HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500
Rp. 75.000 Rp. 80.000
SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila
RABU, 1 APRIL 2015
16 HALAMAN NOMOR 26 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
(Suara NTB/her)
BUKIT DIGALI - Aktivitas penggalian perbukitan di Dusun Nyiur Lembang Desa Jembatan Gantung, Gerung, Lombok Barat (Lobar) nyaris menelan korban. Material yang dikeruk dari atas perbukitan runtuh menimpa rumah warga yang ada di bawahnya (insert). Berita selengkapnya di halaman 5.
11 Saksi Tuntas Diperiksa
KPK Monitor Pelimpahan Kasus Alkes Lotim Mataram (Suara NTB) Tim penyidik Polda NTB selesai meminta keterangan saksi di Gedung KPK Jakarta, terkait dugaan penyimpangan pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) RSUD dr.Sudjono, Selong, Lombok Timur (Lotim). Sedikitnya 11 saksi sudah dimintai keterangan. Setelah ini, rencananya berkas perkara akan segera dilimpahkan kembali ke Kejaksaan Tinggi NTB. Proses pelimpahan ini pun masih terus dimonitor KPK.
(Suara NTB/dok)
TO K O H
Sriyono
‘’Semua tahapannya kami laporkan, sesuai dengan permintaan KPK, termasuk setelah pelimpahan nanti,’’ kata Kasubdit III Tipikor, Direktorat Reskrimsus Polda NTB, AKBP Andy Hermawan, SIK, Selasa (31/3). Setiap tahapan proses kasus ini dilaporkan secara periodik ke KPK. Sebab lembaga antirasuah ini sebelumnya memasukkan kasus
Korban Propaganda KAPOLDA NTB. Brigjen Pol Sriyono mengatakan, selama empat hari dirinya bersama jajaran melakukan pendekatan dengan masyarakat pada empat lokasi di Bima. Dari komunikasi yang dibangun, masyarakat mengaku selama ini menjadi korban propaganda yang dilakukan oleh sejumlah orang yang lari dari Poso. Bersambung ke hal 15
miliar lebih pada tahun 2008 silam. ‘’Satu saksi dari ahli, yaitu LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),’’ sebut Andy, didampingi Kanit I Tipikor, AKP Haris Dinzah, SIK. Semua rangkaian pemeriksaan berlangsung di ruang penyidik KPK, Jalan HR. Rasuna Sahid Jakarta. Bersambung ke hal 15
Australia Pertimbangkan Permintaan Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Pemerintah Australia akan mempertimbangkan usulan Pemprov NTB yang menginginkan adanya perubahan skema pembiayaan program peningkatan pemeliharaan jalan provinsi atau Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) bantuan lembaga inisiatif infrastruktur Australia untuk Indonesia (IndII) fase II. Program PRIM fase II 2015-2017 diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 400 miliar.
KO M E N TTAA R Tolak Investor
Dalam program PRIM fase pertama, mekanisme pembiayaannya pemprov membiayai 60 persen dan Australia sebesar 40 persen. Saat ini, Pemprov NTB ingin merubah pola itu menjadi 60 persen dana dari Australia dan 40 persen dari daerah. Atas permintaan itu, pemerintah Australia mengatakan masih mempertimbangkannya. Bersambung ke hal 15
Bulog Diminta Turun Amankan Harga Gabah
Jean Bernand Bernard Carrasco Carrasco
Mataram (Suara NTB) Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre NTB diminta turun tangan mengamankan harga gabah petani saat musim panen ini. Jangan sampai, ketika musim panen tiba, harga gabah justru anjlok atau di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang sudah ditetapkan. “Saya akan konfirmasi Bulog selaku entitas pemerintahan, yang ditugaskan menyerap gabah. Kenapa harga gabah
bisa anjlok,’’ kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH dikonfirmasi mengenai anjloknya harga gabah saat musim panen, Selasa (31/3). Ia mengatakan, harus dilihat anjloknya harga gabah itu apakah dari sisi spek yang telah ditetapkan atau tidak. Ia mencontohkan seperti harga Jagung di Dompu yang anjlok, karena masih terlalu muda dipanen. “Tetapi menurut saya, itu berkaitan dengan speknya. Bersambung ke hal 15
Lelang Lebih Awal
H.Ahyar Abduh
(Suara NTB/dok)
PASCAPEMUTUSAN kerjasama terkait pembangunan Mataram Sunset Beach (MSB) di Loang Baloq, Kota Mataram, dilakukan Pemkot Mataram, lahan tersebut akan dikelola dan ditata oleh pemerintah untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH). Pemkot Mataram tak akan lagi menerima investor untuk mengelola atau membangun di lahan eks MSB tersebut. Demikian disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Selasa (31/3). Bersambung ke hal 15
Alkes yang sudah terkatungkatung selama enam tahun itu ke dalam materi Korsup atau koordinasi dan supervisi. Sebelum itu, timnya, pekan kemarin selama empat hari berada di gedung KPK. Meminta keterangan 11 orang saksi. Sepuluh saksi diantaranya rekanan yang mendistribusikan 25 paket Alkes RSUD dr. Soedjono Selong senilai Rp 4
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Tanpa Musda, Calon 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dari Golkar Ditolak 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) – 1234567890123456789012345678901212 Jika belum menggelar Musda saat mendaftarkan 1234567890123456789012345678901212 pasangan calon yang akan diusungnya pada Pilkada tu1234567890123456789012345678901212 juh kabupaten/kota di NTB nanti, maka pasangan ca1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lon yang diusung Partai Golkar, dipastikan akan dito1234567890123456789012345678901212 lak. Sebab, KPU menegaskan hanya akan mengesah1234567890123456789012345678901212 kan dukungan yang diberikan oleh DPD Golkar kabu1234567890123456789012345678901212 paten/kota yang telah menggelar Musda. 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Anggota KPU NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi usai 1234567890123456789012345678901212 kegiatan coffee morning yang digelar Bawaslu NTB, Selasa 1234567890123456789012345678901212 (31/3) kemarin menegaskan bahwa dukungan parpol ter1234567890123456789012345678901212 hadap pasangan calon kepala daerah baru bisa diakui jika 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 diajukan oleh kepengurusan yang sah alias definitif. 1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212
Mataram (Suara NTB) Proses lelang pembangunan lanjutan dua gedung RSUP NTB Dasan Cermen yang tak tuntas dikerjakan tahun 2014 lalu akan dipercepat. Sebelum ditetapkannya APBD Perubahan 2015, pelelangan sudah mulai dilakukan. Sementara, untuk penandatanganan kontrak dengan rekanan, akan dilakukan usai APBD Perubahan ditetapkan. Ditargetkan, pembangunan lanjutan dua gedung RSUP NTB itu bisa rampung selama empat bulan. ‘’Jadi, sekarang teman-teman di sana, rumah sakit itu sedang menyiapkan dokumen
pengadaannya. Jadi proses pengadaannya kita lebih awal, sebelum ditetapkan anggaran perubahan. Begitu ditetapkan anggaran perubahan, penetapan pemenang sudah kita tetapkan. Sehingga tinggal (tandatangan) kontrak,” kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan & Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP & LPBJP) Setda NTB, Ir. IGB. Sugiharta, MT dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin. Dikatakan, saat ini sudah mulai dilakukan penyiapan dokumen lelang oleh RSUP terkait dengan dua gedung,
yaki gedung I dan K RSUP yang tak tuntas sampai dengan batas kontrak tahun 2014 lalu. Dari dua gedung ini, sisa anggaran yang tak terpakai mencapai Rp 53 miliar. Jika pada Juli mendatang sudah ditetapkan APBD Perubahan 2015, maka dengan pelelangan yang lebih awal, diharapkan setelah itu langsung dilakukan tandatangan kontrak. Jika tandatangan kontrak bisa dilakukan Juli, maka diharapkan selama empat bulan pengerjaan lanjutan kedua gedung itu bisa tuntas selama empat bulan berikutnya. Menurutnya, jika melihat pro-
gres pengerjaan tahun lalu, lanjutan pengerjaan tahun ini tak akan memakan waktu lama. “Itu empat bulan saja cukup itu dibangun. Karena ini kan pekerjaan konstruksi lanjutan. Yang membuat lama (tahun lalu) itu adalah pekerjaan tahapan, lantai I, lantai II. Ini kan sudah lantai III,”imbuhnya. Untuk pengerjaan asesoris lanjut Sugiharta memang buruh waktu. Namun, jika jumlah pekerja ditambah maka akan bisa dipercepat pengerjaannya. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)