Media indonesia 30 08 2017 30082017134330

Page 1

RABU, 30 08 2017 NO. 13219/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

SEA GAMES 2017

Saatnya Berbenah Tatap Asian Games NURUL FADILLAH dari Kuala Lumpur

MI/ADAM DWI

SEMINAR QUO VADIS BATAM: Para pembicara (dari kiri) Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Hatanto Reksodipoetro, Staf Ahli Mendagri Nuryanto, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno, Direktur Indef Enny Sri Hartati, ahli hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, Kepala Balitbang Pemkot Batam Wandarussalam, dan moderator Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong tampil dalam Seminar Quo Vadis Batam Kembali ke Cita-Cita Awal, di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, kemarin.

Otonomi Khusus Solusi Batam Apabila melihat kondisi Batam saat ini, perlu terobosan baru agar tidak semakin banyak investor yang hengkang. BP Batam dan Pemkot Batam harus duduk bersama. ADHI M DARYONO

adhi@mediaindonesia.com

S

OLUSI untuk meng akhiri dualisme pengelolaan di Pulau Batam ialah menjadikan kawasan itu sebagai daerah otonomi khusus ekonomi. Usulan tersebut dikemukakan pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie dalam seminar bertajuk Quo Vadis Batam; Kembali ke Cita-Cita Awal, yang digelar Media Indonesia di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, kemarin. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 itu pun mengemukakan bahwa untuk menyelesaikan dualisme kelembagaan di Batam, pemerintah dapat menginteg-

rasikan Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota Batam. Jimly berpandangan konsep itu menerapkan kekhususan bagi daerah Batam untuk mengelola kawasan tersebut. Menurut dia, wali kota tidak hanya menjadi kepala pemerintahan, tetapi sekaligus juga sebagai kepala BP Batam yang berorientasi pada bisnis dan industri. “Wali kota bisa saja dipilih bukan dari hasil pilkada, melainkan seorang eksekutif yang diangkat dan berorientasi pada bisnis serta industri. Dia bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Jadi, BP Batam bisa masuk ke pemkot. Begitu pun pemkot bisa masuk menjadi BP Batam.

Langkah ini diharapkan bisa mengakomodasi keduanya,” kata Jimly. Jimly mengatakan kini kekhususan daerah otonom di bidang ekonomi belum pernah terjadi. Kekhususan daerah otonom hanya bersifat politik, seperti DKI Jakarta dengan gubernur dan DPRD-nya, Daerah Istimewa Yogyakarta yang pemerintahannya monarki, begitu juga Aceh dan Papua. “Kekhususan otonomi di bidang ekonomi menjadi terobosan baru apabila diberlakukan dengan payung hukum undang-undang,” lanjut Jimly. Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam pidato pengantar seminar menyatakan alangkah baiknya apabila BP Batam dan Pemkot Batam duduk bersama melupakan segala perbedaan. “Sekarang ini otorita (BP Batam) dengan pemkot bisa bekerja sama. Keduanya jangan merasa paling benar. Ada perbedaan bisa diselesaikan dengan bagus. Potensi Batam

yang letaknya berdekatan dengan Singapura bisa menjadi kawasan industri berteknologi tinggi. Kita bisa kembangkan hi-technology di sana,” ujar Luhut. Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mengakui gagasan Jimly itu sangat masuk akal jika melihat kondisi di Batam saat ini. “Secara teknis harus ada kemauan untuk menyelesaikannya, tetapi membuat undangundang terkait kekhususan otonomi kawasan Batam memerlukan waktu sangat panjang. Jika mendesak, Presiden bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu).”

Investor angkat kaki Pemerintah Kota Batam yang diwakili Kepala Bapelitbang Kota Batam Wandarussalam mengatakan skema kawasan ekonomi khusus (KEK) sudah paling tepat untuk diterapkan di Batam. “Presiden pada Januari lalu sudah menetapkan Batam

menjadi KEK yang diikuti dengan keluarnya UU KEK. Ada latar belakangnya kenapa Presiden ingin (Batam) menjadi KEK. KEK merupakan bagian dari percepatan pembangunan kawasan Batam yang kini sudah jauh tertinggal,” ungkap Wandarussalam. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati pun sependapat dengan gagasan Jimly. Enny tidak setuju jika Batam yang kini menyandang status free trade zone (FTZ) menjadi KEK. “Di Shenzhen, Tiongkok, beberapa KEK justru dijadikan FTZ. Bukan FTZ dipecah-pecah menjadi KEK. Penerbitan perppu sangat relevan dengan kondisi Batam, yang para investornya sudah angkat kaki. Ini sudah emergency. Investor sudah distrust dengan keadaan di Batam sekarang. Perppu setidaknya bisa mengembalikan kepercayaan tersebut,” tandas Enny. (X-3)

KONTINGEN Indonesia gagal mencapai target di SEA Games Kuala Lumpur 2017. Berdasarkan klasemen sementara hingga kemarin pukul 21.00 WIB, tim Merah Putih baru mengumpulkan 38 medali emas, 62 perak, dan 89 perunggu dan berada di posisi kelima. Jumlah medali itu jauh dari target Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas, yakni sedikitnya 55 emas dan menempati posisi empat besar. Posisi kelima di Kuala Lumpur itu sama dengan prestasi Indonesia pada SEA Games 2015 Singapura. Dalam pertandingan kemarin, satu hari menjelang hari terakhir SEA Games, Indonesia menambah enam emas. Medali itu disabet pada nomor pencak silat oleh Wewey Wita di kelas B (50-55kg) putri, angkat besi oleh Deni (69 kg) dan I Ketut Arnawa (77 kg), ski air oleh Muhammad Zahidi Putu, bulu tangkis di nomor tunggal putra yang dipersembahkan Jonathan Cristie, dan taekwondo nomor kyurugi putra 63 kg oleh Ibrahim Zarman. Pada hari terakhir, hari ini, ada lima emas yang akan

diperebutkan, dengan perincian 2 emas di loncat indah, 2 emas di ice skating, dan 1 emas di angkat besi kelas 85 kg. Kepala pelatih angkat besi, Dirja Wihardja, optimistis lifter asuhannya, Edi Kurniawan, mampu menyabet emas. “Saya rasa besok (hari ini) pertandingan akan ramai. Edi berpeluang merebut emas,” katanya. Pada bagian lain, Wapres Jusuf Kalla mengaku kecewa dengan prestasi Indonesia kali ini. “Terus terang, kita kecewa karena tidak mencapai target yang dicanangkan,” katanya di Jakarta. Menurut Wapres, kegagalan ini mesti dijadikan cambuk untuk meningkatkan prestasi lagi. Apalagi, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018. “Saya berharap para atlet Indonesia meningkatkan latihannya agar meraih prestasi yang lebih baik,” pintanya. Hari ini, SEA Games Kuala Lumpur 2017 akan ditutup. Tidak jauh berbeda dengan pembukaan, upacara penutupan ini juga akan diisi berbagai pertunjukan, di antaranya penampilan beberapa artis terkenal Malaysia. (X-5) SEA Games 2017 | Hlm 27-28

Bersambung ke hlm 2

Keberhasilan kesepakatan ini juga menunjukkan pemerintah memang semestinya tidak gentar berhadapan dengan pihak mana pun.”

Dirdik KPK Bongkar Konflik di Lembaganya

Ribuan Aduan Saracen Mengalir

Wali Kota Tegal Terjaring OTT

ICW menilai kehadiran Aris Budiman sebagai pembangkangan. Pimpinan KPK diminta segera menonaktifkannya.

PPATK memerlukan datadata terkait dengan kasus Saracen dari kepolisian sebelum bisa menelusuri aliran dana kelompok itu.

Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan ada operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah di Jawa Tengah.

Editorial | Hlm 2

Selekta | Hlm 2

Hukum | Hlm 3

Hukum | Hlm 7

“Kita semua prihatin dengan hasil ini. Saya pun mohon maaf dan saya bertanggung jawab atas hasil ini.” Imam Nahrawi

Menteri Pemuda dan Olahraga SEA Games | Hlm 28 SENO

Jepang dan AS Tekan Korut

Korut kembali menembakkan rudal balistik melintasi wilayah udara Jepang. Aksi itu memancing kemarahan Tokyo dan dunia.

Internasional | Hlm 14

PERTAMBANGAN

Kesepakatan RI-Freeport Utamakan Kepentingan Nasional PERUNDINGAN pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (FI) akhirnya mencapai titik temu. Proses perundingan yang sempat diwarnai ancaman arbitrase tersebut selesai lebih awal dari tenggat yang ditentukan, yaitu 10 Oktober 2017. Ketua tim perundingan pemerintah, yakni Menteri ESDM Ignasius Jonan, menegaskan hasil perundingan sesuai de-

ngan instruksi Presiden Joko Widodo yang menitikberatkan aspek kepentingan nasional, masyarakat Papua, kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam, dan keberlanjutan iklim investasi yang kondusif. (lihat grafik). “Sesuai arahan Pak Jokowi kerja sama pemerintah dan Freeport diselesaikan secara baik. Perundingan memakan waktu sejak awal tahun

dan mulai intensif tiga bulan lalu,” kata Jonan dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan CEO Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson di Jakarta, kemarin. Jonan menambahkan, landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah Indonesia dan PT FI berupa izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bukan lagi kontrak karya (KK).

Seperti diketahui, perubahan status dari KK menjadi IUPK merupakan bagian pembenahan kebijakan penghiliran mineral sebagaimana tertuang dalam PP No 1/2017. Selanjutnya, turut disepakati divestasi saham sebesar 51% untuk kepemilikan nasional. “Jadi, urutan penawarannya itu kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, atau masuk bursa.” Adkerson menyatakan untuk mencapai tujuan investasi pihaknya harus bersedia beker ja sama, membangun smelter, dan mendivestasi saham korporasi. “Kami sepakat meningkat-

kan kepemilikan saham Indonesia dari 9,36% menjadi 51%. Soal pajak dan royalti masih harus disepakati,” ujar Adkerson. Menteri Keuangan mengakui potensi penerimaan negara melalui skema IUPK akan lebih baik jika dibandingkan dengan perhitungan rezim KK. “Kami berunding, tidak mudah, karena semua pihak memberikan argumen berdasarkan histori. Terpenting apa proyeksi sampai 2031 dan 2041, berapa jumlah investasi, dan revenue stream yang diperoleh,” jelas Sri. (Tes/X-3) Divestasi Saham... | Hlm 17

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.