JUMAT, 29 12 2017 NO. 13336 / TAHUN KE-48 28 HALAMAN Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
INDONESIA MEMILIH
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com
Halaman 3
Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
Ada parpol yang dengan tegas mengharamkan uang mahar, tetapi harus jujur kita katakan masih banyak partai yang terus menabur benih politik uang.” Editorial | Hlm 2
Bank Indonesia Dorong Reformasi Struktural Tiga sektor yang harus menjadi fokus reformasi struktural ialah institusi, SDM dan riset, serta inovasi. Selekta | Hlm 2
RUU MD3 bukan Ajang Bagi-Bagi Kekuasaan
ANTARA/JESSICA HELENA WUYSANG
RAYAKAN NATAL: Presiden Joko Widodo berbincang dengan warga pemeluk Nasrani saat menghadiri Perayaan Natal Bersama Tingkat Nasional di Rumah Radakng, Pontianak, Kalimantan Barat, kemarin. Presiden Jokowi mengingatkan persatuan dan kesatuan NKRI harus tetap solid dan jangan mudah pecah karena pilkada.
Proses revisi UU MD3 tidak boleh dimuati nafsu elite politik untuk membagi-bagi kekuasaan. Politik | Hlm 5
Manjakan PKL, Berbuah Petisi Kebijakan Gubernur Anies Baswedan dalam pengelolaan PKL mencederai hukum yang berlaku. Perkotaan | Hlm 14
SENO
“Jadi, narapidana narkotika dipisah dengan narapidana korupsi. Mereka ditempatkan di pulau terpencil.” Wiranto
Menko Polhukam Hukum | Hlm 6
SELA
Kaca Bisa Perbaiki Diri
N ATA L N A S I O N A L
Jangan Korbankan Persatuan Bangsa
Polri Siapkan Satgas Anti-SARA Jika penyebar konten hoaks sudah tidak bisa dibina lagi, Polri disebut tidak akan segan-segan untuk menindak tegas mereka sesuai dengan undangundang yang berlaku. AKMAL FAUZI
akmal@mediaindonesia.com
K
EJAHATAN yang berkembang di media sosial (medsos) seperti hoaks, SARA, dan provokasi jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 akan diantisipasi. Pengawasan akan digencarkan. Masyarakat pun diimbau agar bijak berinteraksi di media sosial. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal M Iqbal menegaskan Polri telah diberi amanat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menangani kasus kejahatan melalui medsos seperti hoaks. Untuk itu, Biro Multimedia Divisi Humas, Direktorat Siber Bareskrim Polri, dan Baintelkam Polri terus menggencarkan pengawasan di media sosial. “Tiga jabatan ini akan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi dan mengayomi ma-
syarakat dengan cara preemptive dan preventif,” ujar Iqbal Polri juga akan mendorong KPU agar bersama-sama membuat nota kesepahaman untuk mengikat para kontestan yang ikut pilkada untuk menggunakan medsos secara sehat. Dalam konteks yang sama, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan, dengan berkaca pada fenomena pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu, ketika media sosial marak digunakan sebagai wadah menggiring opini berbau SARA, Polri akan mengantisipasi hal tersebut. Patroli siber pun dilakukan 24 jam setiap hari. Patroli itu juga ditingkatkan polda dan polres. Ketika mendapatkan hal-hal negatif, mereka langsung melakukan profiling untuk mengetahui siapa yang membuat dan menyebarkan konten tersebut. “Lalu kami akan mengecap ‘hoax’ pada konten itu, resmi dari Divisi Humas Polri. Kemudian kita sebar luaskan bahwa itu adalah hoaks dan tidak perlu disebarluaskan lagi oleh masyarakat,” ungkapnya. Namun, lanjut dia, jika hal tersebut tak juga diindahkan dan penyebar konten sudah tidak bisa dibina lagi, Polri pun tak segan-segan untuk menindak tegas sesuai dengan undangundang yang berlaku.
Hargai Perbedaan Sebanyak 171 pilkada, baik pemi-
Perang Bintang di Pilkada
lihan gubernur, bupati, maupun wali kota, akan dilaksanakan di seantero Tanah Air pada 2018. Dalam kaitan itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar pilkada tersebut tidak memecah kerukunan yang telah berjalan selama ini. “Saya titip, negara ini negara besar. Jangan sampai pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, apalagi nanti menginjak Pemilihan Presiden 2019, jangan sampai pilihan berbeda karena demokrasi yang kita jalankan menjadi pecah, tidak rukun lagi,” ucap Presiden saat memberikan sambutan pada Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun Ke-51 Angkatan Muda Siliwangi di Gedung Merdeka, Kota Bandung, kemarin. Presiden juga mengingatkan, perbedaan yang muncul jangan sampai menghilangkan persaudaraan sebagai bangsa. “Kita merupakan saudara sebangsa dan setanah air, silakan pilih pemimpin negara yang paling baik. Setelah itu, kita kembali jadi saudara sebangsa setanah air. Jangan sampai tidak saling sapa tetangga, antarkampung, antarteman, jangan!” tegas Presiden. Presiden tidak menginginkan negara hancur akibat perselisihan. “Kalau ada gesekan sedikit, segera selesaikan. Jangan seperti Afghanistan, sudah 40 tahun (konflik) tak terselesaikan,” Presiden berpesan kembali. (Nur/BY/ RO/X-6))
NILAI-nilai kemanusiaan berupa sikap saling mengasihi, menjaga, dan mencintai sesama sangat dibutuhkan Indonesia saat ini dan masa mendatang. Keberagaman bangsa itu harus dirawat dengan cinta kasih dan saling menghargai, menjaga, dan melindungi sesama anak bangsa. P r e s i d e n J o ko W i d o d o mengemukakan hal itu pada Perayaan Nasional Natal Bersama, di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, kemarin.
Presiden mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpecah belah hanya gara-gara berbeda pilihan politik. “Keberagaman perlu dirawat dengan cinta kasih untuk terus menjaga persaudaraan, kebersaamaan, dan kerukunan dalam jalinan Bhinneka Tungal Ika,” kata Jokowi. Kepala Negara meyakini semangat cinta kasih mampu menghadirkan kedamaian di Tanah Air. Semangat itu pun diyakini mampu menyatukan kekuatan bangsa untuk menghadapi tantangan dan perjuangan mewujudkan kesejahteraan rakyat. “Saya mengajak umat kris-
tiani tidak lelah bekerja di ladang Tuhan demi kejayaan bangsa dan negara. Kita harus menjadi pribadi optimistis dan tangguh yang saling mengasihi dan membantu sesama,” lanjut Jokowi. Perayaan Nasional Natal Bersama 2017 berlangsung di Rumah Radakng dan dihadiri sekitar 15 ribu undangan. Perayaan kali ini bertemakan Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu (Kolase 3:15). “Kepanitian Natal ini juga mencerminkan kebinekaan karena terdiri atas berbagai daerah, suku, dan agama,” ujar ketua panitia Menteri ESDM Ignasius Jonan. Presiden dalam Perayaan Natal Bersama kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpecah belah hanya gara-gara berbeda pilih an politik. Hal itu disampaikan Presiden terkait dengan pilkada serentak yang bakal berlangsung di 171 daerah tahun depan. “Kita jangan mengorbankan persatuan dan persaudaraan sesama anak bangsa hanya karena urusan pilkada. Saya mengingatkan hal ini dalam berbagai kesempatan. Saya tidak ingin persaingan tidak sehat di pilkada menimbulkan perpecahan di masyarakat. Apalagi sampai muncul sentimen terhadap suku dan agama. Saya ulang ini di mana-mana untuk mengingatkan bahwa kita memang beragam. Ada 714 suku (di Indonesia),” tandas Presiden. (AR/X-3)
Pilkada serentak di 171 daerah yang akan digelar pada 2018 menjadi panggung gemerlap yang menarik minat banyak kalangan. Tak hanya politisi yang berkiprah di partai politik, tetapi juga para jenderal berbintang di TNI dan Polri yang rela pensiun dini.
Opini | Hlm 10
DUTA
SEORANG peneliti Jepang secara tidak sengaja telah mengembangkan jenis kaca baru yang dapat diperbaiki hanya dengan menekannya kembali bersamaan apabila kaca tersebut retak. Yu Yanagisawa, peneliti di Universitas Tokyo, melakukan terobosan saat menyelidiki perekat yang dapat digunakan pada permukaan yang basah. Penemuan ini membuka jalan bagi kaca tahan lama yang bisa melipatgandakan umur produk seperti jendela mobil, bahan bangunan, tangki ikan, dan bahkan tempat duduk toilet. Apakah ini berarti Anda akan segera bisa memperbaiki celahcelah di ponsel pintar Anda dengan sentuhan jari yang cepat? Tidak sekarang. Namun, itu membuka kesempatan bagi para periset untuk membuat barang yang lebih tahan lama, ringan, berbahan kaca. (AFP/Arv/X-5)
PA R TA I P O L I T I K
Koalisi Pilkada Jabar Terkait dengan Pilpres 2019 BONGKAR pasang koalisi ataupun bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur menjelang Pilkada Jawa Barat 2018 tak bisa dilepaskan dari pertukaran dukungan pilkada di daerah lain dan koalisi besar pada Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. “Politik tak bisa dilepaskan dari take and give. Ini elemen utama politik sejak zaman purba. Bisa pertukaran uang atau pertukaran dukungan di banyak wilayah, mengingat ada 17 pilkada provinsi dan ratusan pilkada kabupaten/kota pada 2018. Di situlah ada ruang bargaining,” kata Burha-
nuddin di acara Prime Talk Metro TV, tadi malam. Akan tetapi, kata dia, ruang tawarmenawar itu tak bisa cair karena terkait momentum besar Pilpres 2019. “Pertukaran negosiasi dan kompromi dikerangkeng koalisi besar 2019,” jelasnya. Meski sempat mendeklarasikan dukungan kepada cagub Ridwan Kamil, Partai Golkar menarik dukungan itu. Partai beringin kemudian menggandeng Partai Demokrat membangun poros koalisi Sajajar (sejajar). Koalisi terbentuk setelah Demokrat ditinggalkan PAN dan PKS yang memilih merangkul Partai Gerindra dengan mengusung Sudrajat-Ahmad
Syaikhu. Namun, koalisi yang mengusung Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi itu belum menetapkan cagub-cawagub. Di sisi lain, cagub Ridwan Kamil alias Kang Emil mengaku masih menunggu keputusan pimpinan pusat partai pengusung. Wali Kota Bandung itu menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada DPP Partai NasDem, PPP, dan PKB. Dia membenarkan pembahasan yang lama itu karena tidak ada titik temu di tataran pengurus partai tingkat provinsi. “Enggak bisa diselesaikan di level pengurus Jabar, harus di level DPP. Keputusan ada di Cak Imin (PKB), Gus Romy (PPP), dan Pak Surya Paloh (NasDem),” katanya.
Sementara itu, PDIP hingga kini belum menentukan calon. Wakil Sekjen DPP PDIP, Eriko Sotarduga, mengungkapkan pihaknya menyiapkan tiga opsi. Pertama, kata dia, PDIP mengusung cagub dan cawagub sendiri dengan pilihan sosok dua-duanya dari internal PDIP ataupun gabungan internal dan eksternal. Kedua, PDIP menjalin komunikasi dengan PPP, PKB, dan Hanura untuk membicarakan kemungkinan koalisi sekaligus menentukan cagub baru. Ketiga, pihaknya membuka diri kepada Kang Emil. Eriko menuturkan opsi itu terbuka jika Kang Emil belum menentukan calon wakil. (Nov/ BY/AD/X-4)
ANTARA
“Enggak bisa diselesaikan di level pengurus Jabar, harus di level DPP. Keputusan ada di Cak Imin, Gus Romy, dan Pak Surya Paloh.” Ridwan Kamil
Bakal Calon Gubernur Jabar
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG