KAMIS, 25 01 2018 NO. 13362/ TAHUN KE-49 28 HALAMAN Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
B E N C A N A A S M AT
Sekitar 15 Ribu Warga Menderita Gizi Buruk
ANTARA/M AGUNG RAJASA
PASIEN DIPERBOLEHKAN PULANG: Orangtua bersama anak-anak mereka menaiki longboat dalam perjalanan pulang ke rumah di Distrik Jetsy, Kabupaten Asmat, Papua, Selasa (23/1). Anak-anak penderita gizi buruk yang sudah sembuh setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, diperbolehkan pulang.
WARGA di pedalaman Kabupaten Asmat yang menderita gizi buruk diperkirakan sekitar 15 ribu orang. Gizi buruk yang melanda warga itu dipicu sejumlah faktor seperti lokasi yang sulit dijangkau, minimnya sarana kesehatan, taraf ekonomi rendah, keterbatasan sarana transportasi, dan akses distribusi makanan. “Selain kurang puskesmas, tenaga medis juga. Kepala puskesmasnya bukan dokter. Dokter muda atau dokter magang diharapkan bisa hadir di Papua untuk mengisi pos yang kosong,” kata Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, kemarin. Selain itu, Boy menambahkan warga Asmat kini masih membutuhkan 2.000-3.000 vial vaksin campak. “Untuk cadangan sehingga kami tetap bisa memberi vaksin kepada anak-anak.” Menurut Boy, Polda Papua bersama Kodam Cenderawasih akan membentuk satgas kesehatan untuk memetakan sejumlah wilayah rawan penyakit dan mendatangi daerah
tersebut untuk memberikan pengobatan. Di Kabupaten Asmat, proses pelayanan kesehatan terkait dengan wabah campak dan gizi buruk masih terus dilakukan. Selain itu, kalangan swasta memberikan bantuan makanan bergizi dan obat-obatan. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta Kementerian Kesehatan mengevaluasi penanganan kesehatan melalui tim kesehatan terpadu. Di sisi lain, Kementerian Sosial melakukan penataan lingkungan tempat tinggal dan sanitasi dengan dukungan operasional TNI dan Polri. Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengakui masalah gizi buruk dan wabah campak di Asmat dipicu pola makan dan tidak meratanya imunisasi. Terkait dengan geografis, lanjut Nila, medan sulit ditempuh karena 90% merupakan lautan. “Pola hidup mereka nomaden, akses transportasi sulit, dan tidak ada puskesmas di sana.” (Ind/MC/Ant/X-3) Dana Otsus... | Hlm 23
Egoisme Daerah Picu Federalisme Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri tetap bisa mengontrol pembuatan peraturan daerah sebelum diterbitkan. M. TAUFAN SP BUSTAN
m.taufan@mediaindonesia.com
S
IKAP egoisme daerah atas nama politik otonomi menyebabkan daerah seenaknya membuat peraturan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Jika dibiarkan terus, hal itu bisa memicu isu federalisme. Dosen antropologi FISIP Uni-
versitas Malikussaleh Lhokseumawe, Teuku Kemal Fasya, mengatakan egoisme daerah itu disebabkan sebagian besar pemimpin daerah tidak memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi. “Jadi, pesan Presiden Jokowi itu jelas agar pemerintah daerah disiplin menjadi bagian dari pemerintah pusat dalam mengejar capaian-capaian pembangunan nasional,”
ujarnya ketika dihubungi, tadi malam. Dalam rapat kerja dengan gubernur dan ketua DPRD, Presiden Joko Widodo mengingatkan pimpinan daerah untuk tidak membuat kebijakan atau aturan sendiri yang tidak selaras dengan pemerintah pusat. “Ini perlu saya ingatkan, yang namanya otonomi daerah itu bukan federal. Kita ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, hubungan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota ini masih satu garis,” kata Presiden (Media Indonesia, 24/1). Kemal menyebutkan penerbitan perda yang menyimpang dari rambu-rambu kebijakan
nasional malah bisa terjerembap pada bad governance dan perilaku koruptif. “Jadi, politik otonomi daerah tetap harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan moralitas sehingga memahami bahwa di tangan pemerintahan daerah ada tanggung jawab juga menjaga Indonesia sebagai gambaran besar pemerintahan,” tandasnya. Ahli psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengungkapkan pesan Presiden Jokowi kepada pimpinan daerah untuk tidak membuat perda yang tak selaras dengan kebijakan nasional merupakan bentuk
kegundahan sebagai kepala negara. Menurut dia, persoalan itu tidak terkait dengan isu federalisme. “Sebenarnya bukan tentang semangat federalisme yang meninggi di daerah, melainkan daerah itu semakin berani untuk membuat aturan sendiri. Ya, karena otonomi daerah tadi itu,” imbuhnya.
Bukan macam ompong Peneliti Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Khairul Fahmi, mengatakan pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kewenangan pemerintah pusat untuk
Mereka yang bermental busuk akan memaknai pemberian otonomi seluas-luasnya sebagai mandat kekuasaan tak terbatas bak raja-raja kecil.”
Politik Mahar Tunggu Penindakan
Bawaslu akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu untuk menuntaskan kasus-kasus mahar politik.
Dalam percakapan keduanya juga disebutkan nama-nama politikus Golkar lainnya, seperti Kahar dan SN.
Sejumlah catatan merah ditorehkan fraksi-fraksi di DPRD. PDIP menyebut langkah interpelasi diperlukan.
Editorial | Hlm 2
Politik| Hlm 4
Tipikor | Hlm 6
Perkotaan | Hlm 12
Suap Bakamla Mengalir ke Golkar
Rapor Merah Anies-Sandi Dorong Interpelasi
menganulir peraturan daerah, bukan berarti pemerintah pusat menjadi macan ompong. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, kata dia, tetap bisa mengontrol pembuatan perda sebelum diterbitkan. “Peran pusat itu sebelum jadi perda. Kalau sudah jadi perda, tidak boleh dibatalkan pusat karena itu sudah menjadi kewenangan Mahkamah Agung sesuai Pasal 24A ayat 1 UUD 1945,” kata Khairul ketika dihubungi, tadi malam. Menurut dia, pernyataan Presiden Jokowi mengingatkan kepala daerah itu sudah benar karena dalam konsep negara
kesatuan, kebijakan-kebijakan daerah harus sejalan dengan pusat. “Khusus untuk yang berhubungan dengan urusan otonominya, pemda boleh mengambil keputusan sesuai kondisi daerahnya. Tapi kalau urusan yang bersifat kongruen dengan pusat, pemda tidak boleh bergerak secara berlawanan.” Khairul menambahkan, pascaputusan MK, daerah jangan menganggap pemerintah pusat tidak bisa mengontrol produk hukum daerah. “Sebab pasal-pasal terkait evaluasi terhadap perda dalam UU Pemda masih tetap berlaku,” ujarnya. (Alw/DW/RF/BB/EP/X-10)
“Pilkada di 171 daerah akan berlangsung kondusif. Kami yakin kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam berdemokrasi.” Tito Karnavian
Kepala Kepolisian RI Indonesia Memilih | Hlm 3 SENO
Hari Gizi dan Defisit Pangan di Asmat
Pemerintah patut mengoreksi ulang kebijakan pangan dengan lebih berpihak pada pengembangan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
SELA
YA P T H I A M H I E N AWA R D 2 0 1 7
Bawang Merah Bantu Lawan Resistansi Obat
Gus Mus, Tokoh Pejuang HAM
SEBUAH penelitian menyebutkan bawang merah dapat membantu melawan resistansi antibiotik pada kasus tuberkulosis (Tb). Periset percaya bahwa sifat antibakteri yang diekstraksi dari bawang merah persia itu dapat meningkatkan efek pengobatan antibiotik yang ada. DUTA Mereka mengatakan itu bisa membantu ‘memperbaiki keadaan’ Tb yang resistan terhadap obat, yang menginfeksi 490.000 orang pada 2016. Namun, mereka mengatakan penelitian masih dalam tahap awal dan uji klinis perlu dilakukan. Dalam studi yang dipimpin Birkbeck, University of London dan University College London, tim peneliti melakukan tes pada empat molekul yang berbeda pada bawang merah itu, yang merupakan bahan pokok masakan Iran. Mereka menemukan keempat molekul mengurangi keberadaan bakteri dalam Tb yang resistan obat. (BBC/Hym/X-10)
ACHMAD Mustofa Bisri atau yang dikenal dengan sapaan Gus Mus menerima anugerah Tokoh Pejuang HAM 2017 dari Yayasan Yap Thiam Hien. Gus Mus dipandang sebagai tokoh Islam atau ulama yang bisa menghadirkan ketenangan di tengah panasnya jagat perpolitikan di Tanah Air, terutama menjelang dan selama pilkada serentak 2017. “Tulisan dan puisi Gus Mus viralnya luar biasa. Ini menunjukkan masyarakat merindukan karya Gus Mus karena memberikan kedamaian. Ini cara terbaik dan sangat efektif dalam memengaruhi masyarakat,” kata Ketua Dewan Juri Yap Thiam Hien 2017, Zumrotin K Susilo, di malam
penganugerahan Yap Thiam Hien Award 2017 di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, tadi malam. Gus Mus, lanjut Zumrotin, kendati memiliki basis massa besar, tidak sedikit pun memanfaatkannya untuk pribadi. “Gus Mus memilih untuk memperjuangkan HAM dan keadilan dengan teduh.” Dalam kesempatan tersebut, Ketua Yayasan Yap Thiam Hien Todung Mulya Lubis menyatakan, ketika berlangsung pilkada DKI tahun lalu, Gus Mus dengan berani menolak masuknya agama ke panggung politik atau menjadikan agama sebagai alat kampanye dan untuk mendiskreditkan pihak lain.
“Membawa agama ke ranah politik atau kampanye adalah langkah mundur. Indonesia menjadi contoh karena bisa mengawinkan demokrasi universal dengan Islam yang terbuka dan toleran,” ujar Todung. Dalam sambutannya, Gus Mus dengan rendah hati menyatakan pemberian penghargaan tersebut adalah sesuatu yang disebutnya lebay. “Guru-guru saya di pesantren mengajarkan Indonesia itu rumahmu. Apa yang saya lakukan itu adalah menjaganya. Pejuang di partai harus mengedepankan kepentingan Indonesia. Kalian juga sedang memperjuangkan Indonesia,” tandas Gus Mus. (Ric/X-3)
Opini | Hlm 10
MI/USMAN ISKANDAR
TERIMA YAP THIAM HIEN AWARD 2017: Ulama sekaligus
budayawan KH Achmad Mustofa Bisri atau lebih akrab dipanggil Gus Mus menerima penghargaan Yap Thiam Hien Award 2017 di Jakarta, kemarin. Yap Thiam Hien Award merupakan penghargaan khusus yang diberikan kepada seseorang atau golongan yang menegakkan HAM dan memperjuangkan keberagaman.
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG