08 l a p o r a n u ta m a
g e r b ata m a 73 // 1 0-2 0 1 4
batas BKT yang telah ditentukan di Permendikbud sebagaimana disebut di atas. Namun permasalahannya, ia kemudian menuturkan, Kemendikbud tidak mengharuskan UI mengikuti Permendikbud nomor 73 itu. Hal ini disebabkan pengesahan Permendikbud Nomor 97 Tahun 2014. “Baru disahkan September lalu,” ujar Delly. Permendikbud Nomor 97 Tahun 2014 itu berisi tentang pedoman teknis biaya kuliah perguruan tinggi negeri berbadan hukum; UI termasuk di dalamnya. Delly menerangkan, dalam menetapkan UKT, UI wajib berkonsultasi pada Mendikbud melalui Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti). “Jadi UI punya otonomi, namun dengan konsultasi kepada Dikti,” katanya. Untuk biaya kuliah tahun ini, melalui Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0667/SK/R/ UI/2014, UI menetapkan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk masing-masing rumpun sebagai berikut: rumpun ilmu kesehatan dan sainsteknologi sebesar Rp7.500.000, sementara rumpun ilmu sosial dan humaniora sebesar Rp5.00.000. Biaya ini tidak termasuk uang pangkal (UP) yang ditalangi pemerintah. Besaran uang pangkal untuk masing-masing program studi cukup beragam, yakni pada kisaran Rp5.000.000— 25.000.000. BOP dan UP itu pun hanya diperuntukkan sarjana S-1 reguler. Sementara untuk sarjana S-1 paralel, rentang biaya pendidikan lebih beragam. Untuk rumpun ilmu kesehatan, hanya ada satu program studi yang memiliki kelas paralel, yakni Farmasi. BOP yang ditetapkan pada Farmasi sebesar Rp8.000.000. Untuk rumpun sains-teknologi berbedabeda tiap fakultas: untuk FMIPA dan Fasilkom, BOP ditetapkan sebesar Rp8.000.000, dan FT sebesar Rp7.500.000. Sementara untuk rumpun ilmu sosial dan humaniora, BOP S-1 paralel ditetapkan sebagai berikut: FH sebesar Rp10.000.000, FE sebesar Rp10.500.000, FIB sebesar Rp6.500.000, FPsiko sebesar Rp8.500.000, dan FISIP sebesar Rp8.500.000, kecuali di prodi Komunikasi, yakni sebesar Rp.9.500.000. Biaya kuliah per semester program sarjana S-1 paralel terse-
but harus ditambah dengan Dana Pengembangan (DP) yang dibayar sekali saat awal perkuliahan. Besaran DP pun beragam, dari Rp10.000.000 seperti di prodi Ilmu Administrasi Fiskal di FISIP, sampai Rp45.000.000 seperti di prodi Arsitektur di FT. SK Rektor tersebut dapat diunduh di: old.ui.ac.id/id/admission/page/biayapendidikan Mahal dan Murahnya Relatif Menurut Delly, tidak gampang untuk menentukan apakah biaya kuliah tersebut termasuk murah atau mahal. Karena, menurutnya, biaya kuliah itu relatif: bergantung pada kemampuan ekonomi mahasiswa, kualitas perguruan tinggi, dan indeks kemahalan wilayah. Untuk mengukurnya, ia menawarkan konsep Student Unit Cost (SUC). SUC ini dihitung sebagaimana kriteria
“Penetapan UKT di UI terlalu tinggi, sehingga calon mahasiswa yang tidak mampu takut duluan untuk mencoba masuk UI, padahal ada BOP-B”
yang diatur pasal 88 UU PT sampai ke tingkat yang lebih teknis, seperti, misalkan, biaya fasilitas dikali kemungkinan inflasi di masa depan. Namun ketika ditanya apakah MWA UM UI sudah membuat kajian mengenai SUC di UI, Delly menjawab, “Belum, soalnya agak susah menghitungnya.” Sebelum UKT diterapkan, UI sudah menerapkan sistem pembayaran BOP-Berkeadilan (BOP-B). BOP-B hanya untuk program sarjana S-1 reguler. BOP-B adalah salah satu dari tiga mekanisme pembayaran di UI. Mekanisme pembayaran selain
BOP-B adalah bayar penuh dan cicilan. Menurut Delly, BOP-B adalah prosedur untuk menetapkan di kelompok UKT mana seorang mahasiswa berada. Mahasiswa yang memilih mekanisme pembayaran BOP-B akan mengikuti prosedur: mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan, kemudian berkas-berkas ini yang akan digunakan sebagai alat ukur penempatan di kelompok UKT mana seorang mahasiswa. Ketika ditanya apakah biaya kuliah yang ditetapkan kepada mahasiswa sekarang sudah sesuai, Delly menjawab, “Sudah.” Menurutnya, hal ini lantaran calon mahasiswa yang masuk UI adalah memang mereka yang mampu. “Penetapan UKT di UI terlalu tinggi, sehingga calon mahasiswa yang tidak mampu takut duluan untuk mencoba masuk UI, padahal ada BOP-B,” ujarnya. Maka dari itu, ia menganggap, tuntutan untuk menurunkan biaya kuliah atau paling tidak dengan tidak menaikkan biaya kuliah kepada pihak rektorat bukanlah untuk mahasiswa sekarang, melainkan untuk calon mahasiswa baru: agar UI lebih terbuka untuk rakyat.***