Media indonesia 09 02 2018 09022018032431

Page 1

JUMAT, 09 02 2018 NO. 13377/ TAHUN KE-49 28 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

KPK tidak lagi menjadi lembaga yang sepenuhnya independen karena mereka menjadi objek pengawasan DPR.”

B E R S U A R A

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

HPN 2018

Presiden Harapkan Pers Bisa Mencerahkan

Editorial | Hlm 2

Giliran Hutan Halimun Dijarah Pemerintah menargetkan penataan ulang kawasan Puncak rampung dalam dua tahun ke depan. Selekta | Hlm 2

Tambahan Kursi Harus Dibarengi Kinerja Pemerintah dan 8 fraksi DPR sepakat menambah jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR hasil Pemilu 2014. Indonesia Memilih | Hlm 4

Becak Dibatasi malah Membengkak Sebelumnya, Dishub DKI mendata pebecak hanya 400-an. Ternyata jumlahnya sudah 1.200-an.

PRESIDEN Joko Widodo mengharapkan para wartawan dapat lebih mendalami materi-materi dalam penulisan berita untuk menghasilkan informasi yang mencerahkan masyarakat. ‘’Ya, tentu saja penulisan dengan pendalaman materi yang matang, berita yang bermanfaat, yang memberikan pencerahan kepada masyarakat, yang memberikan optimisme kepada masyarakat, yang membangkitkan harapan bagi masyarakat,” kata Presiden seusai menyerahkan sertifikat tanah kepada ahli waris pionir pers Indonesia Djamaluddin Adinegoro di Sawahlunto, Sumatra Barat, kemarin. Hari ini merupakan puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke32 di Padang, Sumatra Barat, yang akan dihadiri Presiden Jokowi. Menurut Presiden, insan pers perlu mempelajari lebih jauh tentang nilai-nilai jurnalistik yang ditinggalkan Adinegoro dalam tulisannya. “Saya kira pembelajaran-pembelajaran yang beliau sampaikan nanti bisa dilihat dalam buku-bukunya. Pendalaman materi

BIRO PERS SETPRES

APRESIASI UNTUK ADINEGORO: Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada ahli waris Djamaluddin Adinegoro di kawasan Talawi,

Sawahlunto, Sumatra Barat, kemarin. Adinegoro merupakan tokoh pers besar dan sangat berpengaruh dalam bidang penulisan dan kesusastraan Tanah Air. yang sangat tajam,” ujar Jokowi. Saat menghadiri rangkaian acara peringatan HPN ke-32 di Padang, kemarin, Menkeu Sri Mulyani menyoroti maraknya pers digital dan media sosial dewasa ini tidak dibarengi dengan meriahnya diskusi yang mencerdaskan. Hal ini berbeda dengan situasi ketika surat

kabar, televisi, dan radio, menjadi rujukan utama informasi. “Di media konvensional terjadi diskusi yang mencerahkan, ada cover both side sehingga orang terbiasa menghormati dan menoleransi perbedaan pendapat,’’ ujarnya. Dengan berkembangnya media daring dan media sosial, orang

cenderung mencari informasi yang sesuai dengan pandangannya. ‘’Tidak ada konversasi, yang ada justifikasi.’’ Menurut Sri Mulyani, semua orang bisa memproduksi berita dan mendistribusikannya. Akan tetapi, isinya seringkali berupa hoaks, bersifat provokatif, partisan, par-

sial, menyudutkan kelompok lain, termasuk pemerintah. Persoalan semacam itu bisa dipulihkan bila pers mengedepankan etika. “Kita harus kembali ke sifat dasar yang sesungguhnya tak pernah lekang, yaitu kejujuran, integritas, kemanusiaan, dan etika. Ini tantangan berat.” (YH/Ths/Gol/Ant/X-10)

Transportasi | Hlm 11

Putusan MK Pelajaran buat KPK SENO

“Mustoko Weni pernah menjanjikan kepada saya mau memberikan langsung dan saya tolak sehingga publik mesti tahu sikap menolak saya.” Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah Tipikor | Hlm 7

SELA

Bakteri dan Rambut TIM ilmuwan Jepang yang dipimpin Junji Fukuda dari Yokohama National University menemuSENO kan cara menumbuhkan rambut yang diperkirakan beberapa hari. Dalam studi baru yang dipublikasikan di jurnal Biomaterials ini, tim meneliti dua sel dalam kontainer silikon untuk menumbuhkan ‘bakteri kantung rambut’, sumber dari organisme kecil yang menumbuhkan dan mempertahankan rambut. Mereka berhasil membudidayakan 5.000 bakteri dalam hitungan hari, cukup untuk menambah kembali jumlah rambut. Metode ini lebih cepat daripada teknik laboratorium yang saat ini ada, yaitu 50 bakteri dalam sekali percobaan. Fukuda memperkirakan cara ini dapat digunakan pada manusia dalam 10 tahun mendatang. Teknologi ini, katanya, juga dapat membantu pasien kanker yang menyebabkan rambut rontok. (Ant/Hym/X-5)

MK memutuskan KPK bagian dari eksekutif sehingga hak angket DPR untuk mengawasinya sah dan konstitusional. NUR AIVANNI

aivanni@mediaindonesia.com

M

A H K A M A H Ko n s t i tusi (MK) memutuskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk ranah eksekutif sehingga dapat menjadi objek hak angket DPR. Putusan itu diharapkan menjadi pelajaran buat KPK. Dalam sidang putusan kemarin, MK menolak permohonan perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 yang diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi untuk uji materi Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) mengenai hak angket DPR. Begitu juga dengan permohonan perkara No 37/PUU-XV/2017 yang diajukan Horas AM Narborhu selaku Direktur Eksekutif Lira Institute dan perkara No 40/PUU-XV/2017. “Menolak permohonan para pemohon,” demikian amar putusan yang dibacakan ketua majelis, Arief Hidayat, di Gedung MK, Jakarta. Dalam pertimbangannya, MK me-

nilai KPK masuk ranah eksekutif. Lantaran itu, KPK bisa menjadi objek hak angket DPR dalam hal pengawasan. Namun, meski KPK masuk ranah eksekutif, mahkamah menyatakan bukan berarti lembaga itu tidak bersifat independen. Dalam putusan itu terdapat perbedaan (dissenting opinion) dari empat hakim konstitusi, yaitu I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Maria Farida Indrati. Mereka menilai KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam tiga cabang kekuasaan negara. Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi menilai putusan MK

tepat dan memperjelas kedudukan lembaga negara. Menurutnya, putusan itu harus menjadi pelajaran bagi KPK untuk lebih berhati-hati ke depannya. “Jangan karena diberikan kewenangan yang besar maka ingin membentuk negara dalam negara. MK akhirnya menyatakan dia (KPK) adalah lembaga di dalam negara Indonesia yang tidak punya impunitas,” papar Taufiq. Meski KPK bisa menjadi objek hak angket, ia menambahkan masa kerja pansus tak akan diperpanjang untuk meminta keterangan mereka. Selama ini, lembaga antirasyawah

Inkonsiten Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan pihaknya menghormati keputusan MK tersebut meski dengan kekecewaan. “Namun, yang saya tangkap sifatnya limitatif, artinya penanganan perkara kita seharusnya tidak bisa diangketkan. Jadi, urusan penyelidik an, penyidikan, dan penuntutan seharusnya tidak bisa diangket,” ujarnya. Wakil Ketua KPK Laode M Syarief juga mengaku kecewa. Namun, karena putusan MK bersifat final dan mengikat, KPK tetap menghormati. “Ada yang menarik dari dissenting opinion tersebut, putusan hari ini bertentangan dengan empat putus-

Peran Media Meredam Konflik Pilkada

Pudarnya Etos Jurnalistik Budayawan

BILA dahulu kita kerap mendengar istilah ‘wartawan press release’ untuk menggambarkan jurnalis yang bekerja dan menuliskan hanya berdasarkan edaran siaran pers, kemalasan jurnalistik macam itu kini mendapat perluasannya: komunikasi siber berbasis internet, media sosial antara lain.

Sekarang ini sudah jadi keawaman di kalangan jurnalis melakukan pencarian data dan wawancara dengan menggunakan gadget, seperti telepon seluler. Dialog dilakukan dengan menggunakan saluran teleponik yang gratis disediakan fitur media sosial. Yang terjadi kemudian perbincangan yang dimediasi sekaligus dibatasi jaringan yang mengandalkan kekuatan koneksi, juga kekuatan telinga menampung desibel tinggi yang dalam

“Kami ini membuat pansus tidak mainmain. Tidak ada dalam pikiran kami pikiran balas dendam.” Taufiqulhadi

Wakil Ketua Pansus Angket KPK an MK sebelumnya. Dulu dikatakan (KPK) bukan bagian dari eksekutif, hari ini dikatakan oleh hakim yang lima orang sebagai bagian dari eksekutif. Jadi, menarik untuk kita lihat inkonsistensi (dari) MK.” Saat ditanya apakah nanti KPK akan datang jika dipanggil Pansus Hak Angket KPK setelah putusan MK itu, Laode belum bisa memastikan. Ketua Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainal Arifin Mochtar pun menyayangkan putusan MK tentang posisi KPK. Menurutnya, semakin hari putusan MK semakin mengkhawatirkan. Sebaliknya, mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menilai putusan MK bahwa KPK bagian dari eksekutif sudah benar. “Namun, bukan berarti otomatis KPK berada di bawah presiden. Menempatkan KPK sebagai institusi peradilan juga lebih tidak tepat lagi,” terangnya. (Dro/Nov/Yan/X-8)

Peran aktif media dalam menyatukan tugas jurnalistik secara seimbang, merangkul kearifan budaya lokal, dan memanfaatkan momentum mencegah konflik horizontal di masyarakat dari ekses pilkada serentak.

OPINI

Radhar Panca Dahana

itu tak pernah memenuhi panggilan pansus dengan alasan masih menunggu putusan MK. “Tidak ada pengaruhnya dengan putusan MK. Kami ini membuat pansus tidak main-main. Tidak ada dalam pikiran kami pikiran balas dendam. Rekomendasi tetap akan dibacakan pada 14 Februari 2018,” tandas Taufiq. Ketua DPR Bambang Soesatyo juga memastikan tidak ada perubahan rekomendasi pansus. “Pesan dan harapan saya, sudahlah jangan aduadu lagi DPR dengan KPK.” Sebaliknya, anggota pansus dari PDIP Masinton Pasaribu berpandangan KPK perlu dipanggil lagi untuk diklarifikasi soal berbagai temuan di rapat pansus.

beberapa penelitian memiliki dampak buruk pada kesehatan. Tentu saja perbincangan seperti itu membuat kerja lebih efektif dan efisien, bagi sang jurnalis. Lebih murah, karena tidak membutuhkan transportasi. Lebih hemat waktu dan energi. Wawancara bisa dilakukan sambil nongkrong di kafe, mojok di kantor, bahkan pernah dari tempat tidur atau sambil olahraga di fitness center. Kenyamanan seperti itu tidak

cukup berlaku bagi narasumber karena ia harus bicara dan mengerahkan pikiran lewat medium yang tidak biasa, sehingga kadang alur pikirannya tidak lempang atau putus-putus ketimbang menggunakan cara atau medium pertukaran tradisional. Terlebih bila wawancara dilakukan dengan tulisan, entah via email, SMS, atau media sosial. Narasumber harus bekerja lebih, seperti laiknya mereka menulis makalah pendek dan sang jurnalis tinggal kemudian menyalinnya menjadi berita. Sebagian kalangan, terutama jurnalisnya sendiri, akan mempertanyakan, apa salahnya dengan

Opini | Hlm 8

itu semua? Bukankah teknologi diciptakan untuk membuat kerja lebih ringan, efisien, efektif dan sebagainya? Bukankah fenomena itu tidak terhindarkan? Pertanyaan itu mungkin sebanding dengan kasus penggunaan gadget pada remaja bahkan pada balita yang pada akibat lanjutannya bukan hanya menciptakan dependensi akut, melainkan juga histeria. Pada dampak berikutnya, dependensi gadget itu memengaruhi hingga tidak hanya cara berpikir, mentalitas, bahkan hingga spiritualitas manusianya. Bersambung ke Hlm 2

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.