@mediaindonesia
JUMAT, 15 09 2017
Sederhanakan Surat LPJ Program Pemerintah http://bit.ly/2wao5gH
NO. 13234/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN
@mediaindonesia
Rp4.000/eks
Risma Pastikan tidak Bertarung di Pilgub Jatim http://bit.ly/2y7tuCl
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
@mediaindonesia
E-mail: cs@mediaindonesia.com
Politikus Golkar sudah Setahun Konsumsi Sabu http://bit.ly/2fj4FeT
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
Jangan pernah ada pembiaran atas kebocoran dana desa. Jika itu dibiarkan, program dana desa yang mulia bisa bernasib seperti kapal Titanic.”
Keterlibatan Asma Dewi kian Benderang
Editorial | Hlm 2
Politik & Hukum | Hlm 4
Asma Dewi yang merupakan salah seorang koordinator gerakan Tamasya Al-Maidah itu dipastikan masuk struktur Saracen.
B E R S U A R A
Kejaksaan tidak Berniat Ambil Wewenang KPK
DPR menginginkan sistem kontrol penegakan hukum. Semestinya institusi penegak hukum yang menyelidik tidak melakukan penuntutan. Hukum | Hlm 6
NasDem-Golkar Dukung Nurdin Halid
Koalisi Partai Golkar dan Partai NasDem juga tengah membangun komunikasi untuk bekerja sama dalam pemilihan bupati/wali kota. Regional | Hlm 13
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
“Lemahnya kinerja inspektorat penyebab maraknya kepala daerah tertangkap tangan. Aparat inspektorat juga tidak memiliki kapasitas.” Laode Syarif
Wakil Ketua KPK Tipikor| Hlm 7 SENO
Intoleransi Hambat Demokrasi Bhinneka Tunggal Ika mengikat semua suku, agama, dan budaya di dalam persatuan dan kesatuan bangsa. PUTRI ANISA YULIANI
putrianisa@mediaindonesia.com
S
IKAP intoleransi, ujaran kebencian, dan unjuk rasa anarkistis berpotensi menghambat perkembangan demokrasi di sebuah negara. Demikian salah satu poin rangkuman Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 sebagaimana disampaikan anggota Dewan Ahli BPS, Musdah Mulia, di Kantor BPS, Jakarta, kemarin. Musdah mencontohkan mengapa IDI di DKI Jakarta dan Sumatra Barat tahun lalu menurun tajam. Pada 2016, IDI di Jakarta melorot 14,47 poin menjadi 70,85 dari posisi pada 2015 di angka 85,32. “Demonstrasi anarkistis di pertengahan 2016 hingga pelaksanaan pilkada 2017 menjadi faktor penyebab turunnya IDI di Jakarta. Kita tahu di periode itu muncul banyak sekali ujaran kebencian dan demonstrasi yang cenderung anarkistis,” kata Musdah. Di Sumatra Barat, lanjut Musdah, IDI tahun lalu turun 13,05 poin dari 67,46 pada 2015 ke posisi 54,41. “Kebebasan berpendapat dan kebebasan sipil mengalami penurunan di sana. Masyarakat kian tidak toleran dan mementingkan pendapat mayoritas. Apalagi ada kasus persekusi sehingga nilai kebebasan sipil di sana rendah,” jelasnya. Perbaikan IDI 2016 justru terjadi di Papua. Anggota Dewan Ahli BPS, Maswadi Rauf, mengakui kenaikan IDI di Papua terjadi di tengah panasnya hawa politik pilkada 2017. “Ini menandakan makin baiknya kebebasan berpendapat, beragama, dan berkurangnya diskriminasi, tetapi tetap harus ada perbaikan dalam
pendidikan politik agar kehidupan demokrasi juga semakin membaik,” tukas Maswadi. Secara umum, menurut Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, IDI di tataran nasional pada 2016 turun ke angka 70,09 dari tahun sebelumnya yang mencapai 72,82. Kecuk mengatakan penurunan IDI itu masih dalam level tidak mengkhawatirkan (lihat grafik). Penurunan IDI secara nasional itu, lanjut Kecuk, lebih disebabkan mandeknya kaderisasi partai politik, minimnya rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah, informasi APBD yang minim, dan demonstrasi anarkistis yang kerap terjadi pada 2016. Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengemukakan sudah waktunya masyarakat kembali kepada Bhinneka Tunggal Ika sebagai tali yang mengikat semua suku, agama, dan budaya di dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Irma, terlalu mahal bila kita membiarkan intoleransi terus berkembang. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menjelaskan urgensinya pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan kehidupan demokrasi. “Presiden menerbitkan Perppu Ormas karena gejala radikalisme yang semakin membahayakan kehidupan berbangsa,” ujar Teten di Gedung Bina Graha, kemarin. Terkait dengan iklim demokrasi, Teten menjamin semua instrumen kebijakan pemerintah dapat diuji publik melalui jalur MK, MA, dan PTUN. “Lihat demonstrasi 411 dan 212, tidak ada kekerasan. Kenapa itu tidak dilihat sebagai jaminan terhadap demokrasi?” (Fik/Nov/Pol/X-3)
AFP/POOL/WALLACE WOON
PRESIDEN PEREMPUAN PERTAMA SINGAPURA: Presiden terpilih Singapura Halimah Yacob dengan didampingi Perdana Menteri Lee Hsien Loong (kiri) dan Ketua Mahkamah Agung Sundaresh Menon mengucapkan sumpah saat upacara pelantikan di Istana Kepresidenan Singapura, kemarin. Halimah, 63, merupakan presiden perempuan pertama Singapura yang terpilih dalam pemilihan presiden yang diperuntukkan kandidat dari komunitas Melayu.
PEMBERANTASAN KORUPSI
KPK Diminta tidak Gantung Status Hukum KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak menggantung status hukum seseorang yang sudah menjadi tersangka bertahun-tahun tanpa proses peradilan. Tindakan semacam itu dinilai melanggar hak asasi manusia. Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar menegaskan hal itu, kemarin. “Masalah status tersangka menggantung, kami ingatkan proses peradilan kan berlangsung cepat. Kalau berlama-lama, kan melanggar HAM. Orang dihukum dulu tanpa proses peradilan yang
memutus dia bersalah atau tidak. Jadi, kita minta KPK tidak boleh menersangkakan orang tanpa batas waktu,” kata Agun, kemarin. Para tersangka yang sudah lama ditetapkan KPK antara lain Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino. Sejak 18 Desember 2015 hingga kini, kasusnya belum diproses. Sebelum divonis 3 tahun 6 bulan oleh hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 6 Juli 2017, Choel Mallarangeng juga menyandang status tersangka sejak Desember 2015. Juga ada mantan Dirut Garu-
Anggota Komisi III dari F-PKS, Nasir Djamil, menilai jangka waktu status tersangka seseorang perlu diatur. da Indonesia yang ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Januari 2017, tetapi hingga kemarin kasusnya belum dituntaskan.
Janji Memikat dari Raqqa
Saat menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan tidak ada niat KPK menggantungkan status tersangka kepada seseorang. Selain faktor formal ataupun materiel, menurut Saut, kekurangan penyidik menjadi salah satu penyebab lambatnya proses hukum terhadap tersangka. “Banyak hal di belakang itu (lambatnya proses hukum), baik soal formal maupun materielnya kasus itu sendiri. Yang utama minimnya penyidik. Beri KPK 20 ribu atau 8.000 pegawailah minimal,”
ujar Saut, kemarin. Saut mengatakan belum tahu persis jumlah tersangka KPK yang masih menggantung. “Saya harus cek lagi karena termasuk turunan kasuskasus yang sudah inkracht juga,” tandasnya. Anggota Komisi III DPR dari F-PKS, Nasir Djamil, menilai jangka waktu status tersangka seseorang perlu diatur. Ia mengatakan selama ini pengaturan itu belum ada di KUHAP. “Jadi, perlu dimasukkan ke RUU KUHAP yang akan dibahas setelah RUU KUHP rampung.” (Deo/Nov/X-6)
Menanggulangi terorisme membutuhkan gerak bersama seluruh elemen bangsa dan masyarakat.
Indeks Demokrasi.. | Hlm 4
Opini | Hlm 8
LAPORAN DARI 2017 SJS (5)
SELA
Memerangi Ekstremisme di Kalangan Anak Muda
Probiotik Potensial Cegah Kanker
USIANYA baru 18 tahun. Namun, pemuda yang tinggal di Maryland, Amerika Serikat (AS) itu berperan merekrut 40-50 orang untuk berangkat ke Suriah bergabung dengan Islamic State (IS). Dia melakukan ini dari basement rumahnya dengan menggunakan internet. Dia pun gemar menyebar ujaran kebencian. Dua pekan lalu, pemuda tersebut datang ke masjid yang dikelola All Dulles Area Muslim Society (ADAMS) Virginia, AS. “Dia ketika itu baru pertama kali ke masjid. Dia tidak pernah ke masjid sebelumnya,” kata Abur Raffa Quertani, imam masjid.
Imam Abur Raffa menceritakan kisah pemuda itu kepada jurnalis peserta 2017 Senior Journalists Seminar yang diorganisasi East-West Center yang berkunjung ke kantor ADAMS, pekan lalu. Yang lebih mencengangkan, anak-anak perempuan berusia 14 tahun dan 16 tahun dari Denver, Kolorado, AS, juga mencoba bergabung dengan IS. “Di masa lalu kita pikir mereka yang terlibat terorisme berusia 18-35 tahun. Saya pikir bahkan 35 tahun terlalu tua. Sekarang kita lihat bagaimana anak-a nak berusia 13, 14, 15 tahun direkrut menjadi teroris,” kata Irfan Said, Direktur
Badan Kontra Kekerasan dan Ekstremisme Biro Kontra Terorisme dan Kontra Kekerasan dan Ekstremisme Kementerian Luar Negeri AS. Jurnalis peserta 2017 SJS berdiskusi dengannya di Gedung Kementerian Luar Negeri di Washington (11/9). Masjid ADAMS terlibat dalam upaya mengurangi radikalisme di kalangan anak muda muslim di AS dengan menyediakan konsultasi bagi mereka. “Kami terlibat aktif memerangi pandangan ekstrem di kalangan anak muda muslim,” kata Imam Abur Raffa. Bersambung ke halaman 3
SEBUAH studi baru melihat potensi probiotik dalam pencegahan dan pengobatan kanker kolorektal yang terkait dengan penyakit radang usus. Sejauh ini, hasil uji lab menunjukkan peluang cukup menjanjikan, tapi masih perlu penelitian lebih lanjut. Menurut penelitian terbaru, mikrobioma usus berperan penting dalam pengembangan kanker kolorektal. SENO Beberapa penelitian menunjukkan, penggunaan probiotik untuk memengaruhi mikrobioma dapat membantu mencegah terjadinya tumor. Menurut American Cancer Society, kanker kolorektal menempati peringkat ketiga paling sering didiagnosis di antara orang dewasa di Amerika Serikat. Mereka juga memperkirakan kanker kolorektal dapat menyebabkan sekitar 50.260 kematian pada 2017. Beberapa faktor utama untuk peningkatan risiko kanker kolorektal ialah termasuk penyakit radang usus, faktor genetik, merokok, kurang aktivitas fisik, dan indeks massa tubuh yang tinggi. (Medical News Today/Arv/X-7)
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG