Issuu on Google+

selembar Suara Mahasiswa

Edisi I. Agustus 2016

Buletin Terbitan Pers Suara Mahasiswa Unisba

Editorial

Harus Tahu!

Sejak terbentuk, BEMU yang dinahkodai M. Fadhli Muttaqien memang terkesan adem ayem. Tidak terlalu ada gebrakan yang membuat keriuhan atau pengaruh hebat dengan hadirnya sang lembaga eksekutif. Sampai akhirnya pasca STP, tepatnya bulan Agustus, BEMU terguncang hebat. Sejumlah mahasiswa menginginkan Fadhli turun dari jabatannya. Konon, mahasiswa yang berdemo kecewa berat, karena janji tak kunjung dipenuhi. Hingga akhirnya Fadhli benar-benar turun. Bukan, bukan karena ulah pendemo. Tapi karena ia lulus. Menuntaskan sidang skripsinya membuat ia gugur menjadi Presma.

Bulan Agustus sungguh menjadi elegi yang menyesakkan bagi BEMU, di tampar sana sini hingga akhirnya sang pimpinan tidak lagi menjabat. Dan elegi ini, nampaknya tak perlu disesali ataupun ditangisi. Karena yang paling hakiki adalah evaluasi.

Juga terkait masalah uang. Suara Mahasiswa Selembar kali ini ingin memberikan informasi mengenai uang yang dibayarkan mahasiswa. Salah satunya adalah sumbangan wajib. Sudah menjadi tugas kami untuk mencari tahu dan memberi tahu, hingga akhirnya mahasiswa menjadi tahu dan selalu mengawasi. Mengawasi dana mahasiswa dire�leksikan oleh mahasiswa di UPI sana dengan berdemo. Usut punya usut pembayaran uang pangkal dari ujian mandiri yang terlampau mahal membikin mabanya tak sanggup membayar. Hingga sampailah seribuan mahasiswa turun ke jalan membela keadilan. Dan akhirnya, selamat menikmati SMS edisi pertama. Agar menjadi tahu dan serba tahu. Insan Fazrul R. Pimpinan Redaksi

New Message

Elegi BEMU di Bulan Kemerdekaan

Terhitung pada Agustus ini dan September akan menjadi bulan terakhir bagi Badan Eksekutif Mahasiswa Unisba (BEMU) untuk menuntaskan masa baktinya. Baik buruk kinerja BEMU menjadi hal subjektif bila dinilai. Namun, di Agustus ini sungguh pelik, BEMU dipontang-panting bagai diterjang ombak dahsyat di tengah samudera.

Jumat (5/8), kampus Tamansari Unisba ini diramaikan oleh hingar bingar Fakultas Ilmu Komunikasi yang merayakan miladnya yang ke-33 tahun. Sorenya di hari yang sama, ada sekelompok mahasiswa yang berdemonstrasi di parkiran mobil dekat Akuarium. Tak main-main, mereka berunjuk rasa ingin M. Fadhli Muttaqien sebagai Presiden Mahasiswa untuk turun dari jabatannya. Usut punya usut, para pelaku aksi ini menamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Unisba, yang kecewa berat terhadap janji palsu sang Presma. Muhammad Ilham sang front man demonstran menjelaskan duduk persoalannya. Ia mengatakan, aksi penurunan Presma ini berawal dari rasa kecewa kepada Fadhli yang tak kunjung menindaklanjuti janji di Sidang Tengah Periode (STP). “Saat STP BEMU, Fadhli menjanjikan audiensi dengan rektor akan terlaksana. Setelah STP pun kami sempat mengadakan pertemuan kembali dan ia menjanjikan audiensi dilakukan pada 11-16 Juli,� ungkap M. Ilham, sang eks Ketua BEMF Teknik ini. Pasca demo, mediasi lantas dilakukan antara Aliansi Mahasiswa, BEMU, DAMU dan mahasiswa Unisba lainnya pada hari itu juga. Namun, pada Jumat sore itu, sang aliansi harus mendapat hasil nihil karena Fadhli memilih hari esok, Sabtu (6/8) untuk menjawab keinginan Aliansi Mahasiswa. Esoknya, seperti yang dijanjikan, tepat 10.30 WIB diadakan kembali mediasi lanjutan yang akan mendengarkan keputusan sang presiden mahasiswa. Tapi, jawaban pasti tak kunjung didapat. Fadhli menyerahkan jawaban


pada DAMU. Karena pengurus DAMU hanya sebagian kecil yang datang maka mediasi tersebut ditunda dalam waktu yang belum ditentukan.

siswa), jadi yang mau diajak ngobrol siapa?” jelas Ketua DAMU Dicky, yang menjelaskan bahwa tidak ada tindaklanjut karena pihak aliansi tak kunjung menampakkan diri.

“Sekarang sedang hari libur, kita tidak bisa memaksakan profesionalisme. Tadi kita juga baru beres rapat pleno, tapi yang datang sedikit karena masih banyak yang magang. Inikan alasannya jelas, kalau magang program dari kampus. Beda lagi kalau alasannya liburan, saya akan memaksa mereka datang,” ungkap Dicky Herdian yang juga menjabat sebagai Ketua DAMU.

Padahal sebelumya, saat diwawancarai di hari demonstrasi, Muhammad Ilham mengatakan, “Tidak ada pilihan lain, selain Fadhli turun.”

Setelah hari itu, permasalahan penurunan Presma seolah hilang macam ditelan ombak. Tidak ada aksi-aksi lain juga rapat atau mediasi lainnya. “Kalau dari DAMU belum ada obrolan, kecuali yang pertama kali, rapat koordinasi. Setelah itu tidak ada perbincangan lagi,” urai Fadhli yang ditemui Selasa, (23/8). Rifqi Firmansyah Ketua BEMF Teknik juga perwakilan aliansi mahasiswa yang dihubungi pada Senin (8/8) mengatakan, keputusan penurunan Presma masih dalam proses karena pihak DAMU belum memberi kejelasan. “Belum ada obrolan karena setelah kejadian demo itu pada hilang (Baca: Aliansi Maha-

Presiden Unisba, Benar-Benar Turun Agustus juga ternyata menjadi bulan bahagia bagi sang Presiden Mahasiswa Unisba. Musababnya, M. Fadhli Muttaqien berhasil merampungkan sidang skripsinya. Tentu, hal ini menjadi pijakan terakhir untuk merengkuh gelar sarjana. Ternyata bukan saja Presma, setidaknya Menteri Luar Negeri dan Menteri Sekertaris Negara BEMU juga mengalami fase yang sama dengan Fadhli, yakni lulus sidang skripsi. Namun, prahara selanjutnya bergulir, yakni keabsahan Fadhli sebagai Presiden Mahasiswa. Selain itu, Agustus nyatanya menjadi bulan terakhir Fadhli menjabat sebagai Presiden Mahasiswa. Pihak DAMU lewat Ketuanya Dicky Herdian mengaku terkejut dengan Fadhli yang lulus


sidang skripsi. Karena sebelumnya, tidak ada koordinasi dengan DAMU. “Selama ini belum ada koordinasi kalau dia akan lulus cepat. Ya, cukup terkejut baru tahu kemarin,” ujarnya saat ditemui diruangan DAMU, Selasa (23/8). Selanjutnya, setelah melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Akademik Unisba, DAMU akhirnya bersikap untuk memberhentikan Fadhli sebagai presiden mahasiswa karena statusnya bukan lagi menjadi mahasiswa aktif. Ibrahim anggota DAMU dari Komisi A menjelaskan, DAMU bukan lambat bersikap, tapi karena takut salah langkah, jadi perlu informasi jelas. Lulus tidaknya seorang mahasiswa sendiri menurut penuturan Ibrahim setelah berkoodinasi dengan Kabag Akademik adalah ketika dilakukan Yudisium. “Kalau untuk detilnya Yudisium tanggal berapa, asumsinya ketika orang itu sudah sidang dan sudah keluar nilai apapun, pasti dinyatakan lulus. Dan lulusnya itu berarti Fadhli bukan jadi Presma lagi,” jelasnya saat ditemui di ruang DAMU. Menanggapi hal ini, Dicky kembali bersuara jika setelah mendapat penjelasan dari pihak rektorat, dan Fadhli dinyatakan sebagai mahasiswa tidak aktif maka otomatis Yunus sebagai Wapresma yang naik. “Di PDPRT, memang mahasiswa tidak aktif kan tidak boleh menjabat. Selama ini kan yang kita tahu kalau tidak aktif itu berarti cuti. Nantinya akan ada sidang istimewa antar BEMU dan DAMU, lalu pelantikan Wapresnya,” papar Dicky. Ditemui sebelumnya pada Selasa (23/8), Fadhli sendiri mengaku akan berlapang dada, apapun keputusan DAMU. “Saya serahkan pada DAMU, mau bagaimana keputusannya saya serahkan kepada DAMU seluruhnya, saya legowo saja,” ungkapnya. Mahasiswa Unisba Tidak Puas dengan Kinerja BEMU Tim Peneliti dan Pengembangan (Litbang) Suara Mahasiswa, sudah menyebar angket untuk menindak lanjuti aksi penurunan Presiden Mahasiswa dan kinerja BEMU secara general. Data keseluruhan bisa dilihat di infografis.

Data yang didapat menunjukan, 71.2 persen dari 628 reponden menjawab tidak puas dengan kinerja BEMU. Sisanya mengatakan puas. Ditanyai hal ini, Fadhli menguraikan, hal tersebut merupakan pukulan bagi dirinya, juga kementrian yang berada di bawah naungannya. “Artinya masih ada hal yang belum maksimal, memang saya sebagai presiden dan Yunus sebagai wakil menyadari akan hal itu. Tapi saya pikir setiap kepengurusan atau orang tidak ada yang sempurna. Pasti ada yang luput di salah satu aspek, tapi sampai nanti kongres kita akan memperbaiki itu semua,” jawab Fadhli. Selain tingkat kepuasan mahasiswa, hasil kuesioner juga mendapatkan, 52.1 persen mahasiswa setuju jika Presma untuk turun dari jabatan. Fadhli berterus terang bahwa kepemimpinannya memang kurang sempurna. Masih menurutnya, implikasi itu berdampak banyak mahasiswa yang menginginkannya untuk turun, “Semua orang punya hak demokratis,” ungkap Fadhli. Selain itu, ia pun merasakan dari kejadian ini Unisba mempunya hal positif yakni kampus jadi berdinamika. Karena mahasiswa menjadi sangat antusias mengenai peristiwa yang merujuk pada kinerja BEMU. “Akhirnya lewat kejadian-kejadian di sebulan akhir ini, kampus menjadi hidup. Artinya bukan untuk saya, tapi ini untungnya buat kepungurusan. Mereka jadi banyak ditampar sana sini, akhirnya mereka bisa bekerja keras,” tutup Fadhli. (Insan, Intan/SM)


Inbox

Regulasi Infak Pengembangan Fakultas

Seluruh mahasiswa baru di Unisba harus melunasi Infak Pengembangan Fakultas (IPF) saat daftar ulang. Setiap fakultas, memiliki minimal pembayaran untuk IPF ini. Irfan Safrudin, Sekretaris Yayasan Unisba pun menjelaskan jika uang IPF sendiri di kelolah sebagian oleh fakultas dan sebagian lagi oleh yayasan. Irfan menambahkan bahwa tujuan adanya IPF ini, agar yayasan bisa melihat setiap fakultas yang mempunyai program-program khusus untuk mengembangakan fakultasnya. “Anggaran dari IPF itu nantinya untuk sarana prasarana, alat proses belajar mengajar, inventaris, bidang akademik, tingkat kesejahteraan dan dana operasional pimpinan di setiap masing-masing fakultas,” jawabnya saat ditemui di ruangannya pada Senin lalu, (22/8).

berpendapat jika sumbangan IPF semakin besar, peluang untuk diterima di sebuah universitas juga semakin besar. Wakil Rektor II Unisba, Efik Yusdiansyah bercerita uang IPF ini disesuaikan dengan keperluan masing-masing fakultas yang di ajukan oleh setiap fakultas. Ia menjelaskan uang IPF yang diajukan oleh fakultas akan diserahkan pada universitas dan keputusannya ada di yayasan. “Misalnya Fikom ingin membeli mesin percetakan, uang IPF yang ada di yayasan hanya Rp 200.000.000 tapi harga mesinnya Rp 300.000.000 maka kekurangannya ditutupi oleh inventaris umum. Tapi khusus untuk fakultasnya masing-masing,” jelasnya.

Berbeda dengan IPF, ada yang namanya biaya Infak Kuliah Tetap (IKT) yang digunakan untuk honor dosen maupun pegawai. Sementara Infak Pengembangan Universitas (IPU), digunakan untuk pembelian barang inventaris, pembangunan dan pembelian gedung secara universal.

Sejumlah program studi seperti Peradilan Agama, Dakwah, Tarbiyah, Statistik dan Matematik tidak dipungut uang minimal IPF. Menurut Irfan, hal ini di karenakan memang tidak ada ajuan dari fakultasnya. “Bagi fakultas yang tidak mengajukan IPF bukan berarti tidak ada yang menyumbang, hanya dananya tidak ditentukan seperti fakultas lain yang sudah ada tarif minimum IPF,” jelasnya.

Pambudi Kusuma Rahardjo, pria asal Cianjur yang berminat mendaftar ke Unisba dengan memilih Teknik Tambang ini merasa tidak terbebani dengan tarif minimum IPF. Ia pun

Wakil Dekan II MIPA, Sri Peni Fitrianingsih pun menjabarkan, jika tidak adanya IPF di Prodi Matematik dan Statistik, dilatarbelakangi oleh minimnya minat dari masyarakat. Namun,


Hasil HasilSurvey SurveyMengenai Mengenai Kasus KasusPenurunan PenurunanPresiden Presiden Mahasiswa MahasiswaUnisba Unisba Dengan jumlah responden 628628 mahasiswa Unisba Dengan jumlah responden mahasiswa Unisba

73 7

Maha M peduli ped penuru pe Maha M

69.4% 69.4% Mahasiswa Unisba Mahasiswa Unisba mengetahui Presiden mengetahui Presiden Mahasiswa Unisba Mahasiswa Unisba

M. M. Fadhl Fad

68.9% 68.9% mahasiswa Unisba mahasiswa Unisba mengetahui akanakan mengetahui diturunkannya Presiditurunkannya Presidenden Mahasiswa Mahasiswa Unisba Unisba


2% 3.2%

wa Unisba asiswa Unisba ngan kasus dengan kasus n Presiden unan Presiden wa Unisba asiswa Unisba

71.2% 71.2% Mahasiswa Unisba tidak Mahasiswa Unisba tidak puaspuas akanakan kinerja kinerja BEM-U 2015-2016 BEM-U 2015-2016

Muttaqien li Muttaqien

52.1% 52.1% Mahasiswa Unisba Mahasiswa Unisba merasa Presiden merasa Presiden Mahasiswa pantas Mahasiswa pantas diturunkan diturunkan

Sumber: LitBang Suaramahasiswa Sumber: LitBang Suaramahasiswa


berbeda dengan prodi Farmasi yang peminatnya hampir melebihi kuota. Senada dengan Sri Peni, Wakil Dekan Tarbiyah, Damopolii menuturkan alasan yang sama. Menurutnya, bukan berarti tarbiyah tidak membutuhkan dana tapi mereka juga melihat sasaran dan tujuan. “Biasanya yang daftar ke sini dari kalangan mengengah ke bawah, Alhamdulilah udah ada yang masuk Tarbiyah. Keliatannya berat untuk fakultas dirosah jika harus ada IPF,� jelasnya. Ia pun tidak menutup kemungkinan jika mahasiswa baru ada yang ingin memberikan IPF. Uang IPF ini biasanya mengalami kenaikan. Misalnya saja di tahun akademik 2016-2017, bagi mereka yang masuk ke Prodi Keuangan Perbankan, Teknik Industri, Planologi dan Ilmu Ekonomi harus membayar minimal Rp 1.000.000. Sedangkan untuk prodi Akuntansi, Manajemen dan Teknik Pertambangan, menarik dana minimal Rp 2.000.000. Lalu di Farmasi sebesar Rp 2.500.000, Ilmu Hukum Rp

Outbox

3.000.000, lmu Komunikasi Rp 4.000.000 dan Psikologi Rp 5.000.000. Khusus Fakultas Kedokteran menarik tarif IPF dengan minimal Rp 50.000.000 serta besaran penambahan mulai dari kelipatan Rp 15.000.000. Irfan menjelaskan perihal dana IPF Kedokteran yang terbilang mahal disebabkan biaya operasional kedokteran yang memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Menurutnya, untuk harga maneken saja kisaran Rp 150.000.000 sampe dengan satu miliar. Selain itu, FK melakukan kontrak koas (dokter muda) dengan Rumah Sakit Al Islam selama 12 tahun dan Rumah Sakit Muhammadiah. “Fakultas Kedokteran juga membangun satu lantai di Rumah Sakit Muhammadiah, ini merupakan salah satu bentuk hibah dari Unisba. Jadi, barang-barangnya memang mahal. Hal ini jelas peruntukannya,� tuturnya. (Wulan/SM)

Mahalnya Biaya Pendidikan di Universitas Pendidikan

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Favorit. Tak heran jika kampus ini banyak sekali peminatnya. Namun permasalahan biaya yang tidak sedikit membuat sebagian orang merasa keberatan. Seperti pada ujian Seleksi Mandiri (SM) UPI, mahalnya uang pangkal disebut menjadi kendala bagi mahasiswa baru yang lolos untuk melakukan registrasi. Atas dasar permasalahan tersebut, terbentuklah Aliansi Mahasiswa UPI untuk membantu meringankan beban mahasiswa baru. Nur Hidayat Santoso selaku Tim Riset dan Data Aliansi Mahasiswa UPI menjelaskan, pada awalnya ada beberapa calon mahasiswa baru yang melapor pada himpunannya masing-masing. Mereka merasa keberatan dengan uang pangkal yang mencapai 38 juta rupiah. Setelah itu pada Kamis (12/8), berkumpulah himpunan untuk konsolidasi terkait permas-

alahan tersebut dan saat itu terkumpul data sekitar 60 orang yang belum melakukan registrasi karena terkendala biaya. "Kami memutuskan untuk aksi di lapangan pada tanggal 16 Agustus lalu dan sebelumnya juga kami melakukan pengumpulan donasi, aksi lewat medsos serta membuat petisi," tuturnya saat ditemui di UPI pada senin (22/8). Hidayat menuturkan bahwa ada lima poin penting yang dituntut pada saat aksi. Tuntutan tersebut diantaranya; hapuskan Uang Pangkal SM-UPI, tetapkan peserta yang lolos SM-UPI menjadi Mahasiswa UPI, transparansikan segala proses penyelenggaraan UKT dan SM-UPI, adakan Bidikmisi pada Jalur SM-UPI, adakan wadah untuk mengajukan keberatan atas ketidaksesuaian antara UKT mahasiswa dengan kemampuan ekonomi mahasiswa,


orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Kelima poin tersebut bukan hanya untuk mahasiswa baru saja, dua di antaranya merupakan keluhan mahasiswa aktif di UPI. Aksi yang melibatkan sekitar 800-1000 mahasiswa UPI itu ternyata diikuti pula oleh beberapa calon mahasiswa. Mereka ikut memprotes mahalnya biaya pangkal dan juga melakukan aksi teatrikal. Hidayat mengatakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pun menjadi yang paling disoroti. Pasalnya pihak kampus tidak mewadahi mahasiswa yang memohon penurunan biaya dari jumlah yang disepakati dari awal. “Jika ada mahasiswa yang keadaan ekonomi keluarganya menurun seharusnya ada verifikasi dan bisa terjadi penurunan jumlah biaya. Tetapi hingga saat ini hal tersebut belum terjadi,” ujarnya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) BEM Rema UPI mengungkapkan hal yang sama. Ia menyebutkan pada awalnya mereka merasa

prihatin dengan nasib mahasiswa baru yang belum melakukan registrasi. Sampai akhirnya melakukan aksi pada Senin (16/8), saat di data pertama jumlah mahasiswa yang belum registrasi hanya 60 tetapi setelah didata lagi ternyata mencapai 183 orang. ”Mahasiswa yang mengikuti SM UPI itu bukan karena dia punya uang banyak tetapi ingin kuliah. Jadi dengan adanya uang pangkal yang tinggi tentu memberatkan sebagian dari mereka,” ucap Ahmad Fauzi Irwan. Ahmad Fauzi mengatakan dari aksi kemarin setidaknya membuahkan penangguhan hingga bulan November. Selain itu juga calon mahasiswa baru yang keberatan dengan biaya akan melakukan wawancara dengan pihak dekan masing-masing fakultas. “Kami akan terus memanaskan kampus sampai tuntutan kami dilakukan, masalahnya ini menyangkut nasib banyak orang jadi kami akan terus memperjuangkannya,” pungkasnya. (Khalida/SM)

PEMIMPIN UMUM Wildan Aulia Nugraha WAKIL PEMIMPIN UMUM Rangga Mahardika SEKRETARIS UMUM Devi Fajriati H. Misilu BENDAHARA UMUM Winda R. Nelly PIMPINAN REDAKSI Insan Fazrul R. SEKRETARIS REDAKSI Khalida Sakinah REDAKTUR PELAKSANA Intan S. Dewi, Agam Rahmawan REDAKTUR Amelia, Wulan Yulianti REDAKTUR FOTO Muthia Meilanie ARTISTIK N. Istihsan REPORTER Vigor M. Loematta, Agistha V. Safitri, Fadhilla N. Rizky, Ressy R. Utari PIMPINAN LITBANG Hasbi Ilman Hakim SEKRETARIS LITBANG Raisha Hillary SDM Salma Nisrina F., Faza Rahim K. P. RISET, DATA DAN PENGEMBANGAN Sugiarto, Rifka S. Salsabila RUMAH TANGGA Maynolitta PIMIPINAN PERUSAHAAN Firdaus M. Alhaq SEKRETARIS PERUSAHAAN Riska N. Wijaya PROMOSI DAN IKLAN Marlina Sari, Elgea N. Balzarie SIRKULASI Annisa A. Ulfah PRODUKSI Tanesia Naufal


Suara Mahasiswa Selembar Edisi Agustus #1