RABU, 14 02 2018 NO. 13382/ TAHUN KE-49 28 HALAMAN Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
ANTARA/ NOVRIAN ARBI/ R REKOTOMO/ ZABUR KARURU
CALON NOMOR 1: Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (foto kiri) menunjukkan nomor urut 1 yang mereka dapatkan dalam rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon di Bandung, Jawa
Barat, kemarin. Pada hari yang sama, calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Taj Yasin (foto tengah) juga memperoleh nomor urut 1 saat pengundian di Semarang, Jawa Tengah. Nomor urut 1 juga didapatkan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak pada pengundian di Surabaya, Jawa Timur.
PILKADA
Publik Berharap pada MK Koalisi masyarakat sipil akan mengajukan uji materi sejumlah pasal UU MD3 hasil revisi kedua karena dinilai berbahaya bagi demokrasi. RUDY POLYCARPUS
rudy@mediaindonesia.com
P
ENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terus mengundang kritik. Sejumlah kalangan menilai UU itu merupakan langkah mundur bagi demokrasi sehingga harus dibatalkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengesahan UU MD3 yang baru dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (12/2), memang sarat kontroversi karena sejumlah pasal dinilai menempatkan dewan menjadi sangat berkuasa dan antikritik. Sebanyak delapan fraksi menyetujui pengesahan itu dan hanya dua, yakni Partai
NasDem dan PPP, yang menolak. Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menegaskan revisi UU MD3 tidak cuma berbahaya bagi demokrasi, tetapi juga berpotensi mengintervensi penegak hukum dan membentuk kekuasan DPR yang terlalu luas. Pihaknya pun akan mengajukan uji materi Pasal 73, 122, dan 245 ke MK. Pasal 73 UU MD3 menggariskan DPR berhak memanggil paksa pihak yang akan diperiksa dengan bantuan kepolisian. Kemudian, lewat Pasal 122, Majelis Kehormatan Dewan (MKD) diberi kewenangan mengambil langkah hukum terhadap mereka yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal 245 mengatur pemanggilan anggota dewan terkait dengan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari MKD. “Pasal-pasal ini juga menabrak norma karena menambah kewenang an MKD. Tugas MKD hanya mengurus etika anggota DPR, bukan mendefinisikan penghinaan. Tidak mungkin kode etik DPR itu mengikat kepada publik,” tandas Isnur di Jakarta, kemarin.
Isnur pun menambahkan, koalisi masyarakat sipil sebenarnya meragukan MK di bawah kepemimpinan Arief Hidayat. “Ada kekhawatiran kami mengingat belakangan putusan MK relatif ramah dengan produk legislasi DPR. Tapi, apa pun putusan nanti tidak mencederai marwah, kehormatan, dan kredibilitas lembaga itu.” Pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta Arif Susanto menilai Pasal 122 seakan-akan menempatkan DPR sebagai simbol negara karena kental nuansa contempt of parliament. Padahal, konsep-konsep itu hanya lazim digunakan di negara penganut sistem parlementer. “DPR juga mengisolasi diri dari kritik masyarakat yang sudah memilihnya. MKD jadi alat membungkam publik. Padahal, MKD tujuannya menjaga nama DPR, bukan mengawasi orang-orang yang mengawasi DPR,” cetus Arif. Senada, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menganggap pengesahan revisi UU MD3 membunuh demokrasi yang dibangun sejak reformasi. Dahnil pun memerintahkan jajarannya untuk tidak memilih partai-partai yang telah menyeret In-
PDIP dan PKB Harus Tunjukkan Antikorupsi
donesia ke era kegelapan demokrasi dan hukum tersebut.
Menurut Nikolaus, setelah OTT KPK terhadap Marianus Sae, seluruh kader PDIP mulai tingkat provinsi sampai desa dan kelurahan tetap solid. “Kita jalan terus, kecuali sudah ada keputusan hukum tetap terhadap Marianus,” kata dia di Kupang, NTT, kemarin. Pendapat yang sama juga disampaikan Ketua DPW PKB NTT Yucundianus Lepa. “Kita jalan terus,” kata anggota DPRD Provinsi NTT tersebut. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (11/2), menegaskan bahwa partainya memutuskan mencabut dukungan terhadap Marianus Sae untuk maju dalam pilkada serentak Juni 2018. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan hal yang sama. “Kita akan putuskan untuk mengalihkan dukungan,” ujar Cak Imin di Jakarta, Senin (12/2). Sementara itu, empat pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 melakukan penarikan nomor urut di Kantor KPU Provinsi NTT di Kupang, kemarin. (PO/Pra/X-4)
RENCANA partai pengusung di tingkat pusat, yakni PDIP dan PKB, untuk mencabut dukungan terhadap pasangan calon Gubernur Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae-Emilia Nomleni (MarianusEmilia), hanya isapan jempol. Pencabutan dukungan itu seiring dengan penetapan Marianus sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi seusai terkena operasi tangkap tangan. Pakar hukum tata negara Refly Harun menegaskan sudah semestinya PDIP dan PKB mencabut dukungan secara moral atau politik terhadap Marianus Sae yang tersandung kasus korupsi. Meski secara administrasi dukungan itu tak bisa dibatalkan, imbuh Refly, kedua partai itu bisa menunjukkan mereka memang tidak mendukung pihak-pihak yang melakukan korupsi. “Sikap politik seperti itu sangat penting. Biarkan saja administrasi berjalan. Tinggal nanti bagaimana masyarakat melihatnya,” ujar Refly, tadi malam. Wakil Ketua DPD PDIP NTT Nikolaus Fransiskus memastikan pihaknya tetap berkampanye untuk pasangan Marianus-Emilia.
Dagelan Menurut Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, pemerintah diduga akomodatif dengan keinginan DPR dalam revisi UU MD3 agar pasal penghinaan terhadap presiden dalam revisi KUHP digolkan. “Dugaannya seperti itu. Tapi anehnya, fraksi yang menolak pasal penghinaan terhadap presiden justru mendukung pasal penghinaan terhadap DPR. Ini dagelan sekali,” tutur Ray. Wakil Ketua MKD Sarifudin Sudding mempersilakan publik melakukan judicial review UU MD3 ke MK. Dia menegaskan bahwa tidak ada maksud DPR untuk mengkriminalisasi orang yang mengkritik DPR. MKD pun akan memberikan batasan apa saja yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menyatakan revisi UU MD3 tidak menabrak konstitusi. Menurutnya, publik boleh mengkritik DPR, tetapi dilarang memberikan stigma berlebihan yang tidak sesuai dengan etika berbangsa dan bernegara. (Nur/X-8)
UU MD3 hanya akan menjadikan DPR sebagai lembaga ‘yang mahakuasa’ dan membuat jarak dengan rakyat kian menganga.”
Penerima KIP Nonformal Terancam Putus Sekolah
Ridwan Kamil-Uu Unggul Mutlak
Gagal Umrah, Berharap Uang Pensiun Kembali
Dana Rp500 miliar dibutuhkan untuk biaya operasional PKBM di 2018 seperti gaji tutor ataupun demi proses pembelajaran.
Dari tiga survei yang digelar sebelum ini, pasangan Rindu mencatatkan elektabilitas yang terus menanjak. Adapun duo Deddy-Dedi cenderung fluktuatif.
Hingga kemarin, jemaah umrah Abu Tours yang melapor ke Kanwil Kementerian Agama Sumsel terus bertambah.
Editorial | Hlm 2
Selekta | Hlm 2
Indonesia Memilih | Hlm 3
Regional | Hlm 13
“Elemen bangsa harus berpartisipasi mewujudkan pemilu yang bersih, transparan, adil, jujur, dan akuntabel.” Kiagus Ahmad Badaruddin Ketua PPATK
Indonesia Memilih| Hlm 4 SENO
Perbanyak Ceramah yang Perkuat Persatuan SELA
Makan Cepat Berisiko Kegemukan RISET terkini dari Universitas Kyushu, Jepang, mengungkapkan berat badan dapat turun hanya dengan mengunyah lebih lama dan berhenti sebentar saat mengunyah. Hasil riset yang dipublikasikan di jurnal BMJ Open, kemarin, itu menjelaskan kecepatan makan dapat membuat perubahan pada obesitas dan lingkar pinggang. Menurut organisasi kesehatan dunia WHO, angka body SENO mass index (BMI) mencapai 25 dianggap kelebihan berat badan dan 30 sudah obesitas, Sementara itu, menurut Society for Study Obesity Jepang, BMI 25 dianggap sudah obesitas. “Intervensi bertujuan mengurangi kecepatan makan efektif dalam mencegah obesitas dan menurunkan risiko yang ditimbulkan.” ungkap periset yang melibatkan 60 ribu responden. Sebanyak 21,5% dari responden makan secara lamban dan berlingkar pinggang ramping (BMI rata-rata 22,3). Sebaliknya 44% yang makannya cepat mengalami obesitas dengan BMI 25 ke atas. (AFP/Ire/X-7)
Wapres JK mengatakan para pemuka agama harus lebih banyak memberikan ceramah keagamaan yang bersifat kerukunan dan tidak memecah-belah antarumat beragama.
Politik & Keamanan | Hlm 6
HAK ANGKET
KPK Segera Sikapi Rekomendasi Pansus KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan KPK sudah menerima rekomendasi dari Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK. Pihaknya pun akan membahas rekomendasi tersebut. “Sudah kita terima. Kita putuskan nanti akan bahas itu berlima. Kemudian kita akan jawab itu kepada DPR,” kata Agus seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di gedung parlemen, Jakarta, Selasa kemarin. Agus mengatakan jawaban KPK ditunggu DPR hingga kemarin. “Kita dikirimin hasil pansus, jawabannya ditunggu DPR sampai tanggal 13 (Februari 2018). Tanggal 13 (Februari 2018) sampai jam 12 malam kan,” ucapnya.
Agus mengaku masih belum mengetahui apakah akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi pansus tersebut atau tidak. “Kita akan pelajari dulu,” tandasnya. Senada, juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan KPK masih akan mempelajari rekomendasi Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK. KPK akan menjelaskan sikap terhadap rekomendasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik. “KPK sudah menerima surat dari pimpinan DPR. Jadi, kami terima tertanggal 9 Februari 2018 ya. Yang kami terima di KPK tentu surat dengan lampiran beberapa halaman tersebut, perlu kami pelajari terlebih dahulu. Nanti akan kami jelaskan se-
Agus mengaku belum mengetahui apakah akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi pansus atau tidak. bagai bentuk pertanggungjawaban KPK kepada publik,” ucap Febri di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Menurut Febri, sudah ada beberapa poin dalam rekomendasi yang dijalankan lembaga antirasywah tersebut. Di antaranya ialah fungsi trigger mechanism koordinasi dengan
kepolisian dan Kejaksaan Agung. “Itu sudah kita lakukan sejak lama. Upaya-upaya pencegahan dan juga penanganan-penanganan sejumlah aduan yang terkait fungsi supervisi tersebut dan juga terkait beberapa hal yang lain,” imbuh Febri. Sebelumnya, Pansus KPK memberikan rekomendasi yang pada prinsipnya menginginkan adanya penguatan KPK di antaranya terkait kelembagaan, kewenangan, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran. Salah satu penguatan dalam rekomendasi pansus, menurut dia, ialah membuat KPK lebih transparan dan terukur sehingga tercipta harmonisasi serta sinergi antarlembaga termasuk DPR. (Nur/Ric/X-6)
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG