Media indonesia 08 02 2018 08022018031349

Page 1

KAMIS, 08 02 2018 NO. 13376/ TAHUN KE-49 28 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Tata Ulang Puncak Jangan Wacana Peninjauan ulang tata ruang DAS Ciliwung hulu dibutuhkan agar banjir dan longsor di Bogor dan Jakarta tidak terulang. DHIKA KUSUMA WINATA dhika@mediaindonesia.com

K

ESUNGGUHAN pemerintah pusat menata ulang kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, sangat dibutuhkan setelah bencana tanah longsor yang mereng gut korban jiwa menerpa kawasan itu. Diharapkan rencana yang ditegaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Selasa (6/2), itu bisa diwujudkan, tidak berakhir sebatas wacana. Peneliti tata ruang dan lingkungan Institut Pertanian Bogor Ernan Rustiadi tidak yakin pemerintah kabupaten memiliki kemauan politik untuk menata ulang kawasan itu. “Karena bagi pemerintah kabupaten, kawasan Puncak ialah pariwisata sehingga yang digenjot lebih pada fungsi ekonomi, bukan fungsi lindungnya,� ucap Ernan saat dihubungi, Rabu (7/2). Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo membenarkan penataan ulang kawasan Puncak selama ini hanya wacana yang tidak kunjung terealisasi. “Setelah ada longsor dan banjir, baru ribut lagi. Padahal, usulan penataan kawasan puncak ini sudah jadi wacana lama, tetapi tidak pernah diwujudkan,� kata Firman, tadi malam. Politikus Golkar itu berharap pemerintah pusat segera mengambil alih penataan kawasan Puncak dalam bentuk badan khusus penataan kawasan Puncak. “Karena kita tahu yang menjadi kendala selama ini, kan ego kewilayahan antara Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Karena itu, harus diambil alih pusat sehingga urusan ini bisa segera selesai, yang tentunya melibatkan tiga wilayah ini,� tegas Firman.

ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA

PENUTUPAN JALUR PUNCAK: Pemberitahuan penutupan sementara jalur Puncak dipasang di ruas jalan menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor,

Jabar, kemarin. Jalur tersebut ditutup selama 10 hari sejak Selasa (6/2), untuk pemulihan jalur wisata yang longsor pada Senin (5/2) lalu. Penutupan itu dilakukan jajaran Kepolisian Resor Bogor, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Ia menambahkan, dalam waktu dekat, Komisi IV DPR akan mengagendakan pertemuan dengan pemerintah guna membahas persoalan itu. “Ini sudah jadi isu nasional sehingga dipikirkan kemungkinan memanggil pemerintah, lalu duduk bersama mencari jalan keluar.�

Relokasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun menyatakan peninjauan ulang tata ruang DAS Ciliwung hulu di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, dibutuhkan agar bencana banjir dan longsor yang terjadi di Bogor dan Jakarta, baru-baru ini, tidak terulang. Pemerintah daerah diminta serius dalam menata ulang tata ruang,

“Bangunan di sekitar tebing perlu direlokasi agar tidak membahayakan. Perlu juga dibuat turap di sekitar tebing.� Hilman Nugroho

Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KLHK khususnya untuk mengembalikan fungsi kawasan lindung. Dirjen Pengendalian DAS dan

Hu tan Lindung KLHK Hilman Nugroho, saat menggelar jumpa pers di kantor KLHK, Rabu (7/2), menyatakan longsor di Puncak, Bogor, yang terjadi awal pekan lalu tergolong besar. Pihaknya mencatat ada lima titik longsor, yaitu di sekitar Masjid Atta’awun, Gunung Mas, Grand Hill, Riung Gunung, dan Widuri. Dari lima titik itu, tiga di antaranya, yakni Atta’awun, Grand Hill, dan Widuri, disebabkan kelebihan beban bangunan di atas tebing. “Fungsi kawasan lindung harus dikembalikan. Lokasi kebun teh dengan kelerengan tinggi agar ditanami pohon perakaran dalam,� ujarnya. Hilman menambahkan, daerah

lereng di Puncak sejatinya merupakan kawasan lindung. Selain faktor cuaca buruk, pemanfaatan tata ruang tidak optimal di kawasan juga berkontribusi menyebabkan longsor. “Bangunan di sekitar tebing perlu direlokasi agar tidak membahayakan. Perlu juga dibuat turap di sekitar tebing,� imbuhnya. Ihwal banjir, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS KLHK Yuliarto Joko Putranto menyatakan diperlukan penanganan terpadu kawasan hulu-hilir DAS Ciliwung, di antaranya rehabilitasi hutan dan lahan. Perbaikan di hulu pun memerlukan rekayasa teknologi berupa pembuatan sumur resapan. (Ths/X-6)

Jangan hanya karena gengsi Gubernur Anies enggan meneruskan program pendahulunya dalam penanggulangan banjir yang sudah terbukti efektif.�

51 Permendagri Hambat Investasi Dipangkas

Verifikasi Faktual via Teknologi Informasi

Yossi-Aries Sokong Program Emil

Penyederhanaan regulasi di tingkat pusat harus disosialisasikan ke daerah agar pemerintah daerah melakukan hal yang sama.

Wilayah yang sulit dijangkau memaksa KPU membolehkan verifikasi faktual di daerah menggunakan teknologi informasi.

Pemberdayaan kewilayahan di era Ridwan Kamil dinilai berhasil. Bakal pasangan calon Yossi-Aries bertekad lebih memberdayakannya.

Editorial | Hlm 2

Selekta | Hlm 2

Indonesia Memilih | Hlm 3

Regional | Hlm 12

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

PA N G A N

Bantuan Mesin Pertanian Mubazir MAKSUD Kementerian Pertanian (Kementan) meningkatkan produksi gabah petani, tetapi yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Jabar, Sutatang, dan anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Srijaya, Desa Kertawaluya, Kabupaten Karawang, Aep Saepudin kepada Media Indonesia, kemarin. Sutatang mengeluhkan alat mesin pertanian (alsintan) untuk meningkatkan produktivitas yang dikirim Kementan kepada petani sering kali tidak sesuai dengan harapan. Peralatan itu pun akhirnya mangkrak tidak dipakai petani. “Mesin perontok padi misalnya. Petani itu maunya perontok padi buatan lokal. Namun, yang dikirim justru mesin merek tertentu yang tidak dikuasai petani. Ya, mesin itu nggak dipakai dan menjadi besi tua. Petani kembali lagi pada caracara konvensional,� kata Sutatang. Menurut Sutatang, petani di Indramayu kini sangat membutuhkan mesin pompa air. “Mesin digunakan untuk mengeluarkan air dari sawah jika volumenya terlalu banyak.� Senada dengan pernyataan anggota Gapoktan Karawang, Aep Saepudin. Aep dan sejumlah petani kerap menerima alsintan berharga ratusan juta rupiah, tetapi menganggur. “Bantuan alsintan seharusnya disertai survei dulu. Kementan banyak memberikan bantuan berupa pompa, traktor, dan alat tandur mesin, tetapi percuma karena petani sebenarnya lebih membutuhkan bantuan permodalan untuk melanjutkan usaha,� ujar Aep. Aep pun menceritakan soal bantuan alat untuk memanen padi. “Para petani mengeluh karena banyak biji padi rusak atau tidak terambil. Selain itu, alat tandur mesin juga merugikan karena banyak melewatkan jarak tanam sehingga benih hasil semai banyak yang tidak tertanam. Kami menanam lagi secara manual. Ada alat canggih, tetapi tidak efisien.� (UL/CS/X-3) Berita Terkait | Hlm 2 & 24

“Semakin besar kesenjangan kian subur kekecewaan yang mendelegitimasi pemerintah dengan cara inkonstitusional.� Hadi Tjahjanto Panglima TNI

Hukum & Keamanan | Hlm 5 SENO

Audit Konstruksi Proyek Infrastruktur

Audit yang dilakukan rutin hanya audit cost and benefit recovery. Hanya menilai dan menguji tingkat biaya dan waktu penyelesaian proyek, tanpa lebih komprehensif pada uji daya tahan, keamanan, dan keselamatan.

SELA

KEJAKSAAN

Orang Inggris Dulu Berkulit Hitam

Dua Buron kembali Ditangkap

HASIL analisis DNA terhadap orang Inggris modern pertama pada 10 ribu tahun lalu menunjukkan mereka berkulit gelap dan mata biru. Itu didapat dari pe nelitian terhadap sebuah fosil yang dikenal sebagai Cheddar Man yang ditemukan pada 1903 di Gua Goughs di barat daya Inggris. SENO “Sangat mengejutkan bahwa orang Inggris 10 ribu tahun yang lalu memiliki kombinasi mata yang sangat biru, tapi benar-benar kulit gelap,� kata Chris Stringer, salah seorang ilmuwan, kemarin. Mereka juga melakukan pencetakan tiga dimensi untuk membuat model manusia tersebut lengkap dengan rambut hitam sepanjang bahu dan wajah berambut halus selama hampir tiga bulan. Riset itu dilakukan Natural History Museum Inggris dan University College London. (AFP/Ire/X-10)

PROGRAM tangkap buron (tabur) 31.1 yang merupakan rekomendasi rapat kerja Kejaksaan Agung pada Desember 2017 kembali membuahkan hasil. Kemarin, Korps Adhyaksa menangkap dua buron kasus korupsi sehingga total 53 buron yang berhasil ditangkap. Jaksa Agung Muda Intelijen, Jan Samuel Maringka, mengatakan operasi tabur 31.1 merupakan program yang mewajibkan 31 kejaksaan tinggi di Indonesia untuk menangkap satu buron setiap bulannya. ‘’Program tabur 31.1 sebagai rekomendasi rapat kerja. Sudah 53 buron kita amankan selama 2 bulan terakhir,� ujar Jan di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, selain mencari para buron kasus pidana, pihaknya juga menelusuri sejumlah aset kejahatan tersebut. Langkah itu nantinya akan diselaraskan dengan Tim Terpadu Pemburu Koruptor yang berada di bawah koman do Wakil Jaksa Agung Arminsyah. “Tim terpadu lintas kementerian yang dibentuk oleh Kemen terian Koordinator Bidang Polhukam itu diharapkan segera dihidupkan setelah sempat vakum beberapa waktu. Kami optimistis para buron dapat ditangkap,� katanya. Menurut dia, kinerja Tim Adhyaksa Monitoring Center (AMC) dengan jargon program tabur 31.1 tidak bakal tumpang

tindih dengan Tim Terpadu Pemburu Koruptor. Koordinasi yang intens dari kedua tim itu justru akan menambah daya gedor meringkus seluruh buron yang masuk ke daftar pencarian orang. Dua buron yang ditangkap kemarin itu ialah Christina Marliana dan Conti Chandra. Christina ditangkap tim intelijen gabungan dari Kejagung dan Kejati Jawa Timur di Perumahan Citra Land Surabaya sekitar pukul 09.45 WIB. Dia telah divonis 2 tahun penjara dan denda Rp16,8 miliar. Sementara itu, Conti ditangkap di pusat perbelanjaan Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.40. Terpidana yang menjabat Direktur PT Bangun Megah Semesta itu dinyatakan bersalah karena melakukan penggelapan dalam jabatan. Conti merupakan DPO Kejari Batam yang telah divonis 2 tahun. (Gol/X-10)

Opini | Hlm 8

WAKIL Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berharap Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 bisa meningkatkan kualitas pendidikan nasional. “Negara apa pun sejak masa lalu hingga sekarang kemajuannya selalu dihubungkan dengan kecerdasan dan pendidikan. RNPK kali ini kita harapkan dapat memajukan pendidikan secara bersama,� kata Wapres saat memberi pengarahan pada RNPK 2018 di Sawangan, Jawa Barat, kemarin. Wapres mengungkapkan anggaran pendidikan dalam APBN tertinggi mencapai Rp420 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, JK berharap terjadi peningkatan kemajuan dalam dunia pendidikan mulai tingkat dasar dan menengah yang dikelola Kemendikbud dan Kementerian Agama hingga pendidikan tinggi yang dikelola Kemenristek-Dikti. Ia menilai kualitas pendidikan di Indonesia masih belum bagus jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Thailand dan Vietnam. “Persaingan makin ketat maka mari kita melihat standar kita untuk diperbaiki sehingga dapat menjadi lebih maju,� kata Wapres. (Bay/S1-25)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.