RABU, 24 01 2018 NO. 13361/ TAHUN KE-49 28 HALAMAN Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Jika perilaku lancung praktik mahar politik tidak dituntaskan dan tidak masuk proses hukum, demokrasi transaksional yang mendominasi.”
Bertempurlah demi Demokrasi
KPU Sambut Baik Usul KPAI
100 Hari Kerja, sekadar Ingin Tampil Beda
Keteguhan Megawati telah menempa PDIP sebagai partai ideologis yang memperjuangkan ideologi Bung Karno.
KPAI ingin KPU memasukkan isu mengenai perlindungan anak dalam materi debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Kedua lembaga itu segera menyiapkan MoU.
Masa-masa awal kerja Anies-Sandi dipenuhi kebijakan yang tidak melanjutkan estafet program pendahulunya.
Editorial | Hlm 2
Selekta | Hlm 2
Indonesia Memilih | Hlm 3
Perkotaan | Hlm 10
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
“Saya membentuk k Our lihat Eyes agar bisa melihat tan secara pasti kegiatan mereka (teroris). Mau ke mana mereka?” Ryamizard Ryacudu Menteri Pertahanan Politik & Keamanan | Hlm 5 SENO
Daerah Jangan Buat Aturan Sendiri
BENCANA ALAM
Gempa Banten Bikin Panik Warga Jakarta GEMPA tektonis berkekuatan 6,1 pada skala Richter, kemarin, mengguncang berbagai daerah di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Selain mengakibatkan rumah dan jalanan di wilayah Banten rusak, guncangan gempa itu juga sempat membuat kepanikan di ibu kota negara, Jakarta. Berpusat di Samudra Hindia dengan kedalaman 61 kilometer dan berjarak 43 kilometer barat daya Kabupaten Lebak, atau sekitar 143 kilometer dari Jakarta, gempa yang terjadi selama 50 detik pada pukul 13.34 WIB itu membuat karyawan di perkantoran dan gedung pemerintahan berhamburan menyelamatkan diri. Sejumlah pegawai dan pengunjung di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, misalnya, langsung berlarian turun menggunakan tangga darurat. “Getaran gempanya sangat terasa. Kita langsung lari turun dari lantai lima, panik,” ungkap Irwandi, salah satu pengunjung. Ketakutan juga melanda pengunjung Mall of Serang (MoS) di Provinsi Banten. Mereka pun berebut turun dari pusat perbelanjaan berlantai dua tersebut. Meski terjadi kegaduhan, tidak ada pengunjung yang cedera. “Semua ingin duluan, tapi untung ada satpam yang menenangkan kami,” ujar salah seorang pengunjung MoS, Ratu Fadiyah. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Riyadi, mengatakan gempa disebabkan patahan lempengan bumi. “Ini gempa tektonis di kedalaman 61 kilometer. Patahan itu menimbulkan daya yang besar, tapi tidak menimbulkan potensi tsunami,” ujarnya. Di sisi lain, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengimbau masyarakat untuk tenang dan tidak terpancing oleh isu menyesatkan soal akan terjadinya gempa susul-an yang lebih besar. “Iptek belum mampu memprediksi gempa secara pasti. Saat merasa ada guncangan gempa, segera keluar rumah
Dengan harmonisasi kebijakan di pusat dan daerah, Indonesia diharapkan bisa menarik lebih banyak investor. RUDY POLYCARPUS
rudy@mediaindonesia.com
D TAGANA KEMENSOS
ROBOH DIGUNCANG GEMPA: Warga melihat rumah yang roboh akibat diguncang gempa berkekuatan 6,1 pada skala Richter di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemarin. Gempa tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan lebih dari 1.000 rumah rusak.
atau mencari tempat yang aman,” kata Sutopo. Kementerian Sosial serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten kini
Pilkada 2018 dan Politik SARA
telah menyalurkan bantuan logistik bagi korban gempa di wilayah Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Sementara itu, Wakil Guber-
nur Banten Andika Hazrumy mengatakan pihaknya belum menetapkan status tanggap darurat bencana karena masih mendata jumlah pasti korban
dan nilai kerusakan akibat gempa. (Cah/Ssr/Sru/Try/Gan/ KG/SM/WB/DG/Ant/X-11) Delapan Siswa... | Hlm 13
Kita harus sepakat bahwa pilkada serentak 2018 semestinya tidak bermain dengan isu SARA, tapi mengedepankan politik rasional. Politik yang ditegakkan pada upaya luhur mengamalkan Pacasila dengan penuh penghayatan.
I depan para gubernur dan ketua DPRD provinsi se-Indonesia, Presiden Joko Widodo menegaskan otonomi daerah itu bukan federal. Indonesia ialah negara kesatuan yang memiliki hubungan satu garis dari pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota. Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan gubernur dan ketua DPRD untuk tidak membuat kebijakan atau aturan sendiri yang tidak selaras dengan pemerintah pusat. “Kita ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, hubungan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota ini masih satu garis,” kata Presiden saat menyampaikan pengantar dalam rapat kerja bertema Percepatan berusaha di daerah, di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Jokowi melanjutkan rapat kerja pemerintah itu salah satunya membahas persoalan single submission (mengawal masalah sampai tuntas) dengan gubernur dan ketua DPRD untuk menyatukan visi. “Kita harus mengharmonisasikan kebijakan pusat dengan kebijakan daerah.” Menurut Kepala Negara, dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu investasi dan ekspor yang meningkat. Jokowi mengakui pertum-
buhan investasi kita pada 2017 kalah jauh dari India yang naik 30%, Filipina 38%, dan Malaysia 51%. Indonesia hanya naik 10%. Presiden mengakui di Indonesia kebanyakan aturan, persyaratan, dan perizinan yang berbelit. “Solusinya dengan single submission untuk menyatukan pasar besar dalam satu kesatuan. Investasi nasional dengan aturan main, dengan perizinan, dengan undang-undang dan perda yang satu garis.” Terkait dengan pernyataan Presiden, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengaku pihaknya terkendala tumpang-tindihnya aturan untuk menyederhanakan perizinan. “Mempercepat izin itu tidak mudah. Misalnya aturan mengenai dampak lingkungan, izinnya harus terintegrasi agar bisa dilakukan percepatan.” Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengusulkan pembentukan satuan tugas untuk memantau regulasi yang menghambat izin di tingkat daerah. “Jadi, sistem single submission menjadi penting.” Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng menilai putusan MK yang membabat kewenangan Kemendagri membatalkan perda menjadikan daerah berani menerbitkan regulasi yang bersimpang jalan dengan pemerintah pusat. Jaweng mencontohkan, di Karawang ada perda penyerapan 60% tenaga kerja lokal. “Ini bisa positif, bisa tidak. Lalu di Banjarmasin dan Serang ada pungutan liar yang legal, yaitu biaya surat izin perdagangan. Liar karena dilarang pusat, legal karena ada perdanya.” Jaweng berharap pemerintah pusat mendesak kepala daerah mencabut perda bermasalah. “Atau pengusaha mengajukan uji materi terhadap putusan MK.” (Nur/DY/X-3)
Opini | Hlm 8
KEMANUSIAAN
SELA
Penanganan Gizi Buruk di Papua Cakup Multisektor
Pelihara Anjing Sehatkan Jantung
RUANG perawatan di Rumah Sakit Agats, Kabupaten Asmat, Papua, dipenuhi anakanak penderita campak dan gizi buruk yang terus bertambah. Kepala RS Agats, Richard Mirino, mengakui manajemen harus menambah tempat tidur di selasar dan teras rumah sakit. “Tenaga medis bergantian memeriksa pasien. Pasien yang sudah membaik kami pindahkan ke aula gereja sebelum mereka diantar pulang,” kata Richard, kemarin. Richard tidak menampik perihal dua anak yang meninggal karena orangtua
menolak anak mereka mendapat perawatan medis. “Anak sudah diberi infus, orangtua menolak dan menandatangani surat tidak ingin perawatan medis. Akibatnya, anak tersebut meninggal.” Bupati Asmat Elisa Kambu seusai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Bogor tadi malam menyatakan Jokowi meminta penanganan gizi buruk dan campak di Asmat harus menyentuh akar persoalan. “Artinya tidak sekadar mengobati warga, tetapi sekaligus memperkuat ketahanan pangan, pelayanan dasar,
Pemerintah menyampingkan opsi relokasi warga atas pertimbangan sosial dan tingkat kesulitan. infrastruktur dasar, dan perubahan sosial masyarakat. Kami usahakan pengobatan campak dan gizi buruk selesai dalam sebulan,” ujar Elisa yang menghadap Jokowi ber-
sama Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Nduga Yairus Gwijangge. Dalam pertemuan di istana, lanjut Elisa, pemerintah menyampingkan opsi relokasi warga dari pedalaman Asmat ke perkotaan atas pertimbangan sosial dan tingkat kesulitan. “Relokasi tidak karena terkait dengan budaya, adat, dan hak ulayat. Maksud Presiden kita perbaiki permukiman masyarakat. Kita beri mereka akses pelayanan kesehatan yang lebih baik,” ungkap Elisa. Mengenai penggunaan dana otsus di Papua yang asal-
asalan, BPK sudah menyiapkan tim untuk melakukan pemeriksaan pada FebruariMaret. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdhan mengatakan pada 2002-2010 BPK sudah pernah mengaudit dana otsus di Papua dan Papua Barat. “Ada dugaan penyimpangan sebesar Rp4,12 triliun di administrasi keuangan, kekurangan pekerjaan fisik, dan pembayaran honor. Sebanyak 12 kabupaten menjadi sampel waktu itu. Saya lupa (Asmat) menjadi sampel atau tidak,” tandas Yudi. (MC/Pol/ Nyu/X-3)
SEBUAH studi di Swedia terhadap 3,4 juta orang berusia 40-80 tahun menemukan hubungan antara seekor anjing dan penyakit jantung. Studi selama 12 tahun itu menyebutkan memelihara seekor anjing akan menurunkan risiko kematian akibat penyakit jantung hingga 23% dan 20% pada penyakit lain. Pemilik anjing menunjukkan respons stres lebih baik. Hal itu terlihat dari tekanan darah DUTA dan denyut nadi yang stabil, juga tingkat aktivitas fisik dan kadar kolesterol sedikit lebih rendah. Ahli epidemiologi dan penulis utama studi, Tove Fall, mengungkapkan efek terbesar kepemilikan anjing terutama pada orang-orang yang tinggal sendiri. “Anjing mendorong Anda untuk berjalan. Mereka memberikan dukungan sosial dan membuat hidup lebih bermakna,” jelasnya. (Theguardian.com/Ire/X-7)
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG