Mediaindonesia 10 04 2018 11042018084121

Page 1

SELASA, 10 04 2018 NO. 13434/ TAHUN KE-49 28 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Keduanya membuktikan bahwa perseteruan di panggung politik tidak menghalangi untuk menjalin komunikasi politik yang cair.”

Kemenkes Uji Terapi Cuci Otak

KPK Wanti-Wanti 428 Calon Kepala Daerah

Jokowi Peringatkan Lawan Politik

Sanksi untuk Terawan ditunda. PB Ikatan Dokter Indonesia menyerahkan terapi cuci otak untuk diuji Kementerian Kesehatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya aktif menindak, tetapi juga terus menggalang pencegahan dini di daerah.

Pernyataan keras Presiden Jokowi bukan ekspresi kemarahan, melainkan peringatan kepada para lawan politiknya.

Editorial | Hlm 2

Selekta| Hlm 2

Indonesia Memilih | Hlm 4

Politik | Hlm 5

Sektor Riil | Hlm 18

Pertamina Wajib Jual Premium di Jawa, Bali

K

MI/SUSANTO

DITAHAN KPK: Gubernur Jambi Zumi Zola dengan mengenakan rompi

tahanan KPK berjalan ke mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Zumi Zola ditahan sebagai tersangka tindak pidana korupsi karena diduga menerima gratifikasi terkait dengan proyek-proyek di Dinas PU-Pera Provinsi Jambi 2014-2017.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK menahan Zumi Zola selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Kaveling C-1 Kuningan. Sebelumnya, KPK menetapkan

Profesionalitas Sipil-Militer dalam Pilpres 2019

1 ke-1 KUHP. Pasal 12 B mengatur setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhu-

SENO

KEBIJAKAN ENERGI

fetry@mediaindonesa.com

Ditahan

Media Indonesia

Menteri Perdagangan

FETRY WURYASTI

Zumi Zola bersama Kepala Bidang Bina Marga PU-Pera Provinsi Jambi Arfan sebagai tersangka tindak pidana korupsi menerima gratifikasi terkait dengan proyek-proyek di Dinas PU-Pera Provinsi Jambi 20142017 pada 2 Februari 2018. Gratifikasi yang diduga diterima Zumi dan Arfan ialah Rp6 miliar. Tersangka Zumi baik bersama dengan Arfan maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek di Jambi dan penerimaan lain dalam masa jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp6 miliar. KPK saat ini mendalami dugaan pemberian uang kepada Zumi dan Arfan terkait dengan proyek-proyek di Pemprov Jambi. Zumi dan Arfan disangkakan Pasal 12 B atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat

@mediaindonesia

Enggartiasto Lukita

Akar masalah korupsi dinilai terletak pada parpol, mahalnya biaya politik, dan permisifnya masyarakat pada korupsi.

Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mengatakan kasus suap seperti Zumi Zola harus dipandang dari bobroknya sistem politik Indonesia. “Akar masalahnya ada pada par pol, mahalnya biaya politik, dan permisifnya masyarakat pada korupsi. Ketiga masalah ini terus memicu terjadinya korupsi politik,” ujar Donal, kemarin. Menurut Donal, hal itu tidak bisa disederhanakan hanya pada sudut pandang posisi kepala daerah bertemu dengan DPRD. Hal tersebut hanya turunan persoalan dari korupsi politik.

@mediaindonesia

“Sistemnya akan dijalankan dengan modern. Mulai dari barang yang didatangkan melalui distribution center.”

Hentikan Korupsi Ketuk Palu

OMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Gubernur Jambi Zumi Zola seusai menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam sebagai tersangka dalam kasus penerimaan gratifikasi terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPera Provinsi Jambi 2014-2017. Penahanan Zumi Zola itu diharapkan menjadi momentum untuk menghentikan budaya ‘ketuk palu’ terkait dengan pengesahan anggaran penerimaan dan belanja daerah. Selama ini hal tersebut banyak terjadi dan menjerat pemda dan DPRD dalam berbagai kasus korupsi. Dalam kaitan itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan kepala daerah semestinya memiliki ketegasan dan sikap dominan, baik terhadap birokrasi maupun DPRD. “Ketegasan sikap kepala daerah menjadi kunci, termasuk tegas untuk mengatakan tidak kepada berbagai praktik penyelewengan,” ujar Robert saat dihubungi, kemarin. Sesungguhnya, tambah Robert, menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, dalam proses pembahasan APBD, kepala daerah sebenarnya tidak harus menuruti DPRD bila DPRD sudah memberi sinyal untuk menyandera proses pembahasan persetujuan rancangan APBD. Kepada daerah bisa kembali menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya dan menghindari skema ‘ketuk palu’. “Namun, yang sering terjadi kepala daerah cenderung tidak menggunakan modal UU ini dan malah mau bernegosiasi dengan DPRD. Pada proses ini kemungkinan selalu terjadi tawar-menawar,” kata Robert. Senada, peneliti Hukum Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan

Harian Umum Media Indonesia

bung an dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan tugasnya dengan ancaman penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. (Ant/X-6)

PEMERINTAH akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam beleid revisi baru, pemerintah memasukkan wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) sebagai wilayah wajib penjualan premium. “Wilayah jenis BBM khusus penugasan (JBKP) itu nanti termasuk Jamali. Per aturan atau perpres secepatnya ditandatangani Presiden,” ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin. Arcandra mengungkapkan Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk menjaga ketersediaan premium di seluruh wilayah Indonesia. Instruksi itu disampaikan mengingat pantauan di lapangan telah ditemukan kekurangan pasokan di wilayah Jamali. Namun, Arcandra tak merinci lokasi dan besaran defisit pasokan yang terjadi. “Kami termasuk BPH Migas membenarkan terjadi kurang pasok di beberapa wilayah Indonesia dan kami, sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, sudah menginstruksikan kepada Pertamina untuk menjaga pasokan premium di seluruh wilayah,” ujar Arcandra. Vice President of Corporate Communication of PT Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan tidak ada masalah bila penugasan pasokan premium juga untuk wilayah Jamali. Pertamina siap melaksanakan bila aturannya sudah jelas diubah. “Kami ikuti bagaimana aturan pemerintah saja. Seperti apa bunyi perpresnya, kami jalani,” ujarnya ketika dihubungi, tadi malam. Selain Perpres Nomor 191 Tahun 2014, akan direvisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM. Dalam revisi baru menyebutkan penetapan harga BBM umum antara lain pertalite, pertamax series, dan BBM umum harus melalui persetujuan pemerintah. Kebijakan itu dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. ”Ke depan setiap kenaikan harga BBM umum wajib disetujui pemerintah terlebih dahulu. Baik Pertamina dan non-Pertamina kecuali untuk avtur dan industri karena pemerintah sangat concern terhadap laju inflasi,” ujar Arcandra. (Tes/Try/X-10)

Poinnya ialah jangan sampai purnawirawan jenderal memolitisasi dengan kelebihan-kelebihan tersebut dan menjadi perpanjangan tangan militer di politik praktis.

Opini | Hlm 8

PILPRES 2019

SELA

PKS Minta Gerindra Segera Bersikap

Menginap di Luar Angkasa

BELUM dideklarasikannya calon presiden yang akan diusung Partai Gerindra membuat sekutu mereka, PKS, mulai tak sabar. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berharap Gerinda segera memastikan capresnya. “Kami PKS sudah mutusin, tinggal Gerindra kita tunggu sesegera mungkin untuk memutuskan. Ini efeknya ke (Pilkada) 2018 ada. PKS juga berikan kemandirian, monggo saja Gerindra ambil waktu secukupnya untuk memutuskan,” ujar Mardani di Gedung DPR, kemarin. Beberapa kali rencana deklarasi capres dari Gerindra batal. Rencana terakhir, yakni pada rapat koordinasi nasional, besok, belum pasti pula. Spekulasi pun mengemuka bahwa Ketua Umum Gerindra Prabowo

Subianto masih galau apakah akan kembali mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain dan dia menjadi king maker. Senada, Presiden PKS Sohibul Iman menilai memang sebaiknya Gerindra segera bersikap. Ia mengaku sebelumnya menerima informasi dari Prabowo bahwa deklarasi capres akan dilakukan 9 Maret lalu. “Jadi asumsi saya, mereka akan deklarasi tanggal 11 (April). Sampai sekarang saya memang belum diundang,” tuturnya. Pengamat politik Yunarto Widjaja menilai belum dideklarasikannya Prabowo sebagai capres antara lain disebabkan Prabowo lebih realistis jika merujuk hasil survei. “Apalagi ini kontestasi dia keempat

Spekulasi pun mengemuka bahwa Prabowo masih galau, akan kembali mencalonkan diri atau menjadi king maker. kalinya, termasuk 2004 lalu waktu dia ikut dalam konvensi dan gagal. Terlebih pada tahun ini hasil survei menempatkan dia di posisi yang lebih berat daripada 2014 lalu.” Namun, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menegaskan

Prabowo tak ragu sedikit pun untuk berkontestasi di Pilpres 2019. ”Seratus persen Prabowo siap, tidak ada rasa galau. Saya baru bertemu kemarin.” Dia membantah ada perbedaan pendapat di internal partai antara kader yang menginginkan Prabowo maju dan yang mengusung calon lain. Menurutnya, deklarasi hanya soal waktu dan pihaknya perlu konsolidasi terlebih dahulu, salah satunya melalui rakornas, besok. Saat bertemu dengan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Jumat (6/4), Prabowo disebut masih berhitung. Luhut juga mengatakan dirinya tak mendorong, tapi mempersilakan jika Prabowo ingin maju. (Nov/Ric/Gol/TS/AU/X-8)

ANDA penasaran ingin merasakan sensasi menginap di luar angkasa? Perusahaan yang berbasis di California, Orion Span, AS, mengumumkan hotel luar angkasa mewah yang pertama akan berada di orbit pada 2021 dan dapat menyambut tamu dalam waktu lima tahun. Namun, tentu diperlukan biaya tidak murah untuk bisa menikmati hotel yang mengapung di SENO angkasa tersebut. Bagi Anda yang mampu dan rela membayar mahal, perusahaan itu membebani setiap wisatawan biaya sebesar US$9,5 juta, atau sekitar Rp127,5 miliar, untuk kunjungan selama 12 hari di hotel tersebut. Mahalnya biaya menginap itu tentu sesuai dengan pengalaman eksklusif yang dapat dinikmati para wisatawan. Misalnya, para tamu berkesempatan menguji gravitasi nol dan menatap pemandangan Bumi yang menakjubkan dari angkasa serta menyaksikan indahnya matahari terbit dan terbenam. (Daily Mail/Arv/X-5)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.