KAMIS, 18 01 2018 NO. 13355/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com
Halaman 3 & 4
Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
Bila kalian, partaipartai politik, tetap menolak verifikasi parpol, mohon maaf, kita menyebut kalian rayap politik saja karena kalian telah menggerogoti demokrasi.” Editorial | Hlm 2
Perjuangan Nelayan Berbuah Manis Presiden Jokowi mengizinkan nelayan untuk menggunakan kembali cantrang sebagai alat penangkap ikan. Selekta | Hlm 2
Wiranto Minta Pengurus Hanura Rujuk Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oedang (OSO) telah berbincang langsung dengan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto. Keduanya sepakat bahwa tidak akan ada munaslub. Politik & Hukum | Hlm 6
SENO
“Tinggal dibuktikan ada atau tidak (mahar politik). Aturan ada, fatwa ada, jadi harus ditegakkan. Maka harus dieksekusi.” KH Ma’ruf Amin
Ketua Majelis Ulama Indonesia Indonesia Memilih | Hlm 4
B E R S U A R A
Jalan Lempeng Menuju 2019
Menyelisik (kembali) Urusan Beras
@mediaindonesia
Media Indonesia
Partai NasDem mendesak KPU memverifikasi faktual parpol peserta Pemilu 2019. Sipol tidak bisa menjadi acuan verifikasi. CHRISTIAN DIOR SIMBOLON dior@mediaindonesia.com
K
tepat dari segi waktu ataupun sosok. Dari segi waktu, karena mundurnya Khofifah yang mendesak diganti, ada kondisi objektif. Dari segi sosok yang ditunjuk, itu karena
pertimbangan kualitas. Terkait dengan dua sosok militer yang masuk jajaran pemerintahan, Moeldoko dan Agum Gumelar, Presiden mengatakan itu sebagai sesuatu
yang amat baik. “Malah bagus.” Presiden menegaskan, sebelum memilih sosok-sosok di reshuffle itu, ia sudah melakukan banyak pertimbangan. (Dro/Pol/Ant/X-6)
informasi pasar yang asimetris, struktur pasar yang oligopolistik, biaya distribusi yang mahal, menyebabkan fenomena harga beras dapat merangsek naik di saat banyak panen di berbagai daerah sentra produksi.
Opini | Hlm 8
SELA
OPINI
Menyusui Cegah Diabetes
Reshuffle, Konsolidasi Politik Jelang 2019
RISET terbaru menyebutkan perempuan yang menyusui selama enam bulan atau lebih akan mengalami penurunan risiko diabetes tipe 2 sebesar 47% daripada yang tidak menyusui sama sekali. Pun perempuan yang menyusui selama enam bulan atau kurang hanya mendapat 25% penurunan risiko diabetes. “Menyusui dapat melepaskan efek perlindungan melalui hormon yang bekerja di pankreas, mengendalikan kadar insulin dalam darah dan gula darah,” ungDUTA kap penulis utama riset Erica Gunderson, Selasa (16/1). Diabetes menurun secara gradual seiring dengan durasi menyusui, terlepas dari ras, diabetes gestasional, perilaku gaya hidup, ukuran tubuh, dan faktor risiko metabolik lainnya yang diukur sebelum kehamilan. Hasil riset yang dipublikasikan di Journal of American Medical Association (JAMA) Internal Medicine diperoleh setelah tiga dasawarsa dilakukan penelitian terhadap lebih dari 1.200 perempuan kulit putih dan Afrika-Amerika. (AFP/Ire/X-10)
@mediaindonesia
Legalitas Pemilu 2019 Terancam
PEROMBAKAN KABINET
PRESIDEN Joko Widodo mengambil langkah perombakan kabinet sebagai jalan untuk memperkuat Kabinet Kerja demi konsolidasi pencapaian pemerintah pada 2019. Teten Masduki yang baru saja melepaskan jabatan Kepala Staf Kepresidenan mengemukakan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Menurut Teten, pemerintahan Jokowi akan dilihat berhasil atau tidaknya dari pencapaian-pencapaian yang telah diraih. “Pak Presiden ingin memperkuat tim di sekitar beliau untuk konsolidasi berbagai program yang ada di pemerintahan,” kata Teten. Teten menambahkan pemilihan presiden tinggal satu tahun lagi jika dihitung Pilpres 2019 dilaksanakan pada 17 April. “September ini sudah ada pencapresan sehingga memang di tim Presiden perlu diperkuat untuk mengonsolidasikan capaiancapaian,” kata Teten. Teten yang mendapatkan penugasan baru sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden mengatakan akan bersinergi dengan Kantor Staf Presiden. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda melihat perombakan kabinet sebagai langkah taktis Presiden Jokowi untuk memperkuat posisinya menuju 2019. “Ini langkah taktis dari Jokowi dengan kalkulasi politik untuk memperkuat posisi menuju 2019. Jadi, reshuffle terbatas ini adalah reshuffle politik dan bukan reshuffle kinerja,” terang Hanta saat dihubungi, tadi malam. Di sisi lain, Hanta melihat masuknya lagi dua jenderal TNI dalam pemerintahan Jokowi, yakni Agum Gumelar dan Moeldoko, merupakan barisan militer yang memperkuat pengaruh Jokowi. Di samping itu, diyakini bahwa kedua figur baru itu dapat mengimbangi namanama militer yang sudah ada di dalam jajaran kabinet Jokowi. Presiden, kemarin, melakukan reshuffle kabinet ketiga kalinya (lihat grafik). Pengamat politik J Kristiadi menilai kocok ulang kabinet
Harian Umum Media Indonesia
Gun Gun Heryanto
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta
P
EROMBAKAN Kabinet Kerja Jokowi kembali terjadi. Pun menarik membaca pesan politik reshuffle Jokowi kali ini. Pesan kuatnya ialah konsolidasi politik, terutama terkait dengan politik representasi Golkar di pemerintahan. Sepertinya, Jokowi sedang meneguhkan posisi Golkar dalam barisan pendukungnya, terutama di fase krusial, dua tahun terakhir jelang 2019.
Jangkar politik Konteks pesan ini, dari penambahan kursi Golkar lewat Idrus Marham di Kabinet Kerja dan dipertahankannya Air-
langga Hartarto menjadi menteri perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Golkar, yang saat Pilpres 2014 mendukung pasangan Prabowo-Hatta, putar haluan menjadi bagian dari penyokong pemerintah, terutama setelah diakomodasi melalui reshuffle kabinet kedua, 27 Juli 2016. Ada simbiosis mutualisme antara Golkar dan Jokowi. Di satu sisi, Golkar punya kebutuhan strategis berada dalam habitus kekuasaan. Di sisi lain, Jokowi saat itu sedang berupaya mencapai titik keseimbangan politik seusai keter belahan dukungan di DPR yang sempat menyulitkannya di tahun pertama. Perubahan bandul politik Golkar tak lepas dari strategi relasi kuasa Jokowi ke partai ini. Jokowi membiarkan Setya Novanto (Setnov) menjadi
EGADUHAN menjelang Pemilihan Umum 2019 tak terelakkan lagi. Pasalnya, rapat konsultasi Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung DPR, Selasa (16/1), menyepakati menolak verifikasi faktual terhadap partai politik peserta Pemilu 2019, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menyesalkan kesepakatan tersebut. “Rapat itu menghasilkan kesepakatan ilegal karena berupaya melawan putusan MK yang bersifat final and binding. Itu langkah yang berpotensi mengancam legalitas penyelenggaraan Pemilu 2019,” kata Feri, tadi malam. Menurut dia, begitu KPU mengabaikan verifikasi faktual, penyelenggaraan pemilu akan dianggap bertentangan dengan konstitusi karena mengabaikan putusan MK. “Sifat final dan mengikat putusan MK itu artinya putusan itu berlaku layaknya undangundang. Penyelenggara pemilu harus mematuhi,” jelasnya. KPU, lanjut dia, masih bisa melakukan verifikasi faktual meskipun Pemilu 2019 sudah di ambang pintu. “KPU kan ada di seluruh wilayah. Itu soal niat KPU, mau atau tidak. KPU mampu tidak lepas dari bayang-bayang partai di DPR,” tukasnya. MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 173 UU Pemilu. Permohonan pasal terkait dengan verifikasi parpol itu diajukan Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama. Dalam putusan, MK menegaskan semua parpol peserta Pemilu 2019 harus diverifikasi. Sejak pertengahan Desember 2017 hingga awal Januari 2018, KPU tengah memverifikasi faktual empat parpol baru, yaitu Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai So-
lidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Berkarya. Hingga kini, 12 parpol peserta Pemilu 2014 belum diverifikasi secara faktual oleh KPU. Seusai rapat konsultasi, Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali berkilah verifikasi faktual sudah dilakukan KPU via Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). “Selain itu, di UU Pemilu pasal 173 itu hanya ada verifikasi, tidak verifikasi faktual,” ujar Zainuddin.
Ketua KPU menegaskan pihaknya bakal mencari cara verifikasi faktual. Sipol bukan acuan Partai NasDem mendesak KPU untuk melaksanakan putusan MK tersebut. “Mendesak KPU untuk segera melaksanakan putusan MK dengan memverifikasi faktual seluruh parpol yang lulus administratif,” kata Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Johnny menilai Sipol tidak cukup kuat untuk dijadikan acu an verifikasi bagi KPU. “Sipol tidak mengecek data kepengurusan yang tercantum sehingga bisa saja ada kepengurusan fiktif. KPU harus segera menyiapkan langkah teknis untuk memverifikasi faktual data yang telah dimasukkan ke Sipol,” jelasnya. Ketua KPU Arief Budiman menegaskan pihaknya bakal mencari cara verifikasi faktual. Saat ini, KPU tengah menyempurnakan revisi peraturan KPU tentang verifikasi faktual. “Karena putusan MK itu sudah agak terlambat, kami akan menyesuaikan caranya. Namun, kualitas penelitian (verifikasi faktual) tetap kita jaga. Putusannya seperti apa, nanti menunggu rapat konsultasi dengan DPR besok (hari ini),” ujar Arief di Jakarta, kemarin. (Uta/X-4) KPU Diminta... | Hlm 4
Ketua Umum Golkar di tengah keterbelahan dua kubu, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. Jokowi sangat menyadari, Setnov ibarat ‘kaca retak’ yang setiap saat rentan pecah berantakan, mengingat namanya dikait-kaitkan dengan kasus hukum dan etika, terutama skandal KTP elektornik. Lemahnya posisi Setnov secara pribadi dan kebutuhan strategis Golkar yang baru bangkit dari keterpurukan akibat dualisme kepemimpinan, membuat Golkar cepat merapat ke Jokowi sejak dini! Sejak itulah, Jokowi mengantongi dukungan cukup kukuh di Partai Golkar. Terlebih saat Setnov jadi tersangka dan terdakwa, maka jalan mulus peneguhan dukungan kian terbuka. Bersambung ke hlm 2
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG