Media indonesia 28 12 2017 28122017024033

Page 1

KAMIS, 28 12 2017 NO. 13335/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

INDONESIA MEMILIH

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com

Halaman 3 & 4

Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

PENDIDIKAN

Giliran Pembangunan SDM Digenjot SETELAH pembangunan infrastruktur banyak diselesaikan, pemerintah mulai 2018 dijadwalkan akan masuk ke pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara besar-besaran atau masif. “Hal ini harus dilakukan karena kalau tidak kita mulai, kekuatan penduduk usia produktif kita yang 60% dari total penduduk Indonesia itu bisa hilang,” kata Presiden Joko Widodo seusai menghadiri acara penyerahan sertifikat kompetensi pemagangan kepada peserta program pemagangan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi, Jawa Barat, kemarin. Bila kelak pembangunan SDM sudah memasuki anggaran yang besarbesaran, Presiden menegaskan, industri, pabrik, manufaktur, akan dilibatkan, termasuk urusan upah. “Mungkin bisa saja pemerintah nanti berkontribusi. Bisa saja melalui kontribusi subsidi di upah, bisa saja lewat pengurangan pajak. Saya kira banyak pilihan yang bisa dikerjakan,” ujar Presiden. Dalam kesempatan itu, Presiden juga memuji kondisi balai latihan kerja di Bekasi yang dinilainya sudah bagus. Menurut Presiden, peralatan-

ANTARA/ROSA PANGGABEAN

TINJAU RUANG PRAKTIK ELEKTRO: Presiden Joko Widodo dengan didampingi Menaker Hanif Dakhiri, Mendikbud Muhadjir Effendy, Seskab Pramono Anung (kedua dari kanan), dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (ketiga dari kanan) meninjau ruang praktik elektro di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) seusai penyerahan sertifikat kompetensi pemagangan di BBPLK, Bekasi, Jabar, kemarin.

nya bagus, gedung juga bagus, dan instruktur juga berstandar bagus. Karena itu, pemerintah akan fokus. “Jadi, di BLK di Bekasi ini konsentrasi di elektronika dan IT. Nanti di tempat lain akan berbeda lagi, di keterampilan yang lain, di keju-

ruan yang lain, di bidang yang lain,” terang Presiden Jokowi. Di lain sisi, saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Tindak Lanjut dari Program Dana Abadi Pendidikan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat,

kemarin, Presiden mengemukakan dana abadi pendidikan telah mencapai lebih dari Rp31 triliun dan akan terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang. Besarnya dana abadi pendidikan itu, menurut Presiden, bisa menjadi

sebuah jembatan untuk memperbaiki kualitas SDM Indonesia hari ini dan pada masa-masa mendatang. Karena itu, Presiden meminta agar dana abadi pendidikan itu dikelola secara tepat, lebih produktif, lebih terukur, dan jelas manfaatnya bagi

peningkatan kualitas SDM bangsa. “Dimulai dari rekrutmen penerima beasiswa yang mencerminkan masyarakat Indonesia majemuk, menjaring putra-putra terbaik dari seluruh pelosok Tanah Air,” papar Presiden Jokowi. (Nov/RO/X-6)

Kaderisasi Gagal, SARA Merebak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mendorong Bawaslu membentuk satgas untuk mengawasi hoaks dan ujaran kebencian yang kental mengandung isu SARA pada Pilkada 2018. PUTRI ANISA YULIANI

putrianisa@mediaindonesia.com

K

EGAGALAN partai politik melakukan pendidikan politik kepada kader dan m a s y a ra k a t s e r t a b u ruknya proses kaderisasi dinilai menjadi penyebab maraknya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) belakangan ini. Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Topo Santoso, mengemukakan hal itu dalam diskusi bertema Catatan akhir tahun 2017, tahun politik yang menentukan: Prosedural belum substansial, di Jakarta, kemarin. “Selain merebaknya isu SARA,

kegagalan fungsi parpol itu juga ikut menyuburkan politik uang. Elite parpol kian pragmatis melihat pemilu, bukan memikirkan rekrutmen kader lalu mendidiknya agar mampu menyerap aspirasi. Tetapi justru mengedepankan menang dan kalah,” kata Topo. Menurut Topo, isu SARA dimainkan karena dinilai paling efektif dalam mendongkrak ataupun menjatuhkan popularitas seseorang. “Politik SARA terjadi akibat adanya pihak yang berniat melakukan atau memiliki kapabilitas, ada target empuk seperti kelemahan pasangan calon tandingan, dan lemahnya kontrol penegak hukum.” Untuk menimbulkan efek jera,

lanjut Topo, penegak hukum dan penyelenggara pemilu jangan lagi bergantung pada hukuman pidana. “Hukuman pidana hanya mengenai pelaku pelaksana, bukan otak atau dalang di baliknya. KPU, Bawaslu, dan Tim Penegakan Hukum Terpadu harus menjatuhkan sanksi diskuali-

fikasi. Mereka akan berpikir seribu kali karena sanksi diskualifikasi itu paling menakutkan,” ujar Topo. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengakui pihaknya menolak kampanye menggunakan isu SARA ataupun politik identitas. “Kami berupaya semak-

simal mungkin menggunakan jalan kampanye bersih untuk meraih kemenangan. PKS selalu berusaha agar para kader mengedepankan politik bersih dan berintegritas,” tandas Mardani. Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan pihaknya mendidik kader untuk mencintai bangsa, NKRI, Pancasila, dan konstitusi. Munculnya politik identitas dan isu SARA, menurut Johnny, akibat elite politik yang terlalu pragmatis dalam pendidikan terkait dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan. “Identitas digunakan sebagai alat politik dengan memecah belah dan merugikan masyarakat. Inilah tugas partai politik untuk menampilkan calon berkualitas, berintegritas, dan kompeten. Jangan hanya untuk kepentingan elektabilitas, agama dan suku pun dieksploitasi.” Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengingatkan agar ajang pilkada dan pemilu serentak di tahun-tahun

Sebagaimana terjadi di sektor industri mana pun, termasuk jasa, kelengkapan infrastruktur akan berdampak pada pertumbuhan pasar atau konsumen.”

Tahun Politik 2018 Korupsi Diprediksi Marak

Anggaran TGUPP Tetap dari Dana Bappeda

Tol Sumatra Bisa Hemat Rp23,36 Triliun per Tahun

ICW menduga biaya politik yang tinggi memicu korupsi. Di sisi lain, KPK tetap menggencarkan OTT dan menuntaskan sejumlah kasus yang mangkrak.

Kemendagri melunak soal anggaran TGUPP. Dari konsultasi dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri disepakati, dana dari Bappeda.

Menteri Keuangan berharap sindikasi yang diperoleh perseroan dapat segera dimanfaatkan, terutama untuk pembebasan lahan agar proyek cepat selesai.

Editorial | Hlm 2

Selekta | Hlm 2

Perkotaan | Hlm 10

Sektor Riil | Hlm 18

mendatang tidak lagi memopulerkan atau mengusung isu SARA. “Kampanye politik berubah menjadi ajang perang isu antarpasangan calon. Orang tidak lagi teriak yelyel kampanye di lapangan. Sudah berubah perang isu atau melempar isu yang paling hot. KPU sudah bikin batasan, pemerintah bikin batasan agar ditaati,” ungkap Kalla, kemarin. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendorong Bawaslu membentuk satgas untuk mengawasi hoaks dan ujaran kebencian yang kental mengandung isu SARA pada Pilkada 2018. Satgas itu diharapkan dapat meminimalkan hoaks dan kampanye SARA saat pilkada. “Kini, tebaran ujaran kebencian di media sosial sangat bisa menjadi viral dan meluas serta memengaruhi masyarakat. Penyelenggara pemilu belum memiliki sistem untuk mencegah ujaran kebencian menyebar di media sosial,” kata anggota DKPP, Alfitra Salam. (FD/Mtvn/X-3)

”Pemerintah memutuskan tarif listrik untuk 1 Januari-31 Maret 2018 tetap. Jadi, sama dengan periode tiga bulan terakhir.” Ignasius Jonan Menteri ESDM Ekonomi | Hlm 17 SENO

Sumber Energi Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia

Alih-alih memberantas narkotika, menghukum penjara justru malah menambah energi untuk berkembangnya bisnis narkotika di Indonesia.

SELA

MUSRENBANG DKI

Orang Pertama Pengirim Kartu Natal

Ajang Wejangan Menteri untuk Anies-Sandi

TAHUKAH Anda, kebiasaan mengirim kartu Natal DUTA dimulai di Inggris pada 1843. Sir Henry Cole, orang yang pertama kali melakukannya. Cole membuat kartu Natal bersama temannya, John Horsley. Mereka mendesain kartu Natal pertama tersebut dan menjualnya seharga 1 shilling. Cole ingin orang-orang juga bisa saling mengirim ucapan Natal melalui kartu tersebut. Beberapa orang tidak menyukai desain kartu tersebut karena gambar seorang ibu memberikan wine kepada anaknya yang masih kecil. Meskipun begitu, sekitar 1.000 kartu terjual. Di lain sisi, kartu Natal ‘pribadi’ dikirim pertama kali pada 1891 oleh Annie Oakley, bintang acara televisi The Wild West. (National Geographic/Hym/X-5)

KEGIATAN musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Balai Kota Jakarta, kemarin, bak menjadi ajang bagi menteri mewejang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, dari mengingatkan janji kampanye sampai tantangan untuk meraih status audit keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pidatonya, Mendagri Tjahjo

Kumolo memuji harmonisnya proses perencanaan pembangunan antara eksekutif dan legislatif. “Bang Anies sudah memulai awal yang baik, menyusun perencanaan bersama dengan DPRD DKI,” katanya. Lalu, Tjahjo berharap pemprov dan DPRD terus menjalin silaturahim. “Kunci suksesnya Pak Gubernur dan Pak Wagub, harus rapi, harus sering beradu gagasan dan konsep dengan DPRD,” tuturnya.

Anies dan Sandi tersenyum mendengarnya. Ketua DPRD DKI dari Fraksi PDIP Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Taufik, dan sejumlah anggota dewan lainnya yang hadir pun tertawa. Pesan lain dari Tjahjo ialah agar Anies-Sandi tidak lupa menuangkan janji-janji kampanye mereka di setiap kebijakan dan mengingatkan titik-titik rawan korupsi dalam pengambilan kebijakan. Tidak hanya Tjahjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberikan wejangan, di antaranya agar pemprov lebih rasional mengalokasikan anggaran belanja pe-

Opini | Hlm 8

gawai. “Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI hampir tiga kali lipat dari pusat, Rp1,5 juta per orang per hari di DKI. Standar nasional hanya Rp480 ribu per orang per hari,” paparnya. Sri juga mengingatkan Anies-Sandi terkait dengan program mereka. “Saya enggak tahu Pak Anies dan Pak Sandi bisa tracking enggak dengan 207 program yang terjemahannya menjadi 6.287 kegiatan,” katanya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyarankan pemprov fokus pada program-program unggulan yang bisa dimonitor masyarakat. “Jadi, mungkin perlu rasionalisasi dan fokus.” (Nic/X-5)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.