JUMAT, 23 02 2018 NO. 13390/ TAHUN KE-49 28 HALAMAN Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Seperti halnya Presiden, kita ikut mengingatkan para calon hakim untuk tidak mempermainkan hukum.”
Citarum Contoh DAS Lainnya
Formappi Ajak Gugat UU MD3
Tolak Politik Uang, Kader PAN Ditendang
Presiden Jokowi menargetkan revitalisasi Sungai Citarum selesai dalam waktu tujuh tahun.
Sampai masa sidang ketiga, DPR baru mampu mengesahkan satu undangundang dari 50 undangundang prioritas.
Bupati Muna Barat yang juga pengurus PAN dipecat karena menolak mendukung calon gubernur yang mempraktikkan politik uang.
Editorial | Hlm 2
Selekta | Hlm 2
Politik | Hlm 5
Regional | Hlm 12
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
“Indonesia punya populasi kelas menengah besar, reformasi di regulasi yang memudahkan, dan pertumbuhan ekonomi stabil.” Luhut Binsar Pandjaitan Menko Kemaritiman Ekonomi| Hlm 17 SENO
Riuh OTT, Indeks Korupsi Stagnan
DOK BNPB
Peningkatan signifikan dalam skor indeks persepsi korupsi dikatakan membutuhkan dukungan sungguhsungguh dari kalangan parlemen dan pemerintah.
MELIHAT TANAH LONGSOR: Warga melihat tanah longsor yang menimbun petani yang sedang menggarap sawah di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Salem,
CHRISTIAN DIOR SIMBOLON
BENCANA DI BREBES
B
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kemarin. Longsor tersebut mengakibatkan 5 orang meninggal dunia, 18 orang hilang, dan 14 orang luka-luka. Identitas semua korban sudah dikenali. Sebanyak 18 orang yang hilang diduga tertimbun longsor dan hanyut ke Sungai Cigunung.
Pencarian Korban Terkendala Kondisi Alam TIM pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR) masih beker ja keras mencari belasan korban longsor di Desa Pasirpanjang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Namun, upaya tersebut masih terkendala kondisi alam yang masih mengancam. “Tim SAR kesulitan mencari korban karena tanah masih bergerak, material longsor gembur, tebal, dan cukup luas. Alat berat belum dapat digunakan mencari korban,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, kemarin. Menurut data dari Bupati Brebes Idza Priyanti, telah ditemukan 5 kor-
Kapasitas Kepala Daerah
ban meninggal dunia dan masih ada 18 orang hilang yang diduga tertimbun longsor, serta 14 orang ditemukan selamat dalam luka-luka. Sutopo menjelaskan cuaca mendung berpotensi hujan dapat menyulitkan pencarian korban. Prinsip utama keselamatan, lanjutnya, dijadikan pedoman tim SAR gabungan: BPBD, TNI, Polri, Basarnas, PMI, Tagana, relawan, dan warga dalam pencarian korban. Saat ini BPBD Kabupaten Brebes sedang mengajukan penetapan status tanggap darurat bencana longsor kepada Bupati Brebes selama 14 hari, terhitung 22 Februari-7 Maret 2018. “Status tanggap darurat diperlukan untuk kemudahan akses pena-
nganan darurat longsor,” tukasnya. Longsor diduga akibat hujan deras yang terjadi di wilayah Kecamatan Salem selama beberapa hari terakhir ini. Longsor dari tanah perbukitan menuruni lereng mengikuti kontur tanah dan gravitasi sehingga menerjang sawah dan menimbun petani yang sedang bekerja. Lokasi longsor merupakan lahan Perhutani BKPH Salem petak 26 RPH Babakan sekitar 1 ha yang dekat dengan lahan pertanian dan dekat jalan menuju ke arah Bukit Lio. Longsor juga mengakibatkan jalan provinsi ruas Banjarharjo-Salem putus karena tertutup material. Presiden Joko Widodo lewat akun Twitter resminya, @jokowi, meminta
agar penanganan cepat dilakukan karena banyak korban masih tertimbun longsor. ‘Berdukacita atas musibah longsor di Brebes. Saya sudah instruksikan instansi terkait bergerak cepat untuk evakuasi korban. Semoga keluarga korban dikuatkan. Al Fatihah-Jkw’, tulis Jokowi dalam cicitannya, kemarin, pada pukul 17.37 WIB. Pada bagian lain, hujan deras yang mengguyur wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah, juga menyebabkan longsor di sejumlah titik di Kecamatan Wanayasa. Sejauh ini tidak ada korban meninggal. Titik terparah di Desa Wanayasa yang menimbun jalan provinsi di wilayah itu. (Ind/JI/LD/Ant/X-5)
Penyelenggara, pemikir, praktisi, dan juga tokoh yang ada bertanggung jawab untuk menelanjangi calon pemimpin agar terpilih yang terbaik dari yang baik, bukan sebaliknya.
Opini| Hlm 8
SELA
HUKUM
Anggur Cegah Kerusakan Gigi
Polisi Mulai Jaga Pemuka Agama
ANGGUR merah sebelumnya diketahui dapat membantu kinerja jantung dan menurunkan diabetes. Kini peDUTA nelitian baru menemukan polifenol dalam minuman itu bisa memerangi kerusakan gigi dan penyakit gusi. Tim peneliti menyebut polifenol anggur dapat mengurangi kemampuan bakteri menempel pada sel. Bila dikombinasikan dengan streptococcus dentisani, diyakini sebagai probiotik oral yang merangsang pertumbuhan bakteri baik, polifenol lebih baik dalam menghambat bakteri. Namun demikian, para ahli memperingatkan bahwa temuan anyar itu tidak menawarkan ‘lampu hijau’ untuk minum anggur merah lebih banyak. (BBC/Hym/X-5)
POLRI telah membentuk tim investigasi khusus untuk mencari keterkaitan antara pelaku penyebar ujaran kebencian dan kejadian penganiayaan terhadap sejumlah tokoh agama. Karopenmas Polri Brigjen Mohammad Iqbal mengatakan tim khusus yang diperintahkan Kapolri itu dipimpin Kasatgas Brigjen Gatot Edi dan telah bergerak ke Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. “Ada puluhan timnya. Hasil sementara belum ada. Tim sedang bekerja. Kemarin sudah ditangkap 18 tersangka. Ini menunjukkan jangan sampai pelaku hate speech memanfaatkan situasi. Ingin memperkeruh situasi,” ungkap Iqbal di Jakarta, kemarin. Sementara itu, aparat keamanan bersama pemerintah daerah membentuk satgas pengamanan penyakit masyarakat demi menangani orang-orang tidak waras di Cirebon, Jawa Barat. “Orang tidak waras itu juga warga negara, perlu dibina. Kita harus
“Jangan sampai pelaku hate speech memanfaatkan situasi ini. Ingin memperkeruh situasi.“ Mohammad Iqbal Karopenmas Polri
waspada, tetapi jangan panik,” ungkap Kapolres Cirebon Kota AKB Adi Vivid Bactiar di Cirebon, kemarin. Adi menambahkan, pihaknya juga akan terus bersilaturahim ke sejumlah pesantren di Cirebon untuk memberikan rasa aman sehingga warga pesantren tetap dapat beraktivitas seperti biasa. Polres Sukabumi Kota memilih mengaktifkan kembali program sistem keamanan lingkungan di setiap pondok pesantren. “Setiap santri
akan diberi materi pemahaman dasar menyangkut keamanan dan ketertiban lingkungan, termasuk bagaimana bila ada tersangka atau cara mengamankan barang bukti,” ujar Kapolres Sukabumi Kota, AKB Susatyo Purnomo Chondro. Masih di Jawa Barat, Pemkot Tasikmalaya menggerakkan Komite Intelijen Daerah untuk menyelidiki simbol tanda silang yang ditulis di gedung Pondok Pesantren Sulalatul Huda, Kecamatan Cihideung. “Kominda beranggotakan 40 orang dari polisi, Kesbangpol, TNI, ulama, dan tokoh masyarakat. Mereka bergerak untuk mengantisipasi orang yang mencurigakan,” ungkap Kepala Kesbangpol, Kota Tasikmalaya, Deni Diyana. Sementara itu, Polda Jawa Timur kemarin memastikan penyerangan terhadap tokoh agama di Lamongan dan Tuban bukan termasuk teror terhadap tokoh agama, melainkan hanya ulah orang tidak waras biasa. (Sru/UL/AD/ST/FL/YK/CS/BB/ RF/X-11)
dior@mediaindonesia.com
A N YA K N YA o p e r a s i tangkap tangan (OTT) yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak berdampak terhadap upaya peningkatan indeks persepsi korupsi (IPK). Tahun lalu, misalnya, sebanyak 19 kasus korupsi diungkap dari hasil OTT. Tahun ini pun, belum genap dua bulan berjalan, puluhan orang, termasuk kepala daerah telah dijerat KPK, juga dalam OTT. Ironisnya, maraknya OTT oleh KPK tidak membuat peringkat IPK Indonesia di level global beranjak naik. Menurut hasil survei Transparency International (TI) yang dirilis, Kamis (22/2), IPK Indonesia 2017 stagnan. Seperti tahun sebelumnya, skor IPK Indonesia sebesar 37. Dari 180 negara yang disurvei, Indonesia berada di urutan ke-96 (lihat grafik). “Angka ini sama dengan perolehan skor 2016. Hal ini menunjukkan stagnasi upaya berbagai pihak, khususnya pemerintah, kalangan politisi, serta pebisnis dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata peneliti TI Indonesia Wawan Suyatmiko di Hotel Sari Pan Pasific, kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, kemarin. Dijelaskan Wawan, skor CPI berada pada rentang 0-100. Angka 0 dipersepsikan sangat korup, sedangkan skor 100 berarti bersih dari korupsi. Terdapat empat sumber data yang memengaruhi skor IPK, yakni data dari World Economic Forum, Global Insight Country Risk Ratings, Bertelsmann Foundation Transformation Index,
dan IMD World Competitiveness Yearbook. Chair of Executive Board TI Indonesia, Felia Salim, menambahkan, stagnasi skor IPK Indonesia menunjukkan bahwa kemudahan berbisnis tidak otomatis menggenjot IPK. “Apalagi, itu tidak diikuti dengan upaya serius dalam memutus relasi korupsi antara pejabat negara dan pebisnis,” ujarnya. Sebelumnya, pemerintah menargetkan untuk mencapai sasaran peningkatan IPK sebesar 65 pada 2019. Saat menanggapi hasil survei TI itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengaku agak kecewa. “Namun, setelah diteliti lebih dalam, yang menyebabkan indeks persepsi Indonesia tidak naik ialah korupsi di sektor politik yang masih dianggap sangat korup. Kedua di sektor penegakan hukum yang juga dianggap masih sangat korup,” terang Laode. Jika Indonesia ingin ada kenaikan signifikan dalam IPK, Laode mengatakan, “Perlu ada dukungan yang sungguh-sungguh dari parlemen dan pemerintah.”
Reformasi Direktur Advokasi Pukat UGM Oce Madril menilai posisi stagnan IPK merefleksikan reformasi pelayanan publik di era pemerintahan Joko Widodo yang belum optimal. “Indeks itu bisa jadi ukuran karena itu persepsi publik yang terbangun ketika publik berelasi dengan pemerintah. Kalau pelayanan publik masih koruptif, publik punya persepsi pemerintah tidak serius. Makanya (IPK) stagnan,” kata Oce, Kamis (22/2). Secara terpisah, Sekjen Fitra Yenny Soetjipto melihat salah satu penyebab IPK stagnan ialah kurangnya transparansi dalam lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, menurut Yenny, pemerintah harus merevolusi kelembagaan agar dapat mendorong transparansi di lembaga terkait. “Dengan begitu, upaya transaksional yang kerap kali terjadi di tahapan pembahasan ataupun perencanaan bisa dicegah,” pungkas Yenny. (Dro/Nur/X-6)
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG