SELASA, 27 03 2018 NO. 13421 / TAHUN KE-49 28 HALAMAN Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
Kita menyarankan kepada Gubernur untuk kembali ke titik nol. Tidak hanya melaksanakan rekomendasi Ombudsman, tapi juga berhitung lagi manfaat dan mudaratnya.” Editorial | Hlm 2
B E R S U A R A
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
Sertifikasi bukan Ngibul Presiden mewantiwanti masyarakat yang sudah memiliki sertifikat agar tidak mengagunkan untuk hal konsumtif. DENNY SUSANTO
denny@mediaindonesia.com
MPR Harus Tingkatkan Kinerja
S
Tiga pemimpin baru ditetapkan dan dilantik, kemarin, sehingga kini MPR dipimpin delapan orang. Selekta | Hlm 2
Gugurkan Tersangka dengan Peraturan KPU Pemerintah menilai pengguguran calon kepala daerah berstatus tersangka cukup menggunakan peraturan KPU. Indonesia Memilih | Hlm 3
SENO
“Hingga saat ini masih belum ada pembahasan terkait dengan daerah otonomi baru. Kami sudah menerima 314 usul daerah otonomi baru.” Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri Politik | Hlm 5
SELA
Popularitas Hanbok Meroket BUSANA tradisional Korea hanbok yang sudah berusia 1.600 tahun kini comeback, berkat sekelompok pemuda Korea. Melalui flash mob di jalan, tagar di Instagram, dan memakai hanbok di luar negeri, orang-orang seperti DUTA Miru Kwon meningkatkan popularitas hanbok. Akibatnya, toko-toko penyewaan hanbok pun meroket sepuluh kali lipat pada 2015. “Dengan mengenakan hanbok di media sosial, generasi muda Korea telah melestarikan budaya mereka,” ujar Miru Kwon. (BBC/Arv/X-7)
ENYUM semringah terpancar dari 3.630 kepala keluarga yang memenuhi GOR Rudy Resnawan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, kemarin. “Diangkat tinggi-tinggi, biar kelihatan semuanya bahwa sertifikat sudah diserahkan dan betul-betul sertifikat ini sudah menjadi hak milik Bapak-Ibu sekalian dan bukan pengibulan,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat membagikan sertifikat tanah di GOR itu. Warga pun antusias mengikuti permintaan Jokowi. Kepala Negara juga meminta masyarakat merawat baik-baik sertifikat dengan difotokopi. Menurut Jokowi, sertifikat dapat diagunkan untuk modal yang produktif. Namun, warga diminta teliti dalam menghitung risiko dan kalkulasi angsuran sebelum mengambil modal untuk usaha yang produktif. “Memang dengan sertifikat ini kita bisa mengakses untuk permodalan, mengakses ke lembaga keuangan, tidak apa-apa. Silakan, tapi saya titip hati-hati kalau pinjam uang di bank.” Seharusnya, kata Jokowi peminjaman uang di bank untuk modal kerja. “Boleh pinjam ratusan juta untuk beli mobil, tapi hati-hati itu pinjaman bank yang tiap bulan harus dicicil. Kalau dibuat beli mobil, saya yakin cuma bertahan enam bulan, lalu ditarik bank. Gunakan kredit untuk modal investasi kerja, jangan untuk konsumtif, “ jelas presiden. Total sertifikat yang dibagikan di Kalimantan Selatan, kemarin, ialah 5.640. Pemerintah memberikan 130 ribu sertifikat di Provinsi Kalsel pada 2017. Sebelumnya, mantan Ketua MPR Amien Rais dalam diskusi di Hotel
BIRO PERS SETPRES
Savoy Homann, Bandung, Jawa Barat, Minggu (18/3), mengatakan program sertifikasi lahan yang masif sebagai upaya pengibulan. “Ini pengibulan, waspada. Bagibagi sertifikat tanah sekian hektare, tetapi ketika 74% negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan,” tandas Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN itu.
Konflik lahan Jokowi mengakui konflik lahan masih marak terjadi hampir di semua daerah, termasuk Kalsel. Sengketa biasanya melibatkan masyarakat, negara, swasta, dan BUMN. Menurut dia, konflik lahan muncul karena adanya tumpangtindih kepemilikan dan salah satu pihak tidak punya hak atas tanah. Secara terpisah, anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo mengatakan program sertifikasi lahan yang dilakukan Jokowi sangat bagus. “Sertifikatnya bukan kibulkibulan. Itu bagus secara politik, publik, juga elektabilitas. Hanya saja tidak menyentuh akar perma-
salahan di sektor pertanahan yang sangat pelik, seperti reformasi agraria,” ujarnya dalam program Opsi di Metro TV, tadi malam. Menurut Dradjad, dulu Jokowi sempat mengangkat soal Esemka, lalu booming, tapi kelanjutannya nol. “Amien Rais konsisten memberikan kritik sejak era pemerintahan SBY. Reformasi agraria itu ada dua hal, ketimpangan kepemilikan lahan dan ketimpangan atas manfaat lahan,” jelasnya. Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais mengklaim berdasarkan data Bank Dunia pada 2015, 74% lahan nasional dikuasai segelintir orang. Dengan kata lain, sebut Hanafi, tudingan Amien Rais berdasarkan fakta, bukan asal bunyi. Sejumlah warga di Demak, Jawa Tengah, merasakan manfaat sertifikat tanah.“Dengan sertifikat saya bisa pinjam uang ke bank untuk belih benih dan kincir angin. Hasilnya, produksi tambak ikan saya meningkat dua kali lipat,” kata Slamet, 57, petambak di Sayung, Demak. (Pol/AS/X-4)
P E N ATA A N TA N A H A B A N G
Anies Bisa Dibebastugaskan GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan terancam dibebastugaskan (nonjob) bila tidak mengikuti rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan kebijakan penutupan Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berdasarkan temuan Ombudsman, penutupan jalan itu memperlihatkan kebijakan Pemprov DKI
Jakarta yang tidak kompeten, menyimpang secara prosedur, mengabaikan kewajiban hukum, dan melawan hukum. Pemprov DKI diberi tenggat selambat-lambat 60 hari untuk membuka kembali jalan di kawasan Tanah Abang itu. Pemprov DKI juga harus menyampaikan keputusan tindak lanjut mereka kepada Ombuds-
MA Menolak PK, Pihak Ahok Pasrah
man dalam 30 hari. “Enam puluh hari kita minta supaya kembalikan fungsi jalan. Ruang yang kami berikan ini sudah terlalu longgar, sudah sampai 60 hari sudah luar biasa,” kata Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Dominikus Dalu, kemarin. Menurut Dominikus, temuan itu bermula saat Ombudsman Per-
SERTIFIKAT TANAH UNTUK RAKYAT: Presiden Joko Widodo
berbincang dengan warga seusai menyerahkan sebanyak 3.630 sertifikat tanah untuk rakyat di GOR Rudy Resnawan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kemarin. Presiden Jokowi menegaskan bahwa kebijakan penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di seluruh Indonesia bukanlah hal yang mengada-ada.
wakilan Jakarta Raya menerima laporan Koperasi Pedagang Pasar Kebon Jati Pasar Blok G Tanah Abang. Ada sekitar 1.000 pedagang yang tergabung dalam koperasi itu. Mereka tidak setuju dengan penataan Tanah Abang dan mengeluh ada penurunan pendapatan sebesar 50%-60%. “Kalau dulu sehari bisa lebih dari minimal Rp10 juta, sekarang hanya di bawah Rp3 juta per hari,” kata Dominikus. Selama ini, Wagub DKI Sandiaga Uno berkilah langkah penataan itu diambil untuk menyelamatkan
lapangan pekerjaan sekitar 400 PKL yang kini diakomodasi berdagang di Jalan Jati Baru Raya. Gubernur DKI Anies Baswedan mengaku belum menyatakan sikap terkait dengan ancaman Ombudsman. Temuan itu akan dibaca dan dipelajari terlebih dahulu sebelum direspons. “Tentu kita hormati, kita akan pelajari dulu. Laporannya kan panjang, ya, kita akan baca, kita pelajari, baru kita respons,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, kemarin. (Nic/Ssr/Mal/X-10) DPRD Desak Anies... | Hlm 12
Kuasa hukum Ahok, Josefina A Syukur, menyatakan belum bisa bersikap atas putusan tersebut. Pasalnya ia mengaku belum menerima pernyataan resmi dari MA terkait dengan penolakan PK.
Hukum | Hlm 6
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG