@mediaindonesia
KAMIS, 19 10 2017
Anies-Sandi Serius Siapkan Rumah Vertikal DP 0% Harga Rp350 Juta http://bit.ly/2kZgD2I
NO. 13267/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN
@mediaindonesia
Rp4.000/eks
Asuransi untuk 587 Jemaah yang Wafat sudah Dibayarkan http://bit.ly/2gNHA4K
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
@mediaindonesia
E-mail: cs@mediaindonesia.com
Kasus Tanah yang Diduga Libatkan Sandiaga Mandek http://bit.ly/2yvQ8GN
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
B I L AT E R A L
Qatar Incar Proyek Infrastruktur Tanah Air G E N C A R N YA p e m b a n g u n a n infrastruktur di Indonesia menyedot perhatian Qatar. Kunjungan kenegaraan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani menjadi momentum peningkatan kerja sama di bidang infrastruktur dan turisme. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani banyak membahas perekonomian dan rencana kerja sama kedua negara. “Saya telah bahas tadi dengan Paduka Yang Mulia mengenai upaya kerja sama di bidang infrastruktur dan turisme,” kata Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. Saat ini, Qatar menanamkan investasi di Indonesia, di antaranya untuk pembangunan PLTGU Sumbagut 134 senilai US$1 miliar dengan PT Pembangkit Jawa-Bali dan Nebras Power di PT Payton Energy senilai US$1,3 miliar. Kunjungan itu merupakan yang pertama kali bagi Sheikh Tamim yang bertepatan pula dengan 41 tahun terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara. Pertemuan tersebut sebagai kunjungan balasan
atas kedatangan Presiden Jokowi ke Qatar pada 2015. Selain itu, Jokowi menitipkan keberadaan 43 ribu warga negara Indonesia (WNI) di Qatar yang turut berkontribusi dalam pembangunan di Qatar. Di tempat yang sama, Sheikh Tamim mengatakan, selain di bidang ekonomi, pertemuan juga membahas beberapa hal terkait dengan politik regional seperti blokade yang dilakukan negara Timur Tengah terhadap Qatar. Secara terpisah, PT Pelabuhan Indonesia II Persero (IPC) menandatangani kesepakatan bersama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Qatar Ports Management Company/ Mwani Qatar. Kerja sama itu menyangkut sektor kepelabuhanan. Penandatanganan dilakukan Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha IPC Saptono R Irianto dan Direktur Hamad Port sebagai perwakilan dari Mwani Qatar Capt Abdulaziz Al Yafei. Kesepakatan itu melingkupi struktur dan tata organisasi perusahaan, manajemen, serta pengoperasian kepelabuhanan. (Pol/Tes/X-4)
AFP/BAY ISMOYO/POOL
KUNJUNGAN EMIR QATAR: Presiden Joko Widodo bersama Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani melihat anak-anak mengibarkan bendera
Indonesia dan Qatar saat memeriksa barisan dalam upacara penyambutan kenegaraan di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. Dalam pertemuan tersebut kedua pemimpin negara membahas peningkatan kerja sama di bidang infrastruktur dan pariwisata.
Pertahankan Stabilitas di Tahun Politik Pelambatan ekonomi tidak perlu dikhawatirkan jika pemerintah mampu menjaga kepercayaan pasar. ERANDHI HUTOMO SAPUTRA erandhi@mediaindonesia.com
U
NTUK mengantisipasi melambatnya perekonomian pada 2018 karena kita mulai memasuki fase tahun politik, pemerintah dituntut lebih fokus, kreatif, dan mampu menjaga stabilitas dalam mengelola keuangan. Demikian ungkap sejumlah pengamat ekonomi menanggapi tiga tahun berjalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Ya, itu harus dilakukan un-
tuk menghindari ketidakpastian ekonomi. Dunia usaha mungkin menunggu proses pilkada selesai baru memikirkan apakah perlu ekspansi atau sekadar menjalankan bisnis seperti biasa. Dunia usaha menanti kepastian terpilihnya pemimpin baru atau petahana. Ekonomi mungkin menggeliat lagi semester kedua 2018,” kata peneliti di Institute For Development of Economics and Finance, Eko Listiyanto, di Jakarta, kemarin. Menurut Eko, pada Juni tahun depan berlangsung sebanyak 171 pilkada di berbagai daerah dan proses pemilu legislatif serta pemilu presiden juga sudah mulai bergulir. Eko berharap tidak terulang lagi peristiwa seperti di pilkada DKI sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada 2018 bisa tercapai. Eko berkeyakinan jagat perpolitikan tahun depan bisa juga berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Ada banyak kampanye
dan pertemuan yang berpotensi menggerakkan roda ekonomi. “Pemerintah dapat memanfaat-
kan event Asian Games 2018 dan pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali. Libatkan UKM sehingga roda
di seluruh Indonesia, KUR yang meningkatkan kegiatan UKM, dan program sertifikasi lahan sehingga petani mempunyai akses ke bank tetap perlu dipertahankan,” ujar Firmanzah. Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden, Denni Puspa Purbasari, mengakui pemerintah menyadari tantangan pelambatan ekonomi pada tahun depan. “Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menjaga daya beli agar pertumbuhan konsumsi bisa mencapai 5%. Untuk menjaga daya beli itu pemerintah mengusahakan stabilitas harga bahan pokok, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengefektifkan bansos,” ungkap Denni. Denni percaya ramainya aktivitas politik pada tahun depan tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi. “Infrastruktur yang dibangun di berbagai daerah akan segera dirasakan manfaatnya.” (Ant/X-3)
ekonomi berputar di masyarakat bawah. Stabilitas politik penting untuk menjaga ekonomi tetap di jalan yang benar,” ujar Eko. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya menilai untuk mengantisipasi melambatnya perekonomian, pemerintah mesti memastikan optimalisasi serapan dana transfer daerah sebesar Rp701 triliun untuk mendorong perekonomian di daerah. “Proyek infrastruktur dengan anggaran Rp409 triliun harus digarap hati-hati agar tidak membebani APBN. Bila perlu disesuaikan dan ditingkatkan kerja sama dengan swasta,” ungkap Berly. Pengamat ekonomi yang juga Rektor Universitas Paramadina Firmanzah meminta pemerintah bisa meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah berdampak positif. “Gejolak harga pangan menjadi terkendali. Penyamaan harga BBM
Birokrasi DKI Jakarta pantang kembali ke tabiat lama, yakni tabiat mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat.”
Reklamasi Harus Terbuka dan Adil
Peserta Pemilu bakal Ditetapkan Februari
Tiongkok akan Menjadi Negara Sosialis Modern
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta masyarakat bersabar terkait dengan janji politiknya.
KPU akan menyampaikan hasil penelitian administrasi kepada seluruh partai politik. Bila ada catatan, parpol diberikan kesempatan untuk memperbaiki.
Presiden Xi Jinping menjanjikan akan membangun Tiongkok menjadi ‘negara sosialis modern’.
Editorial | Hlm 2
Selekta | Hlm 2
Politik & Keamanan | Hlm 5
Internasional | Hlm 14
“Perppu Ormas dibutuhkan untuk menjaga keutuhan NKRI. Pemikiran bahwa hal itu memicu otoritarianisme berlebihan.” Azyumardi Azra
Rektor UIN 1998-2006 Hukum | Hlm 6 DUTA
Anjing dan Pribumi Dilarang Masuk!
Munculnya kembali dikotomi pribumi versus nonpribumi, pribumi muslim versus pribumi nonmuslim, ialah mimpi buruk yang merusak sendi-sendi kebangsaan yang telah ditancapkan para pendahulu kita.
Opini | Hlm 9
KEBANGSAAN
Sudahi Polemik Pidato Anies Baswedan MENTERI Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meminta polemik terkait dengan pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diakhiri. Anies menyebut kata ‘pribumi’ dalam pidatonya di Balai Kota seusai pelantikan pada Senin (16/10). “Sudahlah kita sudahi polemik, sekarang mari kita sebagai warga Jakarta bersama-sama membangun Jakarta, ini penting,” kata Yasonna di Jakarta, kemarin. Dalam pidatonya, Anies menyinggung soal sejarah bangsa dengan mengatakan Jakarta ialah satu dari sedikit tempat di Indonesia yang merasakan hadirnya penjajah selama berabadabad lamanya. “Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme.
“Bahkan nggak usah banyak ngomong, teknis saja. Yakinkan orang bikin ini, bersihkan ini, bersihkan itu.” Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR
Kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri,” ucapnya. Oleh banyak kalangan, penyebutan kata ‘pribumi’ itu dinilai tidak etis se-
kaligus kontraproduktif ketika warga Jakarta masih terbelah akibat pilkada. Namun, Yasonna menganggap Anies menggunakan diksi dalam pidatonya dengan maksud yang baik. Sebagai tokoh berlatar belakang akademisi, imbuh Yasonna, Anies diyakini paham aturan diskriminasi. Istilah pribumi sudah dilarang lewat Instruksi Presiden No 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Anies fokus ke masalah teknis
untuk membenahi Ibu Kota ketimbang pidato. “ B a h k a n n g g a k u s a h b a ny a k ngomong, teknis saja. Yakinkan orang bikin ini, bersihkan ini, bersihkan itu. Kerjaannya mondar-mandir saja. Ini kotor, bersihkan,” tandasnya. Akibat pidatonya, Anies dilaporkan DPD Banteng Muda Indonesia ke Bareskrim Polri. Anies dituduh melanggar Inpres No 26/1998 dan UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik. Anies enggan berkomentar soal pelaporan dirinya. “No comment saya,” tuturnya. Sebelumnya, ia menegaskan penyebutan kata ‘pribumi’ digunakan dalam konteks kolonialisme. (Nic/X-8)
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG