Mediaindonesia 19 04 2018 19042018052952

Page 1

KAMIS, 19 04 2018 NO. 13442/ TAHUN KE-49 28 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Ada 40 Jembatan Seusia Cincin Lama

Rekayasa lalu lintas Pemerintah terus menyelesaikan pembangunan Tol Trans-Jawa ruas Batang-Semarang. Kemarin, Polres Batang melakukan rekayasa lalu lintas menyusul pemasangan balok girder jembatan layang di Gringsing, Kabupaten Batang, Jateng. Project Manager Tol BatangSemarang Seksi I dan II, Muhammad, mengatakan pembangunan tol Batang-Semarang sepanjang 75 kilometer telah mencapai 75,4% dan diharapkan dapat menjadi jalur fungsional saat arus mudik Lebaran mendatang. (Pra/Cah/YK/ CS/PO/AS/X-11)

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

Harus dicatat bahwa ketentuan pembatasan transaksi yang akan diatur RUU itu berimplikasi sangat luas, bukan hanya pemberantasan korupsi.”

INFRASTRUKTUR

DIREKTUR Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arie Setiadi Moerwanto mengungkapkan ada sekitar 40 jembatan di Jawa yang memiliki karakter dan usia yang sama dengan Jembatan Cincin Lama di Tuban, Jawa Timur, yang ambruk pada Selasa (17/4). “Jembatan-jembatan itu dibangun pada masa Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Rata-rata usianya sekitar 50 tahun,” ujar Arie di Jakarta, kemarin. Seluruh jembatan itu, lanjut Arie, mendapat pemeliharaan rutin. Ditjen Bina Marga di tahun ini mengalokasikan dana pemeliharaan jembatan sebesar 15% dari total keseluruhan anggaran yang mencapai Rp41,6 triliun. Di lain pihak, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan jembatan itu akan bisa dilewati kembali dalam 40 hari ke depan. “Namun, kami masih menunggu hasil rekomendasi dari temuan di lapangan oleh anggota Komite Keselamatan Konstruksi,” ujarnya. Terkait dengan angkutan barang kelebihan muatan yang diduga menjadi penyebab robohnya jembatan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan telah mempersiapkan aturan baru untuk jembatan timbang. Pada bagian lain, tim gabungan kemarin memotong kendaraan yang jatuh ke dasar Jembatan Cincin Lama menjadi tiga bagian untuk memudahkan proses evakuasi.

Harian Umum Media Indonesia

Editorial | Hlm 2

Hanya Jokowi dan Prabowo Kelas Berat Jika dilihat dari survei, tidak ada lagi kandidat yang tepat untuk bertarung di Pilpres 2019 kecuali Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Selekta | Hlm 2

ANTARA/JEREMIAS RAHADAT

PROSESI ADAT PATAH PANAH: Uang sebanyak Rp3 miliar ditumpuk di atas meja seusai perdamaian atau prosesi adat patah panah di Distrik Kwamki Narama, Timika, Papua, kemarin. Pemkab Mimika memberi bantuan sebesar Rp3 miliar dalam rangka pemulihan perdamaian di antara kelompok yang bertikai di Kwamki Narama yang mengakibatkan 20 orang meninggal dunia. Perdamaian Seharga... | Hlm 13

Kaji Ulang Pembatasan Transaksi Tunai Draf RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal masih menunggu paraf dari beberapa menteri sebelum diserahkan kepada Presiden. ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

D

EWAN Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengkaji kembali secara mendalam RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) agar tidak menimbulkan hambatan dalam kegiatan perekonomian masyarakat. RUU yang akan menjatuhkan sanksi bagi pihak yang melakukan transaksi tunai lebih dari Rp100 juta di dalam negeri itu menjadi topik bahasan dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan PPATK, kemarin. Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PAN, Mulfachri Harahap, menyatakan RUU PTUK tidak tepat untuk saat ini karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Kita banyak sekali melahirkan kebijakan yang ternyata kemudian menjadikan perekonomian melambat. Jadi, tolong RUU ini dipikirkan dan dikaji ulang.” RUU PTUK sudah masuk prolegnas di DPR sejak tahun lalu, tetapi tidak kunjung dibahas. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui draf RUU itu masih menunggu paraf para menteri sebelum diserahkan kepada Presiden. “Jika Presiden menyetujui, baru ke DPR.” Fraksi Partai NasDem dengan tegas menolak RUU PTUK maksimal Rp100 juta itu. Menurut Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate, pengaturan pembatasan transaksi tunai Rp100 juta itu hanya akan mengganggu perekonomian dan perdagangan dunia. “Dampaknya besar bagi pelaku usaha mikro, kecil,

“Dampaknya besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terbiasa transaksi tunai.” Johnny G Plate

Sekjen Partai NasDem dan menengah yang masih terbiasa melakukan transaksi tunai. Pemerintah pun belum sepenuhnya menyiapkan infrastruktur nontunai secara memadai. NasDem mendukung PPATK dan BI mencari alternatif untuk mencegah tipikor melalui transaksi tunai. RUU ini tidak cerdas dari sisi momentum politik,” kata Plate.

Memutus Jerat Jaring Korupsi Kaum Intelektual

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menjelaskan RUU PTUK maksimal Rp100 juta sudah memperhatikan kepentingan rakyat kecil yang belum bank minded. “KPK justru menginginkan lebih kecil dari Rp100 juta (Rp25 juta). Untuk transaksi cash intensif seperti toko retail dan warung kecil dikecualikan. SPBU masih banyak yang bayar cash juga bisa dikecualikan. BI berwenang mengubah nominalnya setelah berkoordinasi dengan Kemenkeu dan PPATK.” Ketua Tim Penyusunan RUU PTUK Yunus Husein menambahkan, khusus untuk sanksi perdata jika ada pihak yang melakukan transaksi tunai di atas Rp100 juta, transaksinya batal demi hukum dengan mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata. “Di negara lain, sanksi administratif bisa dalam ben-

tuk denda. Belgia mengenakan denda 225-250 euro, tapi tak lebih dari 10% dari nilai transaksi keuangan yang dilanggar. Di Bulgaria, 25%50% dari nilai transaksi yang dilanggar,” kata Yunus. Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto menilai gagasan RUU PTUK amat baik untuk mencegah penyalahgunaan uang tunai dalam jumlah besar. “Namun, jangan sampai jadi penghambat kegiatan ekonomi. Kami akan mengedukasi masyarakat mengenai manfaat transaksi nontunai.” Sementara itu, Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, mengapresiasi RUU PTUK yang kini sedang bergulir. “Ini langkah maju untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, seperti pencucian uang, penyelundupan, terorisme, dan korupsi.” (Uta/ Nyu/Dro/Ant/X-3)

Jangan Mau Diperas Kepala Daerah KPK berharap para pengusaha tidak lagi takut kehilangan pekerjaan hanya karena tidak memberikan sejumlah uang kepada oknum pemangku kebijakan. Indonesia Memilih | Hlm 3

Awasi Kampanye Jelang Hari Pemilihan Bawaslu telah menjalin kerja sama dengan berbagai operator media sosial untuk menekan pelanggaran pemilu. Regional | Hlm 12

SENO

“Sebagai menko polhukam, saya harus memahami betul kondisi nasional. Pada saat kita menghadapi pemilu, saya menemui tokohtokoh politik.” Wiranto

Menko Polhukam Politik & Hukum| Hlm 6

Jerat jaring korupsi harus segera diakhiri. Bila tidak, akan semakin banyak putra bangsa yang baik dan intelektualitasnya tinggi menjadi korban terjerat jaring korupsi.

Opini | Hlm 8

SELA

PILKADA

Terlalu Lama Duduk Kikis Daya Ingat

Dinasti Politik Sumber Aliran Dana Mencurigakan

DUDUK terlalu lama ternyata dapat menipiskan bagian otak yang penting untuk daya ingat. Pendapat itu merupakan hasil penelitian University of California, Los Angeles, AS, yang dipublikasikan di Plos. Tim peneliti menganalisis 35 responden berusia antara 45 dan 65 tahun dengan pemindaian otak khusus untuk melihat lobus temporal medial (pembentuk daya ingat). Mereka juga ditanya lamanya waktu untuk duduk selama minggu sebelumnya. Hasilnya, mereka yang menghabiskan waktu banyak untuk duduk memiliki DUTA struktur otak lebih tipis. Perilaku itu dapat meningkatkan risiko demensia dan penurunan kognitif. Para peneliti percaya bahwa aktivitas fisik jadi cara terbaik untuk mencegah penyakit alzheimer. (Indy100/Ire/X-7)

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus transaksi keuangan atau aliran dana mencurigakan menjelang Pilkada 2018. Lonjakan transaksi terjadi pada kuartal kedua 2017 saat petahana melepaskan jabatannya untuk mencalonkan diri, terutama di kalangan dinasti politik. “Terdapat sebanyak 52 transaksi keuangan mencurigakan. Dari 52 laporan tersebut, sebagian besar melibatkan penyelenggara pemilu, partai politik, dan mayoritas pihak incumbent,” kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad

Badaruddin saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di gedung parlemen, Jakarta, kemarin. Ia melanjutkan, transaksi keuangan mencurigakan selain tunai juga bersumber pada bank umum, bank pembangunan daerah, perusahaan asuransi, dan money changer. “Transaksi keuangan mencurigakan ini akan terus berkembang, khususnya pada kontestasi di tingkat II dan beberapa wilayah yang terindikasi adanya dinasti politik dan sebagainya,” ujarnya. Meski demikian, kata dia, pada transaksi itu belum tentu terjadi tindak pidana. “Semua

Terkait dengan transaksi keuangan tunai dari 2017 hingga kuartal I 2018 terdapat 1.006 laporan. indikasi akan kita telusuri dan sedapat mungkin kita menginginkan pilkada dan pemilu yang bersih,” tandasnya. Terkait dengan transaksi keuangan tunai, lanjutnya, dari 2017 hingga kuartal I 2018

terdapat 1.006 laporan. Laporan tersebut sebagian besar berhubungan dengan proses penyelenggaraan pemilu, partai politik, dan tim sukses. Dari sisi pencegahan, PPATK dan Bawaslu merevisi nota kesepahaman (MoU) pada 13 Februari 2018. Keduanya mempunyai peran strategis untuk mencegah terjadinya praktik pencucian uang serta politik uang dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu. Dengan demikian, diharapkan proses pilkada dan pemilu akan menghasilkan pemimpin yang bersih dan kredibel di lembaga legislatif, yudikatif, ataupun eksekutif.

Di tempat yang sama, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, meminta PPATK memantau rekening khusus para pasangan calon kepala daerah dalam pilkada serentak 2018. Pihaknya mengimbau PPATK tidak ikut latah mencurigai aliran dana pasangan calon kepala daerah. Menurutnya, saat ini Polri, KPU, Bawaslu, dan KPK latah mengawasi semua dana kampanye pilkada. Padahal, sudah ada rekening khusus para pasangan calon. “Ngapain ngurusin money politics. Jagain aja rekening khusus dana kampanye,” ujarnya. (Nov/X-4)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Mediaindonesia 19 04 2018 19042018052952 by Oppah - Issuu