Mei nanti. Piala “Petinju Luar Biasa” yang diperolehnya dari kejuaraan American Athletic Union Boxing juga akan dilelang dengan perkiraan harga 20 ribu30 ribu dolar. Piala itu didapat Ali di masa-masa awal kariernya tahun 1960, seperti yang ditulis Reuters. Selain kedua benda itu, turut dilelang pula sebuah obor dari Rome Summer

Games tahun 1960 yang ditandatangani sang bintang. Ali menandatangani tabung obor berwarna biru dengan nama Cassius Clay. Ali terlahir dengan nama itu dan mengganti namanya dengan Muhammad Ali ketika bergabung dengan Nation of Islam pada tahun 1964. Semua benda yang dilelang di Julien’s Auction itu berasal dari Harlan Werner, pedagang memorabilia yang juga pernah menjadi agen keluarga Ali. Muhammad Ali, 71, terkenal di mata dunia setelah menang medali emas di kelas berat Olimpiade Roma saat ia berusia 18 tahun. Ia kemudian mejadi juara dunia di kelas yang sama pada tahun 1964. Ali menjadi ikon budaya karena ia menolak untuk ikut Perang Vietnam saat tahun 60an. (ant/bali post)

New York San Antonio Spurs mengungguli Golden State Warriors dengan 129-127 melalui dua kali perpanjangan waktu (overtime) pada Game 1 babak semifinal Wilayah Barat (Western Conference) NBA di AT&T Center, San Antonio, Selasa WITA. Manu Ginobili menjaringkan lemparan tiga angka saat 1,2 detik waktu tersisa perpanjangan waktu kedua. Ginobili yang bermain pada 50 detik terakhir dan diberi kebebasan oleh Pelatih Gregg Popovich untuk bergerak. Sebelumnya perolehan lemparan 3 angka Ginobili, memungkinkan Spurs mengejar ketinggalan 16 angka saat 4 menit waktu tersisa di waktu reguler. Spurs melaju 18-2 untuk memaksa pertandingan dilanjutkan dengan overtime. Golden State tertinggal lima angka saat waktu tersisa 1 menit lagi di overtime kedua. Sebelum Warriors mencetak enam angka beruntun untuk keunggulan satu angka, dengan keunggulan skor 127-126 pada sisa 3,9 detik lagi. “Pada permainan terakhir, itu tidak ditujukan kepadaku, mereka hanya membiarkanku terbuka,” kata Ginobili mengomentari usahanya di detikdetik yang menentukan, seperti dikutip nba.com. Ginobili menjadi pahlawan dengan melepaskan lemparan tiga angka sambil melompat setelah menerima lemparan ke dalam dari Kawhi Leonard. Tony Parker mencetak 28 angka, sementara Danny Green menambahkan 22 angka, Kawhi Leonard 18 angka dan Ginobili 16 angka. Tim Duncan menyelesaikan pertandingan dengan 19 angka dan 11 rebound dalam 35 menit bermain. Sementara di pihak Warriors, Stephen Curry mencetak 44 angka, 11 assist, Klay Thompson dan Harrison Barnes masing-masing 19 angka, Jarret Jack 15 angka. Andrew Bogut memperoleh 10 angka dan 15 rebound. (ant/bali post) HADANG Pemain Golden State Warriors Stephen Curry (kiri) saat berusaha menghadang laju pemain lawan pada Game 1 babak semifinal Wilayah Barat NBA di AT&T Center, San Antonio, Selasa (7/5) waktu setempat. (ant/bali post)

Kepengurusan Perkemi NTB Dilantik Akhir Mei Mataram (Suara NTB) Tim formatur Perkemi NTB memastikan personalia kepengurusan Perkemi NTB masa bhakti 2013-2017 dengan ketua umum terpilih, I Nengah Sugiartha akan dilantik akhir Mei. Pasalnya pihak Perkemi NTB sudah menerima

SK pelantikan kepengurusan. “Tim formatur sudah bekerja. Dan SK pengurus Perkemi yang akan dilantik sudah disahkan oleh PB Perkemi,” ucap Ketua Pengprov Perkemi NTB terpilih I Nengah Sugiartha, kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (7/5).

Ical sapaan akrab I Nengah Sugiartha mengatakan, pelantikan sengaja digelar akhir Mei, karena tidak ingin berbenturan dengan pelaksanaan Pilkada NTB tanggal 13 Mei pekan depan. Menurutnya, komposisi kepengurusan Perkemi NTB

tetap mengakomodir pengurus lama dengan komposisi kurang lebih 50 persen pengurus lama. Alasannya, layak dipertahankan, karena kapasitas mereka pernah membawa olahraga kempo mengukir prestasi di kancah nasional. (fan)

Wahyudin Pimpin IPSI NTB Mataram (Suara NTB) Periodesasi kepengurusan Pengprov IPSI NTB telah berakhir 2012 lalu. Hasil Musprov IPSI NTB di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 4 Mei lalu, resmi memilih Wahyudin sebagai Ketua Umum Pengprov IPSI NTB 2013-2017menggantikan Qiyamuddin. Sekretaris Umum (Sekum) IPSI NTB demisioner, Junai-

di Atma kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (7/5), menjelaskan, Wahyudin terpilih secara aklamasi dalam acara Musprov IPSI NTB yang dilaksanakan di KSB dari 11 suara yang berhak memilih. Dalam Musprov itu, lanjutnya, para peserta mengusulkan tiga nama bakal calon ketua, yakni Qiyamuddin, Wahyudin dan Junaidi Atma. Kedua fig-

ur calon ketua, Qiyamuddin dan Wahyudin di dukung sama-sama 5 suara, sementara Junaidi Atma mendapat dukungan satu suara. Namun untuk maju ke putaran pemilihan calon Ketua IPSI NTB selanjutnya, figur calon harus didukung minimal tiga suara. Itu artinya dua figur calon ketua yang memenuhi persyaratan untuk

maju ke bursa pemilihan, yakni Qiyamuddin dan Wahyudin, sementara Junaidi Atma gugur, karena tidak memenuhi persyaratan. Meski demikian, secara tiba-tiba Qiyamuddin mengundurkan diri. Kondisi ini menjadikan Wahyuddin terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum IPSI NTB periode 2013-2017. (fan)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)


SUARA NTB

Rabu, 8 Mei 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

PENGOBATAN

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL


SUARA NTB Rabu, 8 Mei 2013

SUARA PULAU LOMBOK

TKI Asal Lobar Terancam Hukuman Gantung di Malaysia

Di Loteng, Pelanggaran Kampanye Masih Nihil

Giri Menang (Suara NTB) Syafi’i (28) TKI asal Perempung, Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar) terancam hukuman gantung di Malaysia. Syafi’i dituduh membunuh seorang mandor perkebunan kelapa sawit. Pemberitahuan tak resmi ke keluarga, Syafi’i bakal digantung dalam hitungan pekan.

Praya (Suara NTB) Pelaksanaan kampanye Pilkada NTB di Lombok Tengah (Loteng) untuk sementara berlangsung sesuai dengan ketentuan. Tidak ada tindakantindakan dari pasangan calon atau tim suksesnya menjurus ke pelanggaran kampanye. “Kalau dibilang pelanggaran kampanye, sejauh ini di Loteng masih nihil,” ungkap Ketua Panwaslu Loteng Zaeroni, SH, saat dikonfirmasi Suara NTB mengenai adanya keterlibatan anak-anak di bawah umur dalam kampanye di Loteng, Selasa (7/5). Diakuinya, ada anak-anak di bawah, termasuk balita di arena kampanye. Namun tindakan tersebut, belum bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye. Di mana, status anak-anak tersebut, saat kampanye berlangsung hanya diajak. Bukan hadir karena ada unsur paksaan dari pasangan calon atau tim sukses calon bersangkutan. “Kan yang salah kalau anakanak ini dipaksa hadir. Tapi kenyataan mereka hanya diajak oleh orang tuanya untuk sekedar melihat-lihat dan mencari hiburan,” jelasnya. Ia menerangkan, dalam menekan munculnya tindak pelanggaran kampanye pihak lebih fokus pada upaya-upaya antisipasi. Salah satunya dengan mengingatkan pasangan calon serta tim suksesnya untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran kampanye, sehingga potensi pelanggaran bisa diminimalisir. Menurutnya, sebelum kampanye digelar, pihaknya sudah mengirim surat peringatan kepada semua pasangan calon dan suksesnya. Upaya tersebut, lanjutnya, cukup berhasil dengan masih nihilnya pelanggaran kampanye khususnya di Loteng. Selain itu, adanya kesadaran para pasangan calon dan tim sukses juga cukup baik. Untuk itu, pihaknya berharap sikap yang sama bisa ditunjukkan pasangan calon dan tim sukses sampai masa tenang dan pencoblosan. (kir)

Syafi’i saat ini mendekam di penjara Batu Gajah, Keluang, Johor, Malaysia Barat. Namun keluarga hingga saat ini tak mendapat pemberitahuan resmi dari pemerintah. Jamali, salah satu sepupu Syafi’i pada wartawan mengatakan, keluarga mengetahui kasus yang menimpa saudaranya itu pekan lalu, setelah diberitahu Mustiah, seorang TKI dari desa yang sama, bahwa Syafi’i bakal dihukum gantung. Mustiah mengetahui kasus yang membelit Syafi’i dari pemberitaan media di Johor. Mustiah lalu mencari tahu ke penjara Batu Gajah, dan menemukan Syafi’i mendekam di sana. Saat ini, keluarga kata Jamali tengah resah. Pasalnya keluarga tak pernah mendapat pemberitahuan apa pun dari pemerintah. Sitah, ibu Syafi’i juga kaget dengan informasi itu. Menurut keterangan Mustiah pada keluarga, Syafi’i

bakal dihukum gantung atas tindak pidana yang tak pernah ia lakukan. Polisi menemukan Syafi’i di lokasi pembunuhan mandor perkebunan sawit di Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. “Syafi’i tidak membunuh mandor itu. Yang melakukannya adalah salah seorang TKI lain akibat ribut berselisih soal gaji, lalu setelah itu melarikan diri. Syafi’i tidak ikut lari karena merasa tidak terlibat. Tapi akhirnya dia yang ditangkap polisi Malaysia,” kata Jamali. Upaya penjelasan yang disampaikan oleh Syafi’i ke polisi Malaysia tak digubris. Dan ia tetap diadili dan akan digantung. Syafi’i berangkat ke Malaysia tahun 2005. Ia telah tiga kali bolak balik bekerja di negeri Jiran itu, dan sama sekali tak pernah terlibat kasus hukum. Ia juga berangkat secara resmi melalui PT Wira Caritas. Sementara, Fitriyatun

Wahyuni, dari Pancakarsa mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti laporan itu dan berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Malaysia. Kejadian lain, 26 TKI asal Lobar juga mengalami nasib naas. Mereka telantar di Pontianak Kalimantan Barat (Kalbar), setelah lari dari majikannya, karena menerima upah tak sesuai standar. Sebelumnya mereka bekerja sebagai pekerja di ladang sawit di Sabah, Malaysia. Saat ini, 26 TKI itu ditampung oleh salah satu LSM di daerah setempat. Para TKI menuntut pulang kampung, karena ingin segera bertemu keluarganya. Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB, ke 26 TKI yang semuanya laki-laki ini diberangkatkan PT. Lombok Sejahtera sekitar beberapa tahun lalu. Mereka bekerja di kelapa sawit yang berbeda-beda. Namun karena upah tak sesuai,

mereka melarikan diri. Mereka berhasil lolos hingga Kalimantan, namun setibanya di Pontianak mereka ditemukan oleh aparat setempat. Lalu dibawa dan diamankan. Setelah itu LSM setempat mau menampung para TKI tersebut. Bahkan keberadaan para TKI ini sempat dimuat dalam sebuah media nasional (Kompas). Ketua KPTKI Lobar, Nurzaeni, Selasa (7/5) belum berani membenarkan apakah ke 26 orang itu TKI yang melarikan diri. Namun jelasnya, dari hasil cross check dengan perusahaan yang memberangkatkan para TKI itu, ke 26 TKI itu berasal dari Lobar. Perusahaan pengerah ini berkantor pusat di Lombok Tengah. Dari informasi yang ia peroleh dari perusahaaan pengerah tenaga kerja itu, ke 26 tenaga kerja itu bukan TKI, namun tenaga kerja antar daerah (AKAD) yang diberangkatkan beberapa bulan lalu. Namun tenaga kerja ini belum ditempatkan, sehingga telantar. Mereka ditampung di beberapa lokasi dan tetap di bawah pengawasan dan tanggungan perusahaan terkait. (her)

KLU Bantu Relokasi Kandang Kuda di Tiga Gili Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa (7/5) memberikan bantuan sosial untuk merelokasi kandang kuda di kawasan wisata 3 Gili. Untuk tahap awal, kandang kuda yang akan direlokasi adalah kandang kuda yang ada di Gili Trawangan. Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., usai memberikan bantuan pengadaan material kandang kuda mengimbau warga pemilik ternak kuda di kawasan wisata turut menjaga kesehatan dan

kelestarian lingkungan. Bagi Bupati, kotoran kuda di kawasan wisata turut berdampak terhadap citra di kawasan strategis pariwisata itu sendiri. Kades Gili Indah, Kecamatan Pemenang, M. Taufik, yang menerima bantuan mengatakan kondisi kandang ternak kuda di kawasan wisata saat ini dalam kondisi bagus. Hanya saja, sebagian besar warga pemilik ternak menginginkan kandang dibuatkan secara kolektif. “Sampai sekarang kandang kuda masih menyebar di rumah-rumah warga. Mau tidak mau, ini mempengaruhi kenyamanan. Kandang nantinya,

akan kita buatkan di belakang, kebetulan di sana ada lahan wakaf,” kata Taufik. Dengan nominal bantuan, Taufik memperkirakan bukan mustahil warga dapat membuat dua kandang kolektif sekaligus. Namun demikian, pihaknya juga akan melihat sejauhmana kemampuan material dari bansos Pemda KLU ini. Saat ini, kata dia, jumlah ternak kuda di ketiga Gili mencapai 80-an ekor. Di tambah dengan kuda yang dipakai untuk menarik dongol (cidomo tanpa kap) dengan kisaran jumlah 84 ekor. “Kalau kandang sudah di-

satukan, kotorannya nanti akan kita arahkan jadi biogas,” tandasnya. Kepala Bidang Peternakan, pada Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan Perikanan dan Perkebunan (DPPKKP) KLU, Adi Wibawa, ST., mengatakan nominal jumlah bansos yang diterima senilai Rp 202 juta. Namun dana itu akan disalurkan ke warga dalam bentuk material, yakni bahan dan atap kandang. Adapun material kandang akan diadakan oleh rekanan setelah melalui proses lelang. (ari)

Diduga Terlibat Curanmor

(Suara NTB/her)

LONGSOR - Tanggul sungai yang longsor di Desa Badrain akibat hujan deras beberapa waktu lalu. Kondisi ini berdampak pada tanaman pertanian di desa ini.

Sungai Longsor, 400 Hektar Lahan Pertanian di Lobar Terancam Gagal Panen Giri Menang (Suara NTB) Warga Badrain Kecamatan Narmada menuntut perbaikan tanggul sungai yang jebol akibat longsor yang terjadi tanggal 16 April lalu. Keberadaan sungai ini bagi penduduk setempat sangat penting, karena petani bergantung dari sungai tersebut. Sekitar 400 hektar lahan pertanian di desa itu diairi dari sungai tersebut, belum lagi empat desa juga terkena imbas akibat longsornya sungai itu. Kepala Desa Badrain Romi Purwandi, SPd, mengungkapkan, warga menyesalkan lambannya respons pemerintah kabupaten dalam mengakomodir tuntutan warga. Padahal proposal perbaikan tanggul itu sudah diajukan pihak desa seminggu lalu ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). “Tapi sampai saat ini belum direspons. Padahal sungai ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya, Selasa (7/6). Longsor yang terjadi di desanya, lanjutnya, terjadi Rabu (16/4) malam. Waktu itu, hujan lebat mengguyur desa itu. Pagi harinya, warga kaget karena tanggul sungai longsor sepanjang 25 meter dengan kedalaman sekitar enam meter. Parahnya kerusakan tanggul menyulitkan warga untuk memperbaikinya. Warga sendiri sudah berinisiatif melakukan perbaikan, terutama untuk bisa menyuplai air ke sawah petani dengan memasang pipa. Namun pipa itu tidak mampu menampung debit air yang begitu besar, sehingga hanya sekitar 25 persen mampu ditampung dan sisanya terbuang percuma. Untuk itu, lanjutnya, warga berharap pemerintah segera memperbaiki kerusakan tanggul. Pihaknya mengaku cemburu, karena pemda tidak lekas menangani longsor tersebut padahal berdampak terhadap ribuan penduduk di daerah itu. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar, HM. Zaini menyatakan, pihaknya telah menerima proposal itu dan sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk menindaklanjutinya. Menurutnya, perbaikan tanggul sungai itu akan dialokasikan pada APBD P 2013 mendatang. (her)

(Suara NTB/rus)

DITAHAN - Pelaku curanmor yang berhasil ditangkap warga dan kini ditahan di Mapolres Lotim. Yuyan Priatmaja, SIK, ketika dikonfirmasi mengatakan AU tidak sendiri dalam menjalankan aksinya. AU bertugas sebagai pengawas saat rekannya yang diketahui berinisial RN yang kini masih buron berhasil mencongkel Honda Vario milik Marzoan. Di tempat kejadian perkara (TKP), pada hari Minggu malam lalu Marzoan dengan sejumlah rekannya tengah asyik main bulu tangkis. Sepeda motornya ditaruh di halaman parkir depan halaman sekolah. Sebenarnya, ada sejumlah kendaraan lain yang di TKP. Namun, pelaku lebih mengincar Vario.

(Suara NTB/kir)

GENDONG BAYI - Seorang ibu rumah tangga menggendong bayinya yang sedang tertidur ketika mengikuti kampanye salah satu pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB di Loteng beberapa waktu lalu.

Perbaikan Berkas Hampir Rampung

Oknum Pelajar Ditahan Polisi Selong (Suara NTB) Naas nasib AU (18) salah satu oknum siswa kelas III di salah satu SMK di Lombok Barat (Lobar) dan belum lama ini usai mengikuti Ujian Nasional (UN) terpaksa harus berurusan dengan aparat Polres Lombok Timur (Lotim). Oknum siswa yang mengaku berasal dari Lekor Kabupaten Loteng ini tertangkap basah warga saat beraksi melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di halaman parkir SMAN 1 Terara, Minggu sekitar pukul 22.00 Wita. Ditanya wartawan di sela proses penyelidikannya di Mapolres Lotim, Selasa (7/5) kemarin, ia enggan berkomentar banyak. Ia hanya menjawab singkat. “Tidak ada,” jawabnya saat ditanya mengenai aksi yang dilakukannya. Menurut pengakuan AU, ia sudah menggelar aksi curanmor selama dua kali. Pertama di Mataram. Ia bersama sejumlah temannya berhasil mencuri Vario. Aksi keduanya di Lotim ini tidak selancar di Mataram, karena harus berurusan dengan aparat kepolisian. Kapolres Lotim melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Lotim, AKP

Halaman 10

Aksi para pelaku keburu diketahui pemilik kendaraan bersama sejumlah rekannya yang lain. Pelaku pun dikejar. Tepatnya di Dusun Selagek Kecamatan Terara, AU tidak bisa lagi melarikan diri. “Tampaknya pelaku tidak tahu lagi arah melarikan diri, sehingga ia tertangkap lalu digelandang ke Mapolres Lotim untuk menerima proses hukum lebih lanjut,’’ terangnya. Yuyan menegaskan, pelaku curanmor ini dikenai pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. (rus)

Polisi Segera Tahan Kades Menemeng Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih terus merampungkan perbaikan berkas penyelidikan kasus dugaan korupsi beras miskin (raskin) yang melibatkan Kepala Desa Menemeng, Saefudin. Begitu berkas dinyatakan rampung, aparat kepolisian segera melakukan penahanan terhadap tersangka. Kapolres Loteng, melalui Kasat Reskrim, IPTU Deni Septiawan, kepada Suara NTB, Selasa (7/5), menjelaskan, pihaknya saat ini masih berupaya melengkapi kekurangan-kekurangan yang diminta jaksa. Terutama terkait keterangan saksisaksi, terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Kades Menemeng. Menurutnya, semua saksi sebanyak 40 orang yang sebelumnya sudah diperiksa harus kembali dimintai keterangan dengan titik tekan pemeriksan pada kasus tindak pidana korupsinya. Namun ia memastikan, pemeriksaan ulang terhadap saksi-saksi bisa segera dituntaskan, karena masih ada beberapa saksi yang belum memenuhi panggilan. “Dari total

40 saksi yang ada, tinggal 6 atau 7 orang saksi lagi yang belum dimintai keterangan ulang. Selebihnya sudah selesai,” ungkapnya. Dalam hal ini, pihaknya tidak bisa mematok tanggal pastinya, perbaikan berkas bisa diselesaikan. Karena sangat tergantung hasil pemeriksaan para saksi dan kelengkapan alat bukti tambahan lainnya. Ia mengakui, penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi bukan perkara mudah. Berbeda dengan kasus-kasus tindak pidana lainnya, sehingga butuh waktu dan proses lama. “Kalau untuk kasus pidana lainnya, satu atau dua bulan sudah bisa selesai. Tapi khusus untuk kasus korupsi, tidak bisa dipastikan kapan bisa dituntaskan,” tambah Deni. Mengenai waktu penahanan, Deni mengaku juga sangat tergantung cepat tidaknya penyelesaian perbaikan berkas penyelidikannya. Jika memang berkas sudah selesai, maka segera akan dilimpahkan. Tentunya bersamaan dengan tersangkanya sendiri. Perkara kelanjutan setelah pelimpahan itu menjadi ranah Kejaksaan Negeri Praya. (kir)

Ratusan KK Bergantung Hidup di TPA Kebon Kongok Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok Lombok Barat (Lobar) menjadi salah satu sumber persoalan yang kerap kali muncul. Namun di balik persoalan itu ada manfaat besar keberadaan TPA ini tidak semata sebagai tempat pembuangan sampah. Namun lebih 100 KK di desa setempat menggantungkan hidupnya di TPA itu. Ada yang menjadi pemecah batu, buruh batu dan pemulung. Penghasilannya pun lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. PENGELOLA TPA Kebon Kongok, Suhaimi, mengungkapkan, saat ini jumlah pemulung di TPA itu sebanyak 75 orang lebih, pekerja dan buru sebanyak 35 orang. Ia menjelaskan, masyarakat setempat awalnya sulit diajak bekerja di TPA tersebut, karena kesannya kotor dan bau. Namun lama kelamaan masyarakat mulai tergugah bekerja di sana didorong lapangan pekerjaan yang belum memadai. Belakangan TPA seolah menjadi ladang mencari rizki warga sekitar, menyusul

pemkot melakukan pembebasan lahan lalu memberikan tanah urukannya diambil warga. Penghasilan cukup menggiurkan. Di mana, penghasilan menjual batu per truk Rp 200 ribu. dibagi upah Rp 60 ribu, untuk dana desa Rp 10 ribu dan Rp 40 ribu untuk masjid serta tukang yang khusus naik ke gunung sebesar Rp 30 ribu. Luas lahan TPA itu saat ini seluas 4 hektar jika ditotal jumlah luas keseluruhan mencapai 8,6 hektar khusus Kota Mataram. Sementara Lobar

seluas 3,1 hektar. Untuk memenuhi standar TPA regional membutuhkan lahan seluas 7 hektar lebih. Namun tingginya intensitas pengiriman sampah hingga mencapai 160 ton per hari, menyebabkan lahan TPA mengalami overload. Karena intensitas pembuangan sampah semakin meningkat sementara lahannya masih kurang. Imbasnya, dua tahun ke depan jika tidak segera diperluas maka Kota Mataram akan kena dampaknya. “Pemkot akan bingung mau buang sampah dimana, karena lahannya tidak ada lagi kalau tidak lahan yang masih gunung itu tidak segera diratakan,”ujarnya. Seperti diketahui rata-rata kendaraan pengangkut sampah dari Kota Mataram mengangkut sebanyak 60 ton, sedangkan amrol mengangkut sebanyak 100 ton. Di lahan TPA sendiri dibuat semacam zona, Zona 1 dan 2 untuk pupuk dan 3 dan 4 untuk pengem-

(Suara NTB/her)

GUNUNGAN SAMPAH - Beginilah kondisi sampah di TPA Kebon Kongok Lobar. Dalam sehari, jumlah sampah yang dibawa ke tempat ini mencapai 160 ton, sehingga TPA ini tidak mampu menampung sampah yang dibuang. bangan metan. Ke depan, potensi ini akan dikembangkan mengingat potensai sampah cukup besar. Namun untuk menanggulangi overload ini,

pihaknya mengoptimalkan lahan yang ada saja. “Sudah ada MoU antara Pemkot dengan pemilik tanah untuk pembebasan lahan,” ujarnya. (her)


Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 8 Mei 2013

Debat Dibatalkan

Seluruh Kandidat Merasa Kecewa Mataram (Suara NTB) Empat kandidat yang tampil di Pilkada NTB 2013 mengekspresikan kekecewaannya atas batalnya debat kandidat yang disiarkan oleh Metro TV dan sedianya digelar Selasa kemarin. Tiga kandidat mempertanyakan keputusan pembatalan tersebut sementara kubu incumbent mengaku bisa memakluminya meski juga ikut kecewa. Demikian benang merah pernyataan masing – masing kandidat yang dihimpun Suara NTB, Selasa kemarin. TGH. Mahally Fikri, Ketua Tim Kampanye pasangan TGB. Dr. H. M. Zainul Majdi, MA – H. M. Amin, SH, M.Si (TGB-Amin), menegaskan bahwa pihaknya menyesalkan batalnya acara debat kandidat tersebut. Terlebih, sebelum pembatalan dilakukan, pihak TGB-Amin sudah mempersiapkan diri untuk tampil dalam debat tersebut. “Dua hari ini, TGB tidak pernah di Mataram. Beliau sengaja berada di Lombok Timur, supaya bisa fokus menghadapi debat ini. Demikian juga Pak Amin. Beliau kami simpan supaya siap tampil debat nanti,” ujar Mahally. Meski persiapan tersebut

sia - sia, namun pihaknya tidak bisa berbuat apa – apa untuk menghadapi keputusan pembatalan yang dibuat oleh KPU berdasarkan rekomendasi dari aparat kepolisian. “Kalau KPU membatalkan, kami tidak bisa mengatakan apa – apa,” ujarnya. Mahally mengaku pihaknya merasa cukup dirugikan dengan pembatalan ini. Sebab, bagaimanapun juga debat tersebut bisa menjadi sarana yang efektif untuk semakin menguatkan keterpilihan pasangan TGB-Amin. Ia menegaskan, setelah debat pertama pada 27 April 2013 lalu, tingkat keterpilihan TGB-Amin mengalami peningkatan yang cukup signifikan. “Kecenderungan masyarakat memilih TGB-Amin tambah menguat,” ujarnya.

Soal alasan pihak kepolisian yang tidak merekomendasikan digelarnya debat kandidat, Mahally menegaskan pihaknya berupaya memaklumi alasan tersebut. Sebab, menurutnya tidak ada institusi lain selain aparat kepolisian yang lebih mengetahui potensi konflik yang bisa timbul di sebuah daerah. Mahally menegaskan, saat debat, kondisi di dalam ruang debat memang bisa saja tampak harmonis. Akan tetapi, menurutnya hal itu tidak bisa menjadi jaminan bahwa masyarakat pendukung pasangan calon tertentu yang menonton debat tersebut bisa bersikap serupa. “Kondisi di grass root, di masyarakat tidak ada yang bisa menjamin. Pendukung masing – masing belum tentu sedewasa itu menyikapinya,” ujarnya.

Sementara itu, di Senggigi, Lombok Barat, tiga pasangan calon lainnya juga menggelar keterangan pers atas pembatalan debat kandidat. Tiga pasangan calon yaitu Suryadi Jaya Purnama, ST-Johan Rosihan, ST (SJP-Johan), Drs. H. Harun Al Rasyid-H. Lalu Abdul Muhyi Abidin, MA (Harum), dan Dr. KH. Zulkifli Muhadli-Prof. Dr. Ir. H. M. Ichsan (Zul-Ichsan). Secara garis besar, ketiga pasangan ini sangat menyayangkan dan menyesalkan pembatalan debat tersebut. SJP menyampaikan pihaknya sangat menyayangkan debat dibatalkan karena pelaksanaan debat merupakan jaminan kualitas demokrasi di NTB. “Masyarakat terhambat untuk mengetahui siapa sebenarnya calon yang akan mereka pilih karena masyarakat perlu mengetahui isi dari pasangan calon, bukan sekadar chasing,” sesalnya. Terkait persoalan keamanan yang dijadikan dasar, SJP menilai justru dengan pelaksanaan

debat merupakan salah satu cara menjaga keamanan. “Lebih baik kita adu argumentasi daripada adu jotos di lapangan. Justru melalui debat itu kita diskusi dan berdialog bagaimana menciptakan Pilkada aman dan ada pendidikan politik. Bukan sekadar pengerahan massa di lapangan yang cenderung menimbulkan gesekan,” ujarnya. Persoalan keamanan yang dijadikan dasar pembatalan menurutnya dapat mencoreng citra NTB sebagai daerah tujuan wisata dan investasi. Johan Rosihan menilai, harus ada perwakilan dari masyarakat yang menggugat hal ini. Karena pembatalan debat dinilai menghalangi publik mendapatkan informasi terkait pemimpinnya dan menghalangi publik dalam menilai pemimpinnya. Pembatalan ini menurut Johan menimbulkan kerugian daerah yang disengaja dan bisa menjadi delik korupsi. “KPU NTB harus membayar cancel fee hotel dan membayar

setengah dari bayaran ke Metro TV tapi kegiatan tidak berlangsung. Ini adalah delik korupsi,” tudingnya. Sementara itu, Drs. Harun Al Rasyid menyampaikan rasa keprihatinannya yang mendalam terkait pembatalan itu. Menurutnya, debat dapat menjadi pelajaran dalam berdemokrasi. Dalam debat yang diadakan di dalam ruangan, ia meyakini tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hanya akan terjadi adu argumentasi dari para calon. “Saya sangat menyesalkan pembatalan ini,” sesalnya. Mantan Gubernur NTB ini meminta KPU RI langsung turun dan menginvestigasi KPU NTB kenapa bisa seperti ini. Kapolri juga diminta untuk mempertanyakan kepada Kapolda NTB apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun menegaskan debat tidak boleh dibatalkan dan meminta KPU NTB beserta Kapolda untuk transparan dalam hal ini. H. Lalu Abdul Muhyi Abidin menyampaikan debat adalah pembelajaran yang bagus untuk

perkembangan demokrasi di NTB. Pesta demokrasi yang akan diselenggarakan menjadi tercoreng dengan pembatalan ini. Cawagub yang berpasangan dengan KH. Zulkifli Muhadli, Prof. Ichsan juga menyampaikan debat merupakan salah satu media pembelajaran dan penyadaran bagi masyarakat NTB bagaimana memilih pemimpin. “Saya tidak bisa terima kalau pembatalan atas dasar keamanan,” ujarnya. Ketua Tim Pemenangan Zul-Ichsan, H. Lalu Moh. Syamsir, SH yang mewakili Kyai Zul menyatakan malu dengan pembatalan tersebut karena NTB dinyatakan tidak aman. Ia menuding pembatalan tersebut rekayasa dari sejumlah pihak karena dalam pembatalan tersebut pihak pasangan calon dan tim tidak dipanggil dan diundang. “Kalau debat saja tidak aman, Pilkada apakah bisa dijamin aman,” tanya Syamsir. Menurutnya, pembatalan ini juga sangat beresiko dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. (aan/yan)

Polda Mengaku Ingin H-6, Logistik Pilkada Antisipasi Konflik Belum Lengkap Mataram (Suara NTB) Pihak kepolisian mengklaim punya alasan kuat untuk meminta pembatalan debat kandidat yang seharusnya digelar Selasa kemarin. Yakni, terkait eskalasi politik yang kian mengkhawatirkan dan mengarah pada gangguan keamanan. Penjelasan itu disampaikan Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein. Ia menilai, debat kandidat yang berlangsung di Hotel Lombok Raya akhir April lalu berlanjut dengan berbagai kegiatan yang merusak stabilitas keamanan, seperti perusakan baliho dan spanduk pasangan calon tertentu. Juga, berbagai selebaran berbau kampanye hitam beredar. “Atas dasar itulah, sehingga kami membuat rekomendasi kepada KPU untuk tidak menyelenggarakan kegiatan itu kedua kalinya,” terang Sukarman menjawab Suara NTB Selasa kemarin. Rekomendasi bahkan dibuat dua kali, dan disampaikan kepada pihak KPU termuat beberapa pasal berisi pertimbangan keamanan.

Pihaknya punya dasar aturan untuk itu, sesuai Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 pasal 26 tentang pedoman teknis kampanye pemilu Kepala daerah, menyatakan bahwa Polri dapat mengusulkan kepada KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk menunda atau membatalkan pelaksanaan kampanye. Kendati demikian, rekomendasi itu tidak bersifat mengikat, karena pihaknya tidak bisa mengintervensi terlalu jauh. “Andai kata rekomendasi itu tidak dilaksanakan, kami akan tetap melakukan pengamanan. Sebab keputusan itu kan ada di tangan KPU,” tegasnya. Toh menurutnya, di daerah lain juga kerap keluar keputusan sama untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye demi pertimbangan keamanan. Prinsip pihaknya, sepakat bahwa pemilukada damai itu harga mati. Hanya saja, antisipasi lebih awal itu sangat penting. “Antisipasi lebih awal jauh labih penting, sebelum benar benar terjadi,” tegasnya. (ars)

(Suara NTB/ars)

REKOMENDASI PEMBATALAN - Inilah surat Polda NTB yang disampaikan ke KPU terkait rekomendasi pembatalan debat kandidat di Metro TV.

Selong (Suara NTB) Logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga Selasa (7/5) kemarin belum lengkap. Padahal, tinggal menghitung hari lagi, tepatnya tinggal H-6 pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar. Utamanya logistik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur. Beberapa item logistik yang belum lengkap diterima KPU Lotim antara lain, sampul surat suara, lampiran daftar nama Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sejumlah keperluan logistik lainya. “Lampiran DPT ini saja baru lima kecamatan saja yang sudah dikirim,” ungkap Sekretaris KPU Lotim, Hambali. “Kalau Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Lotim sudah lengkap,” ucapnya. Proses distribusi ke sejumlah kecamatan di Lotim untuk logistik Pilkada Cabup/Cawabup sudah mulai digelar. Untuk proses distribusi, Logistik Pilkada Lotim sudah didistribusikan ke sembilan kecamatan di Kabupaten Lotim. Sisanya 11 kabupaten siap akan dituntaskan KPU pada Rabu (8/1) hari ini. “Sudah didistribusikan, Insya Allah besok sudah bisa dirampungkan,” imbuhnya. Hal senada disampaikan Ketua KPU Lotim, Khaerul Anwar. Semua logistik dalam proses pengiriman ke desa-desa. Ia meyakinkan, pelaksanaan Pilkada baik Gubernur maupun Bupati Lotim 13 Mei 2013 berjalan dengan lancar. “Insya Allah pelaksanaan akan sesuai dengan target,” ucapnya. Proses distribusi pun dipastikan melalui pengamanan ketat aparat kepolisian. Sesampainya di desa, semua PPS diminta untuk menjadwalkan piket untuk melakukan penjagaan logistik Pllkada agar tidak diganggu orang yang tidak berkepentingan. Diketahui, tahapan pelaksanaan Pilkada Lotim maupun NTB ini dalam waktu dekat akan memasuki masa tenang. Dimana, satu hari lagi batas terakhir kampanye untuk semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diperbolehkan. Memasuki masa tenang, tanggal 10 Mei hingga 13 Mei mendatang sudah tidak diperkenankan lagi untuk melakukan kampanye. Sementara itu, KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengkonfirmasi kekurangan surat suara untuk Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur NTB sebanyak 94 lembar. Untuk menutup defisit tersebut, KPU KLU telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTB guna melengkapi kekurangannya. Anggota KPU KLU, H. Algas AR., kepada Suara NTB Selasa (7/5), mengakui defisit surat suara diketahui setelah dilakukan sortir. Surat suara Pemilukada NTB untuk masyarakat KLU telah diterima oleh KPU KLU sejak 3 hari lalu, atau pada 5 Mei lalu. Dalam dua hari, KPU melakukan sortir atau pemisahan terhadap kondisi surat suara dalam keadaan baik dan surat suara yang rusak. Algas mengatakan, jumlah kebutuhan surat suara sesuai data jumlah pemilih KLU yaitu sebanyak 159.355 lembar. Jumlah surat suara yang diterima KPU KLU sebanyak 159.397 lembar. Dari jumlah itu, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 42 lembar. Namun dalam proses sortir, diketahui jumlah surat suara yang rusak sebanyak 115 lembar. Sehingga kekurangan jumlah surat suara tercatat sebanyak, 94 lembar. “Kekurangannya ini sudah kita komunikasikan ke KPU Provinsi NTB, sekarang kemungkinan sudah ditransfer,” kata Algas. Algas mengungkapkan, sejak kemarin hingga hari ini pihaknya sedang dalam proses mengemas surat suara untuk selanjutnya dikirim ke PPK/PPS. Sampai menunggu hari pencoblosan pada 13 Mei mendatang, surat suara itu akan disimpan di PPK. Kemudian pada tanggal 12 Mei atau sehari jelang pencoblosan, surat suara itu dikirim ke TPS-TPS yang ada di 33 Desa di KLU. Informasi sebelumnya, jumlah TPS se KLU mencapai 434 unit, yang tersebar di 5 Kecamatan. TPS paling banyak berada di Kecamatan Bayan dengan 102 TPS, disusul Kecamatan Tanjung dengan 98 TPS, dan Kecamatan Gangga dengan 94 TPS. Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Pemenang dengan jumlah TPS lebih sedikit yakni 84 TPS dan 62 TPS. “Sampai menunggu didistribusikan ke TPS-TPS, surat suara di PPK akan diawasi oleh KPU, PPK dan juga teman-teman Kepolisian,” katanya. (rus/ari)

Pengamanan Pilkada

Bantuan Brimob Kaltim dan Jateng Diterjunkan ke Lotim Selong (Suara NTB) Dua kompi pasukan Brigade Mobil (Brimob) dari Kepolisian Daerah (Polda) Jogyakarta dan satu kompi dari Kalimantan Timur (Kaltim) sudah siap melakukan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Lombok Timur (Lotim). Selasa (7/5), ratusan pasukan bersenjatakan lengkap ini tiba di Lotim. Demikian dijelaskan Kepala Kepolisian Resort (Polres) Lotim, AKBP Agus Nugroho, SIK. SH. MH kepada wartawan di Selong, Selasa kemarin. Diterangkan, satu kompi pasukan

beranggotakan 105 personil. Ditambah dengan personil Brimob di Labuhan Haji, jumlah personil Brimob yang siap diterjunkan ke Lotim mencapai 420 orang. Ditambah lagi satu kompi Dalmas dari Polda NTB yang juga sudah siap ke Lotim. Rencana sebelumnya, bantuan para personil Brimob akan didatangkan dari Kelapa Dua. Namun, informasinya Brimob Kelapa dua diterjunkan ke daerah lain untuk proses pengamanan juga. Personil Brimob yang diminta Polres Lotim ini merupakan personil lengkap. Dimana, tiap personil sudah

memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Ratusan aparat tenaga bantuan tersebut direncanakan Kapolres akan ditempatkan di Polsek-polsek. Antara lain di Polsek Pringgabaya, Polsek Masbagik dan Aikmel. Kapolres menegaskan, pihaknya intensif melakukan pemantauan dan pengamanan di daerah-daerah yang memiliki banyak penduduknya. “Jadi kita tidak main-main dalam pengamanan Pilkada ini,” demikian Kapolres Agus Nugroho. (rus) AKBP Agus Nugroho

(Suara NTB/yan/nas)

PROTES - Aksi mahasiswa yang memprotes batalnya debat kandidat di depan kantor KPU NTB (kiri) dan di Kantor Gubernur NTB (kanan).

Debat Batal, Mahasiswa Protes Mataram (Suara NTB) Pascakeputusan KPU NTB yang membatalkan pelaksanaan debat kandidat Pilkada NTB 2013 yang sedianya akan dilaksanakan Selasa (7/5) malam dan disiarkan langsung oleh Metro TV, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli Demokrasi NTB melakukan aksi protes di kantor KPU NTB, Selasa (7/5) kemarin. Mereka merasa sangat kecewa dengan pembatalan tersebut. Puluhan mahasiswa ini pun langsung membuka aksinya dengan mengucapkan kalimat “Innalillahiwainnailahiroji’un” sebagai penanda bahwa demokrasi di NTB telah mati. “Semoga Tuhan membuka hati mereka yang di dalam (komisioner KPU). Debat kandidat itu tidak jadi dilaksanakan. Itu adalah keputusan sepihak KPU NTB. Karena alasan keamanan, debat tidak jadi dilaksanakan. Kami sangat berduka,” teriak Koordinator Aksi Lapangan, Muhammad Yaman dari atas mobil pick up yang membawanya ke kantor KPU NTB. Salah satu orator, Ahmad Dahlan menyampaikan jika para calon pemimpin tidak siap berdebat, tidak siap dikritik atau anti otokritik, pemimpin yang demikian tidak bisa dijadikan panutan. “Kita butuh pemimpin yang mampu berdebat. Kita catat, kita garisbawahi pembatalan ini sebagai salah satu bentuk apakah begini peradaban kita sebagai masyarakat NTB,” ujarnya. Ahmad Dahlan menyampaikan seharusnya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU harus tegas, netral, independen, dan tak mudah diintervensi. Alasan keamanan yang dijadikan dasar pembatalan dinilai sangat irasional. Senada dengan Ahmad Dahlan, orator lainnya, Hamdi menduga KPU NTB dan Kapolda disandera kepentingan pihak tertentu. Ia pun mempertanyakan apakah ada bukti nyata tidak kondusifnya suasana daerah sehingga keamanan dijadikan sebagai alasan. “Kalau seperti itu, berarti anda telah gagal melaksanakan pesta demokrasi di NTB. Anda semua telah mencederai demokrasi NTB. Dengan se-

pele anda katakan NTB adalah daerah tidak aman. Boikot saja Pilkada,” teriaknya. Orator lainnya, Tony menyampaikan bahwa masyarakat NTB sangat kecewa dengan pembatalan tersebut. Menurutnya, acara debat kandidat sangat dinantikan masyarakat. Melalui debat yang semula akan ditayangkan langsung Metro TV, masyarakat dapat menilai langsung bagaimana karakter pemimpin yang akan memegang kekuasaan di NTB dalam lima tahun ke depan. Aksi demonstrasi dari gabungan beberapa organisasi kemahasiswaan seperti BEM NTB Raya, BEM Unram, BEM STMIK Bumi Gora, KAMMI NTB, Himmah NW Mataram, Formula Loteng, Faket KSB, FS Samawa, DPM Unram, Gmais Bima ini dikawal oleh ratusan personil kepolisian yang telah sejak awal berada di kantor KPU NTB. Setelah melakukan demonstrasi di KPU NTB, massa inipun bergerak ke Kantor Gubernur NTB. Di Kantor Gubernur, Koordinator Aksi, Muhammad Jamal mengatakan pembatalan debat kandidat yang semula akan dilaksanakan kemarin di Metro TV dengan alasan keamanan dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, selama tahapan pemilukada Gubernur sampai tahapan kampanye belum ada indikasi terjadinya gangguan kemanan. Ia mengatakan kampanye keempat pasangan cagub-cawagub masih berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Isu keamanan dijadikan sebagai kambinghitam saja oleh pihak-pihak tertentu,” katanya. Untuk itu, kalangan mahasiswa dan pemuda sangat memprotes KPU NTB yang telah membatalkan acara debat kandidat pasangan cagub-cawagub NTB periode 20013-2018 itu. Pasalnya, kata Jamal langkah seperti itu tidak bisa dibenarkan, apalagi hanya dengan alasan keamanan. Mereka menilai, acara debat kandidat cagub-cawagub NTB sesi kedua itu merupakan sarana efektif untuk mengenal dan menilai calon pemimpin yang akan dipilih pada pemilukada NTB yang akan digelar pada 13 Mei mendatang. (yan)

Gakkumdu Tangani Empat Dugaan Tindak Pidana Pemilu Kota Bima (Suara NTB) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bima hingga Selasa (7/5) menerima empat laporan pelanggaran pidana pemilu dari Panwaslu Kota Bima. Salah satu laporan yang ditangani yakni mengenai keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kampanye yang tengah berlangsung. Demikian diungkapkan Kasat Reskrim Polres Bima Kota AKP Agus Dwi Ananta SH saat ditemui di Sat Reskrim, Sabtu siang. Menurut Agus, saat ini laporan-laporan tersebut tengah dalam

penanganan tim penyidik. Terkait penyelidikan ini, pihaknya pun melakukan langkah awal dengan mengumpulkan bukti-bukti serta memeriksa saksi-saksi. Hanya saja, Agus yang merupakan mantan Kasat Reskrim Polres Lombok Barat ini tak menyebutkan pekampanye pasangan calon mana saja yang dilaporkan. “Sekarang kita akan kaji dulu, kemudian mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi,” terangnya. Sebab, penanganan tindak pidana pemilu tidaklah mudah. Diterangkannya, sebelum masuk ke Gakkumdu, kasus-kasus

tersebut dikaji terlebih dahulu oleh Panwaslu. Pengkajian tersebut guna memastikan jenis pelanggaran yang terjadi. Setelah dipastikan, barulah diteruskan ke pihaknya. Agus berjanji, terkait laporan ini akan ditangani secepatnya, meski dalam aturannya penanganannya tidak dibatasi oleh waktu. Bahkan jika Pilkada selesai. Ditambahkannya, dalam pemilukada ini, pihaknya berharap masing-masing pasangan calon dan tim kampanye untuk menghindari pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana. (use)


TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rabu, 8 Mei 2013

Presiden Mendadak Gelar Sidang Kabinet Terbatas Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara mendadak menggelar sidang kabinet di Kantornya, Jakarta, Selasa sore, membahas dua isu utama yang berkembang di masyarakat, perkembangan perekonomian dan konflik antar agama. “Pertemuan kita hari ini tidak dijadwalkan, tapi saya memandang perlu untuk mengundang saudara, untuk membicarakan sejumlah hal, ini menyangkut apa yang terjadi di tanah air kita hari per hari, utamanaya menyangkut dua isu pokok,” kata Presiden saat mengawali pengantar sidang kabinet terbatas tersebut. Rapat yang dimulai sekitar pukul 16.30 WIB digelar seusai menerima laporan dari SKK Migas.Presiden memimpin rapat kabinet tersebut, didampingi oleh Wakil Presiden Boediono. Selain itu dihadiri antara lain, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana, Wakil Menteri Keuangan Any Ratnawati. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto. Dalam pengantarnya, Presiden mengatakan dua isu utama tersebut dibagi dalam empat hal. Tiga diantaranya merupakan isu ekonomi. Pertama langkah-langkah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, terutama pasca pengumuman BPS yang menyatakan pertumbuhan perekonomian Indonesia kuartal pertama sebesar 6,02 persen, atau terendah sejak 2010. Kedua, kesiapan rancangan anggaran perndapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2013, termasuk kesiapan dalam menaikan harga subsidi BBM. Ketiga, terkait isu perijinan yang hingga kini dinilai masih menjadi hambatan dalam berinvestasi. Keempat, terkait dengan konflik antara umat beragama yang masih terjadi. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa optimistis pertumbuhan ekonomi akan membaik, meskipun pada triwulan pertama 2013 hanya tercatat secara tahunan (yoy) sebesar 6,02 persen. “Memang dibanding 2012 melambat, tapi kita tetap optimistis pada kuartal berikutnya akan meningkat,” ujarnya. Hatta mengatakan pertumbuhan triwulan I yang rendah tersebut akibat pengeluaran konsumsi pemerintah yang belum sesuai harapan, namun sektor konsumsi rumah tangga masih menunjukkan peningkatan. “Kalau belanja pemerintah tidak minus, kita masih bisa tumbuh, karena konsumsi masih tumbuh baik,” katanya. Dengan situasi seperti saat ini, Hatta mengatakan, secara realistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan mencapai 6,8 persen sesuai asumsi APBN, namun hanya berada pada kisaran 6,4 persen. “Kita harus realistis dalam melihat perkembangan global yang masih belum menentu, dan harus melakukan perubahan dalam APBN-P kita,” katanya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

DISITA - Kader PKS melintas di belakang mobil Mazda CX9 B 2 MDF yang diduga milik Lutfhi Hasan Ishaaq dan disita KPK di halaman DPP PKS, Jakarta, Selasa (7/5).

KPK Segel Lima Mobil Terkait Luthfi Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel lima mobil yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang dan pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dengan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq. “Semalam sekitar pukul 23.00 WIB penyidik KPK melakukan penyegelan beberapa mobil di kantor DPP PKS, mobil ini berdasarkan penelusuran penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka LHI (Luthfi Hasan Ishaaq),” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa kemarin. Tiga mobil tersebut adalah Volkswagen Carravelle dengan nomor polisi B 948 FRS yang dimiliki atas nama Ali Imron yaitu ajudan Luthfi, Mazda CX9 nomor polisi B 2 MDF atas nama Luthfi dan Toyota Fortuner B 544 FRS atas nama orang dekat Lutfhi yaitu Ahmad Zaky. Sedangkan pada Selasa pagi yaitu sekitar pukul

00.30 WIB, penyidik KPK juga menyegel dua mobil lain. “Tadi pagi kami melakukan penyegelan dua mobil lain, jadi jumlahnya ada lima mobil yang disegel yaitu mobil Nissan Navara dan Pajero Sport yang juga ada kaitannya dengan LHI, mobil-mobil itu sudah dipasang KPK line,” jelas Johan. Kelima mobil tersebut masih berada di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS di Jalan TB Simatupang No 82 Jakarta Selatan. “Hingga saat ini tim penyidik masih berada di tempat untuk mengecek mobil, tapi tidak tahu apakah kelima mobil dapat dibawa atau sebagian dulu,” tambah Johan. Tujuan penyegelan menurut Johan

Ada Calo Rekrut Buruh di Pabrik Kuali

(ant/bali post)

Kombes Pol Rikwanto

Jakarta (Suara NTB) Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dua oknum yang kerap memberikan pekerja kepada pemilik pabrik kuali di Tangerang yang telah mempekerjakan pegawainya dengan buruk. “Yang merekrut itu diketahui inisialnya J dan U. Keduanya mencari pekerja di daerah, J di sekitar Lampung dan U di Cianjur, Jawa Barat,” kata Rikwanto di Jakarta, Selasa. Meski belum mengetahui hubungan antara keduanya, J dan U diduga tidak saling mengenal. Hingga saat ini, kepolisian masih

mengejar keduanya. Rikwanto menjelaskan, berdasarkan keterangan awal dari tersangka penyiksa buruh, Yuki Irawan (41), J dan U biasanya akan dihubungi jika tersangka membutuhkan pekerja. Jika sudah mendapatkan orang yang bisa dipekerjakan, kedua “calo” itu akan menghubungi tersangka Yuki. Selanjutnya, tersangka akan mengirimkan uang kepada kedua calo sebagai uang transport pekerja dari daerah asal hingga ke pabrik Yuki di Tangerang. “Jadi semua biaya ditanggung tersangka. Serah terimanya biasanya di depan gang (pabrik) atau di dalam pabriknya,” katanya. Rikwanto menambahkan, pi-

haknya tengah mendalami proses perekrutan buruh yang bekerja di pabrik tersebut. Dia mengatakan pakah nantinya ada oknum yang mengiming-imingi calon karyawan dengan berbagai fasilitas agar tergoda ikut bekerja. “Kami terus mendalaminya, dilihat dari hulu, bagaimana mereka (buruh) bekerja, bagaimana perekrutan, itu akan kami dalami,” katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 34 buruh yang dipekerjakan dengan buruk di sebuah pabrik kuali di Kampung Bayur Opak RT 03/06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang, mendapat perlakuan buruk dari bos mereka. “Penyekapan” buruh di pabrik kuali itu terkuak setelah dua buruh yang bekerja di pabrik itu berhasil melarikan diri. Kedua buruh yakni Andi Gunawan (20) dan Junaidi (22) kabur setelah tiga bulan dipekerjakan dengan tidak layak. Pemilik industri Yuki Irawan dan enam orang mandor pabrik saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara kedua calo J dan U kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dan terus diburu kepolisian. (ant/bali post)

agar kendaraan itu tidak berpindah tempat. Artinya sudah ada 7 mobil yang terkait dengan LHI yang telah disita dan disegel KPK meliputi Toyota FJ Cruiser B 1230 TJE pada Jumat (3/5), mobil Toyota FJ Cruiser B 1330 SZZ, Volkswagen Carravelle B 948 FRS yang dimiliki atas nama Ali Imron yaitu ajudan Luthfi, Mazda CX9 B 2 MDF atas nama Luthfi dan Toyota Fortuner B 544 FRS atas nama orang dekat Lutfhi yaitu Ahmad Zaky, serta dua mobil yang belum diverifikasi nomor polisinya yaitu Nissan Navara dan Pajero Sport. Dalam kasus suap impor sapi, KPK telah menetapkan lima orang tersangka yaitu

Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, dua orang direktur PT Indoguna Utama yang bergerak di bidang impor daging yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi dan direktur utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. Fathanah bersama Lutfi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya. Keduanya juga dikenakan disangkakan melakukan pencucian uang dengan sangkaan melanggar pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara Elizabeth, Jua-

rd dan Arya Effendi diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara. Juard dan Arya ditangkap KPK pasca menyerahkan uang senilai Rp 1 miliar kepada Fathanah, KPK sudah menyita uang tersebut yang merupakan bagian nilai suap yang seluruhnya diduga mencapai Rp40 miliar dengan perhitungan “commitment fee” per kilogram daging adalah Rp 5.000 dengan PT Indoguna meminta kuota impor hingga 8.000 ton. Mentan Suswono, Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, Maria Elisabeth Liman pernah bertemu pada 11 Januari di Hotel Aryaduta Medan untuk membahas kuota impor daging sapi. (ant/bali post)

Pemeriksaan Sri Mulyani Beri Informasi Baru Jakarta (Suara NTB) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, menyatakan, pemeriksaan terhadap mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, ternyata memperoleh sejumlah informasi baru terkait dengan kasus Bank Century. “(Ada) banyak informasi atau data baru yang diperoleh. Apa isinya, itu ada di penyidik,” katanya, di Gedung KPK Jakarta, Selasa. Sri Mulyani dua kali diperiksa di KBRI di Washington DC, Amerika Serikat pada Selasa (30/4) dan Rabu (1/5) waktu setempat. Keterangan Sri Mulyani yang kini menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia itu dianggap dibutuhkan karena pernah menjabat Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yaitu komite pengambil keputusan pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP). “Selain itu Kepala Biro Bank Indonesia Perwakilan di Amerika, Wimbo Santoso,

juga diperiksa sebagai saksi, dan pemeriksaan ini memang banyak memberikan informasi dan data baru,” kata Budi. Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia, Budi Mulya, sebagai tersangka pada 7 Desember 2012, sementara mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI, Siti Chodijah Fajriah, dianggap bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Pemberian pinjaman ke Bank Century bermula saat bank ini mengalami kesulitan likuiditas Oktober 2008. Manajemen Bank Century lalu berkirim surat kepada BI pada 30 Oktober 2008 untuk meminta fasilitas repo aset sebesar Rp 1 triliun. Century tidak memenuhi syarat mendapatkan FPJP karena kesulitan likuiditas Century sudah mendasar akibat penarikan dana nasabah dalam jumlah besar terus-menerus. Rasio Kecukupan Modal Century juga tidak mencukupi, hanya 2,02 persen, padahal, syarat mendapat bantuan adalah CAR harus 8 persen. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menyimpulkan Bank Indonesia tidak tegas terhadap bank milik Robert Tantular ini karena diduga mengotak-atik peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP dengan mengubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/ 2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula CAR 8 persen menjadi CAR positif.

BPK menduga perubahan ini hanya rekayasa agar Century mendapat fasilitas pinjaman karena menurut data BI, posisi CAR bank umum per 30 September 2008 ada di atas delapan persen (10,39-476,34 persen) dengan satu-satunya bank yang CAR-nya di bawah delapan persen, yaitu Century. BI akhirnya menyetujui pemberian FPJP kepada Century sebesar Rp 502,07 miliar karena CAR Century sudah memenuhi syarat PBI; belakangan BI bahkan memberi tambahan FPJP Rp 187,32 miliar sehingga total FPJP yang diberikan BI kepada Century Rp 689 miliar. Posisi CAR Century ternyata sudah negatif 3,53 bahkan sejak sebelum persetujuan FPJP. Artinya BPK menilai BI melanggar PBI No 10/30/PBI/ 2008 yang menyatakan bank yang dapat mengajukan FPJP adalah bank dengan CAR positif. Selain itu jaminan FPJP Century hanya Rp 467,99 miliar atau hanya 83 persen dan ini melanggar PBI No 10/30/PBI/ 2008 mengenai jaminan kredit. (ant/bali post)

Sri Mulyani (ant/bali post)


SUARA NTB 8 MEI 2013