SELASA, 26 09 2017
@mediaindonesia
Penyelesaian Batas Wilayah Paling Ribet dengan Malaysia http://bit.ly/2xzKym4
NO. 13244/TAHUN KE-48 28 HALAMAN
@mediaindonesia
Rp4.000/eks
PKB Tunggu Calon Wagub Jatim dari Parpol Koalisi http://bit.ly/2wNoRAw
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
@mediaindonesia
E-mail: cs@mediaindonesia.com
Warga Eks Timtim Tuntut Kewarganegaraan http://bit.ly/2xuAlG8
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
Jika komitmen itu digenggam kukuh, densus antikorupsi mestinya bisa menjadi mitra setara KPK untuk mengenyahkan korupsi dari negeri ini.” Editorial | Hlm 2
Angela Merkel kembali Terpilih Angela Merkel, 63, akan menjabat kanselir Jerman untuk keempat kalinya setelah memenangi pemilihan umum, Minggu (24/9). Selekta | Hlm 2
Mendagri Sebut Swasta Menjebak Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government belum mampu mengawasi permainan pihak ketiga alias pihak swasta. Hukum & Pemerintahan | Hlm 6
Polemik Pulau G Ada Titik Terang Skenario rekayasa teknologi disiapkan Kemenko Kemaritiman agar moratorium proyek reklamasi Pulau G segera dicabut. Perkotaan | Hlm 10
ANTARA/NYOMAN BUDHIANA
KAWASAN RAWAN BENCANA: Warga menggembalakan sapi di
Panglima Sebaiknya Pensiun Dini
Jenderal Gatot Nurmantyo dinilai kerap melakukan manuver politik. NURUL FADILLAH
nurul@mediaindonesia.com
L DUTA
“Kami harap perguruan tinggi mampu mapping di lingkungan internal, ada atau tidak kelompok radikal yang berkembang.” Tito Karnavian Kapolri Keamanan| Hlm 5
SELA
Tato Bisa Ganggu Getah Bening
ANGKAH Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan perihal pengadaan 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-TNI dengan mencatut nama Presiden Jokowi terus mengundang kritik. Panglima TNI bahkan diminta pensiun dini ketimbang terus bermanuver politik. Menurut pengamat pertahanan UI, Connie Rahakundini Bakrie, Gatot beberapa kali melakukan manuver yang membawa TNI ke ranah politik. Manuver terakhir dilakukan pada Jumat (22/9) ketika mengungkapkan informasi intelijen di depan para purnawirawan TNI soal pengadaan 5.000 senjata oleh institusi non-TNI yang rekamannya beredar luas. Di mata Connie, berbeda dengan panglima-panglima TNI lainnya, Gatot lebih gemar menggunakan hal-hal yang bersifat drama politik praktis demi mencari panggung. “Kalau memang beliau ingin menjadi capres atau cawapres 2019, ya belajarlah dari Agus Harimurti Yudhoyono. Dia (Agus) tahu kalau masuk ke politik itu harus meletakkan segala jabatannya, baju TNI,” ujar Connie, kemarin. “Ada dua pilihannya, dia (Gatot)
kan dalam masa penyelesaian jabatan. Daripada bikin riuh resah, bersikaplah kesatria. Kalau mau masuk politik, ya sudah Anda resign, taruh tongkat komando dan masuk partai. Tapi kalau tetap memilih TNI, ya sudah pakai seragam itu, pikul segala tanggung jawab dengan segala konsekuensinya,” imbuhnya. Ketua Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung Muradi pun menilai, sebagai Panglima TNI, ‘setengah kaki’ Gatot ada di dunia politik. Gatot memang pernah menyatakan tidak etis membicarakan peluangnya di Pilpres 2019 dan ingin fokus menjalankan tugas. Namun, menurut Muradi, sikap dan tindakan Panglima TNI bertolak belakang. “Gatot terkesan malu-malu buat maju. Karakter masyarakat kita memang begitu, tidak suka dengan calon yang terlalu terbuka mau dicalonkan. Tapi, di sisi lain, pernyataan-pernyataan dia masuk wilayah politik ketimbang soal keamanan negara,” ujar Muradi. Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai pernyataan Gatot soal pengadaan 5.000 senjata oleh institusi non-TNI salah tempat. Meski akhirnya diluruskan Menko Polhukam Wiranto, jelas dia, hal itu telanjur mengundang reaksi masyarakat. “Lima ribu senjata itu
sama dengan atau lima batalion tempur. Ada apa dan mengapa? Harusnya diselesaikan saja secara intern atau kalau perlu dibawa ke rapat terbatas kabinet.”
Perlu evaluasi Koalisi Masyarakat Sipil meminta ada evaluasi khusus bagi Panglima TNI. “Hakikat dari informasi intelijen sebetulnya bersifat rahasia sehingga langkah Panglima TNI menyampaikan informasi intelijen ke publik jelas tindakan salah dan keliru. Ia harus menyampaikan kepada Presiden sebagai end user,” terang Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin. Pada kesempatan itu, Deputi Koordinator Kontras Puri Kencana Putri mengingatkan negeri ini butuh tentara nasional profesional. “Negara ini tidak ingin tentara berpolitik. Kita ingin serdadu yang tunduk kepada konstitusi, tunduk kepada kontrol sipil demokratik.” Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto menegaskan pernyataan Panglima TNI itu sebenarnya bukan untuk konsumsi publik. “Pernyataan Panglima TNI dalam acara silaturahim dengan purnawirawan TNI bukan untuk konsumsi publik atau off the record.” Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan masih menunggu sikap Presiden Jokowi. (Gol/Dro/Pol/X-8) Panglima TNI... | Hlm 5
Meluruskan Cara Pandang KPK SENO
HATI-HATI dengan tinta tato. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports baru-baru ini mengungkapkan partikel mikroskopik dari tinta tato dapat bermigrasi ke dalam tubuh dan berakhir di kelenjar getah bening. Seperti diketahui, kelenjar tersebut merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh manusia. Partikel kecil tersebut mencakup molekul dari bahan pengawet dan kontaminan, seperti nikel, kromium, mangan, dan kobalt. “Pewarnaan tato terdiri dari berbagai pigmen organik dan anorganik yang dapat terkontaminasi kotoran beracun. Sebab itu, ketika akan membuat tato, diperlukan tempat dan jarum yang steril,” kata Hiram Castillo, salah seorang penulis dalam studi itu yang juga peneliti di European Synchrotron Radiation Facility di Grenoble, Prancis. (AFP/Arv/X-7)
Desa Batu Dawa yang berjarak sekitar 10 kilometer dari Gunung Agung di Karangasem, Bali, kemarin. Sebagian warga yang tinggal di kawasan rawan bencana di lereng timur laut Gunung Agung masih belum mengungsi meskipun telah diimbau untuk meninggalkan tempat tinggal mereka.
GUNUNG AGUNG
Bencana bukan Bahan Candaan SAAT puluhan ribu warga di Kabupaten Karangasem, Bali, mengungsi akibat penetapan status awas Gunung Agung, ada yang memperkeruh situasi dengan mengunggah informasi palsu di media sosial.
“Toleransi kita berikan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengungsi. Jangan justru itu menjadi kesempatan untuk menyebarkan hoaks.“ Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan sebuah video berjudul Gunung Agung Dahsyat Meletus Beberapa Saat Lalu muncul di Youtube. Padahal, Gunung Agung belum meletus dan sejak Jumat (22/9) hingga kemarin, gunung itu masih berada pada status awas di level IV. Video yang beredar di dunia maya itu, kata Sutopo, ialah rekam-
an letusan Gunung Sinabung, Karo, Sumatra Utara. “Ini hoaks. Video itu adalah letusan Gunung Sinabung. Gunung Agung belum meletus,” kata Sutopo, kemarin. Sutopo menyebut rekaman video berdurasi 51 detik yang dapat diakses lewat tautan https://youtu.be/qY0Slvcr6pI itu ialah berita bohong. Karena itu, masyarakat diminta tidak menjadikan bencana bahan candaan. Sutopo pun mengajak masyarakat melawan hoaks yang meresahkan dan membuat masyarakat menjadi bertambah panik. “Rasa gotongroyong, nilai-nilai budaya dan toleransi kita berikan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengungsi dari potensi meletusnya Gunung Agung. Jangan justru itu menjadi kesempatan untuk menyebarkan hoaks,” kata Sutopo. Untuk mengetahui update terkini Gunung Agung dan menjauhkan diri dari hoaks, kata Sutopo, masyarakat dapat melihat di aplikasi MAGMA atau melalui laman daring magma.vsi.esdm.go.id. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto pun mengimbau masyarakat bijak menggunakan media sosial. “Kami sedang profiling, sedang mencari, semoga jejak digitalnya masih ada dan terlacak,” kata Setyo. (Ant/*/X-6) Anak Pengungsi... | Hlm 24
Instrumen model skolastik dengan pendekatan sekolah kader atau sekolah legislatif seperti yang dibayangkan KPK tidak cukup melahirkan politisi dan pejabat negara berintegritas. Opini | Hlm 8
LAPORAN DARI 2017 SJS (11)
Bangsamoro Ingin seperti Aceh PERAWAKANNYA kecil. Namun, dia salah seorang pemimpin Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang memperjuangkan otonomi lebih luas bagi Bangsamoro di Filipina Selatan. “Kami menjadikan Aceh sebagai panduan,” kata Ghadzali Jaafar, orang nomor dua di MILF itu, tegas menjawab pertanyaan saya. Saya dan jurnalis lain peserta 2017 Senior Journalist Seminar (SJS) yang diorganisasi East-West Center menjumpai Ghadzali di kediamannya di kawasan Sultan Kudarat, Provinsi Maguindanao, Mangindanao, Filipina Selatan, Jumat pekan lalu. Pertama-tama kami menuju semacam lokasi antara yang akan mengarahkan kami ke tempat per-
temuan sesungguhnya. Lokasi antara itu terletak di sebuah kampung ‘eksklusif ’ di luar Kota Cotabato. Kami harus melewati sejumlah pos yang dijaga tentara MILF bersenjatakan laras panjang. Kami menyaksikan seseorang yang dari wajahnya terlihat masih anak-anak memegang senapan M-16. Setibanya di sana, kami diarahkan menuju rumah Wakil Ketua MILF Ghadzali Jaafar yang berlokasi sekitar 15 menit perjalanan dari lokasi antara. Untuk mencapai rumah Ghadzali, kami hanya melewati satu pos yang dijaga satu atau dua tentara MILF bersenjata laras panjang. Namun, begitu sampai di rumahnya, kami menyaksikan pu-
luhan tentara bersenjata lengkap berjaga-jaga. Beberapa di antaranya menenteng senapan mesin. Dalam pertemuan dengan jurnalis peserta 2017 SJS, Ghadzali menjelaskan kronologi konflik dan perjanjian damai antara muslim Moro dan pemerintah Filipina. Sejak penjajahan Spanyol pada abad ke-16 dan dilanjutkan penjajahan Amerika pada 1898, Bangsamoro mendapat perlakuan tidak adil. Amerika, misalnya, memasukkan wilayah Bangsamoro yang meliputi Mindanao, Sulu, dan Palawan sebagai bagian Filipina tanpa persetujuan Bangsamoro dan itu dianggap pelanggaran hak menentukan nasib sendiri. Belum
AFP/TED ALJIBE
PROSES PERDAMAIAN: Presiden Filipina Rodrigo Duterte bersama Ketua
MILF Al-Hajj Murad (kiri) dan Wakil Ketua MILF Ghadzali Jaafar (kanan) seusai penyerahan draf Bangsamoro Basic Law (BBL) di Manila, 17 Juli 2017. lagi serangkaian pembantaian yang dilakukan Amerika serta pemerintah Filipina yang menyebabkan
ribuan muslim Moro tewas. Bersambung ke halaman 2
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG