@mediaindonesia
SENIN, 10 07 2017
Trump ke Jokowi: Saya Ingin Berkunjung ke Indonesia https://shar.es/1BBZln
NO. 13169/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN
@mediaindonesia
Ambang Batas Sandera RUU Pemilu https://shar.es/1BBZi8
Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
@mediaindonesia
Hutan Hujan Tropis Sumatra dalam Bahaya https://shar.es/1BBZDQ
E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
(021) 5812113 & 5801480
J U J U R
B E R S U A R A
Apakah beberapa kali penyerangan terhadap polisi dan ledakan bom tak menggugah DPR-pemerintah menyelesaikan revisi UU Antiterorisme?”
Program Deradikalisasi Butuh Penguatan
KPK Didesak Segera Tetapkan Tersangka KTP-E
Hapus Mafia Dimulai dari Rekrutmen Hakim
Program deradikalisasi yang ada harus diperkuat dengan masuk ke RUU (Antiterorisme), termasuk juga anggarannya.
Komnas HAM mendesak KPK segera menetapkan dan menahan tersangka baru dalam kasus megakorupsi KTP-E.
Sejumlah kalangan meminta MA menunda rekrutmen itu hingga disahkannya Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim.
Editorial | Hlm 2
Terorisme| Hlm 3
Hukum & Keamanan | Hlm 4
Polemik | Hlm 6
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
“Saya punya hak dipilih maupun memilih figur pemimpin. Demokrasi adalah hak bagi seluruh bangsa Indonesia.” Khofifah Indar Parawansa Ketua Umum Muslimat NU Regional | Hlm 13 SENO
Marak, Pelanggaran Penerimaan Siswa Baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengevaluasi program PPDB setelah banyak kalangan menyampaikan laporan pelanggaran. NURUL FADILLAH
fadillah@mediaindonesia.com
M AFP/DPA/CHRISTOPHE GATEAU
BERSIHKAN ULAH DEMONSTRAN: Warga beramai-ramai membersihkan jalan di permukiman penduduk yang menjadi tempat kericuhan antara
demonstran dan aparat setelah digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Hamburg, Jerman, kemarin. Selain itu, warga menghapus berbagai coretan demonstran yang mengotori dinding gedung-gedung di kawasan tersebut. AS Tetap ... | Hlm 2
TERORISME
Perakit Bom Panci Ingin Gabung ke IS Filipina PELAKU perakitan bom panci Bandung, Agus Wiguna, 22, berniat masuk kelompok Islamic State (IS) dan memiliki rencana bergabung dengan IS Filipina setelah meledakkan bom di tiga lokasi di Bandung. “Itu hasil pemeriksaan sementara. Jadi dia (Agus) terobsesi untuk itu,” jelas Wakapolda Jawa Barat Brigjen Bambang Purwanto saat kembali setelah meninjau lokasi ledakan di Kampung Kubang Bereum, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Dari rumah kontrakan pedagang bakso goreng tersebut polisi juga menemukan selembar kertas berisi tulisan tangan yang menyatakan kesetiaan Agus terhadap pemimpin IS Abu Bakar al-Baghdadi. “Untuk surat, benar ditemukan di rumah kontrakan Agus Wiguna. Sedang didalami penyidik,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Rikwanto, di Jakarta kemarin. Selain berisi pernyataan kesetiaan, imbuhnya, surat itu juga menyatakan tekad pelaku untuk turut berjuang menegakkan syariat Islam dan terus melatih kemampuan fisik.
‘Demi Alloh dan Rosululloh dan bangkitnya agama Alloh di Bumi Alloh. Saya sebagai hamba Alloh dan umat Rosululloh bertekad untuk ikut serta dalam tegaknya dinn Alloh yang kaffah sesuai sunah Rosululloh menumpas kedzaliman dan kesyirikan. Dengan ini saya bersikeras untuk selalu: 1. Bertakwa kepada Alloh dalam menjalankan tauhid ini baik dalam susah, senang, semangat, malas, lapang maupun sempit. 2. Saya berbaiat kepada Khilafah Daulah Islamiyah Abu Bakar Al Baghdadi...’, demikian antara lain isi tulisan tersebut. Menurut Harris, pengurus RW tempat Agus mengontrak, ia sempat berbincangbincang dengan Agus pascaledakan sebelum polisi tiba di lokasi. “Dalam obrolannya itu, dia mengaku sempat tinggal di sekitar Pasar Caringin, Kota Bandung, dan menjadi pengedar ganja selama tiga tahun, lalu ia bertobat setelah mengikuti pengajian kelompok NII di Cimahi,” jelas Harris. Sementara itu, Polres Poso, Sulawesi Tengah, kemarin menerima teror bom dari kelompok radikal. (AD/BY/DG/TB/Ant/X-7)
KTT G-20 dan Ganjalan Proteksionisme
ULAI hari ini sekolahsekolah dari tingkat SD hingga SMA di berbagai daerah akan mengumumkan hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2017. Kemendikbud menerapkan Peraturan Mendikbud No 17/2017 tentang PPDB dengan mengutamakan siswa yang bertempat tinggal lebih dekat dengan sekolah tujuan (zonasi). Akan tetapi, pada praktiknya di lapangan kebijakan zonasi banyak disalahgunakan untuk mengakomodasi siswa di luar tempat sekolah itu berada sehingga bertentangan dengan tujuan awal PPDB. Ombudsman Republik Indonesia (ORI), lembaga yang mengawasi penyelenggaraan layanan publik, banyak sekali menerima pengaduan dan laporan dari berbagai daerah terkait dengan PPDB. “Pelanggaran dari zonasi, pemalsuan surat miskin, hingga aturan kepala daerah yang menabrak kebijakan PPDB. Pekan depan kami serahkan ke Kemendikbud untuk ditindaklanjuti. Terutama mengenai adanya kepala daerah yang meneken MoU dengan kelompok profesi agar memakai jatah warga miskin untuk menyekolahkan anak mereka,” kata anggota ORI, Ahmad Suaedy, kepada Media Indonesia, kemarin. ORI Perwakilan Kalbar menemukan pelanggaran berupa pungli. Menurut Kepala ORI Kalbar Agus Priyadi, di SMPN 2 dan SMPN 3 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, pihak sekolah mewajibkan calon siswa baru membeli map seharga Rp10 ribu. “Kami minta sekolah mengembali-
kan semua uang tersebut.” Kantor ORI DIY bahkan dilempari batu oleh orang tidak dikenal. Kepala ORI DIY Budi Masthuri menduga peristiwa itu terkait dengan aduan dan laporan PPDB SMP-SMA yang sedang ditangani pihaknya. Seperti halnya ORI. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ari Santoso mengakui kementerian juga menerima beragam laporan dan aduan dari masyarakat seperti pelanggaran zonasi, kendala teknis, dan adanya pungutan liar dalam pelaksanaan PPDB. “Tetapi tidak banyak. Semua sudah diserahkan kepada inspektorat jenderal. Kebijakan pasti akan dievaluasi,” ujar Ari. Di lain pihak, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengunggah laporan pelanggaran PPDB dari sejumlah daerah di laman www. laporpendidikan.com yang lagi-lagi didominasi pelanggaran zonasi dan transparansi kuota siswa. “Sistem zonasi perlu ditinjau ulang karena menyangkut kualitas dan SDM yang belum merata,” ungkap Koordinator JPPI Abdullah Ubaid. Pemerhati Pemerintah Kota Tasikmalaya, Evi Hilman, menengarai tidak sedikit pejabat daerah, anggota dewan, dan pengurus ormas yang menitipkan anak mereka ke sekolahsekolah di luar zonasi. “Sekolah negeri favorit harus menyediakan kuota sekitar 30% bagi calon siswa titipan. SDN Citapen dan SDN Galunggung, SMPN 1, 2, dan 5, serta SMAN 1, 2, dan 5 merupakan sekolah yang paling banyak diminati para orangtua,” tandas Evi. (Ind/AD/ AU/SM/VR/Ant/X-3) Kualitas Koneksi...| Hlm 23
KTT G-20 kali ini diwarnai aksi protes jalanan dari para aktivis dengan isu keadilan, “Bagaimana mungkin perekonomian seluruh dunia ditentukan segelintir negara.”
Kolom Pakar | Hlm 8
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG