Mediaindonesia 29 03 2018 29032018032456

Page 1

KAMIS, 29 03 2018 NO. 13423 TAHUN KE-49 36 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Merevisi PKPU agar status tersangka dan ditahan masuk daftar syarat pergantian calon ialah cara yang mudah dan cepat untuk meniadakan tersangka di pilkada.”

Permen soal Taksi Daring Dibekukan

Ujaran Kebencian Picu Friksi Politik

Sertifikasi Tanah Terus Melaju

Pertemuan pemerintah dengan pelaku transportasi daring roda dua berlangsung tanpa kesepakatan konkret terkait dengan tarif.

Ujaran kebencian dan isu SAR akan berimplikasi buruk, yakni menciptakan perkubuan dan friksi di masyarakat yang terus berlangsung pascapilkada.

Sejumlah kantor BPN sudah melayani warga dengan cepat dan tanpa biaya. Namun, warga tetap harus merogoh kocek untuk urusan di kantor desa.

Editorial | Hlm 2

Selekta | Hlm 2

Indonesia Memilih | Hlm 4

Regional | Hlm 12

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

“Supaya korupsi di erantas Indonesia bisa diberantas ramai-ramai, KPK aan leader-nya, kejaksaan gi dan Polri bersinergi mencegahnya.” HM Prasetyo Jaksa Agung

Hukum | Hlm 7 SENO

Pangkas 100 Aturan Setiap Bulan Ke depan pemerintah hanya memiliki satu peraturan yang memayungi investasi. Itu langkah terobosan untuk menggaet lebih banyak investor. RUDY POLYCARPUS

rudy@mediaindonesia.com

M AFP/KCNA VIA KNS

PERTEMUAN KORUT-TIONGKOK: Presiden Tiongkok Xi Jinping (kiri) berjalan bersama pemimpin Korea Utara Kim Jong-un saat upacara penyambutan di Great Hall of the People, Beijing, Tiongkok, dalam foto yang disiarkan kantor berita Korut KCNA, kemarin.

SEMENANJUNG KOREA

Kim ke Beijing Sampaikan Komitmen Denuklirisasi PEMIMPIN Korea Utara Kim Jong-un tanpa diduga berkunjung ke Beijing dan bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping, Selasa (27/3). Bagi Kim, itu merupakan lawatan luar negeri pertama sejak berkuasa pada 2011. Kedua pemimpin negara komunis itu bertemu di Balai Agung Rakyat dan menyaksikan pertunjukan seni bersama selama ‘kunjungan tidak resmi’ di Beijing. Kepada Xi, Kim menyampaikan komitmennya untuk mendenuklirisasi dan meng-

adakan pertemuan puncak dengan Korea Selatan dan AS. “Masalah denuklirisasi Semenanjung Korea dapat diselesaikan jika Korsel dan AS menanggapi upaya kami dengan niat baik, menciptakan suasana damai dan stabilitas sambil mengambil langkah-langkah progresif dan sinkron untuk mewujudkan perdamaian,” kata Kim. Pihak Korsel mengatakan bulan lalu setelah pembicaraan di Pyongyang bahwa Kim akan mempertimbangkan untuk meninggalkan

Paskah dan Compassio

senjata nuklirnya dengan imbalan jaminan keamanan dari AS. Dia juga siap menghentikan semua uji coba rudal dan nuklir di saat pembicaraan sedang berlangsung. Sejumlah analis mengatakan Xi ingin bertemu Kim untuk memastikan Korut tidak memutuskan perjanjian dengan Donald Trump yang merugikan kepentingan Tiongkok pada pertemuan Mei nanti. Sebelumnya, Beijing merasa ditepikan oleh pendekatan Pyongyang terha-

dap Seoul dan Washington. “Beijing tak ingin melihat kesepakatan besar antara AS dan Korut yang tiba-tiba membuat mereka menjadi teman baik,” kata Bill Bishop, penerbit Sinocism China Newsletter. Namun, menurut Deng Yuwen, sarjana hubungan internasional Tiongkok yang independen, Korut perlu beralih ke sekutu lamanya menjelang pertemuan dengan AS. Kim skeptis bahwa Trump akan menjamin keamanan rezimnya. “Ko-

Dalam jaringan masyarakat global, protes atas penderitaan yang tidak adil merupakan elemen yang mempertemukan dan mempersatukan pelbagai agama dan kebudayaan.

SELA

PILKADA SERENTAK

Bantuan Kendurkan Ambisi Anak

Revisi Peraturan KPU Terobosan Hukum

FASILITAS lengkap dan jumlah uang saku cukup menjadi sokongan orangtua agar anak-anaknya dapat meningkatkan mobilitas sosial di luar rumah. Namun, sejumlah periset dari Universitas Newcastle dan DUTA Youth Employment, Inggris, menunjukkan ada hubungan konklusif antara sokongan finansial dan ketergantungan tersebut. Perlakuan orangtua yang memberikan fasilitas dan sokongan finansial berlebihan itu justru membuat anak-anak mereka bergantung pada keluarga, bahkan dalam mencari pekerjaan mapan dan sama sekali tidak ambisius. Data Royal London menyebutkan hanya satu dari tiga orangtua atau seperempat orangtua di London belum dan tidak berencana membantu keuangan anak-anak atau cucu mereka. “Kita harus lebih berani jika ingin pemuda Inggris memaksimalkan potensi mereka,” kata CEO Youth Employment, Laura Jane Rawlings. (Independent/Ire/X-3)

rea Utara membutuhkan sang kakak besar (Tiongkok) untuk melindunginya pada saat yang genting,” ucap Deng. Konfirmasi kunjungan Kim tersebut mengakhiri spekulasi tentang identitas pengunjung Korut setelah media Jepang melaporkan sebuah kereta hijau tiba di Beijing pada Senin (26/3) dan bertolak keesokan harinya. Kereta itu mirip dengan yang pernah digunakan ayah Kim Jong-un, Kim Jongil. (AFP/Hym/Ire/X-8)

DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu d a n D e m o k ra s i ( P e r l u dem) Titi Anggraini menilai peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) bukan solusi untuk mengganti calon kepala daerah yang menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi. “Solusi terbaik mengakhiri polemik calon kepala daerah yang berurusan dengan pidana ialah KPU dapat merevisi PKPU tentang Pencalonan Pilkada 2018,” ujar Titi, kemarin. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (26/3), mengatakan pengguguran tersangka dari daftar calon kepala daerah cukup diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum

(PKPU). Jadi, menurutnya, tak perlu diterbitkan perppu. Hal itu menanggapi usul dari KPK mengenai perlunya perppu. Sejauh ini sudah delapan calon kepala daerah yang dijadikan tersangka oleh lembaga antirasywah. Menurut Pasal 78 PKPU No 3/2017 tentang Pencalonan Pilkada 2018, penggantian calon kepala daerah hanya bisa dilakukan jika yang bersangkutan berhalangan tetap, artinya meninggal dunia dan tidak mampu bertugas secara permanen. Menurut Titi, KPU dapat mengubah PKPU dengan menambah pengertian dari frasa ‘berhalangan tetap’ itu. “Calon yang berada dalam penahanan aparat

Opini | Hlm 8

penegak hukum juga termasuk ‘berhalangan tetap’,” jelasnya. Partai NasDem menyambut baik usul Mendagri. “Jika tak direvisi, bisa menambah tidakpercayaan masyarakat terhadap partai,” kata Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad HM Ali. Senada, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, menilai revisi PKPU itu sebagai terobosan hukum. Namun, PKS tidak menyetujui revisi PKPU. “Itu risiko yang harus ditanggung calon dan partai pengusung,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR dari PKS, Mardani Ali Sera. Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menilai KPU selaku penyelenggara pesta demokrasi tidak boleh mengeluarkan keputusan yang menabrak UU. (Nov/Gol/TB/X-4)

ESKIPUN kementerian sudah banyak memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi, Presiden Joko Widodo merasa belum juga puas. Kini, sedikitnya masih ada 42 ribu aturan terkait dengan investasi. Menurut Kepala Negara, aturan sebanyak itu terlalu berlebihan karena cenderung tumpang-tindih sehingga mengganjal daya saing. Oleh karena itu, Jokowi meminta kementerian kembali menggencarkan pemangkasan regulasi setingkat peraturan menteri. “Setiap menteri saya targetkan memotong 100 regulasi setiap bulan minimal. Bulan kemarin Kementerian ESDM memangkas 151 peraturan yang menghambat (investasi). Di Kementerian Pertanian ada 160 aturan yang dipotong,” kata Presiden dalam rapat kerja pemerintah di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, kemarin. Dalam rapat yang dihadiri bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD seluruh Indonesia itu Presiden menyatakan memangkas regulasi di kementerian jauh lebih mudah ketimbang merevisi UU yang berbulan-bulan bahkan tahunan. Pada kesempatan itu, Presiden mendengarkan keluhan Wali Kota Dumai Zulkifli AS. Zulkifli menyampaikan bahwa PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatur amdal bisa keluar jika ada rencana tata ruang wilayah (RTRW). Di sisi lain, hingga kini Pemprov Riau tidak kunjung mengesahkan RTRW Dumai. Akibatnya, banyak investor hengkang ke negara lain. Pemkot Dumai sudah mengadukan hal itu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang, tetapi tidak mendapatkan solusi. “Khusus Dumai, sudah lima tahun RTRW mati. Pada 2016

kami menghitung akan ada dana investasi sebesar Rp30 triliun di Dumai, tetapi karena RTRW belum selesai hingga detik ini, investor lari ke Kamboja, Vietnam, Laos, dan Thailand,” keluh Zulkifli. Saat menanggapi keluhan Zulkifli, Jokowi menyatakan pemerintah daerah harus berani memangkas aturan terkait dengan izin dan investasi. “Kalau enggak, kita kejepit oleh aturan yang kita buat. Kan lucu banget kita ini. April nanti kita bertemu lagi per wilayah agar bahasannya lebih mendetail.”

Revisi undang-undang Kadin Indonesia mengapresiasi niat pemerintah memangkas aturan yang menggayuti langkah investor untuk masuk ke Indonesia tersebut. “Pemerintah harus maksimal mengawal izin di daerah. Pengusaha merasakan besarnya hambatan investasi di daerah yang menyangkut pertanahan. Kami juga ingin diikutsertakan dalam deregulasi agar tepat sasaran,” ujar Ketua Komite Tetap Hubungan Kelembagaan dan Regulasi Energi Migas Kadin, Firlie H Ganindito. Menko Perekonomian Darmin Nasution memastikan untuk mengatasi hambatan perizinan dalam investasi, pemerintah terlebih dahulu merevisi undang-undang perizinan menjadi satu regulasi saja (omnibus law). “Sedikitnya ada 11 UU terkait perizinan yang direvisi. Nanti satu UU mengamendemen 10-11 UU. Semangatnya memudahkan pengusaha mendapat izin. Misalnya UU di sektor industri, izin terbit jika pengusaha memenuhi sejumlah syarat dulu,” ungkap Darmin. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengakui omnibus law jamak dipakai di negara yang menganut sistem common law seperti AS dalam membuat regulasi. “Itu terobosan kita. RUU ini akan menunda aturan-aturan yang menghambat investasi.” (Cah/X-3)

TIDAK TERBIT BERKENAAN dengan Hari Raya Paskah yang merupakan hari libur nasional, Media Indonesia tidak terbit pada Jumat, 30 Maret 2018. Media Indonesia kembali terbit pada Sabtu, 31 Maret 2018. Relasi dan pembaca harap maklum. Pembaca tetap dapat mengikuti perkembangan berita dengan mengakses mediaindonesia.com dan medcom.id. PENERBIT

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Mediaindonesia 29 03 2018 29032018032456 by Oppah - Issuu