SENIN, 26 02 2018 NO. 13393/ TAHUN KE-49 28 HALAMAN Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta sesungguhnya mengatur hak milik atas tanah kesultanan dan pakualaman, bukan hak milik warga negara.“
Transparansi Harus Mengacu Proses
Ansor Minta Banser Ikut Jaga Ulama
Ahok Berharap Pengadilan Independen
Daerah yang memiliki sistem akuntabilitas dan transparansi yang baik adalah Kota Surabaya. Sistemnya pun telah menjadi contoh nasional.
Ansor tidak akan membiarkan orang yang ingin menyakiti kiai dan ulama yang dijadikan korban kekerasan ketika mereka tengah berada di masjid.
Meski persidangan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan mendapat tekanan dari massa, pihak Ahok berharap majelis hakim tidak terpengaruh.
Editorial | Hlm 2
Selekta | Hlm 2
Politik | Hlm 4
Hukum | Hlm 6
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
“Kalau buang sampah, ditenggelamkan. Cuma satu aturannya, kalau tidak benar, tenggelamkan!” Susi Pudjiastuti
Menteri Kelautan dan Perikanan Perkotaan | Hlm 12 SENO
Pilkada Dikepung Politik Uang Satgas Antipolitik Uang Polri menangkap Ketua Panwaslu dan anggota KPU Kabupaten Garut karena diduga menerima suap dari calon. CHRISTIAN DIOR SIMBOLON dior@mediaindonesia.com
P
OLITIK uang dikhawatirkan merajalela di pilkada serentak 2018. Bahkan, lebih 50% dari 171 pilkada terancam oleh musuh utama demokrasi itu. Menurut kajian Indonesia Budget Center (IBC), dari 17 provinsi yang menghelat pilkada, 10 di antaranya sangat rawan korupsi politik dan politik uang. Ke-10 provinsi itu ialah Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Untuk kabupaten/kota, dari 159 pilkada, 95 dalam kategori sangat rawan. Deputi IBC Ibeth Koesrini mengatakan, selain oleh petahana yang mencalonkan diri, penyalahgunaan kekuasaan dan politik uang rentan dilakukan calon-calon yang memiliki relasi kekuasaan dengan pemerintah pusat. ”Semisal gubernur, menteri, mantan menteri, polisi dan TNI aktif, sedangkan di legislatif, ada calon dari DPR, DPRD provinsi, kabupaten dan kota, serta ada juga dari kalangan ASN (aparatur sipil negara). Mereka merupakan aktor-aktor yang punya relasi kuasa dan bisa memengaruhi alokasi APBD atau kebijakan untuk kepentingan kampanye,” ujar Ibeth di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, kemarin. Direktur Eksekutif IBC Roy Salam menambahkan, ada banyak modus yang bisa digunakan petahana untuk melakukan politik uang, termasuk menjadikan APBD sebagai sumber dana kampanye. ”Bisa lewat bantuan sosial, hibah, dan kebijakan daerah. Semisal di salah satu daerah ada banyak kepala desa yang diberangkatkan untuk kunjungan kerja atau studi banding, tapi isinya hanya jalanjalan,” ucap dia. Untuk calon-calon dari kalangan legislatif, menurut Roy, kedok dana aspirasi bisa digunakan untuk mendanai kampanye mereka di daerah. ”Jadi, tidak hanya
petahana, tapi ada banyak calon yang bisa menyalahgunakan uang atau fasilitas negara.” Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu RI Abhan mengungkapkan pihaknya telah menerima laporan dana awal kampanye dari seluruh calon. Tanpa memerinci, ia menjelaskan 11 pasangan melaporkan dana kampanye terbesar, yakni Rp1 miliar-Rp13 miliar. Untuk mengawasi dana kampanye, Bawaslu akan bersinergi dengan KPK. Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengingatkan semua calon jujur melaporkan dana kampanye dan penggunaannya. Bawaslu juga telah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi. ”Perlu diingat bahwa UU Pilkada mengatur sanksi pidana bagi mereka yang (menggunakan) dana kampanye yang tidak semestinya. Paslon bahkan bisa dibatalkan,” tandas Fritz.
Kasus memalukan Tak cuma oleh kontestan, korupsi politik ternyata juga dilakukan penyelenggara dan wasit pilkada. Satgas Antipolitik Uang Polri pun telah menangkap Ketua Panwaslu Heri Hasan Bahri dan anggota KPU Kabupaten Garut Ade Sudrajad, Sabtu (24/2), karena diduga menerima suap dari calon. Penangkapan itu dilakukan atas laporan bahwa keduanya menerima uang sedikitnya Rp200 juta dan sebuah mobil. ”Ini berkaitan dengan dua paslon yang sudah dibatalkan tidak ikut pilbup ternyata sudah memberikan sejumlah hadiah atau uang kepada komisioner dan ketua panwas,” kata Dirserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana. Selain Ade dan Heri, imbuh Surya, Polda Jabar telah menetapkan tersangka baru. Namun, ia enggan menjelaskan jati dirinya. ”Dia ini (diduga) pemberi suap.” Bawaslu sudah memberhentikan sementara Heri, begitu pula Ade yang akan dinonaktifkan. (EM/ Aya/AD/AU/X-8)
AFP/OLI SCARFF
PENENTU KEMENANGAN: Gelandang Manchester United Jesse Lingard melakukan selebrasi setelah mencetak gol kedua dalam laga Liga Primer Inggris antara Manchester United dan Chelsea di Stadion Old Trafford, kemarin. Pertandingan berakhir 2-1 untuk kemenangan Manchester United.
NARKOBA
Tangkapan Besar Diduga Modus Pengalihan TEMUAN narkoba dalam jumlah besar bisa merupakan modus untuk mengalihkan perhatian petugas. Pada waktu yang bersamaan, diduga terdapat narkoba dalam jumlah besar dengan metode lain yang masuk ke wilayah NKRI. Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Polisi Sulistriandriatmoko mengatakan hal itu saat dihubungi, kemarin. “Bisa jadi temuan narkoba oleh aparat yang dilakukan Polri dan Bea Cukai itu memang tangkapan yang sukses. Tapi di sisi lain, dari analisis kejahatan narkoba, bisa saja itu hanya umpan bahwa dia
akan memasukkan narkoba dengan metode lain mengingat aparat lebih berkonsentrasi ke temuan mereka,” kata Sulis. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 1,6 ton lebih di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (20/2). Aparat juga sempat mengungkap kasus penyelundupan 1 ton sabu di kapal MV Sunrise Glory yang berbendera Singapura di perairan Kepulauan Riau, 9 Februari lalu. Sementara itu, kabar ditemukannya 3 ton sabu di dalam kapal ikan
Profesor Minim Karya Ilmiah
MV Win Long BH 2998 di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (23/2), terkonfirmasi hoaks. Direktur Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Eko Daniyanto membantah hal itu. Dengan demikian, total temuan narkoba ialah 2,6 ton. “Yang terakhir 3 ton itu belum terbukti. Itu bisa juga sengaja digiring sindikat di tempat lain. Tapi ini baru analisis sementara,” tandasnya. Sulis menambahkan, bisa jadi itu hanya kamuflase dengan cara mereka mengirim kapal yang benarbenar bermuatan ikan. “Bisa jadi untuk mengalihkan ke-
Ancaman pencabutan dan pemotongan tunjangan guru besar jika mereka tidak menulis artikel di jurnal internasional jangan-jangan justru kontraproduktif karena akar masalahnya bukan itu. Kolom Pakar | Hlm 10
PILPRES 2019
SELA
Tiga Kriteria Pendamping Jokowi SETELAH mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadi calon presiden 2019-2024, PDI Perjuangan menyiapkan tiga kriteria pendamping mantan Wali Kota Solo itu. “Kriteria yang pasti ada tiga, yaitu memiliki chemistry yang cocok dengan Presiden Jokowi, menambah elektabilitas di Pemilu 2019, dan ketiga, cawapres yang diusung menggambarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga di area Rakernas III PDIP di Denpasar, Bali, kemarin. Menurut dia, terkait dengan siapa sosok cawapres yang akan diusung PDIP, itu merupakan wilayah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jokowi. “Penetapan sosok cawapres juga harus dibicarakan dengan partaipartai yang mendukung Jokowi di Pilpres 2019,” pungkasnya. Sebelum PDIP, mantan Gubernur DKI itu juga lebih dulu diusung Partai NasDem, Golkar, PPP, dan
sibukan aparat,” ujarnya. Di lain sisi, Sekjen Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Antinarkoba Nasional (DPP Forkan) Anhar Nasution menegaskan, dengan adanya hasil tangkapan yang berlipat ganda di awal 2018 jika dibandingkan dengan di awal 2017, sudah saatnya perang terhadap narkoba benar-benar digalakkan. Menurut Anhar, jumlah 2,6 ton hasil tangkapan BNN saja sudah mengkhawatirkan. Menurut keterangan salah satu pejabat BNN, lanjut Anhar, bila ada penangkapan 1 ton, besoknya akan ada narkoba seberat 2 ton beredar. (Aya/X-6)
ANTARA
Eriko Sotarduga
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hanura. Ada pula Partai Solidaritas Indonesia, Perindo, dan PKPI. Secara terpisah, Sekjen Partai NasDem Jhony G Plate menyarankan kriteria cawapres ialah yang mampu memberikan elektabilitas memadai kepada Jokowi. “Selain itu, harus memiliki kecocokan dengan Jokowi,” ujarnya. Dia menambahkan, pendamping Jokowi yang diusung nanti bisa saja menjadi capres pada Pilpres 2024.
Artinya, calon yang digaet harus memiliki visi dan misi jangka panjang ketika nantinya dia terpilih dan dipersiapkan untuk pilpres selanjutnya. “Karena Jokowi tidak mungkin maju kembali setelah terpilih dua kali secara beruntun sebagai Presiden Indonesia,’’ tandasnya. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai pendamping Jokowi yang ideal harus berasal dari kalangan tokoh agama. Menurutnya, kombinasi agamais dan nasionalis selalu dipertahankan sejak Indonesia berdiri. “Soal sosok santri ini siapa, PPP hanya berharap Jokowi bisa bermusyawarah atau meminta masukan dari para pemimpin partai pengusungnya,” ujarnya. Terkait dengan kemungkinan duet Jokowi-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pengamat politik CSIS Arya Fernandes menilai kecil kemungkinan hal itu terjadi di Pilpres 2019. “Di koalisi banyak yang minat. Ada (Ketum PP) Romi, (Ketum PKB) Cak Imin, dan Wiranto. Kecuali terjadi deadlock, baru mungkin akan muncul nama jalan tengah. Bisa ambil nama rekomendasi dari koalisi atau nama baru penjajakan Jokowi sendiri,” ujar Arya di Jakarta, kemarin. (Deo/Pol/Ant/X-4)
Pelupa Mungkin Lebih Fokus APAKAH Anda merasa terus-menerus melupakan sesuatu atau salah menempatkan benda-benda penting? Anda mungkin merasa tidak enak, tapi jangan bersedih. Sebuah studi yang diterbitkan Neuron DUTA telah menemukan bahwa memiliki sifat pelupa adalah bentuk kecerdasan karena hal itu menunjukkan bahwa otak Anda hanya terfokus pada hal-hal penting. Paul Frankland dan Blake Richards dari University of Toronto melakukan penelitian itu dan menemukan bahwa orang-orang yang mencoba mengingat semuanya sering kali mengalami kesulitan membuat keputusan penting. Kesimpulan itu ditarik setelah para peneliti mempelajari data tentang kehilangan ingatan dan aktivitas otak, baik pada manusia maupun hewan. Mereka menemukan bahwa pikiran yang mampu menimpa kenangan lama dengan hal baru dapat beradaptasi dengan situasi anyar dengan cepat. (Indy100.com/Arv/X-8)
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG