Bursa per 14 September 2016
Harian Umum Media Indonesia
ENERGI PERADABAN
@mediaindonesia
Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp4.000/eks (di luar P.Jawa + ongkos kirim) Rp89.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016 / NO. 12888 / TAHUN KE-47
HLM 2 Target Dwelling Time 2 Hari
CAC 40
4.381,89
FTS 100
6.690,46
(+0,37%)
NIKKEI 225
16.614,24
(-0,69%)
HANG SENG
23.190,64
(-0,11%)
2.126,00
(+0,18%)
18.033,00
(+0,13%)
5.146,04
(-1,33%)
STRAIT TIMES Dow Jones IHSG Keterangan: Data diambil pukul 20.00 WIB
w w w . m e d i a i n d o n e s i a . c o m
(-0,12%)
Sumber: yahoo.finance/idx
28 HALAMAN
HLM 14 Rio tidak Letih Berburu Sponsor
HLM 22-23 Saatnya Menuju Mobil Hibrida
Rampas Aset Koruptor Hadirkan Efek Jera
ANTARA/ZABUR KARURU
REKLAMASI TELUK JAKARTA: Foto dari udara menunjukkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, Jakarta, kemarin. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan akan melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta dengan memberikan prioritas pada kehidupan nelayan.
Bappenas Muluskan Proyek Reklamasi BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mempersilakan pembangunan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta dilanjutkan meski kajian secara menyeluruh terkait dengan Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) itu sedang dirampungkan sampai akhir Oktober 2016. “Jadi, kami tidak akan ganggu kalau ada proses melanjutkan proyek di pulau itu. Hasil kajian kita juga belum selesai. Namun, proyek itu bisa menyesuaikan bila terdapat syarat tambahan dari kajian NCICD,” kata Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas Donny Azdan saat dihubungi kemarin. Menurutnya, kajian NCICD masih berfokus pada penanggulangan dampak ben cana. Pa salnya “Hasil kajian kita tinggi muka air di juga belum selesai. sana sudah hampir Namun, proyek itu se tengah tanggul. “Tanggul A itu akan bisa menyesuaikan sangat penting unbila terdapat syarat tuk penanggulangan banjir ke depan, setambahan dari mentara tanggul B masih kita analisis kajian NCICD.” apa perlu dibangun sekarang atau nanDonny Azdan ti,” tambahnya. Direktur Pengairan dan Donny mengataIrigasi Bappenas kan pihaknya baru diminta mengintegrasikan proyek NCICD dengan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta pada April lalu. “Jadi, bisa dilanjutkan, tapi kalau ada hal yang perlu disyaratkan untuk kebencanaan, kami akan kasih masukan dengan boleh melanjutkan asal syarat dipenuhi dari kami,” imbuhnya Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kembali meyakinkan bahwa kajian reklamasi sudah rampung, termasuk persoalan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). “Memang ada beberapa surat yang harus mereka selesaikan. Saya kira sudah akan selesai dalam beberapa waktu ke depan,” ujarnya seusai rapat kerja dengan Menko Bidang Perekonomian; Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Menko Bidang Kemaritiman di Badan Anggaran DPR, kemarin. Luhut menyampaikan semua persyaratan yang diminta Kementerian LHK kepada pengembang sudah dipenuhi sesuai dengan jadwal, termasuk persyaratan amdal. Luhut menegaskan proyek pembangunan NCICD merupakan kepentingan nasional dan DKI Jakarta. Apabila tidak dilanjutkan, reklamasi utara Jakarta sejak zaman pemerintahan Soeharto akan semakin menurunkan tanah Jakarta. Luhut pun berjanji membuka kajian NCICD kepada publik. “Tidak usah khawatir. Untuk apa bohongin rakyat kita? Pelan-pelan segera akan dibuka. Itu dokumen publik, silakan dilihat. Tolong sabar semua,” pungkasnya. (Try/Jes/X-8)
Tiga Partai Siapkan Pendamping Ahok Tiga partai pengusung Ahok akan mendaftarkan Basuki Tjahaja Purnama pada hari pertama pendaftaran. Namun, cawagubnya masih dirahasiakan. NUR AIVANNI
K
ARENA tak ingin tersandera pada jurus the last minute (menit akhir) PDIP dalam mencalonkan pasangan di Pilgub DKI Jakarta 2017-2022, tiga partai politik yang sejak awal mengusung calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yakni NasDem, Golkar, dan Hanura, tengah menyiapkan calon Wakil Gubernur DKI untuk mendampinginya. Juru bicara Tim Pemenangan Ahok, Miryam S Haryani, mengatakan tiga partai itu menghormati keputusan PDIP jika tidak menggadang Gubernur DKI tersebut sebagai calon DKI-1. Maju tak gentar, tiga partai itu akan tetap meneruskan Ahok sebagai calon gubernur berikut calon pasang annya. “Kita juga punya kandidat (calon wakil gubernur) yang cukup mumpuni,” kata Miryam saat dihubungi, kemarin. Namun demikian, mereka akan memberikan kesempatan kepada PDIP un tuk ambil sikap sampai
Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @mediaindonesia Tanggapan Anda bisa diakses di www.mediaindonesia.com
akhir pekan ini. “Kami menunggu proses dari PDIP. Insya Allah, minggu ini semua final karena tanggal 19 September harus sudah selesai semua,” terangnya. Menurut dia, meski berkomitmen menyerahkan cawagub kepada Ahok, ketiga parpol itu mengusulkan kandidat ialah seorang po litikus. Saat ditanya apakah po litikus itu berasal dari ketiga par pol pengusung, Miryam tak menampiknya. “Dari dalam parpol sendiri,” tandasnya. Namun, ia enggan menyebut siapa kandidat itu. Tiga partai, yakni NasDem, Golkar, dan Hanura, memiliki jumlah 24 kursi di DPR DKI. Itu melebihi persyaratan minimal pencalonan 22 kursi.
Sebelumnya, berembus kabar bahwa PDIP akan mengegolkan duet yang sekarang berkuasa, Ba suki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Akan tetapi, Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi Djarot Saiful Hidayat menampiknya. “Kita pastikan bahwa PDIP akan mengusung calon sendiri,” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/9). Alhasil, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu bakal menyampingkan mantan Bupati Belitung Timur tersebut dalam pendaftaran pasangan calon di KPU DKI pada 21-23 September 2016.
Daftar hari pertama Ketua Tim Pemenangan Ahok, Nusron Wahid, mengemukakan akan mendaftarkan Ahok di hari pertama pendaftaran. “Tanggal 21 (September) ke KPU DKI,” kata Nusron seusai menemui Ahok di Balai Kota DKI, tadi malam. Mengenai cawagub, Nusron tutup mulut. “Lihat saja nanti ke TKP langsung.” Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari optimistis Ahok bakal meraih kembali kursinya. Saat ditanya soal calon pasangan Ahok, Taufik masih menyimpan rapat-rapat. “Kami sudah memiliki, tetapi belum bisa sampaikan. Masih tunggu perkembangan politik,” kata dia. Pengamat politik Universitas Paramadina Toto Sugiarto menilai kecil kemungkinan PDIP mengusung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini jadi pesaing Ahok. “PDIP memiliki kader lebih berpengalaman di DKI, yakni Djarot Saiful Hidayat,” jelas dia, kemarin. Di sisi lain, setelah ditinggal Gerindra dan PKS yang mengusung Sandiaga Uno dan Mardani Ali Sera, PPP sedang menjalin komunikasi intensif dengan PAN, Demokrat, dan PKB. Sekjen PPP Arsul Sani mengaku menimang mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra sebagai cagub. Cawagubnya, Arsul menyebut, ialah Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Sylviana Murni. Mantan None DKI Jakarta itu dinilai punya rekam jejak panjang nan mentereng di birokrasi. “Dia perempuan, jadi mewakili perempuan. Itu penting,” jelas Arsul. (Wnd/Kim/X-6)
aivanni@mediaindonesia.com
ADA satu hal aneh yang acap terjadi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini. Sering kali koruptor dijatuhi hukuman, masuk bui, tapi harta hasil kejahatan korupsinya tidak kembali ke negara. Si koruptor juga tidak dimiskinkan. Ketika bebas dari penjara, ia masih kaya raya dengan harta hasil menjarah uang negara. Penyebab keanehan itu ialah ketiadaan instrumen pemiskinan dan perampasan aset koruptor. Dengan hanya mengandalkan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, upaya pemberantasan korupsi bisa dikatakan masih terbatas. Tangan keduanya tak cukup ampuh untuk mampu mengembalikan aset kerugian negara. Faktanya, aset hasil tipikor memang amat sulit dikembalikan ke negara akibat menunggu proses pembuktian yang memakan waktu dan biaya. Dengan alasan itu, menjadi wajar bila kebutuhan negara ini atas UU perampasan aset tindak pidana korupsi menjadi mendesak, bahkan amat mendesak. Aturan inilah yang nantinya akan memberi kepastian harta koruptor menjadi milik negara, tidak sekadar dibekukan seperti yang terjadi selama ini ketika KPK menyita aset koruptor. Lebih dari itu, aturan pemiskinan dan perampasan aset juga akan mencegah terjadinya korupsi lain. Mungkin betul kata seorang pakar, sehebathebatnya penyidikan dan penindakan kasus korupsi, tidak akan efektif bila tidak ada instrumen yang lengkap untuk menjerakan sekaligus menjauhkan penyelenggara negara dari perilaku korup. Selama ini, penjeraan dilakukan hanya dari sisi hukuman kurungan badan yang diupayakan maksimal. Namun, faktanya, itu masih jauh dari cukup. Terbukti Silakan tanggapi tindak kejahatan korupsi Editorial ini melalui: dari hari ke hari bukannya www.mediaindonesia.com se makin layu, melainkan www.metrotvnews.com malah terus berkembang. Penjeraan dengan ancaman pemiskinan dan perampasan aset diyakini bakal efektif karena, secara psikologis, para penjahat korupsi tak siap hidup melarat. Para koruptor bakal takut setengah mati kehilangan harta yang sudah dikumpulkan sekian lama lewat praktik lancung mereka. Apa yang terjadi pada Rohadi, mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mungkin bisa menjadi contoh yang amat bagus betapa ancaman pemiskinan itu begitu mengerikan bagi para pelaku rasywah. Terdakwa tindak pidana suap untuk pengaturan perkara pedangdut Saipul Jamil itu sampai depresi karena khawatir hartanya yang bernilai tinggi dirampas negara setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang. Ia, kata pengacaranya, bahkan berniat bunuh diri. Karena itu, sebetulnya tidak ada alasan lagi bagi parlemen untuk menunda-nunda pembahasan RUU Perampasan Aset Tipikor yang drafnya diusulkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2014 lalu dan sudah dimatangkan di Kementerian Hukum dan HAM. Jika ingin menambah amunisi negeri ini dalam melawan korupsi, DPR seharusnya tak perlu ragu untuk memasukkan RUU tersebut ke prolegnas tahun ini, minimal tahun depan. Pemberantasan korupsi memang harus mendapat dukungan masyarakat, tetapi lebih penting dan berarti ialah sokongan dari pemerintah dan legislator. Keberadaan UU perampasan aset tipikor jelas akan sangat strategis bagi kepentingan negara untuk mendukung penindakan kejahatan luar biasa bernama korupsi dengan menghadirkan efek jera.
UU perampasan aset tipikor jelas akan sangat strategis untuk mendukung penindakan kejahatan luar biasa bernama korupsi dengan menghadirkan efek jera.
Cesar dan Obesitas STUDI yang dilakukan tim di Universitas Harvard, AS, menyebutkan anak yang lahir dengan persalinan cesar mungkin berisiko lebih tinggi mengalami obesitas, terutama bila dalam keluarga tersebut ada saudaranya yang lahir lewat persalinan normal. “Tidak dimungkiri, cesar saat ini menjadi alternatif DUTA yang banyak dipakai dan itu banyak membantu. Namun, dari penelitian ini didapati, hal itu berisiko obesitas pada anak nantinya. Hal itu bisa dipertimbangkan ayah atau ibu,” kata peneliti senior Jorge Chavarro, profesor nutrisi dan epidemiologi di Universitas Harvard. Temuan yang dipublikasikan di jurnal JAMA Pediatrics itu menggunakan sampel 22 ribu orang dewasa. “Anak-anak yang lahir melalui bedah cesar 64% cenderung menjadi gemuk,” papar Jorge. (Xinhua/Ths/X-5)