RABU, 28 03 2018 NO. 13422 TAHUN KE-49 28 HALAMAN Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
RI Tujuh Besar Dunia di 2030 Presiden menyadari banyak tantangan dan persoalan yang dihadapi Indonesia. Ketimpangan pendapatan dan kesenjangan sosial menjadi pekerjaan rumah yang harus cepat diselesaikan. NUR AIVANNI
Membangun dari pinggiran, dana desa, bansos, dan memangkas bunga KUR menjadi 7% akan menurunkan kesenjangan.
aivanni@mediaindonesia.com
P
RESIDEN Joko Widodo mengatakan ekonomi Indonesia akan masuk tujuh besar dunia pada 2030. Kepala Negara menyampaikan hal itu di depan peserta Rakernas II Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia 2018 di Ballroom Hotel Grand Paragon, Jakarta, kemarin. “Di 2030 ekonomi kita berada di urutan 7 sampai 10 besar terkuat di dunia. Hal ini harus menimbulkan optimisme kita. Sekarang ekonomi kita sudah masuk 16 besar dunia,” kata Jokowi. Pernyataan Jokowi salah satunya berlandaskan kajian Pricewaterhouse Coopers (PwC) yang menyoroti negara-negara dengan perekonomian terkuat pada 2030. Dalam kajian berjudul The Long View: How Will the Global Economic Order Change by 2050, PwC mengukur perekonomian 32 negara atas dasar PDB dan kesetaraan daya beli. Dari sekian negara yang dinilai mampu menjaga peringkatnya selama satu dekade lebih dan diperkirakan tumbuh pesat, Indonesia salah satunya. Lebih lanjut, Jokowi menambahkan pada 2040-2045 Indonesia menempati lima besar terkuat di dunia. “Insya Allah nomor 4. Kita patut mensyukuri. Kendati demikian, kita masih menghadapi ketimpangan dan kemiskinan. Saya menunggu rekomendasi dari rakernas ini. Bapak dan Ibu mengetahui semua persoalan yang kecil dan detail,” ujar Presiden. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan Indonesia bisa menjadi negara maju sebelum 2045 atau 100 tahun setelah merdeka. Syaratnya pertumbuhan ekonomi konsisten di kisaran 5% agar pendapatan per kapita rakyat mencapai US$20 ribu dari saat ini sebesar US$3.700. Namun, kata Bambang, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu pemerintah menyiapkan fondasi seperti peningkatan kapasitas SDM, perluasan pasar, teknologi, pembenahan distribusi logistik, perbaikan industri manufaktur,
memangkas bunga KUR menjadi 7% akan menurunkan kesenjangan. Ekonomi kita mesti tumbuh 8% lebih per tahun agar pendapatan per kapita melebihi US$3.700 per tahun.”
Timbulkan pesimisme
dan pembangunan infrastruktur. “Stok infrastruktur kita kini hanya 38% atau kalah jauh dari India (58%), Tiongkok (76%), dan Afrika
Selatan (87%),” ujar Bambang. Ekonom Center of Reform on Economics Mohammad Faisal tidak menampik pernyataan Presiden
karena jumlah penduduk Indonesia melebihi 300 juta. Tentu saja PDB pun besar. “Membangun dari pinggiran, dana desa, bansos, dan
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melalui tayangan video di media sosial yang mengutip novel Ghost Fleet A Novel of the Next World War menyebutkan Indonesia tidak ada lagi pada 2030. “Saudara-Saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, dan kita masih pakai lambang negara. Tetapi negara lain bikin kajian di mana Indonesia dinyatakan tidak ada lagi pada 2030. Mereka ramalkan kita ini bubar,” ungkap Prabowo. Dalam menanggapai pernyataan Prabowo itu, pakar komunikasi politik Hamdi Muluk menjelaskan dalam dunia psikologi ada istilah self-fulfilling prophecy yang maknanya seseorang membuat perkiraan atas dasar ramalan dan menjadi kenyataan karena dia berusaha mewujudkannya. “Contohnya, Anda meramalkan seminggu lagi BBM langka. Karena orang panik dan percaya, semua membeli BBM sehingga terjadi kelangkaan. Terus Anda bilang, ‘Tuh benar, kan’,” kata Hamdi. Dalam soal apa pun, lanjut Hamdi, rakyat tidak ingin negara ini bubar. “Pidato (Prabowo) itu menimbulkan pesimisme. Prabowo ingin mengatakan hanya dia yang bisa menyelamatkan Indonesia. Kira-kira begitu.” (Nyu/ Hym/Ant/X-3) Kejar Pertumbuhan... | Hlm 17
Pemerintah berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah perekonomian global yang lesu, salah satunya melalui kebijakan redistribusi aset tanah.”
Kemenag Tertibkan Travel Umrah Nakal
8,7 Juta Pemilih Enggan Mencoblos
Patrialis Disebut dalam Sidang Bupati Kukar
Dalam aturan baru ini, travel umrah atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib mengelola umrah secara halal atau berbasis syariah.
KPU Provinsi Jawa Tengah menargetkan partisipasi politik mencapai 77,5% atau lebih tinggi ketimbang di 2013 yang sebanyak 56%.
Hanny juga merinci bahwa bosnya tersebut total memberi suap kepada Rita untuk memudahkan terbitnya izin kebun kelapa sawit.
Editorial | Hlm 2
Selekta | Hlm 2
Indonesia Memilih | Hlm 3
Hukum | Hlm 6
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
SERTIFIKASI TANAH
Bank Dunia Tepis Pernah Terbitkan Data Lahan BANK Dunia menepis kabar pernah mengeluarkan laporan mengenai status penguasaan lahan di Indonesia. “Saya ingin memperjelas bahwa hal itu tidak benar,” ujar Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rodrigo Chaves, seusai pemaparan laporan kuartalan perkembangan ekonomi Indonesia di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, pada Senin (26/3), Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais mengatakan kritik Amien Rais tentang 74% tanah negara yang dikuasai segelintir orang itu berdasarkan laporan Bank Dunia pada 2015. Rodrigo sendiri menilai reforma agraria yang digencarkan Presiden Joko Widodo berdampak mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan. “Program sertifikasi lahan sejauh ini berjalan baik sebagai upaya menormalisasi kepemilikan lahan. Perlu diingat bahwa sekitar 70% lahan di negara ini mayoritas dikelola pemerintah,” ungkapnya. Sementara itu, Kantor Badan Pertanahan Nasional di berbagai daerah terus melanjutkan penerbitan sertifikat tanah. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, misalnya, sudah dibagikan 65 ribu sertifikat atau melampaui pembuatan 26 ribu sertifikat pada 2017. “Lama pembuatan sertifikat sekarang hanya dua bulan. Biaya dikutip Rp150 ribu untuk pengukuran, tiga patok, dan satu materai,” ujar Kasubsi Pemutahiran Data dan Pembinaan PPAT BPN Kabupaten Bojonegoro, Sony Bachtiar. Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah Heri Santoso mengatakan telah menginventarisasi lahan eks hak guna usaha di daerahnya. Setelah proses hukum dan pengajuan selesai, lahan itu akan dibagikan agar lebih berguna. “Tahun ini kita targetkan pembagian 3.000 bidang kepada petani,” kata Heri. Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan sertifikat tanah berguna terutama ketika masyarakat ingin memulai suatu usaha. Masyarakat lalu disarankan mencari jaminan modal ke perbankan dan bukan ke rentenir. “Manfaatkan kredit usaha rakyat dari pemerintah. Salah satu jaminannya bisa saja sertifikat tanah yang dibagikan oleh pemerintah,” Kalla menegaskan di Jakarta, kemarin. (Tes/Faw/Cah/Dro/Pol/ YK/AS/X-11)
“Toleransi antarumat beragama harus kita jaga. Jangan sampai (konflik) agama mengkristal dan memecah belah kita.” Airin Rachmi Diany
Wali Kota Tangerang Selatan Politik | Hlm 5 SENO
Sekolah Demokrasi bagi Anak-Anak
Pemilihan ketua kelas dan pembentukan kelompok diskusi, dengan semaksimal mungkin menyerahkannya kepada para siswa sendiri, ialah ‘modul-modul’ ringan tentang bagaimana mengajarkan demokrasi sejak belia. Opini | Hlm 10
P E N ATA A N TA N A H A B A N G
SELA
Kemendagri Minta Anies Jalankan Rekomendasi Ombudsman MI/PANCA SYURKANI
“Saya rasa semua rekomendasi Ombudsman harus dilaksanakan kepada yang direkomendasi.” Sumarsono
Dirjen Otda Kemendagri
DIREKTUR Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan rekomendasi Ombudsman RI wajib dipatuhi dan dilaksanakan setiap institusi. Terlebih lagi sebelum mengeluarkan rekomendasi, Ombudsman telah melalui proses panjang seperti klarifikasi pihak terlapor sehingga penilaian yang dibuat sudah didasarkan pada dua sisi, yaitu pihak pelapor dan terlapor. “Saya rasa semua rekomendasi Ombudsman harus dilaksanakan kepada yang direkomendasi,” kata Sumarsoso saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Sumarsoso menyebut Pemprov DKI Jakarta diberi waktu 30 hari un-
tuk memberi penjelasan ataupun untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Kemendagri, menurut Soni--sapaan Sumarsono, belum mendapat tembusan rekomendasi Ombudsman. Meski demikian, ia menyebut rekomendasi Ombudsman bersifat fleksibel. Artinya tetap dibuka ruang klarifikasi pascarekomendasi itu keluar agar pihak terlapor dapat memberi penjelasan kembali. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pun menyatakan akan berkoordinasi dengan Ombudsman RI ihwal rekomendasi ke Pemprov DKI tentang penataan Tanah Abang. Jika rekomendasi tidak dijalankan Pemprov DKI, penyidik akan
meminta keterangan Ombudsman dari hasil temuan mereka. “Kalau nanti (Pemprov DKI) batas waktunya tidak dijalankan rekomendasi, kami juga akan mengundang pihak Ombudsman untuk dimintai keterangan apa yang menjadi pertimbangan terkait dengan temuan tersebut,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Deriyan, kemarin. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya masih mengusut laporan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Cyber Indonesia terkait dengan kebijakan penutupan Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Laporan itu diterima dengan nomor LP/995/
II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus pada 22 Februari 2018. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemprov DKI dan jajaran untuk mempelajari hasil pemeriksaan Ombudsman mengenai penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, khususnya menyangkut Jalan Jati Baru Raya yang kini dijadikan tempat jualan pedagang kaki lima (PKL). Setelah membaca laporan hasil pemeriksaan Ombudsman tersebut, Sandi pun menilai bahwa rekomendasi Ombudsman itu sangat baik untuk dijadikan bahan evaluasi. “Saya sudah selesai baca dan bagus sekali masukan Ombudsman. Kalau baca rekomendasinya terlalu tebel karena tadi malam saya baca sampai jam dua pagi. Tapi kita jujur saja, usulan itu memang bagus sekali,” tukas Sandi. (Put/ Mal/Ssr/X-6)
Isolasi Sosial dan Risiko Stroke KESEPIAN ternyata tidak berkontribusi banyak terhadap risiko penyakit kardiovaskular. Isolasi sosial yang justru dapat meningkatkan risiko ke m at i a n k a r e n a stroke maupun serangan jantung pada seseorang. DUTA “Isolasi sosial tetapi tidak kesepian tetap menjadi faktor risiko yang independen untuk kematian,” kata pemimpin penelitian di Universitas Helsinki, Christian Hakulinen. Menurut sebuah jurnal medis, Heart, isolasi sosial yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan seorang diri. Hal itu bisa meningkatkan risiko kematian sekitar 30% pada penderita stroke atau serangan jantung. (AFP/Arv/X-3)
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG