SABTU, 10 02 2018 NO. 13378/ TAHUN KE-49 24 HALAMAN Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
DPR tak akan Semena-mena kepada KPK Putusan MK tak terlalu berdampak pada kinerja KPK selama pemerintah tidak berselingkuh dengan DPR untuk melemahkan KPK. ASTRI NOVARIA
astri@mediaindonesia.com
P
UTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi masuk ranah eksekutif sehingga bisa menjadi objek hak angket bisa jadi akan membuat KPK menjadi bulan-bulanan DPR. Namun, dewan menjamin tidak bakal semena-mena terhadap lembaga antirasywah itu. Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK dari Fraksi Partai Hanura Dossy Iskandar Prasetyo mengatakan, di Jakarta, kemarin, putusan MK itu sudah tepat sekaligus memperjelas kedudukan KPK. Karena KPK masuk ranah eksekutif, DPR bisa menggunakan hak angket terhadap mereka. Namun, Yossi menepis kekhawatiran DPR akan sering mengganggu KPK pascaputusan itu. Menurut dia, kecurigaan bahwa KPK akan menjadi bulan-bulanan DPR terlalu berlebihan. ”Pansus Hak Angket KPK bekerja dalam kerangka konstitusional. Kalau memang kita ingin mem-bully KPK, sudah dari dulu kita ganggu anggarannya, tetapi kan tidak kita lakukan, masih ada saluran politik lain. Lagi pula sudah ada sinyal dari Ketua DPR yang ingin komunikasi baik antara DPR dan KPK,” ujar Dossi. Pascaputusan MK, Ketua DPR Bambang Soesatyo memang berharap tak ada lagi ketegangan antara DPR dan KPK. Ia bertekad memperbaiki hubungan dengan KPK agar suasana kondusif demi menghadapi tahun politik. Hal senada diutarakan Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK dari Partai NasDem Taufiqulhadi. Dia menegaskan bahwa pembentukan pansus tidak main-main, tetapi didasari pada alasan yang sangat kuat. Dikatakannya pula, tidak ada niat dalam diri DPR untuk balas dendam kepada KPK. Sebagai bukti bahwa dewan tak akan semena-mena kepada KPK, masa kerja pansus tak diperpanjang dan rekomendasi akan tetap dibacakan pada 14 Februari nanti. Namun, atas hal itu, pansus belum bulat karena masih ada anggota yang ingin tetap memanggil
KPK untuk memberikan klarifikasi atas berbagai temuan pansus. Menurut Dossi, tidak ada urgensinya lagi untuk memanggil KPK yang selama ini tak datang karena menunggu putusan MK. ”Dari rapat terakhir kita, kerja pansus sudah final. Namun, ini menjadi catatan penting ke depan bagi KPK bahwa mereka bagian dari eksekutif dan kami membentuk pansus sudah konstitusional, sepanjang hak angket tidak terkait dengan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.” ANTARA/IGGOY EL FITRA
Bergantung pada pemerintah Sejumlah kalangan menilai putusan MK bahwa KPK ialah bagian dari eksekutif membuka ruang baru bagi DPR untuk mengutak-atik KPK. Menurut anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter, tidak ada cara untuk memastikan DPR tak semena-mena terhadap KPK pascaputusan MK itu. ”Ini sudah susah karena dari awal kami dorong KPK enggak bisa diangket makanya kita ajukan permohonan (uji materi ke MK),” terangnya. Ahli hukum tata negara Refly Harun berpandangan serupa. ”Dengan putusan (MK) ini, yang perlu dikhawatirkan DPR bisa menekan Presiden dalam meminta perubahan-perubahan dalam UU KPK dengan dalih penggunaan hak konstitusional mereka. Presiden jadi masuk ke peta konflik.” Refly mengatakan independensi dan kinerja KPK tak akan terganggu secara signifikan akibat putusan MK dengan syarat pemerintah tetap berkomitmen memperkuat KPK. ”Selama pemerintah tidak berselingkuh dengan DPR untuk melemahkan KPK, tidak masalah,” tandasnya. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul, Fickar Hadjar, juga menilai putusan MK membuat KPK rentan untuk diintervensi. Mereka setiap saat bisa diganggu angket DPR. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya tetap menghormati putusan MK meski dari 9 hakim konstitusi, 4 di antaranya memiliki pendapat berbeda. (Ric/Deo/Gol/X-8)
SELA
Bahasa dan Depresi SEBUAH studi baru yang diterbitkan di Clinical Psychological Science menyebutkan adanya hubungan antara depresi dan bahasa. Riset itu sangat membantu memprediksi secara akurat seseorang menderita depresi atau tidak melalui kata-kata. Dengan menggunakan metode analisis teks yang terkomputerisasi, dalam hitungan menit bisa ditemukan orang yang memiliki gejala depresi. Hal itu berdasarkan penggunaaan kata-kata yang berlebihan untuk menyampaikan emosi negatif, khususnya kata
sifat dan kata keterangan seperti kesepian, sedih, atau sengsara. DUTA Yang lebih menarik ialah penggunaan kata g a n t i . Mereka yang memiliki gejala depresi menggunakan kata ganti tunggal orang yang lebih signifikan, seperti saya (me), aku (myself), dan saya (I), dan secara signifikan lebih sedikit kata ganti orang kedua dan ketiga. (The Independent/Arv/X-10)
MEWAWANCARAI WARTAWAN: Presiden Joko Widodo mewawancarai wartawan senior Yoesri Nur Raja Agam (kiri) yang diposisikan sebagai
presiden saat bertukar peran dalam peringatan puncak Hari Pers Nasional 2018 di Padang, Sumatra Barat, kemarin. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan pers semakin diperlukan di tengah kemajuan teknologi digital dan banyaknya potensi informasi yang keliru di masyarakat.
HARI PERS NASIONAL 2018
Ketika Presiden Bertukar Peran dengan Wartawan
Pers makin Diperlukan di Era Digital PRESIDEN Joko Widodo menegaskan keberadaan pers semakin diperlukan di tengah kemajuan teknologi digital dan banyaknya potensi informasi yang keliru di masyarakat. ”Saya percaya bahwa di era lompatan-lompatan kemajuan teknologi, di era melimpahnya informasi dan melimpahnya misinformasi, justru pers makin diperlukan,” kata Presiden pada acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Padang, Sumatra Barat, kemarin. Menurut Presiden, di tengah persaingan alur informasi melalui sebaran dari media sosial, media massa semakin diperlukan untuk menyebarkan kebenaran, fakta-fakta, dan penegak aspirasi. ”Pers makin diperlukan untuk turut membangun narasi-narasi kebudayaan baru, membangun narasi peradaban baru,” tambahnya. Di tengah era industri 4.0 yang memanfaatkan teknologi digital dan kekuatan komputasi serta analisis data, ujar Presiden, pers bermanfaat untuk menyebarkan hasil inovasi baru itu kepada masyarakat. ”Era yang menghasilkan banyak inovasi yang harus segera kita ketahui, yang harus segera kita pahami jika kita tidak ingin ditinggalkan,” jelas Presiden. Pada kesempatan itu, Dewan Pers mengingatkan pers dan wartawan Indonesia merupakan bagian dari perjuangan dalam membentuk negara kebangsaan. ”Platform mungkin berubah, tapi jurnalisme akan tetap hidup. Tugas kita mengawal kebangsaan kita,” ujar Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo. Yosep mengklaim jumlah media massa di Indonesia ialah yang terbanyak di dunia, sekitar 47 ribu media terdiri dari media cetak, radio, televisi, dan berbasis daring. ”Dari jumlah itu, 2.000 adalah media cetak, 674 radio, 523 televisi termasuk lokal, dan lebihnya media daring,” ujarnya. Menurut dia, masih banyak media yang asal ada, tidak memenuhi syarat sebagai media, tetapi tetap bisa eksis karena dibantu APBD. Selain itu, tidak semua wartawannya memiliki kompetensi karena tidak memiliki pengetahuan jurnalistik dan tidak pula pernah mengikuti pelatihan jurnalistik. Yosep juga mengimbau kebebasan pers yang dinikmati saat ini jangan dijadikan kesempatan untuk membuat berita bohong atau hoaks. (YS/Ant/X-10)
S
AAT memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2018 di Padang, Sumatra Barat, kemarin, Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginannya untuk menjadi wartawan. Jokowi lalu meminta seorang wartawan untuk maju ke panggung berdiri dengannya. Beberapa wartawan mengangkat tangan untuk maju. Jokowi menunjuk seorang di antaranya. “Saya panggil junior, yang datang senior,” kata Jokowi melihat seorang wartawan maju. “Ya sudah, silakan kenalkan nama.” Pria itu memperkenalkan diri. “Nama saya Yoesri Nur Raja Agam, wartawan di Surabaya 40 tahun.” “Saya itu kalau di istana sering di-doorstop 80-90 wartawan. Pertanyaannya tidak satu, banyak sekali dan sulit-sulit semua. Tembak langsung pada saat kita sering tidak siap. Maka sekarang gantian, saya jadi wartawannya, Pak Yoesri jadi presiden. Saya yang tanya, mumpung Hari Pers,” pinta Jokowi. “Baik. Saudara wartawan, apa yang mau ditanyakan?” kata Yoesri disambut tawa Jokowi dan tepuk tangan hadirin. “Sudah pas ini,” kata Jokowi. Jokowi kemudian bertanya. ”Dari 34 menteri, siapa menteri yang dianggap
paling penting oleh Bapak?” Yoesri terdiam sesaat. Sebagian hadirin bersorak dan tepuk tangan. “Sebenarnya semua penting. Tapi yang paling penting adalah menteri yang bisa membuat Presiden nyaman,” jawab Yoesri. “Politis sekali ini. To the point saja, Pak, Bapak banyak muter-muter gitu. Muter-muter terus, saya belum bisa nangkap,” kata Jokowi. “Baik, menteri yang urusi wartawan. Kalau sekarang namanya menkominfo.” Sejurus kemudian Yoesri menjelaskan alasan dia menganggap Menkominfo penting. “Supaya semua mendapat informasi, dari kota sampai desa.” Jokowi masih belum puas. Dia melancarkan pertanyaan dengan tema lain. “Blakblakan saja. Saya sering sekali kadang sebel, kadang jengkel dibuatnya. Media apa yang paling menyebalkan? Yang Bapak sering jengkel. Jawab blakblakan ya,” tanya Jokowi. “Media abal-abal,” jawab Yoesri. “Nggak ada media abal-abal. Resmi semua. Sampaikan saja, entah TV, cetak, online,” imbuh Jokowi. Spontan Yoesri menyebut satu nama media cetak. Hadirin pun terbahak. Jokowi pun tertawa lepas. Atas peran Yoesri itu, Jokowi pun menghadiahkan sepeda. (Yose Hendra/X-10)
Baca Media Indonesia Edisi Minggu Tiada Tuhan selain Keinginan
Perayaan yang Membara
AKU mengenalnya sebagai Rose. Orang-orang memanggilnya si periang. Ketika bertemu di antara bebatuan yang tumbuh bunga-bunga, semacam lily kecil berwarna kuning, aku sudah merasa takjub.
Rasa pedas yang membara laksana api cinta dan perayaan yang tiada henti. Itulah tema perayaan tahun baru Tionghoa dan Valentine di dua restoran ini.
Cerpen | Hlm 10
Kuliner | Hlm 21
Zakat sebagai ibadah merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan dengan kesadaran, tidak boleh setengah-setengah, setengah sukarela, setengah terpaksa.”
Penertiban Puncak hanya Sasar Pedagang Kecil
Tolak Politisasi Masjid dalam Pilkada 2018
Dinilai Lambat, Bareskrim Disomasi
Penertiban di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, pascabencana longsor masih jauh panggang dari api. Rencana penertiban hanya menyentuh pedagang kecil.
Perlu ada pengawasan terhadap penggunaan masjid agar tidak disalahgunakan untuk kampanye. Pengawasan bisa melalui kerja sama antara pengurus masjid dan panwas.
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) melayangkan somasi ke Bareskrim Polri terkait dengan lambannya penuntasan kasus kondensat tersebut.
Editorial | Hlm 2
Selekta | Hlm 2
Politik | Hlm 4
Hukum | Hlm 5
“Kita enggak akan berikan rekomendasi, itu yang saya pikir. Kalau dia (Ditjen Pas) meminta pertimbangan KPK, KPK tidak akan memberikan rekomendasi itu.” Agus Rahardjo Ketua KPK
Hukum | Hlm 5 DUTA
Indonesia Darurat Narkotika 2018, ini Faktanya
Situasi darurat yang memprihatinkan ini juga terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Bahkan, hingga 2018 ini, relatif tanpa perubahan yang berarti.
Opini | Hlm 6
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG