Tempias 2010 2012 bag1

BAGIAN

I Tabrani Rab

Tempias 2010-2012

MENEPUK AIR DI DULANG Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

i

ii

Tabrani Rab

Tabrani Rab

Tempias 2010-2012

MENEPUK AIR DI DULANG Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

iii

iv

Tabrani Rab

Tabrani Rab Tempias 2010-2012

Menepuk Air di Dulang

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

v

TEMPIAS 2010-2012: MENEPUK AIR DI DULANG @Tabrani Rab Penulis: Tabrani Rab Pelaksana Penerbitan: Armawi KH Desain Sampul: Tugas Suprianto Ilustrasi Karikatur: Furqon LW (Telah Dimuat di Harian Riau Pos) Gambar Sampul: www.digaleri.com ISBN 978-602-9161-07-6 Penerbit Yayasan Sagang Komplek Riau Pos Group Jalan HR. Soebrantas, KM 10,5 Pekanbaru, Riau

Sanksi pelanggaran pasal 44 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta 1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyebarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelaggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

vi

Tabrani Rab

Pengantar Penerbit

T

EMPIAS. Inilah rubrik yang menjadi trade mark Prof. dr.

Tabrani Rab pada harian Riau Pos yang terbit pada tiap edisi minggunya. Ingat Tempias pembaca langsung ingat tokoh Riau yang nyentrik ini, walaupun dia menulis dalam berbagai ragam tulisan, mulai dari tulisan ilmiah, opini, ulasan seni, sampai pada menulis puisi.

Umur tulisan Tempias ini pun sudah cukup lama, beriringan dengan tahun-tahun awal Harian Riau Pos hingga kini (2013, Red.).

Tulisan yang terbit setiap minggu ini sudah terhimpun dalam beberapa buku —yang diterbitkan oleh Riau Institute Culture— yang langsung oleh dikelola Tabrani Rab. Topik yang dibahas din dalam Tempias beragam masalah, dan selalu saja menyangkut hal-hal yang up to date. Mulai masalah sosial dan problem masyarakat kecil, sampai masalah politik, ekonomi, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Semua masalah diamatinya dengan cermat, diserapnya, lalu dia tumpah-luahkannya kembali ke dalam Tempias; menjadi sebuah tulisan yang menarik; tajam dan menukik. Mulai dari caranya mendedahkan, mengurai dan mengorak masalah sampai memaparkan dan membentangkan berbagai alternatif solusi yang bisa ditempuh.

Banyak hal yang menjadi daya tarik tulisan Tabrani Rab. Utama sekali Tempias. Utama sekali Tempias. Antaranya, selain memaparkan persoalan langsung dari akar-akarnya sampai pada pemaparan dengan menggunakan bahasa yang menggelitik dan menggelegak. Sangat khas Melayu. Pelik, berat, tajam, malah Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

vii

menggeram. Namun apa pun persoalannya selalu diungkainya dengan untai-untaian kalimat demi kalimat yang berkelakar.

Menohok tetapi bercampur mencuil hati pembaca. Hanya saja sudah semakin lanjut usia, Tabrani semakin agak meredup pula daya selorohnya. Namun begitu, semangat menulisnya dalam mengritisi berbagai persoalan dalam msyarakat, tidak pernah luntur.

Sempena Anugerah Sastra Sagang 2013, Yayasan Sagang, Pekanbaru, menaja menerbitkan “setimbun” Tempias Trabrani Rab, yang sudah diterbitkan Harian Riau Pos pada edisi minggunya, yaitu yang mulai terbit tahun 2007 sampai 2012. Penerbitan ini berseri, yaitu dibagi dalam tiga jilid. Jilid 1 Tempias berjudul Amok Melayu yang diterbitkan 2004-2006; Jilid 2 berjudul Menuai Hujan adalah Tempias yang diterbitkan tahun 2007-2009; dan jilid 3 berjudul Menepuk Air di Dulang merupakan Tempias yang diterbitkan 2010-2012.

Penerbitan tiga judul bersiri buku Tabrani Rab ini diharapkan, paling kurang menjadi bahan dokumentasi, sehingga suatu ketika diperlukan, buah pikiran serta data-data yang terdokumentasi dalam buku-buku ini dapat “diselak” lagi atau menjadi bahan rujukan.

Namun begitu, lebih daripada itu, harapan kami, segala buah pikiran yang bernas, pandangan yang berpihak kepada kepentingan orang banyak, serta sikap dan tekad dari Tabrani yang kuat dalam membela daerah dan negerinya dapat menjadi suluh, semangat, teraju dan pedoman bagi pembaca, utama sekali generasi Riau kini dan ke depan. Oleh karena itu, kita sangat berharap, bukubuku ini tersebar luas ke tengah-tengah pembaca, mulai dari orang awam, pelajar-mahasiswa, sampai kepada pejabat atau pengambil kebijakan, serta “orang luar” yang sedang atau akan mulai beraktivitas di Riau dengan berbagai usaha mereka.

Sebagaimana dimaklumi, hanya segelintir tokoh-tokoh Riau, yang dari dulu hingga kini yang “lantang bersorak” jauh sampai

viii

Tabrani Rab

ke pusat dan ke langit-langit global untuk membela hak-hak orang Riau. Lebih dari itu, Tabrani bukan sekadar bersorak, dia juga mendedahkan fakta, data, serta segala dampak yang diterima Riau. Mulai dari sumber daya alamnya yang terkuras, kulit bumi yang terkelopak dengan pengeksploitasian hutan rimba. Rakyat dan pribumi yang dimiskinkan terus menerus secara tersistematis sementara “pemburu� —entah itu investor atau oknum-oknum pejabat tangan-tangan kotor, semakin melesat kaya raya.

Demikian, sekadar pengantar dari kami. Semoga bermanfaat.

Pekanbaru, November 2013

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

ix

x

Tabrani Rab

Daftar Isi

Pengantar Penerbit

iii

TEMPIAS 2010 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Main Duit Belantak Soalnya Besar Duitnya Buk Tempias Pening Anggaran Belanja Tempos Peenes Sumpah Pak Pandir Kabinet Kiblatin Ujung Pansus Lima Tahun untuk Daeng, Terlalu…

Kaki RAL Gayus Tambun Negara Dirampok Ditempeleng Wakil Rakyat Pening Pak Wali Kepala Polisi atau Kepala Susno Antri Haji Susno Baik atau Buruk?

Salah Pemilukada Pengadilan Salah Siapa Ketua KPK?

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 39 43 46 50 53 57 61 64 67 71 75 78

xi

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sekolah dan Cikgu Bagan Pelabuhan Mini dalam Hati Bengkalisgate Kota Berkuah Kok Terpojok?

Kotake (Kota Toke) Lain Padang Lain Belalang Plat Merah Selingkuh Itu Enak Perampok di mana-mana Untung tapi Buntung Sedang Presiden Saja Tak Mau Mie yang Tak sedap Airmata Duyung Kok Minyak Tanah Makin Tinggi?

Datang dan Meradang Cagub dan Cawakot Mafia Indonesia Hukum Atau Tindakan Kerajaan atau Propinsi Hari Korupsi di Indonesia Pajak Potong Leher

82 85 89 94 97 100 103 107 111 114 117 121 125 128 132 136 140 143 147 151 154 158 161

TEMPIAS 2011 • • • • • •

xii

Kabinet Cabe Lagu Pegawai Kapan Tanah Rohil Masuk Chevron?

Gaji Presiden Naik Mobil DPRD Selamat sajalah...

167 171 174 177 181 184 Tabrani Rab

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Surat Cucuk Cabut Asal Tangkap Cawakot Cawawalkot Mantan Bupati Menyanyah Rusuh Pemilukada Polisi Lawan Satpol Gedebak-Gedebuk Pitmas Ape Nak Ati Perda Tawar Menawar Al-Zaytuni Bengkalisi Harga Selangit Fenomena Sungai Golok Bangkrutnya Indopalm Mafia Hukum Penyakit Korupsi Tidur Pun Digaji PON Alakadar GAPTEK dan LATEK Pengumuman Menyanyah Jalan Layang Bukan Untung Tapi Buntung Pemilukada Lillahitaala Ulang Tahun Lepai Beraninya dengan yang Kecil Sih...

Sedekah Politik Negeri Seribu Tugu Antara Demonstrasi dan Mutasi Menepuk Air di Dulang Tenggelam Bubu

188 191 194 197 200 203 206 209 213 217 220 223 227 231 234 237 240 244 247 250 253 256 259 262 266 269 272 276 281 287 291

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

xiii

• • •

Tuan Takur Untung Ada Monyet Menumpang Tuah

295 299 303 ***

xiv

Tabrani Rab

Tempias 2010

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

1

2

Tabrani Rab

Main Duit

Pusat berhutang

M

antan Gubernur Bank Indonesia Boediono, yang saat ini menjabat wakil presiden, menyanggah salah satu kesimpulan hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan bahwa perubahan persyaratan rasio kecukupan modal dalam peraturan BI dilakukan untuk merekayasa agar Bank Century dapat memperoleh fasilitas pendanaan jangka pendek.

Ketika ditanya apakah dia saat ini merasa keputusan untuk melakukan bailout Century itu sudah tepat, Boediono menegaskan keputusan itu yang terbaik. ”Keputusan bukan dari saya, Pak, tetapi oleh KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan). Keputusan bersama-sama dan saya sangat yakin keputusan yang kita ambil saat itu yang terbaik,” ujarnya. ”Tetapi, keputusan bailout itu untuk menyelamatkan situasi yang eksplosif. Saat itu keputusan yang terbaik untuk bangsa kita dan saya sampai sekarang tetap yakin dan saya siap mempertanggungjawabkan di dunia dan akhirat,” katanya lagi.

Boediono mengungkapkan, dalam situasi krisis, perhitungan mengenai pengucuran dana bersifat sangat dinamis. ”Dalam proses krisis, perhitungan menjadi sangat dinamis. Tidak bisa ditentukan dengan sangat-sangat akurat. Semuanya tergantung perkembangan pada tanggal tersebut”, jawab Boediono. Seperti diketahui, menurut temuan BPK, ada jumlah pengucuran dana yang berbeda dari yang disepakati dalam rapat Komite Stabilitas

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

3

Sistem Keuangan (KSSK) dan Bank Indonesia, ketika membahas talangan Bank Century. Boediono juga mengutarakan, keputusan yang diambil BI di bawah kepemimpinannya merupakan keputusan tepat. Dampak sistemik pada masa krisis, menurutnya, tidak melihat apakah bank itu berskala besar atau kecil. “Dalam situasi krisis, psikologis masyarakat menjadi sangat eksklusif dan gampang menimbulkan kepanikan,� ujarnya.

Boediono juga menegaskan bahwa kebijakan pengucuran dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun itu juga sudah diketahui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Boediono juga memaparkan bahwa kebijakan bailout dikucurkan karena saat itu sedang kritis. Saat itu di banyak negara, termasuk Indonesia, terjadi aliran dana keluar besar-besaran karena hampir semua negara memberlakukan blanket guarantee. Kurs dollar AS pada 24 November 2008 mencapai Rp 12.700 per dollar AS. Cadangan devisa BI terkuras sangat besar untuk menahan agar kurs tak liar dan lepas kendali. Pada puncaknya, cadangan devisa menurun sebesar 6,5 miliar dollar AS, dari 57,1 miliar dollar AS pada September 2008 menjadi 50,6 miliar dollar AS per Oktober 2008.

Akibat aliran keluar dana itu, likuiditas dalam negeri semakin kering dan bank-bank mengalami kesulitan mengelola arus dananya. Pada bulan Oktober 2008, bank BUMN besar meminta injeksi likuiditas hingga Rp 15 triliun dari pemerintah untuk menutup kekurangan likuiditas. Dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP), hasil audit BPK mengatakan bahwa BI patut diduga melakukan perubahan persyaratan rasio kecukupan modal (CAR) dalam peraturan BI (PBI) agar Bank Century bisa mendapatkan FPJP. Pada saat pemberian FPJP, CAR Bank Century negatif 3,53 persen. Hal ini melanggar ketentuan PBI No 10/30/PBI/2008.

Menurut Boediono, persyaratan dari minimal CAR 8 persen menjadi CAR positif dilakukan untuk menyelamatkan sistem perbankan keseluruhan mengingat saat itu kondisi makroekonomi memburuk. Bahkan, saat itu ada tiga bank yang CAR-nya jatuh di

4

Tabrani Rab

bawah 8 persen. Saat FPJP diberikan, neraca yang tersedia adalah per 30 September 2008 di mana CAR Bank Century sebesar 2,53 persen yang berarti masih positif. Sementara BPK menggunakan neraca per November 2008.

Pansus juga banyak mempertanyakan mengapa bank sekecil Century bisa dikatakan berdampak sistemik. Terhadap pertanyaan ini, para pejabat BI mengatakan, pada masa normal, Bank Century memang tidak akan berdampak sistemik. Namun, dalam situasi krisis, bank sekecil apa pun bisa berdampak sistemik. Itu, kata Boediono, pernah terjadi pada tahun 1997. Saat itu penutupan 16 bank yang pangsa pasarnya hanya 2,3 persen dari total aset perbankan ternyata menyebabkan psikologis pasar keuangan dan �menular� terhadap bank lain. Kondisi ini menyebabkan terjadi krisis perbankan. Akibat krisis 1997-1998, pemerintah dan BI harus mengeluarkan biaya rekapitalisasi dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang totalnya mencapai Rp 600 triliun.

Pusat kena hutang Para Gubernur yang mengikuti Rakernas Gubernur SeIndonesia menuntut pemerintah segera membayar Dana Bagi Hasil (DBH) Migas secara penuh. Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin mengkhawatirkan pembangunan daerah akan terhambat bila DBH yang merupakan hak daerah tidak didapat seutuhnya.

Padahal dana tersebut jumlah sangat berarti dalam penambahan APBN. Alex mengumpamakan penyerahan DBH oleh pemerintah pusat kemarin seperti memberikan nasi bungkus pada anak-anak.

Dalam nasi bungkus tersebut terdapat nasi, telur dan semuanya satu paket. Daerah tidak tahu berapa mereka harus menerima.

Tahun depan pemerintah pusat diminta lebih transparan dan jelas mengenai DBH ini. Keinginana Alex ini juga didukung kepala daerah lain. Gubernur Riau, Rusli Zainal yang sejak awal dialog selalu mengekspos keberhasilan Riau, di akhir pembicaraan meminta agar DBH dibayarkan utuh. Bila digabungkan dari tahun Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

5

2008, DBH Riau yang masih tersisa di pusat hampir Rp 1 triliun.

Sekitar Rp 600 miliar merupakan DBH tahun 2008. Wapres, Boediono yang dicecar tuntutan ini tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya menjawab ringkas dan menjanjikan akan membicarakan pada menteri keuangan. Wapres juga menceritakan alur mengapa bisa terjadi keterlambatan.

Penjelasan wapres ini hanya merupakan kejadian sebelumnya dan bukan masalah gubernur saat ini. Alex menyatakan kecewa dengan jawaban wapres yang cendrung tidak pasti ini. Sebaliknya wapres menyatakan 11 tahun otonomi daerah, daerah semestinya diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang baik.

Akan tetapi faktanya masyarakat masih mengeluhkan pelayanan publik yang tidak memadai. Dunia usahapun mengeluhkan iklim usaha yang terus memburuk. Sama saja Pak Ngah ”Hubungan pusat – daerah, pusat berhutang. Hubungan daerah – pusat, pusat juga berutang”. Apa nak hati, pusat tetap berhutang. ”Pak pung pak Mustafa, ada gula dirumahnya, biar kampung biar Jakarta, ada hutang di tengahnya....”

6

Tabrani Rab

Belantak

N

egeri ini sudah penuh dengan aman. Sangkinkan amannya organisasi mahasiswa pun berusaha menggerebek masuk ke istana negara. Tidak berhenti disitu saja di DPR RI ada yang namanya Pansus. Tiap hari Pansus ini memanggil wakil presiden, menteri, direktur BI, dan entah siapa lagi. Pokoknya ada sajalah.

Itu yang formal. Yang tidak formal lebih banyak lagi. Nonton saja debat di Metro TV. Belum lagi itu habis nonton pula lagi Tv One. Tiap malam ada acara debat. Tak ada lagi yang diperdebatkan yang berbicara di MetroTV berbicara pula di TVOne, makin ramai.

DPR kembali panas membara, kembali menunjukan suatu drama yang sangat seru. Rapat terbuka yang diliput oleh berbagai wartawan baik cetak maupun eletronik tersebut berhasil mengeluarkan hawa panas membaranya yakni pertarungan antara Gayus Lumbun Gaol VS Ruhut Sitompul (yang katanya ’Raja Minyak dari Medan’). Adu mulut tersebut terjadi mungkin karena keduanya adalah sama-sama berwatak keras, mereka saling mengejek atau mungkin saling menghina. Saat terjadi adu mulut yang cukup lama dan menyita perhatian dari para anggota Pansus lainnya, para anggota DPR yang lain cuma bisa lihat dan menyaksikan adegan mulut sangar kedua anggota dewan yang terhormat. hehe.... Kejadian ini akan semakin memperburuk citra DPR yang beberapa tahun terakhir ini semakin rendah di mata masyarakat Indonesia.

Pertengkaran antara anggota Pansus Angket Bank Century, Gayus Lumbun dan Ruhut Sitompul berawal saat Ruhut meminta Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

7

agar Gayus dapat mengatur waktu bertanya anggota pansus dengan baik. Menurut Ruhut, Gayus memberikan waktu yang lebih banyak kepada anggota fraksinya ketimbang fraksi yang lain.

“Pemimpin tegas dong, jangan nanti PDIP sampai dua jam. Masih ada enam fraksi lagi yang belum mendapat giliran,” ujar Ruhut.

Interupsi Ruhut dihentikan oleh Gayus dengan alasan ia sudah bisa menangkap maksud artis sinetron tersebut. Ruhut sontak tidak terima, dan keributan akhirnya menyengit.

Entah kenapa komentar keduanya menjadi memanas sembari saling melototkan mata masing-masing. “Tanya sama kodok.

Jangan marah-marah kodok, pemimpin kodok! Engkau kan profesor,” cetus Ruhut. Mendengar gelarnya disebut-sebut Ruhut, Gayus tak tinggal diam. “Anda kurang ajar. Jangan kurang ajar ya.

Jangan bawa-bawa soal profesor,” timpalnya. “Ini rapat, supaya Si Ruhut itu ditegur. Dari kemarin selalu buat keributan. Supaya dikembalikan saja ke fraksinya,” tambah Gayus. Ruhut menjawab, “Kita kan beda fraksi nggak usah atur-atur. Pemimpin harus tegas.”

Dalam pertengkaran yang semakin menyengit inilah, akhirnya kata-kata kotor keluar dari mulut Ruhut. Kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh anggota Dewan yang katanya terhormat.

Ruhut Dikondisikan untuk Tumpulkan Pansus. Wakil Ketua Pansus Angket Bank Century, Gayus Lumbun menilai mulai ada keresahan dari sesama anggota pansus atas sikap dan perilaku Ruhut Sitompul yang sering memotong pembicaraan saat rapat.

Sejumlah anggota juga mulai mencurigai kehadiran anggota Fraksi Partai Demokrat itu memang sengaja diskenariokan untuk menumpulkan suara pansus. “Banyak temen-temen yang bilang ini dikondisikan agar tumpulnya suara-suara pansus. Itu yang lebih saya khawatirkan daripada saya harus marah dan mengambil tindakan,”kata Gayus Lumbuun.

Gayus mengaku merasa terganggu dengan sikap Ruhut yang selalu memotong pembicaraan. Ia pun mempersilakan wartawan menanyakan hal itu kepada anggota satu persatu. “Boleh dicek satu persatu, sangat terganggu,” kata politisi PDIP ini.

8

Tabrani Rab

Dalam rapat pemeriksaan pansus dengan saksi mantan pejabat BI, Sabar Anton Tarihoran, Gayus bahkan terang-terangan menyebut kehadiran Ruhut di pansus dilindungi Partai Demokrat.

Itu kalau dipusat. Kalau di daerah lain lagi. Baca saja berita ”Mambang tepis mosi”. Yang dibicarakan jelas perdebatan tapi namanya bukan mosi, ya mosi kecillah. Ada lagi ruangan Bank Riau dimana anda boleh memasukkan keluhan anda yang tidak puas. Didepan Bank Riau itu ada 4 biji ATM yang dulu ada 6. Yang 2 itu sudah tutup. Nak mengambil duitpun tak buka-buka ATM nya. Kalaupun mau tapi tertulis ”Mau ndak tidak pakai slip ATM”.

Pokoknya 4 buah ATM itulah yang menjadi persoalan. Kalaupun ada ATM yang lain yang letaknya di kantor Gubernur, tak pula nyala-nyala. Sehingga tak bisa dibaca ATM ini hidup atau mati.

Persis sama dengan model Riau Airlines. Tiap dah naik entah jam berapa terbangnya tak tahu do. Belum lagi yang balik tak jadi terbang. Ini yang dipuji Pemda, inilah Riau Airlines yang paling hebat. Kalau nak dibilang ruginya, Pemda marah. Kan mestinya Bank Riau itu sekaligus ditengok.

Apa akibatnya? Sejumlah 34 karyawan Bank Riau yang berasal dari jajaran pemimpin divisi, pemimpin cabang dan pemimpin bagian ‘’menggugat’’ Direktur Utama Bank Riau Ir H Erzon MM melalui sebuah pernyataan mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya ini disampaikan karena mereka kecewa dengan kepemimpinan Erzon yang dianggap egois dan otoriter, sejak menjadi Dirut Bank Riau sejak dua tahun lalu. Mosi tidak percaya ini muncul berdasarkan kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Erzon selama menjadi Dirut Bank Riau. Kekecewaan ini didasarkan pada kebijakan, kinerja, kepribadian dan kepemimpinan Erzon yang dinilai merugikan perusahaan.

Komisaris Utama Bank Riau Mambang Mit, mengatakan informasi soal mosi tidak percaya ini memang sudah diterima oleh dewan komisaris. Namun, dewan komisaris menilai ini adalah masalah internal perbankan daerah tersebut dan dari hasil evaluasi komisaris, menurut Mambang yang juga Wakil Gubernur Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

9

Riau itu, permasalahan ini akan dibahas juga dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Menurut Deputi BI, M. Nazir ”Untuk penyelesaiannya adalah di Bank Riau sendiri sepanjang kondisinya tidak memengaruhi dan merusak operasional bank, BI tidak bisa campur tangan di dalamnya”. Apabila dikehendaki BI siap menjadi mediator untuk menyelesaikan permasalahan diantara kedua belah pihak yang bertikai yaitu diantara ke-34 orang pejabat Bank Riau dengan Erzon selaku Direktur Utama.

Memang tinggal di Riau ini enak. Nak menengok muka Gubernur tunggulah pada acara pesta yang besar-besar. Inipun kadang-kadang diwakilkan, walaupun tak jadi Mendagri ya... menerima duit dari SBY bolehlah. Beginilah nasib Riau. Kalau mau tahu lagunya begini bunyinya ”Begini nasib jadi Riauwan, ke mana pergi, ke Dumai tiada yang larang, hati senang walaupun tak punya uang, ke mana-mana tiada yang larang...”. Kemana pergi ada ATM Bank Riau, nak naik pesawat ada Riau Airlines, nak ke Dumai jalan cantik dan menunggu rel kereta api 700 km per jam, nak berkeliling kota ada lubang. Pokoknya lubanglah yang paling tepat untuk lambang daerah ini sehingga duitnyapun setengah Sumbar. ”Ya ndak Ngah....”

10

Tabrani Rab

Soalnya Besar Duitnya Buk

B

erbagai kalangan yang mengadukan bahwa negara dirugikan 6,7 triliun kepada Bank Century mendapat arahan yang mutlak.

Apa kata anggota Pansus DPR RI kepada Menteri Keuangan? “Buk Menteri, angka Rp 632 miliar ditetapkan oleh BI sebagai acuan dana yang harus digelontorkan dalam penanganan Bank Century.

Namun ternyata dana yang dibutuhkan melonjak mencapai Rp 6,7 triliun�, tanya Akbar. Lalu karena jabatan Menteri Keuangan sebagai Kepala KSSK alias Komite Stabilitas Sistem Keuangan langsung menjawabnya menjadi tidak jelas. Yang saya ketahui hanya 632 miliar dan bukan 6,7 triliun. Maka rapatpun mulai menuduh Marsilam Simanjuntak. Kenapa mesti ikut rapat? Sekalipun ibu menteri keuangan tidak tegas menyatakan kedudukan Marsilam Simanjuntak akan tetapi jelas bahwa keterlibatannya dalam rapat tentulah sesuai dengan kedudukannya sebagai penasehat presiden walaupun dibantah oleh juru bicara presiden. Nah, kunci dari permasalahan itu adalah bagaimana dana sebesar 632 miliar dapat menjadi 6,7 triliun? Dibalik-balik lagi rapat menjelang November 2008 ini bertubi-tubi termasuk rapat penentuan dana sebesar 6,7 triliun. Dibalik pula lagi rupanya dibelakang 632 miliar ditambahkan lagi dengan katablece dari bank sebesar 6,7 triliun.

Maka perdebatan inipun berpusar, kenapa tidak Menteri Keuangan saja membatasi. Kenapa wewenang ini ada di Bank Indonesia sebagaimana dikutip dari Boediono sebelumnya. Perdebatan ini menjadi runyam sampai jam 23.15 Wib dan terus menghanyut sehingga harus distop.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

11

Adalah Pansus DPR RI. Pansus inipun menghadapkan Menteri Keuangan. Dalam hal ini kita patut memuji Menteri Keuangan. Menteri keuangan ini memegang tasbih dalam menjawab pertanyaan DPR. Dan ditemani pula oleh pengikutpengikutnya. Dihadapkan pula pada hari Kamis, Jusuf Kalla yang ketika itu menjadi Wakil Presiden oleh karena Presiden ke New York. Menteri Keuangan mengaku telah melaporkan bailout 6,7 triliun kepada Kalla melalui SMS pada tanggal 21 November 2008 dan menyampaikan laporan tertulis kepada SBY pada 25 November 2008. Sementara pada komisi XI DPR RI, Sri baru mengkomunikasikannya pada rapat kerja tanggal 26 Februari 2009. Sri juga membeberkan pernyataan SBY ”Indonesia tidak boleh jatuh dalam krisis seperti pada tahun 1998 lalu sehingga Indonesia harus kembali masuk program penyelamatan IMF. Itu adalah garis kebijakan yang instruksinya jelas”. Pada September 2008 Sri mengunjungi kediaman Kalla. Dalam pembicaraan itu Sri merasa heran dengan data yang diberikan BI soal kinerja Century.

Sri menyebut tidak puas dengan data BI. Panitia Khusus Century menyatakan bahwa pernyataan Sri Mulyani mengenai penyelamatan Bank Century dilakukan demi rakyat Indonesia hanya pembenaran yang tidak dapat diterima.” Pernyataan tersebut untuk pembenaran saja, sudah jelas penyelamatan Century ini hanya menguntungkan Robert Tantular”, ujar Anggota Pansus Century dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Gayus Lumbun.

Ketika anggota Panitia Angket, Akbar Faizal dari Fraksi Hanura mencecar Sri dengan pertanyaan seputar penetapan keputusan bank gagal berdampak sistemik serta peran dan tanggung jawab KSSK pada pemberian dana talangan ke Bank Century, Sri Mulyani tampak grogi. Ia menjawab agak terbata-bata dan di tangannya yang diletakkan di bawah meja tampak memegang tasbih. Saat itu, Akbar Faizal mencecar Sri Mulyani dengan pertanyaan dari dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century dana mana yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Ketua KSSK saat itu. Sri Mulyani

12

Tabrani Rab

berusaha mengelak dengan mengatakan, dari dana talangan Rp6,7 triliun tidak semuanya menjadi tanggung jawabnya. Akbar menanyakan sampai tanggung jawab seorang Ketua KSSK atas dana bailout yang disuntikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Apakah ibu Sri Mulyani bertanggung jawab terhadap dana yang hanya Rp 632 miliar saja, sesuai dengan data BI, atau Ibu bertanggung jawab sampai penyertaan sebelum UU JPSK ditolak atau hingga dana membengkak hingga Rp 6,7 triliun?,” tanya Akbar. Sri Mulyani kemudian menjawab dengan berdasarkan data nilai bailout dari BI. “Saya yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan untuk mencegah krisis. Saya mencegah krisis dengan menyelamatkan Bank Century berdasarkan data Rp 632 miliar,” tutur Sri Mulyani. Sri Mulyani juga mengatakan hingga saat ini negara tidak mengalami kerugian sama sekali. “Uang negara tidak digunakan, uang negara di LPS masih ada Rp 4 triliun,” jelasnya.

Namun Akbar terus mencecarnya dengan pertanyaan, kalau tidak seluruhnya menjadi tanggung jawabnya mana yang menjadi tanggung jawabnya. Akhirnya Sri Mulyani mengatakan, dana bantuan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century sebesar Rp.632 miliar yang merupakan tanggung jawabnya. Sesuai dengan jawaban Sri Mulyani, Akbar mengambil kesimpulan bahwa BI memberikan data-data yang tidak tepat sehingga nilai bailout membengkak menjadi Rp 6,7 triliun serta Ketua KSSK hanya bertanggung jawab sampai dengan dana Rp. 632 miliar.

Jusuf Kalla yang juga telah memenuhi panggilan pansus hak angket DPR skandal Bank Century mengatakan membantah pernyataan Sri Mulyani jika dirinya sudah dihubungi melalui SMS oleh ketua KSSK saat itu Sri Mulyani. Namun Kalla membenarkan jika Sri Mulyani pada 25 November 2008 menghadap kepada dirinya untuk melaporkan telah terjadi Bailout sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. Kalla mempertanyakan kepada Sri Mulyani kenapa kebijakan itu dilakukan. Padahal itu perampokan oleh pemilik Bank Century. Kalla juga mengatakan setelah itu Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

13

dia memerintahkan kepada Gubernur Bank Indonesia saat itu Boediono untuk melaporkan kepada Kapolri agar segera menangkap Robert Tantular. Namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Boediono. Akhirnya Jusuf Kalla sendiri yang memerintahkan kapolri menangkap Robert Tantular. Kalla juga mengatakan, dirinya telah membaca sebagian laporan BPK dan menurutnya potensi kerugian negara saat jelas. Namun ketika ditanya anggota pansus siapa yang bertanggung jawab atas kasus Bank Century ini menurut Kalla, pansuslah yang lebih mengetahui hal ini.

Kasus bank Century ini memang memiliki banyak aspek.

Ada kriminal, ada politik terkait dengan kebijakan pemerintah, selain sosial ekonomi karena 6,7 triliun dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tersedot. Persoalan inipun berlanjut entah mana yang mau ditempuh. Tapi yang jelas demonstrasi muncul juga di DPR dan diberbagai tempat lainnya. Kitapun menginginkan hal yang tepat apakah DPR akan memilih jalan �impeach� atau jalan pidana. Disimpang inilah negara ini sedang berjalan.

14

Tabrani Rab

Tempias Pening

D

ibandingkan dengan tempias-tempias yang lalu maka tempias minggu ini paling ngetop. Apa pasal? 3 orang dihukum tembak mati yakni Antasari Azhar ditambah dengan 2 temannya yang lain yakni Wiliardi dan Sigid. Apalagi berita lain? 200 miliar dititip dengan supir taksi, ini cerita Susno Djuadi. Bagaimana ceritanya?

Susno membeberkan data-data rahasia saat diperiksa Pansus Bank Century. Yang mengejutkan aliran dana dalam jumlah besar mengalir ke orang-orang aneh yang tidak mungkin punya uang segitu banyak. 200 miliar itu mengalir ke rekening seorang supir taksi dan 33 miliar lainnya masuk ke rekening seorang pemilik bengkel kecil-kecilan. Aliran dana tersebut sangat layak untuk dicurigai. Namun apakah rekening milik supir taksi tersebut hanya digunakan sebagai rekening titipan tanpa sepengetahuan pemilik atau atas sepengetahuan pemilik.

Ditambah lagi dengan berita 6 ATM dibobol antara lain BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank Pertama dan BII yang kebanyakan terjadi di Denpasar. Berapa kerugian bank? Dari 236 rekeningnya kebobolan 4,1 miliar dengan pelaku melibatkan internasional.

Apa tanda-tandanya? Pelaku mencuri kartu data dengan alat skimming. Pelaku mengintip PIN dengan cara memasang kamera tersembunyi dan penarikan diduga melalui sistem di jaringan internet.

Apalagi berita lain? Pustaka Soeman HS merupakan ajang bisnis pria mapan. Ditambah lagi di perpustakaan Soeman HS tempat bisnis dan mencari pekerjaan. Berita di Pekan Life memuat

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

15

pula Ekspor satu kontainer palem. Melalui PT Riau Agro Gemilang yang akan mengekspor satu kontainer atau sekitar 1.600 polybag pohon palem ke Belanda.

Belum lagi berita ini habis. Surat kabarpun menambahkan �Sita 24.192 kaleng Redbull berkafein tinggi�. Untuk pertama kalinya Badan Pengawas Obat dan Makanan menyita produk pangan dalam jumlah besar. Sampai cerita ikat pinggang Skinny dan Medium, terlihat lebih ramping dan elegan dikisahkan oleh surat kabar. Balik-balik baca Riau Pos lebih hebat lagi �Baequni alias Babeh akui memutilasi dua bocah yang jadinya 10 bocah.

Babeh juga mengaku pernah pula membunuh dan menyodomi dua korban bocah lain di Magelang dan Purworejo�.

Apa lagi berita lainnya? Lagi-lagi anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century, Ruhut Sitompul, membuat ulah. Kali ini saat mantan Kepala Bagian Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Susno Duadji dimintai keterangan di Gedung DPR/MPR. Alhasil kedatangan Susno yang diprediksi dapat membongkar aliran dana penyelamatan Bank Century (bailout) jadi kabur.

Ruhut juga bersitegang dengan anggota Pansus lainnya, Maruarar Sirait dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Bukan kali ini saja pria yang akrab disapa Poltak membuat keributan saat pemeriksaan berlangsung. Anggota dari Fraksi Partai Demokrat itu adu mulut dengan Gayus Lumbun dalam rapat Pansus Hak Angket Skandal Century, 6 Januari silam. Terkait kejadian kala itu, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat tak akan segan memecat Ruhut jika terbukti bersalah.

Belum habis geger Century dan juga pembelian mobil jatah para menteri, sekarang kita telah di kejutkan lagi dengan pembangunan pagar istana presiden dan wakilnya. Hal itu disebabkan oleh anggaran yang tidak tanggung-tanggung, menghabiskan atau menelan biaya sebesar Rp. 22 miliar. Pembangunan pagar ini telah dimulai sejak beberapa bulan terakhir. Dan tidak tanggungtanggung lagi tinggi pagar mencapai kurang lebih tiga meter.

16

Tabrani Rab

Di awal pembangunan istana negara ditutupi dengan susunan ratusan seng yang menjadi pagar sementara bagi istana negara.

Tapi kini telah berganti menjadi pagar besi yang kokoh, yang telah bisa dinikmati. Dengan hadirnya pagar baru tersebut kritik tajam pun meluncur deras, “ Memangnya menggunakan bahan apa, marmer atau besi macam apa pagar itu. Sehingga menghabiskan anggaran 22 miliar, ini patut dipertanyakan,� kata peneliti hukum dan politik anggaran Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam.

Kalau kita membandingkan pembangunan pagar istana dengan pembangunan pagar Monas yang luasnya bisa mencapai 3 kali lipat luasnya istana presiden, hanya menghabiskan anggaran dana sebesar Rp.10 miliar. Walaupun pembiayaan pembangunan pagar tersebut juga termasuk dengan biaya pemasangan alat keamanan, tapi tetap saja anggaran Rp. 22 miliar itu tidak masuk akal. Sedikit sulit mengatakan kalau keamanan istana ini penting, karena ancaman terhadap istana sedikit berlebihan. Karena kita tahu terorisme identik dengan fasilitas asing, bukan dengan simbol-simbol negaranya sendiri.

Begitu juga yang dikatakan oleh Kepala Divisi Politik Politik ICW Abdullah Dahlan, Pembangunan pagar istana itu menandakan pemerintahan dibawah presiden SBY makin menunjukan sikap eksistensialis. Selepas masalah mobil mewah, sekarang menjadi isu pagar istana. Saya rasa ini adalah suatu paket yang dibuat oleh permerintah sekarang. Ditambah lagi adanya kabar pesawat pribadi untuk SBY, kata Abdullah Dahlan kemarin. Sementara itu, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga harus bertanggung jawab terhadap besarnya anggaran pembangunan pagar istana presiden dan wakilnya.

Dari cerita-cerita ini apa yang mau dikisahkan? Mau berkisah mengenai Antasari, bininya pun tak datang. Yang datang adik kandungnya dari 14 bersaudara. Mau dinaikkan cerita Century DPR pun pening. Entah mana yang mau didahulukan. Sampai ahli bank menduga untuk mengira direktur Bank Century, Robert Tantular menghitung-hitung ahli bankpun baru ketahuan sesudah Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

17

beberapa minggu, ko Yusuf Kalla bisa dalam detik. Ini memang menarik. Tangkap direktur Bank Century. Padahal kedatangan Menkeu dan BI hanya untuk melapor sedangkan Kalla perintah tangkap kepada Kapolri. Pokoknya minggu ini cerita yang paling hot-lah untuk menyambut ulang tahun ke-19 Riau Pos. Siapapun boleh ikut asal jangan yang aneh-aneh saja. Ya atau tidak....

18

Tabrani Rab

Anggaran Belanja Tempos

L

engkaplah sudah pemerintahan SBY menyempurnakan kepentingannya. Setelah membeli pesawat Kepresidenan, mobil dinas mewah para pejabat negara, memugar pagar Istana senilai milyaran rupiah, dan lain sebagainya, kabarnya gaji pejabat negara dinaikkan 20 persen di saat rakyat hidupnya kelabakan dan sengsara. Tak heran, bila ada yang menganggap pejabat kita sekarang ‘budeg’ alias tidak mendegar jeritan rakyat alias tak punya hati nurani.

Pesawat kepresidenan ini dianggarkan senilai Rp. 1,197 triliun yang diambil dari tunjangan operasional presiden untuk charter pesawat sebesar Rp. 50 miliar dan anggaran kepresidenan sebesar Rp. 1,147 triliun. Diketahui, anggaran yang bakal digelontorkan untuk membeli pesawat ini sebesar USD75 juta atau setara dengan Rp700 miliar.

Kebijakan anggaran seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat kecil. Kesehatan murah, pendidikan gratis dan program kesejahteraan lainnya. Apakah pesawat ini digunakan untuk menonton rakyat kita yang kelaparan, ini tidak indah dan tidak pantas.

Kenaikan ini rencananya mulai berlaku Maret 2010. Gaji untuk Presiden, Wapres, para menteri, pimpinan DPR dan anggota DPR akan mengalami kenaikan mulai Maret depan. Kenaikan berkisar 10-20 persen. Dasarnya produktivitas, untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada rakyat. Alasan peningkatan produktivitas dan mencegah korupsi dianggap tidak relevan. Kenaikan gaji Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

19

belum memiliki korelasi dengan aktivitas korupsi. Belum ada bukti peningkatan gaji diiringi berkurangnya korupsi di kalangan pejabat kita. Utang semakin besar tiap tahun. Bukan untuk rakyat malah untuk dipakai beli fasilitas pejabat dan kenaikan gaji.

Permasalahan kenaikan gaji pejabat sebaiknya tidak dilihat dari pantas atau tidaknya. Melainkan dengan didasarkan pada ekonomi kerakyatan. Padahal aparat dan pejabat tinggi sudah bergelimang dengan fasilitas yang aduhai seperti mobil dinas, telepon gratis dan listrik gratis. Kalau tetap dinaikkan itu kelewatan, kurang pantas.

Kenaikan tersebut dinilai sebagai pemborosan dan keputusan tidak berhati nurani. Kenaikan tersebut tidak realistis dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil. Sementara ribuan buruh terancam akan kehilangan pekerjaannya. Kebijakan yang tidak manusiawi yang diambil pemerintah SBY-Boediono, dapat berdampak sistemik pada usaha kecil penengah dan pada akhirnya akan mati secara berlahan. Ini menunjukkan SBYBudiono hanya mampu membawa Indonesia memasuki pasar bebas yang tidak bisa memerdekakan buah karya anak bangsanya sendiri. Jadi kapan mereka bicara soal rakyat?

Presiden SBY dinilai tidak sensitif dengan kondisi rakyatnya.

Di saat rakyat tengah marak mengkritisi pemerintahannya, justru muncul kebijakan untuk menaikkan gaji pejabat. Terhadap hal ini, SBY diharapkan mampu merespons. “Memang kurang sense of crisis-nya, tidak sensitif terhadap situasi kita. Mestinya SBY merespon,� ujar pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsudin Haris. Pemerintah dianggap tidak peka dan sengaja memancing amarah rakyat. Setelah mobil dinas, sekarang naik gaji, kelihatannya pemerintah sengaja memancingmancing kemarahan rakyat. Jika memang kenaikan gaji pejabat benar-benar terealisasi, hal ini menjadi bukti kurangnya kepekaan pemerintah terhadap rakyat.

Bagaimana dengan kabar Bank Century? 7 truk bawa duit century terungkap. Uang tersebut diambil dari BI pada tanggal 24 dan 25 Desember 2008, setelah keputusan pengucuran dana

20

Tabrani Rab

talangan diambil sebulan sebelumnya. Jumlahnya Rp 2,6 triliun.

Anggota Fraksi Partai Golkar ini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyita close circuit television atau CCTV di Bank Indonesia yang merekam proses pengambilan uang tersebut. “Penarikan tunai itu tidak wajar,� ujar dia. Dia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memeriksa mantan Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan Sri Mulyani dan anggotanya, Boediono mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat Wakil Presiden. Ada bukti bahwa pengucuran FPJP (fasilitas pendanaan jangka pendek) sarat masalah.

100 hari pertama pemerintahan SBY-Boediono berakhir, bermacam kritik dan penilaian dilontarkan berbagai elemen masyarakat dan pengamat atas hasil kerja pemerintah. Program seratus hari yang dijanjikan pemerintahan SBY-Boediono masih sibuk dengan pencitraan. Janji-janji tidak ada yang bisa dimulai dengan baik termasuk penegakan hukum dengan munculnya kasus kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan skandal bank century yang merugikan negara lebih dari Rp 6,7 triliun itu. Akibat terus membangun pencitraan, maka hasilnya ngawur dan baru bisa koordinasi saja dalam pemerintahannya.

Tidak mempunyai program pembangunan yang jelas. Karena itu program 100 hari yang dicanangkan itu hanya takaburkesombongan dan lip service saja. Pengamat politik Rocky dari UI menilai A untuk soal keluh-mengeluh presiden SBY. Secara keseluruhan Rocky memberikan nilai A minus kepada SBY. A untuk politik pencitraan dan minus untuk ketegasan SBY. Sementara di Riau sendiri sebanyak 1.700 guru harus turun pangkat dari IV b kembali ke IV a. Penurunan pangkat tersebut merupakan sanksi yang diberikan karena adanya temuan pemalsuan dalam hasil karya ilmiah dan tanda tangan instansi terkait. Karya ilmiah tersebut merupakan persyaratan sertifikasi guru untuk proses kenaikan pangkat.

Kota Pekanbaru menempati jumlah terbanyak yakni 514 orang, Kabupaten Pelalawan 40-an orang dan Kabupaten Siak 38 Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

21

orang. Selain sanksi penurunan pangkat, tenaga pendidik tersebut juga harus mengembalikan penyesuaian gaji yang mereka terima selama golongan IV b yang tidak sah tersebut.

Belum juga lagi bangkrut negara ini, pemimpin-pemimpinnya menaikkan gaji, membeli pesawat terbang, membuat rencana auzubillah tak lagi berduit BI. Maka APBN pun menjadi APBT alias Anggaran Pendapatan Belanja Tempos.

Barulah rakyat makan beras, itupun beras impor. Karena beras sendiri tak mampu dibuat. Habislah dikau Negara. Apakan tidak aja dapat.

22

Tabrani Rab

Peenes

Z

aman dahulu kala sayapun mengikut ayah saya yang menjadi camat republik satu yang dilantik Subrantas. Tak disangka dan tak dinyana Subrantas pun menjadi Gubernur Riau dan diajaknya saya ke Kubu. Sampai di Kubu Subrantas melihat saya dalam-dalam. “Ini pasti anak camat republik satu di Kubu?”.

Subrantas pun merangkul saya didepan camat Taswin. Barulah saya tahu ayah saya pejuang. Orangpun ramai mengutuk saya ketika saya mengumumkan Riau Merdeka. Apa pasal? Sebab minyak Riau sudah habis disapu pusat. Dikasihnyalah Riau sebesar uang benggol.

Dan Sultan Siak tak diajak pusat ke Jakarta. Dengan enaknya Caltex merampok minyak Riau.

Kalau anda pergi ke Universitas Sebelas Maret tengoklah universitas itu begitu mentereng sementara yang dipakai minyak Riau. Kalau Syarwan Hamid sebagai Menteri Dalam Negeri melantik Sultan Jogya maka orang Jogya memekik-mekik, “apanya daerah istimewa…” kecuali sebeban orang Riau yang datang ke Jogya. Untuk sekolah sambil membawa duit, termasuklah Chaidir sang mantan Ketua DPRD yang memberi sedekah untuk Sultan di Jogya. Sekarang Sultan Jogya tetap menjadi Sultan dan Chaidir tetaplah menjadi orang awam yang sikit lagi pindah ke Pasir Pangaraian.

Bagaimana dengan Daerah Istimewa Aceh? Sayapun datang ke Aceh melihat hiruk-pikuk orang asing dicarter oleh orang Aceh.

Apa kata orang Aceh yang membawa saya? “Disini Aceh Merdeka saja yang tak boleh, yang lain boleh”. Bagaimana pula nasib orang Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

23

Irian yang tiap hari dikejar TNI? Kepala pun kena peluru, untung saja Hasan Tiro menunda merdeka. Bagaimana pula nasib Riau Merdeka? Kata Wan Ghalib “Riau Merdeka saja tak boleh, yang lain lebih tak boleh lagi�.

Baru saja membaca para guru terjebak calo kenaikan pangkat yang mayoritas sarjana, calo raup keuntungan Rp. 6 miliar. Para guru yang terjebak permainan calo ini harus menerima nasib diturunkan pangkatnya. Selain sanksi penurunan pangkat, tenaga pendidik tersebut juga harus mengembalikan penyesuaian gaji yang mereka terima selama golongan IV b yang tidak sah tersebut.

Urusan hukum juga akan menunggu, jika polisi melihatnya sebagai perkara pidana. Langkah penurunan pangkat ini merupakan hal yang pantas diberikan. Pasalnya, pangkat tersebut adalah hak yang bisa diterima melalui kerja keras sendiri.

Apa kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau Prof Dr Ir Irwan Effendi? Kualitas guru di Riau memang lemah, terutama dalam pembuatan karya ilmiah. Sementara untuk pengembalian penyesuaian gaji tetap harus dikembalikan selama dia menerima gaji tersebut.

Anehnya, kebanyakan yang melakukan adalah guru yang berstatus sarjana, yang notabene biasa menulis makalah, bahkan yang lebih sulit yakni skripsi. Para calo yang mengiming-imingi 1.820 guru kemudahan kenaikan pangkat dari golongan IV a ke IV b diantaranya Pekanbaru 514 guru, Rokan Hulu 58 guru, Rokan Hilir 18 Guru, Indragiri Hulu 178 Guru, Indragiri Hili 160 guru, Kampar 362 guru, Pelalawan 37 Guru, Bengkalis 86 guru, Dumai 67 Guru, Siak 38 guru dan Kuantan Singingi 302 guru. Berapa uang yang harus dikeluarkan oleh satu orang guru ini? Sedikitnya satu guru diharuskan memberikan uang Rp5 juta untuk satu paket syarat kenaikan pangkat.

Muncul lagi berita gaji 13 dipastikan cair, naik 5 persen. Selain itu, para abdi negara tersebut juga akan menerima perhitungan gaji baru setelah diputuskan kenaikan sebesar 5 persen. Anggaran untuk kenaikan gaji tersebut sudah disiapkan pemerintah dalam

24

Tabrani Rab

APBN 2010 dan tinggal menunggu peraturan presiden untuk penetapan realisasinya. Penerima gaji ke-13 ini adalah para PNS, TNI/Polri, serta pensiunan.

Pembayaran gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil pusat, anggota TNI/POLRI, dan pejabat negara dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja tahun anggaran 2009.

Sementara untuk pegawai negeri sipil daerah, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sedangkan untuk pembayaran pensiun/tunjangan bulan ke-13 dilaksanakan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Pada tahun 2010 ini, pemerintah akan mengangkat 350 ribu CPNS baru. Jumlah itu terdiri dari sisa honorer yang dianggap memenuhi aturan sesuai PP 48 Tahun 2005 dan PP 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 104 ribu, 100 ribu honorer non APBN/APBD yang bekerja di instansi pemerintah, dan 150 ribu pelamar umum.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

25

Walau tanpa tes, 104 ribu honorer tersebut harus tetap divalidasi. Sedangkan 100 ribu honorer non APBN/APBD yang akan diangkat harus mengikuti seleksi di antara sesama honorer lainnya. Honorer non APBD/APBN yang akan mengikuti tes ini harus memenuhi persyaratan. Antara lain, bekerja di instansi pemerintah, usia maksimal 46 tahun, dan dilihat masa kerjanya.

Bagi honorer yang gagal dalam seleksi CPNS dan usianya sudah melebihi 46 tahun, tetap dipekerjakan sebagai pegawai tidak tetap (PTT). Dengan gaji sesuai kemampuan daerah untuk membayar.

Apa kesimpulannya?

Untuk jadi PNS sekejap tak jadi sudah itu jadi. Untuk merdeka No. Kalau mau juga seperti Theys yang terkubur. Buat Aceh Merdeka boleh-boleh saja. Untuk Riau tak ada do, jangankan tidak aje.

26

Tabrani Rab

Sumpah Pak Pandir

S

uhu politik terus memanas dan tekanan publik kuat agar kasus Bank Century dituntaskan. Boediono dan Sri Mulyani begitu dipertahankan oleh SBY dan Partai Demokrat. Padahal keduanya bukanlah kader utama partai. Lha, kenapa Partai Demokrat membela dua orang nonkader ini meski Boediono dan Sri Mulyani menjadi beban pemerintah di tingkat domestik karena dipersepsikan bersalah dalam skandal Bank Century.

Partai anggota koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki pandangan awal beragam dalam kasus Bank Century. Semua fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura, memiliki pandangan yang sama dalam proses merger dan akuisisi Bank Century. Menurut mereka, ada banyak masalah dalam proses tersebut sehingga membuat Bank Century menjadi bank yang cacat sejak dilahirkan. Namun, perbedaan pendapat terjadi dalam kebijakan pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dan bailout. Fraksi di DPR, selain F-PD dan F-PKB, menyatakan ada masalah dalam kebijakan tersebut. Bahkan, F-PDIP dan F-PAN secara tegas menegaskan ada tindak pidana korupsi dalam kebijakan itu, sedangkan F-PD dan F-KPB menyatakan tidak ada masalah dalam pemberian FPJP dan penalangan Bank Century.

Dalam pandangan awal pansus hak angket, mayoritas fraksi meyakini ada korupsi dalam kasus Bank Century. Kini empat Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

27

mitra koalisi Demokrat yakni Golkar, PKS, PAN dan PPP memilih bergabung dengan PDIP, Gerindra dan Hanura dan satu koor menyatakan ada indikasi tindak pidana korupsi dalam proses pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dan penyertaan modal sementara (PMS) terhadap Bank Century yang merogoh uang negara sebanyak Rp6,7 triliun. Diharapkan pandangan akhir pansus ini juga tidak jauh dari pandangan awal. Sehingga pihakpihak terkait dapat menindaklanjutinya dan mereka yang terlibat harus mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rachman menyatakan mayoritas Pansus Century sepakat ada pelanggaran hukum dalam bailout tersebut, dari mulai merjer, pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), sampai pencairan Penyertaan Modal Sementara (PMS). “Ini ada kemajuan. Awalnya Kompak menyangka ada upaya penggagalan atau koalisi bersikap negatif. Tapi ini terlihat positif. Kalau hitung matematis bila diparipurnakan, lebih dari 70 persen pandangan pansus meyakini ada pelanggaran dalam bailout Century”. Setelah membuktikan ada pelanggaran dalam bailout, langkah kedua yang penting adalah mengusut ke mana dana tersebut mengalir.

“Polisi sebenarnya dulu sudah mau melakukan penyelidikan, namun kemudian dihentikan. Dengan adanya kesimpulan dari pansus maka polisi harus menuntaskannya”. Sebelumnya, anggota Pansus Century dari Fraksi Hanura Akbar Faisal menemukan adanya perusahaan yang diduga menjadi donatur salah satu calon presiden pada Pemilu 2009 lalu. Perusahaan yang bernama PT Asuransi Jaya Proteksi (PT AJP) pernah melakukan transaksi sebesar Rp 4,054 miliar pada Desember 2008. PT AJP yang tercatat sebagai salah satu nasabah Bank Century itu, menyumbang dana kampanye salah satu capres sebesar Rp1,4 miliar dengan dua kali transaksi pada 25 Juni 2009.

Pansus Century juga meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar menelusuri sekira 25 nama yang diduga melakukan transaksi keuangan yang

28

Tabrani Rab

mencurigakan pasca pengucuran bailout Bank Century. Anggota Pansus dari Fraksi PKS Fahri Hamzah menyebutkan, di antara inisial nama-nama tersebut adalah JR, AR, HH, BS, dan lain-lain.

“Ini adalah data yang kami temukan dari tim kami. Selanjutnya kami akan serahkan ke PPATK”. Sementara, Fraksi Partai Golkar juga menemukan sejumlah nama. Azis Syamsuddin menyebutkan, di antaranya LT, MT, JH, MK, PT, EP, HA, PT OA, ZATB, EM, dan PT CK. Transaksi mencurigakan dari nasabah dengan inisial-inisial tersebut terjadi para medio 18 Desember 2008 hingga Agustus 2009. Penerimaan aliran dana Bank Century juga menyerempet pada pejabat Negara Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Depkeu Mochamad Tjiptardjo (MT) yang tercatat berkali-kali melakukan transaksi menerima dan mengirimkan dana miliaran rupiah dari Bank Century. Ada lagi berita ada 11 Nasabah misterius Bank Century yang dianggap mencurigakan karena total penarikan yang mereka lakukan pada bank tersebut hingga mencapai Rp 1,9 triliun. PPATK diminta mengusut pemilik rekening yang dianggap mencurigakan. Kesebelas nama itu tak terdapat dalam daftar nasabah Bank Century ataupun dalam pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri.

Nah, Presiden SBY sudah menegaskan tak akan mencampuri urusan Bank Century, sebab itu wilayah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Bank Indonesia. Apakah ini indikasi bahwa sebenarnya SBY mengetahui soal pengucuran dana Rp 6,7 triliun sebagai ‘penyelamatan’ bank bodong itu? Nampak ada indikasi kuat SBY juga mengetahui, bahkan ‘mungkin’ menyetujui bailout Bank Century. Tidak mungkin Menteri Keuangan, walaupun didukung Bank Indonesia, berani membuat kebijakan seperti itu tanpa persetujuan presiden. Apalagi, kemungkinan besar Wapres Jusuf Kalla tidak setuju. Tentu, dalam teori bargaining power, Sri Mulyani mau berhadapan dengan wapres karena dia telah didukung oleh presiden. Meski demikian, untuk membuktikan dugaan-dugaan itu, perlu ada penyelidikan terhadap kasus Bank Century ini karena dugaan ini menyangkut seorang presiden.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

29

Kalau tahulah SBY bahwa dia akan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan jauh dari korupsi tentu yang dipertanyakannya bagaimana jaminan pemerintah terhadap bank Century yang hitung-hitung sekian miliar lalu dikali-kali sampai menjadi 6,7 triliun yang kaliannya menjadi seribu kali lebih. Menteri Keuangan Sri Mulyani tak jelas data Bank Indonesia. Ketika itu Mulyono yang menjadi Direktur Bank Indonesia tidak pula menguasai bahwa jumlah ini seribu kali lebih banyak. Mau dinyatakan alasannya adalah signifikan dan tidak signifikan tidak pula diketahui oleh Bank Indonesia. Demonstran demi demontran melonjak-lonjak dari waktu ke waktu. Pengeluaran pemerintah berhamburan mulai dari sedan diatas 1,3 miliar sampai dengan Boeing 747 800 lebih dari 1 triliun, gaji menteripun mau dinaikkan, angka pengangguran meningkat, pendapatan negara merosot tajam.

Apalagi yang mau dibuat negara ini.

Sebaiknya tak usah lagi bersumpah sebab yang lain-lainpun sudah disumpah juga dan makin makan sumpah. Mengikuti dialog ini pada malam hari semakin hangat sebab sudah disumpahpun berbohong juga. Lebih baik menyanyikan lagu “Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk slama-lamanya…”.

Barulah ditutup dengan “Pak Ngah balik hari dah siang sayang….”.

30

Tabrani Rab

Kabinet Kiblatin

A

pakah artinya kiblatin? Artinya waktu nabi sembahyang di mesjid menuju Madinah Allah memerintahkan pada Nabi “Kiblat bukan ke Yarussalem tapi ke Mekah Almukaramah�.

Nah, bagaimana kabinet di Indonesia? Begitu juga tukar tambah sampai Soeharto memegang kekuasaan sampai 32 tahun tak berubah-rubah. Bagaimana ketika Habibie? Sekali lagi Habibie melepaskan Timur-Timor sehingga Habibie terpelanting diganti Gusdur. Bagaimana pula kabinet sekarang? Sebentar begini sebentar begitu. Yang paling punya gertak sambal adalah Ruhut Sitompul.

Kabinet tak boleh berubah dan tetap SBY, Boediono, Sri Mulyano menjadi Nabi tak boleh diganti walaupun kesalahannya sekepuk.

Saat ini kelihatannya Partai Demokrat benar-benar tampak panik dengan ditemukannya beberapa pelanggaran dalam bailout Bank Century yang sedang digali oleh Pansus Angket DPR. Partai Golkar, PKS, dan Hanura telah menyatakan bahwa mereka telah menemukan banyak sekali pelanggaran yang berupa kebijakan dan tidak menutup juga pelanggaran pidana korupsi yang mungkin sekali menyeret beberapa nama penting di pemerintahan SBY. Anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Bambang Soesatyo menyatakan senang dengan hasil pandangan fraksi-fraksi, yang sepakat menyebut adanya berbagai tindak pelanggaran dalam aliran dana Bank Century. “Kalau dulu skornya 7-2, hari ini jadi 9-0,� ujarnya. Dalam pandangan fraksi sebelumnya yang terkait tema akuisisi, merger, pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) senilai Rp689 miliar dan Penyertaan Modal Sementara Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

31

(PMS) senilai Rp 6,7 triliun, 7 fraksi sepakat menyebut pelanggaran dalam seluruh rangkaian. Sedangkan 2 fraksi lain, yakni Demokrat dan Kebangkitan Bangsa menyebut bahwa pemberian FPJP dan PMS sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Berdasar penelusuran aliran dana FPJP dan PMS, terdapat dua penyimpangan yang dilakukan manajemen Bank Century. Pertama, kata Bambang, Bank Century melakukan pembayaran dana pihak ketiga (DPK) yag terkait dengan bank selama dalam masa pengawasan khusus atau special surveilance unit (SSU) senilai Rp938,65 miliar yang melanggar aturan PBI No 7/38/PBI/2005. Pelanggaran kedua, lanjut Bambang, terkait penggelapan dana kas valas senilai 18 juta dolar AS dan pemecahan 247 NCD masing-masing Rp2 miliar. Selain itu, BPK juga menyebut jika dari total PMS Rp6,7 triliun, sekitar Rp6,3 triliun di antaranya digunakan untuk menutupi penurunan rasio kecukupan modal (CAR) akibat kerugian-kerugian Bank Century akibat penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik dan manajemen lama Bank Century. “Artinya, kerugian-kerugian itu dibayar dengan uang negara,” ujarnya. Bambang menambahkan, berdasarkan hasil investigasi lapangan, Fraksi Partai Golkar meminta agar pansus memberi perhatian khusus untuk menelusuri aliran dana atas nama Amiruddin Rustan, nasabah asal Makasar. “Sebab, banyak keganjilan,” katanya.

Juru bicara F-Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, menyatakan, beberapa pelanggaran seperti keberadaan rekening fiktif marak ditemukan ditemukan di berbagai daerah. “Ini jelas merupakan tindak pidana perbankan,” katanya. Praktek pemecahan rekening ke dalam bentuk deposito dengan nominal masing-masing Rp2 miliar juga banyak dilakukan oleh nasabah yang bekerja sama dengan manajemen bank. Tujuannya, agar dana tersebut masuk penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) jika seandainya Bank Century ditutup. “Ada juga kesalahan transfer. Ini semua semata kesalahan manajemen Bank Century,” terangnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan,

32

Tabrani Rab

terdapat tiga pelanggaran utama dalam aliran dana. Pertama, Bank Century membayar DPK pihak terkait selama Bank Century dalam pengawasan khusus sebesar Rp938,65 miliar. Kedua, terjadi penggelapan dana valas sebesar 18 juta dolar AS dan pemecahan menjadi 247 NCD masing-masing nominal Rp2 miliar. Ketiga, terjadi praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran oleh pengurus bank, pemegang saham dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan bank yang merugikan Bank Century. “Ada pula persoalan pelik terkait adanya 1.427 rekening DPK yang terkait dengan Bank Century,� ujarnya. Terkait dengan berbagai pelanggaran tersebut, kata Hendrawan, F-PDIP menyimpulkan telah terdapat indikasi kuat adanya tindak pidana perbankan, pidana umum, pidana pencucian uang, dan pidana korupsi dalam aliran dana yang bersumber dari FPJP dan PMS. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Panitia Khusus Hak Angket DPR RI tentang skandal Bank Century tetap ngotot menelusuri sosok nasabah Bank Century berinisial MT, seorang jutawan muda. Temuan PKS, MT diduga melakukan modus selaku pedagang valuta asing untuk mengamankan praktek tindak kejahatan pencucian uang atau money laundering. Menurut Andi, sosok MT disebut menjadi pedagang valuta asing yang membiayai remittance tenaga kerja Indonesia. Dalam transaksinya sebesar Rp 15 miliar, dia mentransfer dana ke seseorang perempuan berinisial LS di Jakarta, dan seorang pria berinisial C di wilayah Indramayu, Jawa Barat. Padahal berdasar data profil yang dimiliki, MT ini justru merupakan pemuda kelahiran Tegal, Jawa Tengah, berusia 24 tahun. Perilaku MT patut dicurigai. Ini menjadi tanda tanya, karena alamatnya tidak bisa dikonfirmasi, usianya masih muda, volume transaksi besar dan identitas sebagai pedagang valas belum dikonfirmasi,� ujarnya.

Sembilan fraksi DPR sepakat menyatakan aliran dana Bank Century bermasalah. Namun kubu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kian gencar melakukan lobi politik. Setelah PDI Perjuangan, kubu SBY mendekati petinggi Partai Gerindra yang Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

33

selama ini vokal menyikapi skandal Bank Century. Kabarnya, Presiden SBY yang juga ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sudah beberapa kali bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Anggota pansus dari Gerindra, Muzani mengakui adanya lobi-lobi dari orang-orang dekat SBY. “Memang, tidak ada dibicarakan soal kursi kabinet, mereka mengajak bagaimana agar pandangan Gerindra berubah tentang kasus Bank Century,” ujarnya. Muzani mengaku, dua kali diajak komunikasi politik dalam pertemuan makan. “Gencar sekali lobi dari pihak seberang. Pekan lalu pimpinan Partai Gerindra diajak makan dan minum,” ujarnya. Namun Muzani tidak tahu menahu apa materi pembicaraan dalam lobi antara pimpinan Gerindra dengan Demokrat. “Terus terang, saya tidak tahu apa materi lobinya. Meski saya sekjen, saya tidak tahu,” elaknya. Namun Juru bicara presiden Julian A Pasha membantah Hatta Rajasa menjadi juru lobi Partai Demokrat. Ditegaskan dia, tidak ada perintah dari presiden melakukan lobi ke parpol koalisi. “Baik kepada menteri maupun pada staf khusus tidak pernah sampai intruksi dari presiden untuk melakukan perintah lobi-lobi,” katanya.

Nah, kalau sampai benar-benar menteri dari partai koalisi ditarik dari kabinet, pastilah mereka akan all out mati-matian membuka kelemahan SBY dalam menjalankan pemerintahan. Dan masyarakat dengan segala tingkatan akan lebih keras menuntut pemunduran presiden yang diangap melindungi mereka yang bersalah. Apalagi kalau sampai terjadi Golkar, PKS, PPP, PAN berbalik arah bergabung dengan PDIP, Gerindra, Hanura dalam sidang pleno DPR untuk mengambil sikap. Ini sangat berbahaya karena bisa saja para tokoh nasional akan turun ke jalan mendukung DPR untuk pemakzulan presiden.

Bagaimana penyelesaiannya? Jalannya sudah serupa ganti sajalah wakil presiden dan menteri keuangan. Kalau mau baikbaik cepat. Kalau mau lambat kacau. Sembah saja ke Mekah dan tak usah kemana-mana lagi.

34

Tabrani Rab

Ujung Pansus

K

ebijakan bailout Bank Century dipersalahkan dalam sidang paripurna DPR. Lewat voting anggota DPR, akhirnya opsi C yang menyatakan bailout dianggap kebijakan yang keliru dengan perbandingan 325 suara berbanding 212 suara.

Secara umum tidak terjadi perubahan peta suara dibandingkan voting sebelumnya yang memilih alternatif pertama atau alternatif kedua. Pendukung alternatif pertama seratus persen memilih opsi C. Di sini terjadi kejutan, Fraksi PPP ternyata ikut mendukung opsi C. Jadi, tinggal Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PKB minus Lili Wahid mendukung opsi A. Setelah diketuk, Marzuki menyampaikan DPR akan memproses hasil rapat paripurna sesuai mekanisme yang berlaku.

Namun demikian, kemenangan fraksi-fraksi yang mengusung opsi C dalam rapat paripurna DPR terkait masalah Bank Century tidak secara otomatis membuat Wakil Presiden Boediono bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). DPR masih harus menggelar rapat paripurna khusus dengan agenda khusus pemungutan suara tentang pemakzulan wakil presiden.

Proses baru itu adalah rapat paripurna khusus pengambilan suara anggota DPR yang jumlah pesertanya harus dihitung. Sesuai syarat di UUD 1945, rapat paripurna pemungutan suara tentang pemakzulan dinyatakan memenuhi kuorum bila dihadiri dua pertiga anggota DPR. Karena jumlah anggota DPR saat ini 560 orang, kuorum rapat dapat dicapai bila ada 373 orang anggota DPR yang datang dan Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

35

menandatangani daftar hadir. ‘’Pemakzulan baru dapat diusulkan ke MK bila dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir (minimal 248 orang) menyetujui.

Terkait posisi Boediono yang ketika memutuskan bailout masih menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Mahfud menegaskan pemakzulan tetap dapat dilakukan. Hal ini berdasarkan pengalaman Amerika Serikat dan Jepang yang presidennya dapat dimakzulkan karena melakukan kejahatan sebelum memangku jabatan presiden. Dengan adanya kemungkinan pemakzulan terhadap Boediono, melalui juru bicaranya, Yopie mengatakan “secara diplomatis hendaknya meminta jangan berandai-andai dulu. Beliau bukan seorang politisi dan tidak melakukan kegiatan politik karena beliau teknokrat”.

Istana juga menepis isu rencana pengunduran diri Wapres Boediono. Pasalnya, hingga semalam mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Saya pastikan Wapres Boediono tidak mundur. Jadi, enggak benar kalau ada pernyataan yang menyebutkan Wapres Boediono mengundurkan diri. Saya pastikan isu tersebut tidak benar,” kata Juru Bicara Kepresidenan, Julian Pasha.

Menjelang berakhirnya rapat paripurna di DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil Wapres Boediono, menteri-menteri koordinator, dan menteri-menteri bidang Polhukam di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Rapat itu berlangsung hingga petang. Tentang pertemuan Presiden SBY dengan Wapres Boediono secara mendadak Selasa sore. Julian mengatakan, Itu bukanlah hal luar biasa dan tidak ada pembicaraan khusus menyangkut Isu wapres akan mundur.

“Tidak (membahas Boediono mundur). Yang pasti pemerintah ingin pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya, meski ada dinamika politik di DPR” ucapnya.

Kendati sidang paripurna DPR dengan agenda pembacaaan laporan akhir Pansus Century, Selasa (2/3) berlangsung ricuh,

36

Tabrani Rab

Wakil Presiden Boediono yang namanya dikaitkan dengan kasus ini tenang-tenang saja. Hal yang sama terjadi pada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjalankan aktivitas seperti biasa.

Saat Boediono tenang-tenang saja, anggota parlemen justru bersitegang. Paripurna bahkan berlangsung ricuh. Kemarahan sejumlah anggota dewan meledak secara spontan setelah Ketua DPR Marzuki Alie yang memimpin sidang memutuskan untuk menutup paripurna. Padahal saat itu, tengah terjadi hujan interupsi.

Mayoritas fraksi DPR yang memojokkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kasus Bank Century, tidak membuatnya ciut nyali. Mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tersebut mengaku siap menghadapi proses hukum. Menurut Sri Mulyani, salah satu poin utama keputusan DPR yang menyebut kesalahan landasan hukum oleh KSSK dan penyaluran Penyertaan Modal Sementara (PMS) ke Bank Century masih dispute atau beda pandangan. Untuk itu, pihaknya siap jika dispute tersebut bergulir ke proses hukum.

Eva Kusuma Sundari dari legislator dari FPDIP mengatakan, Fraksi Partai Demokrat (FPD) menolak voting. Mereka ngotot keputusan bisa diambil secara aklamasi. ‘’Partai Demokrat tidak mau loosing face, karena tahu mau kalah”. Menurut Eva, FPD bersedia melebur. Namun, FPD juga berusaha keras mendorong agar FPJP dan bailout dianggap tidak bermasalah. ‘’Ini kan aneh, kalau mereka (FPD) memaksakan framework itu”. Anggota FPKS Andi Rahmat mengungkapkan bahwa alotnya proses lobi dipicu oleh sikap FPAN dan FPPP yang ‘’kebingungan’’ setelah tahu opsi A tidak akan menang divoting.

Memang Boediono tenang sesudah dipanggil presiden walaupun ada berita pembantahan. Yang menyakitkan hati karena anggota DPR RI tidak dapat menyalahi opsi C. Apa pernyataan Boediono tentang hasil paripurna DPR ini? “Saudara-saudara sekalian, saya akan memberikan statement nanti setelah Bapak Presiden menyampaikan statementnya”. Boediono juga menyamTempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

37

paikan dua hal mengenai dirinya. Satu, semua pejabat negara siapa pun wajib tunduk kepada hukum dan menjunjung tinggi amanah rakyat dan dua, di segala zaman Tuhan selalu berpihak kepada kebenaran�.

Kejatuhan kabinet 100 hari SBY bukannya diwarnai kevalidan anggota kabinet akan tetapi disebabkan karena tingkah laku Boediono dan Sri Mulyani. Kejatuhan ini makin jelas sesudah panitia angket menyetujui pansus dengan opsi C yakni lanjutkan hasil pansus ke pengadilan.

Cepat atau lambat Boediono dan Sri Mulyani sudah dimasukkan kedalam kelompok C. Yang menjadi masalah sekarang kapan Mahkamah Konstitusi mengambil alih masalah Pansus di DPR RI. Dan bagaimana pula KPK menanggapi kesalahan yang telah dibuat pemerintah. Tunggu saja permainannya‌.

38

Tabrani Rab

Lima Tahun untuk Daeng, Terlalu‌

P

ria kelahiran Ranai 23 Maret 1960 ini mulai dikenal publik Natuna ketika terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Riau periode 1992-1997 mewakili daerah pemilihan Natuna. Ketika itu, Natuna masih jadi bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, dan berinduk ke Provinsi Riau. Sebelum jadi anggota DPRD, Daeng Rusnadi adalah seorang guru. Ia mengajar di SDN 003 Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur. Karena Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Riau berada di Tanjungpinang, Daeng pun hijrah ke Bumi Segantang Lada.

Putra pegawai sipil AURI dan pemilik kebun cengkeh itu pun tidak pernah terlibat percekcokan dengan kawan sepermainan.

Tamat PGA, Daeng meneruskan sekolah ke IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Reformasi dan gelora otonomi daerah di penghujung 1990-an membawa berkah tersendiri bagi Natuna dan Daeng Rusnadi. Pusat menetapkan Natuna sebagai daerah otonom melalui Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, dan berhak memiliki pemerintah daerah dan DPRD sendiri. Daeng terpilih sebagai ketua DPRD pertama Natuna periode 2000-2004.

Sejak itulah, kiprah politik Daeng kian berkibar di Natuna dan Kepulauan Riau. Daengpun terpilih untuk kedua kalinya sebagai ketua DPRD lewat Pemilu 2004. Saat bertarung dalam pemilihan bupati Natuna tahun 2005, Daeng yang berpasangan dengan Raja Amirullah meraup 17.663 suara pemilih (34,74 persen).

Bagaimana perjuangan Daeng terhadap Natuna? Begitu menjadi Ketua DPRD dan berpihak kepada rakyat semua orang

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

39

tahu bahwa Daeng adalah pemimpin Natuna. Ini pulalah yang nak dipatahkan oleh KPK. Daeng bukannya koruptor. Tapi memberi atas pilihan hatinya sebagaimana pendidikannya dari IAIN Jogjakarta. Dan selama 15 tahun pula Daeng benar-benar memberikan nafas hidup pada Natuna. Ketika putusan pemerintah keluar bahwa gas Natuna harus diserahkan kepada Riau dengan gagahnya Daeng berdiri. “Saya lebih perlu pengalaman Riau dalam mengelola minyak daripada pengalaman Kepulauan Riau�.

Gas Natuna merupakan salah satu sumber gas terbesar di dunia. Blok Natuna diperkirakan memiliki cadangan hingga 222 triliun kaki kubik dan berkandungan CO2 cukup tinggi yang mencapai 70 persen. Dengan kandungan CO2 yang tinggi ini maka nilai investasi Natuna pada 2008 bisa mencapai US$ 30 miliar.

Ironisnya perhatian pemerintah pusat terhadap Natuna masih minim dan justru lebih banyak tersedot ke pusat.

Sebelum menjadi daerah penghasil migas tahun 2002, pada tahun 2001 Natuna dapat bagian prorata dari Riau Rp. 111.912.000.000 dari 7 daerah penghasil migas di Riau. Tapi setelah jadi penghasil dan punya hak bagian daerah 6% dari migas Natuna, namun hanya menerima Rp 100.147.000.000,- sedangkan daerah non penghasil migas di Riau dapat Rp 92.774.000.000,-.

Seharusnya Natuna mendapat Rp 92.774.000.000,- + 6% minyak yang tahun itu berjumlah 13.881.67 barel dan ditambah 12% dari gas yang tahun itu berjumlah 60.977.00 MMBTU. Dengan perjuangan dan kesabaran Daeng setelah 32 tahun sumur sejak dimulai pengurasan migas Natuna oleh Pusat tahun 1969, barulah pada tahun 2002 Natuna mendapatkan hak hasil migas tersebut. Karena perjuangannya akhirnya Natuna berhasil menjadi satu-satunya daerah penghasil migas di propinsi Kepri dan kabupaten/kota se-Kepri yang mencapai 1,5 triliun setiap tahunnya. Tanpa penetapan kabupaten Natuna sebagai daerah penghasil migas atas ladang migas yang dimiliki maka Natuna akan merupakan daerah yang gagal.

40

Tabrani Rab

Ketika saya di DPOD saya puluhan kali melihat Daeng datang ke Depdagri yang dengan gigih memperjuangkan DBH Migas bagi Natuna. Ia datangi banyak pejabat di Depdagri, di Departemen Keuangan, Departemen Energi dan Mineral dan instansi lainnya bahkan sampai ke Istana Merdeka.

Pada tahun 2003, saya mengajak Daeng untuk bertemu dengan Duta Besar AS, untuk sebuah tawaran menjadi Negara bagian AS setelah Hawai. Bahkan saya kemudian juga ajak Hasan Tiro, Theys, dalam sebuah pertemuan di Singapura untuk melakukan perundingan. Karena Natuna adalah wilayah strategis yang mempunyai nilai tawar tinggi pada AS, kalau perlu daratan Natuna menjadi kapal induk AS, karena berhadapan langsung dengan 7 negara. Tapi sayang Daeng menolak.

Pada awal Februari 2010 terjadi peristiwa besar bagi warga Natuna. Tim penuntut umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menuntut Bupati Natuna, Daeng Rusnadi, lima tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi keuangan daerah Kabupaten Natuna pada Tahun Anggaran 2004. Dalam tuntutannya, tim penuntut umum juga meminta Daeng membayar denda sebesar Rp 250 juta dan uang pengganti Rp 42 miliar. Tim penuntut umum menguraikan dalam kasus ini, Daeng diduga memperkaya diri sebanyak Rp 46,2 miliar.

Daeng seorang yang gigih memperjuangkan hak Natuna dari APBD pada saat menjadi kabupaten hanya Rp 500 juta dari tahun ke tahun melonjak sampai Rp 1,9 triliun. Bahkan atas kegigihannya selama 8 tahun terakhir ini Natuna bisa memperoleh bagi hasil gas mencapai Rp 10 triliun lebih. Dan itulah yang dilakukan Daeng dan berhasil walaupun dengan prosedur administrasi dan sumber anggaran yang salah penggunaannya, tetapi ia telah membuktikan bahwa ia mampu membuat terobosan dengan mengedepankan nilai-nilai kepentingan daerah yang selaras dengan keutuhan NKRI. Pantaskah 5 tahun untuk Daeng? Apa kesalahan Daeng kok dia dihukum? Saya berani berdiri untuk menyatakan Riau

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

41

Merdeka. Tapi yang disalahkan justru Daeng yang punya hati emas kepada kemiskinan. Ini pulalah yang ditangkap. Selaku Ketua Demokrat Nasional di Riau mari kita kaji secara hukum.

Sahkan penangkapan Daeng? Terakhir saya dengar dia dirawat di rumah sakit Pertamina akibat stroke.

42

Tabrani Rab

Kaki RAL

S

udah berbagai berita mengenai Riau Airlines atau RAL. Saya sudah mengusulkan dengan mantan Gubernur Saleh Djasit agar perusahaan ini dibuat dengan mencarter pesawat lainnya.

Begitu pula bagi anak negeri yang tak pandai mencari duit cari model perusahaan yang meniru Sriwijaya Airlines. Uang masuk ke pemerintah dan masuk pula ke perusahaan sementara pemerintah daerah tidak lagi melibatkan dana APBD yang secuit itu kepada pemerintah daerah. Sebaliknya perusahaan yang dipegang oleh bukan anak negeri dapat melebarkan sayap hingga penerbangan Sriwijaya Airlines dapat menghubungkan antara Makasar dengan Surabaya. Kan bangga tu daerah.

Akan tetapi karena musim daerah airlines sedang membara maka dicari pulalah jalan keluar dan satu-satunya mencomot dan mencopot APBD daerah dan pinjaman dengan Bank Riau. Ya.. nasiblah perusahan ini seperti kerakap tumbuh dibatu, hidup segan mati tak mau. Kalau mau disamakan juga persis seperti lagu P Ramli “Puk..pukk bujang lapuk.. ada mancis tak ada rokok, jalan mana yang mau dituju, jalan lurus jangan belok-belok‌ eee..â€?. Saya ingat betul yang punya nafsu swasta dan tak pernah mengalah adalah Wan Ghalib. Dipasangkan pula Wan Ghalib pada perusahaan ini. Tak juga mau lengket, dilengketkan pula Sekda, entah kapan Sekda ini punya pengetahuan swasta. Tapi duduk jugalah. Akibatnya knalpot pesawat ini tecampak di Medan dan menimpa sebuah rumah kontrakan di Jalan Djamin Ginting Nomor 761 Padang Bulan Medan. Benda yang menyerupai tong minyak seberat lebih kurang 5 kg itu tiba-tiba terjatuh tepat

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

43

menimpa seng dan selanjutnya jatuh kelantai rumah ruangan tamu yang ditempati I br Pardede. Menurut pemilik rumah, pagi itu dia sedang berada di kamar dan tiba-tiba mendengar suara benda terjatuh dari atas menimpa seng rumah miliknya. Dentuman keras itu didengarnya setelah sebuah pesawat melintas dari atas rumahnya. Dan selanjutnya, dia bergegas keluar rumah mencari benda yang terjatuh tersebut. Sementara itu, penghuni rumah I br Pardede mengungkapkan, saat kejadian itu dia dan anaknya sedang berada di depan rumah menjaga usaha saloon kecantikan yang dijalankannya.

“Kami saat itu sedang tidak berada di ruangan tamu. Ya … untunglah kalau tidak pasti nyawa kami melayang,” ujarnya mengenang kejadian tersebut.

Begitu pula keluhan puluhan penumpang RAL “Kami Bang kalaulah naik Riau Airlines ke Natuna terpaksalah menumpang pesawat ini ke depan sehingga belakang kosong, sepertinya pesawat ini mau jatuh saja”. Begitu pula penumpang yang lain dari Malaka, tak terbang-terbang artinya perusahaan ini perginya ada, baliknya tak ada.

Tiba-tiba saja surat kabar “Riau Pos” menurunkan headline “RAL terbang dibawah ancaman bom”. Pesawat Riau Airlines mendapatkan ancaman teror bom saat melakukan perjalanan dari Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ke Jakarta dengan membawa 54 orang penumpang. Pesawat dengan nomor penerbangan RIU 196 itu lepas landas pukul 15.30 WIB dari Bandara Raja Hajifisabilillah menuju Bandara Soekarno Hatta.

Namun lima menit setelah pesawat terbang dari Bandara Raja Haji fisabilillah, Tanjung Pinang, staf penjualan tiket di konter Riau Airlines Bandara Soekarno Hatta mendapatkan ancaman bom melalui sambungan telepon dari suara sorang lelaki. Informasi itu kemudian dikabarkan dengan pilot pesawat Riau Airlines melalui komunikasi radio yang dipiloti Kapt Mahmuddin Abu Bakar dan copilot Kapt M Atik Amin.

Namun karena pesawat telah melewati wilayah udara Pangkal Pinang, Bangka Belitung, akhirnya pilot memutuskan untuk

44

Tabrani Rab

langsung menerbangkan pesawat jenis Bae Avro RJ 100 dengan 54 penumpang itu menuju Bandara Soekarno Hatta. Pukul 17.10 WIB pesawat Riau Airlines itu kemudian mendarat di Cengkareng dan terparkir jauh dari lokasi terminal penumpang untuk menghindari kemungkinan buruk akibat ancaman dari orang tak dikenal itu.

Puluhan penumpang juga diminta turun dengan tanpa membawa barang bagasi dengan alasan keselamatan hingga tim penjinak bahan peledak (jihandak) setempat melakukan penyisiran terhadap pesawat. ”Setelah dilakukan penyisiran kondisi pesawat `clear`, dan ancaman teror bom kepada pesawat kami tidak terbukti,” jelas Direktur Utama Riau Airlines, Teguh Triyanto.

Teguh yang menyaksikan langsung penyisiran tim Gegana Brimob terhadap pesawat Riau Airlines jenis BAe Avro RJ 100 dengan kode registrasi PK-RAZ yang mendapat ancaman teror bom, mengatakan, setidaknya tim penjinak bahan peledak (jihandak) melakukan penyisiran selama dua jam.Penyisiran yang dilakukan tidak hanya terhadap barang bagasi bawaan penumpang, tetapi juga pada seluruh bagian ruang atau celah pesawat yang dimulai pukul 18.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB. Dengan tidak terbuktinya ancaman teror bom itu, maka pesawat yang tadinya diparkir jauh dari terminal penumpang dengan posisi WC 2 Bandara Soekarno Hatta, dikembalikan parkir di posisi semestinya. “Pesawat sudah diparkir di posisi semestinya dan esok pesawat itu kembali dioperasikan kembali pada rute penerbangan Jakarta-Tanjung Pinang-Natuna,” katanya lagi.

Apa lagi berita Riau Airlines? Riau Airlines ini rugi walaupun Gubernurnya mengangguk-angguk untung. Belum lagi berita yang mencemaskan “Pilot pesawat mengajukan berhenti”. Ini memang tak dapat ditawar, sebab supir oplet tak bisa membawa pesawat walaupun Sudomo bilang bisa. Sehingga supir AURI pun dipakai. Alhasil bilal husal seperti pepatah Melayu juga “Dagang buluh kasap, untung tak dapat modal lesap”.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

45

Gayus Tambun

I

ndonesia selalu menempati kalau tidak di urutan teratas, maka tetap saja pada tingkat ketiga kasus korupsi di Indonesia.

Tempat teratas tetap diduduki oleh Bangladesh. Dulu Cina, tapi kini Indonesia selalu membayang-bayangi tingkat teratas ini.

Bagaimana kasus ini terjadi? Menurut Susno Duadji kasus ini bersarang karena pegawai pajak yang namanya Gayus lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini berada di belakang para jenderal markus alias makelar kasus, bahkan Susno menunjuk Brigjen Raja Erizman dan Brigjen Edmon Ilyas. Walaupun siaran televisi mengambil angka-angka ini bagaimana Gayus yang mempunyai gaji sekitar Rp. 1,8 juta perbulan dapat memenuhi rekeningnya sampai 25 miliar rupiah dari bank Century. Kasus bank Century ini tak juga terangkat tapi Gayus Tambunan telah berada di Singapura mengikuti rekannya Edi Tansil dan para borok koruptor lainnya yang telah dijalankan jago-jago koruptor ini.

Direktorat Jenderal Pajak tengah mencari-cari salah satu pegawainya, Gayus Halomoan Tambunan, untuk diklarifikasi soal rekeningnya yang mencapai Rp25 miliar. Gayus sudah empat hari tidak masuk kantor dan kini diperoleh informasi telah berada di Singapura. Keberadaan Gayus yang sudah berada di luar negeri juga terlacak dari nomor telepon selularnya. Saat dihubungi sepanjang Kamis, terdengar nada sambung roaming internasional yang menunjukkan pemiliknya berada di luar negeri.

Namanya Gayus Tambun. Untuk memperpendek nama yang sebetulnya Tambunan bukan Tam dan Un. Usianya baru 30 tahun,

46

Tabrani Rab

namun Gayus Tambunan sudah mampu membuat kita tercengang.

Tak hanya keterlibatannya dalam kasus kepemilikan uang Rp 25 miliar, gaya hidup pegawai pajak membuat orang bertanya-tanya, ‘kok bisa PNS hidup semewah itu’. Gayus tinggal di kompleks mewah. Rumahnya bergaya minimalis namun cantik dan terkesan mewah. Entah berapa dalam kocek Gayus dikuras untuk rumah semewah itu. Namun harga perumahan itu diperkirakan berkisar antara Rp 1,54 miliar sampai Rp 4 miliar. Tak hanya rumah yang ‘wah’, Gayus juga dikabarkan punya sebuah apartemen mewah di Cempaka Mas yang harganya ratusan juta. Gayus bahkan sering berganti-ganti mobil Ford Everest, Mercy, BMW, atau Alphard, yang semuanya masuk kategori mewah dan mahal.

Jika ditilik dengan logika, memang tak masuk akal Gayus, lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) lulusan tahun 2000 itu punya rumah semewah itu. Sebagai perbandingan, gaji PNS golongan IIIA dengan masa jabatan 0 sampai 10 tahun hanya berkisar antara Rp 1.655.800 sampai Rp 1.869.300 per bulan.

Namun angka ini belum memperhitungkan tunjangan menyusul adanya remunerasi di Ditjen Pajak. Di kantor pusat pajak, Gayus memegang jabatan sebagai Penelaah Keberatan Direktorat Jenderal Pajak. Namun seiring merebaknya kasus markus ini, jabatan Gayus langsung dicopot. Dia kini hanya menjadi pegawai pajak biasa.

Direktorat II Eksus diwakili penyidiknya yaitu AKBP Mardiani mengatakan, ada tiga transaksi mencurigakan dari dua pihak ke rekening Gayus. Dua pihak itu adalah PT Megah Citra Jaya Garmindo dan Roberto Santonius. Menurut penyidik, PT Megah Citra Jaya Garmindo mengirimkan Rp 370 juta dan Roberto mengirimkan Rp 25 juta ke rekening Gayus. Namun, di rekening Gayus juga terdapat uang Rp 24,6 miliar lain. Menurut Susno, seluruh uang di rekening Gayus diduga hasil tindak pidana.

Pernyataan penyidik itu dibantah Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein. Menurut Yunus, pihaknya telah melaporkan temuan PPATK ke penyidik yang mencurigai adanya banyak transaksi di rekening Gayus. PPATK Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

47

telah melaporkan temuan dalam empat tahap, yaitu Maret tahun 2009, Juni 2009, Agustus 2009, dan Maret 2010.

Susno Duadji menuding adanya makelar kasus yang melibatkan sejumlah jenderal di tubuh Polri dalam penanganan kasus penggelapan, korupsi, dan pencucian uang yang dilakukan oleh salah satu pegawai Dirjen Pajak, Gayus Tambunan. Dia menuding ‘Jenderal Markus’ itu berada di Direktorat Ekonomi Khusus. Susno menyebut pula nama-nama jenderal dan para penyidik yang dia tuding terlibat. Mereka adalah Brigjen EI, Brigjen RE yang menggantikan EI, KBP E, dan Kompol A. Namun atas tudingan itu, dua jenderal yang namanya disebut Susno, yakni Brigjen Raja Erizman dan Brigjen Edmon Ilyas telah melaporkan Susno ke Bareskrim Polri.

Kasus lainnya yang masih heboh saat ini adalah kasus Muhammad Misbakhun, eks pegawai pajak yang “banting stir” menjadi pengusaha dan politisi. Melihat latar belakang Bakhun (panggilan akrab Muhamad Misbakhun) yang tergolong dari keluarga miskin dan mantan ajudan Dirjen Pajak semasa hadi Purnomo, membuat publik curiga dengan asal-usul dana yang dipergunakan Bakhun sebagai modal awal dalam bisnisnya hingga akhirnya mencuat kasus L/C “gagal bayar” PT Selalang Prima Internusa milik Misbakhun senilai US$ 22,5 juta yang diterbitkan Bank Century. Di masyarakat sendiri telah berkembang stigma negatif dengan pegawai pajak yang mempunyai “life style” yang tidak sesuai dengan gajinya sebagai pegawai negeri sipil. Sudah menjadi rahasia umum, pegawai Ditjen Pajak mempunyai kekayaan yang mencolok.

Kasus Gayus ini mengakitkan Century jadi tenggelam. Siapa yang peduli dengan kasus 6,7 trilyun yang tak jelas kemana itu.

Setidaknya kini media massa ramai-ramai berdendang lagu GAYUS. Lupakan huru hara di panggung paripurna DPR bulan lalu. Lupakan pula rekomendasi yang meminta penon aktifan dua petinggi negara, Wapres Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

48

Tabrani Rab

Lalu bagaimana koruptor ini dapat dilindungi? Tampaknya Susno yang melaporkan kasus ini akan dihadapkan pada pengadilan etis terlebih dahulu. Bukan masalah rekening Gayus di Bank Century. Belum lagi rumah yang ditinggalkan Gayus yang lama yang bobrok dan kini telah berganti dengan rumah mewah di Real Estate Gading Park View, Blok ZE 6 No 1, Kelapa Gading dan mobil mewah Ford Everest, Mercy, BMW, atau Alphard. Bagaimana mau menindak korupsi kalau polisi tetap saja mau menangkap Susno atas dasar etik sementara yang dilaporkan oleh Susno dibantah oleh oknum-oknum di Kapolri. Negara ini bukannya bertambah bagus, tapi bertambah brengsek. Tinggallah masalah polisi mau menangkap Gayus ini di Singapura sementara transaksinya entah kemana. Kan makin tenggelam negara ini. Habislah kita dimakan oleh bank-bank asing dan koruptor-koruptor yang diketahui oleh kepolisian tapi tidak ditindak. Memang negara ini yaa‌ sebatas itulah. Maju terus Susno. Kebenaran ada di pihak anda.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

49

Negara Dirampok

G

emah ripah loh jinawi. Begitu gambaran Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah-ruah. Namun, itu dulu.

Kini sebutan itu tak berlaku lagi. Indonesia yang dulunya kayaraya telah berubah menjadi miskin. Kemiskinan terjadi di manamana. Bank Dunia menyebut angka lebih dari 100 juta orang Indonesia miskin. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan pokok pun kita harus mengimpor dari luar negeri.

Memang presiden kita sudah ganti 5 kali, mulai Soeharto, Habibie, Gusdur, Megawati sampai SBY yang gelarnya Doktor, pangkatnya Jenderal, statusnya Haji, tapi masih bisa dikadalin sama mafia. Mantan Menteri Keuangan era Orde Baru Fuad Bawazier menceritakan, 40 tahun lalu pendapatan perkapita penduduk Indonesia setara dengan negara-negara seperti Korea Selatan, Malaysia, Thailand, bahkan Cina. Malah Indonesia memiliki kelebihan dalam hal sumber daya alam. Kini negaranegara yang miskin kekayaan alam itu sudah jauh meninggalkan Indonesia. “Padahal kita lebih semuanya dari mereka. Jadi, kalau mereka semua mampu dalam kondisi yang baik maka seharusnya kita pun bisa,� kata Fuad.

Masih ingat kasus bank Century? Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bersikukuh kolapsnya Bank Century disebabkan karena adanya perampokan oleh pemiliknya, bukan karena krisis.“Kalau pendapat saya, perampokan itu merusak bank,� tegas JK dalam rapat dengan pansus Bank Century di Gedung DPR/MPR. Menurut Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada

50

Tabrani Rab

25 November 2008 melaporkan kepada dirinya bahwa Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) telah memutuskan Bank Century adalah bank gagal berdampak sistemik sehingga harus diselamatkan. Ketika itu, Kalla sempat mempertanyakan kenapa bank tersebut diselamatkan padahal nyata-nyata bank tersebut telah dirampok oleh pemiliknya. JK bersikukuh Bank Century tidak akan berdampak sistemik ke sistem perbankan nasional. “Saya katakan, ini orang merampok, tidak akan menimbulkan seperti itu, justru merusak negara, merusak perbankan,” ketusnya. Kalla menambahkan, setelah dirinya memberikan argumentasi tersebut, maka Menkeu pun terdiam. Kalla pun langsung memerintahkan penangkapan pemilik Bank Century Robert Tantular. Kalla pun menjelaskan, jika krisis itu diibaratkan badai, maka jika ada 1.000 rumah, maka 500 rumah akan roboh terkena badai.

Kini nama Gayus Tambunan meroket melebihi ketenaran seorang selebriti. Aparat kepolisian, pekerja media, dan masyarakat luas mengarahkan perhatiannya pada PNS golongan III A di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang disebut mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Komisaris Jenderal Susno Duadji, terlibat dalam kasus pajak sebesar Rp 25 miliar itu. Pesona dan aroma korup yang melekat pada dirinya seakan-akan berperan besar dalam menguapkan jejak kasus Century yang sebelumnya menguras perhatian banyak kalangan.

Nama Gayus pun jadi taruhan buat citra kepolisian yang kini tengah jadi sorotan. Mantan Kabareskrim, Komjen Susno Duadji, yang telah “dimakzulkan” dari jabatannya sebagai Kabareskrim, agaknya masih akan terus “bernyanyi”, bahkan terang-terangan meminta perlindungan hukum kepada DPR. Aroma Markus yang konon sudah lama mengendap dalam tubuh Polri, pelan tapi pasti, konon akan terus dibuka dan mengalir ke ranah publik. Pihak Polri pun seharusnya bisa bersikap lebih arif dalam memperlakukan Susno Duadji yang telah menjadi “pionir” untuk membuka “mafia” dan maklar kasus yang sudah berlangsung amat lama.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

51

Nah, bagaimana pula dengan Mbah Priok? Dibalik kemegahan dan ramai hiruk pikuk Tanjung Priok terdapat sesuatu yang Goib dan mistik. Yaitu terdapatnya Makam Kramat Mbah Priok. Mbah Priok atau Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad adalah penyebar agama Islam di Batavia pada abad ke-18. Mbah Priok terkait erat dengan sejarah Jakarta. Namanya pula yang menjadi asal mula daerah Tanjung Priok. Kini Makam keramat Mbah Priok tersebut kembali terancam digusur. Ancaman penggusuran Makam Kramat Mbah Priok memang bukanlah yang pertama kalinya. Penyebab terancamnya keberadaan Makam Kramat ini adalah karena letaknya yang berada di tengah kawasan Bisnis TPK Koja. Hal inilah membuat makam ini menjadi rebutan bisnis keserakahan orang.

Padahal Makam Mbah Priok adalah sebuah sejarah terutama sejarah penyebaran agama Islam di Batavia. Harusnya pemerintah perduli dengan sejarah Jakarta ini. Apa alasan pemerintah? Alasan Makam Mbah Priok akan digusur karena lokasi makam berada di atas lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Di areal tersebut rencananya akan dibangun jalan tol, kanal, serta terminal peti kemas. Nak dipengapakan…..

Akibatnya pembongkaran tersebut terjadi bentrokan. Yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Korban luka hingga korban tewas. Memang disayangkan kenapa sampai terjadi bentrokan berdarah tersebut. Menurut beberapa sumber bentrokan bermula dari Satpol PP. Seharusnya Pemda tidak perlu menggunakan kekuatan fisik dengan di turunkan Satpol PP hingga 2000 personil di tambah ratusan personil Polisi dan kendaraan berat. Sedangkan ‘pembela’ Makam lebih kurang 400 orang. Satpol PP yang dinilai lebih banyak membela Pemerintah dan membela yang membayar ketimbang membela warga ataupun rakyat kecil.

Habisss….lah rakyat….Kalaulah dibiarkan hukum ini berlalu maka celakalah negara ini. Innalillahi wainnailaihi rojiun ...

52

Tabrani Rab

Ditempeleng Wakil Rakyat

B

anyaklah cerita yang terjadi di medan DPR dan DPRD. Ketua DPR mau dilambungkan oleh kontestan sudah kita lihat di televisi. Begitu pula ketua DPRD Medan mati dicekik oleh pendemo. Sudah sama-sama kita lihat. Begitu pula perkelahian antara anggota DPR di Taiwan. Hampir semua berita begini selalu meliputi Taiwan.

Bagaimana pula yang terjadi di Riau? Terbalik, bos DPRD Dumai tampar perawat. Eko juga pernah terlibat adu jotos dengan anggota DPRD Dumai yang lain. Apa alasannya? Eko datang membawa ibunya yang sakit hipertensi. Ia meminta disediakan ruang VIP. Namun, karena seluruh ruangan VIP sudah terisi, Eka sang perawat perempuan rumah sakit lalu menjelaskan kepada Eko. Sayangnya, Eko tak menerima baik penjelasan tersebut.

Ia terus mendesak agar diusahakan kamar VIP secepatnya.

Eko Suhardjo, Wakil Ketua DPRD Dumai yang juga Ketua DPC Demokrat Dumai, menampar Eka karena tersulut emosi. “Cuma ada satu kamar yang belum terisi, Pak. Tapi kamar itu sudah di- booking. Administrasinya sudah diselesaikan. Besok, kamar itu akan dibayar oleh pasiennya, Pak,” ujar Eka. Eko langsung menimpali, “Oh, karena materi. Saya ini anggota dewan. Tidak mungkin tak bisa membayar,” ujar Eko lagi dengan emosi.

Apa akibatnya? Keluarga Eka melaporkan kasus penganiayaan itu ke Polresta Dumai. “Laporan sudah kami terima Senin lalu.

Sementara akan kami tindak lanjuti. Korban pun telah kami visum,” kata Kasat Reskrim Polresta Dumai, AKP Hariwiyawan.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

53

“Sangat sakit hati. Keluarga saya tidak terima. Kami tak takut untuk melaporkan anggota dewan tersebut. Saya sudah menjalankan tugas benar, tapi kenapa dia berbuat kasar,” ujar Eka tak bisa menyembunyikan emosinya.

Saat kejadian memang Eka tidak tahu bahwa Eko adalah wakil rakyat Dumai. Di mata Eka, seluruh calon pasien sama saja. Maka, adu mulut pun terjadi. Eko tak bisa mengontrol emosinya. Dengan suara meninggi, Eko berkali-kali menggerakkan remote televisi yang berada di ruang pendaftaran tersebut. Saking emosinya, ia sampai membanting remote itu hingga rusak.

Kemarahan Eko makin meninggi saat Eka mengatakan bahwa siapapun harus mendapat perlakukan yang sama. Sontak Eko langsung melayangkan tangan kanannya ke pipi kiri Eka. Tak menyangka dipukul seorang anggota dewan yang terhormat, perawat yang baru satu tahun bertugas di RSUD Dumai ini kaget bukan kepalang. Tangisannya pecah. “Hati saya sakit sekali. Saya merasa profesi saya direndahkan,” ujar Eka mengurai perasaannya.

“Setelah berembuk bersama keluarga besar, kami putuskan untuk melaporkan kasus ini. Tujuanya hanya ingin menyadarkan, adakah itikad baik dari Pak Eko untuk meminta maaf,” ujar Andre.

Polresta Dumai melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi yang berada saat insiden penamparan bidan Rumah Sakit Umum Daerah Dumai bernama Eka oleh Wakil DPRD Dumai Eko Suhardjo.

Masing-masing saksi tersebut adalah perawat Nila dan bidan Valen. Keduanya adalah rekan Eka yang malam itu mendapatkan jadwal tugas yang sama. Nila menuturkan, setelah dijawab kalau di VIP B tidak ada lagi kamar kosong, Eko lalu pergi menuju ruang VIP A. Namun di sana juga ternyata sudah terisi penuh.

Eko lalu kembali lagi ke ruang VIP B tempat Nila, Eka, dan Valen berada. Saat melihat-lihat kamar di ruangan VIP, ia menjumpai satu kamar kosong. Eko sempat menanyakan kamar yang dilihatnya belum ada pasien yang menempati tersebut kepada ketiga petugas jaga malam itu. “Kita jelas saat itu kalau kamar kosong tersebut sebenarnya sudah dijadwalkan untuk pasien dr Zulfendri

54

Tabrani Rab

yang akan melakukan operasi pagi harinya. Jadi, kita tidak bisa menyerahkannya,” tutur Nila. Mendengar jawaban seperti itu, Eko tidak terima. Lalu cerita Nila, Eko mengatakan kalau ada pasien yang membutuhkan perawatan cepat, dengan kondisi seperti itu harus dilakukan seperti apa. Akhirnya ketiga perawat tersebut sempat meminta Eko untuk menanyakan langsung ke kepala ruangannya atau ke dokter yang sudah menetapkan jadwal untuk perawatan pasiennya.

Nila mengurai, saat dibilang kalau tempat itu file pasiennya sudah masuk termasuk soal administrasi, Eko langsung tidak terima. “Tak ada itu,” kata Nila menirukan jawaban Eko. Eka juga saat itu sudah meminta maaf kepada Eko karena sempat menyebutkan masalah materi tentang pembayaran ruangan tersebut. Saat itulah Eko mulai melakukan penamparan sebelumnya sempat meletakan remote TV. “Saya ini anggota dewan,” ujar Nila menirukan Eko sesaat sebelum meninggalkan ruang VIP B. Saat bertanya soal kamar tersebut, disebutkan Nila, banyak keluarga pasien yang keluar untuk melihat suara keras-keras yang dikeluarkan Eko saat menanyakan masalah kamar tersebut. “Setelah ditampar Eka langsung syok. Saya lihat dia menggigil, gemetaran, dan nangis,” kata Nila.

Saat pemeriksaan dua saksi tersebut, hadir juga mendampingi Nila dan Valen Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Dumai, Hj Jufrida dan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Dumai, Suprianto. Sebab yang menjadi korban dan menjadi saksi saat itu adalah dua profesi yang berhubungan dengan pelayanan medis tersebut.

“IBI dan PPNI sudah menyatakan kesepakatan untuk maju bersama kalau perosalan tersebut ditutup-tutupi. Kalau nantinya DPRD juga tak bisa menyelesaikan, IBI yang berjumlah 400 anggota dan PPRN sebanyak 3.000 akan melakukan aksi. Ini kita harapkan tidak terjadi karena akan berdampak terhadap aktivitas rumah sakit.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

55

Agar tidak terjadi seperti itu, kita harapkan proses hukum ini berjalan tanpa harus ada yang disembunyikan,� katanya.

Kalau sudah begini pelajaran wakil ketua DPRD kepada rakyat kan tinggal rakyat lagi yang meneruskan main tampar dan main seruduk ini. Mau tau lagi? Saya yang kebetulan dengan anggota DPRD Riau naik kereta api yang tak sempat lagi menunggu. Apa kata anggota DPRD ini? “Apa dia tidak tahu kalau kita ini anggota DPRD?�. Banyaklah cerita yang didapat dari anggota DPRD ini.

Kendati tergolong orang-orang terhormat, namun perilaku para anggota DPRD ini seringkali tidak terhormat.

56

Tabrani Rab

Pening Pak Wali

B

aru-baru ini walikota dan Muspida Pekanbaru berencana akan mengatur jam operasi warung internet untuk mencegah dampak negatif, seperti menjadi tempat pacaran. Kalaupun buka sampai tengah malam, harus ada aturan yang menyatakan pasangan pacaran tidak boleh masuk. Untuk mengatasi dampak negatif dari warung internet online 24 jam non stop, yang sempat menjadi sorotan DPRD Kota Pekanbaru, pada rapat Paripurna tentang tanggapan LKPj walikota pada tanggal 28 Mei lalu, walikota membawa permasalahan ini ke dalam Mupida. Selain ditakutkan berdampak negatif pada pelajar, keberadaan warung internet online 24 jam ini di kuatirkan juga akan mengarah pada aktivitas maksiat.

Pengelola warung internet online 24 jam ini kedepanya akan diberikan batasan, dan persyaratan tertentu, agar dalam penggunaanya ada tata tertib yang tidak berdampak negatif, seperti misalnya dalam akitivitas penggunaanya tidak boleh lagi 24 jam, paling lambat jam 12 sudah harus tutup, tidak dibenarkan pengelola menerima siswa pada saat jam sekolah, anak dibawah umur, jika peraturan ini nanti sudah ditetapkan, masih ada pengelola Warnet yang bandel, akan kita tetapkan sangsi, bisa berupa pencabutan izin usaha, atau di blok agar warung internet tidak bisa beroperasi lagi.

Walikota juga menghimbau peran aktif setiap orang tua dan pendidik agar memantau setiap aktivitas anak yang mengarah pada aktivitas warung internet, jika diperlukan mendampingi atau

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

57

memberikan batasan waktu yang wajar, serta tidak membenarkan mereka ketempat hiburan yang dianggap tidak mendidik, takutnya bisa jadi ajang maksiat bagi para remaja saat tengah malam hingga pagi masih di warung internet, belum lagi dampak Game online yang sangat digandrungi pelajar hingga ketingkat SD yang banyak dikeluhkan lupa dengan waktu.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Pekanbaru, Riyanto mengatakan menurunnya tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) di Pekanbaru dari 99,37 persen menjadi 99,07 persen yang saat ini posisi Riau berada pada posisi 3 terbaik disebabkan banyaknya warnet yang menjamur di Pekanbaru. Hal ini ada kaitannya dengan banyaknya siswa yang bermain internet di warnet yang ada saat ini.

Nah, bagaimana dengan tempat hiburan yang menampilkan tarian telanjang?. Anggota dewan menilai selama ini pengawasan terhadap tempat hiburan di Pekanbaru masih lemah. DPRD Pekanbaru mengecam tarian telanjang atau striptease yang ditampilkan di sebuah tempat hiburan di Jalan Teuku Umar, Pekanbaru. DPRD menduga kegiatan ilegal tersebut sudah berlangsung lama, namun tidak diambil tindakan tegas.

Pemerintah Kota Pekanbaru dan Kepolisian Kota Besar Pekanbaru seharusnya lebih ketat mengawasi tempat hiburan.

Akibatnya banyak kafe dan tempat karaoke, serta panti pijat yang menyalahgunakan izin untuk tempat maksiat. Jika aparat hukum tidak segera bertindak, masyarakat akan mengambil tindakan sendiri menertibkan kegiatan asusila tersebut.

Mall Pekanbaru, tempat perbelanjaan di Pekanbaru diduga hanya sebagai kedok belaka (detiknews.com). Pasalnya, di tempat itu ada tempat permainan judi dan hiburan tarian telanjang (striptease). Buntutnya, mahasiswa dari berbagai kampus melakukan aksi demo menuntut segala bentuk prostitusi, judi, dan tarian telanjang, agar ditutup. Pendemo menilai pemerintah setempat tidak pernah tegas dalam membasmi penyakit masyarakat.

58

Tabrani Rab

Menurut mereka, ini bisa dilihat betapa leluasanya permainan judi togel, bola ketangkasan dan tarian telanjang. Mall Pekanbaru hanya kedok pusat perbelanjaan. “Yang ada di sana adalah pusat judi terbesar di Pekanbaru dengan diiringi tarian telanjang,� ujar mahasiswa. Mereka menuding, bebasnya praktek prostitusi di Mall Pekanbaru karena pihak pengelola mendapat beking dari oknum aparat.

Akhir-akhir ini warga Pekanbarupun dihebohlan oleh beredarnya video tarian perempuan telanjang yang diduga direkam di sebuah tempat hiburan malam di kota tersebut. Pertunjukan panas itu diduga berlangsung di salah satu tempat hiburan malam karaoke yang diinisialkan sebagai MP. Konon tarif pertunjukkan itu diduga mencapai jutaan rupiah. Sementara kepolisian setempat tampaknya belum melakukan tindakan apapun terkait beredarnya video mesum tersebut. Seharusnya yang menyalahi peraturan tindak tegas, dan jangan pandang bulu atau pilih kasih dalam melakukan penertiban. Selain itu, saat ini kan sedang hangat masalah striptease yang disuguhkan di beberapa tempat hiburan yang ada di Pekanbaru ini, jadi ini harus diprioritaskan.

Memang sejak sepuluh tahun yang lalu kegiatan seperti itu sudah ada di Pekanbaru. Malah hal-hal semacam itu semakin hari semakin tumbuh subur. Saya kira ini sudah dari dulu lagi, dan makin lama makin menghebat. Kegiatan-kegiatan semacam itu merupakan budaya global yang terus mendesak budaya dan kearifan Melayu yang merupakan budaya lokal. Malah yang begitubegitu bisa di-private-kan, dirumahkan. Dan itu sebenarnya sebagai perusak yang dominan sekali bagi Kota Pekanbaru.

Pemerintahan kota boleh saja mengatakan pemerintahan Islam, bebas dari buta huruf dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat realitasnya, kita tidak bisa mengeyampingkan budaya global itu.

Budaya-budaya yang sifatnya global dengan budaya yang sifatnya lokal, itu kalah lokal. Terutama untuk generasi muda.

Pekanbaru yang pada mulanya diarahkan pada Kota Bertuah, Kotaku-Kotakumu-Kota kita nampaknya mulai mengarah lebih Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

59

banyak kearah kota berkuah. Hujan gerimis sajapun sudah banjir.

Kalau walikotanya Imam Munandar bisa berteriak tapi dengan pengaturan zaman sekarang ini tak diapikkan orang do. Alamat makin kasianlah nengok walikota, disatu pihak sibuk berteriak, dipihak yang lain dilanggar oleh masyarakat.

60

Tabrani Rab

Kepala Polisi atau Kepala Susno

K

alau anda ke suatu negara, tentu yang dilihat pegawai imigrasinya kira-kira satu partai atau tidak. Kalau di Inggris habislah sudah kalau tidak separtai dengan anda, dikobokkoboknya anda sampai selesai. Bagaimana kalau satu partai?

Ditengok-tengoknya juga dulu, jangan-jangan anda orang pekak.

Begitu juga di Indonesia. Walaupun anda termasuk kedalam kasus korupsi, bisa-bisa saja Anggodo mendadak tuli dan diperiksa dokter baik-baik saja. Ambillah misalnya dalam sidang perdananya, anggodo mengaku sakit kepala. Bahkan mendadak mengaku tidak bisa mendengar alias tuli “Kuping saya sedang budek”, “Sebentar yang mulia (hakim), kepala saya tidak tahan”, “Kalau tidak dihadapan yang mulia, saya sudah tersungkur”.

Anggodo inipun sengaja batuk-batuk sambil merebahkan badan dikursi pesakitan.

Nah, bagaimana kalau anda menjadi Susno? 5 November 2009 Susno mengundurkan diri dari Kabareskim, tanggal 24 November 2009 Kapolri mencopot Susno dari Kabareskrim.

Sesudah itu Antasari dimusuhi habis-habisan dan dari sinilah Susno dimusuhi oleh institusinya sendiri. Tanggal 25 Februari 2009 Susno meluncurkan bukunya ”Bukan Testimoni Susno” yang isinya pembersihan diri dan menyalahkan Bambang dalam kasus Bibit- Candra. Belum juga lagi puas Susno mengungkap mafia hukum yang melibatkan sejumlah penyidik Mabes Polri, termasuk perwira berpangkat Brigjen. Akhirnya Susnopun dijemput paksa di bandara Sukarno–Hatta sesaat sebelum berangkat ke Singapura.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

61

Pada 5 Maret 2010 ini Susno mengadukan Mabes ke Komnas HAM terkait penangkapannya di Bandara Sukarno–Hatta. Pada 10 Maret 2010 Susno dijadikan tersangka dana dan langsung ditahan.

Susno dijadikan tersangka dan ditahan atas dugaan menerima gratifikasi dari Arowana. Dua jenderal yang diseret mantan Kapolda Jawa Barat, yang satu berpangkat pensiunan Komisaris Jenderal Makbul Padmanegara dan lainnya Inspektur Jenderal Polisi Matius Salempang. Jenderal berbintang tiga dituduh pemegang saham Arowana (PT. Salmah Arowana Lestari). Justru Susno mempertanyakan kalau pemiliknya adalah bintang tiga, masa saya menerima suap. Namanya sudah gila saya.Itu kan pemiliknya jenderal bintang tiga. Pernyataan serupa ini juga dikemukakan putri sulung Susno, Indira. Susno pernah mengatakan kasus perusahaan yang ditangani, sahamnya dimiliki mantan petinggi Polri. “Papa tu tahu siapa yang punya perusahaan itu. Kata Papah biarin saja mereka menutupi. Makanya Papa bingung apa yang harus dibuka lagi dari kasus itu. Kan kasus mereka inginnya dipidanakan dan sengaja dibelokkan dari kasus perdata. Apalagi direkturnya tidak pernah diperiksa dan disitu banyak yang main.

Pengacara pemilik PT. Salmah Arowana Lestari tercengang ketika dikonfirmasi nama Makbul. “Wah, itu tidak benar”. Dalam akta perusahaan hanya ada empat pemegang saham, yakni Amo, istri dan dua anaknya.

Pernyataan Susno yang berbunyi “Ibaratnya di sini buaya di situ cicak. Cicak kok melawan buaya” telah menimbulkan kontroversi hebat di Indonesia. Akibat dari pernyataan ini muncul istilah “cicak melawan buaya” yang sangat populer. Istilah ini juga memicu gelombang protes dari berbagai pihak dan membuat banyak pihak yang merasa anti terhadap korupsi menamakan diri mereka sebagai Cicak dan sedang melawan para “Buaya” yang diibaratkan sebagai Kepolisian. Susno mengungkapkan adanya seorang pegawai pajak yang mempunyai rekening tidak wajar. Pegawai pajak yang dimaksud adalah Gayus Tambunan dan akibat dari terbongkarnya kasus ini, beberapa jenderal polisi,

62

Tabrani Rab

pejabat kejaksaan, kehakiman dan aparat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia kehilangan jabatanya dan diperiksa atas dugaan bersekongkol untuk merugikan negara. Susno menyebutkan seorang mafia kasus ditubuh POLRI yang bernama mr.X, dikemudian hari diduga Mr.X itu adalah seorang mantan Diplomat dan anggota BIN bernama Sjahril Djohan.

Susno menambah deretan orang yang melaporkan kejahatan, lalu terseret dalam kejahatan itu sendiri. Perlakukan seperti itu membuat orang jadi takut melaporkan kejahatan. Setelah Susno dianggap sukses meniupkan peluit dan menjerat banyak orang dari instansi Polri, kejaksaan, kehakiman, pajakdan pengacara, kini justru dia yang jadi korban. Susno kini ditahan polisi dengan tuduhan menerima dana Rp. 500 juta. Susno yang dulunya menjadi harapan bahkan sebagian menganggapnya hero karena berani membongkar kebobrokan polisi yang sudah menjadi rahasia umum, terkena sempritan yang ditiupkannya sendiri.

Soalnya Susno ini benar atau salah, bergantung pada sudut pandang kita. Bila kita menganggapnya salah, maka semua pandangan benar bisa kita balikkan termasuk pandangan salah terhadap Kapolri. Bila anggapan kita Susno benar maka anggapan kita adalah sama dengan anggapan Kapolri. Apa kita Kapolri? “Penetapan Susno sebagai tersangka kasus Arowana akan menjadi pntu masuk penyidik untuk memproses kasus-kasus l ain. Kasus Arowana tidak terkait dengan kasus lain, namun hal itu bisa menjadi pintu bagi penyidik untuk mendalami kasus pajak yang melibatkan Gayus Tambunanâ€?. Penahanan terhadap Susno juga bukan merupakan balas dendam. Jadi siapa yang salah, siapa yang diatas angin? Kalau sudah jelas Golkar salah, masuk juga kedalam sistem pemerintahan, tinggal memijak kepala Kepala Aburizal Bakri saja. Sebaliknya kalau Kapolri salah mari kita berpihak kepada pandangan umum, maka pijak pula kepala Kapolri. Tugas kita hanya pindah memindah dari kepala satu ke kepala yang lain‌..

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

63

Antri Haji

B

agi muslim, siapa yang tidak ingin naik haji. Yang namanya Rukun Islam sudah tentu wajib dilakukan, sehingga bagi sebagian orang, mampu naik haji adalah sebuah kebanggaan selain telah menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Tapi naik haji kini harus mengantri panjang terlebih dahulu karena kuota penuh.

Apa kata Menteri Agama? Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan kuota haji pada 2010 kemungkinan besar naik dibandingkan dengan jumlah yang ditentukan pada musim haji tahun lalu. “Kuota haji untuk tahun ini kemungkinan naik dari 207.000 orang menjadi 211.000 orang. Saat ini juga sedang dibahas kemungkinan kenaikan biaya ibadah haji�. Sebelumnya, pemerintah sempat mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaran ibadah haji 2010 sebesar 133 dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, besar biaya yang harus dibayar para calon haji menjadi sebesar 3.577 dolar AS. Minat masyarakat Riau untuk menunaikan ibadah haji memang sangat tinggi. Setiap tahunnya jumlah warga Riau yang mendaftarkan diri untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah selalu melebihi kuota yang diberikan pemerintah pusat. Ini dapat dibuktikan dari kuota haji Riau yang penuh hingga tahun 2015 mendatang. Bahkan untuk tahun 2016 kuota haji Riau hanya tinggal 700 JCH saja. Meski kuota haji sudah penuh hingga tahun 2015 namun Depag Riau masih tetap menerima pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji.

64

Tabrani Rab

Hanya saja yang mendaftar saat ini untuk keberangkatan tahun 2016 mendatang.

Apa akibatnya? Di Bandung misalnya akibat daftar tunggu berangkat haji sampai tahun 2014 membuat 289 jemaah calon haji melakukan pembatalan. Saat ini jumlah pendaftar haji di Kantor Kemenag Kabupaten Bandung sudah mencapai 9.375 jemaah haji. “Jumlah kuota haji Kab. Bandung tahun 2010 sebanyak 2.424 orang dan Kab. Bandung Barat 975 orang karena sudah disepakti Kemenag kabupaten/kota dan Pemprov Jabar meski masih menunggu Surat Keputusan (SK) Gubernur. Dengan pendaftar 9.375 jemaah membuat kuota haji sudah habis sampai 2011 dan kuota haji tahun 2012 menyisakan 477 orang lagi. “Dengan melihat daftar tunggu yang panjang membuat jemaah berpikir dua kali sehingga membatalkan keberangkatannya. Ada juga jemaah yang memilih haji khusus atau haji plus karena daftar tunggunya lebih sedikit”.

Apa tanggapan Ketua Fraksi Hanura di DPR, Abdilla Fauzi Achmad? Ia menuding Kementerian Agama RI sebagai institusi penghambat warga Indonesia yang hendak melakukan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Faktanya, calon jamaah haji harus menunggu giliran hingga 5 tahun yang akan datang dengan dalih kuota. Oleh karena itu, muncul fenomena baru yakni setiap calon haji berusaha untuk mendapatkan visa dari kedutaan Saudi Arabia. Artinya hambatan itu itu ada di Kementerian Agama, bukan di Pemerintah Saudi Arabia”. Selain alasan kuota, berbagai kebijakan pemerintah seperti menaikan ongkos naik haji di setiap tahunnya dan cara pembayaran pertama minimal Rp25 juta serta mengeksploitir kondisi sulit Saudi Arabia, juga sangat berpengaruh terhadap niat menunaikan ibadah haji. Para calon jemaah ditakuttakuti dengan kondisi sulit seperti jarak pemondokan jauh dari Masjidil Haram, kamar pondokan yang berjubel tidak nyaman dan serta berjangkitnya berbagai penyakit dan yang klasik ONH dinaikan tiap tahun.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

65

Harusnya pemerintahan memberikan kemudahan bagi warga negaranya untuk melaksanakan ibadah haji. Bukan sebaliknya, menakut-nakuti dengan berbagai cara seperti melansir beban berat yang diderita jamaah dan menaikan ONH. Anehnya, tidak ada upaya pemerintah untuk bersungguh-sungguh menanggulangi berbagai kendala yang itu ke itu juga setiap tahun.

Nah, bagaimana 50 tahun yang lalu? Rombongan haji hanya 45.112. Tak ada banyak cengkonek do. Hamka tiba-tiba berdiri di lapangan Arafah. Memberikan kotbah seperlunya lalu berdoa dan diikuti oleh jamaah haji. Di antara kelompok yang berdiri ini tampak pula saya guru saya Dr. Sumarno dari rumah sakit militer Cimahi Bandung. Tak banyak yang dibincangkan beliau kecuali doa-doa yang dikabulkan Allah SWT. Beberapa tahun kemudian kedua beliau ini berpulang ke Rahmatullah. Kenangan saya dalam kepada Hamka karena seingat saya sewaktu G30 S beliau dilarikan ke Bandung dan langsung ke Nagreg, begitu pula Bung Tomo dan Dr. Ramali. Kesan saya begitu dalam ketika Hamka menyalami saya di mesjid Al –Azhar Kebayoran. Tak banyak yang kami bincangkan kecuali masa depan yang lebih gemilang dengan kerja yang lebih keras.

Pulang dari jamaah haji maka kamipun disambut oleh Imam Munandar. Sangat terasa keintiman beliau dan sedikitpun tidak terasa kekenyangan politik. Lain dengan masa sekarang ini sedikit saja berbincang mengenai politik maka orangpun beramai-ramai menuding. �Oooo......Pak Tabrani lagi, ooo Riau Merdeka�. Tak ada yang begitu tu do, politik ya politik. Dan tak ada rasa kekerasan do..... ***

66

Tabrani Rab

Susno Baik atau Buruk?

S

usno Duadji membuat geger Mabes Polri. Dia melapor ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tentang (sejumlah) perwira yang diduga menjadi makelar kasus (markus) pajak senilai Rp 28 miliar.

Kini perseteruan antara Mabes Polri dan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji semakin panas.

Apa kata Riau Pos (26/5)? Sejak ditahan 10 Mei dalam kasus dugaan suap PT Salmah Arowana Lestari, nama Komjen Pol Susno Duadji tidak lantas meredup. Namanya makin banyak diperbincangkan. Di media massa, ketika pemberitaan ramai memberitakan mundurnya Menkeu Sri Mulyani, Munas Partai Demokrat dan meninggalnya mantan Ibu Negara Hj Ainun Habibie, berita Susno tetap masih diblow-up. Apalagi, kasus yang terbaru, mantan Kabareskrim ini kembali dijadikan tersangka dalam kasus Pilkada Jawa Barat.

Bagi sebagian keluarga besar korps kepolisian pasti menganggap Susno sebagai pengkhianat karena telah membuka borok dan kebobrokan para pimpinan Polri. Tapi, tak demikian bagi masyarakat. Terutama yang selama ini kecewa terhadap kinerja institusi kepolisian, justru menyebut Susno sebagai pahlawan. Apa yang dibeberkan Susno melalui Satgas Anti Mafia Hukum ternyata sungguh benar adanya. Meski sayang, apa yang disampaikan Susno kurang direaksi. Kalau pun ada tak sampai menyentuh para petinggi Polri. Buktinya, dua jendral yang disebut-sebut terlibat sampai sekarang statusnya masih aman.

Buktinya Susno mendapat dukungan luas bukan menjadi Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

67

rahasia umum. Dukungan terhadap perwira tinggi (pati) polisi kelahiran Sumatera Selatan itu terus bergulir. Termasuk dukungan melalui Facebook. Lebih dari 300 ribu Facebookers memberikan dukungan melalui jejaring sosial tersebut. Bahkan, Facebook yang mendukung Susno untuk membongkar mafia kasus mencapai empat grup. Pertama, “Dukung Susno untuk Kebenaran” jumlah anggotanya 250.254 Facebookers. Kedua, “Sejuta Dukungan untuk Susno Duadji Mereformasi Polisi” anggotanya 52.700. Ketiga, “1.000.000 Dukungan untuk Susno Duadji” beranggota 1.563 Facebookers. Keempat, “Satu Juta Dukungan buat Pak Susno Duadji Membongkar Markus” yang tercatat 793 anggota.

Meski dukungan masyarakat sungguh luar biasa, tapi kita tetap saja masih disuguhi dengan tontonan konflik internal antar pimpinan polisi yang tak berujung. Kita masih terus melihat dan menunggu penyimpangan-penyimpangan hukum apa lagi yang akan diungkap Susno? Selain itu, upaya apa yang bakal dilakukan Kapolri atas pengakuan Susno tersebut? Tapi yang jelas jangan sampai kasus Bibit-Chandra terulang kembali, ketika itu Polri betul-betul melakukan langkah blunder. Masyarakat dianggap selalu tutup mata, tapi yang terjadi justru aksi spontanitas publik telah merontokkan kekuatan Polri dalam menghadapi aksi massa.

Penetapan tersangka serta penahanan Komjen Susno Duadji menuai aneka kritik. Mabes Polri dinilai tebang pilih dalam menindaklanjuti dugaan kasus mafia hukum di lingkungan Polri.

“Kenapa mesti terburu-buru ingin menahan Susno, kan masih ada jenderal yang belum ditetapkan statusnya. Yang bintang satu itu. Ini tidak fair, dan subjektif,” ujar pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar. Kepolisian, kata Bambang, seharusnya membongkar total sindikasi mafia kasus di institusi Polri. Termasuk siapa aktor intelektual yang menyusun skenario tersebut. “Siapa orang yang menjadi tersangka utama, siapa yang ikut serta, itu kan belum dijelaskan”. Jadi ya ini sama dengan serangan balik.

Markus dibongkar, dicari-cari kesalahan. Ingin ditunjukkan kalau Susno ya tidak bersih-bersih amat. Kalau begini kearifan

68

Tabrani Rab

sudah lepas, karena kalau ada kearifan di Polri akan dilakukan pembersihan dan reformasi. Kalau begini jadi kabur, bagaimana bisa membersihkan markus-markus “.

Nah, di satu sisi Polri bermaksud menegakkan kode etik yang mereka sebut telah dilanggar Susno. Di sisi lain, penangkapan itu juga mengancam kredibilitas Polri di mata masyarakat. Benarkah Polri memiliki komitmen memberantas praktik korupsi dan mafia kasus yang sudah lama diyakini menggurita di tubuhnya? Memang ada kesamaan antara Bibit-Chandra dengan Susno ketika mereka ditahbiskan menjadi pahlawan. Bibit-Chandra dan Susno menjadi pahlawan karena dianggap berani membongkar praktik-praktik korupsi.

Kesan adanya upaya balas dendam Polri terhadap Susno semakin menguat menyusul ditetapkannya Susno sebagai tersangka kasus dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Selain kasus arwana dan Pilkada Jawa Barat, Susno akan dijerat dengan tuduhan menerima suap dari pengacara serta ada pengakuan dari Kepala Dinas PU Bengkulu yang memberi uang kepada Susno.

Tampaknya Polri sengaja mencari-cari daftar dosa Susno.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

69

Berapa besar korupsi yang dituduhkan pada Susno? Susno diduga menyunat dana pengamanan senilai Rp 27 miliar. Saat itu Susno menjabat Kapolda Jawa Barat hanya menurunkan Rp 13,5 miliar ke seluruh Polri di lingkup Polda Jawa Barat untuk keperluan pengamanan Pilgub itu. Sisanya diduga disunat Susno dengan peruntukan antara lain Rp 10 miliar untuk pembelian mobil dinas Polda Jawa Barat, yaitu Kapolda dan para petinggi, Rp 1 miliar dimasukkan kedalam kas Kapolda Jawa Barat, dan Rp 2,5 miliar lainnya untuk Susno pribadi.

Nah, berapa pula dana korupsi yang telah diungkap Susno?

Membongkar perkara makelar kasus (markus) pajak dengan tersangka Gayus Tambunan senilai Rp 28 miliar. Jadi Susno ini baik atau buruk?....Baiiikkkk‌burukkkk‌

70

Tabrani Rab

Salah Pemilukada

S

aya ini memang sudah tua jugalah. Cuma bak kata Pak Soeman Hs, “tua-tua kelapa, makin tua makin berminyak�. Tiap hari kerja saya menengok surat kabar Cabup dan Cawakot, apalagi dekat-dekat Pemilukada ini. Maklumlah akan ada tempat khusus, jadi wajah-wajah ini perlu jugalah direnung-renung apalagi kita tahu kalau kita akan mencoblosnya. Maka tiap hari belum lagi mandi saya merenung-renunglah wajah cabup dan cawakot ini.

Gambar ini begitu banyaknya, dijejerpun dari ujung ke ujung nampaknya penuh.

Negara ini bolehlah disebut dengan negara kulit biawak.

Tak ada lagi perasaan halus do, yang ada macam kulit biawak.

Diharap KPK memberantas korupsi, KPKnya juga ikut korupsi.

Diharap Komisi Yudisial dapat menindak hakim yang koruptor, tak selesai-selesai perselisihan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Kalau Komisi Yudisial ini main dengan hakim maka dibentuk lagi Komisi-Komisi Yudisial artinya Komisi yang mengawasi Komisi Yudisial. Kini ada pula Komisi Kejaksaan, kalau Komisi Kejaksaannya ini main dengan Jaksa maka dibentuk pula Komisi Komisi Kejaksaan. Kalaulah hidup Montesque tentu tergeleng-geleng kepalanya melihat trias politika disini. Akan tetapi untunglah kepala Montesque kena guillotine sehingga tak dapat melihat lagi ada apa denganmu negara ini. Bukannya lagi trias politika tapi ribu politika atau mentibang politika, bergelunggelung dengan kaki seribu.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

71

Negeri yang konon demokrasi ini kalau sudah Pemilukada nampak demokrasi duit termasuklah kampung saya Bagansiapiapi. Sudah lama saya tulis yang memegang Pimpro itu mengumpul duit untuk Pilkada. Sudah itu mulailah sewa menyewa perahu mulai dari perahu Nabi Nuh sampai ke sampan kolek. Sudahlah korupsi diperbanyak dibantai lagi dengan tipu-menipu serta sogok-menyogok BPK. Dibawalah duit sekeranjang ini ke partai, inipun dengan hitungan. Kalau sampai ke PP alias pimpinan pusat partai tanah nenek moyangpun dijual, sudah itu kepala dijual.

Nah, bagaimana pemilukada diempat daerah di Riau?? Pada hari Kamis (3/6) kegiatan di 2.576 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai dimulai pelaksanaannya.

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, warga yang berhak menggunakan hak pilih pada Pemilukada empat daerah sebanyak 887.896 orang. Bengkalis tercatat sebagai kabupaten yang memiliki DPT tertinggi dengan jumlah 343.772 dan 1.081 TPS, kemudian Inhu sebanyak 246.292 DPT dan 583 TPS, Kota Dumai 165.827 DPT dengan 491 TPS. Terakhir Kabupaten Kepulauan Meranti 132.005 dengan 421 TPS. Selain KPU, Pemprov Riau, dalam ha ini Wakil Gubernur Riau Raja Mambang Mit juga melakukan peninjauan langsung pelaksanaan Pemilukada. Ada dua daerah yang akan dipantau langsung, yakni Inhu dan Kepulauan Meranti.

Pemilukada empat daerah akan diikuti 16 pasangan calon kepala daerah. Kabupaten Kepulauan Meranti terbanyak pesertanya dengan 5 pasangan, kemudian Bengkalis dan Inhu masing-masing 4 pasangan. Sementara Kota Dumai hanya 3 pasangan.Ironisnya sebanyak 10 calon justru tidak bisa menyalurkan suaranya karena tak memiliki hak pilih. Apa pasal? Mereka tak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di daerah masingmasing. Kesepuluh calon ini yakni 3 yang bertarung di Bengkalis, 3 di Dumai dan 4 di Meranti.

72

Tabrani Rab

Di Bengkalis calon yang tidak bisa memilih ini Herliyan Saleh (calon bupati), Zulfan Heri (calon bupati) serta Syahrin Yunan (calon wakil bupati). Di Dumai Herdi Salioso (calon walikota), Khairul Anwar (calon walikota) dan Mas Irba (calon wakil walikota). Sedangkan di Meranti Instiawati Ayus (calon bupati), Irwan (calon bupati), Said Hasyim (calon bupati), dan Darwin Susandy (calon wakil bupati). Cabup Bengkalis Herliyan Saleh ini mengaku tidak bisa karena berdomisili di Pekanbaru, begitu juga dengan Said Hasyim. Sedangkan Darwin Susandy ia tidak bisa memilih karena ia merasa didiskriminasi oleh salah seorang camat di Kepulauan Meranti, karena tidak mau mengeluarkan kartu tanda penduduknya. Sementara Instiawati mengaku sempat komplain perihal tidak adanya hak suara tersebut. Namun komplainnya tidak mendapat jawaban yang konkrit. KPU Dumai menyebutkan ketiga kandidat yang tidak masuk daftar pemilih tetap tersebut karena berdomisili di Pekanbaru sehingga memiliki KPT Pekanbaru.

Melihat fenomena diatas maka diusulkan pula pemilihan Pemilucam alias pemilihan camat, kalau perlu sampai ke pemilihan pengulu untuk menunjukkan kita ini negara demokrasi yang paling hebat di seantero dunia ini. Gimana sandainya

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

73

kita berpendapat minta pertolongan ulama, maka iapun akan menyatakan �Tolonglah berdoa kepada Allah�, amin.... Tak tahulah kita arah negara ini yang memang sudah tak ada moral.

Apalagi yang mau didemokrasikan, tiap sore kita menengok sibuk Pemilukada. Hayyaaa.. ancua‌Pemilukadal tak temakan lagi oleh obat kurap do.

74

Tabrani Rab

Pengadilan Salah

K

alau ada masalah hukum yang selesai di Indonesia ini, itu nomor satu namanya. Kalau sudah sampai masalah hukum, tak ada do, polisi tersendiri, jaksa tersendiri, pengadilan tersendiri, pengacara tersendiri. Pokoknya masing-masing tersendirilah sehingga masalah itu makin kempot. Adalah seorang ibu datang kepada saya untuk meminta menyelesaikan masalah anaknya, entah berapa juta diminta oleh polisi Bukit Raya. Tentulah saya menolong ya sebatas menulis suratlah. Tapi surat saya ini tak diapik oleh Kapolseknya do, dibacapun surat ini tidak, tentulah dibuang ditong sampah, nasiblah surat ini.

Apa kata Tribun Pekanbaru (11/10)? Secara mengejutkan Jaksa Agung Hendarman Supandji memilih mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP) kasus Bibit-Chandra. Langkah tersebut memicu berbagai reaksi sinis dan mencuatkan anggapan kejaksaan sengaja menyandera dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Pasalnya, banyak pihak mendesak Jaksa Agung menerbitkan deponering (mengesampingkan perkara) untuk menyelesaikan kasus BibitChandra, bukan mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali.

Jaksa Agung kemudian menjelaskan beberapa ketentuan hukum yang secara jelas menyebutkan tertutupnya peluang mengajukan kasasi. Sedangkan alasan yang dipakai untuk Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

75

mengajukan peninjaun kembali yaitu adanya kekhilafan hakim dalam mengambil keputusan perkara praperadilan kasus BibitChandra.

Anggota Tim Pengacara Bibit-Chandra (TPBC) Alex Lay menyesalkan langkah hukum yang akan dilakukan kejaksaan.

Menurut Alex, dengan pengajuan PK berarti nasib Bibit-Chandra kian tak pasti. Dengan berlarut-larutnya penyelesaian proses hukum Bibit-Chandra, makin mempengaruhi psikologis KPK. “Secara psikologis berpengaruh. Ini kan sudah dua kali (BibitChandra dua kali berstatus sebagai tersangka). Langkah ini bikin menjadi berlarut-larut,” tandasnya. Bagi Alex, kejadian seperti ini tidak muncul kalau kejaksaan menerbitkan SKPP dengan alasan kuat sehingga tidak bisa dipemasalahkan pihak lain.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik sikap kejaksaan.

“Itu menyandera, menggantung KPK. Seharusnya Kejaksaan Agung bisa mengambil langkah penghentian kasus ini,” kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho. Emerson menegaskan, sesuai rekomendasi Tim 8, ada tiga opsi yang bisa dilakukan terkait kasus Bibit-Chandra, yakni penghentian penyidikan (SP3), SKPP, dan deponering. “Kalau bisa melakukan deponering mengapa tidak diambil. Langkah PK ini terlihat kejaksaan ingin membawa kasus Bibit-Chandra ke pengadilan,” katanya.

Ada dua alasan lain mengapa pihaknya tidak memilih menerbitkan deponering. Menurutnya, perkara Bibit-Chandra terkait dengan kasus terdakwa Anggodo yang tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor dengan tuduhan melakukan percobaan penyuapan terhadap dua pimpinan KPK dan menghalanghalangi penyidikan kasus korupsi. “Kalau perkara Bibit-Chandra dideponering, sedangkan perkara Anggodo tidak dideponering, bertentangan dengan azas equality befor the law (persamaan kedudukan di depan hukum),” ujarnya. Sedangkan alasan kedua, lembaga legislatif dan yudikatif yang harus diminta saran sebelum mengeluarkan deponering belum tentu sependapat dengan dilaksanakannya deponering. Hendarman kemudian mengutip

76

Tabrani Rab

rekomendasi Komisi III DPR yang intinya minta kejaksaan bersikap profesional sesuai dengan hukum pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bibit dan Chandra Hamzah tidak mempermasalahkan keputusan kejaksaan yang akan mengajukan peninjauan kembali (PK). “Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Bibit dan Chandra.

Pertama, kami mempersilakan kejaksaan mengambil langkah PK dan mempersiapkannya terkait putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,” kata penasihat hukum Bibit dan Chandra, Taufik Basari. Penasihat hukum lainnya, Achmad Rifai menambahkan, sikap kejaksaan mengajukan PK justru membuat kasus Bibit dan Chandra menjadi menggantung. “Kami tak bisa lakukan upaya hukum apapun karena bolanya di kejaksaan,” ujarnya.

Tim Pengawas Bank Century berkesimpulan bahwa lembaga penegak hukum yaitu KPK, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung belum optimal dalam menangani kasus penanganan Bank Century sesuai rekomendasi. “Kerja ketiga penegak hukum belum optimal, kenyataan seperti itu,” ujar Pimpinan Timwas Pramono Anung dalam rapat Timwas Century dengan KPK, Polri, Kejagung di Gedung DPR. Oleh karena itu, timwas mendesak ketiga lembaga tersebut untuk terus menidaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi timwas untuk mengatasi hambatan.

Nah, bagaimana hukum di Indonesia ini? Jaksa nak becakap buktinya Bibit-Candra, pengacara nak becakap buktinya Adnan Buyung, pengacara lain bicara lagi bebaskan saja Bibit-Candra, maka masalah ini bangkit lagi, persis macam apam bangkit……

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

77

Siapa Ketua KPK?

A

gaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai melemah. Minimal itulah persepsi publik terhadap lembaga yang pernah dinilai sebagai superbody ini. Entah ada skenario pelemahan atau tidak, persepsi masyarakat atas lembaga ini semakin letoi.

Tahun ini KPK membuka Pendaftaran Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang resmi ditutup pada Senin 14 Juni 2010 pukul 24.00 yang lalu. Berdasarkan data dari kantor Kementerian Hukum dan Ham, yang tercatat pada panitia seleksi ada 285 pendaftar yang telah melengkapi seluruh dokumen yang menjadi syarat Panitia seleksi calon pimpinan KPK yang terdiri dari 81 Advokat (28,42 persen); 63 Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan (22,11 persen); 23 TNI/ Polri dan Purnawirawan (8,07 persen); 82 orang dari swasta (28,77 persen); 24 orang Akademisi (8,42 persen); 9 Jaksa dan Pensiunan (3,16 persen); 3 Hakim dan Pensiunan (1,05 persen).

Pada hari terakhir masih terlihat beberapa orang yang mendaftarkan diri, diantaranya, Presiden LIRA Jusuf Rizal, ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jimly Asshiddiqie, dan pengacara Bibit-Chandra Bambang Widjojanto. Dihari itu juga Menteri Hukum dan Ham Patrialis Akbar berkesempatan bertemu beberapa pendaftar, dan juga sempat berbincang-bincang dengan presiden LIRA Jusuf Riza yang saat itu selesai menyerahkan berkas-berkas yang ajukan sebagai syarat calon pimpinan KPK.

78

Tabrani Rab

Panitia Seleksi (Pansel) Ketua KPK menggelar rapat koordinasi membahas perkembangan proses penjaringan calon Ketua KPK di Gedung Kementerian Hukum dan HAM. Rapat ini membahas mengenai adanya beberapa pengacara koruptor yang ikut mendaftar. “Ya, akan dibahas. Tentu tidak hanya itu, semua kita bicarakan. Termasuk background-nya, kegiatan sehari-harinya, semua kita bicarakan,� kata Ketua Pansel KPK yang juga Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Menurut Patrialis, penting bagi Pansel KPK untuk lebih selektif terhadap kalangan advokat ini.

Namun, ia menekankan, Pansel Ketua KPK ataupun masyarakat pada umumnya jangan lebih dulu memiliki pikiran negatif terhadap calon dari kalangan advokat yang banyak membela tersangka korupsi. “Kita harus memahami profesi advokat. Dalam profesi kepengacaraan ada UU Advokat. Dalam UU itu, advokat tak boleh menolak permintaan seseorang untuk minta dibela.

Tugas advokat bukan membela yang salah, tapi mendudukkan persoalan sesuai proporsinya bagaimana. Kita juga tidak boleh langsung negative thinking. Banyak juga (pengacara) yang punya hati nurani,� ungkapnya.

Soal mekanisme pemilihan siapa kira-kira pantas menduduki posisi sebagai ketua KPK. Memang luar biasa kejadian-kejadian yang menimpa KPK. Akibat lanjutan dari dipidananya Antasari Azhar, terjadi kekosongan pimpinan KPK. Hanya saja yang menjadi soal sisa masa jabatan ketua KPK hanya tinggal satu tahun lagi. Panitia seleksi telah bersepakat bahwa masa jabatan ketua terpilih nantinya adalah empat tahun. Namun yang menjadi soal penentuan itu ada di DPR-RI sebagai penentu akhirnya, bukan ada pada panitia seleksi sisi pemerintah. Keadaan menjadi lebih buruk karena Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK tidak mengatur mengenai masa jabatan pimpinan KPK yang baru jika terjadi kekosongan. Memang masa jabatan pimpinan KPK diatur untuk waktu empat tahun, tapi masa jabatan pergantian sementara tidak diatur.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

79

Jangan heran jika soal masa jabatan yang satu tahun atau empat tahun ini juga asyik diperdebatkan sekaligus cukup memusingkan.

Misalnya Brigjen Pol (Purn) Marsudhi Hanafi yang mendaftar pada Senin (14/6), ia berkaus putih bertuliskan Saya Masih Bendera Merah Putih, mantan ketua Tim Pencari Fakta Munir ini berkacamata kuda dan membawa peti mati berbahan busa. “Peti ini punya dua makna. Ini peringatan kita di dunia bahwa akhirnya kita akan mati. Kedua, ini jaminan kepada Ketua KPK atau pejabat eksekutif, legislatif, berani enggak di setiap kantor dipasang peti mati,” jelas mantan staf ahli Kapolri itu. Dengan kacamata kuda ia ingin menunjukkan komitmen untuk membabat habis kasus korupsi. “Nobat, nongol babat”. Marsudhi tak sungkan mengakui bahwa alasannya mendaftar adalah gaji ketua KPK yang besar.

“Gaji saya di Kepolisian di bawah Rp 10 juta. Ini (KPK) Rp 40 juta,” tuturnya.

Lain lagi dengan Eggi Sudjana. Sebelum ia tiba di kantor Sekretariat Pansel di kantor Kemenkum HAM, puluhan orang berorasi. Belum jelas apakah mereka berdemo atas inisiatif Eggi atau aksi spontan. Membentangkan spanduk, mereka menyerukan dukungan pada Eggi. Spanduk itu bertuliskan, “Eggi Sudjana yang paling tepat jadi Ketua KPK, integritas moralnya tidak cacat dan bukan advokat hitam. Bertekad Memberantas Korupsi.”

Bagaimana menurut peneliti hukum ICW Febri Diansyah? KPK harus segera diselamatkan dari konsep apapun dan manapun, ini mencegah kemandegan pemberantasan korupsi”. Bila dicermati dari beberapa tahapan proses panitia seleksi pimpinan KPK, tidak ada satu tahap yang digunakan untuk menginvestigasi rekam jejak calon yang akan dipilih. Sehingga dikhawatirkan pimpinan KPK pengganti tidak maksimal keberadaannya. Panitia seleksi pimpinan KPK akan dikatakan tidak memiliki akal sehat bila memasukkan pengacara koruptor dalam daftar yang akan diseleksi DPR. Justru koruptor disana yang harus diberantas. Sementara itu wakil ketua DPD RI, Laode Ida, menyebutkan Presiden SBY harus segera melakukan langkah extraordinary kepada pansel pimpinan

80

Tabrani Rab

KPK. Hal ini untuk menunjukkan bahwa SBY masih berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. “Kalau bisa diistilahkan jangan biarkan SBY tidur nyenyak jika kondisi negeri masih dalam darurat korupsi ini,� katanya.

KPK dibuat bukan untuk memburu tikus-tikus kecil. Idealnya, KPK dipimpin orang yang punya gagasan besar dan nyali besar.

Dengan demikian, harapan masyarakat agar KPK bisa menjadi pemimpin kuat dalam memimpin kelembagaan formal lain dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air bisa terjawab. Nah, bertaring atau tidak nantinya KPK? Ya bergantunglah dari siapa yang memimpinnya‌.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

81

Sekolah dan Cikgu

S

etiap kita melihat pemuda yang tamat sekolah maka ujungujungnya dapat kita lihat antri untuk menjadi pegawai negeri alias PNS. Begitu hebatnya keinginan untuk menjadi Umar Bakri.

Di Kantor Dinas Pendidikan beberapa tahun yang lalu pernah diumumkan akan menerima 7 Pegawai Negeri. Maka berapa yang melamar? 7000 dan tempat testnyapun bukan disekolah tapi di lapangan olah raga. Begitu keluar dari test tak ada ujung tak ada pangkal maka ribuan dari tamatan sekolah ini bersicepat keluar sementara pintunya dibuka hanya sebesar kangkang kera. Apa akibatnya? 70 luka-luka dan 7 pula yang mati. Disemua daerah gambaran begini sama saja. Kalau dia sudah diterima ceritanyapun menjadi lain. Bagaimana dengan gaji dua sen bisa bertahan hidup.

Maka jawabnya adalah korupsi.

Dengan predikat sebagai negara korup yang masih disandang sampai saat ini, rasanya angka 20% masih terlalu jauh dari angka riil yang bisa atau telah digelontorkan pemerintah untuk mendorong perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Setidaknya ada 30% (dari 20% APBN) bahkan lebih dana yang tidak terposisikan pada tempat yang seharusnya, apakah itu dikorupsi atau digunakan bukan untuk kepentingan dunia pendidikan itu sendiri.

Nah, bagaimana di Riau? Tampaknya tunjangan pegawai akan meningkat hebat sekalipun rakyat Riaunya 40 persen kekurangan makan. Jadi dengan perkataan lain tugas Gubernur bukannya mengangkat harkat dan martabat rakyat tapi mengangkat harkat serta martabak Umar Bakri.

82

Tabrani Rab

Pokoknya pemerintah itu diciptakan untuk pegawai pemerintah-lah. Cobalah anda bayangkan buku lintang pukang.

Semua proyek yang dibincangkan dulu ijazah untuk Umar Bakri dan anehnya jasanya lebih besar dari pada proyek. Sudah itu sang Umar Bakri ditakut-takutkan pula oleh KPK, Timtastipikor, Kejakung, Kekacang, polisi takut terlibat korupsi. ”Walaupun tak diangkat jadi Pimpropun korupsi juga nya kerja orang tu”, ketika saya berbincang dengan seorang pegawai Umar Bakri di Medan.

Apa berita Riau Pos (25/6)? Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menjanjikan akan mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) asalkan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Direktur Profesi Pendidik Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kemendiknas Achmad Dasuki saat menerima perwakilan dari pihak Konsorsium Guru Nasional (KGN) mengatakan akan ada verifikasi data para guru honorer yang dimulai bulan JuliSeptember 2010. Verifikasi data guru honorer dilakukan Kemdiknas bekerjasama Badan Pusat Statistik. ”Mungkin pengangatan ini akan dilakukan pada bulan November atau paling lambat bulan Desember. Namun sebelumnya, tentunya harus berdasarkan komitmen dari pihak DPR,” jelas Achmad Dasuki di Jakarta. Dasuki menambahkan, pada proses pengangkatan guru honorer ini akan dilakukan tanpa tes. Selain itu, pengangkatan guru honorer dilakukan oleh walikota, bupati, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan dinas provinsi setempat. Persyaratan guru tersebut sudah masuk di dalam database Badan Kepegawaian Nasional.

Bahkan masa kerjanya dimulai sebelum Januari 2005.

Guru honorer ini dapat jugalah berbahagia, karena jadi CPNS 2010 tanpa tes asalkan memenuhi tiga syarat seleksi yaitu: 1) Reguler, melalui tes ujian penerimaan CPNS Formasi 2010, 2) Tes sesuai dengan PP No.48/2005 juncto PP No.43/2007 tentang sistem pengangkatan tenaga honorer, dan 3) Seleksi yang dilakukan oleh sesama guru honorer. Untuk priode tahun 2010, pemerintah akan menerapkan tiga jenis seleksi untuk pengangkatan guru honorer Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

83

menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini disebabkan banyaknya jumlah tenaga guru honorer yang belum diangkat, dengan total 946 ribu orang secara nasional.

Dulu dimasa republik ini baru merdeka tamat SD ya ngajar SD. Guru yang dipilih menjadi kepala sekolah adalah guru yang paling lama mengajar. Sudah lama merdeka dan di zaman menterinya suka membuat peraturan, ya dibuat peraturan yang mengajar SD haruslah tamat sekolah guru. Akhirnya dibuat pula sekolah guru SD. Sesudah itu ada lagi peraturan tamat sekolah guru SD saja belum cukup dan harus pula tamat S1 untuk mengajar SD. Pokoknya rankingnya naik, tapi gajinya segitu-segitu juga. Lamalama karena pemerintah tak ada lagi duit, guru SD inipun bisa pakai tunjuk saja sehingga lahir pula guru tanpa jasa.

Nah, sekarang sudah kepepet, pemerintah mengambil jalan lain, guru tamat S1, gaji tak ada, dikasihlah hanya honor. Supaya guru SD ini tidak melawan, maka angkat saja dulu urusan gaji belakangan. Entah mana yang betul, entah yang bikin peraturan yang bingung terima saja pengangkatan tanpa tes ini dengan gaji seadanya. Ikuti sajalah‌..makin bodoh kita, bingung kita membacanya, lantaknyalahh...

84

Tabrani Rab

Bagan

D

ulu kalau ayah saya mengayuh sampan dari Kubu ke Bagan maka diapun selalu menyanyi “Yalin…yalinn….”. Oleh adik Mak saya Ucu Man dicampurnya pula dengan lagu Melodi Arab “Hasan Husin berlayar sampan tembuk, belacan dimakan kucing besok pagi tak belauk”. Sekali waktu saya betul-betul ingin ke Kerbala karena Mak sayapun pada tanggal 10 Muharam selalu membuat bubur asyura artinya pengaruh syiah masih sangat kuat di tanah air ini apalagi kalau kita pergi ke Pariaman dilihat pula acara Tabuik yang sesudahnya dilemparkan ke laut.

Di kampung saya Bagan dulu ketika disosialisasikan yang namanya Biro Pariwisata maka ditinjaulah pulau yang paling utara yaitu pulau Jemur dimana penyu bertelur dan dipromosikan supaya pariwisata datang menengok penyu bertelur. Dipromosikan pula Bono yakni gelombang pasang besar, Anggau alias hantu yang hidungnya sebesar jantung pisang dan kakinya tebalek ntah iya ntah tidak. Lalu ada pula Bakar Tongkang walaupun di Bagan hanya ada dua hotel yaitu hotel Bagan dan hotel Kades alias kepala desa maka hotel ini pun penuh oleh pengunjung-pengunjung wisata dari Singapura. Pokoknya hebatlah, kalah Bali kalau sudah musim Bakar Tongkang.

Sekarang Bakar tongkang ini dijadikan event pariwisata nasional. Suasana meriah sudah terasa di sepanjang sudut Kota Bagansiapi-api. Tak hanya klenteng dan rumah warga yang penuh riasan, namun juga jalan-jalan menuju lokasi acara di Jalan Perdagangan Ujung kota Bagansiapi-api, semuanya semarak

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

85

dan penuh hiruk pikuk oleh ramainya lalu lintas kendaraan dan para pejalan kaki. Lokasinya tak jauh dari Klenteng Ing Hok King, tempat di mana pembakaran dupa pertama sekali akan dilaksanakan. Panjang jejeran dupa atau hio itu bisa mencapai puluhan meter, mulai dari depan kantor Humas Pemkab Rohil yang lama, sampai ke klenteng. Mulai dari lampion berwarna merah menyala yang memenuhi ruas Jalan Perniagaan, sampai pada atribut-atribut berwarna merah yang jumlahnya mencapai ratusan buah. Tak hanya dipenuhi oleh para wisatawan antar provinsi yang memang khusus datang untuk menghormati dan menjalani ritual pembakaran kapal tongkang, namun juga wisatawan dari luar negeri khususnya negeri tetangga yang khusus hadir dalam kemeriahan dan hikmadnya ritual tahunan tersebut.

Pokoknya wajah Kota Bagansiapi-api memang berubah total.

Ritual bakar tongkang merupakan kisah pelayaran masyarakat keturunan Tionghoa yang melarikan diri dari ancaman si penguasa Siam. Di dalam kapal yang dipimpin Ang Mie Kui, terdapat patung Dewa Kie Ong Ya dan lima dewa-dewa, dimana panglimanya disebut Taisun Ong Ya. Patung-patung dewa ini mereka bawa dari tanah Tiongkok dan menurut keyakinan mereka bahwa dewa tersebut akan memberikan keselamatan selama dalam pelayaran, hingga akhirnya mereka menetap di kota Bagansiapi-api. Untuk menghormati dan mensyukuri kemakmuran dan keselamatan yang mereka peroleh dari hasil laut sebagai mata pencarian utama masyarakat Tionghoa Bagansiapi-api maka mereka membakar wangkang (tongkang) yang dilakukan setiap tahun.

Menurut keyakinan warga Tionghoa, arah jatuhnya tiang layar utama replika tongkang tersebut bisa menjadi petunjuk dalam merintis usaha atau kegiatan sampai menuju gerbang keberhasilan.

Jatuhnya tiang layar utama pada replika tongkang yang dibakar nanti itu, hanya memiliki dua arah saja. Yakni arah ke darat dan ke laut yang masing-masing memiliki potensi yang sama. ‘’Bila tiang layar utama replika tongkang yang dibakar jatuh mengarah ke laut, maka sektor usaha yang layak ditumbuhkembangkan yakni

86

Tabrani Rab

di sektor perikanan dan kelautan. Sedangkan usaha di sektor darat, sifatnya hanya sebagai pendukungnya saja.

Tahun lalu pada ritual bakar tongkang ini tiang utama replika tongkang itu jatuh mengarah ke laut. Upacara peresmian ini dilakukan oleh seorang ahli atau tongki. Setelah itu, Kelenteng kembali dibuka dan persembahyangan dilakukan sampai acara selesai saat tongkang dibakar. Segala utusan dari Kelentengkelenteng di Bagansiapiapi berkumpul dan bersiap untuk ikut mengarak tongkang. Masing-masing utusan memakai seragam tersendiri sebagai pertanda dari rombongan. Selain itu, setiap rombongan membawa Tangki masing-masing sekalian dengan perlengkapan atraksinya mirip atraksi debus. Setelah seluruh pengerak tongkang berkumpul di depan halaman Kelenteng In Hok Kiong. Maka iring-iringan segera menuju areal pembakaran diikuti ribuan orang penziarah. Sesampai diareal pembakaran, terlebih dahulu ditentukan arah posisi haluan tongkang petunjuk Dewa Ki Ong Ya (Dewa Penunjuk Rezeki) atau kebaikan untuk usaha dan keselamatan marga Tionghoa. Setelah tongkang diletakan, maka kertas sesembah ditimbun dilumbung kapal tongkang yang sedang dibakar. Dalam hitungan menit, ribuan kertas sesembah berubah menjadi kobaran api yang cukup besar, menghaguskan seluruh bagian kapal hingga kapal menjadi abu.

Nah, bagaimana tahun ini? Tanggal 27-28 Juni 2010 diselenggarakan ritual masyarakat Tionghoa Go Gwe Cap Lak atau bakar tongkang. Ritual ini merupakan pemujaan terhadap dewa Kie Ong Ya (dewa laut). Tradisi ini sudah dilaksanakan sejak 1920. Hal yang menarik dari ritual ini, bahwa arah jatuhnya tiang kapal yang dibakar dipercaya menentukan sektor apa yang akan memberikan hoki/keberuntungan untuk mereka lakukan pada tahun depan. Bisnis warga Tionghoa tahun 2010 ini dinilai menjanjikan. Ini tampak dari tiang tongkang yang jatuh ke darat saat bakar tongkang ini.

Sebenarnya Bagan sendiri baru mengenal kendaraan darat sesudah dibukanya jalan langsung ke Bagan dari Duri sekitar tahun Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

87

80-an. Entah apa sebabnya pemerintah lupa bahwa Bagansiapi-api penghasil ikan terbesar sesudah Norwegia pada tahun 30-an. Hasil ikan ini dipublikasikan diberbagai media internasional. Entah apalah nasib negeri ini maka sungai Rokanpun mulai mengalami kedangkalan. Erosi dari kedangkalan ini bermuara di hilir sungai Rokan. Terjadilah pulau yang banyak diketahui orang yakni pulau Pedamaran. Sehingga pulau Pedamaran sendiri ada bagian Kubu, ada bagian Bagan, dan ada pula bagian sungai yang akan dibangun jembatan menambah cantiknya gambaran Bagan. Sehingga ketika tiang tongkang ini cendrung ke darat artinya sektor agrobisnislah yang menyebabkan berbagai daerah di Indonesia dilanda oleh kekeringan dan banjir. Kalaupun tiang tongkang ini patah ke laut, laut sendiri sudah tak menjanjikan apa-apa lagi untuk Bagan sehingga apa yang ingin dicapai oleh tradisi bakar tongkang lebih banyak berbicara mengenai rezeki laut yang sudah dibantai oleh Thailand dan pelaut illegal dari Malaysia.

88

Tabrani Rab

Pelabuhan Mini dalam Hati

W

aktu aku kecil, adalah namanya Atan Kepool. Dia ni

sejak lahir dah bute. Kata orang Maknya tepijak mata orang halus. Dibantailah dek orang halus tu mate Atan Kepool sehingga mate Atan Kepool buta. Satu hari adalah kapal Bin Hin yang menghubungkan Singapura dengan Bagan. Kapal inipun serinenya berbunyi pottt…potttt. Apa kata Atan? “Mak..Mak… mana besar kapal tu dengan ubi?” Kebetulan si Atan sedang makan rebus ubi.

Maka Makpun menjawablah “Tann… kapal tu sebesar rumah ni nak”. Si Atan pun bertanya lagi “Mana besar rumah ni dengan ubi Mak” (padahal ubi tu dipegangnya). Inilah akan nasib, sudahlah mata Atan buta, tak bisa lagi menengok dunia ini maka timbullah kebodohan membayangkan kapal Bin Hin dengan ubi.

Nah, bagaimana di Riau? Taklah banyak beda dengan Atan Kepool. Dunia lainpun tak pernah ditengok karena miskin. Dan konon 53 persen lagi. Jadi kalau ada partai Atan Kepool alias PAK maka banyaklah orang memilih sebab terwakilkanlah Atan Kepool di parlemen alias Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (entah apanya yang ditahan). Karena sekolah untuk orang buta hanya ada di Bandung dan mungkin juga Jogya maka huruf Braille pun tak dapat diajarkan pada Atan Kepool sehingga Atan Kepool ini menjadi simbol kebodohan sekaligus kemiskinan di Riau. Atan Kepool ini tiap hari kerjanya begendang dan menyanyi macammacam nyanyi mulai dari Cecak Rowo sampai het lahet ketupat jering, pipit si wahid digigit anjing. Ada lagi lagu Atan Kepool yang terkenal gerong gerong mak doik nak mengebeng kaki sakit nak

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

89

bebini tak beduit. Satu kali Atan Kepoolpun bilang sama Mak nya “Mak..Mak.. bile aku nak sekolah Mak?. Kalau aku dapat sekolah, aku dapat menjadi pandai dan karena pandai aku boleh kawin”. Nampaknya Atan Kepool lebih berpikiran jelas. Sebab sekarangpun anak-anak tak sekolah kerje die asyik nak apam saje.

Kedua masalah ini memang merisaukan. Bodoh dan miskin, dua kata yang satu sama lain saling mendukung.

Karena di Pekanbaru itu banyak LSM alias Lembaga Sodok Menyodok dan mungkin juga kembaga suap-menyuap banyaklah terpampang spanduk “Mari Kita Berantas Kemiskinan dan Kebodohan”. Kalau ditanya acam mana caranya untuk meningkatkan penglihatan dan pengetahuan Atan Kepool maka semua tak tahu.

Bahasa Bagannya bagaimana mengimplementasikan antara anggaran yang ada dengan cara untuk mengatasi kebodohan ini semuanya tak dapat menjawab. Apakah dengan subsidi sekolah?

Ternyata tidak. Masuk sekolah bayar juga. Apakah dengan memberikan buku gratis? Tidak juga. Buku tetap beli juga. Alhasil bilal husal nak mengentaskan kebodohan tak tahu apa nak dibuat, nak mengatasi kemiskinanpun tak tahu apa yang dikerjakan. Yang tinggal hanyalah pidato Atan Kepool.

Bagaimana dengan Bengkalis? Kata yang tepat ditujukan kepada Bengkalis setelah diberlakukannya Undang-Undang Daerah No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 adalah “Bengkalis Cemerlang di Era Otonomi” Kata Bengkalis Cemerlang di Era Otonomi ini sesuai dengan Motto yang dipakai pada hari ulang tahun Kota Bengkalis ke-492. Bengkalis sebagai Kabupaten yang memiliki APBD yang terbesar untuk tahun 2004 sejumlah Rp. 1,4 milyar setelah Kabupaten Kutai Kartanegara tentu saja memiliki potensi besar untuk melakukan pembangunan di Kabupaten ini.

Pembangunan pelabuhan memang menambah indahnya Beng-kalis. Tak tanggung-tanggung Pemkab Bengkalis Riau membanguan pelabuhan bertaraf internasional senilai Rp 74

90

Tabrani Rab

miliar. Namun sudah berjalan 5 tahun pelabuhan menghubungkan ke Malaysia itu tidak juga berfungsi. Dana yang telah dikeluarkan untuk bangunan fisik pelabuhan senilai Rp 68 miliar. Ditambah lagi biaya pengerukan tanah pelabuhan Rp 6 miliar, jadi total Rp 74 miliar. Ini belum lagi proyek pembangunan jalan menuju ke pelabuhan itu. Pelabuhan yang dibangun saat Pemkab Bengkalis dipimpin Syamrusizal ini sejak awal tidak memiliki izin dari Departeman Perhubungan. Namun belakangan, Dephub memberikan izin. Dermaga pelabuhan itu berada di muara Sungai Liung yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang berombak besar. Kondisi pantai di Selat Malaka sendiri dipenuhi pasir dan lumpur yang senantiasa akan masuk ke muara Sungai Liung bila saat pasang dan akan tertinggal di alur sungai saat surut. Dermaga tempat sandar kapal didirikan di pinggir alur Sungai Liung yang sebelumnya merupakan daratan yang dikeruk.

Pelabuhan Internasional inipun diberi nama dari seorang tokoh di jaman kejayaan Melayu dimasa yang lampau, yaitu Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja. Konon setidaknya sudah 4 (empat) tahun sejak selesai dibangun pelabuhan ini sempat tidak berfungsi apaapa sehingga para anggota dewan periode 2004-2009 mengajukan hak interpelasi terhadap pembangunan pelabuhan ini pada tahun 2008 yang lalu, namun kandas ditengah jalan.

Nah, saat uji coba ternyata kapal tidak bisa bersandar ke pelabuhan. Ini karena bila air surut maka dermaga kering kerontang sepanjang 10 meter. Kalau dipaksakan kapal bisa pecah. Sehingga dermaga yang menelan dana Rp74 miliar ini sekarang tidak ada gunanya. Bengkalispun sebenarnya sudah memiliki pelabuhan yakni Pelabuhan Bandar Sri Laksamana di jantung kota Bengkalis.

Pelabuhan ini sudah mencukupi untuk melayani rute ke Malaka.

Waktu tempuhnya ke Malaka pun hanya satu setengah jam.

Apa akibatnya? Direktur kapal MV Mulia Kencana, Fadillah, mengaku sulit mengikuti saran dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Kadishub Infokom agar pihaknya mengganti Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

91

kapal dengan ukuran lebih kecil. Pergantian dimaksudkan, agar kapal Mulia Kencana yang singgah di pelabuhan Bandar Sri Setia Raja (BSSR) Selatbaru, selama ini tidak lagi kandas atau terpaksa menunggu air pasang. Beberapa pertimbangan mengapa pihaknya sulit mengganti kapal dengan ukuran lebih kecil. Di antaranya kata Fadil, demi kenyamanan, keamanan dan pastinya keselamatan para penumpang. Untuk melayari jalur internasional, akan sangat tepat dan lebih baik menggunakan kapal dengan ukuran besar. Terlepas dari persoalan ukuran kapal kata Fadil, yang menjadi pembahasan utama sebenarnya adalah kondisi pelabuhan Selatbaru itu sendiri.

Pelabuhan yang menyandang prediket pelabuhan internasional, selayaknya juga memenuhi standar internasional. Mestinya, pelabuhan internasional bisa dilayari oleh kapal dengan ukuran besar tidak hanya untuk ukuran tertentu saja. Oleh karena persoalan sudah muncul, Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dishubkominfo) Kabupaten Bengkalis meminta kepada pihak pengelola MV Mulia Kencana untuk sementara waktu menggunakan armada kapal ukuran kecil, guna mengantisipasi persoalan seringnya kandas ketika hendak merapat ke Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja (BSSR) Selatbaru. Langkah ini diambil hanya untuk sementara waktu, menjelang dilakukan proses pengerukan alur sungai yang dangkal.

Dalam hotak saya terbayanglah saya rumah Bupati Bengkalis 58 miliar, belum lagi turap sungai Parit Bangkung sampai ke rumah Bupati entah berapa miliar, tapi yang paling menyedihkan untuk studi kelayakan rumah sakit Bengkalis saja tahun 2003 Rp. 3 miliar 500 juta, tahun 2004 Rp. 3 miliar 500 juta, alhasil menjadi 7 miliar hantu belau ini sementara si Atan anak beranak matiilahhh dek makan ubi manggalo. Uang 762,1 Milyar Rupiah penyalahgunaan APBD oleh Bupati Bengkalis Drs. Syamsurizal, MM, Cand. Phd. bukanlah jumlah yang kecil. Jumlah ini berpuluh kali lipat dari besarnya dari penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh Huzrin Hood sebesar 87,2 Milyar Rupiah yang mengantarkan

92

Tabrani Rab

Huzrin Hood ke Sukamiskin. Sayapun menyanyikan lagu asli Bengkalis “Cuk..cuk kendung, kendung menari-nari, dicucuk lubang hidung, awakpun tak bernafas lagi”, tecucuklah hidung pelisi… tecucuklah hidung Jaa’se. Selamatlahhh para pemimpin, matilah rakyat hidup melampin.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

93

Bengkalisgate

L

agu Iyet Bustami memang sedap. Dulu saya hanya tahu “Laksamana Raja Dilaut”. Tapi sesudah murid-murid saya membawakan tari Laila Canggung hu…huiiii lebih cantik lagi.

Cobalah lagunya “Laila resah hatinya bingung, treng.. treng.. treng…kutak…kutak..kutakkkk… Engkau dipuji, engkau dipuja Laila, pandai menari cantik parasnya, kemana-mana senyum dibawa Laila, biang selasih bertemu juga”.. Canggung ini dalam arti Melayu tak tentu arah. Seandainya seorang mahasiswa saya panggil tampak tingkah lakunya kasak-kusuk alias tak tahu lagi apa yang nak dikerjakannya.

Trend baru psikologi komunal masyarakat Bengkalis semenjak otonomi daerah ini memang aneh-aneh saja. Kenapa tidak, data ini dapat dilihat dari tingginya kunjungan pasien asal Bengkalis yang berobat ke Malaka. Sakit kepala saja berobat ke Malaka, apalagi sakit otak. Yang berobat ini tentulah orang-orang yang berduit saja.

Pemkab Bengkalis tentu tidak mau ketinggalan dalam hal ini. Maka dibangun pula 3 unit RSUD berskala internasional di 3 kecamatan antara lain Bengkalis, Mandau dan Selatpanjang (sekarang kabupaten Meranti) dengan biaya investasi yang besar.

Masterplannya saja + Rp. 7 miliar, macam mana biaya pembangunan RSUDnya. Akan tetapi yang paling menyedihkan untuk studi kelayakan rumah sakit Bengkalis tahun 2003 Rp. 3 miliar 500 juta, tahun 2004 Rp. 3 miliar 500 juta, alhasil menjadi 7 miliar hantu belau ini sementara si Atan anak beranak matiilahhh dek makan

94

Tabrani Rab

ubi menggalo. Sayapun menyanyikan lagu asli Bengkalis “Cuk..cuk kendung, kendung menari-nari, dicucuk lubang hidung, awakpun tak bernafas lagi”.

Dimensi kekhawatiran terhadap manajemen RSUD yang profesional tentunya bagi orang miskin susahlah nak berobat karena tarif berobat yang telah ditetapkan. Maka berdedai-dedailah orang miskin dikampung-kampung di Kabupaten Bengkalis berobat tuuu… dengan mantri Amat yang tak pakai tarif “lebih kurang sajo, bilo ado duit bayo”. Kalau tak ada duit maka gratislah berobat.

Apa kata koran? “Dokter ancam tidak sambung kontrak”.

Beberapa dokter yang dikontrak RSUD Bengkalis Grand Hospital menyebutkan tidak akan menyambung kontrak mereka. Kontrak mereka akan berakhir dalam tiga bulan kedepan. Hal ini sebagai bentuk kekecewaan mereka atas ketidakjelasan tunjangan dan insentif yang seharusnya mereka terima. Pernyataan ini disampaikan kepada Komisi I dan Komisi IV DPRD Bengkalis saat hearing.

Fidel Fuadi, anggota Komisi IV DPRD Bengkalis menyatakan, dari hearing yang dilakukan ditemukan ketidakmampuan direktur dalam mengatasi masalah. Baik masalah tentang Jamkesnas maupun masalah intensif dan tunjangan lainnya.

Malahan insentif beban kerja yang seharusnya sudah dibayarkan sejak tiga tahun lalu sesuai dengan Permenkes Tahun 2007, tidak dibayarkan karena tidak adanya Peraturan Bupati (Perbub), sehingga uangnya sebanyak Rp 5 miliar disimpan saja. Apa lagi?

Terungkap pembagian insentif beban kerja yang tidak sesuai dengan sepekatan sebelumnya yakni 65:35, sebanyak 65 persen untuk dokter dan 35 persen untuk pegawai. Nyatanya pembagian menjadi terbalik. Hal ini menjadikan pembagian lebih besar untuk pegawai yang setiap tahun kadang menerima hingga Rp. 9 juta, sedangkan dokter yang banyak bekerja hanya menerima Rp. 1,5 juta.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

95

Ditambahkan Fidel, atas kekecewaan dan ketidakadilan ini, kontrak mereka yang segera berakhir pada bulan Juli, Agustus dan September tidak akan mereka perpanjang. Hal ini jelas akan merugikan Bengkalis dan Bengkalis menjadi catatan hitam di mata dokter. Pengaruh yang sangat besar nantinya, RSUD Bengkalis Grand Hospital yang megah dan besar terancam menjadi Puskesmas terbesar di Indonesia.

Gambaran pembangunan Bengkalis yang selalu saya tulis sebagai Bengkalisgate, pembangunan ini tak pernah bertepi. Di Rupat misalnya dibangun Al Zaytuni, akibatnya kera Rupatpun tak mau masuk. Di Bantan dibangun pula jembatan jauuhh ke tengah laut, akibatnya kera Malaysiapun tak mau masuk. Dulu ingin pula dijadikan kota Bengkalis menjadi Bengkalisgate kata Pak Bupatinya, tapi tak juga jadi dibangun. Diundang pula Pak Jaksa Agung entah melihat rumah Bupati, entah meresmikan kantor kejaksaan, tak tahulah kita rasanya kita perlu menyanyikan “Laila canggung.. Laila canggung, Laila resah hatinya bingungâ€?. Maka sang Bupatipun selamat, Jaksa Agungnya yang terperangah. Maka taulah orang ini masalah duit. Membaca Riau bacalah Bengkalis, duit habis hasil pun tak ada‌..

96

Tabrani Rab

Kota Berkuah

A

dalah lagu Melayu kuno bunyinya begini “Hujan lebat-lebat ditimpo galo-galo, jalan cepat-cepat singgah rumah jando“.

Rupanya pepatah ini tak berlaku lagi di tanah air. Yang berlaku adalah “Hutan dibabat, ditimpo balo, maka banjir akan melando“.

Nah,bagaimana kalau terjadi banjir di Riau? Maka banjir pertama akan menghantam di muka Mapolda sehingga perlulah Kapolda mengganti pasukan kepolisian dengan Airud, polisipun perlu melatih renang para anggotanya. Banjir kedua didepan Arya Duta walaupun sudah dibuat danau sehingga hotel kebanggaan ini perlu dilengkapi dengan ban atau perahu karet untuk para tamunya. Banjir ketiga didekat hotel Asean dan Pasar Bawah.

Kucuran air deras dari hujan deras Rabu malam (21/7) menyebabkan banjir, di beberapa kawasan air masuk kedalam rumah warga. Di jalan Sudirman di depan kantor Bank Rakyat Indonesia genangan air ini mencapai setinggi pinggang orang dewasa. Genangan air cukup tinggi juga terlihat di jalan Riau dekat persimpangan jalan Kesehatan sehingga sudah tidak tampak lagi batas antara jalan dengan parit. Jalan Pangeran Hidayat air sudah masuk ke rumah warga. Di jalan Datuk Laksamana Ujung genangan air begitu tingginya sehingga tidak bisa dilewati, begitu juga jalan Lembaga Permasyarakatan, banjir telah mengepung disekitar jembatan.

Habis sudah Pekanbaru dikepung banjir.

Nah, hutan-hutan di Riau telah punah ranah. Hutan-hutan di pinggir sungaipun telah dibabat habis sehingga erosi terjadi

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

97

di sana-sini. Air di PLTA Koto Panjang konon telah susut dan menunggu banjir. Nah, ditambah dengan 11 cabang sungai Sail di kota berkuah ini telah diganti dengan ruko dan tekad Walikota untuk tidak membangun ruko hanya sebatas tekad dan sisanya sebanyak duit maka dapatlah anda bayangkan kalau banjir terjadi di Pekanbaru tentulah lebih dahsyat dari Jakarta sebab kali Ciliwung masih ada di Jakarta sementara sungai Sail tempat pembuangan sampah dan ada pondok kapuk di Pekanbaru telah lama bercokol, namanya pondok Jondul sarang pembuatan ekstasi dan wanita penghibur dan mantan walikotapun mendapat dua rumah disini yang konon sudah dijual. Dulu kubur ayah saya pun tenggelam, untunglah sekarang sudah di pindahkan ke makam pahlawan Air Dingin karena begitu-begitu dia pahlawan juga.

Dulu tak ada banjir begini do. Sesudah gubernur dijabat Soeripto, Imam Munadar, Saleh Djasit, Rusli Zainal habis Riau ini dikerjain gubernurnya, belum lagi surat dari bupati-bupati lain. Gubernur maupun bupati di Riau yang tidak menghiraukan adanya Keputusan Menteri Kehutanan dan Peraturan pemerintah (Kepmenhut 541/2002 dan PP 34/2002.) yang telah meniadakan kewenangan mereka (Gubernur dan Bupati). Hasil Analisis WALHI menemukan ada 34 IUPHHK dengan luas total 378.299,50 hektar yang dikeluarkan setelah izin tersebut berlaku. Izin tersebut masing-masing keluarkan oleh Gubernur Riau (era H.Saleh Djasit) sebanyak 1 izin dengan luas 12.270,50 hektar, Bupati Pelalawan (H.T.Azwun Jaafar) 21 izin dengan luas total 175.639 hektar, Bupati Indragiri Hulu (H.Raja Thamsir Rahman) 5 Izin dengan luas total 73.840 hektar, Bupati Siak (H.Arwin AS) 6 izin dengan luas total 82.425 hektar dan Bupati Indragiri Hilir (era H.M Rusli Zainal) 2 izin dengan luas 30.225 hektar. Belum lagi jika dilihat dari Kriteria lahan, seharusnya lahan yang diperbolehkan untuk HTI adalah lahan kosong, padang alang-alang maupun semak belukar BUKAN pada lahan Hutan Alam. Namun kenyataannya 34 IUPHHK-HT tersebut diberikan di atas Hutan Alam. Jadi jelas bahwa izin-izin

98

Tabrani Rab

tersebut Bupati telah melakukan tindakan melawan hukum.

Rakyatpun terpinggirkan, habislah hutan yang dituai, rakyat hanyalah dapat banjir kala hujan dan asap kala panas.

Bagaimana pula Pekanbaru ini tak hanyut. Begitulah kisahnya bila banjir menghantam Pekanbaru dan Riau tak kalah dengan Singapura. Hanya saja banjir duit yang melanda kantong-kantong pejabat dan penjahat selama ini pindah ke lumpur-lumpur ala Situbondo ke rakyat kecil di sebagian kota Pekanbaru ini....

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

99

Kok Terpojok?

"

D

ulu Saya dapat menyekolahkan anak saya dengan menanam getah, sekarang kebun getah ini diambil pemerintah, untunglah saya masih mendapat 2 hektar sawit, celakanya untuk transmigrasi mereka mendapat jadup alias jaminan hidup, kami mendapat jati alias dijamin mati�, kata Syarifudin yang kebun getahnya disapu oleh PTPN V. Ya, beginilah Riau. Dulu waktu Orba tak ada yang main kayu daerah ini miskin juga. Kemudian berganti Orba, habislah semua kayu dan kini berganti dengan Orde terbaru bukan saja konglomerat yang punya kebun dan HPH, tapi partai politikpun sudah memiliki kebun dan anggota DPRDnya sibuk bermain HPH. Lain siapa yang membela rakyat?

Jawabannya hantu. Kalau tidak ya merdeka betullah...

Inilah pandainya orang Melayu Riau ini, dulu ada konsensus Soebrantas dengan PTPN V dipihak pertama Gubernur mengasih tanah tahun 1978 dan dipihak yang lain direktur PTPN V membangun Fakultas Pertanian. Dimaksudkan oleh Gubernur Soebrantas supaya tenaga-tenaga ahli di PTPN V itu tamat fakultas pertanian UNRI. Ini tidak, sudah habis PTPN V ini terisi entah tenaga darimana barulah diberi izin untuk Fakultas Pertanian tahun 1985, jadi artinya 7 tahun, sampai kepada satuan apam alias Satpam diisi entah tenaga darimana.

Bagaimana dengan PTPN sekarang? Sejak terkuaknya dugaan penggelembungan dana pengadaan pupuk oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V dalam hearing dengan Komisi B DPRD Riau, perusahaan yang berada di bawah pengawasan Kementerian Badan

100

Tabrani Rab

Usaha Milik Negara (BUMN) ini kontan terus dibanjiri kecaman oleh kalangan legislatif di DPRD Riau.

Akan tetapi terkuak pula pertemuan rahasia antara Ketua DPRD Riau, HM Johar Firdaus dengan Dirut PTPN V, Fauzi Yusuf. Kabar ini menarik, mengingat pertemuan itu dilakukan sehari sebelum rapat hearing Komisi B dengan PTPN V akan dilangsungkan, Kamis lalu (22/7). Apalagi rencana hearing Kamis lalu sempat menjadi fokus perhatian publik, menyusul sebelumnya hearing Komisi B dengan PTPN sempat dua kali batal digelar. Disamping itu, materi pembahasan hearing yang akan dibahas juga dianggap penting. Anggota Komisi B Jefry Noer mempersoalkan pertemuan makan siang tersebut. Salah satu alasannya, karena pertemuan tersebut berlangsung sehari menjelang hearing Komisi B dengan Dirut PTPN V dilakukan. “Ada apa?”.

Apa kata sang Ketua DPRD Riau, HM Johar Firdaus saat ditanyai mengenai pertemuan itu? “Makan siang antara dirinya dengan Dirut PTPN V di Jakarta, Selasa (21/7) adalah pertemuan biasa, bukan tataran pertemuan rapat. Malah saat makan siang dengan sang Dirut tersebut, dia memberi dorongan ke Dirut agar datang langsung dalam hearing yang berlangsung esoknya. Dan menyampaikan langsung penjelasannya terhadap persoalanpersoalan yang menjadi pertanyaan Komisi B”. Fauzi mengaku makan siang bersama pimpinan dewan dan komisi di sebuah rumah makan di bilangan Jakarta. Spontan, pengakuan Fauzi ini mengejutkan anggota komisi. Sebab pertemuan tersebut diduga sebagai pra kondisi terkait masalah yang akan dibahas di forum hearing. Saat ini Komisi tengah fokus membahas dugaan terjadinya mark up pembelian pupuk senilai Rp 13 miliar dan utang dana provisi hutan sebesar Rp 2,9 miliar yang belum dibayar perusahaan. Johar sendiri sempat membantah adanya pertemuan, meski akhirnya setelah rumor ini panas, ia akhirnya membuat pengakuan. Hanya saja Johar membantah saat bertemu Fauzi membicarakan soal kasus yang tengah melilit perusahaan plat merah ini.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

101

Apa pula kata Wakil Ketua DPRD Riau H Taufan Andoso Yakin SE MM? “Masalah PTPN V saya beri apresiasi kepada Komisi B dengan keberpihakan kepada masyarakat. Kenapa PTPN V memberlakukan harga sawit turun, pupuk mahal, kita yang punya bumi kok mereka yang mengatur. Kemudian tenaga tempatan tidak dipakai. Emangnya republik ini mereka yang ngatur. Perlu dipertanyakan kenapa perusahaan negara tersebut tidak mengacu pada keinginan masyarakat. Sehingga tidak ada kebepihakan kepada masyarakat. Persoalan lain terkait telah terjadinya pertemuan antara Ketua DPRD Riau Drs HM Johar Firdaus MSi, Ketua Komisi B DPRD Riau dengan Dirut PT PN V Fauzi Yusuf, ia menyatakan tidak tahu. Bahkan menurutnya kalau benar terjadi perlu dipertanyakan apa agendanya. Sebab awalnya hearing Komisi B dengan PTPN V terkait dengan dugaan korupsi mark up pupuk. Tapi jadi tidak fokus. Sehingga sampai ke CD dan PON belakangan”.

Kalau tak ada apa-apa, mengapa ada pertemuan jauh-jauh di Jakarta. Kenapa juga Tengku Azuwir, sang ketua Komisi B DPRD Riau ditelepon oleh Sekwan Akmal js ditunggu oleh Ketua dan direktur PTPN V di Jakarta. Kini Tengku Azuwir yang merupakan kader partai Demokrat terancam diwarning alias diberi peringatan. Namun Golkar tidak akan memberikan sanksi apa-apa kepada djohar Firdaus. Kalau tak ada berada tak mungkin tempua bersarang rendah. Ape nak hati….lantaknyelahhh….

102

Tabrani Rab

Kotake (Kota Toke)

P

ekanbaru yang selama ini termasuk Kota “Bertuah” telah pula didengar menjadi kota “berkuah”. Memang selama ini kita merasakan Pekanbaru tercantiklah sebagai Kotamu, Kotaku, Kota kita walaupun selama walikota yang sekarang kecuali gambar yang besar-besar saja dan gambar berpeluk tak lagi banyak cerita.

Kecuali jadwal sembahyang Subuh, sembahyang Zuhur, Ashar, Magrib, Isa tergambar tulisan berjalan pada jembatan entah di muka taman kita, entah di muka walikota, pokoknya banyaklah.

Seperti biasalah, pagi-pagi sayapun membaca koran. Apa kata koran ini? ”Aset Pemko Rp. 230 T tidak jelas. Diantaranya Rp. 230 triliun aset Pemko yang belum bisa ditunjukkan, sekitar Rp. 7 miliar lebih kucuran dana ke PSPS dan penyaluran dana uang honor kepada 4.300 guru swasta pada 2008. Ada 16 poin. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru APBD tahun 2009, Wajar Dengan Pengecualian (WPD). Pihak DPRD Pekanbaru selanjutnya mengundang BPK untuk memberikan penilaian yang diberikannya. Sebab masih ada beberapa poin yang harus dilengkapi oleh Pemko. Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKj) M. Fadri menyatakan ”Aset Pemko senilai Rp. 230 triliun tersebut dihitung sejak pemerintahan Pekanbaru berdiri. BPK, tidak menemukan sejumlah bukti dimana aset yang dimaksud Pemko. Aset senilai Rp. 230 triliun yang dipermasalahkan oleh BPK terkait dengan beberapa tanah milik Pemko. Selain itu adanya perpindahan gedung dinas membuat

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

103

BPK kesulitan untuk mendata semua aset. ”Mungkin tanah-tanah milik Pemko ini yang dipermasalahkan. Kan banyak tanah yang tak bersertifikat”.

Pansus LKPj hanya punya waktu tiga minggu lagi untuk bekerja mempelajari laporan BPK tersebut. Beberapa pihak akan dipanggil. Tujuannya agar pihak dewan mengetahui apakah pihak Pemko sudah melaksanakan arahan dari BPK. Kalau memang selama 60 hari ternyata tidak dipenuhi, dikalangan dewan bisa saja pembahasan RAPBDP dihambat.

Apa kata walikotanya? Herman Abdullah berkilah penurunan penilaian ini disebabkan karena pada tahun 2008, Pemko Pekanbaru mengontrak pihak ketiga untuk mendata semua laporan keuangan sehingga tertata dengan rapi serta sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan BPK. Sedang tahun 2009 Pemko tidak menggunakan pihak ketiga. SDM yang ada di Pemko dinilai kurang profesional dalam menyusun laporan keuangan.

Kalau sudah salah, akui sajalah. Janganlah nak buang badan...

Pagi besoknya saya membaca pula ”Aset Pemko temuan BPK bukan 230 T. Fadri mengaku salah baca. Ia mengklarifikasi jumlah nilai aset Pemko yang menjadi temuan BPK terhadap laporan keuangan APBD Pemko tahun lalu. Politisi PKS ini menyatakan nilai atas aset Pemko pada APBD 2009 yang menjadi temuan BPK yang benar sebesar Rp. 230.948.735.409,84. Nilai asetnya masih dalam miliaran bukan dalam triliunan. Kesalahan ini dikarenakan Fadri salah membaca angka nominal tersebut ”saya kira koma yang dibelakang juga ikut ternyata tidak”. Maklum sajalah wakil rakyat kita yang satu ini bukan sarjana matematika atau sarjana ekonomi.

Saya membaca pula ”Hari ini Cik Puan bakal dipagar. Pedagang telan pil pahit”. Lima orang perwakilan pedagang kaki lima di bekas Pasar Cik Puan terpaksa menelan kekecewaan. Keinginan pedagang agar Pemko Pekanbaru mau mengijinkan mereka tetap berdagang menjelang lebaran tidak diakomodir. Penantian berjam-jam hingga bisa bertemu pejabat Pemko supaya memberi kesempatan

104

Tabrani Rab

mencari nafkah bagi pedagang kaki lima sia-sia. Pemerintah tetap bersikukuh pada pendirian mereka dan pemagaran tetap dilaksanakan pada kamis (5/8). Namun para pedagang ini minta pertolongan pemagaran dilakukan usai lebaran. Alhasil proses pemagaran yang dilakukan Dinas Pasar Pekanbaru dilahan Pasar Cik Puan mendapat aksi protes dari puluhan pedagang. Namun pedagang tak mampu berbuat banyak karena kalah jumlah dengan petugas Satpol PP dan kepolisian yang mengawal proses pemagaran. Menurut salah satu pegadang dirinya dan pedagang lain tidak pernah berniat menghambat pembangunan. Pasar yang dibangun pemerintah juga diperuntukkan bagi pedagang. Namun saat ini alasan minta ditunda hingga lebaran agar pedagang bisa membayar hutang dan membelikan baju untuk anak-anak mereka. Masa menjelang lebaran merupakan harapan tingginya pendapatan pedagang.

Saya sarankan biarlah pasar-pasar ini berkembang seperti pasar tradisional di Beijing, bazar di Iran, kios-kios di Marakes.

Yang terpenting tugas pemerintah itu mengatur lalu lintas supaya konglomerat tak mencekik etek-etek. Dan biarkanlah mereka berkembang ditentukan oleh pasar dan bukan ditentukan oleh Wako alias jual jagung leighton, he‌he‌ Kenapalah Pekanbaru yang selama ini dijuluki dengan Kotaku, Kotamu, Kota Kita, Kota Bertuah sementara korupsinya nomor 6 ditambah lagi kinerja kota Pekanbaru mendapat penilaian terburuk?. Saya kira semua orang merasakan bahwa kinerja kota ini memang paling buruk. Sebut saja kantor-kantor Lurah, kantor Camat, bahkan sampai kantor Walikota rata-rata pegawainya lebih dulu balik dari pada masuk. Artinya masuk pukul 10 balik pukul 9. Kalaupun mau lihat kinerja pegawai kota Pekanbaru lihatlah sepanjang Pasar Kodim, asik belantak antara Polisi Pamong Praja alias PP dengan pedagang-pedagang yang mempertahankan hidup mereka. Lalu macam-macam cerita dan berbagai keluhan rakyat kecil terhadap kebijaksanaan kota yang memihak kepada Akong-Akong dan Cabo-Cabo.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

105

Pokoknya antara bisnis dengan kongkalingkong bergaul terus di kota ini. Tentu saja jadi kota korupsi yang paling besar dan kota pelayanan terburuk. Ada pitih boleh. Kalau tak ada pitih ya mati.

Jadi artinya Ibukota Propinsinya sama buruknya dengan Ibukota Madyanya yaitu merupakan Ibukota yang terkorup dan terburuk.

Karena walikota memihak pada tokoh, lebih baik motto Pekanbaru ini dirubah menjadi �Kotaku kotake (kota toke), ya kota wali�....

106

Tabrani Rab

Lain Padang Lain Belalang

D

ulu penjara ini disebut dengan jail. Nak diperhalus juga katakata ini diganti dengan Lembaga Permasyarakatan alias Lapas. Isinya perampok-perampok juga. Samalah dengan pelacur.

Di kampung saya disebut lonte. Tapi dalam bahasa Indonesia disebutlah PSK, padahal salah sebut dapat menyinggung partai yang begitu kental dengan agama. Sebelum PSK ada lagi namanya tuna susila, barangnya itu juga. Apa yang nak dicapai dengan mengganti jail dengan LP ini? Supaya Lembaga Permasyarakatan ini dapat kembali ke masyarakat. Tiba-tiba saja ada berita �Pengakuan Bulyan Royan. Di lapas Bangkinang diperas Rp. 100 juta�. Entah bagaimana caranya sayapun tak tahu. Tapi saya ingat kata-kata Jusuf Kalla �Kalau di zaman korupsi ini perkara di polisi ya polisi yang kaya, kalau sampai ke jaksa, jaksa pula yang kaya, kalau sampai ke hakim, hakim pula yang kaya. Nah, bagaimana kalau sampai di penjara?.

Tahun lalu Mantan anggota DPR Komisi V Bulyan Royan divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 350 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Bulyan juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2 miliar, dikurangi US$ 80 ribu. Menurut hakim, Bulyan telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para rekanan. Dia juga menjanjikan akan memperlancar anggaran pengadaan kapal patroli di Ditjen Hubla, Dephub. Bulyan juga dinyatakan telah menerima uang dari para rekanan Deddy Suwarsono sebesar Rp 1,6 miliar, dari Sunanto Ramli Rp 500 juta, Krisna Santosa Rp 500 juta, Hosea Liminata Rp 500 juta, Chandra Rp 250 juta. Kini Bulyan Royan menghuni LP Bangkinang.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

107

Apa pengakuan Bulyan selama ia berada di LP Bangkinang ini?

“Petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas 2B di Bangkinang, Kampar, Riau, memeras terpidana kasus suap pengadaan 20 unit kapal patroli di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan (Dephub), Bulyan Royan”.

Pemerasan dialami Bulyan setelah selama 70 hari menjadi penghuni LP Bangkinang. Pemerasan pertama berawal saat dirinya pindah dari LP Cipinang, Jakarta Timur ke LP Bangkinang pada 29 Juni 2010 lalu. Kala itu, LP Bangkinang telah mengingatkan dirinya agar memberi “jatah” sebesar Rp100 juta. Uang tersebut diberikan kepada petugas LP dengan alasan untuk membangun kamar tahanan berukuran 3x3 meter yang akan ditempatinya. ”Namun kenyataannya, setelah saya memberikan sejumlah uang yang diminta itu, hingga saat ini kamar yang dijanjikan tersebut belum juga selesai,” terang Bulyan.

Selain diperas, Bulyan juga mengaku mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari petugas LP Bangkinang. Sebab, untuk mendapat izin berobat saja kesulitan. Padahal, kata Bulyan, dirinya setelah menjalani operasi bypass jantung, mengalami gangguan ginjal, diabetes dan kolesterol, sehingga kondisi fisiknya sangat lemah dan memerlukan perawatan intensif. ”Hingga saat ini saya belum diizinkan untuk bisa berobat tanpa ada alasan yang jelas dari pihak LP Bangkinang”. Yang paling menyedihkan lagi, lanjut Bulyan, petugas LP juga tidak memberinya izin ziarah ke makam orangtuanya sebagaimana kebiasaan umat Muslim ketika memasuki bulan Ramadhan. ”Saya juga tak diperbolehkan menengok anak yang baru selesai menjalani operasi. Saya beberapa kali memohon izin, tapi tidak ditanggapi pihak lapas. Ya, mungkin mereka minta setoran. Jujur saja, Kalau di Cipinang jauh lebih professional, kita kasih mereka ambil. Kalau disini (LP Bangkinang) beda, dikasih mereka minta yang lebih besar,” jelasnya.

Pengakuan Bulyan Royan kalau dirinya telah diperas dan diperlakukan tidak manusiawi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 2B Bangkinang, Kabupaten Kampar, langsung

108

Tabrani Rab

mendapat perhatian serius dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM (Kanwil Depkumham) Provinsi Riau. Kepala Kantor Depkumham Riau, Bambang Irawan beserta beberapa staf langsung turun ke Lapas Bangkinang untuk membuktikan kebenaran pengakuan Bulyan. Dikatakan Irawan, tim pencari fakta sudah mencari tahu dan mendalami siapa orang yang telah meminta serta menerima uang sebesar Rp100 juta, seperti pengakuan Bulyan. Namun sejauh ini, pihaknya belum mengetahuinya. ‘’Masih didalami. Kalau memang diperas siapa pelakunya, pada siapa pula uang diserahkan. Di sini, kita harus menggunakan azas praduga tak bersalah,’’ tutur Irawan.

Irawan tidak membantah kalau Bulyan pernah mengajukan izin untuk keluar dari Lapas. Namun bukan berarti, belum dikabulkannya izin tersebut, diartikan sebagai tindakan tak manusiawi bagi Bulyan yang sudah ditahan di Lapas Bangkinang sejak 75 hari lalu. Dijelaskan Irawan, ada mekanisme yang harus diikuti dalam pemberian izin keluar Lapas. Izin harus diajukan pihak Lapas Bangkinang ke Kanwil Depkumham Riau di Pekanbaru. ‘’Izin tersebut belum terlaksana dan masih diproses,’’ ucapnya. Selama di Lapas Bangkinang, kata Irawan, dirinya sempat berbincang dengan Bulyan. Saat itu tidak ada tindakan yang aneh kecuali Bulyan menyampaikan niatnya untuk berkunjung ke Pondok Pesantren Babussalam, izin berobat dan melihat anaknya yang sakit.

Tinjauan ke Lapas Bangkinang dan pendalaman kasus, lanjut Irawan, telah dilaporkan ke Inspektorat Jenderal Depkumham di Jakarta. Menurut Irawan, besar kemungkinan pimpinan dari pusat juga akan turun ke Bangkinang. Meski belum mendapatkan fakta adanya pemerasan dan perlakuan tak manusiawi seperti pengakuan Bulyan, tapi Irawan komit menindak jajarannya jika memang terbukti bersalah. ‘’Jika memang tindakan itu ada, jelas ditindak tegas. Saya tidak akan mentolerirnya,’’ tegas Irawan.

Tampaknya hukum yang menjadi dambaan dari masyarakat masih jauh dari keinginan. Pada teman yang pulang dari Singapur Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

109

sayapun bertanya “Anda tahu dak, kekuatan Singapura itu pada apa?”. Spontan dia menjawab “Pada perdagangan”. Anda keliru, bukan pada perdagangan tapi pada hukum. Seorang Menteri Perdagangan yang terlibat skandal hanya ada satu jalan bunuh diri atau dipenjara. Sayangnya untuk negeri yang tercinta ini “Hukum itu betul yang telah diperdagangkan, terutama kalau hukum itu sudah menyangkut korupsi”. Maka seperti gunung es, kita tak dapat menerka apa sebenarnya yang terjadi pada negara yang tercinta ini, dagang hukum atau hukum dagang.

110

Tabrani Rab

Plat Merah

D

ulu ada namanya film Bawang Merah dan Bawang Putih. Si Bawang Merah kerjanya asik menipu saja, si Bawang Putih kerjanya kena tipu saja. Angkatan saya yang menonton film demikian tentulah masih ingat. Masih ada sederetan film lagi seperti Si Pincang yang selalu jujur, Bujang Lapuk yang selalu mengurat dan tak dapat bini. Tapi yang menarik dari semua film ini kejujuran cuma ada pada orang kampung dan pada orang cacat. Kalau sudah tak cacat dasipun berdelau dan kantongpun koyak dek ternganga.

Nah, bagaimana negara lain untuk mengatasi ketidakjujuran ini? Sebutlah ketika tahun 1980 Khoumeni mendarat di Iran dari pembuangan di Perancis yang pertama-tama dia harus memberikan pidato mengenai masa depan Iran di depan mahasiswa universitas dan berjanji bahwa kejujuran senantiasa menjadi dasar Iran masa depan mendahului Syah Iran yang korup.

Lalu apa lagi? Khoumeni harus mencantumkan kekayaannya di tempat pendaftaran kekayaan pejabat. Ternyata Khoumeni hanya mempunyai 2 jubah dan 2 tikar sembahyang. Tikar sembahyang yang kedua ini sangat tidak mengenakkan karena dipinjam dari temannya di Irak ketika ia bersembunyi di Irak. Nah, ketika Khoumeni ini meninggal kekayaannya kembali dicatat. Ternyata 2 buah jubah juga yang dibawanya ke Khom dan 2 tikar sembahyang.

Satu diantaranya harus dikembalikan kepada temannya di Irak walaupun Iran dan Irak baru berperang. Itu di Iran, negara miskin. Bagaimana dengan Amerika, negara kaya? Untuk menjadi Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

111

menteri harus dites dulu kejujuran, adakah pernah korup, rajinkah membayar pajak, tidakkah cacat dalam riwayat hidup? Lalu selanjutnya mencatatkan kekayaan ditempat pendaftaran kekayaan pejabat. Nah kalau sudah habis masa jabatan sekali lagi harus mendaftar berapa kekayaan yang didapat.

Nah, bagaimana dengan kita? Saya masih ingat betul enak saja pegawai negeri mengganti plat merah menjadi plat hitam hanya karena mobil ini akan digunakan oleh kampanye Golkar.

Nah, bukan itu saja. Malah ada mobil dinas berubah plat hitam.

Penghapusan diduga ada kolusi. Sejumlah mobil dinas, baik yang dipinjamkan kepada pejabat di Pemda Riau, maupun pada anggota DPRD Riau, bukan hanya ingin dikuasai sebagai milik pribadi, tetapi platnya yang semula berwarna merah sebagai milik negara, berubah menjadi plat hitam. Bahkan tidak tanggung-tanggung, plat hitam yang mereka ubah, dibelakang nomor plat tertera singkatan nama si pemakai, seperti yang tertera pada mobil dinas beberapa anggota DPRD Riau. Mereka secara tidak langsung sudah menguasai dan menjadikan mobil rakyat sebagai mobil pribadi. Tidak jelas apa alasan mereka, sehingga menjadikan plat merah berubah menjadi hitam.

Sekitar 200 unit jumlah mobil dinas yang masih berada di tangan yang tidak berhak menggunakannya. Mobil berpelat merah itu masih digunakan mantan pejabat yang sudah pensiun dan pejabat yang tidak lagi duduk di jabatan saat mendapat fasilitas tersebut. Dari 200 unit mobil tersebut, sebanyak 30 unit di antaranya berada di tangan anggota DPRD Riau periode 20042009. Sebanyak 30 orang mantan anggota DPRD Riau belum bersedia mengembalikan mobil jenis Nissan Terrano yang bukan menjadi haknya itu, meski sudah berulang kali disurati oleh Biro Perlengkapan Pemprov Riau. Selain masih berada di tangan anggota dewan periode lalu, ratusan mobil pelat merah, termasuk mobil mewah, juga masih digunakan oleh mantan pejabat eselon II dan eselon III. Tidak saja mobil plat merah bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau dalam audit APBD

112

Tabrani Rab

2009 juga mencatat sekitar 20 rumah dinas ditempati pejabat yang sudah pensiun. Puluhan rumah dinas itu umumnya berada di satu lokasi, yakni komplek nyamuk.

Bagaimana pula dengan mobil dinas di Bengkalis? Sejak tahun 2000 lalu sampai sekarang diperkirakan tidak kurang ratusan mobil dinas sebagai asset Pemkab Bengkalis raib atau tidak dikembalikan oleh sejumlah mantan pejabat. Pemkab inipun dinilai lalai, terutama bagian perlengkapan yang tidak berani mengambil keputusan menarik mobil dinas yang tidak dikembalikan mantan pejabat. Tak tanggung-tanggung lebih dari 100 mobil dinas yang dibeli dengan uang APBD Bengkalis ini sampai sekarang tak kunjung dikembalikan ke negara. Ratusan mobil dinas yang raib ini tidak hanya dibawa kabur oleh mantan pejabat di lingkungan Pemkab Bengkalis, tapi juga mantan anggota DPRD Bengkalis. Bahkan mobil dinas jenis mobil mewah dipakai anak dan istri pejabat, seolah-olah ini sudah menjadi milik pribadi.

Yang anehnya lagi penarikan paksa dua unit mobil dinas mantan pejabat Pemprov Riau baru-baru ini diwarnai jeritan histeris dari istri sang mantan pejabat. Dia tidak rela mobil dinasnya ditarik paksa dengan alasan suaminya bukan penjahat.

Nah, pembatasan plat merah dan plat hitam itu adalah wewenang batas antara milik rakyat dan milik pribadi.

Bagaimana boleh jadi dengan seenak perut dipindahkan dari milik rakyat kepada pribadi. Yang anehnya yang berbuat begini justru DPRD Riau yang mengerti mengenai undang-undang.

Nah, buntutnya ya begitu-begitu juga. Apa kata Newsome sang mantan Dubes Amerika di Indonesia? “Indonesia is a big market�.

(Indonesia ini pasar besar). Yang tak dapat dibeli Mak-Ayah.

Sisanya ya lantaknyalah situ. Dan bentuk yang beginilah yang meluluhlantakkan negara sehingga tak ada lagi tanah air ini yang tersisa diraup oleh kalau tak konglomerat, ya aparat, kalau tidak ya birokrat. Ketika hal inilah yang menyebabkan melarat.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

113

Selingkuh Itu Enak

S

atu kali saya dengan beberapa teman sastrawan dan pedagang berkumpullah kami disebuah kafe di Singapura. Tiba-tiba saja rekan saya Mr. Tan membuka percakapan “Dr. Rab, anda tahu ndak bahwa di Singapura ini frekuensi hubungan seks paling rendah di dunia�. Memang saya pernah membaca artikel itu, kalau tak salah di Far Eastern Economic Review. Tan pun memberikan alasan karena orang Singapura itu kerjanya hanya ingin mencapai prestasi sehingga di kantor badannya letih akibatnya yaa.. dilanjutkanlah dengan tidur. Pemerintah Singapura pun mengeluh akhir-akhir ini lebih banyak kaum profesional yang bekerja penuh dan menunda perkawinannya. Akibatnya angka kelahiran di Singapura pun menurun.

Cerita inipun masih berlanjut, bagaimana dengan etnis Melayu? Saya mengemukakan Hikayat Siak, buku sejarah yang banyak digemari oleh ahli sastra. Apa kata buku ini? “Syahadan yang dipertuan Sultan Abd. Jalil Syah kepada malam itu baginda diminta buatkan nasi rendam. Dan kepada itu malam baginda hendak beradu, lalu memanggil Cik Pong, anak Laksamana, disuruh memicit kaki baginda. Kepada masa itu bini peri itu sudah pergi.

Diketahuinyalah akan baginda itu mangkat dan kepada waktu dini hari baginda datang berahi. Maka terpancarlah mahnikam itu ke tikar dan baginda bertitah, Hai Pong, jikalau engkau hendak berputera dengan kita telanlah olehmu dan kandunglah rahasiaku supaya adalah benih Raja Iskandar Zulkarnain didalam Tanah Melayu ini, jangan putus nasabku.... Dengan takdir Allah

114

Tabrani Rab

Taala berlaku pada hambanya, dengan seketika Cik Apong pun hamillah”.

“Apakah simbol orang Melayu ini begitu?”, kata Tan. Sayapun menjelaskan “Walaupun saya orang Melayu kisah Hikayat Siak tidaklah kena-mengena dengan saya. Buktinya walaupun saya belum mati tapi yang yunior rasa-rasanya sudah semaput dah pingsan. Di orang Melayu ada istilah-istilah waw, yang lebih parah lagi nun barulah dia menuju ulat mentibang alias lam alif hamzah ya. Memang dalam hikayat Melayu ada pasak bumi, ada petalabumi, yaa… sebangsa-bangsa Mak Erot jugalah. Sebab dulu Mak Erot ini begitu laku di Pekanbaru dengan tema untuk memperpanjang dan memperbesar, auzubillah entah apa lagi.

Sesampainya saya di Pekanbaru ternyata dialog di Singapura itu tak berakhir. Sayapun membaca surat kabar. Apa beritanya?

Tersebutlah nama “Freddy selingkuh, SBY diam”. Menteri Perhubungan Freddy Numberi diduga mempunyai skandal selingkuh dengan seorang wartawati bernama Risty Rustarto.

Menurut beberapa sumber, Risty adalah seorang wartawati (reporter) sebuah stasiun televisi pemerintah dan merupakan Alumni FIA (Fakultas Ilmu Administrasi) tahun 2004 di daerah Semanggi, Jakarta Selatan. Tak sampai di situ, selingkuhan sang menteri ternyata telah bertunangan dengan seorang pria berinisial SC. “Setahu gue, dia (Risty) sudah tunangan sama cowok inisial SC,” ujarnya. Tunangan Risty tersebut diketahui bekerja sebagai public relation di sebuah kantor konsultan komunikasi di Jakarta. “Dia kerja sebagai Present Innovation and Business Development di sebuah konsultan PR (Public Relation), sejak 2010, “ tandasnya.

Apa kata surat kabar ini lagi? Sebelumnya, kabar perselingkuhan Menteri Perhubungan Freddy Numberi dengan reporter televisi bernama Risty R terus menyeruak ke permukaan.

Kemarin, istri Freddy Numberi, Anni Numberi mengakui kabar perselingkuhan suaminya. Bahkan ia telah melaporkan hal ini ke Ibu Negara, Any Yudhoyono dan sampai juga ke telinga SBY. Hal ini dibenarkan juru bicara Presiden SBY, Julian Pahsa. Dari Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

115

sumber dikalangan istana, Menteri Perhubungan Freddy Numberi menjalin hubungan dengan Risty Rustarto, presenter TVRI sejak acara WOC 2009 di Manado. Ibu Ani Numberi sudah minta ke TVRI agar Risty tidak lagi dijadikan presenter, khususnya Program Kementrian Perhubungan. Cerita yang berkembang Ani Numberi pernah ditampar suaminya karena menanyakan kabar selingkuh ini. Dikabarkan pula Risty dibelikan rumah dan mobil sedan oleh Freddy.

Selingkuh itu memang enak, tak peduli orang lain mau bilang apa. Yang penting hasrat tercapai dan jangan sampai ketahuan.

Pokoknya dosa sajalah yang nak dipikul. Kalau sampai ketahuan alamat bacinnnlah muke tu. Bini dan anakpun ikut bacin ditambah dengan sakit hati. Bagaimana dengan tanggapan mu SBY? Nah, menjelang hari baik bulan baik ini perlu jugalah kita minal aidin wal faizin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata tempias yang salah, jangan simpan didalam hati. Karena tempias ini singgung kanan, singgung kiri, kamipun sadar menyinggung hati tuan-tuan dan puan-puan. Dalam menyambut hari raya Idul Fitri ini marilah kita menyanyikan “Minal Aidin Walfaizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya hidup miskin melampin�.

116

Tabrani Rab

Perampok di mana-mana

D

ihari raya ini banyaklah kita melihat orang-orang kaya berfoya-foya, pamer kekayaan pokoknya bak kata cucu saya “muda foya-foya, tua kaya-raya dan mati masuk surga” Bagaimana dengan yang misikin? Ambillah contoh barubaru ini saya ke sanak famili. Apakata famili saya? “Hari raya ini Prof, yang paling sedap ngokol, tekul, apa nak buat, semua tak dapat”. “Cubelah Prof, ape nak dibuat hari raye ni. Nak buat ketupat mesti ade daging, daging saje sudah 70 ribu sekilo. Ayam ras dah 27 ribu sekilo, kalau nak ayam kampung dah 45 ribu sekilo. Itu ditimbang dengan bulu-bulu dan tulang-tulangnye. Ayam togil sebesar tumbuk saje lah sekilo due mate, ape nak dibuat ketupat”.

Beginilah gambaran lebaran di Riau tahun ini. Nak pergi ke famili ke kampung bukannya hidup dikampung itu sedap. Nak pergipun bukannya ongkos murah. Belum lagi keselamatan di jalan, tah kena bedal, entah pelampung tak cukup. Pokoknya makin sikitlah jaminan untuk bepergian sekarang ini. “Nak menengok orang dikampungpun pemandangan tak sedaplah sebab tak makan”, kata mak separuh baya ini. Belum lagi nak beli baju budak-budak, bukannya harganya murah, selop budak-budak saja dah 50 ribu, baju yang dipakai sehari-hari dah 100 ribu, itu untuk satu orang anak, anak ini ada enam kepala die. Hitung saja kali enam semuanya.

“Prof, bukannya bapak yang diatas tu tidak tahu kita ini sedang parah di kampung-kampung tapi ape nak dibuat. Kalau bapak tu sedaplah die, Akong banyak ngantar makanan, ngasih ampau”. Ya Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

117

zaman ini memang zaman edan. Kalau tak edan ya tak kedumen alias tak kebagian. Di kampus saya tak usahkan honda lampupun dicuri orang. “Tak usahkan lampu Prof, lade yang baru ditanampun pipil, untung-untung dimasukkannya ke kantongnya, biar terasa pedih barang tu�. Perkelahian, perampokan, pencopetan hal yang sehari-hari dapat kita dengar dan kita lihat.

Contohnya saja perampokan yang terjadi di Bank CIMB Medan. Pelaku sebanyak 16 orang masuk ke dalam bank pukul 11.45 WIB dengan mengendarai sepeda motor, membawa sarung goni, senjata laras panjang, dan pistol. Di dalam bank, perampok langsung menembak petugas Brimob, Manuel Simanjuntak, hingga tewas di tempat. Perampok juga menembak petugas Satpam, M Fahmi di dalam bank dan Muh Diantoro yang bertugas di luar bank. Pelaku mengancam head teller dan memaksa membuka brankas. Perampok juga menyebar hingga ke lantai 3. Karena brankas tidak bisa dibuka, perampok mengumpulkan semua karyawan ke meja customer service. Di bawah todongan senjata, supervisor mengambil inisiatif untuk membuka pintu brankas. Pelaku mengambil uang tunai dari brankas dan di lacilaci kasir senilai Rp 400 juta serta ponsel milik karyawan. Setelah beraksi 15 menit, kawanan perampok melarikan diri.

Pagi Senin (20/9) sayapun membaca Koran “Tiga perampok Bank CIMB ditembak mati�. Sebanyak 20 orang polisi yang tergabung dalam satuan Jatanras Polda Sumut dan Densus 88 mengawali penggerebekan di Titi Arang Dalu, Dusun 1, Kota Rantang, Belawan, Minggu (19/9/2010) sekitar pukul 18.00 Wib. Dalam pengerebekan itu, puluhan tembakan dilancarkan polisi untuk melumpuhkan para pelaku yang diduga dua orang. Dalam baku tembak tersebut dua orang akhirnya tewas. Sebelum insiden tersebut terjadi, mula-mula polisi menjebak kedua tersangka dengan memanggil mereka dan menyuruh mereka menuju ke Titi Arang. Sementara itu, 20 personil kepolisian yang mengunakan 10 sepeda motor dan 1 unit mobil kijang kapsul sudah siaga menunggu kedatangan tersangka. Begitu tiba di lokasi kedua pelaku langsung

118

Tabrani Rab

ditembak di bagian kaki. Karena pelaku melakukan perlawanan dan diduga tas yang dibawa berisikan senjata, polisi langsung melancarkan tembakan bertubi-tubi. Setelah kedua pelaku tak berkutik lagi dan dianggap tewas, keduanya langsung diboyong dan dimasukkan ke mobil kijang kapsul milik polisi. Tak lama kemudian, sekitar pukul 21.00 WIB, di Gang Bilal, Dusun 6, Hamparan Perak, polisi menggerebek rumah warga bernama Nanang. Baku tembak pun sempat terjadi. Seorang tabib bernama Yono dan dua rekannya ditembak dan diboyong polisi. Rumah tersebut habis di obrak-abrik oleh pihak kepolisian. Dari rumah itu juga disita sebuah laptop dan beberapa ponsel sebagai barang bukti.

Tujuh orang yang diduga pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Medan tertangkap, tiga di antaranya tewas tertembak dan empat kritis, dalam penggrebekan di Belawan dan Tanjung Balai, Sumatera Utara, Minggu (20/9/2010) sekitar pukul 19.00 WIB. Kapolda Sumut Irjen Pol Oegroseno ketika dihubungi, Minggu (19/9/2010) malam, membenarkan adanya pelaku perampokan itu yang tertembak mati saat dilakukan penangkapan oleh anggota Detasemen Khusus 88 Mabes Polri. Menurut dia, dalam penggerebekan di Belawan, anggota Densus 88 menangkap tiga pelaku perampokan dan seorang di antaranya tertembak mati dan dua lagi kritis. Sementara itu, di Tanjung Balai, anggota Densus 88 menangkap empat pelaku perampokan, dua di antaranya tewas tertembak dan dua lainnya juga dalam keadaan kritis. “Jadi, pelaku perampokan yang tertangkap tujuh orang, tiga tewas dan empat kritis,� kata mantan Kadiv Propam Mabes Polri itu.

Balik lagi koran dibaca pula “Kapal rombongan nikah ternggelam�. Kapal penumpang KM Imim Jaya GT 06 yang membawa rombongan keluarga besar yang hendak menghadiri pesta pernikahan di Kabupaten Indragiri Hilir, tenggelam.

Kapal naas yang membawa 40 penumpang yang masih memiliki hubungan saudara ini, tenggelam di antara Perairan Bekawan dan Nipah Panjang, Kabupaten Inhil Selasa (21/9), sekitar pukul 04. 00 Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

119

WIB. Mereka merupakan warga Karimun yang tinggal di daerah Kolong, Kecamatan Karimun. Dikabarkan tiga orang ditemukan meninggal dunia, 14 orang hilang dan lainnya selamat. Kejadian ini berawal, Senin (20/9) sekitar pukul 13. 30 WIB, kapal penumpang yang dinahkodai Aliyas ini berangkat dari Pelabuhan Kolong Tanjungbalai Karimun, tujuan Nipah Panjang, Kabupaten Inhil.

Namun dalam manifest yang dikeluarkan Kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel) Karimun, kapal hanya sampai Pulau Panjang yang masih masuk dalam wilayah Kundur.

Pokoknya tak merasa aman. Dimana-mana bisa meledak perkelahian. Entah SARA entah tidak yang jelas mudah meledak.

Mau buka usaha daya beli orang sudah tak ada. Apa lagi pekerjaan kalau tak merampok dengan mencuri. Sementara hantu-hantu yang lain illegal logging, perampokan, pencurian makin lama makin dahsyat. Korupsi yang paling ngetop. Lalu bagaimana baiknya? Sudahlah mencari penjahat susah, kalaupun ada kelompok penjahat termasuk dalam kasus narkoba membuat gang mafia termasuk pula kasus korupsi maka marilah kita setuju jajaran kepolisian tembak dulu baru ditangkap. Memang membingungkan memikirkan nasib negara ini‌

120

Tabrani Rab

Untung tapi Buntung

A

dalah RAL alias Riau Airlines yakni maskapai penerbangan milik pemerintah daerah Riau. Konon didirikan pada tahun 2002 dengan tujuan untuk membuka dan memajukan trasportasi udara di Riau. Saham perusahaan penerbangan ini secara mayoritas dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi Riau dan beberapa provinsi lain. Awalnya RAL ini terbang dengan 1 unit pesawat jenis Fokker 50. April 2010 RAL dengan alas an efisiensi mengembalikan dua jenis jet RJ-100 ke penyewa. Saat ini armada RAL terdiri dari lima pesawat Fokker 50, tapi dua diantaranya digrounded sehingga tidak bias dioperasikan. Pokoknya sekarang kalo nak beputar-putar kemana saje bisa. Nak ke air mendaratlah di Pulau Kambing eh.. Pulau Kijang pesawat itupun dapat juga.

Nak makan angin ke Letong dekat Tarempak di Utara kampung Jauzak Ahmad Tambelan yang pemandangannya terkenal cantik dan kumuhnya boleh juga.

Oleh karena itulah rasanya tak rugi pemerintah membangun Riau Airline ini. Bagaimana keterangan pemerintah? Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau pada tahun anggaran 2001 merencanakan membentuk perusahaan penerbangan yang menghubungkan antar kabupaten/kota di daerah itu yang membutuhkan dana sebesar 2,8 - 4 juta dolar AS atau Rp. 36 miliar. Alasan ini cukup kuat. Ambillah misalnya kapal pengangkut penumpang dan sayur Asia yang rute perjalanannya dari Bengkalis ke Pekanbaru. Apa kata pemilik kapalnya? “Dikasih peraipun orang tak ndak menumpang, sebab ada kapal cepat ke Bengkalis bolak-balik via Pakning�. Begitu pula Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

121

ke Selat Panjang orang lebih suka naik Speedboat ketimbang naik Jelatik yang 12 jam itu. Padahal saya dulu 3 hari 3 malam dengan kapal untung baru sampai ke Pekanbaru bawa ikan masin dengan beras, masak surang.

Nah, bagaimana kalau kira-kira dibuka Riau Airlines? Sebelum naik tentulah orang menengok-nengok dulu kantong, tebal ato tidak. Ditambah lagi dengan pembelian onderdil pesawat Cessna Caravans yang bermuatan 12 penumpang dari Amerika dan pesawat Embraer 120 ER dari Brazil yang bermuatan 30 orang maka lengkaplah sudah duit yang 36 miliar ini bukannya akan kembali (break event point) dalam 6 bulan dalam 60 tahunpun tak balik.

Sementara 50 persen orang Riau ini dibawah garis kemiskinan. Apa lagi komentar pemerintah “Tujuan dibangunnya Riau Airlines selain untuk membuka isolasi daerah juga memudahkan transportasi cepat antar daerah Riau, sebab geografis propinsi tersebut terdiri dari 72 persen perairan hingga menyulitkan hubungan antar daerah. Untuk membangun penerbangan komersial itu Pemrov Riau merencanakan membentuknya secara patungan dengan pemerintahan kabupaten/kota di Riau. Meskipun Pemprov telah menganggarkan dalam APBD propinsi 2001 sebanyak Rp. 10 miliar, maka sisanya diharapkan keikutsertaan daerah kabupaten/kota dimana masing-masing daerah dapat berpartisipasi sebesar Rp. 12,5 miliar�. Artinya kalau Pendapatan Asli Daerah Indragiri Hulu 1,5 miliar habislah sudah duit ini untuk membeli pesawat terbang.

Alamat rumah sakit kehabisan obat dan gaji guru tak terbayar.

Kitapun ingat rencana Johan Syarifuddin untuk membuka lapangan terbang di Sinoboi Bagan. Rencana ini tinggal puting susu eh.. salah puting tonggak yang nampak.

Apa yang menjadi soal sekarang? Maskapai penerbangan Riau Airlines (RAL) dituntut untuk membayar tunggakan uang sewa pesawat dari perusahaan penyewa pesawat AeroCentury Corp (ACY) senilai US$1,9 juta atau sekitar Rp18 miliar. RAL menyewa dua pesawat Fokker F-50 dari perusahaan berbasis di California, Amerika, itu. Kuasa hukum AeroCentury Corp dari kantor hukum

122

Tabrani Rab

Nurjadin Sumono Mulyadi, Iwan Nurjadin, mengatakan pihaknya sudah melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 8 September silam dengan Nomor 417/ PDT.G/2010. Menurutnya, pembayaran uang sewa pesawat yang berbasis di propinsi Riau itu mulai tersendat sejak Agustus 2009.

Iwan merinci, tunggakan itu terdiri dari US$755.180,09 untuk biaya sewa dasar, US$729.740,81 untuk deposit perawatan, dan bunga per 2 September 2010 sejumlah US$39.713,45. “Setelah Agustus 2009, kami mengadakan pertemuan dengan pihak RAL dan menyetujui untuk membuat jadwal pembayaran yang baru.

Sempat ada pembayaran sebesar US$54.000 pada Februari 2010, tetapi setelah itu tidak ada lagi,� ujarnya. Lantaran tunggakan tak kunjung dibayar, perusahaan penyewaan pesawat (lessor) pun memerintahkan (RAL) untuk tidak mengoperasikan dua pesawat tersebut. Surat perintah itu sudah dikirimkan kepada RAL sebelum Lebaran 2010. Entah iya entah tidak. Balik lagi ke lagu lama, ini membuktikan manajemen PT RAL tidak profesional mengelola aset daerah yang cukup besar ini dan lebih baik tutup sajalah.

Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Memang untuk memajukan suatu daerah ada tiga unsur yang bertalian yang sangat penting yakni infrastruktur, sumber daya manusia (human resources) dan investasi. Unsur ke satu dan kedua itulah unsur yang terpokok. Usahlah jadi pungguk merindukan bulan dengan rencana membuat Tol Dumai-Pekanbaru, kereta api TransSumatera entah apa lagi namanya yang jelas 70 persen tenaga kerja di Riau itu tamanan SD Bapak-bapak. Tinggalkanlah rencana yang muluk-muluk berupa Riau Airlines. Tahu ndak bapakbapak sebegitu hebatnya penerbangan di Cina, karena Beijing bukan perampok dan ketimpangan fiskal di Cina 0,43 persen artinya apa yang dapat oleh daerah dibalikkan lagi ke daerah. Lain dengan Jakarta ketimpangan fiskal tertinggi di dunia 10,19 persen artinya Riau yang pendapatan rata-ratanya 2.659 dolar ternyata dibelanjakan orang Riau hanya 293 dolar (Per capita private Consumption Expenditure). Jadi artinya Jakarta itu perampok, Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

123

duitnya ditarok di BI, dikeroyok rame-rame oleh konglomerat sehingga habislah duit Riau. Yang masuk akal sajalah Bapakbapak petinggi-petinggi Riau. Atas dasar inilah ekonomi rakyat tertolong. Tinggal lagi langkah kedua tingkatkan perhatian pada pendidikan. Tak usahlah jadi pungguk merindukan bulan dengan “Riau Airlines” yang akan pasti berubah menjadi “Liau Airlines” alias perusahaan penerbangan buntung dan rugi melulu…

124

Tabrani Rab

Sedang Presiden Saja Tak Mau

S

atu kali saya kedatangan tamu. “Dulu saya suka pilih partai Pak. Sekarang ndak Pak sebab nasib saya begini juga”. Belum lagi cerminan anggota DPRD yang asik studi banding ke luar negeri ditambah dengan memboyong anak bini entah ke Australi, entah ke Amerika, entah ke Cina, lengkaplah sudah pengikut kontestan kampanye memilukan. Belum lagi ditambah dengan cara pemilu sekarang tiga kali memilih langsung, sudah memilih partai, pilih pula orang, bertambah runyam.

Sebetulnya kalau penyanyi D’Massiv ikut ramai jugalah kota Pekanbaru ini. Ini artis lokal, siapa pula nak nonton. Sudah itu di samping gambar partai politik, nampak pula gambar muka dia, bukanlah orang kenal dengan dia, hayyaaaa ancu aaaa. Yang enaknya lagi kampanye televisi “Kalau nak berubah nasib, pilihlah nomor sekian”. Entah bagaimana dia nak merubah bangsa ini dengan lembaga tanpa hak legislasi ibarat mentimun bungkuk ini.

Karena tak cukup massa maka bergantilah kampanye ini menjadi kampanye tertutup alias kampanye dialogis. Tidak setingkat itu saja, partai-partai pun berkampanye menyerahkan bantuan bagi pengurus kecamatan. Tak ada lagi yang nak dikampanyekan.

Maka ada pula partai yang berkampanye “jadilah antek orde baru”. Yang enaknya ada kampanye yang mencarter pesawat, yang menyebarkan brosur via udara, ada pula kampanye yang akan menghilangkan korupsi. Sementara kepada rakyat disugukan pula piring terbang diantara legislatif maka lengkaplah sudah.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

125

Kembali pada pokok diatas. Kini aktivitas pejabat menghambur-hamburkan APBD terjadi lagi di Provinsi Riau. DPRD Riau dijadwalkan akan mengadakan pelesiran atau studi banding ke sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat. Tidak tanggungtanggung, sebanyak 55 wakil rakyat itu akan mengantongi uang rakyat sebagai uang saku dari APBD Riau 2010, masingmasing US$4 ribu atau sekitar Rp40juta. Dana itu di luar biaya akomodasi.

Kegiatan itu seakan meniru yang dilakukan anggota DPR RI ke luar negeri. Sekretaris DPRD Riau Akmal JS, kemarin membenarkan kegiatan studi banding anggota DPRD Riau sebelum Desember 2010 nanti. Meski penetapan jadwal belum ditentukan, pihaknya kini tengah sibuk mengurus visa para anggota dewan yang akan berangkat. “Proses pengurusan visa sedang dilakukan pihak travel,” jelas Akmal. Ia menerangkan, sejumlah negara yang menjadi tujuan di antaranya di Eropa adalah Jerman, Belanda, dan Prancis.

Untuk kunjungan ke Amerika Serikat mungkin di New York sesuai dengan tujuan studi banding dalam rangka mendalami politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kunjungan ke Jerman, lanjutnya, para wakil rakyat Riau akan belajar tentang tata pengelolaan kelistrikan khususnya tenaga surya. Kunjungan ke Jerman itu juga sebagai tindak lanjut dari kunjungan empat hari Wakil Gubernur Riau Mambang Mit ke Weiden, Jerman, pada 1923 September. Adapun untuk Prancis, anggota DPRD Riau akan belajar pariwisata.

Begitu juga di Belanda untuk mempelajari teknik pengolahan air bersih. “Keberangkatan diatur sebelum Desember karena pada saat itu di sana (Eropa dan Amerika) sedang ada libur Natal dan Tahun Baru.” Saat menanggapi hal itu, pengamat ekonomi Universitas Riau Edyanus Herman Halim menyayangkan kegiatan yang dinilainya sama sekali tidak mewakili aspirasi rakyat. Edy menyatakan kegiatan itu merupakan akal-akalan anggota DPRD Riau untuk menghabiskan dana APBD Riau menjelang akhir

126

Tabrani Rab

tahun. “Tidak perlu menghabiskan anggaran uang rakyat untuk belajar kelistrikan, pariwisata, atau air bersih di negara-negara Eropa,” ujar Edy. Rencana kunjungan kerja ini mendapat reaksi dari masyarakat.

Ketua Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) Riau, Marbaga Tampubolon, mengatakan salah satu isu yang dienduskan anggota dewan ke publik adalah studi banding soal kelistrikan. Mengingat selama ini Riau kekurangan daya listrik. “Anggota dewan itu tak usah banyak alasan. Masyarakat juga tahu, bahwa studi banding soal kelistrikan itu hanya alasan saja. Intinya mereka itu hanya mau pelesiran saja,” kata Marbaga.

Nah, bagaimana dengan SBY yang membatalkan keberangkatannya ke Belanda? SBY terpaksa membatalkan kunjungan atas undangan Ratu Belanda itu karena adanya tuntutan yang menuntut penangkapan dirinya saat sedang berkunjung ke Belanda. Pengadilan tuntutan itu akan digelar saat SBY masih berada di Belanda. Hal itu mengusik harga diri SBY dan juga bangsa Indonesia. “Ini menyangkut harga diri kita sebagai bangsa,” kata SBY dengan wajah serius. Media Belanda memberitakan pembatalan ini bahkan harian De Telegraaf menyebut apa yang dilakukan SBY merupakan penghinaan kepada Ratu Beatrix sebagai pihak pengundang.

Berhentilah Bapak-bapak dengan membengak-bengak rakyat dengan studi banding segala. Dari dulu lagi studi banding ni, tak ada perubahan do, banjir tetap juga banjir, listrik kejab hidup kejab mati juga. Tambah miskinlah dikau rakyat. Selamat jalan misi ke Eropa, habisss...lahhh duitt… “Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan... tapi ku tak duduk disampingmu rakyat....”

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

127

Mie yang Tak sedap

S

eminggu sekali pastilah saya makan enak. Jangan heran

kobe beef steak 700 ribu sekali duduk. Tanya kenapa? Karena memang enak. Itu sekarang. Tapi kalau dulu tak ada kobe beef steak, tu do. Kalau makan dengan Mak saya sudahlah makannya perai, masakan Mak saya masakan paling enak sedunia, lebihlebih kalau belacannya sekilo sekali makan dan kalau sudah udang kering ditumbuk pakai lesung batu dan diperasnya pula limau nipis makannyapun tetungging sankinkan enaknya.

Kalau cerita soal makan. Tentulah ini yang paling sedap. Tapi bagaimana dengan makan mie. Mie instan ini memang makanan rakyat Indonesia. Hampir semua orang menyukainya karena rasanya yang sesuai dengan selera masyarakat kita. Mie yang terbuat dari tepung gandum ini mulai terkenal sejak tahun tujuh puluhan. Produk mie instan ini sangat digemari karena dapat diolah dalam berbagai varian makanan. Mie inipun dapat dibuat mie goreng untuk menjadi teman makan nasi atau dapat dimakan tanpa nasi, bagi keluarga yang pendapatan nya minim, mie ini dapat sebagai alternatif untuk memenuhi makan sehari-hari.

Memang mie ini murah meriah. Tidak jarang orang membawa Indomie ke luar negeri bila makanan di luar tidak cocok. Saat terjadi bencana lampu, orang Indonesia sering sekali menyumbang mie instan seperti Indomie, tentu saja beserta barang-barang kebutuhan lainnya. Konsumsi Indomie secara terus menerus tidaklah dianjurkan. Indomie mengandung pewarna tartrazine yang tidak baik dikonsumsi untuk jangka panjang.

128

Tabrani Rab

Baru-baru ini produk mie instan Indomie dirazia petugas Departemen Kesehatan dan Makanan Taiwan karena diduga mengandung dua zat yang tidak diperkenankan untuk digunakan dalam makanan dan dilarang dijual. Namun pihak PT. Indofood, selaku produsen Indomie menyatakan tidak yakin produk yang dirazia adalah produk yang diekspor resmi ke Taiwan. Dalam rekaman video Public Television Service yang disiarkan di Taiwan terlihat sejumlah petugas menyegel kardus Indomie dan mengambil mie instan itu dari rak-rak toko. Bahkan sejumlah konsumen yang akan membeli Indomie pun terlihat terkejut saat ada razia. Dari hasil tes Departemen Kesehatan Taiwan, Indomie mengandung dua bahan pengawet Hydroxy Methyl Benzoate pada mienya dan pengawet Benzoic Acid pada bumbunya. Dua bahan ini tidak lolos dalam klarifikasi barang impor.

Pihak Indomie pun menyatakan mie instan yang di ekspor ke Taiwan telah sepenuhnya memenuhi peraturan Departemen Kesehatan dan Biro Keamanan Taiwan. Indofood berkeyakinan mie instan yang di razia pihak Taiwan bukan mie instan yang ditujukan pasar Taiwan. Jadi yang dijual di Indonesia mengandung bahan yang dilarang di Taiwan. Alasan pemerintah Taiwan menarik Indomie dari pasaran, karena produk ini dinilai mengandung dua bahan yang tidak diperkenankan untuk digunakan dalam makanan. Kedua bahan itu adalah Methylparaben atau Methyl P-Hydroxybenzoate (E218) sebagai pengawet yang tidak boleh digunakan untuk makanan. Di Taiwan, zat ini hanya digunakan pada produk kosmetik agar tidak berjamur. Karena sifatnya yang anti jamur, metil digunakan sebagai penghambat ragi dalam produk makanan.

Namun Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia, menyatakan produk tersebut aman dikonsumsi di Indonesia. “Keamanannya dijamin karena sudah memenuhi syarat dan aman,� jelas Kepala BPOM Indonesia Kustantinah, di Jakarta, Senin 11 Oktober. Klarifikasi ini disampaikan untuk menanggapi razia Indomie di Taiwan. Mengenai Indomie yang beredar di Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

129

Taiwan, Kustantinah tidak bisa memberi jawaban karena masingmasing negara mempunyai standar berbeda. “Persyaratan yang kita terapkan mengacu pada syarat secara internasional, yakni Codex, badan standarisasi internasional. Sesuai standar itu, kita kembali mengkaji agar bisa mendapatkan risiko paparan maksimum dari bahan tambahan pangan,� ujarnya.

Kini Otoritas Pertanian, Makanan, dan Hewan Singapura (Agri Food and Veterinary Authority/AVA) tengah menyelidiki untuk memastikan produk Indomie di Singapura aman dikonsumsi.

Penelitian tersebut dilakukan menyusul laporan bahwa Taiwan telah melarang produk Indomie. Otoritas Taiwan mengatakan mereka menemukan kandungan bahan pengawet para hydroxy benzoic acid di mie produk Indomie. Bahan pengawet tersebut, menurut Taiwan, biasa dipakai untuk kosmetik. AVA mengatakan para hydroxy benzoic acid tidak boleh dipakai di mie instan yang ada di Singapura. AVA sudah menguji produk Indomie. Namun, hasilnya belum diketahui. Merekapun belum menarik produk Indomie saat ini. Bagaimana dengan merk mie yang lain? Menurut Waspada Online (13/10) “Konon, Mie Sedap produksi kelompok Wings juga mengandung bahan pengawet sejenis, kalaupun tak sama persis. Jika betul, Wings juga harus dipersoalkan produknya, jangan malah bersorak gembira karena Indomie lagi disorot karena berpotensi membahayakan kesehatan�.

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sebagai produsen Indomie menyatakan produk-produk miliknya telah sepenuhnya memenuhi panduan dan peraturan yang berlaku secara global, yang sudah ditetapkan Codex Alimentarius Comission, sebuah badan internasional yang mengatur standar makanan.

Nah, benar atau tidaknya indomie ini mengandung bahan pengawet koesmetik ya pemerintahlah yang harus bijak menanggapinya. Biasanyapun tak berpengaruh besar do bagi orang Indonesia. Jangankan pengawet kosmetik, pengawet mayatpun dipake untuk tahu tetap juga kita makan tahu, boraks

130

Tabrani Rab

dipakai untuk bakso tapi baksopun semakin laris manis, bahkan rokokpun yang bisa menyebabkan kanker tetap saja laku keras.

Cuma apakah memang indomie ini mengandung bahan pengawet kosmetik, atau persaingan bisnis yang nak menghancurkan Indofood, tak tahu lahhhhh saya.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

131

Airmata Duyung

H

utan di Riau ini memang sudah punah ranah. Paling tinggal tak lebih dari 500 ribu Ha, inipun digasak oleh pencuripencuri kayu. Hampir 72,3 persen dari tanah Riau dibagi pada perkebunan besar yang meminjam duit dari Bank Indonesia dan termasuk ke dalam kredit BLBI yang tak terbayar sebesar 136 triliun Rupiah.

Dulu di zaman Iman munandar jadi Gubernur ada formulir yang isinya dalam dua minggu perkebunan harus sudah diberikan kepada investor termasuk PT ADEI yang dimiliki oleh Asrul Harahap dan yang kemudian di jual kepada Malaysia. “Mana hutan yang dialokasikan untuk Asrul?”, kata Imam Munandar kepada Agraria Riau. Karena sang Agraria lama menjawab maka Imam Munandar pun mengambil cap dan dengan dengan jari telunjuknya mencap “Ini untuk pak Asrul” kebetulan saya masih dalam ruangan Gubernur. Alangkah kagetnya saya bahwa yang diberikan Imam Munandar itu daerah yang paling asli dari Sakai yaitu Penaso. Ketika PT ADEI di jual kepada Malaysia dan kuburankuburan Sakai akan diescavator maka saya pun memberikan 200 parang panjang kepada Sakai dan memerintahkan bakar saja escavator mereka. Berkali-kali saya diundang konsul Malaysia untuk menyelesaikan tanah ini. Tetapi kekuasaan juga yang menang. Pokoknya orang sakai jadi terpinggirkan di Desa Pinggir.

Ini berulang lagi pada Lim Sie Liong dengan PT. Salim Group yang disiapkan Soeripto 500 ribu Ha.

132

Tabrani Rab

Bagaiman pula nasib orang-orang Melayu yang tinggal di sepanjang sungai di Riau? Maka tiap hari pula kita mendengarkan beribu ikan mati terapung dari sungai Kampar juga di sungai Siak. Jelas-jelas clorin penyebabnya tapi dari pemerintah sekedar nasebatlah kepada perusahaan. Sementara nelayan yang menangkap di sungai Siak tak lagi dapat mengharapkan hidup dari ikan. Pokoknya bila rezeki Riau diatas minyak dan dibawah minyak, ini untuk Jakartalah, untuk penduduk setempat ya kurok ditambah dengan segala limbah yang menghancurkan hidup mereka.

Apa hak ulayat diakui? Kata Undang-Undang Pokok Agraria yang tiap tahun diperingati itu ada, kata pemerintah yang mengeluarkan HGU itu tak ada. Inilah kerja saya tiap hari, dari kebun satu ke kebun lainnya. Pidato menyatakan hak ini adalah hak rakyat tapi kalau sudah datang baju hijau pembeking entah tentara entah tidak menangkap penduduk setempat, sekali lagi pula ke kantor polisi untuk membebaskan orang Melayu yang kena tangkap. Saya kira paling sedikit 10 kali saya datang ke Pengadilan Bangkinang untuk menyatakan tanah itu adalah tanah ulayat tapi Hakim nya ketuk palu “takkk…”. Tak ada milik Melayu lagi do, habislah sudah.

Di acara puncak 50 tahun Agraria Nasional di Istana Negara, Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/10/2010) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menitikan air mata saat memberikan sambutan. Apa pasal? Presiden terharu karena sekira 5.141 keluarga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mendapatkan tanah dari negara untuk lahan pertanian. ”Agar rakyat jadi tuan tanah di negeri sendiri, menjadi tuan yang memiliki air dan bumi yang ada kekayaan alam didalamnya,” ujar Presiden lantas terdiam sejenak meneteskan air mata dan berdehem. “Maafkan saya. Saya terharu melihat tadi,” katanya lagi. Untuk beberapa detik Presiden terdiam dan setelah bisa menguasai perasaan terharunya, Presiden melanjutkan sambutannya. ”Konsitusi kita jelas, konstitusi kita sudah mengatur dengan gamblang bahwa bumi dan air dikuasai Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

133

negara untuk digunakan oleh rakyat. Saatnya telah tiba bahwa kita sungguh-sungguh mengimplementasikan cita-cita luhur, bahwa rakyat harus mendapatkan akses yang lebih besar, lebih luas, agar kesejahteraan mereka lebih meningkat di negeri ini,� papar dia. Sebelum Presiden memberikan sambutan, Kepala Badan Pertahanan Nasional Joko Winoto memberikan sertifikasi tanah milik negara kepada beberapa perwakilan dari masyarakat Kabupaten Cilacap.

Dalam acara ini diserahkan sertifikat sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2008 dari: Pertama, Lembaga Sertifikasi Internasional PT Mutuagung Lestari Mutu (Mutu Certificatiion international) oleh Direktur Utama PT Mutuagung Lestari Arifin Lambaga, kepada: a. Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta b. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur c. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Kedua, Lembaga Sertifikasi Internasional PT SGS Indonesia oleh Managing Dorector PT SGS Indonesia, Guy Escarfail, kepada: a.

Kantor Pertanahan Kota Bandung diwakili oleh A Samad Soemarga b. Kantor Pertanahan Kota Depok diwakili oleh Syafriman. Ketiga, Lembaga Sertifikasi Internasional PT Tuv Internastional Indonesia oleh Dirut PT Tuv International Indonesia, Muh. Bascharul Asana kepada Sub Direktorat Bidang Tanah pada Direktorat Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang, Deputi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah diwakili Djoned Yulianto.

Sayapun teringat kepada rencana Bupati Bengkalis Syamsurizal memberikan bibit kelapa sawit kepada Dompas. Tak mudah do, kelapa sawit ini layu dan tak berkembang entah pupuknya entah tanahnya, berapalah akan dapat penduduk kalo ditanam 2 batang kelapa sawit?. Betul nenek moyang kita dulu betanam di halaman rumahnya tapi ada jambu bol, rambutan, sekedar untuk makan sendirilah. Kalau kelapa sawit haruslah dalam skala besar.

Selamat 50 tahun Agraria Nasional. Masih ada secercah harapan untuk petani. Paling tidak menjadi sebuah impian, dan selama masih ada impian selama itu pula ada harapan. Namun

134

Tabrani Rab

dibalik itu kehidupan rakyat banyak yang telah kehabisan hutan dan kebagian limbah, inilah yang harus kita renungkan. Sayapun teringat cerita Heri Haerudin, warga Dusun Watubara, Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur yang berhasil menangkap ikan langka jenis duyung. Konon ikan itu memiliki susu, rambut, pusar, jari tangan dan jenis kelamin layaknya jenis kelamin wanita. Bahkan pada malam hari ikan itu sempat meneteskan air mata. Air mata ikan duyung ini dipercaya memiliki khasiat untuk usaha dan kehidupan. Bagaimana dengan airmata presiden? Tak tahulahhh‌.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

135

Kok Minyak Tanah Makin Tinggi?

D

ibulan-bulan terakhir ini tak kering-keringnya kita menangisi tanah air. Dikala musim hujan banjir, wabah malaria, muntaber, hancurnya jalan raya, hancurnya perekonomian rakyat karena terendamnya hasil panen, listrikpun kejab hidup kejab mati.

Lolongan dahsyatnya akibat gempa dan tsunami yang menelan ratusan nyawa di Mentawai bahkan puluhan nyawa oleh letusan gunung merapi di Yogyakarta, seolah-olah menenggelamkan konflik yang tak berkesudahan dan mengingatkan kita kepada janji Tuhan untuk menurunkan bala ketika umat-umat yang berkonflik ini tak sudah-sudahnya menimpa negara ini.

Ketika saya ke New Delhi tak jauh dari tempat tinggal Perdana Menteri dan masih di komplek Kedutaan Besar adalah jalan namanya “Gatot Subroto”. Sayapun bertanya kepada teman saya dari Banglor “Kenapa namanya jalan Gatot Subroto”? Dia menjelaskan, betapa besarnya peranan Indonesia 20 tahun yang lalu terhadap harga minyak OPEC. Itu dulu, waktu Indonesia masih menjadi anggota OPEC dan pengekspor minyak yang dapat menentukan harga minyak dunia.

Bagaimana dengan sekarang? Satu-satunya pemandangan antri minyak tanah yang terpanjang di dunia termasuk di Jakarta sepanjang tembok Cina dengan jatah 3 liter adalah merupakan satu-satunya pemandangan yang aneh di dunia. Apa pasal? Masak kita punya minyak dulu di Riau pernah mencapai 1,1 juta barel, belum lagi di Natuna. Seorang pegawai Exxon memberi tahu kepada saya ketika di Natuna “Minyak tu dibantai inyo inyo Ngah,

136

Tabrani Rab

macam mana kita tak makan hati�. Ketika dilaporkan kepada Yusuf Kalla bagi hasil Exxon di Natuna itu apakan tidak saja, maka Yusuf Kallapun jadi terheran-heran. “Kalau begini tanda-tanda apa ni Ngah?�. Negara ini tak lagi pernah becus mengurus rakyatnya. Kalau negara ini presidennya sudah yang terbaik, SDAnya cukup sementara orang di Riau sibuk dek mencari minyak tanah dan pipa angguk Caltex terus juga mengangguk apalagi nak dicakap. Entah bacin, entah bero, entah kepunan, entah hidung tak mancung pipi tersorong-sorong, lengkaplah sudah tangisan orang Riau.

Bagaimana produksi minyak di Indonesia? Makin tahun makin mengurang persis seperti PT. Bumi Siak Pusako. Dulu 30 ribu barel per hari bahkan waktu Caltex 50 ribu barel per hari, sekarang tinggal 20 ribu barel per hari. Indonesia memiliki ladang minyak bumi sebanyak 150 buah, namun hanya 58 buah di antaranya dalam proses produksi, dengan hasil berkisar 900.000 hingga satu juga barel per hari. Produksi minyak di Indonesia cenderung mengalami penurunan dari 1,3 juta barel per hari menjadi satu juga barel. Bahkan sampai dengan Oktober ekspor minyak per hari hanya 850 ribu barel. Nah, bila rekor tertinggi dari minyak Riau saja satu juta barel per hari dan waktu lalu sampai dengan 2 juta barel per hari. Dikira Lapindo menghasilkan minyak rupanya lumpur. Maka berbisik-bisik inipun diteruskan sehingga terdengarlah suara berkurangnya impor BBM ini menimbulkan spekulasi bahwa pasokan BBM bersubsidi di pasar akan berkurang.

Hal ini diperkuat dengan pertanyaan sejumlah pejabat yang mengusulkan agar penjualan premium dibatasi. �Ngah, kapotang minyak tanah ko onam ribu nyo seliter, kini ko lah lobiah lapan ribu Ngah �, kata Tek Idar yang mengadu kepada saya. Apa kata koran? Harga minyak tanah sudah sangat tinggi.

Kalau tetap dipatok dengan harga sedemikian siapa yang sanggup membelinya. Mana harga kebutuhan juga masih tinggi. Kalau sudah seperti ini, dengan apa akan mencukupi kebutuhan sehariTempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

137

hari. Program konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 kilogram berdampak terhadap melonjaknya harga minyak tanah per liternya ditingkat pengecer. Apalagi dengan mulai ditariknya minyak tanah bersubsisi sebesar 50 persen dari kuota ditetapkan pemerintah serta masih gamangnya masyarakat menggunakan gas tersebut.

Konon tingginya harga minyak tanah ini karena adanya dugaan permainan dari beberapa orang. Sebab saat ini masyarakat memang masih enggan memanfaatkan tabung gas 3 kilogram, karena takut.

Dengan kondisi tersebut ada yang memanfaatkan ketika warga masih beralih ke minyak tanah, harga dipatok sangat tinggi. Warga Bangkinang Rabiah mengatakan ia harus mengurungkan niatnya untuk membeli minyak tanah, karena harga mitan ditawarkan hingga Rp. 10.000 per liternya. Harga tersebut terjadi di pasar, saat ini berbelanja harian. Rabiah mengakui dirinya memperoleh paket tabung gas 3 kg, namun barang tersebut sama sekali tidak dipakainya. Alasannya masih takut dan hanya menjadikan tabung gas tersebut sebagai pajangan didapur. Harga minyak tanah sudah sangat tinggi. Kalau tetap dipatok dengan harga sedemikian siapa yang sanggup membelinya. Mana harga kebutuhan sehari-hari juga masih tinggi. Kalau sudah seperti ini dengan apa saya akan mencukupi kebutuhan sehari-hari. “Tak ada hidup kami lagi do Pak, anak kami banyak untuk bersekolah, tak usahkan beli baju baru, perut saja tak terisi, sebab nak masakpun susah. ho...hoo.... hoo, tolonglah Pak�.

Anehnya lagi dalam jumlah angka pengangguran bertambah tentulah angka kemiskinan bertambah pula karena BBM minyak tanah naik dan naik terus. Daerah-daerah di perkampungan yang tadinya sudah miskin makin bertambah miskin. Tentulah karena kemiskinan ini memang dibuat, desa-desa yang tadinya tak tersentuh oleh pembangunan makin miskin. Angka kemiskinan yang makin besar menyebabkan sirnanya cita-cita yang mulia pembangunan desa tak lagi punya makna. Yang jelas apapun program yang dibuat duitnya ditelan oleh korupsi. Tak ada yang

138

Tabrani Rab

mampu mengaudit dari kemajuan desa sekalipun dibuat parlemen desa karena korupsi memang telah menjalar meresap disendisendi desa.

Apa kesimpulannya? Kita ini tambah kaya atau tambah miskin, kok minyak tanah makin mahal? Jawablah sendiri. Yang jelas menarik nafaspun dah susah. Minyak tanah antriannya semakin panjang dan semakin mahal, sebentar memakai gas, sebentar memakai batu bara, mungkin juga pakai arang atau kayu bakar, padahal apakan tidak saja, lantaklah.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

139

Datang dan Meradang

"

T

rangg….teng…teng… Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan, sayang engkau tak duduk disampingku kawan, banyak cerita yang mestinya engkau saksikan di tanah kering bebatuan, ohh… ohhh….tubuhku terguncang dihempas batu jalanan, tapi tergetar menambah kering rerumputan, perjalanan inipun serti jadi saksi, gembala kecil menangis sedih, oh…ohh… kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa, bapak ibunya telah lama mati, ditelan bencana tanah ini. Sesampainya dilaut kukabarkan semua kepada karang, kepada ombak, kepada matahari, tetapi semua diam, tetapi semua bisu tinggallah kusendiri terpaku menatap langit….

Barangkali disana ada jawabnya, kenapa ditanah ku terjadi bencana, mungkin Tuhan mulai bosan, melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang”.

Alangkah sedihnya kita yang selalu mendengar negeri ini dilanda oleh banjir, gempa, tsunami dan meletusnya gunung merapi. Nasib negeri inilah kalau tidak dihadang oleh korupsi, ya oleh gempa bumilah. Apa nak dicakap. Diawali dari bencana Tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 yang menelan korban ratusan ribu orang meninggal, belum termasuk orang hilang, luka-luka dan kerusakan harta benda serta berbagai sarana dan fasilitas. Bencana gempa dahsyat di atas 7 skala richter di Sumatera Barat tahun 2009, yang bukan hanya mematikan sejumlah manusia tapi juga memporak-porandakan beberapa kota, terutama kota Padang sebagai ibu kota provinsi. Lalu disusul oleh

140

Tabrani Rab

berbagai bencana alam lain, baik berskala kecil, sedang maupun besar. Hingga ke bencana alam Wasior, Mentawai dan Merapi yang terjadi hampir pada saat yang bersamaan. Kecamatan Wasior di Papua Barat, diterjang longsor dan banjir bandang. Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat, diguncang gempa dahsyat dan dihantam tsunami. Gunung Merapi di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, meletus berulang kali hingga memuntahkan asap/awan dan lahar “super” panas serta debu tebal.

Alampun kini bukan sekedar tidak bersahabat lagi, namun sudah terkesan tidak berperikemanusiaan. Cuaca ekstrem yang tidak tahu dan tidak memberitahukan kapan dan akan kemana (dimana) datangnya, membuat manusia tidak sempat untuk bisa mengantisipasi. Kecuali hanya bisa pasrah dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing dari amarah alam. Termasuk Mbah Maridjan si “roso-roso” yang populer dan kontroversial, sang penjaga Gunung Merapi, turut menjadi korban. Menghembuskan nafas terakhirnya karena diterjang lahar panas yang dimuntahkan letusan dahsyat gunung Merapi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pagi ini menuju Mentawai guna melihat kondisi di sana. SBY dan Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono dijadwalkan berangkat pukul 09.00 WIB ke Kecamatan Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai dengan menggunakan dua helikopter Puma. Tiba-tiba SBY mendapat pelukan dari seorang ibu korban tsunami Mentawai. “Iya Bapak, saya ini beginilah (sambil menangis). Kami berkumpul dengan teman-teman disini”. Sambil menangis, para warga korban tsunami mengaku kehilangan keluarga dan harta bendanya. Dia juga mengatakan memang menunggu kedatangan Presiden dan bantuan dari pihak luar. SBY pun berusaha menenangkan warga yang semakin menangis ini. Suasana semakin sedih, air mata SBY membasahi pipinya. Ibu Ani Yudhoyono yang melihat hal itupun lalu menyerahkan selembar sapu tangan kepada suaminya. SBY kemudian menyeka air matanya dengan sapu tangan tersebut.

“Siapa lagi yang kehilangan?,” tanya SBY. Tampak suasana haru Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

141

ini dalam rangkuman foto SBY dengan korban tsunami. SBYpun menanyakan dimana keluarga, dimana kampung dan banyak pertanyaan lagi. Tampak air mata SBY meleleh. Lalu surat kabarpun menulis “Air mata SBY meleleh”.

SBYpun melanjutkan perjalanan lagi ke Padang dan ke Jakarta.

SBY menyatakan akan menunggu kedatangan PM Australia Julia Gillard di Istana Negara. Tak banyak yang dibincangkan dengan PM Australia ini. Dan tren TV selanjutnya presiden melanjutkan perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta. Tak banyak yang ditayangkan televisi kecuali presiden beramah-tamah dengan korban merapi.

Presiden dan Ibu ikut makan malam bersama di Merapi, sambil disuguhkan makan malam. Tampak bungkus nasi yang kecil dan bila dibuka nasi ini rupanya sudah dikasih kuah. Langsung presiden bilang “Kok bungkusnya kecil, rasanya masih kurang untuk makan malam”. Tampak para Menteri tertawa. Jam 3 pesawat presiden sudah meninggalkan Jogyakarta. Suasana merapi makin ramai.

Surono selaku Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementrian ESDM segera mengumumkan bukannya merapi bertambah tenang tapi makin gelap gulita. Surono menyebut letusan kali ini sebagai kejadian istimewa. Alasannya, letusan kali ini tiga kali lebih besar dibandingkan letusan pertama “Ini istimewa, lebih besar dibandingkan dengan (letusan) tanggal 26 lalu,” ujarnya.

1.20 menit dari jam 3 pemandangan di merapi gelap gulita. Lampu listrikpun tak bisa dihidupkan. Betul-betul gelap gulita sampai lewat dari jam 6. Bahkan Surono menambahkan jarak aman untuk merapi berubah dari 10 km menjadi 15 km. Wartawan posko merapi diminta untuk turun lebih jauh dan berita yang disampaikannya terpaksa dipotong. Hingga Jumat pagi pengungsi mencapai 77 ribu jiwa. Dikira dengan kedatangan SBY akan membawa kedamaian untuk merapi. Tapi justru sebaliknya, empat kali dihitung titik kegelapan merapi makin meradang. Keadaan inipun terus berlanjut sampai malamnya dalam kepanikan warga dan merapi makin menjadi-jadi. ***

142

Tabrani Rab

Cagub dan Cawakot

D

arimana anda membaca seorang akan jadi calon Gubernur atau calon Walikota? Jawabnya mudah. Kalau gambarnya di situ-situ saja dan tidak dipindah-pindah alamat jadi Cagub atau Cawakot. Calon Walikota akan bersih, sebab pemilihan tinggal 2 bulan lagi, bagaimana calon Gubernur? Inilah yang susah.

Sementara dipasang gambar Herman oke, gambar Firdaus oke juga. Datang lagi Nasrun ditempel juga gambarnya besar tuu di depan MAN2. Ini bertahan tapi yaa sikit lagi hilang. Datang pula Bupati Inhil, gambarnya sih boleh tapi tiga hari sudah ditempel dengan kain hitam, entah siapa yang menempel tak tahu.

Entah untuk keberapa kalinya mutasi dilakukan di seputar Pemerintah Provinsi Riau. Tentu saja pidato gubernurpun menyatakan mutasi hal yang biasa saja. Yang dimutasikanpun ada yang hilang dari peredaran, ada yang beganti tempat, yang paling tak enak tentulah yang hilang dari peredaran. Kelihatannya mutasi ini seperti mutasi Melayu juga sebentar cocok, sebentar cabut.

Sekretaris Daerah Propinsi Riau, Wan Syamsir Yus mewakili Gubernur Riau HM Rusli Zainal melantik dan mengambil sumpah para pejabot eselon II, III dan IV yang mendapatkan jabatan baru. Pejabat yang dilantik dan disumpah Selasa (9/11) malam itu berjumlah 230 orang. Menurut Syamsir Yus, tugas berat yang harus diemban itu antara lain menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012, dan mempercepat realisasi program di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih belum maksimal. Selain itu juga proses pengentasan kemiskinan di pedesaan, peningkatan

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

143

infrastruktur, mempertahankan dan melanjutkan pertumbuhan ekonomi daerah. “Semua ini menjadi tugas bagi para pejabat yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya ini,� ungkap dia.

Dia mengatakan, amanah yang diberikan kepada pejabat yang baru dilantik bukanlah merupakan bebas, melainkan amanah dan kepercayaan pimpinan yang harus dipertanggungjawabkan dengan kinerja yang dimaksud. Proses perpindahan posisi di beberapa satker menurutnya merupakan upaya mendukung program reformasi birokrasi dalam mewujdkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Kondisi itu tentunya dapat terwujud dengan kualitas aparatur negara yang handal dan bertanggungjawab.

Memang tidak ada yang istimewa atau perubahan drastis dalam mutasi kali ini, khususnya untuk pejabat eselon II. Sebanyak 15 pejabat di eselon II yang dimutasi hanya mengalami pertukaran posisi dan promosi.

Satu-satunya pejabat baru yang dipromosi adalah mantan Bupati Bengkalis, Syamsurizal yang diplot sebagai kepala inspektorat. Hal lain yang terasa unik adalah kembalinya HM Wardan menjabat posisi Kepala Dinas Pendidikan setelah beberapa waktu menjabat Kepala BMP Bangdes. Tak heran jika usai pelantikan, beberapa pejabat eselon II yang dimintai tanggapan tampak memberikan jawaban seadanya. Tengku Dahril misalnya ia menganggap biasa-biasa saja mutasi kali ini dan tak ada yang luar biasa. Demikian pula dengan mantan Kepala Dinas PU Firdaus MT yang menempati pos baru sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana “Sebagai pegawai negeri saya tentu mengikuti aturan saja. Jadi bagi saya biasa-biasa saja�.

Sedangkan mantan Kadisdik Riau Irwan Effendi saat dijumpai di pintu keluar ruangan pelantikan sambil berjalan meninggalkan ruangan mengucap kata Innalillahi sambil tertawa dan meninggalkan ruangan itu. Penempatan kembali Wardan sebagai kepala Dinas Pendidikan memang menimbulkan pertanyaan.

Karena sebelumnya Wardan sudah pernah menempati posisi

144

Tabrani Rab

tersebut. Bisa jadi Gubernur menilai Wardan saat menjabat Kadis Pendidikan dulu cukup baik. Sehingga Gubernur kembali mempercayakan posisi strategis tersebut atau mungkin pertimbangan lain, entah apa kitapun tak tahu. Tampuk kekuasaan di masa depan dapat kita ramalkan hanya berbagi jabatan dan rezeki adalah sama bahayanya, karena tak menetes pada rakyat banyak yang tetap bergelut dengan kemiskinan dan tidak pula tercurah pada pendidikan yang akan mendewasakan daerah ini.

Riau Terkini.com menulis “Sejumlah kalangan mencurigai mutasi pejabat eselon II Pemprov Riau bermuatan politis, namun Ketua DPRD Riau Johar Firdaus menepisnya dan menghimbau masyarakat tak mengkedepankan kecurigaan. Mutasi merupakan hal yang wajar dilakukan dan itu adalah hak priogratif gubenur yang tidak dapat diganggu dan dicampuri. Kenapa Mutasi dilakukan setelah pengesahan APBD dan menjelang Pemilu Kada. Johat juga membantah jika hal itu telah dilakukan kepada Firdaus MT yang telah dimutasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum menjadi Kepala Badan Penanggulan Bencana. Dimana ada wacana Firdaus akan ikut dalam bursa calon Walikota Pekanbaru, sehingga Firdaus di posisikan pada badan yang tidak memiliki anggaran. “Itu adalah hak dari pada gubenur, yang bahasanya keputusan yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Begitu juga kami, dewan tidak memiliki hak untuk itu. Kalo ada, bertambah nanti tugas dewan,� jelas Johar.

Sumber daya alam di Riau ini telah terkuras habis, sementara membludaknya penduduk dan membanjirnya pendatang menyebabkan Riau memerlukan penanganan pemerintahan yang lebih baik. Itu pulalah yang tidak kita miliki sementara dalil yang telah digariskan, bahwa profesi terkubur oleh mutasi menyebabkan tulisan ini pertu kita turunkan. Apapun idola yang ingin kita bentangkan Wawasan 2020 maupun menggantungkan cita-cita di langit, satu hal yang kita lupakan, kita tidak berakar ke bumi. Ya, tapi sudahlah mutasi ini hal yang biasa-biasa saja.

Semuanya biasa saja.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

145

Entah berapa puluh kali mutasi ini terjadi di Riau, tapi anehnya nasib rakyat Riau begitu juga. Lebih dari 55 persen di bawah ambang kemiskinan dan tema ini jugalah yang menjadi pidato petinggi-petinggi dan sekaligus menjadi tangisan rakyat kecil. Lantak dikaulah, ape nak ati buat. Kata pepatah, “batang padi tecuat, telo tegantung�, ape nak ati dibuat, rakyat menanggung gung...gung... gung.

146

Tabrani Rab

Mafia Indonesia

A

dalah kasus korupsi. Darimana asalnya? Mudah ditebak.

Seorang pegawai rendahan pajak berpangkat IIIa yang sama dengan S1 masuk kedalam pegawai pajak. Kemudian sang pegawai ini bermain mata dengan pimpinan-pimpinan partai. Siapa saja yang berkenan? Antara lain Aburizal Bakrie. Patgulipat pajak yang ratusan miliar jatuh hanya menjadi ratusan juta. Permainan pada tingkat ini tentulah permainan anak SD. Akan tetapi ketika diketahui dibelakang Ical ini adalah sang ketua Golkar maka perkara inipun menjadi heboh.

Apa pasal? Karena sang pegawai bermain mata antara duit yang dimiliki dengan kasus pertentangan partai di Indonesia.

Tentulah antara SBY dengan Aburizal Bakrie. Dan tak tanggungtanggung lebih dari 60% suara dimenangkan oleh SBY sementara sang Golkar tinggal menjadi anak kecil. Sang ketua Golkar Yusuf Kalla yang dulu menjadi wakil presiden dengan mudahnya ditindak dan kepepet ke PMI. Permainan Ical dengan Gayus ini tidak lagi sembarangan. Sebab masalahnya yang satu menuju partai besar yakni partai Demokrat dan yang lainnya sudahlah suit dipreteli oleh Gayus kini Ical sedang ditangani oleh Kapolri, adakah pertemuan antara Ical dengan Gayus di Bali. Dipasanglah CCTV dikamar Gayus. Tapi bagaimana mencari perbualan antara Gayus dengan Ical di Bali? Bola inipun menggelinding ke TVone dan sempat pula Ical ditanya oleh sang sekretaris pengacara yang memimpin TVone “Apakah ada pertemuan dengan Gayus di Bali?�.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

147

Pada Sabtu pagi, Ical disebut-sebut bertemu dengan Gayus di sebuah resort yang dimiliki seorang politisi Golkar. Ical diduga didampingi oleh Fuad Hasan Masyhur, Ketua bidang informasi dan penggalangan opini DPP Golkar yang juga pemilik travel haji dan umrah yang terkenal. Sebelumnya diberitakan Golkar mengancam akan menempuh langkah hukum jika isu tidak sedap terkait pertemuan Ical dengan Gayus di Bali terus dihembuskan.

Gayus sendiri sudah mengakui dirinya adalah sosok pria yang mengenakan wig yang tertangkap kamera sedang menonton pertandingan tenis di Bali.

Ical membantah adanya pertemuan tersebut dan menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanyalah bentuk intrik politik. Ical meminta semua pihak berhenti menebar isu pertemuannya dengan mafia pajak Gayus Tambunan di Bali. “Isu itu saya kira sesuatu yang tidak layak kita teruskan, itu suatu bentuk intrik politik dan itu tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya untuk bangsa yang produktif,” ujar Ical. Menurut Ical, intrik tersebut sengaja ditebar oleh kalangan yang takut dengan kekuatan Golkar.

Ical meminta pihak yang menebar intrik untuk memilih jalan persahabatan membangun bangsa. “Karena trik politik seperti itu harus diganti dengan pertukaran sesuatu ide dan gagasan untuk bangsa kita kedepan. Wajar saja dalam posisi Ketum Golkar yang dilihat kemajuan Golkar begitu besar mereka takutkan, mereka takut pada kemenangan Golkar di 2014 nanti,” kata Ical. Kehadiran Gayus dan Aburizal Bakrie di pertandingan tenis bisa jadi karena kebetulan semata. Tapi tak tertutup juga kemungkinan ada kaitannya dengan kasus suap yang melibatkan Gayus tambunan.

Sebab, seperti diketahui, Gayus pernah mengaku mendapat suap sekitar Rp 30 miliar dari tiga perusahaan Grup Bakrie, yakni Bumi Resources, Kaltim Prima Coal, dan Arutmin Indonesia. Sebelumnya anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, sempat menuding Golkar sebagai partai yang kerap menganggu pemerintahan SBY. Dia menilai politisi Golkar kerap melakukan manuver politik yang mengganggu pemerintah. “Mereka (Golkar)

148

Tabrani Rab

yang sering bikin manuver politik. Kayak Bambang Soesatyo. Itu yang suka mengganggu suasana”.

Partai Golkar menolak disebut sebagai pengganggu pemerintahan. Sikap kritis dari Golkar justru dianggap untuk memperkuat pemerintahan. Komentar itu dilayangkan Sekretaris Golkar, Idrus Marham. “Kami justru konsisten, amanat kita untuk menjaga pemerintahan dalam sistem presidensial lima tahun kedepan. Kita mengkritisi dalam rangka menguatkan bukan untuk menjatuhkan,” kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Menurut Idrus tugas dari partai politik terutama yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat adalah melakukan pengawasan. Menurut dia, menjadi salah kalau kritis niatnya menjatuhkan. “Karena ketika pemerintahan ternyata gagal maka Golkar juga berada didalamnya,” tukas Idrus lagi. Mestinya, sambung mantan ketua umum KNPI itu lagi, tradisi politik yang diwarnai dengan intrik harus diganti dengan perdebatan konsep. Ini sebabnya, Golkar kata Idrus telah mengubah pandangan partai dengan menggunakan konsep.

Terungkapnya pelesiran terdakwa kasus mafia pajak Gayus Tambunan memaksa Polri memperketat pengawasan di rumah tahanan markas komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. “Lihat sajalah nanti, kita sudah melengkapi dengan kamera CCTV, pintu masuknya kita pakai pemindai sidik jari, sudah kita pasang semuanya,” kata Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi.

Sebelumnya, fasilitas tersebut tidak ada di rumah tahanan tersebut, sehingga disinyalir praktik suap oleh tahanan terhadap aparat polisi penjaga rumah tahanan dapat berjalan mulus.

Akibatnya, tahanan dapat bebas meninggalkan selnya. “Jadi insya Allah untuk saat ini di rumah tahanan Brimob, orang yang tidak berwenang tidak bisa keluar masuk Rutan, itu saja,” jelas Ito. Pengetatan pengamanan ini tidak hanya berlaku pada Gayus yang mendekam di rumah tahanan tersebut, tapi juga terhadap dua tahanan lainnya yakni Komjen Susno Duaji dan Kombes Wiliardi Wizar.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

149

Apa kata Ical? “Inikan usaha saja untuk mengecilkan partai Golkar”. Padahal hubungan SBY dengan Ical biasa-biasa saja dalam hari ulang tahun Golkar ke-46. Padahal menurut Ical partai Golkar sedang naik daun. Kemana lagi kasus Gayus dan Ical bermain?

Hadirinpun tahu bahwa Gayus bukan orang kecil. Tapi orang besar yang dimasukkan dalam penjara kecil. Maka TVone-pun memuat berita “Gayus mafia Indonesia” yang memainkan skandal politik dengan tema duit korupsi. Barulah polisi tahu perlunya dipadang CCTV di kamar Gayus. Tapi sudah terlambat. Yang menjadi soal sekarang bagaimana Pak Polisi bisa menangkap Ical? CCTV pun tak ada. Apalagi pembicaraan antara Gayus dengan Ical yang menyangkut duit. Inilah yang dibincangkan MetroTV susahnya berita pertama didapat. Aaa.. inilah mafia Indonesia.

150

Tabrani Rab

Hukum Atau Tindakan

M

emang Indonesia ini sulit untuk menimbang-menimbang kasus hukum atau tindakan terhadap Gayus Tambunan.

Mau dibilang masalah korupsi artinya tak terjangkau oleh hukum, mau dibilang masalah hukum tentulah hanya sepenggal. Namun Presiden menetapkan masalah Gayus adalah masalah hukum.

Artinya masalah kepolisian dan Jaksa. Kalau ini lepas maka Gayuspun bebas. Timbullah muka baru Busyro Muqoddas orang yang bisa menganalisa secara hukum dan memurukkan Gayus ke penjara, mungkin juga hukuman mati.

Komisi III DPR akhirnya mendaulat Busyro Muqoddas dengan dua kemenangan sekaligus. Pertama sebagai Pimpinan KPK serta sebagai Ketua KPK. Mengapa Busyro yang menang? Kemenangan ganda. Itulah sebutan yang layak kepada Busyro Muqoddas dalam pemilihan pimpinan KPK dan Ketua KPK. Saat proses pemilihan calon pimpinan KPK, Busyro meraih 34 suara, sedangkan Bambang Widjojanto meraih 20 dan satu suara abstain. Perolehan Busyro disumbang FPD (14 suara), FPDIP (9 suara), FPAN (5 suara), FPPP (5 suara) FPKB (3 suara). Kemenangan kedua Busyro, ia mampu mengalahkan empat komisioner KPK lainnya. Busyro meraih 43 suara, Bibit Samad Riyanto 10 suara dan M Jasin dua suara.

Sedangkan Chandra M Hamzah dan Harjono Umar tidak meraih suara sama sekali. Di kemenangan ini, Busyro all out didukung banyak fraksi minus Golkar dan Hanura.

Kemenangan Busyro hingga dua kali ini, dikonfirmasi ke sejumlah fraksi dan realitas di lapangan, sama sekali bukan

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

151

karena andil Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi. Faktanya, dua fraksi peserta koalisi yakni Partai Golkar dan PKS justru memilih Bambang Widjojanto bersama Partai Gerindra dan Partai Hanura. Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah menegaskan tidak ada urusan dengan Setgab Koalisi dalam pemilihan pimpinan dan Ketua KPK. Fahri memberi alasan mengapa PKS mengarahkan dukungan ke Bambang Widjojanto.

“Bambang memiliki karakter yang kuat. Awalnya kami ragu dia memiliki komitmen untuk melakukan sinergi antarlembaga penegak hukum, ternyata dia punya,” kata Fahri. Ia juga memberi alasan mengapa fraksinya tidak memilih Busyro Muqoddas.

Menurut dia, di usia di atas 40 tahun keberanian dan ketegasan seseorang berkurang. “Soal ketegasan, orang di usia di atas 40 sulit dilakukan. Tetapi UU KPK bisa membuat tegas kalau dia mau,” tandasnya.

Sementara Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar mengaku tidak ada instruksi terkait pemilihan pimpinan dan Ketua KPK. “Tidak ada arahan. Kami memilih sesuai hati nurani,” ujar Bambang. Sebagaimana dimaklumi, dalam pemilihan Ketua KPK, Partai Golkar mengarahkan dukungan ke Bibit Samad Riyanto.

Partai Golkar juga satu-satunya fraksi yang menolak aklamasi saat pemilihan Ketua KPK. Sementara menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari, ketetapan fraksinya untuk memilih Busyro Muqoddas dikarenakan hanya calon itulah yang melakukan komunikasi dengan fraksi PDIP. “Yang kami sesalkan Bambang sama sekali tidak melakukan komunikasi dengan kami,” ujarnya seraya membantah ada konsesi PDIP dengan Busyro Muqoddas. Lebih lanjut Eva menyebutkan, pihaknya memang tidak melakukan perjuangan secara optimal dalam memilih pimpinan KPK. Ia beralasan, pimpinan KPK hanya untuk satu tahun. “Kalau nanti pemilihan komisioner secara lengkap baru kita garap serius,” ujarnya.

Sementara anggota Fraksi Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul mengaku figur Busyro yang tenang, senior serta low

152

Tabrani Rab

profile menjadikan fraksinya memilih Busyro Muqoddas. “Busyro menang tanpa ngasorake,” ujarnya. Ia juga membantah anggapan bila Busyro lemah dalam memimpin KPK. “Pak Busyro itu ibarat muka Rinto hati Rambo,” ujarnya bertamsil.

Nah, bagaimana dengan dua kasus besar yang lagi top?

Busyro pun memiliki pandangan yang berbeda. Di kasus Gayus Tambunan, Busyro sempat berkata hal itu sangat dimungkinkan di suvervisi oleh KPK. “Dibalik kasus itu sebenarnya apa?” tandas Busyro. Menurut Busyro, desakan publik agar KPK mengambil alih kasus Gayus, patut ditindaklanjuti. Dia mengaku cukup penasaran dengan yang terjadi dibalik kasus itu. Busyro memang menghargai bila Mabes Polri tetap menangani kasus itu. “Tapi perlu juga fungsi supervisi dari lembaga penegak hukum lain atas kasus ini,” cetusnya.

Tapi tatkala berbicara soal kasus Century, sikap Busyro agak berbeda. “Diperlukan pendekatan elegan oleh KPK terhadap kasus itu,” katanya. Yang jelas, sikap Busyro atas dua kasus itu agak berbeda.

Sejumlah harapan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) Busyro Mukodas untuk membawa kemajuan dalam melawan tindakan pidana korupsi. Harapan tersebut datang dari mantan Wakil Pimpinan KPK, Erry Eriana.

Busyro diharapkan berani mengambil risiko dalam sepak terjangnya memberantas korupsi. Dia juga mengatakan evektivitas dalam melakukan pemberantasan korupsi tidak ditentukan dari lama masa kepemimpinan, akan tetapi lebih kepada kemampuan memimpin secara tegas dan lugas. “Evektivitas tidak ditentukan oleh seorang anggota pimpinan yang menjabat satu tahun, empat tahun atau lebih, tapi lebih pada kemampuan memimpin secara lugas dan transformasional. Keberanian mengambil risiko bersama”.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

153

Kerajaan atau Propinsi

D

i negara manapun di dunia ini mula-mula bentuk kerajaanlah. Lama-lama Negara itu sesudah berdiri atas nama kerajaan maka timbul pula keinginan untuk menjadikan atas nama Republik. Dikira Prancis yang pertama. Tetapi ketika George Washington mendirikan Negara Amerika, maka Eropa pun beramai-ramai menonton Amerika. Timbullah keinginan mereka untuk belajar dari Amerika. Artinya menghilangkan kerajaan dan meraup trias politika. Pertama-tama adalah pendiri negara.

Untuk mengawasi negara maka perlu pula dibuat undang-undang untuk berapa lama negara yang dipimpin perseorangan ini boleh bertahan. Corak pemerintahan ini yang disebut dengan Republika menurut Plato. Lama-lama negara lainpun mengikuti revolusi artinya untuk menopang negara ada trias politika yakni undangundang yang mengatur republik, ada peraturan keuangan yang menentukan aktivitas raja dan raja yang dipilih 4 atau 5 tahun sekali. Begitulah ceritanya republik menggantikan kerajaan atau monarki.

Di Indonesia terbalik. Mula-mula ada kerajaan kemudian atas dekrit Presiden ditopanglah trias politika. Lama-lama kerajaan yang banyak tersebar di Indonesia oleh revolusi Soekarno diganti menjadi republik termasuk sebuah Kesultanan Yogyakarta. Raja maupun Soekarno sangat setuju digabung dengan republik yang besar ini menjadi Republik Indonesia. Akan tetapi sesudah Sultan meninggal dan meninggalkan pesan tidak lagi mau menjadi bentuk kerajaan, lama-lama Sultan Hamengkubowono IX dan

154

Tabrani Rab

Pakubuwono X sebagai wakil Sultan habislah era kerajaan.

Tetapi Hamengkubowono IX dari permulaan sudah membela Republik. Maka kini Hamengkubowono X tidak menyadari konsensus ini bahkan melalui Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid tetap mempertahankan kerajaan. Timbullah masanya sesudah Republik dipimpin oleh SBY masalahnya menjadi masak.

Timbullah keputusan SBY untuk menghilangkan hirarki dalam system republik Indonesia. Walaupun akan diserahkan oleh SBY kepada DPR RI tapi keadaan kacau-balau antara system kerajaan Yogyakarta dengan Republik Indonesia tak dapat lagi ditunda.

Harus masak menjadi kerajaan yang hilang dan republika tetap mempertahankan diri. “Saya tak mau harus berhadapan dengan SBY�, kata Sri Sultan Hamengkubowono X. Polemik keistimewaan Propinsi DI Yogyakarta suatu fenomena politik cukup menarik untuk disimak. Kenapa? Puncak peringatan Hari Guru Nasional 2010 di Gedung Tennis Indoor Senayan seperti menjadi antiklimaks hubungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang digambarkan begitu tegangnya dalam sepekan terakhir. Ternyata, ketika keduanya bertemu, Sultan sempat mengembangkan senyumnya, lalu Presiden SBY menepuknepuk bahu Sultan, dan keduanya pun bersalaman.

Kamis malam ini, Presiden memang memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah dan pendidik yang dianggap berjasa dalam bidang pembangunan. Sultan adalah salah satu gubernur yang menerima penghargaan Satya Lencana. Gubernur lain adalah Bibit Waluyo, Jawa Tengah. Pemerintah menilai, Sultan berjasa turut membantu mengembangkan kualitas guru dan pendidikan di wilayahnya. Mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, Sultan langsung menuju ke panggung begitu namanya disebuat sebagai penerima tanda jasa Satya Lencana. Presiden yang mengenakan batik khas PGRI berjalan ke arah Sultan. Presiden pun langsung menyematkan tanda jasa ke dada Sultan. Wajah Sultan tampak serius. Seusai penyematan, Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

155

kedua pemimpin tersebut bersalaman dan saling melempar senyum. Presiden sempat menepuk bahu Sultan. Seusai acara, Sultan mengatakan berterima kasih atas penghargaan tersebut.

“Terima kasih kepada pemerintah. Penghargaan ini memotivasi.

Semoga pendidikan di Yogya bisa lebih baik lagi,” kata Sultan.

Memang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai Rancangan UndangUndang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, utamanya terkait mekanisme pemilihan daerah. Saya berpendapat bahwa untuk posisi kepemimpinan Gubernur DIY lima tahun mendatang tetap Sultan Hamengku Buwono X. “Kalau dari sisi politik praktis, tolong dicatat, sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di negeri ini, saya berpendapat bahwa untuk posisi kepemimpinan Gubernur DIY lima tahun mendatang tetap Sultan Hamengku Buwono X,” kata SBY. Sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, kata SBY, dirinya akan mengalirkan pandangannya tersebut sebagai garis politik. SBY menegaskan bahwa pemerintah hingga saat ini belum menentukan sikap terkait mekanisme pemilihan kepala daerah DIY. Presiden mengatakan, apa yang sesungguhnya dipersiapkan pemerintah pada Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY sama sekali tak terkait dengan politik praktis, terlebih direduksi dengan kepentingan pribadi dirinya dengan Sultan.

Pemerintah merasa perlu mewadahi mekanisme pemilihan kepala daerah dalam suatu undang-undang. Ketentuan kepemimpinan ini juga terkait dengan suksesi ketika Sultan dan juga Paku Alam IX, yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DIY, berhalangan tetap.

“Yang tengah kita pikirkan dan kita rancang bersama DPR adalah keistimewaan DIY dalam arti utuh dan menyeluruh, yang dalam undang-undang dewasa ini belum diatur secara eksplisit,” katanya.

“Undang-undang yang kita hadirkan tentu tidak hanya mengatur kedua beliau, tetapi juga mengatur suksesi kepemimpinan yang akan terjadi kelak di kemudian hari. Dengan demikian, undangundang ini tidak situasional sifatnya,” katanya.

156

Tabrani Rab

Bola bergulir inipun terus antara Sultan dengan Presiden. Yang dapat diduga bahwa kerajaan Yogyakarta akan menghilangkan dirinya sementara undang-undang melalui DPR RI tetap mempertahankan Republika. Apa lagi? Ya Republik ini heboh lagi.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

157

Hari Korupsi di Indonesia

"

K

orupsi itu Ngah, sudah ibarat selimut, kita pakai tiap hari, macam mana pula kita nak telanjang, negara ini dah hancur dah Ngah dek korupsi”. “Ngah dah baca belum? Dugaan kasus suap di MK terkait kasus gugatan Bupati Simalungun, Jopinus Ramli Saragih, di Mahkamah Konstitusi pada April 2010. Kasus tersebut ditangani oleh hakim Akil Mochtar. Berdasar testimoni Refly Harun dan Maheswara Prabandono ke tim investigasi hakim konstitusi, Bupati Simalungun meminta Refly untuk menurunkan biaya pengacara menjadi Rp 2 miliar saja. Karena duit sebesar Rp 1 miliar akan diberikan si bupati ke seorang hakim MK. “Dalam pembicaraan itu disebut nama saya,” kata Akil. Menurut Akil, saat bupati meminta korting biaya pengacara dengan alasan Rp 1 miliar untuk hakim, Refly langsung melaporkan ke Mahkamah karena ada upaya suap. “Kenapa diam saja, kenapa menunggu dulu, kenapa nulis di koran dengan opini, kenapa bentuk tim, itu yang akan saya laporkan,” ujar Akil.

Untuk itu, besok Akil berencana melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena dia tidak menerima dituduh terkait Bupati Simalungun. Ketika ditanya, siapa yang akan dilaporkan ke KPK, Akil menyatakan orang yang menuduh menyuap dirinya. “Kan bupati bilang uang itu untuk hakim MK. Kalau Refly nanti kan berkembang, kan dia tahu ada tawar menawar uang fee.” Mengenai pelaporan pencemaran nama baik dengan terlapor Refly, Akil mengaku tidak merencanakannya.

158

Tabrani Rab

“Kurang tinggi hukumannya, tidak usahlah. Kalau suap akan jadi delik korupsi,” ujarnya.

Menurut Riau Pos (10/12) alur dugaan suap di MK ini bermula Bupati Simalungun menyerahkan duit Rp. 1 miliar via supir bernama Purwanto kepada Akil Mochtar ; Purwanto mengaku tidak tahu, Akil Mochtar menolak dituduh dan akan melaporkan Bupati Simalungun dnegan pidana percobaan penyuapan, Refly Harun dituduh membiarkan dan ikut dilaporkan sebagai pelaku turut terlibat karena membiarkan. Calon Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud memberikan Rp. 58 juta via Panitera Pengganti Mahfud ke hakim konstitusi; Dirwan menyerahkan duit suap Rp. 58 juta kepada Mahfud agar kasus sengketa pilkada dimenangkan MK. Dia pernah terlibat pidana lebih dari 5 tahun dan terancam didiskualifikasi MK. Kasus Dirwan kalah di MK. Ketua MK Mahfud mengklaim duit tak pernah sampai ke hakim MK karena putusan MK justru mengalahkan Dirwan.

Semula Akil berencana melaporkan kasus upaya suap itu ke KPK pada Kamis (9/12), namun atas saran Ketua Mahkamah Kostitusi Mahfud MD, dia mengurungkan niatnya. “Saya sudah tidak tahan, tadi minta laporkan hari ini, tapi Pak Mahfud bilang konferensi pers dulu, Jumat besok (dilaporkan)” kata dia. Akil juga mengomentari kerja tim investigasi yang tidak tuntas sampai ke Bupati Simalungun. “Bupati hanya sekali ditelepon tapi langsung hilang kontak,” katanya. Tim investigasi, kata Akil, hanya mencari konfirmasi dari orang yang diduga sopir Bupati Simalungun, Purwanto. Setelah didatangi anggota tim, Saldi Isra, Purwanto mengaku tidak punya urusan sama perkara MK. “Putus di situ, tidak ada investigasi lagi. Kenapa mereka tidak datangi Bupati Simalungun,” kata dia.

Memang di Makasar memperingati Hari Anti Korupsi, apa katanya Ngah? Bentrokan ini bermula di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Para mahasiswa yang berunjuk rasa memperingati hari antikorupsi berusaha masuk ke dalam kantor tersebut, tapi dihalau oleh polisi. Bentrokan antara polisi dan Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

159

mahasiswa kemudian terjadi. Mereka masih sibuk membalas serangan dari polisi. Setelah bantuan dari Brigadir Modil datang, polisi semakin beringas. Mereka berhasil mendesak mahasiswa masuk ke dalam kampus. Terdengar beberapa kali tembakan polisi ke dalam kampus.

Korban terus bertambah dari pihak mahasiswa akibat bentrokan dengan polisi. Sebanyak 8 mahasiswa kembali terkena tembakan polisi. Sebelumnya 4 mahasiswa terkena timah panas dan mereka dilarikan ke rumah sakit. Total yang tertembak hingga kini sebanyak 12 mahasiswa. 2 diantara mereka diduga terkena peluru tajam, dan 6 lainnya diduga terkena peluru karet. Dugaan tersebut muncul setelah para mahasiswa menemukan selongsong peluru tajam di lapangan. Para mahasiswa itu ada yang terkena tembakan di bagian dada, kepala, dan tangan. Mereka kemudian dilarikan ke unit gawat darurat Rumah Sakit Ibnu Sina untuk mendapatkan perawatan. Sampai saat ini, mereka masih ditangani tim dokter.

Peringatan hari antikorupsi yang diselenggarakan setiap 9 Desember ini ternyata tidak banyak membawa perubahan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Sayangnya untuk negeri yang tercinta ini “Hukum itu betul yang telah diperdagangkan, terutama kalau hukum itu sudah menyangkut korupsi�. Maka seperti gunung es, kita tak dapat menerka apa sebenarnya yang terjadi pada negara yang tercinta ini, dagang hukum atau hukum dagang. Saya kira reformasi itu seperti jala ikan juga ingin menangguk korupsi, tapi jalanya itu betul yang bolong. Tak dapat lagi doo entah dari mana nak dimulai.

160

Tabrani Rab

Pajak Potong Leher

I

nilah yang memeningkan kepala. Sebab kemana pun kita menghadap diatas dunia ini pemerintah itu berusaha untuk menfasilitasi agar kehidupan rakyatnya lebih baik. Karena itu perlulah hulu ledak yang lebih besar yakni kapital yang lebih besar bagi pemerintah untuk mendorong rakyat ke arah kelas menengah. Tentu saja kita paham bahwa ada jalur cepat berupa subsidi kepada Puskesmas-Puskesmas yang mengingatkan kita kepada pepatah Inggris “Health for today and education for tomorrow� maknanya jalan cepat pemerintah adalah membangun sarana kesehatan sementara jalan lambat untuk mencapai kelas menengah adalah mendorong masyarakat melalui pendidikan.

Karena itu pemerintah perlu duit alias pajak dan duit inilah sebagai hulu ledak supaya kelas menengah menjadi mayoritas.

Lalu tiap negara membuat agenda-agenda sebagaimana digambarkan bagaimana negara harus berkompetisi oleh Porter.

Singapurapun tak ketinggalan membuat Planning Singapore From Plan to Implementation. Yang jelas-jelas menggambarkan dorongan pemerintah kepada sektor swasta untuk terus tumbuh sehingga dapat membuahkan pajak yang lebih besar sementara pendidikan digenjot dalam dua arah yakni ketrampilan dan riset untuk mendapatkan penemuan-penemuan baru.

Lalu dimana letak kesalahan di Riau ini? DPRD tak usahkan membangun rakyat. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru mengenai restribusi terhadap kantin dan warung 5 persen baru disahkan DPRD Pekanbaru pada Rabu 8 Desember 2010, lalu. Apa

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

161

akibatnya? Meskipun baru namun langsung mengundang protes.

Puluhan pedagang warung dan kantin yang tergabung dalam Asosiasi Rumah Makan dan Minuman Repubulik Indonesia (ASAMARI) cabang Pekanbaru menggelar demo di DPRD Pekanbaru. Mereka memprotes ketentuan tersebut yang dinilai akan memberatkan masyarakat konsumen warung dan kantin, serta menuntut agar pihak DPRD membatalkan dan disahkannya Perda Pajak Hotel, Rumah Makan, Restoran yang mewajibkan warung makan, rumah makan, dan kantin memungut pajak dari konsumen. “Jangan samakan perlakuan terhadap warung makan yang skalanya lebih kecil dengan restoran besar dan hotel, karena masyarakat yang datang bukan untuk gengsi tetapi untuk mengisi perut,” jelasnya. Selain itu, pihaknya juga menolak dijadikannya pedagang menjadi tameng pemungut pajak kepada masyarakat.

“Saya harapkan wakil rakyat mendengarkan suara rakyat. Bukan wakil penguasa yang melegalisasikan semua kepentingan penguasa,” tegasnya.

Namun aspirasi Asamari tidak diakomodir oleh pihak DPRD Pekanbaru. Usaha yang dilakukan pihak Asamari tidak hanya melalui DPRD saja, pihaknya juga membuka dialog dengan Dinas Pendapatan Daerah dengan memberikan solusi untuk meningkatkan PAD Pekanbaru melalui formulasi perhitungan retribusi usaha yang berkeadilan bagi UKM. Dengan disahkannya Perda tersebut, maka terjadi pemerkosaan terhadap usaha rumah makan dan konsumen. Dengan kata lain, pihak DPRD dan Pemko Pekanbaru tidak membiarkan rakyat kecil berusaha.

Salah seorang pemilik warung, Asni, mengaku keberatan dengan dikenainya pajak sebesar 5%. “Takutnya, pelanggan bakalan lari jika dikenai pajak. Dengan harga saat ini saja, pelanggan sudah berkurang. Apalagi jika dikenai pajak,” jelasnya.

Hingga aksi protes berlangsung, tidak satupun anggota DPRD Kota Pekanbaru yang menampakkan batang hidungnya. Sekwan DPRD Pekanbaru, Bukhairani Harun, mengatakan sebagian anggota dewan berangkat Pansus dan Bimbingan Teknis ke luar kota.

162

Tabrani Rab

Dalam aksinya, massa yang merupakan pengelola warung dan kantin tersebut tak sekedar memprotes DPRD Pekanbaru dengan kata-kata dan spanduk, tetapi mereka juga memberi ‘kejutan’ kepada dewan. Sebuah kotak hadiah diserahkan. Zaidir yang menerima nampak sangat terkejut, saat kotak dibuka, ternyata isinya kutang dan celana dalam (CD) wanita. “Hadiah kutang dan celana dalam ini kami berikan, sebagai bentuk kekecewaan kami kepada dewan. Para wakil kami yang tidak lagi memperdulikan nasib mereka yang diwakili,” ujar Fitra. Hadiah untuk wakil rakyat tak sampai disitu. Pengunjuk rasa juga menyerahkan seperangkat alat masak. Kompor, kuali dan sejumlah alat masak lainnya diserahkan. “Biarlah kami serahkan alat kerja kami, karena jikapun kami kerja, sulit mendapat hasil, karena kena pajak,” keluh anggota ASAMARI lainnya.

Bagaimana menurut Walikota, Herman Abdullah? Penerapan pajak 5% ini sama sekali tidak berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Pekanbaru, karena dari segi nilai dan juga jumlahnya tidak memadai. Selain itu penerapan pajak ini lebih menitikberatkan pada azas penertiban dan juga kontribusi masyarakat terhadap Pemko. Kalau sama sekali memang tidak berpengaruh pada PAD, apa pasal dan kepala pula mesti diadakan? Nah, Sekalipun walikota memasang papan spanduk besar-besar ”Pajak anda untuk kesejahteraan publik” tapi semua berprediksi target pajak tak akan terpenuhi. Sebab yang mau dipajak inipun sudah compang-camping. Yang jelas rakyat yang tambah miskin selaut. Lha, mana yang kaya? Yang hidup dari APBDlah.

Ya... bantailah...

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

163

164

Tabrani Rab

Tempias 2011

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

165

166

Tabrani Rab

Kabinet Cabe

D

emokrasi maupun totaliter tidaklah berarti apa-apa dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat. Singapur sebagai kota yang tak ada pertaniannya tumbuh subur sehingga diperkirakan tiap penduduknya mempunyai simpanan 2,4 juta dolar Amerika ditinjau dari kekayaan negara.

Apa yang terjadi di Indonesia? Hanya dalam hitungan hari setelah pergantian tahun 2010 ke 2011, harga cabe di pasaran kembali merangkak naik. Kenaikan bahkan cukup signifikan yakni Rp 20 ribu perkilogram. Kini di pasar-pasar tradisional, harga cabai sudah Rp 100 ribu. Keluh kesah pedagang dan pembeli pun makin ramai. “Ngah, sudah payah sekarang nak makan Ngah.

Beras sudah melambung naik, harga cabe merah dan cabe rawit pun ikut meroket Ngah. Seminggu yang lalu harga cabe ini Rp 24 ribu sampai Rp 25 ribu, kini jadi Rp 60 ribu perkilogram�. Salah seorang pedagang mengatakan, karena mahal dan pembeli mulai beralih ke sambal saus, cabe kadang harus ditumpuk hingga busuk.

Naiknya harga berdampak pada banyaknya pembeli. Mereka jadi lebih berpikir. Pedagang juga jadi bingung. Dijual mahal jarang pembeli, dijual murah, tak dapat untung.

Harga cabe yang melonjak hingga Rp 100 ribu per kilogram membuat Presiden SBY gerah. Presiden pun memerintah para menteri ekonominya untuk menangani masalah cabe. Kemarin, Presiden SBY didampingi Wapres Boediono dan para menteri menggelar rapat kabinet paripurna di kantor Presiden. Salah satu yang dibahas adalah kenaikan harga pangan termasuklah harga cabe ini.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

167

Dalam rapat itu, akan dicari solusi soal kenaikan harga pangan yang sebagian besar dipicu kenaikan harga pangan dunia.

“Kita pernah memiliki masalah yang sama pada tahun 2007-2008 lalu, yang berbarengan dengan kenaikan harga minyak dunia.

Khusus mengatasi harga pangan waktu itu, maka kebijakan dan aksi yang kita lakukan adalah stabilisasi harga pangan,” ujar SBY. Menurut SBY, stabilisasi harga yang dilaksanakan berhasil karena harga tidak terus meroket dan bisa dikelola pada harga yang wajar.

Stabilisasi harga pangan saat itu berhasil karena pemerintah pusat maupun daerah, serta dunia usaha, terutama para pelaku bisnis pangan bisa bekerja sama. “Meski pemerintah tidak bisa selalu mengendalikan kenaikan harga dan itu dilakukan oleh mekanisme pasar,” tambah SBY. Namun, SBY juga menekankan bahwa dalam menghadapi krisis seperti itu memang peran pemerintah cukup mengemuka.

Artinya, tidak boleh hanya menyerahkan kepada mekanisme pasar dan sering inflasi itu terjadi. Terkait lonjakan harga cabe yang terjadi belakangan ini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan, Presiden memberi perintah khusus pada jajaran menteri untuk mengatasi masalah itu. “Kami diminta memotret ekonomi cabe. Berapa cost produksi dan nilai jual yang wajar serta upaya untuk menstabilkannya,” kata Rusman usai rapat kabinet paripurna.

Presiden juga memberikan perintah kepada Menteri Pertanian Suswono untuk meneliti peluang adanya bibit unggul baru cabe.

Hal itu dimaksudkan agar bisa lebih cepat berproduksi dan tahan perubahan cuaca serta metode penanamannya. Selanjutnya, kepada Menteri Perdagangan Presiden memerintahkan agar mencari sistem distribusi yang efektif. Kelancaran pasokan cabe ke pasar akan menekan lonjakan harganya. “Baru kali ini cabe dibahas dalam sidang kabinet. Sebab, selama ini cabe bukan tergolong makanan pokok,” ujarnya.

Apalagi yang menarik? Sudah lama kita tidak mendengar kalau jabatan presiden habis maka sang istri presiden ingin pula

168

Tabrani Rab

naik jadi presiden. Masa bung Karno yang dipotong oleh Soeharto tak pernah terdengar bahwa sang istri presiden apakah namanya Ibu Inggit atau namanya Fatmawati Soekarno dan berganti pula dengan Dewi Soekarno ingin jadi presiden. Presidenpun berganti dengan Soeharto, sayangnya sang istri lebih cepat ketemu Tuhan daripada Bapak Presidennya. Naik pula Habibie begitu-begitu juga.

Tak ada terdengar bahwa istri Habibie ingin menjadi presiden.

Bola berganti pula kepada Gusdur. Dan tak ada sedikitpun Nyonya Gusdur, Shinta Nuriyah ingin jadi presiden. Ketika Mega naik plat jadi presiden Gusdurpun harus puas dikirim ke Amerika untuk mengobati matanya. Ketika Bambang Yudhoyono dalam periode pertama menjadi presiden kebetulan pula tak terdengar Ani Yudhoyono yang dari nama Kristiani ingin jadi presiden. Baru sesudah Yusuf Kalla tumbang dan berganti dengan Boediono nama Ani mulai naik untuk menjadi presiden yang meniru caracara otoriter lainnya.

Nama Ani tak melejit, timbul pula keinginan Mega untuk menjadi presiden. Lalu didengar pula usulan agar partai Demokrat dan partai Banteng Ketaton bersatu sajalah untuk mengangkat Ani sekaligus entah menjadi presiden entah wakil presiden.

Dalam posisi inilah republik ini berada disamping harga bahan pokok terus naik, minyak menunggu giliran, gaji tak lagi terbayar, kepala desa meminta supaya diangkat menjadi pegawai negeri, harga cabe berbuntut panjang dan panjang sekali. Pandailah dikau selagi memegang kekuasaan, bile lagi masanya. Sang nyonya jadi presiden.

Kesimpulannya cepat atau lambat negara ini akan rubuh, siapapun presidennya. Hal ini disebabkan oleh karena bentuk negara ini tidak jelas. Korupsi maupun permainan politik yang kotor terus menjarah negeri ini. Pada saat ini negara ini sedang dihadang oleh inflasi sembilan bahan pokok yang meliputi mayoritas rakyat. Rakyat tidak lagi mempercayai pemimpinnya karena politik yang kotor dan korupsi yang tak terkendali yang menjadi soal utama bagi kita, bagi kapal besar yang bernama Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

169

Indonesia ini, pasti akan tenggelam. Lagu yang paling terkenal di Riau adalah lagu Lancang Kuning: “Lancang Kuning, Lancang Kuning Berlayar malam, Berlayar malam, Haluan menuju, haluan menuju kelaut dalam, Kalau nakhoda, kalau nakhoda kurang lah paham, Kurang lah paham, Alamatlah kapal, alamatlah kapal akan tenggelam�. Daripada tenggelam bersama, lebih baik Riau menyelamatkan diri sendiri.

170

Tabrani Rab

Lagu Pegawai

B

aru-baru ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi dan kabupaten/kota di Riau mengumumkan secara serentak penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2010. Hampir semua pemuda yang sudah tamat sekolah atau kuliah maka ujungujungnya dapat kita lihat mereka antri untuk menjadi pegawai negeri. Begitu hebatnya keinginan untuk menjadi Umar Bakri. “Ngah, anak saya ini maunya hanya kerja menjadi PNS Ngah, tolonglah Ngah, bagaimana caranya supaya anak saya ini bisa lulus Ngah�, kata seorang Ibu kepada saya (Dalam hati saya apelah yang nak saya lakukan).

Ambillah misalnya di Kantor Dinas Kesehatan tahun yang lalu pernah diumumkan akan menerima 50 pegawai negeri. Maka berapa yang melamar? 1000. Sebanyak 2.738 orang lulus dalam ujian seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Riau 2010, atau hanya enam persen dari jumlah peserta yang mencapai 53.090 orang di Provinsi Riau. Tempat testnyapun bukan disekolah saja tapi juga di lapangan olah raga. Begitu keluar dari test tak ada ujung tak ada pangkal maka ribuan dari tamatan sekolah ini bersicepat keluar sementara pintunya dibuka hanya sebesar kangkang kera. Yang jelas disemua daerah gambaran begini sama saja. Dan nanti untuk melihat pengumuman lulus ini merekapun mesti berdesakan hingga ada yang membungkuk cukup lama untuk mencari nama mereka di papan pengumuman. Kalau dia sudah diterima ceritanyapun menjadi lain. Bagaimana dengan gaji dua sen bisa bertahan hidup. Maka jawabnya adalah korupsi.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

171

Sepertinya pemerintah itu diciptakan untuk pegawai pemerin-tahlah. Cobalah anda bayangkan buku lintang pukang.

Semua proyek yang dibincangkan dulu ijazah untuk Umar Bakri dan anehnya jasanya lebih besar dari pada proyek. Sudah itu sang Umar Bakri ditakut-takutkan pula oleh KPK, Timtastipikor, Kejagung, Kekacang, polisi takut terlibat korupsi. ”Walaupun tak diangkat jadi Pimpropun korupsi juga nya kerja orang tu”, ketika saya berbincang dengan seorang pegawai Umar Bakri.

Selang beberapa hari pengumuman PNS ini sayapun membaca ”Kesal dipecat, petugas kebersihan buka mulut. Mau jadi penyapu jalanpun harus bayar”. Hahhaha.... tentu kalau tidak dipecat aksi suap ini tidak terbongkar walaupun pekerjaan ini sudah menjadi rahasia umum. Apa kata berita ini? Praktek-praktek memberikan uang agar bisa menjadi penyapu jalan ini diungkapkan para petugas kebersihan yang dipecat pada awal Januari lalu oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pekanbaru. Dedy Yulisman, mantan penyapu jalanan mengatakan hal tersebut. Ia mengatakan untuk menjadi penyapu jalanan pihaknya menyerahkan uang sebanyak Rp. 2 juta kepada sang mandor yang akan menjadi atasannya dilapangan nanti. Setelah menyerahkan uang iapun langsung bekerja. ”Kalau untuk masuk jadi tukang sapu ini saya kasih Rp. 2 juta. Memang segitu yang diminta sama kami kalau memang mau bekerja. Mertua saya yang ngasih sama mandor saat datang ke rumah. Saya tahu itu”, ucap pria yang tinggal di Rumbai ini.

Ia menerima tawaran menjadi penyapu jalanan walaupun harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu karena saat itu sedang menganggur. Daripada tak bekerja iapun memilih pekerjaan ini hingga tiga tahun lamanya. ”Saya sebenarnya bisa bawa mobil.

Tapi karena tak ada pekerjaan, maka saya terima juga. Tapi seperti ini jadinya dipecat setelah 3 tahun”. Bahkan Hendrik petugas kebersihan lainpun bercerita adanya praktek sogok ini bukan saja dialami Dedy Yulisman. Beberapa petugas kebersihan lainnya juga mengalami hal yang sama. ”Bukan hanya di Dedy saja yang ngasih uang biar bisa bekerja. Masih banyak yang lain. Ada juga bapak-

172

Tabrani Rab

bapak ngasih Rp. 3,5 juta biar bisa masuk. Saya tak tahu apakah mandor memang disuruh pengawas yang merupakan pegawai dinas. Tapi yang pasti mandor tak bekerja sendiri�.

Kalau dibaca lagi berita selanjutnya maka tak dapat lagi dimengerti entah orang yang bikin peraturannya bingung, entah orang yang membacanya bingung atau disini bingung disana bingung. Untuk mengikuti terus kegiatan Umar Bakri ini tentu harus pula diciptakan oleh Gubernur; Kiraman - Katibin alias Rakib – Atib supaya dapat memantau Umar Bakri ini kapan dia hilang dari kantor. Saya pernah pula melihat dengan mata kepala saya pegawai negeri ini pulang jam 8 masuk jam 9 jadi terbalik daripada masuk. Bagaimana pula dengan Umar Bakri yang jam 8 sembahyang Dhuha dan jam 9 sembahyang riba, Senin apel Pancasila, Kamis hari olah raga.....ha...? Dan honor malaikat ini mesti pula dibayar, kalau tidak diadukannya pada Izrail maka dicabutnya nyawa Gubernur dan nyawa Sekda, bantailah.

Yang jelas nak masukkan sekolah anak habislah berjuta-juta, harga beras terus melonjak naik, harga cabepun tak mau kalah, minyak tanah dan minyak makan pun tak mau ketinggalan.

Pokoknya warga makin miskin dan terjepit. Sudahlah pemimpinpemimpin berhentilah pidato. Karena yang tinggal hanya Bengak.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

173

Kapan Tanah Rohil Masuk Chevron?

A

dalah tanah Sakai di Rokan Hilir. Tanah inipun dibincangkan, apakah masuk tanah Chevron atau tetap merupakan tanah nenek moyang Sakai. Sakai inipun bermacam-macam sukunya kalau tinggal di Rokan namanya Sakai yang kadang-kadang dipanggil Bonai. Tapi kalau suku ini tinggal di Malaysia selain perumahannya bertingkat di Gombak dan pakai dasi lagi, nama Sakai inipun berubah menjadi Yakun dan mendapat prioritas utama dari pemerintah. Walaupun antrian berobat panjang di rumah sakit, Yakun tetap mendapat hak yang utama. Baru sesudah itu orang Melayu dan dibelakangnya ya, warga Cina lah.

Dan di belakang lagi India. Mau di belakang sekali? Yaa, orang Indonesialah yang digolongkan kedalam Indon alias Indonesia.

Di Riau pun nama Sakai ini berubah. Di Rokan dipanggil Bonai, di Siak dipanggil Sakai, di Kerinci dipanggil Talang Mamak. Ada juga suku-suku asli yang lain Suku Laut, suku Akit, suku Duanu walaupun trendnya berganti-ganti.

Balik ke cerita yang tadi, itu kalau lahannya suku asli punya.

Kalau minyak di Rokan Hilir yang didapat sesudah tahun 60an tak ada lagi perjanjian begitu. Walaupun Sakai merasa tanah mereka telah dirampok pemerintah dan beramai-ramai datang ke Penaso namun Sakai tetap merasa memiliki walaupun usaha intrik menembak mereka dari pesawat terbang dianggap sebagai pahlawan.

Belum juga Sakai ini tumpur lebur, dibaca pula berita “Presiden Chevron mengadu ke DPRD Propinsi Riau�. Apa pasal? Presiden

174

Tabrani Rab

Direktur Chevron Abdul Hamid Batubara meminta pemerintah daerah di Riau membantu pihaknya dalam proses pembersihan jalur pipa minyak yang kini banyak dijadikan bangunan tempat tinggal masyarakat. Selain bisa mengganggu operasi perusahaan migas tersebut, keberadaan bangunan yang diduga liar itu beresiko tinggi dalam keselamatan penduduk sendiri. Apalagi pipa yang sudah tua dilindas oleh truk berat. Maka pipa akan mengalami tekanan berat. Ini yang banyak menimbulkan kebocoran. Karena itu kami minta dukungan untuk program pembersihan jalur tersebut. Abdul juga mengatakan saat ini jalur pipa dan transmisi jaringan listrik telah banyak dipakai masyarakat sebagai bangunan tempat tingal. Kondisi terparah berada di jalan Lintas Sumatera mulai dari Pinggir, Mandau, Rokan Hilir termasuk di Dumai.

Masih menurut Abdul Hamid, aksi pendudukan tersebut saat ini makin komplek karena sebagian tanah Negara yang diduduki masyarakat tersebut didukung surat kepemilikan tanah oleh masyarakat. “Untuk kepentingan nasional yang lebih besar, kami berharap pemda bersedia membantu perusahaan untuk melakukan penataan kawasan itu. Sangat rawan sekali terjadi insiden. Dalam kesempatan itu Abdul memboyong sedikitnya delapan orang pejabat tinggi perusahaan raksasa asal Amerika Serikat tersebut. Sayapun teringat ketika Chevron mengambil jalan pintas antara Duri dan Dumai maka sekali lagi tanah Sakai dirampok. Dan anehnya bukan tanah Sakai saja, tanah rakyat termasuk suku hambaraja dengan enak saja digusur oleh Chevron.

Belasan tahun yang lalu saya diundang Khalifah Yusuf melihat makam Datuk Tukin. Beberapa bulan kemudian disekitar kuburan ini entah minyak, entah harus dari pipa Chevron yang kini sudah dibeli oleh Chevron harus dipindahkan. Entah kemana. Berapa ongkos pemindahan yang dikasih Chevron ditambah dengan sergahan polisi dua bungkus rokok Dji Sam Soe. Entah berapa kerusakan dibuat Chevron di sungai Siak karena bolak-balik membawa minyak dari Perawang ke Sungai Pakning untuk akhirnya di ekspor tak pernah dikaji tapi yang jelas ikan Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

175

juara di sungai Siak tak lagi menangkap kalempong begitu kita berak. Jalan minyakpun dibuka Pekanbaru-Dumai, Chevron hanya mampu sebatas membuat jalan berminyak sehingga jatuh ratusan korban akibat tabrakan dijalan. Tahun demi tahun berlangsung, kontrak ini terus diperpanjang oleh Menteri Pertambangan sementara dibelakangnya perusahaan koruptor Pertamina yang kini telah mengganti lambang kuda laut menjadi lambang tiga keping segi empat menyebabkan Pertamina mengikuti langkah Pelni. Pertamina hanya dikenal dari TV MNC dan rumah sakit Pertamina persis seperti Pelni, yang dikenal oleh hanya rumah sakit pertamburan. Jefri Winterpun menulis ”Satu milyar dolar diambil oleh Ali Murtopo dari Ibnu Sutowo untuk mendudukkan 32 tahun Soeharto melalui partai Golkar”. Begitu ambisinya Chevron pada tahun 2000 direncanakan produksi 2 juta barel per hari. Dan minyak ini akan kering - kerontang pada tahun 2020. Bagaimana pula pendapat Hugo Chaves sang Presiden Venezuela? ”Kita tak ingin menjadi negara yang menindas hak hidup buruh, anak dan melukai martabat manusia. Kita tak mau jadi negara yang hanya berpikir untuk menaikkan pendapatan, kita mesti jadi negara yang memprioritaskan kehidupan rakyat”. Akan teruskah Chevron mengibuli kita sementara Pertamina yang sejarahnya koruptor dan menteri sumber minyak yang tidak kompeten menyebabkan ibu-ibu harus antri sepanjang tembok Cina di negara penghasil minyak ini.

Tak usahlah lagi kesiangan Chevron, dah muak dah kami.

Hutan dihabisi pusat, minyak dilantak habis, yang tinggal kami disini hanya kemiskinan dan pencemaran. Tinggal orang Melayu menyanyi ”Tudung Periuk”. ”Tudung periuk-tudung periuk pandailah menari, kain yang buruk-kain yang buruk berikan kami untuk mengelap si air mata”.

176

Tabrani Rab

Gaji Presiden Naik

H

eboh mengenai gaji pegawai memang telah mulai sebelum republik ini lahir. Dulu kalau ditanya dengan Pak Guru berapa gajinya waktu zaman Belanda semua mengangguk, cukup.

Waktu itu kunci kas sekolah berada dengan guru itu sendiri, tidak boleh dibawa kemana-mana. Kalau inspektorat atau badan pengawasan datang kunci hilang maka tamatlah riwayat sang guru kepala. Bukan tidak boleh masuk saja, tapi berhenti. Berapa gaji guru kepala? “Tiga kali makan, cukup Pak�, kata sang guru kepala.

Sekarang tak usahkan guru kepala, kepala negara pun digaji tak cukup. Masak sudah tujuh tahun SBY kerja gajinya tak naik-naik, segitu-segitu juga Rp. 62.740.000. Itu jugalah yang dibaham. Tentu Pak Presiden marah didepan rapat angkatan darat. Presiden terus terang bilang gajinya tak naik-naik. Orang yang mendengarpun jadi mendengkur. Memang ada duit jalan tapi kalau ke kecamatan mana ada hotel bintang tujuh sementara uang jalan presiden harus dibayar untuk bintang tujuh.

Curhat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait belum naiknya gaji Presiden selama tujuh tahun terakhir mendapat jawaban. Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengungkapkan, gaji Presiden akan naik mulai tahun ini. Meski demikian, Agus membantah kenaikan gaji tersebut, karena Presiden SBY mengeluhkan belum naiknya gaji presiden selama tujuh tahun terakhir. Kenaikan tersebut semata-mata dilakukan sebagai penyesuaian gaji pejabat negara. “Tahun ini (Gaji Presiden) naik. Sebenarnya sejak 3 tahun lalu sudah dianggarkan. Namun Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

177

soal renumerasi pejabat ini belum selesai karena masalahnya kompleks,” ujar Agus. Apa kata Agus ini lagi? Kenaikan gaji Presiden ini merupakan bentuk penyesuaian. Gaji Presiden sangat penting dinaikkan agar pejabat negara lainnya tidak sulit mendapat kenaikan gaji. “Kalau gaji Presiden tidak disesuaikan, maka gaji pejabat negara di bawah presiden akan sulit dilakukan penyesuaian.

Jadi kalau mau penyesuaian, maka harus dimulai dari gaji presiden.

Kenaikan gaji Presiden sama sekali tidak akan membebani keuangan negara. Yang membebani adalah karena gajinya terbatas ada pegawai yang kinerjanya buruk dan melakukan tindakan tidak terpuji,” tukas Agus.

Belum dinaikkan, rencana tersebut sudah mendapat penolakan di DPR. Partai Golkar misalnya, menilai kenaikan gaji tersebut belum saatnya dilakukan. “Waktunya belum tepat untuk kenaikan gaji presiden,” ujar Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso. Alasan penyesuaian yang diungkapkan Menkeu juga tidak bisa diterima. Alasannya, perekonomian rakyat Indonesia masih memprihatinkan dan peningkatan gaji presiden hanya semakin melukai hati rakyat Indonesia. “Memang diperlukan standarisasi dan ukuran gaji pejabat negara memang sudah layak agar tidak terjadi perbedaan gaji yang terlalu tinggi. Namun bukan berarti dengan peningkatan gaji yang signifikan,” terangnya. Wakil Ketua DPR ini menambahkan, kalau dilakukan standarisasi gaji pejabat negara sekalipun DPR tidak akan meminta naik gaji. Alasannya, tidak enak hati dengan rakyat kecil. “DPR nggak naik gaji dulu, nggak enak hati. Kita bekerja lebih baik dulu, lebih baik tidak naik gaji,” tandasnya.

Gerakan menyentil pernyataan Presiden SBY soal gaji merebak di dunia maya. Sedikitnya 17 halaman maupun akun dengan kata kunci ‘koin untuk sby’ beredar di situs jejaring sosial Facebook. Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, menegaskan Presiden Yudhoyono tidak ingin naik gaji.

178

Tabrani Rab

Menurutnya, pemberitaan berkaitan pernyataan Presiden itu terlalu berlebihan jika dipersepsikan Presiden ingin naik gaji.

Namun gerakan ini menjadi nyata bahkan sampai ke gedung wakil rakyat di Senayan. Di pintu keluar ruangan anggota Komisi III DPR RI tersimpan sebuah kotak kaca dengan selembar kertas bertuliskan “Koin untuk Presiden” yang ditempelkan di kotak tersebut. Entah siapa yang menaruh kotak itu, namun kotak bertuliskan “Koin untuk Presiden” ini menarik perhatian beberapa anggota Komisi III DPR RI untuk ikut bersimpati mendonorkan koinnya terkait pernyataan Presiden RI soal gajinya yang tak naik-naik selama tujuh tahun memimpin negara ini. Tiga orang anggota Komisi III ikut menyumbang koin. Mereka itu adalah Desmond J Mahesa (Gerindra), Bambang Soesatyo (Golkar), dan SyarifuddinSudding (Hanura). Desmond J Mahesa yang pertama kali mengisi kotak itu dengan koin mengatakan, “Gaji DPR sudah cukup, tidak perlu dinaikkan lagi. Karena Presiden minta naik gaji, kita bantu dengan koin ini,” ujarnya.

Untuk ukuran Presiden, gaji SBY mungkin terbilang kecil.

Namun Sekjen Kemenkeu Mulia Panusunan menyatakan kenaikan gaji juga mengacu pada gaji jabatan serupa di negara-negara lain.

Nah, sebagai perbandingan gaji presiden Indonesia sebulan Rp. 62,7 juta atau setahun Rp. 749 juta setahun. Gaji presiden Amerika Rp. 3,6 miliar setahun. Gaji presiden Perancis Rp. 3,1 miliar setahun. Kepala pemerintah (perdana menteri) Irlandia yang baru diterpa krisis Rp. 2,9 miliar per tahun dan gaji presiden Mexico Rp. 2 miliar setahun.

Namun, berdasarkan majalah bergengsi asal Inggris, The Economist, gaji SBY sesungguhnya 28 kali lipat dari pendapatan per kapita rakyat Indonesia. Sedangkan di China, gaji Perdana Menteri Wen Jia bao hanya sekitar 2,5 kali lipat dari pendapatan per kapita penduduknya. Ini merupakan survei The Economist tahun 2010 lalu. Kebiasaan SBY yang tidak membeberkan seluruh fakta

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

179

secara apa adanya tentunya akan berdampak buruk. Apalagi jika SBY selalu mengutarakan hal-hal yang seharusnya bukan untuk konsumsi publik. Ada banyak orang yang sakit hati mendengarkan curhat presiden tentang gaji. Apalagi jika terdapat selisih 28 kali dari pendapatan rakyatnya.

180

Tabrani Rab

Mobil DPRD

K

alau dipikir-pikir saya menjadi pening juga tinggal di Riau ini.

Ditengok korupsi disetiap sudut, tiap hari suara melengking juga, mari kita tegakkan hukum. Disatu pihak hilangnya mekanisme kerja daerah, dilain pihak hukum yang tidak ditegakkan.

Kalau begitu apa gunanya otonomi dan apa pula gunanya demonstrasi mahasiswa agar Riau mempunyai anggaran yang lebih besar kalau angka kemiskinan begitu-begitu juga sementara mobil dinas DPRD dan bini-bini DPRD bertambah jua. Apa gunanya pemerintah daerah yang mengelu-elukan Ekonomi Kerakyatan sampai berbusa-busa mulut Pak Gubernur. Apa pula gunanya dibantu Kredit Usaha Kerakyatan, PT. PIR, PT. PER dan hantu belau, kalau angka kemiskinan begitu-begitu juga.

Nah, bagaimana dengan kita? Saya masih ingat betul enak saja pegawai negeri mengganti plat merah menjadi plat hitam hanya karena mobil ini akan digunakan oleh kampanye Golkar. Nah, bukan itu saja. Kita pun pernah membaca koran “Mobil dinas berubah plat hitam. Penghapusan diduga ada kolusi. Sejumlah mobil dinas, baik yang dipinjamkan kepada pejabat di Pemda Riau, maupun pada anggota DPRD Riau, bukan hanya ingin dikuasai sebagai milik pribadi, tetapi platnya yang semula berwarna merah sebagai milik negara, berubah menjadi plat hitam. Bahkan tidak tanggung-tanggung, plat hitam yang mereka ubah, di belakang nomor plat tertera singkatan nama si pemakai, seperti yang tertera pada mobil dinas beberapa anggota DPRD Riau. Mereka secara tidak langsung sudah menguasai dan menjadikan mobil rakyat Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

181

sebagai mobil pribadi. Yang lebih hebat lagi mobil yang sekarang ini dipinjam-pakaikan pada pejabat di Pemda Riau bukan dalam jumlah yang sedikit. Bahkan ada seorang pejabat yang mobil dinasnya dua buah.

Dibaca pula berita ”Saya punya delapan mobil. Edi bantah kuasai mobil dinas”. Ternyata mantan anggota DPRD Riau periode 2004-2009 Edi Ahmad RM membantah dirinya masih menguasai mobil dinas semasa menjabat anggota Dewan. Apa kata koran ini lagi? Edi tak terima namanya tetap dimasukkan oleh Satpol PP Riau kedalam daftar mantan pejabat yang masih belum mengembalikan mobil dinas. ”Saya tidak pernah menahan mobil dinas itu. Saya saja punya delapan mobil. Mobil dinas tersebut sudah didisposisikan oleh Gubernur Riau untuk digunakan sebagai kendaraan operasional Dewan Kesenian Riau”. Edi juga mengkritisi polah anggota Satpol PP yang selama melakukan penarikan mobil dinas tidak menyertakan surat lengkap penarikan. ”Kalau mau menarik silakan, tapi bawa surat resmi penarikan. Selama ini Satpol PP pun datang tidak pernah dengan surat resmi. Sekali lagi saya katakan saya tidak pernah menahan apalagi untuk kepentingan pribadi saya”.

Bagaimana pula tanggapan anggota Satpol PP? Surat disposisi yang dikatakan Edi bukan berarti mobil dinas itu bisa langsung digunakan oleh DKR. Melainkan harus dikembalikan dulu, lalu baru setelah itu digunakan sesuai dengan ketentuannya. Yang jelas Satpol PP tetap diperintahkan untuk menarik mobil dinas itu. ”Kami hanya menjalankan perintah saja”. Sementara koordinator Tim Pengamanan Aset Pemprov Satpol PP Riau mengatakan apabila penarikan paksa yang bakal dilakukan masih mengalami kendala maka pihaknya akan meminta bantuan kepada Polda Riau sebagai koordinator pengawas Satpol PP. Iswadi juga mengungkapkan, sejak mulai melaksanakan tugas penarikan mobil dinas per Juni tahun lalu, pihaknya sudah mengeluarkan dana Rp 27 juta. Dana itu menurutnya bersumber dari Biro Perlengkapan. ”Setahu kami anggaran untuk itu tidak ada, tapi anggarannya diambilkan dari

182

Tabrani Rab

pos anggaran lain. Kalau saya tidak salah dengan tahun ini sudah ada anggaran khusus untuk pengamanan aset di biro itu,” ungkap Iswadi. Anggaran itu menurut Iswadi digunakan untuk menjemput mobil dinas di berbagai tempat. ”Rp 27 juta itu untuk menjemput mobil yang diluar kota, Taluk Kuantan, Rengat, Bengkalis, setiap kali penertiban menurunkan 35 personel, dan untuk yang luar kota itu sudah langsung kami tarik,” kata Iswadi.

Nah, pembatasan plat merah dan plat hitam itu adalah wewenang batas antara milik rakyat dan milik pribadi. Bagaimana boleh jadi dengan seenak perut dipindahkan dari milik rakyat kepada pribadi. Yang anehnya yang berbuat begini justru DPRD Riau yang mengerti mengenai undang-undang. Nah, buntutnya ya begitubegitu juga. Apa kata Newsome sang mantan Dubes Amerika di Indonesia? “Indonesia is a big market” (Indonesia ini pasar besar).

Yang tak dapat dibeli Mak-Ayah. Sisanya ya lantaknyalah situ.

Nah, Edi tak usahlah menggelembung juga lagi. Apa kata pemerintah ikut sajalah. Sebab undang-undang itu pada pemerintah. Karena itu ikutlah kata pemerintah. Apa pula nak dibuat undang-undang oleh DPRD supaya kata-kata pemerintah ini batal adanya. Tengok sajalah Mesir, apa kata Hosni Mubarak tak laku do. Nah, yang laku yang mana? Apa kata rakyat.

Kebetulan sekali ini DPR Mesir memang tidak membuat undangundang untuk itu. Oleh karena itu kalau rakyat bilang Mubarak turun, turun sajalah. Sayapun ikut pula mendengar tayangan CNN, BBC, disamping Al-Jazeera, siapa kata rakyat yang berhak menggantikan Mubarak. Tak juga nampak. Tiba-tiba muncul Ketua Kongres Rakyat Mesir menyatakan “Saya bersedia untuk menggantikan Mubarak asal saja rakyat Mesir berhenti unjuk rasa”.

Berita Kamis itupun ditutup maka tampillah Jumat pagi jumlah masa yang akan menyerang istana presiden. Ceritanya sampai disitu seandainya Rusli Zainal Ketua Kongres, maka berhaklah Edi untuk menyerahkan mobilnya sekarang juga ...

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

183

Selamat sajalah...

S

ekali waktu saya baliklah ke kampung saya. Kali ini lebih hebat lagi yang dipertandingkan pencak-silat. Entah bagaimana menghitung skoringnya pun tak tahu tapi yang jelas pencak-silat memang hebat-hebat. Di kali lain yang di pertandingkan panjat pinang, ada lagi pertandingan tarik-tambang. Yang hebatnya lagi pacu goni. Semuanya ini bisa dibawa ke tingkat nasional supaya memeningkan kepala Presiden Olympiade. Sehingga bukan presiden kita saja yang pening, ya.. bagi-bagi peninglah.

Ada juga cabang olah raga yang tadinya merakyat seperti pacu jalur dan mandi belimau. Akan tetapi entah bagaimana keputusan pemerintah pacu jalur pun dijadikan tiap tanggal 17 Agustus. Lalu memang dulu orang beramai-ramai bersama Gubernur Imam Munandar dan Soeripto hadir di pacu jalur ini. Lama-lama kayu nak membuat jalur inipun habis dibabat oleh perusahaan-perusahaan kayu. “Tak dapek kayu lei do Pak�. Banyaklah saya bertanya “Mana sedap nonton PON atau nonton bola?�. Semuanya menjawab nonton bola piala Eropa. Kalau gitu nasionalisme anda kurang ya?

Mereka menjawab nak kurang nak tidak ya itulah kenyataan.

Bagaimana persiapan PON kali ini? Pokoknya hebatlah.

Persoalan proyek pembangunan lapangan menembak yang menjadi salah satu venus PON XVIII yang disebut-sebut di lahan SMKN 7 Rumbai terus bergulir. Setelah melayangkan protes atas pembangunan venus tersebut, Pemko meminta proyek dihentikan sementara waktu hingga ditemukan kata sepakat. Tapi keputusan Pemko ini balik diprotes Guberbur Riau.

184

Tabrani Rab

Gubernur Riau meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk berkoordinasi terlebih dahulu, sebelum mengambil kebijakan tentang penghentian pembangunan venus menembak di Rumbai. Hal ini dikarenakan, pihaknya telah melakukan pengecekan dari berbagai aspek. Di mana hasilnya tidak ada faktor yang dapat membuat proses pembangunan sarana penunjang PON itu dihentikan. ‘’Tidak ada yang salah. Setelah kita cek di lapangan bersama instansi terkait, semua sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ini hendaknya jangan terjadi, untuk itu saya meminta sebelum melakukan kebijakan penyetopan, idealnya harus dipelajari dulu,’’ ujar Gubri. Bahkan dari pengakuannya, Gubri mengatakan pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Pengurus Besar PON untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Dia juga menantikan laporan tertulis untuk solusi permasalahan itu. ‘’Saya kembali mengingatkan kepada seluruh pihak, agar jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Untuk itu perlu dilakukan cek dan ricek sebelum mengambil tindakan.

Bahkan kita sudah melakukan koordinasikan dengan PT Chevron,’’ ujar Gubri lagi.

Janganlah sampai terkesan menghambat pembangunan venus, karena ini untuk kepentingan bersama dan mengangkat citra Riau di tingkat Nasional,’’tutur Rusli. Bahkan, dia menjelaskan pihak Pemprov telah membuat desain program sport city untuk feedback dari pembangunan venus yang dilakukan. Selain itu SMK olahraga yang ada juga akan dikembangkan sekolah olahraga bertaraf internasional. Sebagai bukti keseriusan dari komitmen tersebut, Rusli mengatakan pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Deputi Kemenpora untuk mendesain sekolah olahraga bertaraf nasional tersebut.

Di sisi lain, pernyataan Gubernur Riau tersebut ditanggapi Wali Kota Pekanbaru Drs H Herman Abdullah dengan dingin.

Menurutnya apapun yang dikatakan Gubernur biarkan sajalah, semua itu tidak akan dipermasalahkannya. ‘’Besok kita akan ada pertemuan antara Pemko dengan PT Chevron dan Provinsi Riau.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

185

Nanti kita lihat saja apa hasil dari pertemuan itu,’’ terangnya. Terkait rencana pembangunan lokal baru untuk SMKN 7 Pekanbaru tersebut, menurut Herman, jika lahan tersebut tidak bisa dipakai, maka pembangunan lokalnya akan digeser ke bagian belakang.

Atau kalau perlu pembangunan gedungnya dibuat berdempetan saja. ‘’Kalau Pemprov mau mengambil lahan itu untuk lapangan tembak silahkan saja, intinya kita sama sekali tidak ada keinginan untuk menghalangi untuk menyukseskan penyelenggaraan PON ke XVIII pada tahun 2012 mendatang itu,’’ katanya singkat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru Drs Yuzamri Yakub merasa sedikit kecewa dengan adanya rencana pembangunan lapangan tembak seluas 1,8 hektare di lahan SMKN 7 yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso Rumbai itu.

Sebab menurut Yuzamri Yakub, Pemko Pekanbaru telah memiliki rencana menambah pembangunan lokal sekolah di lahan tersebut.

Yuzamri juga merasa tidak pernah diberitahukan sebelumnya terkait rencana pembangunan lapangan tembak Nampakitu.

Yuzamri Yakub mengatakan dengan adanya lapangan tembak tersebut, penambahan lokal sekolah sudah tidak mungkin akan dilaksanakan, karena lahan di SMKN 7 tersebut menurutnya sudah tidak ada lagi yang tersisa. Dirinya menyerahkan semua masalah ini kepada walikota Pekanbaru, karena menurutnya Wali Kota Pekanbarulah yang memiliki kapasitas untuk mengambil kebijakan tersebut. ‘’Masalah ini saya serahkan kepada Wali Kota, karena beliaulah yang dapat mengambil kebijakan itu,’’ ungkap Yuzamri. Rencana penambahan gedung sekolah akan dilaksanakan dalam waktu dekat karenajumlah pelajar yang masuk setiap tahunnya di SMKN 7 melebihi kapasitas. ‘’Benar seperti rencana bapak wali kota, nantinya akan ditambah kelas lagi di lahan itu. Ini sangat penting mengingat pelajar semakin banyak setiap tahun,’’ kata Yuzamri. DPRD Riaupun meminta Pemprov Riau agar dapat memindahkan rencana pembangunan venus menembak PON ke-XVIII tahun 2012 mendatang, dari areal SMKN 7 Pekanbaru.

Pasalnya, ini dapat menganggu aktifitas pendidikan anak bangsa.

186

Tabrani Rab

Pokoknya hebatlah sudah Indonesia ini dengan organisasi.

Dulu kalau ada persatuan olah raga menteri atau wakil presidenlah kepalanya. Bulu tangkis Tri Sutrisno, pimpong Ali Said, volly ball Mbak Tutut, yang memimpin KONIpun jenderal Wismoyo Arismunandar. Tapi dasar prestasinya memang buruk karena makannya belacan ya nomor pincit jugalah dapat.

Lalu apa yang diharapkan dari PON 2012 ini? Sepertinya Riau hebatlah. Sehingga Gubernur mau betumbuk dengan Elyas Pikal dan sang nyonya terpaksa mengatakan pada Elyas Pikal “Tak usah betumbuk betul-betulan lagiâ€?. Dan bukan itu saja, walikota yang takut pada Kapolda sehingga izin pertemuan dengan wartawan tak usahlah diadakan sejengkal jaraknya dari jalan besar. Mau dikirim pengurus saya termasuk pula didalamnya tak dapat lantun ke Kapolda. Ya.. beginilah nasib Riau. Adapun lapangan tembak tak juga sampai ke Gubernur. Maunya apasih sang Gubernur? IKutikut sajalah supaya selamaaattt dari Gubernur dan selamat pula dari Kapolda‌ Apa kata Atan Sengat? Bantainyalaaahhh ...

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

187

Surat Cucuk Cabut

D

ulu kita mendengar bahwa teori orang Arab dengan sadaqah yang dikembangkan oleh pemerintah SBY dan JK dengan subsidi 100 ribu rupiah per bulan. Secara auditing tentulah dana yang 100 ribu sebulan inipun harus diikuti kemana dana sedekah ini larinya, jangan-jangan untuk main judi atau main perempuan.

Belum juga lagi puas pemerintah mengembangkan lagi teori ekonomi namanya Biaya Operasional Sekolah (BOS). Akibat kenaikan BBM adalah dua dana, yang pertama dana yang diberikan pada keluarga miskin ada pula yang meninggal dan ada pula RT yang kena bunuh, ini namanya Subsidi Langsung Tunai (SLT), walaupun belum ada dana mati karena antri namun pemerintah telah pula memikirkan subsidi untuk sekolah akibat kenaikan BBM. Dana ini disebut dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) yang terbagi atas dua; Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM). Yang tak ada dana untuk kompensasi membeli supermi dan dana naik oplet. Nah, sekarangpun ada pula namanya dana hibah. Walaupun tak ada dalam buku ekonomi namun pemerintah Pekanbaru tetap melangkah pasti.

Rasanya penyakit pening kepala saya kambuh ketika membaca “Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Amrul Muchtar, mengatakan sebanyak 45 anggota DPRD akan mendapat dana hibah sebesar Rp 9 miliar.

Dana hibah tersebut bersumber dari APBD Pekanbaru. Masingmasing anggota dewan mendapatkan dana hibah sebesar Rp

188

Tabrani Rab

200 juta. Dana tersebut, lanjutnya diperuntukan membantu konstituen anggota dewan dan dana penjaringan aspirasi masyarakat. Pencairannya harus terlebih dahulu mengajukan proposal. “Hingga pertengahan Februari ini, sudah ada sekitar 67 proposal bantuan yang bersumber dari dana hibah anggota DPRD yang masuk. Mayoritas dari kelompok tani atau juga kelompok usaha dan organisasi,” jelasnya. Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah itu langsung kepada masing-masing anggota DPRD. Apakah dana hibah tersebut digunakan sesuai dengan proposal yang masuk ke Bagian Kesra atau tidak.

Wakil ketua DPRD Pekanbaru, Syahril langsung bereaksi keras atas publikasi Pemko Pekanbaru mengenai jumlah proposal rekomendasi dewan. Ia pun memerintahkan stafnya untuk menarik semua proposal yang direkomendasikannya. “Sekarang juga akan saya tarik semua proposal yang berasal dari rekomendasi saya,” ucap Syahril. Ia pun langsung memanggil staf dewan agar proposal atas rekomendasinya ditarik dari Pemko Pekanbaru.

Siang itu, politisi Golkar ini menumpahkan kekesalannya kepada wartawan atas tindakan Pemko Pekanbaru yang mempublikasikan sepihak proposal rekomendasi dewan. Sedangkan proposal dari pihak Pemko sendiri tidak dipublikasikan sama sekali.

“Saya tidak marah. Justru saya kesal dan kecewa kenapa proposal kita saja yang di publis. Mereka (Pemko Pekanbaru) yang paling banyak. Kalau mau fair, ya semua harus dipublikasikan.

Jangan hanya anggota dewan saja,” kata Syahril.

Kabag Kesra Setko Pekanbaru, Amrul Mukhtar mengatakan saat ini ada 119 proposal milik 10 anggota dewan yang diserahkan ke Pemko Pekanbaru. Proposal tersebut merupakan rekomendasi dewan yang merupakan milik organisasi kepemudaan (OKP) ataupun lembaga lainnya. Dari jumlah tersebut, Syahril menempati posisi pertama yang paling banyak proposal yakni 61 buah. Posisi kedua disusun Wahyudianto sebanyak 14 proposal, Kamaruzaman 9 proposal, Desmianto 7 proposal, Dadang Antoni 5 proposal,

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

189

Syamsul Bahri 5 proposal, Masni Ernawati 5 proposal, Said Zohrin 5 proposal, M Navis 5 proposal dan Zaidir 4 proposal.

Proposal yang merupakan hasil rekomendasi dewan ini untuk mengambil dana hibah yang dianggarkan tahun ini dalam APBD Pekanbaru. Jumlahnya Rp. 60 miliar. Dari jumlah tersebut, nilai dana hibah yang diperuntukkan untuk proposal rekomendasi dewan hanya Rp. 9 miliar saja. Sisanya, milik Pemko Pekanbaru. Inilah yang membuat Syahril meradang. Beda hal dengan Wahyudianto. Ketua komsisi I ini hanya tersenyum ketika dikonfirmasi. “Inilah masalahnya sekarang. Padahal proposal itu hanya rekomendasi saja. Belum tentu cair. Kita juga tidak enak dengan konstituen kita. Tak diberikan rekomendasi susah nantinya,” ucap politisi Golkar ini.

Nah, sekali lagi tak dapat diverifikasi apakah sedekah itu bernama Dana Hibah, Subsidi Langsung Tunai (SLT), Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS), Biaya Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Infrastruktur Pedesaan (PKPS BBM IP) dan entah apa lagi termasuk dana hibah ini. Kalau hanya sedekah pahalalah yang kita harap, tak usahlah pakai Tim Monitoring segala lagi, sebab anggota dewan inipun sudah disumpah waktu pengangkatan dulu. Serahkan sajalah pada Rakib – Atib atau Kiraman – Katibin alias berprasangka baik sajalah.

Membaca surat kabar hari ini “ujian CPNS untuk Riau diragukan hasilnya”. Jangan-jangan karena rekomendasi itu ...

190

Tabrani Rab

Asal Tangkap

D

i Riau ini memang kalau narkobanya tak kalah dengan Jakarta.

Sedangkan pelarian narapidananya tak kalah dengan Poso.

Sementara hantu-hantu yang lain illegal logging, perampokan, pencurian makin lama makin dahsyat. Korupsi yang paling ngetop di Riau, paling tidak inilah kata masyarakat. Sehingga tak satu perkara korupsipun yang diangkat ke pengadilan. Lalu bagaimana baiknya? Sudahlah mencari penjahat susah, kalaupun ada kelompok penjahat termasuk dalam kasus narkoba membuat gang mafia termasuk pula kasus korupsi maka marilah kita setuju jajaran kepolisian tembak dulu baru ditangkap.

Sejak dulupun yang namanya judi, ekstasi dan prostitusi ini disebutlah kasus prima dan dapat diukur dari kegagalan aparat penegak hukum untuk membasminya. Satu kali Kapolda Riau, Rahim pidato didepan umum “Kita akan memberantas judi dan sie jie sampai ke akar-akarnya dan sejak besok saya tidak mau lagi terdengar ada kupon sie jie yang terjual�. Maka keesokan harinya jam 10 pagi sayapun membeli kupon sie jie di depan praktek saya 500 selembar sebanyak 10 lembar. Lalu sayapun menghadap Kapolda “Pak, ini kupon sie jie yang saya beli hari ini Pak. Sebab kemarin Bapak pidato tak boleh lagi ada kupon sie jie�. Sang Kapoldapun merubah pembicaraannya dan hilanglah cerita sie jie tadi.

Adalah yang namanya Zulkifli, ia dituduh menjual narkoba dan togel. Malamnya ia didatangi tiga anggota Kepolisian Polsek Kampar di kedainya. Polisi inipun membawa paksa Zulkifli ini ke kantor Polsek setelah Zulkifli ini babak belur dipukuli polisi.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

191

Dalam kondisi bonyok, leher dicekik, tangannya dipelintir pokoknya habis dah lumat si Zulkifli ini polisi pun menanyakan dari mana asalnya. Setelah dirinya mengatakan bahwa ia berasal dari desa Ranah tiba-tiba Zulkifli dilepas polisi. Rupanya polisi ini salah menangkap warga.

Masalahnya tentu tidak sampai disini saja. Warga setempat langsung melakukan aksi protes dan minta pertanggung-jawaban dari polisi. Aksi warga makin beringas sekitar pukul 19.00 WIB ketika massa menghujani batu ke kantor Polsek. Ribuan warga yang marah mengepung serta memporak-porandakan Markas Polsek Kampar, Kabupaten Kampar. Awalnya, jumlah massa hanya ratusan orang dan dari warga Desa Ranah. Warga berupaya mempertanyakan tindakan polisi yang bertindak anarkis. Saat itu warga meminta polisi mengeluarkan tiga polisi yang telah berindak salah tangkap dan sempat melakukan pemukulan. Namun polisi tidak bisa mengabulkannya. Kapolres Kampar, AKBP Muttaqien yang tiba dilokasi menyampaikan permintaan maafnya sembari mengatakan tiga polisi tersebut sudah diamankan di Mapolres.

Kapolres mengaku siap menghadirkan tiga orang polisi tersebut.

Warga yang mulai ramai berupaya menunggu. Lama menunggu, warga kehabisan kesabaran, satu persatu batu melayang kearah kantor polsek. Mendapati kondisi yang tidak aman, Kapolres berupaya menyelamatkan diri ke arah kantor.

Massa yang semakin banyak terus beringas. Mereka memasuki area kantor sembari melempar kaca serta lampu. Tidak itu saja, dua sepeda motor serta televisi di ruang pengaduan dirusak.

Sementara polisi berupaya menyelamatkan diri ke dalam kantor.

Melihat tindakan massa yang kian tidak terkendali, polisi berupaya menghalau dengan beberapa kali tembakan ke udara.

Sebagian massa mundur ke arah kiri. Namun massa di sisi kanan justru bergerak maju melempar. Polisi kembali terpojok dan menyelamatkan diri ke dalam kantor. Polisi balik menyerang dan massa di sebelah kanan mundur. Lagi-lagi massa arah kiri merangsek maju. Polisi lagi-lagi mundur. Kondisi tersebut terus

192

Tabrani Rab

berulang kali. Dentuman suara tembakan jelas terdengar saat polisi berupaya menghalau massa.

Apa akibatnya? Empat warga terluka, dua diantaranya terkena peluru yang ditembakkan polisi, dalam insiden penyerangan massa ke Kantor Polsek Kampar, Kabupaten Kampar, Riau.

Ditemukannya warga yang terluka itu sekaligus mematahkan pernyataan Kapolda Riau Brigjen Suaedi Husin yang mengklaim tak ada korban dalam insiden tersebut. Dua korban yang terluka tembak bernama Andri Syahputra dan Idris. Korban pertama kini terkulai lemah akibat luka tembakan di belakang kepalanya.

“Saya waktu kejadian menonton dari atas honda dan tiba-tiba ada benturan keras di belakang kepala saya. Ketika saya pegang ternyata sudah banyak darah,” kata Andri. Setelah diperiksa tim medis RSUD Bangkinang, Andri diketahui terkena peluru karet. Orang tua korban Sudirman akan menuntut polisi untuk bertanggung jawab dan membayar ganti rugi akibat luka yang diderita anaknya. Sementara itu satu korban luka tembak lainnya, Idris, masih dirawat di RSUD Bangkinang. Korban terluka di telapak tangan kanannya. Dua korban lainnya Doris dan Ipat luka robek akibat tersayat pecahan kaca. Kemungkinan besar masih ada korban luka lainnya yang belum teridentifikasi.

Karena itu Pak Polisi tak usahlah sekedar pembengak saja dengan ucapan-ucapan, layani dengan senyum. Bila polisi Indonesia adalah termasuk polisi yang terburuk di Asia maka Saleh Saaf berkomentar “Bila pakar berkumpul yang timbul adalah kelakar”. Maka komentar ini boleh jugalah kita tambah “Bila polisi berkumpul yang muncul adalah pukul, bila polisi meradang yang timbul adalah tendang”, ha...ha...ha.. Sebagaimana dinyatakan Irjen Anton Bachrul Alam “wamahyahya wa mamatilillahirabbilalamin” hidup dan matiku kucurahkan bagi Allah semata, maka bagi masyarakat Kampar lari ke kanan lari ke kiri ya mati juga. Mati ko nyo Pak, he..hehe ...

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

193

Cawakot

T

iap saya lewat, baleho wajah calon walikota ada yang terkelepok, ada yang sudah dicabut, ada yang tumbang, ada yang baru dipasang sehingga orangpun bertanya-tanya, “ada ndak hubungan antara banyaknya baleho ini dengan kontestan yang memilih calon walikota ini”. Sayapun menjawab, “boleh ada, boleh tidak”. Tapi yang saya lihat sesudah keliling-keliling jumlah yang ikut kampanye ikut partai ini makin sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Eeee…. yang ikut berkampanye adalah ratusan, bukan ribuan doooo…Yang banyak oplet bergambar dan fuso yang berseliweran sementara massanya tak ada, kurang juga lagi, banyak calon yang mengganti gambarnya besar-besar sampai 6 triplek.

Negeri yang konon demokrasi ini kalau sudah Pemilukada nampak demokrasi duit. Sudah itu mulailah sewa menyewa perahu mulai dari perahu Nabi Nuh sampai ke sampan kolek. Dibawalah duit sekeranjang ini ke partai, inipun dengan hitungan. Kalau sampai ke PP alias pimpinan pusat partai tanah nenek moyangpun dijual, sudah itu kepala dijual. Di Global TV masya Allah, untuk menjadi pengurus partai binipun dijual 10 juta. Manalah bisa dilakukan demokrasi di negara yang pendidikannya rendah dan menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan.

Sayapun membaca berita “Septina Primawati Rusli mendapat modal besar untuk menjadi calon Walikota Pekanbaru. DPP Partai Golkar sudah menetapkan istri Gubri M Rusli Zainal tersebut sebagai jago yang diusung. Penetapan Septina sebagai calon Walikota Pekanbaru, dipimpin Ketua Umum Partai Golkar

194

Tabrani Rab

Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham di Jakarta. “Septina memiliki popularitas yang tinggi, tren-nya terus naik dalam tiga survei yang kita lakukan,� kata Andi Ahmad Dara, Ketua bidang Pemenangan Pemilu wilayah Sumatera DPP Golkar. Andi mengatakan, dalam tiga kali survei yang dilakukan Golkar terdapat dua tokoh yang memiliki popularitas cukup tinggi, yakni antara Erizal Moelok (Wakil Walikota Pekanbaru yang juga Ketua DPD Golkar Pekanbaru) dan Septina (Ketua Dewan Penasihat KPPG).

Nampaknya inilah alasan utama yang dipakai DPP Golkar untuk menjatuhkan pilihan pada Septina.

Bagaimana hubungan antara perahu dengan Balongub? Ini betul-betul seperti tender proyek. Kalau duit tipis tak usahlah.

Lebih baik mimpi jadi pemimpin, tak mungkin do sekalipun pendidikan anda dari Harvard, pengalaman anda terhadap suatu daerah selangit, tahu bagaimana mengadakan pendekatan terhadap masyarakat, tapi diatas segala-galanya pitih alias hepeng.

Inilah yang paling menentukan ibarat tender. Yang paling mahal bukannya partai yang paling besar, akan tetapi partai yang paling menentukan. Sekalipun KPU tidak berpihak dan sebagai fasilitator tapi siapapun anda, dari partai manapun anda, siapapun yang akan anda angkat menjadi walikota sangat bergantung kepada ise nu mangatur negara on. Kalau tingkat cabang bisalah jut..jutt..., kalau sudah sampai tingkat daerah ini pakai u...jutt alias puluhan juta dan bisa juga rajut. Kalau tingkat pusat maka tampak betullah partai ini em..emm alias milyar-milyar. Sebab faktor pembaginya besar, walaupun bagian yang terbesar adalah Pak Ketua.

Nah, bagaimana dengan Erizal? Erizal berbesar hati. Pupus sudah harapan Erizal Muluk untuk diusung partainya sendiri, Golkar, sebagai calon Walikota Pekanbaru pada pemilihan umum kepala daerah 18 Mei mendatang. DPP Partai Golkar kemarin secara resmi memutuskan dan mendukung Septina Primawati Rusli karena dinilai lebih populer. Padahal Erizal Muluk merupakan calon dari internal partai bahkan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar Kota Pekanbaru dan saat ini masih menjabat sebagai Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

195

wakil walikota Pekanbaru. Apa kata Erizal? ”Sebagai kader saya menerima apa yang menjadi keputusan partai. Saya menghormati itu”. Kendati telah menetapkan Septina sebagai calon Walikota Pekanbaru periode 2011-2016 tapi hingga Rabu sore kemarin PArtai Demokrat tak kunjung menandatangani surat keputusan. Hal ini karena DPP Demokrat masih menggodok wakil walikota yang akan dipersandingkan dengan Septina. Disisi lain Partai Golkar sudah menetapkan padangan Septina adalah Erizal Muluk.

Dalam hal beginilah kita memilih calon-calon bupati, caloncalon walikota, apa mau KPU lantak, apa mau partai politik pelupuh, yang penting duit masuk. Ya… nasib bangsa inilah, nak mencari pemimpin saja pening, belum lagi mencari pasangan. Bagaimana nak mencari pasangan. Kejab ade, kejab tak ade, kejab Golkar, kejab Demokrat, kejab PKS, kejab Hanura, entah ape-ape. Semogalah.

Dulu bunyi lagu pemilunya “Pemilihan umum kesana beramai”, itu tahun 1955. Lalu ketika Seoharto berganti dengan “Pemilihan umum telah memanggil kita. Seluruh rakyat menyambut gembira”.

Sekarang sebaiknya lagu Basofi “Tidak semua laki-lakiiiiiii… jadi cako, kini padusiiiiiii…. bisajuo …. Pilih lah aku kecap nomor satu, kalau sudah jadi aku lupa padamu”, he he ...

196

Tabrani Rab

Cawawalkot

P

emilukada ini dapat jugalah kita menengok tingkah laku calon walikota, di subuh buta rumah saya diketok Pak RT, “Assalamu’alaikum....”. “Waalaikum salam ya Pak RT”. “Ni Pak baju” Saya pakailah baju pemberian seorang kontestan, kebetulan yang terpakai letter M, sementara perut buncit saya letter XL, rack........, baju inipun robek. “Pak RT ndak bisa diganti dengan baju baru?.

Kalau bisa jaslah untuk saya”. “Ooh tak bisa Pak, jas hanya untuk kami RT saja”. Terpaksalah baju kaus saya ini diganti dengan kaus yang lebih besar, perut saya buncit nampak juga, sekalipun baju ini telah ditukar XL, seperti Pak RT pun menunjukkan baju jasnya. Pak RT berapa baju dapat? 20 dan satu jas. Pak RT pun menunjukkan kepada saya jasnya warna hitam dengan dibelakangnya tertulis Tim Sukses Tenayan Raya dan didada sebelah kiri gambar calon Wali Kota dan Wakil.

Sayapun telah menulis pemilihan walikota-walikota yang dulu.

Mulai dari Tengku Ilyas sampai Oesman Effendi Apan, waktu itu lobi politik saya kuat sehingga ketika Oesman Effendi Apan akan menjabat kedua kalinya sayapun bicara dengan Soeripto “Pie Tab”.

Dengan ringan saya menjawab “Walikota Medan juga, Bachtiar orang Melayu yang dari RPKAD ketika kedua kalinya berhasil baik membangun Medan bahkan berhasil lagi memberikan corak Melayu pada kota Medan”. Sayapun menulis di Riau Pos yang bunyinya begini “Saya masih ingat zaman dahulu, adalah senior di kota yang namanya Datuk Harun, ada lagi Tengku Bay, ada lagi Tengku Ilyas dan yang tak asing lagi Datuk Wan Abdurrahman.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

197

Waktu itu belum ada lagi DPRD Kota, jadi pemilihan wali kota tak ada lah, dan tak lah berebut. Tengku Ilyas yang menjadi wali kota pertama di Pekanbaru ini, hanya karena Datuk Wan Abdurrahman sibuk kalau tidak salah saya nak mengawinkan anak, karena itu “Mike ajelah”, kata Pak Bay kepada Tengku Ilyas, padahal kalau diingat-ingat Tengku Bay ini dari Rengat, Datuk Wan dari Siak sedangkan Tengku Ilyas dari Pasir.

Sehabis saya mengajar, rupanya ada undangan dari Panitia Pelaksana Deklarasi Pasangan Bakal Calon Walikota Septina Primawati dan Bakal Calon Wakil Walikota Erizal Muluk. Esoknya keluar berita “Ribuan masa yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat memadati purna MTQ Pekanbaru. Mereka berkumpul sejak pukul 10.00 WIB, Sabtu (12/3/11) dalam rangka menghadiri deklarasi pasangan Septina Primawati Rusli-Erizal Muluk sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2011-2016. Dalam deklarasi tersebut juga diluncurkan akronim pasangan tersebut ‘BERSERI’ kependekan dari Septina Erizal. Hadir dalam deklarasi tersebut sejumlah petinggi partai pengusung, yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra.

Septina selain didampingi Erizal, juga didampingi suaminya yang merupakan Gubernur Riau M Rusli Zainal. Uniknya, Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Riau Raja Mambang Mit juga hadir, namun dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur Riau. Panitia memang mengundang sejumlah kepala daerah, termasuk Walikota Pekanbaru Herman Abdullah, namun tidak hadir”.

Mengenai Calon walikota wanita tampaknya memang hebat walaupun Riau termasuk golongan Bapak (patriachat). Tapi pencalonan walikota wanita memang mendapat reaksi yang keras dari masyarakat. Basrizal Koto, Ketua IKMR pagi-pagi telah menyatakan reaksinya agar dipandang juga golongan wanita ini, tentu saja maksudnya bukan karena Septina golongan wanita.

Begitu hebatnya pencalonan Septina inipun ditayangkan di MetroTV. Apa beritanya? “Majelis Ulama Indonesia (MUI)

198

Tabrani Rab

Provinsi Riau mengecam perempuan menjadi calon Wali Kota Pekanbaru�. Menurut mereka, pencalonan perempuan tak sesuai dengan ajaran Islam. Itu ditegaskan anggota Komisi Ukwah MUI Riau, Muhammadun, Senin (14/3). Menurutnya, perempuan haram mencalonkan diri apabila masih ada laki-laki yang bisa menjadi pemimpin suatu negeri. Ia pun meminta perempuan Riau tak meramaikan bursa kepala daerah. Penegasan MUI itu diprotes seorang calon Wali Kota Pekanbaru Septina Primawati. Menurutnya, tak ada larangan dalam Islam terhadap perempuan yang ingin menggunakan hak politiknya. MUI Pusat saja, kata Septina, menerima pencalonan kaum perempuan sebagai pemimpin.

Dari masyarakat tampak pula reaksi terutama dari golongan mahasiswa “Kali ini kita dibawah gubernur�. Begitu pula walikota dan bupati menyesalkan langkah ini. Tapi apalagi nak dibuat, dah tecalon. Erizal sendiri bila lagi nak mencalon walaupun gambar professor Isjoni mendampingi dia tapi tak juga ditawar oleh partai.

Gambar Firdaus walaupun besar tak juga ditawar partai. Banyaklah paham dan pendapat Septina dan Erizal bakal duduk juga.

Walaupun gambar Sulistiawaty Ningrum memasang nama sebagai calon Demokrat tak juga mendapat lamaran dari partai politik.

Rusli Zainal memang dengan segala kekuatan ingin mengangkat istrinya menjadi Walikota melalui Ketua PPP Pusat, Suryadharma Ali. Zaman sekarang apa yang tak boleh. Ya..bantailah Pak, Selagi ada kekuasaan. Boleh tak boleh ya nantilah. Horeeee ...

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

199

Mantan Bupati Menyanyah

S

atu kali saya memberi kuliah untuk mahasiswa Sospol di kampus saya. Karena kuliah ini cukup membosankan mahasiswa saya tanya “Pak Tabrani, yang enak jadi apa sih di dunia sekarang ini?”.

Nak jadi pedagang tak laku dek resesi, nak jadi pegawai sudahlah tes payah, sogok mungkin sudah tak ada, tapi kalau korupsi dan kolusi hilang apalagi sedapnya jadi pegawai. Saya langsung bilang “Kalau tak dapat jadi pedagang atau Umar Bakri ya jadi Mantrilah”.

“Kenapa begitu?”, tanya mahasiswa ini. “Siapa saja presiden ya tetap saja jadi mantri, sampai mati. Tak ada do istilah mantri, 3 bulan sesudah itu berhenti. Jantung tak berdebar-debar menunggu telepon, siapapun nak jadi presiden lantaknyalah”, tukas saya. Dulu disini banyak mantri, ada namanya mantri Amad, mantri Amit, nak kabinet pembangunan, nak kabinet peruntuhan, nak kabinet reformasi, nak kabinet reformasi pembangunan, lantaknyalah situ, jabatan mantri ini tetap saja. Hanya saja anda tahu dak, saya lebih tinggi dari mantri sebab saya doktoorrrr. “Kalau begitu jadi doktor lebih hebat ya”, tanya mahasiswa saya lagi. “Iya dong, kedudukan kita selalu diatas mantri. Selagi kuat juga ya bantai”. Mahasiswa ini langsung lagi menanya “Pak Doktor, penyakit apa yang paling tak enak?”. “Ya penyakit eksim pejabat”. “Kenapa begitu?”, tanyanya lagi. “Ya di zaman reformasi ini masih banyak tukang jilat yang kerjanya menjilat pejabat. Kapanlah eksimnya akan kering”.

Suatu fenomena yang semakin berkembang, dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pendaftaran untuk masuk Satpol PP ini ternyata lebih besar dibandingkan pendaftaran masuk TNI. Tentu

200

Tabrani Rab

mungkin saja terjadi kasus suap dalam penerimaan Satpol PP ini. Ambillah misalnya pemberitaan di sejumlah media beberapa waktu lalu, Forum Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan (Formak) Riau berunjuk rasa di Kantor Gubernur Riau. Mereka menuntut kepada Gubernur Riau HM Rusli Zainal agar Kepala Kantor Satpol PP Riau Muktar Amin dicopot dari jabatan, hal ini terkait dugaan uang sogokan yang diharuskan kepada calon yang ingin menjadi personel Satpol PP. ‘’Sogokan ini terjadi, jadi kami meminta kepada Gubernur Riau harus melakukan tindakan tegas terhadap Kakan Satpol, atau mencopot jabatannya,’’ tegas coordinator lapangan, Abid. Menurut Abid, selain meminta Kakan Satpol PP dicopot, ia juga menuntut agar Gubernur Riau meninjau ulang hasil rekruitmen Satpol PP tahun 2009. Karena sampai saat ini penerimaan ini tidak transparan.

Nah, Kepala Inspektorat Provinsi Riau Syamsurizal menyatakan telah memiliki kesimpulan atas pemeriksaan kasus dugaan suap penerimaan anggota Satpol PP Provinsi Riau. Ia mengatakan, Iryanto mengakui menerima uang dari Hendra. Hendra pun mengakui menerima uang dari delapan orang yang ingin masuk menjadi anggota Satpol PP. Total uang pelicin dari delapan korban ini tak tanggung-tanggung Rp. 300 juta. “Mereka sudah bersedia mengembalikan uang itu. Iryanto malah sudah lama ingin mengembalikan uang itu. Tapi tertahan karena uang itu ada pada staffnya yang bernama AL, uang itu terpakai AL, ia saat ini sedang mencari uang. Artinya uang itu masih utuh,” ujar Syamsurizal.

Apa lagi kata Syamsurizal yang juga mantan Bupati Bengkalis ini? Inspektorat Provinsi Riau tidak menemukan adanya praktek suap pada penerimaan anggota satpol itu. Karena yang ngasih uang kan nggak diterima. Mereka memang coba-coba untuk melakukan itu tapi tak jadi, mereka malah berniat akan mengembalikan uang itu. Ia juga mengatakan Inspektorat tidak akan melanjutkan memeriksa dugaan suap penerimaan anggota Satpol PP Riau itu.

“Karena kan juga tidak ada laporan pengaduan dari masyarakat, kan ini hanya ada di koran saja. Jadi kami menganggap ini selesai Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

201

saja,� ujar Syamsurizal. Syamsurizal juga memastikan tidak ada sanksi apa pun yang diberikan kepada anggota Satpol PP yang telah mengaku menerima uang dari delapan orang untuk diluluskan menjadi anggota Satpol PP Riau. Secara internal kami akan lakukan pembinaan, kami akan nasehati.

Penyakit korupsi memang telah berpuluh tahun, istilah kedokterannya kronis, manalah bisa dengan demonstrasi disapu habis. Sebab penyakit ini memang sudah dari sono-nya. Korupsi ini memang dipelihara agar jabatan lestari. Selama ini ada fasilitas yang menjamin, entah namanya korupsi, entah namanya kolusi, entah namanya keponakan deyen tiba-tiba saja karena reformasi barang ajaib yang menjamin hidup ini menjadi sirna. Dengan apa mau disuap kemulut, tentu leher gepeng jadinya dan mulutpun jadi kempot. Disatu pihak kita ingin bersih, dipihak yang lain gaji tak cukup, nak dibiarkan ya kolusi abadilah, ya korupsi yang menetaplah dan nepotisme yang dari itu ke itu juga. Itu namanya menyanyah tu.

Jadi bagi yang nak mencuri, yang nak merampok, nak membunuh kalau hanya coba-coba saja tak ape kata Pak Inspektorat dan cukup dengan dinasehati saja. Macam mane kalau nak memperkosa kalau barang tu dah tecelup, apenya yang nak dibalekkan. Sayapun menyeringai panjang “Haaa haaa, bukan tuan-tuan saja menyanyah, sayapun menyanyah juga�. Marilah kita sama-sama menyanyah. Haa ... ha ...

202

Tabrani Rab

Rusuh Pemilukada

S

aya ini lahir di Bagansiapi-api walaupun kampung asli saya masih jauhhh lagi yakni Labuhan Tangga. Lebih kurang 12 kilo dari Bagan. Di sinilah pusara Aki saya yang dulu bernama Pengulu Mentol dan sesudah naik haji melalui Singapura bernamalah H. Mentol ini menjadi H. Syukri. Kebanyakan orang Bagan ini pandai berpidato dan pandai pula memberontak. Sebab ketika diamuk oleh Poh An Tui dari Medan mula-mula tanggal 12 Maret 1946 di mana terjadi pertempuran antara etnis Indonesia dengan etnis Cina yang disebut Peristiwa Bagan I, diikuti pula lagi dengan peristiwa Bagan II 18 September 1946. Itu dulu, bagaimana dengan sekarang?

Di zaman sekarang ini kalau roda Pemilukada mau diputar, yang pertama proses tangkap menangkap yang lebih nampak dulu. Angin tangkap-menangkap ini bukan berhenti disini saja sampai sesudahnyapun sudahlah dilantik orang lain, kita pula kena tangkap. Ini namanya nangkap balas dendam. Sesudah itu barulah fase kedua beli membeli perahu. Saya pikir murah, eee‌ sampai belasan juta bahkan bepuluh juta, sekali pula lagi menyetor ke Jakarta. Perahu inipun nasib-nasib-pan sebab dia cuma mengantarkan kita sampai ke ujung jambat. Sesudah itu meloncat aaa.. bersekuat lah tu sebab partai hantu belau segala tak ditengok orang do. Sesudah itu masuk pula masa kampanye, gambar kitapun diaraklah berkeliling. Pokoknya tak kalah dengan bakalaha eh salah baleho Pak Gubernur, he..he... Pemilukada ini sudah menggila betullah. Di kampung saya, ada yang ditangkap, ada yang berebut satu partai dua calon, sampai bengkak-bengkak

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

203

juga dibuatnya. Belum lagi mendaftar kedudukanpun hilang diganti orang lain. Masih berunding dengan atasan begitu kalah balik macam ngonggoi, tempat sebagai kepala dinas dah hilang.

Bagaimana dengan Pemilukada di kampung saya Bagan ini?

Buntut berangnya calon bupati incumbent Annas Maamum terhadap calon bupati Herman Sani saat menyampaikan visi misi di DPRD Rokan Hilir, kemungkinan debat kandidat tak akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya sepekan jelang usainya penyelenggaraan kampanye, KPU masih belum memastikan siap tidaknya menyelenggarakan debat kandidat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 pasal 36, pelaksanaan debat kandidat peserta Pemilukada menjadi bagian penting dalam tahapan kampanye Pemilukada. “Peristiwa ricuh visi misi kemarin itu masih membekas. Sebagai penyelenggara, KPU khawatir itu terulang kembali. Iklim politik jadi tak lagi kondusif. Kenyataannya tiga pasangan calon belum siap menang dan kalah. Merekapun belum dewasa berpolitik”, ujar Ketua KPU Rohil, Azhar.

Untuk memutuskan kepastian penyelenggaraan debat kandidat itu, KPU Rohil terpaksa mematangkan rumusannya dengan meminta saran KPU Propinsi Riau. “Kami akan menemui KPU Riau meminta saran sekaligus merumuskan kemungkinan terburuk jika debat kandidat diselenggarakan atau dampak lainnya jika debat tidak kami gelar”, ujar Azhar. Solusi meminta saran kepada KPU Riau, sekaligus juga upaya untuk membersihkan tudingan atas kemungkinan munculnya intervensi dari pihak tertentu. “Ya saya akui, ada tim yang ingin debat kandidat digelar, ada juga yang tidak. Sekali lagi tujuannya ingin menjaga keamanan.

KPU hanya berpegang pada undang-undang. Makanya kami perlu merumuskannya dengan KPU Riau. Jangan sampai keputusan kami menyalahi aturan”.

Apa lagi kata berita koran? Sesuai jadwal kampanye yang telah disepakati antara KPU Rohil dengan tim pasangan calon, Panwaslukada, dan Polres Rohil, telah diputuskan penyelenggaraan debat kandidat pada hari terakhir tahapan kampanye,

204

Tabrani Rab

3 April nanti. Hanya saja drama ricuh dalam sidang paripurna istimewa penyampaian visi misi pasangan calon di Gedung DPRD Rohil, mengubah jadwal itu. Seperti diketahui sebelumnya calon bupati nomor urut 2, Annas Maamun berang karena merasa ia difitnah atas materi visi misi calon bupati nomor 3, Herman Sani. Dalam rapat paripurna tersebut, Anas tak mampu mengendalikan emosinya begitu mendengar keterangan Herman yang menyebutkan kualitas pendidikan Rohil paling buncit seRiau. Anas pun berang, begitupun dengan belasan pendukungnya yang berada dalam ruangan ikut beraksi dan menyuarakan Herman Sani untuk turun dari podium. Suasana ketegangan itu berlangsung dua kali, hampir memakan waktu 10 menit. “Semua yang disampaikan itu fitnah�, teriak Anas di tengah-tengah sidang mengarahkan telunjuknya kepada pasangan Cabup-Cawabup, Herman-Wahyudi.

Nah, tuan-tuan mari kita bersama menahan diri (cooling down) dalam menyikapi setiap penyampaian visi dan misi yang dapat memancing emosi yang bisa menimbulkan tindakan anarkis, tetapi kita tetap bergandengan tangan untuk menuntut agar kebenaran selalu diatas segala-galanya. Sayangnya, inilah mekanisme Pemilukada di Rohil ini betul-betul ala republik BBM, Betul-Betul Mabuk.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

205

Polisi Lawan Satpol

S

ekalipun dalam buku pelajaran polisi “yang ini begini dan yang itu begitu”, namun kalau ditempatkan di Riau maka jadilah ia “yang itu begitu yang ini begini”. Orang Riau ini becakap tak tentu arah. Itu kalau dalam ilmu pengetahuan yang disebut juga dengan ratio. Dalam ilmu pengalamanpun taklah banyak bedanya. Kalau didaerah lain yang ini begini yang itu begitu maka di Riau terbalik “yang itu begini yang ini begitu”, sankinkan pening kepala lebih baik menyanyi “engkau begini, aku begitu sama saja”. Kalau kan mengingat nasib juga tambah lagi lagunya “Ibu bapak ku, ayah bundaku entah kemana, ingin bertanya, pada siapa….” Susah di Riau ni, tapi senangnya lebih banyak.

Seringlah kita mendengar berita polisi itu bentrok dengan mahasiswa dan Satpol PP itu besitegang dengan Inang-Inang dan Uniang-Uniang. Nah, bagaimana kalau polisi bentrok dengan Satpol PP. Ini mungkin lebih hebat. Bagaimana beritanya? Garagara salah paham, anggota Satpol PP dan Polres Kampar, terlibat bentrokan. Bentrokan ini hampir memancing bentrokan yang lebih besar antara dua belah pihak. Pasalnya, sekitar 30 personel Polres Kampar sempat mendatangi markas Satpol PP membuat suasana menjadi menegangkan. Menurut Kakan Satpol PP, A Muis, anggota Polres malah sempat melepas tembakan saat mendatangi markas mereka. Namun, penjelasan ini langsung dibantah Kasubag Humas Polres Kampar, AKP H Khodirin SH MH. Menariknya, kedua belah pihak memiliki versi masing-masing saat menjelaskan tentang kronologis bentrokan ini. Bagaimana menurut polisi? Khodorin

206

Tabrani Rab

membantah adanya penyerangan dan pemukulan. ‘’Tidak benar ada senjata api,’’ ujarnya. Diceritakan Khodirin, sekitar pukul 9.10 WIB, anggotanya berniat sarapan pagi. Ketika itu dua orang anggotanya, Bripda Abdi dan Bripda Lira yang mengendarai mobil melewati rombongan anggota Satpol PP yang sedang lari pagi di sekitar Lapangan Pelajar. ‘’Ketika itu ada anggota Satpol PP yang tertinggal dari kawanannya. Ketika mobil anggota saya lewat, anggota Satpol PP tersebut hampir terserempet. Di situlah mulainya permasalahan ini,’’ ujar Khodirin.

Anggota Satpol PP yang hampir terserempet itu mengatakan, ‘’Santai-santailah sikit.’’ Dan dijawab anggotanya, ‘’Ya pak,’’ dan anggotanya tetap berlalu. Setelah sarapan pagi, kedua anggotanya itu melanjutkan perjalanan dan melewati rumah Ketua Satpol PP A Mius. Di depan rumah A Mius, sudah berkumpul rombongan anggota Satpol PP yang baru selesai lari pagi. Saat itulah salah seorang anggota Satpol PP yang hampir terserempet tadi berteriak. ‘’Itu mobil yang tadi mau menabrakku. Berhenti kau,’’ ujar Khodirin mengulangi informasi yang didengarnya dari anggotanya. Karena dihadang, anggotanya berhenti tapi tak turun dari mobil. Anggotanya kemudian dipaksa turun, terjadi perdebatan dan akhirnya dikeroyok. Kemudian Kepala Satpol PP keluar dari rumahnya dan membawa masuk dua anggota polisi. ‘’Tapi ketika dibawa masuk itu tetap juga masih dipukuli,’’ ungkap Khodirin. Bagaimana pula menurut Satpol PP? Tidak ada anggotanya menganiaya polisi. “Itu cerita bohong mereka. Hanya ada perselisihan kecil”. Karena itu, Amius mempersilahkan kalau kedua personil Polres Kampar itu membuat pengaduan sebagai korban penganiayaan. “Silahkan saja. itu hak mereka. Biar hukum yang menentukan siapa yang benar nantinya,” tegasnya. Biar saja dia dengan versi dia, yang jelas itu adalah versi polisi. Apa hasilnya?

Dua anggota polisi dan anggota Satpol PP pun adu mulut. Sempat terjadi pemukulan. Kejadian ini berlangsung pukul 09.35 WIB. Sekitar pukul 11.00 WIB, datang 30 orang Polres Kampar ke Markas Satpol PP Kampar mencari pelaku pemukulan terhadap dua Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

207

anggota polisi tersebut. ‘’Bahkan mereka sempat menggiring saya seakan-akan saya ini siapa,’’ jelas Mius. Sebelum anggota polisi datang, Mius sempat menelepon Waka Polres Kampar Kompol Alpen. Ia sempat bersitegang dengan Alpen soal ini dan tak lama kemudian datang anggota Polres Kampar. ‘’Mereka datang dengan senjata lengkap dan ada yang mengeluarkan tembakan. Saya heran, polisi menyerang mitranya sendiri,’’ ujar Mius. Dari peristiwa ini, tiga anggota Satpol PP Kampar mengalami luka ringan yaitu Ahmad Akil, Alexander Zulkarnain, dan Richi Prima.

Kesimpulannya, inilah hukum di Indonesia boleh juga disebut hukum teratak buluh alias hukum tak atak bulu alias mental penegak hukum memang sudah roksak. Ini karena azas pembuktian yang sangat lemah dan bergantilah dengan azas pelupuhan. Haii..yaa... persis seperti nyanyian “Engkau begini aku begitu sama saja” ...

208

Tabrani Rab

Gedebak-Gedebuk

S

ekarang ada istilah baru kalau DPRD namanya kunlap alias kunjungan lapangan. Kalau pemerintah namanya sidak alias inspeksi mendadak. Kalau penglihatan mahasiswa namanya insdak alias inspeksi terkesedak sebab duit ini telah masuk ke paru-paru jadi terkesedaklah. Kalau DPRD team ini namanya panggar ya‌ rada-rada porno juga lah, yang artinya adalah panitia anggaran tapi kalau salah-salah dapat juga diartikan panglima garong. Pokoknya macam-macamlah. Apa yang ditemukan dari perjalanan dinas? Ooh.. banyaaaak, yang pasti menguap dan menyulap lebih banyak. “Ketua DPRD lima jam diperiksa. Dugaan penyimpangan surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Delapan anggota DPRD Kampar juga ikut diperiksa. Enam anggota DPRD Kampar aktif memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkinang. Keenamnya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyimpangan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Sekwan tahun 2007-2008. Mereka yang mendatangi Kejari yakni, Syafrizal, Syafii, Sahidin, Repol, Azaidun, Juswary. Masingmasing selanjutnya diperiksa secara terpisah.

Apa lagi yang menarik dari Kampar? “2010 perceraian di Kampar meningkat dari 2009. Istri jadikan ekonomi untuk gugat cerai. Perceraian disebabkan tidak adanya tanggung jawab dari pasangan dan ekonomi menduduki peringkat teratas sepanjang 2010. Tidak adanya tanggung jawab dari pasangan dijadikan alasan oleh 209 pasangan, disusul dengan ekonomi 36 dan oleh pihak ketiga 18 pasangan.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

209

Sayapun teringat ketika saya menghadiri pesta kawin minggu lalu. Enak juga sudahlah di kampung, lagunyapun dangdut, makannyapun gulai terung ditambah dengan rebung dan gulai kincung, semangat muda sayapun melambung-lambung. Tibatiba saja keluarga mempelai datang kepada saya. “Kepada Pak doktor, ehhh salah pak Profesor kita mohon doalah Pak, pertama menyanyi dan kedua nasehat perkawinan”. Tak ayal lagi karena hobi saya memang menyanyi sambil melirik janda saya pun naik ke pentas. “Lagu apa Pak?”, kata organ tunggal ini. “Ahh... biasa, lagu kesukaan saya “Lagu termiskin di dunia”. “Huraaaa, ha ha lantak laaaah, bujang lapuuukkk”, kata suara dari bawah rada-rada memprotes. Tapi karena telinga saya ini memang telinga badak, peduli amat sama kritik. Pokoknya saya nyanyi terus. Treng..teng.. tereng..teng “Aku merasa orang termiskin di dunia, yang penuh derita bermandikan air mata, itulah diriku, ku katakan padamu, agar kau tahu siapakah diriku. Jangan kan gedung gubukpun aku tak punya, jangan kan permata uangpun aku tiada....”. Belum lagi nyanyi ini selesai dapat keprok, tambuahhhh doktorrrr.

Karena keluarga pengantin meminta nasehat walaupun saya ini sudah tiga kali menduda, saya beri jugalah nasehat paling sedikit seperti vaksin supaya pengantin ini jangan bercerai seperti saya. Apa yang ingin saya sampaikan dari lagu aku orang termiskin di dunia ini lagu ini diciptakan ketika kita belum lagi antri untuk membeli beras dan minyak makan yang meroket ke langit. “Mempelai dan saudara-saudara yang berbahagia, saudara dengar nyanyi saya karena rupiah, cuma karena rupiah saudarasaudara berlari dan berdesak untuk mendapat minyak makan dan beras murah. Cuma karena rupiah saudara-saudara kita yang tinggi-tinggi disana mau berkongko-kongko dengan akong untuk mendapatkan kredit dan kemudian terjadilah kolusi dengan mengorbankan rakyat, kongkalikong pengusaha dan penguasa telah mengorbankan negara ini. “Pak, ini bukan pidato kampenye pak, tapi pengantin Pak”. Kali ini saya peduli “Oh cup-cup, sikit lagi”, kata saya. Sayapun meneruskan pidato “Tahukah anda

210

Tabrani Rab

semua ini semua dapat dibasmi dari merubah lagu ini “Cuma karena rupiah” menjadi “Aku cinta rupiah”. Inilah yang ingin saya tekankan kepada kedua mempelai dan yang hadir disini tobatlah dari korupsi, kolusi dan nepotisme alias keponakan deyen”. Yang hadirpun bertepuk, dan yang lainpun menyumpah-serapah.

Pengantinpun saya lihat resah dan gelisah alias geli-geli basah mendengar pidato saya ini. “Saudara-saudara, kalau saudara sakit sekarang ini sebutlah tak bisa kencing nak menyocoknya saja mesti punya duit 30 ribu rupiah, nak dicocok dengan buluh koyak, nak dicocok dengan lidi tembus”.

Lain pula lagi di RSUD Arifin Ahmad yang nak menaikkan semua tarif berobat. Kenaikan tarif ini berlaku sejak awal april 2011 ini. Kalau di Puskesmas dulu obat boleh dibagi untuk 3 hari sekarang hanya untuk 2 hari, sedikit lagi untuk sehari. Kalau sudah sampai tak ada obat maka saya anjurkan saudara-saudara pakai obat tradisional. Perlu pula kita tumbuhkan budaya nenek moyang kita yakni perdukunan dan tiap penyakit dasarnya adalah keteguran dan obatnya ambik daun lalang dan selipkan ke daun telinga sebagai pencegahan dan sembur dengan segala tangkal untuk membuang segala jin laut dan jin darat.

“Saudara-saudara dan kedua mempelai, ingin jugalah saya menasehati kedua mempelai, kalau mertua sakit jangan lamalama sebab di zaman cinta rupiah ini sudahlah susah dicari, harga obatpun tak mau kalah dengan minyak makan alias meroket.

Begitu pula bila kedua mempelai dianugrahi anak maka jangan lupa pasang tangkal di tiga tempat leher, gelang tangan dan pinggang dan kalau perlu kaki supaya tak kena polong.

Zaman resesi ini pandai-pandailah menjaga diri, sebab kalau sakit langsung mati. Dan nasehat saya lagi jangan stres sebab kalau sampai stres dan dibawa ke rumah sakit jiwa, maka rumah sakit jiwapun sama dengan rumah sakit umum dan Puskesmas, persiapan obat menipis yang tak menipis itu cuma pidato. Pokoknya inginlah saya mengingatkan hadirin dan kedua mempelai “Janganlah sakit di zaman resesi, kalau sakit bisa mati”.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

211

Begitu panjangnya pidato saya, saya lihat pengantin perempuan pingsan. Ahhhh, kipas dan kasih air panas dan sedikit temastemas, sebab obat sedikit di Puskesmas. Ooohhhh hantu darat, ohh hantu laut enyahlah engkau.

212

Tabrani Rab

Pitmas

P

okoknya pemerintah itu diciptakan untuk pegawai pemerintahlah. Apa kata mahasiswa saya yang datang ke rumah saya? ”Ngah, saya ini dulu punya cita-cita jadi wartawan, tapi orang tua lebih mengarahkan untuk menjadi PNS. Setelah 1 tahun jadi PNS ternyata saran orang tua saya mulai saya rasakan Ngah”.

“Ape yang dirasakan?”, kata saya sedikit bingung. “Yang pertama Ngah, pendapatan tiap bulan udah pasti (meski masih ngobyek mempertahankan dapur tetap berasap), adanya jaminan masa depan (kan anggota TASPEN), gampang untuk mencari pinjaman sampai Rp.50 jt (dengan menyekolahkan sk di bank), nak beli rumah dapat bantuan uang muka KPR-BTN, status sosialpun lebih terpandang, belum lagi beban pekerjaan yang tidak terlalu berat.

Datang boleh lambat dan balekpun dapat cepat. Dah tu dapat pula jemput antar anak ke sekolah. Inilah sedapnye jadi PNS”.

Ocehan mantan murid saya inipun bersambut, sebab selang beberapa waktu sayapun membaca berita “Pada Senin (18/4) BKD Riau membagikan SK PNS untuk CPNS sebanyak 452 orang.

Saat membagikan SK tersebut, para calon PNS dipungut dana sumbangan suka rela minimal Rp 200 ribu per orang. Pungli itu malah dilakukan di hadapan wartawan. Pemantauan di Badan Kepawaian Daerah (BKD) Riau, di Pekanbaru. ”Tidak ada ketentuan mewajibkan kami menyerahkan uang untuk mengambil SK PNS, tapi faktanya kami diminta Rp 200 ribu,” ujar salah seorang PNS yang baru saja mengambil SK kepada wartawan, di Kantor BKD Riau.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

213

Hal yang sama juga diakui CPNS lainnya.”Tadi saya dimintai Rp 200 ribu untuk mengambil SK pengangkatan PNS, namun saya hanya beri Rp100 ribu karena saya tidak punya uang lagi,” ujar salah seorang lulusan CPNS 2009 di Dinas Sosial Provinsi Riau yang minta tidak disebutkan namanya. Lain lagi Hendra, salah seorang CPNS formasi tahun 2010 mengaku telah mengetahui adanya praktik pungli ketika menerima SK dari teman-temannya yang lebih dulu diterima menjadi PNS dilingkungan Pemprov Riau. “Saya sudah tahu, karena tahun lalu mereka yang menerima SK pengangkatan diminta Rp150 ribu per orang sedangkan pada tahun ini jumlah uang yang disetor dinaikkan menjadi Rp200 ribu per orang,” katanya.

Untuk apa dana ini dipungut? Salah seorang pegawai BKD Riau, mengatakan, dana Rp 200 ribu dipungut kepada pengambil SK PNS untuk membeli CD, map dan kebutuhan lainnya. Padahal, sudah ada anggaran negara untuk keperluan tersebut. Ternyata pungli terhadap para CPNS dilakukan secara terbuka oleh pengawai BKD Provinsi Riau, dan dilaporkan terdapat 453 orang formasi CPNS di lingkungan Pemprov Riau tahun 2009, serta 268 orang untuk formasi CPNS 2010.

Bagaimana kalau tidak bayar? “Jika kami tidak membayar, SK pengangkatan tidak bisa kami terima karena ditahan oleh pegawai BKD,” kata salah seorang PNS. Sementara Kepala Biro Humas Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Chairul Riski mengatakan pungutan uang yang dilakukan terhadap ratusan CPNS itu bukan pungli melainkan sebagai pengganti biaya administrasi yang bersifat tidak memaksa. Jika dihitung, setiap pengambil SK diminta Rp 200 ribu, dengan jumlah 453 orang, maka dana pungli yang terkumpul mencapai Rp 90.600.000.Kalau biaya ini sifatnya tidak memaksa, namun kenyataan bersifat sangat terpaksa.

Angin segarpun datang dari DPRD Riau. Apa katanya? DPRD Riau meminta Gubernur Riau Rusli Zainal untuk menindak tegas sejumlah pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang melakukan pungutan liar saat membagikan Surat Keputusan (SK)

214

Tabrani Rab

untuk CPNS. Kasus tersebut harus segera dibawa ke ranah hukum.

Menurutnya, pungli yang dilakukan pegawai BKD Riau merupakan tindak pidana karena menyalahgunakan kewenangan. Pungutan tersebut dengan dalil uang map, uang CD dan administrasi yang dikemas dalam dana sumbangan sukarela, jelas menyalahi aturan.

Semua biaya yang ditimbulkan dalam pembagian SK untuk CPNS sebanyak 452 orang tersebut, anggarannya sudah tersedia. Jadi apapun alasannya dengan dalil dana sumbangan, jelas tidak dibenarkan. Perbuatan itu bagian dari tindak pidana korupsi.

Karena itu, DPRD Riau meminta Gubernur Riau mendesak pertanggungjawaban kepala dinas BKD Riau.

Inilah yang dinamakan pitmas alias pitih masuak untuk memperkaya diri dan disaksikan pula oleh banyak orang.

Bahayanya lagi apabila hasil kejahatan ini dapat dengan mudah dikembalikan sehingga tak ada lagi masalah. Tak heran para pejabat maupun pegawai, selalu terangsang untuk berbuat salah karena dianggap tidak ada sanksi dan tindakan tegas, mustahil memberi efek jera.

Sudah jelas-jelas tidak ada aturan pegawai baru memberi sesuatu pada saat mengambil SK PNS alias BKD tidak boleh memungut biaya apapun kenapa masih berdalih untuk biaya administrasi. Ini sangat mempermalukan kita. Makanya, oknum pelaku pungli PNS harus dipecat. Memang kalau sudah nampak duit lima sumpit maka hilanglah kontrol nak duit haram, nak duit halal, nak lampu merah nak hijau, nak lonceng, sah-sah saja untuk melantung duit sebanyak-banyaknya. Artinya segala cara dan usaha dicari yang penting pitih masuak. Pada zaman ini dimana sampan mudah tergelek dan kitapun tercebur maka sebaiknyalah pilih yang fardhu ain sajalah.

Konon, menurut surat kabar Gubernur Riau sangat marah atas kejadian ini. Yang diharapkan masyarakat tentu tidak sebatas marah saja. Tindak lanjutnya apa? Kalaupun Gubernur menindak tentu harus melalui inspektorat. Bercermin pada kasus Satpol PP, nampaknya inspektoratpun tidak begitu dapat diharapkan.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

215

Efek jera dari tindakan inspektorat sangat lemah. Sebab bila uang yang sudah dipungut dikembalikan maka selesailah semua masalah. Bila terucap kata ”maafkan daku” dari pelaku, maka inspektoratpun akan mengeluarkan kata ”engkau aku maafkan” dan selesailah masalah.

Maka alamatlah pungli begini dan begitu akan berulang dan terus berulang sehingga akibatnya yang kaya makin kaya – yang miskin makin miskin. Memang sangat sulit untuk membuat garis lurus dengan penggaris yang bengkok.

216

Tabrani Rab

Ape Nak Ati

S

atu kali saya diminta untuk memaparkan materi kepada ratusan mahasiswa yang mengangkat topik tentang �politisi busuk �. Pada sesi tanya jawab salah seorang mahasiswa bertanya kepada saya “Kira-kira apa guna Pemilihan Umum Kepala Daerah ini Ngah, sebab dengan keadaan yang serba basah menyebabkan orang baik-baik menjadi busuk macam nangka busuk?�. Secara diplomasi sayapun menerangkan bahwa didalam ilmu jiwapun terdapat dua aliran yang sangat bertentangan. Yang pertama yang menyatakan bahwa sifat politikus busuk ini memang dari sonosononya dah busuk melantung bak bau belacan Bagan. Teori ini disebut juga dengan teori Freud yang menyebabkan timbulnya rasis di Eropa yang menyatakan kulit putih lebih hebat dari kulit berwarna dan kulit hitam. Artinya kulit hitam ini busuknya melantung entah beberapa puluh keturunan.

Teori begini tentu boleh-boleh saja. Lalu timbul pula seorang ahli psikolog yang lain yang namanya Pavlov. Apa katanya?

Sebetulnya wakil rakyat ini sebelum menjabat seperti kertas putih, cantik-cantik semua dan meng-aminkanyapun kuat-kuat. Tapi ketika proyek bermilyar-milyar tercurah maka mulailah dia menjadi penyembah Samiri dan menjadi syirik karena Tuhannya berubah dari Allah SAW kepada fulus. Sedangkan Harun ditinggalkan Musa sebentar pengikutnya sudah menjadi penyembah Samiri apalagi bertahun-tahun menjadi wakil rakyat dengan segala duit kancing baju dan celana kolorpun dibayar oleh uang rakyat maka tentu sajalah fulus dan Samiri ini menjadi sembahnya. Yang tadinya

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

217

rendah hati, sesudah mendapat gaji tinggi ditambah dengan fasilitas hantu-belau menjadi engkek. Belum lagi panen kecil berupa LPJ dan panen besar berupa pemilihan kepala daerah.

Bagaimana pula cerita dukung mendukung calon kepala daerah ini? Koranpun memberitakan ”Pilih berpihak demi jabatan”. PNS di lingkungan Pemko mengatakan, ia terpaksa ikut mendukung satu dari dua pasang calon walikota dan wakil walikota karena khawatir tidak memperoleh jabatan lagi nantinya. Apa pasal?

Konon PNS ini berada di posisi yang strategis alias basah mungkin kuyup. Setiap bulannya ia memperoleh gaji plus insentif hingga Rp. 18 juta. Ia bekerja di satuan kerja yang bertugas memungut upah pajak dan retribusi. Aturannya diberikan lima persen dari total pungutan pajak. ”Posisi kita serba salah. Kalau mau jujur siapa sih yang tidak tergiur. Makanya wajar bila ada PNS yang akhirnya mendukung ke dalah satu pasangan calon”.

Sementara itu Pemko Pekanbaru telah memanggil PNS yang diduga terlibat ikut politik praktis berupa memberikan dukungan kepada satu dari dua pasang calon wako dan wawako. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Yusman mengatakan ia telah memanggil Kepala Badan Pelayanan Terpadu untuk mengkonfirmasi hal tersebut. ”Jika menghadiri acara, itu bukanlah berpolitik. Jika tercatat sebagai tim sukses ini memang sudah dikatakan ikut berpolitik praktis. Ini jelas akan ditindak dan diberikan sanksi.

Bagaimana dengan mutasi? Mutasi ini terus bergulir di jajaran Pemko, apakah ini terkait dengan keberpihakan PNS kitapun tak tahu. Yang jelas Yusman mengatakan ”Mutasi bukan karena hal-hal lain, melainkan untuk penyegaran. Kalaupun ada yang terindikasi berpihak keapda salah satu calon yang masuk dalam mutasi, itu hanya kebetulan dan bukan disengaja. Lagi pula penempatan para pejabat itu sesuai dengan latar belakang ilmu dan keahlian pejabat”.

Alkisah pada zaman dahulu kala ketika raja-raja masih berkuasa maka kitapun tidak boleh menghadap muka raja.

Sebab takut kualat. Kalau kita menghadap raja mesti beringsut

218

Tabrani Rab

bukan berengsek. Lalu tangan kedua-duanya ke atas “Mohoooon beribu ampun patik tuanku”. Walaupun orang Melayu mengenal pepatah “Raja adil raja di sembah, raja zalim raja disanggah”, tapi kenyataannya sekarang raja zalim rakyat mengampu alias angkat lampa. Orang Melayu mengenal pula istilah batang tuake alias batang berhantu. Hantu di batang tuake ini banyaklah kesahnye.

Ada hantu yang membuat orang takut apalagi kalau hantu ini seperti raje saje.

Balik ke pokok cerita, di zaman sekarang ini mutasi tentulah hal yang biasa-biasa saja, sama biasanya dengan PNS yang mendukung salah satu calon untuk mendapatkan jabatan dikala pemilihan walikota Pekanbaru saat ini. Kalau calon yang didukung menang maka nasib baikpun datang, tapi kalau yang didukung kalah, alamat jatuh tapai. Kalau dimutasi masih wajarlah, tapi kalau kasusnya seperti mantan Sekda salah satu kabupaten Jambi yang kalah dalam pilkada dipelantingkan oleh bupati terpilih sebagai staf di kelurahan. Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga dan tanganpun terpegang taik ayam. Kalau yang menanggung akibat dukung-mendukung ini yang bersangkutan tak apalah. Bila bertemu pemenang pemilukada yang pendendam kesumat alamat akan terpelanting mulai dari diri sendiri, adik, ipar, menantu.

Banyak hal-hal yang lucu kita lihat di republik ini maupun di provinsi ini. Apapun janji calon, apapun misi dan visi calon yang jelas bila dah berkuasa nasib rakyat Riau begitu-begitu juga. Bahkan lebih dari 55 persen rakyat Riau hidup di bawah garis kemiskinan. Lantaknyalah, ape nak ati buat. Kata pepatah, “batang padi tecuat, telou tegantung, ape nak ati buat, rakyat juge yang menanggung gung...gung... gung ...

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

219

Perda Tawar Menawar

S

atu kali saya diundang teman saya seorang konglomerat, makan malam di sebuah hotel berbintang di Pekanbaru.

Sambil makan malam disinari cahaya lampu redup sang teman inipun berkata, “Pak, saya ni mau membangun hotel, rencananya nak 11 tingkat”. Sayapun berkata ”Bagus tu. Di kota-kota besar bangunan selalu bertingkat, sebab harga tanahnya tinggi. Tapi mungkin tak di Pekanbaru bangunan 11 lantai. Sebab konon ada Perda yang membatasi hanya sampai 8 lantai. Dulu pada zaman walikota Usman Effendi Affan ada Gedung Surya Dumai tapi dipermasalahkan. Tak lama kemudian tecuat pula Hotel Premiere yang diresmikan oleh walikota Herman Abdullah. Pada saat ini sedang dibangun 2 kompleks gedung bertingkat tinggi, yakni The Park Hotel Apartment dan gedung Bank Riau”.

Semua gedung tadi lebih dari 8 lantai namun dapat juga berdiri, sementara menurut Perda Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Guna dan Perizinan Bangunan yang telah direvisi menjadi Perda Nomor Tahun 2010 tentang IMB membatasi hanya 8 lantai.

Kenapa begitu ? Rupanya ada celah (posisi tawar menawar) di perda tersebut yang menyatakan “pembangunan gedung di Pekanbaru yang lebih dari 8 lantai harus dilakukan kajian teknis dan persetujuan atau rekomendasi dewan”.

Karena sifat kajiannya teknis tentu masyarakat tidak tahu, entahlah kalau LSM. Mungkin karena telah lulus dari kajian teknis tadi maka izinpun keluar. Yang jelas yang membangun ini orang berduit, sebab bila masyarakat kecil tentu hanya mampu

220

Tabrani Rab

membangun RSS atau RS7 alias rumah sangat sederhana sehingga sanak saudara segan singgah.

Jadi ada perbedaan cara pandang saya dengan penguasa Pekanbaru. Tentu saja pandangan saya dengan penguasa Pekanbaru tak akan jumpa-jumpa. Sebab menurut penguasa Pekanbaru ise nu mangatur birokrat on, hepeng. Sementara pandangan saya ise nu mangatur hotel on.

Nah, inilah contoh Perda yang sudah dibuat “Dewan tanya surat rekomendasi”. Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah bangunan baru di Pekanbaru. Hasilnya dewan menemukan sebuah bnagunan baru yang melangkahi Peraturan Daerah (Perda), karena menyalahi aturan ketinggian. Maklumlah untuk bangunan yang melebihi delapan lantai harus melalui rekomendasi DPRD Kota Pekanbaru.

Sementara bangunan tersebut ketinggiannya mencapai sebelas lantai dan belum mengajukan permohonan rekomendasi ke DPRD Pekanbaru.

Untuk itu dewan akan panggil Dinas Tata Kota dan pihak kontraktor untuk melakukan hearing serta harus dilakukan kajian teknis dan harus mendapat persetujuan. Sementara dari pihak pelaksana proyek mengatakan hotel yang bernama hotel SKA ini akan dibangun 11 lantai dengan 108 kamar. Dan mengenai soal izin sudah lengkap termasuk perubahan IMB dari ruko menjadi hotel dan sudah mengantongi amdal lalu lintas dan amdal ketinggian dan sebagainya.

Bagaimana pula nanti hasil Sidak Komisi IV DPRD Pekanbaru ke Gedung Hotel SKA yang sedang dibangun 11 lantai?. Menurut prediksi saya 99,99 % pembangunan hotel ini akan berlanjut.

Sebabnya ya posisi tawar menawar alias kajian teknis tadi. Tentu timbul pertanyaan “Kajian teknis atau kajian teknis, he he he he“.

Sayapun teringat dengan lagu Iwan Fals yang enak juga didengar. Bunyinya begini “Hilang sabar dihati dan tak terbendung lagi. Waktu itu lama memang kutunggu kedatanganmu, Sobat Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

221

karibku, Datang telegram darimu, Dua hari yang lalu, Tunggu aku, Di stasiun kereta itu pukul satu. Ku pacu sepeda motorku, Jarum jam tak mau menunggu, Maklum rindu, Traffic light aku lewati, Lampu merah tak peduli, Jalan terus, Di depan ada polantas, Wajahnya begitu buas, Tangkap aku, Tawar menawar harga pas tancap gas�. Agaknya lagu ini berlaku juga disini.

Yang berlaku adalah “Perdanya sudah ada, melebihi delapan lantai harus dapat rekomendasi, imb sudah punya, kena tegur, tawar menawar harga pas tancap gas�.

Rupanya Peraturan daerah tak lagi mampu disusun oleh DPRD karena mobil Terrano ditambah dengan honor yang begitu tinggi maka DPRD ini tak lagi mampu membuat Perda. Terpaksalah Perdanya ditambah dengan rekomendasi. Bagaimana untuk mendapatkan rekomendasi? Yaa... tentulah tawar menawar harga pas tancap gas....

222

Tabrani Rab

Al-Zaytuni Bengkalisi

S

eperti biasa, sambil sarapan pagi sayapun membaca koran.

Balik punya balik terbaca “KPK Diminta Turun Tangan, Usut Kucuran Dana APBD ke Al-Zaytun“ “Syamsurizal Tegaskan tidak Berhubungan dengan Panji Gumilang. Mantan Bupati Bengkalis Syamsurizal tetap membantah pernah bekerja sama dengan Panji Gumilang, pemilik Yayasan Al-Zaytun. Ia menegaskan tidak pernah mengucurkan dana ratusan miliar rupiah untuk pembangunan pondok pesantren Al-Zaytun di Pulau Rupat, Riau”. Dibaca pula lagi “Panji Gumilang Akui Terima Dana dari Pemkab Bengkalis”.

Pikiran sayapun kembali kepada 7 tahun yang lalu ketika saya menulis buku Bengkalisgate.

Dengan bertemakan Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian berdirilah di Indramayu Ma’had Al Zaytun. Proyek yang tak tanggung-tangung ini masih tanda tanya. Luasnya 5 ribu hektar lengkap dengan berbagai gedung pendidikan, pertanian, waduk, peternakan, lengkaplah sudah. Karena komplek yang begitu hebat mulai menjadi tanda tanya. Dari mana dapat dana dan apa misinya? Adalah suatu lembaga Islam yang bernama MUI. MUI inipun mempelajari masalah yang sama juga bahwa Al Zaytun ini kuat adanya hubungan dengan organisasi Islam Indonesia (NII KW IX). Hubungan ini adalah bersifat historis, finansial dan kepemimpinan. Pada Oktober 2001 itu MUI juga menyimpulkan “Terdapat penyimpangan paham dan ajaran Islam yang dipraktikkan organisasi NII KW IX. Salah satunya

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

223

antara lain dalam hal mobilisasi dana yang mengatasnamakan ajaran Islam yang diselewengkan”. Bagaimanapun ini milik orang Islam. Oleh karena itu MUI menjadi jalan alternatif. Paling tidak kepemimpinan Al Zaytun ini dapat berkoordinasi dengan MUI. Apa kata MUI? Agar mengambil keputusan yang bijak dan arif menyelamatkan lembaga Al Zaytun dengan prinsip kemaslahatan umat. Tak tanggung-tanggung MUI menurunkan 11 orang dan meneliti informasi dari mantan anggota dan para petinggi NII KW IX mengkaji informasi dari santri dan guru dan pegawai (muwazzof), orang tua/wali santri, mempelajari dokumen dan informasi seperti buku, VCD dan dari berbagai media massa. Ini tentulah tak penting untuk kita di Riau ini.

Apa yang penting? Oleh karena mantan bupati Bengkalis Syamsurizal telah mendatangani kesepakatan di antara Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dan Ma’had Al Zaytun di Hotel Sahid Jakarta tanggal 19 Oktober 2003 masing-masing diwakili oleh Bupati Bengkalis, Drs. Syamsurizal dan Syaykh Al Ma’had Al Zaytun, Dr. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang dengan disaksikan oleh Ketua DPRD dan sesepuh masyarakat Bengkalis serta beberapa kelompok yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat dan jajaran eksponen Yayasan Pesantren Indonesia Ma’had Al Zaytun. Sebagai tindak lanjut atas MoU yang telah ditandatangani pada 17 November 2002 di Bengkalis.

Tak tanggung-tanggung akan dikembangkan Pusat Ma’had Al Zaytun Al Bengkalisi seluas 5.500 hektar. Proyek ini bukannya Al Zaytun Indramayu yang membiayai tetapi Syaykh Al Ma’had Al Zaytun Syamsurizali Bengkalisi yang menghabiskan dana 18 bulan dari APBD Bengkalis. Untuk membangun pesantren internasional ini yang katanya kerjasama kenyataannya adalah beban yang harus dibayar mahal oleh kabupaten Bengkalis yakni 2,166 triliun.

Panji Gumilang selaku Pimpinan Pusat Al Zaytuni Indramayui tentu saja promosi. Apa katanya? “Sebagai langkah positif dan keputusan amat bersejarah bagi bangsa Indonesia”. Apa lagi kata Panji Gumilang? “Implementasi kerjasama tersebut serta

224

Tabrani Rab

keberhasilannya merupakan sesuatu yang berdampak edukatif yang amat luas dan akan menjadi percontohan nasional, terutama dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan otonomi daerah serta perhatian penuh pemerintah kabupaten terhadap pendidikan warganya�. Bagaimana pula kenyataan dengan duit yang hilang dari kabupaten Bengkalis yang ujungnya tak tentu. Nilai proyek Rp. 2.307.305.692.500. Harus dikeluarkan oleh pemerintah Bengkalis 140.800.000.000 (lebih dari 140 milyar).

Lalu apa tugas pemerintah Bengkalis? Pihak pemerintah Bengkalis akan ikut serta berpartisipasi tapi sifatnya non formasi dan berkaitan dengan alokasi anggaran untuk pendidikan. Oleh karena orang-orang dari Ketamputih, Teluk Latak, Penampi, Temeran tak ada duit tentulah harus dikeluarkan oleh Bupati Bengkalis dalam bentuk bea siswa.

Nah, disinilah pokok permasalahannya, kenapa tidak dikirim ke Al Zaytun di Indramayu saja yang dikasih beasiswa oleh Bupati Bengkalis. Kabar inipun merebak ke mana-mana. Untuk Riau tentu saja yang mengejutkan ketika Bupati Bengkalis menandatangani kerjasama dengan Al Zaytun yang menghabiskan dana 2,166 triliun yang lebih besar dari APBD Bengkalis yang besarnya 1,3 triliun.

Kenapa dana ini begitu besar dikeluarkan oleh Bengkalis?

Macam-macam fasilitaslah. Tapi yang jelas dana yang digolongkan mereka kepada tahap stabilisasi 140 milyar hanya untuk persiapan.

Tentu dana ini berlebih. Maka Al Zaytun mengatakan kalau dana ini berkurang barulah Al Zaytun turun tangan artinya kalau dana ini lebih lesaplah dia. Yang anehnya dana yang didapat dari Al Zaytun dari hutan saja 630 milyar. Kenapa tak ada ini saja yang dimasukkan kedalam studi kelayakan, tapi dimasukkan kedalam kantong Ma’had Al Zaytun Indramayu, kenapa tidak diadakan saja subsidi silang yang menurut Al Zaytun disebut dengan tricle down budgeting strategy. Pokoknya Ma’had Al Zaytun Bengkalis mengeluarkan duit lebih dahulu, kalau tak siap baru dikeluarkan oleh Al Zaytun Indramayu.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

225

Hanya ada satu kesamaan antara bupati Bengkalis Syamsurizal dengan Panji Gumilang Al Zaytuni Indramayui yakni sifat otoriter terhadap bawahannya. Bahkan ketika terjadi dialog antara DPRD dengan Panji Gumilang yang menceritakan pendirian MAZ Al Zaytuni Panji Gumilang justru mengalihkan jawaban. Yang anehnya bupati Bengkalis terus juga menandatangani dengan Al Zaytuni. Kalau korupsi itu dibuat kongkalingkong dengan instansi yang horizontal tentulah entah polisi, entah jaksa, manggutmanggut. Lebih baiklah kita bernyanyi “Tudung periuk, tudung periuk pandailah menyanyi, nyanyian anak putra mahkota sri mahkota sempurna negeri, kain yang buruk diberi rakyat, diberi rakyat”. Apalagi nak dibuat, duit dah habiss……Selamat menghuni penjara mantan bupati Bengkalis, bye bye ...

226

Tabrani Rab

Harga Selangit

S

aya masih ingat waktu tahun 1960 ketika Pekanbaru ini tengah hebat-hebatnya membangun maka Kaharuddin Nasution pakai celana pendek berdiri di sebelah tong aspal yang mendidih karena api. Waktu itu belum ada hotmix. Begitu pula pembangunan Mesjid Agung An-Nur, Stadion Hang Tuah (yang kini sudah almarhum), jalan Diponegoro, dan jalan Gajah Mada, betul-betul menirukan suatu metropolis. Ketika tahun 1962 saya menjadi Ketua Mahasiswa Riau di Bandung dan sekaligus menjadi Sekretaris Mahasiswa Riau se-Jawa maka Kaharuddin pun tak segan-segan menerangkan bahwa dari jalan Diponegoro sampai sekarang ini sampai ke Taman Makam Pahlawan akan dibangun gedung-gedung pemerintah. Jalan Sudirman akan dibiarkan tumbuh pohon-pohon getah sebagai lambang Riau. Rukoruko tak boleh dibangun sembarangan. Tapi nyatanya sekarang pembangunan ruko hampir melilit seluruh kota termasuk jalan menuju Bandara Sultan Syarif Kasim. Maka sayapun memberi julukan kota Pekanbaru sebagai, “Kotaku-Kotako-Kotake alias kotaku – kota toko – kota toke”, he he he.

Mulut saya pun ternganga lebar saat membaca berita di Koran, “Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) senilai Rp258 miliar di Jalan SM Amin, Pekanbaru tidak akan melukai hati rakyat Riau. Karena dana yang digunakan itu tidak semua dari APBD, namun juga dana dari pusat”. Demikian dikatakan Gubernur Riau HM Rusli Zainal. ”Pembangunan gedung PU tersebut sebenarnya tidak semua menggunakan dana APBD kita, tetapi juga dari dana

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

227

dari pusat. Dan saya sudah melobi pusat untuk ikut membantu Riau, seperti juga pembangunan gedung pustaka kita juga mendapat bantuan dari pusat. Jadi pembangunan gedung PU, dana APBD kita hanya sedikit yang kita gunakan dan lebih banyak dana dari pusat,” jelas Gubri. Gubernur menjelaskan pembangunan Kantor PU tesebut juga telah disetujui DPRD sehingga pembangunannya tetap akan berjalan terus. Pembangunan gedung ini juga tidak akan mengganggu dana-dana yang diperlukan untuk infrastruktur lainnya. ”Kalau tidak disetujui oleh DPRD tentunya pembangunan gedung PU tersebut tidak jadi dibangun. Jadi marilah kita samasama mendukung pembangunan di Riau ini,” tambah Rusli.

Kantor Dinas PU yang akan dibangun di Jalan SM Amin-Panam tidak jauh dari kantor Samsat Pekanbaru Selatan. Dalam APBD 2011 sudah ada anggaran awal sebesar Rp26 miliar. Dana itu baru untuk jasa konsultan, pondasi dan struktur bangunan lantai dasar lainnya. Dinas PU mengatakan ranperda tentang Pembangunan Gedung PU Multiyear 2011-2013 sudah diusulkan ke dewan seiring dengan sejumlah perda lainnya yang sudah masuk dalam Prolegda ditandatangani Pemprov dan DPRD belum lama ini.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau, Joni Amdani, menyebutkan pihaknya tengah menghitung ulang biaya pembangunan kantor Dinas PU Provinsi Riau. Hal itu terkait instruksi Kadis PU Riau SF Haryanto yang meminta supaya dilakukan rasionalisasi anggaran. ”Perkiraan saya, paling bisa dihemat hingga biaya totalnya menjadi Rp 252 miliar,” kata Joni. Joni pun membenarkan, saat ini sedang berlangsung upaya pembahasan perda tahun jamak untuk penganggaran pembangunan gedung kantor tersebut. ”Tapi sampai saat ini kami belum dipanggil untuk pembahasan perda, kami siap saja kapan dipanggil,” kata Joni. Dia juga tidak mengetahui persis alasan dilakukan rasionalisasi anggaran. ”Yang jelas kami hanya diminta melakukan rasionalisasi dan penghitungan kembali,” kata Joni.

228

Tabrani Rab

Ruslipun menambahkan sehubungan banyaknya kritikan dari sejumlah pihak tentang pembangunan Kantor PU yang harganya seperempat pembangunan gedung DPR RI, sang gubernur mengatakan ”Tergantung dari mana orang melihatnya namun pembangunan tetap akan jalan,” tambahnya. Mungkin Pak Gubernur memakai istilah “Biarlah anjing menggonggong–namun kafilah tetap berlalu “.

Sudah hilang dah kemampuan rasional orang penting Riau ini. Apa pasal? Karena sebagian besar mereka Umar Bakri dan sebagian lagi sudah tergigit lidah. Kalau nak dipecat atau pecah kongsi cobalah berani menegur Gubernur. Bagaimana pula DPRD? Samimawon. Cobalah kalau tak kena pelituk. Lebih baik aminkan saja apa yang dibuat Gubernur, nak ma’ruf, nak munkar, bantailah.

Yang penting bagi kita perut anak bini selamat. Kalau beginilah cara pemikiran orang Riau cuma mengaminkan kata Gubernur alias meng Amin ah kan sekalipun Gubernurnya mengangkat pekerjaan yang kurang tepat dengan mengeluarkan miliyaran alamat Riau ini hancur.

Sudahlah, berhentilah kita dari menghambur-hamburkan duit rakyat ini. Mengapa mesti dibangun pula gedung-gedung besar Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

229

dan mewah, kantor yang ada saja kosong melompong.Tambahan lagi dengan besar dan megahnya gedung bukan meningkatkan kinerja dan disiplin PNS. Pada jam kerja masih sempat minum di kedai kopi, jempur antar anak ke sekolah dan setumpuk urusan pribadi lainnya. Berhentilah politik hura-hura ini. Kita ini menuju ke masa depan yang serba praktis. Tengoklah dimana-mana jalan masih berlubang-lubang. Kata orang yang pendatang di Riau, kalau bus itu terhentak-hentak itu tandanya kita sudah masuk Riau. Begitu juga dengan pendidikan bukannya makin baik tapi makin bebal. Sekolah-sekolah di kampung-kampung masih seperti kandang kerbau. Bolak-balik saya antara Tembilahan dan Bagan gambarannya hampir sama. Nak diapakan sebetulnya Riau ini?. Mungkin betul juga kata nenek-nenek kita dahulu �BerRaja di mata, Ber-Sultan di hati� lantak dikau lah.Tapi ingat juga kata datuk-datuk kita � Raja adil raja disembah- Raja zalim raja disanggah�. Bila rakyat tidak lagi memenuhi titah, mungkin itu pertanda rakyat sudah menyanggah,... lah... lah.... lah eh bukan gah ... gah ... gah ..."

230

Tabrani Rab

Fenomena Sungai Golok

S

atu kali saya mempimpin acara wisuda kampus saya Universitas Abdurrab. Sebagai ketua senat saya duduklah di depan dengan toga kebesaran Senat. Ya rada-rada seperti Gong xi fat cai jugalah.

Hanya saja karena saya ini sudah tua tak usahkan memijak api atau menjilat besi panas, duduk sajapun pinggang ini serasa retak. Untunglah acara ini hanya berlangsung lebih kurang 2 jam. Selesai acara dengan perut yang berbunyi ini barisan prosesi dimana saya ada didalamnya menuju ruangan makan. Tahutahu saya dikerumuni wisudawati dan wartawan minta berkodak bersama preett..pret. Walaupun sudah tua rupanya saya ini laku juga, mahasiswinya cantik-cantik lagi. Sesaat setelah berfoto serombongan orang tuapun datang kepada saya. “Pak..Pak, kemana anak saya ini nak mencari kerja Pak, kalau tak ade kerja tentulah dia ngonggoi di rumah�. Sekalipun sang wakil wisudawan dan wisudawati sudah berpidato mengenai Krismon dan Global, Bapak ini tetap saja bertanya kemana sebaiknya anaknya bekerja.

Kepada orang tua mahasiswa ini sayapun mengisahkan pengalaman saya selama berlanglang buana ke berbagai negara. “Pak‌., yang berat begini bukan ekonomi kita saje, tapi ekonomi duniapun beginilah Pak. Waktu saya di sungai Golok banyak saya bejumpe betine-betine Pak. Dari sekolah tinggi lagi Pak. Orang nye bukannya penduduk setempat tapi orang yang datang dari Ciangmai dan Ciangrai, dua hari dua malam pakai bus baru sampai ke sungai Golok. Bukannya ada kerje di sungai Golok tu.

Tapi maaf Pak betine-betine macam ni berdagang apam. Tentu

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

231

saja ini menciptakan lapangan kerje Pak, sebab ade germonya, ada jantan puntang-panting cari pelanggan, ye ade hotel. Ini tentu saja salah satu jalan pemecahan penganggur dan menciptakan lapangan kerja, hanya lapangan kerja haramlah. Dari sungai Golok saya turun ke Kota Baru, kota yang kental betul Islamnya dan yang memerintahpun partai PAS. Jumpelah saya dengan Haji Ilyas, supir taksi yang membawa saya dari sungai Golok ke Kota Baru. Apa cerita Haji Ilyas dengan saya Pak. “Encik, cubelah Encik pikei, anak sudah saya kirim sekolah paling kecik 20 ringgit sehari, sekolah di universiti, due lah tamat Encik. Nak kerje tak ade kerje, nak di rumah blengko aje, nak sembahyang boleh juge tapi tentu nak makan juge, make die tak ade kerje di rumah�, kata Haji Ilyas. Memang begitu menyeberang sungai Golok di daerah Thailand pelacuran marak berkibar dan calo lintang-pukang mencari pelanggan. Tentu saja cara sungai Golok memecahkan pengangguran dengan dagang apam ini na’uzubillahi min zalik kalau dilakukan di Kelantan. Dan mungkin pula hukum Islam dilakukan disini dengan merogul sampai mati kalau ada yang macam sungai Golok ini.

Tentu saja kerja yang tak cedak begini tak boleh dilakukan sebab mendatangkan kerusakan masyarakat. Hanya saja yang menjadi masalah memeningkan kalau pengangguran itu telanjang. Artinya tak ada keluarga yang dapat menampung dan disamping itu tak ada pula tanah nak ditanam sementara orang Inggris menyebutnya stomach can not wait alias perut tak dapat menunggu.

Sumber daya alam di Riau ini memang melimpah ruah. Kata orang di atas ada minyak di bawah juga ada minyak. Hanya saja rakyatnya makin melarat. Lihatlah kasus di PT.Kondur di Kabupaten Meranti. Penerimaan tenaga kerja di Kondur Petroleum SA sering dikeluhkan warga tempatan lokasi beroperasinya perusahaan minyak milik Aburizal Bakri ini. Tenaga kerja asal Merbau atau daerah lainnya di Meranti hanya diakomodir melalui perusahaan sub kontraktor mereka. Selain itu laporan data tenaga kerja yang

232

Tabrani Rab

mereka layangkan ke Disosnakertran tidak dicantumkan alamat dan asal tenaga kerja. Tentu ujung-ujungnya KKN, sebab petinggi di perusahaan ini tak satupun putra daerah. Nasib orang Riaulah sudah jatuh ditimpa tangga, sudahlah minyaknya disedot orang Jakarta tenaga kerjanyapun ditentukan Jakarta. Ironisnya ini terjadi di perusahaan milik mentri dan Ketua DPP partai besar.

Angin segarpun bertiup dari Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir. Apa kata bupati Meranti ini? Jika PT Kondur Petroleum tidak memberikan manfaat pada masyarakat tempatan sebaiknya perusahaan Kondur milik Aburizal Bakrie ini ditutup saja diwilayahnya. Hal ini sudah berulang kali disampaikan kepada PT Kondur bahwa masyarakat Meranti sangat membutuhkan infrastruktur dan dukungan pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas pendidikan, namun sejauh ini perusahaan minyak dan gas tersebut lebih kerap menggunakan program Corporate Social Responsibility bernuansa politis. Walaupun baru setakat bual dan mungkin juga basa-basi, namun keberanian Pak Bupati boleh jugalah. Harapan kita langkah bupati ini juga didukung oleh elemen lainnya, baik itu tokoh masyarakat, LSM dan DPRD. Cuma berani tak DPRD Meranti (baca fraksi Golkar) mendukung langkah bupati. Saya harap mereka harus berani dan jangan takut kualat dengan ketua DPP, sebab mereka dipilih oleh rakyat Meranti.

Entah apalah nasib yang menimpa Riau, sekalipun berbagai perusahaan raksasa letaknya di Riau tetap saja perusahaanperusahaan begini berkiblat ke Jakarta dan tak meninggalkan sesenpun keuntungan untuk orang Riau. Bagi perusahaan pendatang tinggalkanlah cara-cara masa orde baru yang serba arogan. Belajarlah dari kenyataan, karena perusahaan anda berada di Riau maka semestinya anda bagian dari masyarakat Riau dan bukan orang pusat yang dengan arogan menganggap penduduk disini mentimun bungkuk. Riau tidak mau seperti kasus Lapindo, habis minyak timbullah lumpur ...

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

233

Bangkrutnya Indopalm

E

ntah mengapalah nasib Riau ini selalu malang. Walaupun daerahnya kaya, konon sumber devisa negara terbesar, namun nasib rakyatnya masih saja melarat, tak diapek oleh perusahaan besar tersebut. Ambillah misalnya nasib Sakai yang tinggal dicelahcelah pipa angguk PT CPI. Baru-baru ini nasib yang sama dialami pula oleh masyarakat Merbau Kabupaten Meranti. Kecenderungan tidak diapek oleh perusahaan besar ini telah pula dialami oleh pemerintah kabupaten/kota di Riau ini. Bila beberapa waktu yang lalu Pemkab Meranti dicuekin oleh PT. Kondur, dalam minggu ini Pemko Dumai dipermalukan oleh PT. Pacific Indopalm Industries.

Ironis tak usahkan nak memanggil managemen perusahaan, nak masuk ke pintu pagar perusahaanpun tak boleh. Akankah Pemko Dumai berdiam diri dan tidak mengambil tindakan tegas atas kesalahan perusahaan dan arogansi pimpinan perusahaan?

Masyarakat banyak menunggu sikap Pemko Dumai. Bila tidak alamat akan makin menjadi-jadi arogansi perusahaan-perusahaan yang bercokol di Dumai dan Riau umumnya.

Kalau anda membawa minyak dilaut bukannya izin minyak saja dikasih pemerintah. Tapi juga pemeriksaan air laut akibat tumpahan minyak. Sebab memang begini kata peraturan yang berlaku di negara kita. Bila peraturan ini dilanggar maka sangsipun akan berbicara. Marilah kita lihat kasus yang terjadi di Dumai baru-baru ini.

Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai siap memanggil manajemen PT Pacific Indopalm Industries. Terkait dugaan

234

Tabrani Rab

tumpahnya puluhan ton minyak kelapa sawit mentah (CPO) di Perairan Dumai. Pemanggilan itu buntut dari sikap arogansi yang ditunjukan pihak perusahaan kepada pemerintah. Sabtu (28/5) kemarin, setelah mendapatkan kabar adanya insiden tumpahnya CPO milik Indopalm, KLH langsung meninjau lokasi. Kedatangan Kepala KLH, Basri, ditolak perusahan. Meski belum mendapatkan data yang pasti, Basri memperkirakan tumpahan minyak mentah mencapai puluhan ton.

“Sebenarnya kalau mereka tak arogan, kemarin itu bisa diselesaikan secara baik-baik. Tetapi karena mereka ada kesan menutup-nutupi, oleh karenanya, kami sepakat siap memanggil managemen Indopalm,” ujar Kepala KLH Dumai, Basri. Surat pemanggilan segera dilayangkan dalam waktu satu pekan ini.

Undangan ditunjukan langsung ke General Manager PT Indopalm, Ali Sulaiman. “Mr. Ali yang harus datang, beliau harus menjelaskan langsung kepada pemerintah. Jujur, saya cukup kesal, dengan cara tidak kooperatifnya perusahaan,”ujar Basri.

Dalam pantauan dilapangan ditemukan adanya ceceran CPO tepat di perairan sekitaran kawasan pelabuhan khusus milik PT Indopalm. Posisi tangki timbun yang diindikasikan bocor itu terletak di bibir muara anak sunggai. Jarak tangki timbun dengan anak sungai sekitar 50 meter. Temuan itu pun diperkuat dengan pernyataan Humas PT Indopalm, Eric. Eric membenarkan adanya kebocoran pada pipa yang menghubungkan tangki timbun menuju kapal tangker.

Selain memanggil pihak perusahaan, KLH pun sudah mengambil sampel air laut di empat titik. Serta pengumpulan dokumen. “Sampel air laut dalam proses pemeriksaan labolatorium.

Sedangkan dari pemeriksaan dokumen, dipastikan perusahaan ini belum memiliki dokumen resmi AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup,” ujar Basri.

Meski belum adanya klarifikasi dari pihak perusahan, insiden tumpahnya puluhan ton CPO itu mendapat perhatian serius Komisi

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

235

III DPRD Dumai. Ketua Komisi III, Agus Purwanto menyayangkan sikap arogansi perusahaan yang dinilai tidak bekerjasama dengan pemerintah. Anggota Komisi III, Mahadi pun angkat bicara.

“Indopalm harus bertanggungjawab atas dampak dari tumpahnya CPO itu. Yang menyebabkan pencemaran air luat. Apa sangsinya, akan kita bicarakan dengan KLH,” ujar Mahadi.

Insiden tumpahnya puluhan ton minyak kelapa sawit mentah (CPO) milik PT Pacific Indopalm Industries di Perairan Dumai menyedot perhatian serius pihak Kepolisian Daerah (Polda) Riau, Kepolisian Resor (Polres) Dumai dan para praktisi hukum.

Sejumlah pihak pun menyatakan geram dengan sikap arogansi yang ditunjukan Indopalm kepada pemerintah. Kepedulian pihak penegak hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan itu dikarenakan adanya indikasi pidana dari insiden tumpahnya puluhan CPO itu. “Nasib Indopalm makin terpuruk, jika tak datang. Sebab, KLH akan ajukan Indopalm dalam pasal berlapis,” ujar Basri.

Bagaimana kalau tak ada izin? Indopalm memang lasak.

Perusahaan-perusahaan ini pandainya menipu dan meluluhlantakkan Riau ini. Dari dulu sudah dijelaskan pemerintah harus ada izin. Ini tidak soal izin soal kedua, soal angkut soal pertama.

Bagaimana kelanjutan kisah PT. Pacific Indopalm Industries ini?. Disinilah wibawa Pemko Dumai dipertaruhkan. Bila memang salah tegakkan hukum seadil-adilnya dan kesampingkan segala intervensi dari manapun. Namun saya bimbang kasus ini tercecer di tengah jalan. Sebab selama ini bila ada ucapan “maafkan daku“ dengan segala penyertanya maka akan lahirlah kata “Kau ku maafkan dunia akhirat“

236

Tabrani Rab

Mafia Hukum

E

ntah apa pasal sayapun teringat ketika SBY membisikkan ke telinga saya, “Bantu saya masalah illegal logging dan korupsi di Riau�. Dua kata ini memang mudah diucapkan tapi sangat susah dilaksanakan. Sayapun mencoba-coba membalik lagi tesis SBY yang lebih dikenal dengan esbeyenemic. Disatu pihak dia yakin dukungan pada sektor pertanian akan mampu menyerap masalah pengangguran di Indonesia yang tak kepalangtanggung, 43 juta orang sementara pengangguran terbuka lebih dari 10 juta alias airsenpun tak dapat. Hanya saja kalau sektor ini yang menjadi impian SBY tentulah pertumbuhan ekonomi tak akan lebih dari 4 persen.

Satu kali sayapun dibantu pihak keamanan untuk memasuki daerah-daerah penebangan liar ini terutama didaerah Tasik Serai, KM 28, KM 33, KM 54 seluas 12 ribu hektar. Dipinggir jalan menuju ke lokasi sayapun ditemukan oleh security “Ngah, minggu lalu dua orang meninggal disini Ngah, dibunuh oleh preman. Jadi Ngah tak usah masuk lagi Ngah, bahaye apalagi yang punya kayu ini toke kayu yang telah menjalin hubungan mesra dengan aparat penegak hukum�. Tiga bulan yang lalupun saya pernah ke daerah ini menemukan oknum aparat berteleging tetapi membawa senjata laras panjang. Yang jelas masyarakat sudah tahu kalau pemberantasan korupsi dan illegal logging pakai tebang pilih, kalau kira-kira pitih masuak, tak jadi ditebang tapi dipilih.

Ada pula berita Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menyatakan pencabutan Surat Penghentian Penyidikan Perkara

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

237

(SP3) kasus korupsi dan mafia hutan 14 perusahaan kayu di Riau bisa dilakukan kembali selama memenuhi unsur. Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum meminta Kapolri untuk mempertimbangkan pencabutan SP3 kasus 14 perusahaan kayu di Riau dengan 200 tersangka, karena terdapat sejumlah kejanggalan. “Selama proses itu memenuhi unsur, saya kira akan ada proses selanjutnya seperti itu yah. Terima kasih yah, Dek,� kata Timur.

Kejanggalan yang didapat dari hasil pertemuan sejumlah instansi penegak hukum dan Kementerian Kehutanan ini, di antaranya penunjukkan saksi ahli dari Kementrian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang dijadikan dasar untuk menilai sah tidaknya izin kehutanan terhadap 14 perusahaan.

Penunjukkan tersebut memiliki potensi konflik kepentingan. Satgas menyatakan kerusakan lingkungan akibat pembalakan liar yang melibatkan 14 perusahaan di Riau ini telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 1.994 triliun. Kerugian itu belum termasuk nilai kerugian akibat hilangnya pohon dengan penghitungan potensi provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi (PSDH-DR) oleh 14 perusahaan tersebut, yakni sekitar Rp 73 triliun.

Maka diadakanlah seminar oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ini selama dua hari. Diskusi ini terkait pemberantasan mafia hukum dan kehutanan. Yang jelas illegal logging tetap marak, dalam bahasa Melayu ini namanya ‘menganto ajal’. Siapa saja yang hadir dalam seminar ini? Sejumlah pejabat terkait masalah penegakan hukum dan kehutanan daerah dan pusat antara lain Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Direktur Hukum dan Regulasi PPATK, Direktur Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Wakil Direktur V Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konversi Alam, Gubernur Riau dan Kapolda Riau. Pokoknya hebatlah. Dalam makalahnya Mas Achmad Santosa dari Satgas Anti Mafia Hukum menyatakan bahwa timbulnya mafia hukum antara lain disebabkan karena rendahnya gaji dan tunjangan aparat penegak hukum.

238

Tabrani Rab

Kalau begitu bila di ekonomi ada istilah “hukum dagang” maka di dunia hukum Indonesia ada istilah “Dagang Hukum“. Biasalah seperti dagang umumnya ada untung ruginya. Kalau untung makmurlah anak bini, tapi kalau rugi maka dendangkanlah lagu “hidupku kini seperti burung – mata terlepas badan terkurung, alias masuk jil. Seribu kalipun entah namanya korupsi, illegal logging, mafia hukum ini diseminarkan tak ada gunanya do.

Alhasil bilal husal tak mudah do berpidato dengan illegal logging, negeri ini makin tandus juga, bila hujan dibantai banjir bandang dan longsor, musim panas menjadi debu, ditambah lagi dengan program-program hantu belau. Tapi yang terjadi di Riau justru mafia yang didukung oleh oknum aparat dan setumpuk duit pada birokrat yang menyebabkan rakyat ini melarat oleh tindakan keparat ini. Mari kita baca komitmen SBY, komitmen Ka’ban yang menyatakan Riau akan menjadi padang pasir kalau cara kita berfikir bermuara kepada kepuasan materi, sejengkal diatas pusat dan sejengkal dibawah pusat. Tak ada kata yang lebih tepat “Mari kita perangi illegal logging yang telah melumatkan negara ini”.

Berhentilah menyanyikan lagu “Maju tak gentar, membela yang bayar” ...

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

239

Penyakit Korupsi

M

asalah yang paling merosot sejak dahulu kala sampai sekarang ini adalah penegakan hukum. Dalam penegakan hukum inipun yang paling tak berjalan adalah pemberantasan korupsi. Ironisnya kasus korupsi ini pula merupakan kasus pidana yang paling keren, sebab pelakunya manusia kelas atas terutama pejabat pemerintah. Sepertinya tindakan korupsi tidak lagi merupakan aib. Sehingga sekarang hampir tiap hari kita mendengar pejabat yang dijebloskan ke penjara. Berbagai koran asing maupun koran nasional memuat korupsi di Indonesia bukannya makin membaik tapi makin memburuk. Bahkan akhirakhir ini banyak aparat penegak hukum yang dihukum karena korupsi, sehingga susah membedakan antara kucing dan tikus sebab mereka sudah berkawan.

Hal semakin banyaknya pemberitaan di media massa yang memberitakan dugaan korupsi yang sedang diperiksa oleh aparat hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan serta Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengurangi kasus ini. Khusus untuk aparat penegak hukum di Riau, tak banyak yang telah dilakukan dalam memberantas korupsi ini.

Upaya untuk memberantas korupsi di negeri ini ibarat jauh panggang dari api. Terus digembar-gemborkan tapi hasilnya minim sekali. Bukti teranyar dikeluarkan organisasi non-profit World Justice Project (WJP) di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (13/6). Menurut hasil survei tahunan lembaga yang dibiayai

240

Tabrani Rab

oleh Neukom Family Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, dan Lexis Nexis ini, praktek korupsi di Indonesia sudah sangat menyebar luas. Jika diranking, Indonesia berada di posisi bawah baik secara regional maupun global.

Dari 65 negara yang disurvei WJP, Indonesia menduduki peringkat 47 sebagai negara paling korup. Di kawasan Asia Timur dan Pasifik, masih menurut hasil survei itu, Indonesia hanya unggul dari Kamboja. Kita berada di posisi 12 dari 13 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang disurvei. Di kawasan ini, negara terbersih dari praktek korupsi tetap dipegang Selandia Baru dan Singapura.

Hasil survei itu juga diperkuat dengan pengakuan Wakil Presiden Boediono yang menyebut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan korupsi masih mandul dan tidak bertaji. Padahal, kata Boediono, Inpres itu sudah disusun komprehensif terkait langkah pemerintah dan lembaga penegak hukum meminimalisir korupsi di semua lembaga pemerintah. Malu, miris dan prihatin. Itulah reaksi kita melihat hasil survei yang lagi-lagi menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di dunia. Sebuah predikat yang sama sekali tidak patut dibanggakan.

Hasil survei tersebut membuktikan gerakan pemberantasan korupsi yang selama ini begitu gencar dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum belum membuahkan hasil. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga ad hoc dan independen serta diberi kewenangan besar belum mampu mengurangi apalagi mengikis korupsi di negara ini. Memang, KPK, termasuk lembaga penegak hukum lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri, banyak menangkap koruptor. Tetapi, pada saat yang sama jumlah koruptor baru yang muncul jauh lebih banyak. Akibatnya, kasus korupsi tetap marak.

Kenapa hal itu bisa terjadi? Di negara ini orang tidak takut melakukan korupsi sebab hukuman bagi pelakunya tergolong

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

241

ringan. Paling banter dihukum 1-2 tahun. Dikurangi remisi dan potongan-potongan lainnya, termasuk asimilasi, koruptor yang dihukum 2 tahun paling-paling hanya merasakan dinginnya tembok penjara kurang dari 1 tahun. Itu pun jika dia tidak menyogok petugas penjara.

Dulu Indonesia digolongkan nomor 3 sebab yang teratas adalah Cina, dibawahnya adalah Vietnam. Akan tetapi karena Cina dan Vietnam aktif memerangi korupsi dan tak kepalangtanggung dengan hukuman tembak karena sang koruptor dianggap pembunuh dari kesejahteraan rakyat maka negara ini pun berdalih dari ocehan berbagai negara maju tidak berprikemanusiaan toh balik Cina menuduh negara-negara maju bersekongkol dengan koruptor membunuh rakyat Cina.

Dalam perpustakaan saya terdapat APBD setinggi tegak. Tapi ini hanyalah sekedar angka-angka yang disembunyikan, belum lagi tender yang diatur dalam menjahanamkan negara ini sehingga bangsa ini terpuruk sebagai negara koruptor ke lima yang terbesar di dunia. Pemerintah bukan tidak menyadari bahaya korupsi yang ditutup dengan kemunafikan dan penampilan seperti alim ulama. Pemerintah telah membuat setumpuk undang-undang dan Keputusan Presiden. Akan tetapi undang-undang hanya menaikkan rangking korupsi di Indonesia. Badan bergengsi yang dibentuk pemerintah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi� yang telah menghabiskan duit puluhan miliar, hasilnya tak banyak membantu. Dalam mencari solusi untuk membasmi kanker korupsi ini maka saya memberikan usul jangan lagi digunakan tangan konvensional seperti Jaksa dan Polisi yang telah bergelimang dengan korupsi.

Sebaiknya korupsi dibasmi seperti di Cina atau di Vietnam.

Kalaupun negeri ini memperoleh rekor korupsi yang tertinggi di dunia ya nasiblah dari tak dapat rekor sama sekali. Lantak tuantuan lah, ape nak ati bantai, moga-moga saja tuan-tuan diampuni dosa terhadap rakyat oleh Allah Subhanahuwataala. Kami ni

242

Tabrani Rab

apalah, ayam nak mengawas musang. Tapi bila laknat dari Allah datang, setidak-tidaknya tempiasnya sampai juga ke masyarakat.

Bercerminlah pada bencana yang melanda kita, mulai dari gempa, bajir, tsunami bahkan sampai ulat bulu dan lintah yang dapat mengikis bukan saja harta haram tapi juga harta halal Selamat korupsi para petinggi, tapi rakyat kecil juga yang merasakan pahitnya.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

243

Tidur Pun Digaji

S

atu kali waktu makan malam saya ditanya kawan “Ngah, mana sedap jadi kepala atau jadi wakil?”. Sayapun menjawab ringan saja. “Kalau menjadi gubernur tentu lebih sedap dari pada menjadi wakil gubernur”. Tapi kalau jadi rakyat jelas tidak sedap, sebab nak makanpun susah beli beras mahal, minyak tanah murah dan senang didapat sekarang sudah 8 ribu seliter.

Bagaimana kalau menjadi wakil rakyat? Inilah kerja yang paling enak. Gaji besar, sebab setiap bergerak ada tambahan honor, pokoknya pintu rezeki terbuka dari delapan penjuru angin. Tapi kalau ditanya soal kerja tunggu dulu. Rajinnya paling selama 3 bulan pertama. Sudah itu tingkahnyapun macam-macamlah. Bahkan kata Ketua DPRD Riau Johar Firdaus ”Rapat paripurna terkadang molor berjam-jam karena tidak kuorum. Pokoknya dari total 45 anggota dewan, rata-rata tingkat kehadiran hanya 50 persen.“ Seperti anggota dewan saat ini hanya datang, duduk dan pulang. Apa kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Johar Firdaus lagi ? “Sebagian besar anggota dewan setempat jarang masuk kantor dengan alasan yang tidak jelas. Minimnya anggota dewan yang masuk kantor telah menjadi perhatian kami, dan tingkat kehadiran wakil rakyat itu telah menjadi salah satu catatan saya selaku pimpinan untuk dibenahi”. Johar mengaku, dirinya tidak mengetahui pasti penyebab malasnya para anggota DPRD Provinsi Riau untuk datang ke kantor melaksanakan aktivitas sehari-hari sesuai dengan tugas dan fungsinya di masingmasing komisi.

244

Tabrani Rab

Kondisi ini sudah lama dah, bahkan sejumlah anggota dewan ada yang tidak pernah masuk kantor selama berbulan-bulan, mereka hanya datang ketika rapat paripurna digelar. Fenomena malasnya wakil rakyat datang ke kantor itu tidak terlepas dari aturan yang ada seperti dalam tata tertib disebutkan bahwa tingkat kehadiran seorang anggota dewan diukur ketika menghadiri rapat paripurna. Terkadang rapat kerja dengar pendapat komisi yang diagendakan jauh-jauh hari dengan mitra kerja batal digelar karena anggota komisi yang tidak memenuhi kuorum. Pokoknya anggota dewan yang terhormat ini tidak peduli do dengan apa yang menjadi sorotan pada dirinya. Sayapun ingat kata seorang teman yang selalu tidak masuk ”Sebelum bekerja, kita memang mencari kerja Ngah, tapi sudah kerja didapat yang dicari kan duit.

Betul tak Ngah “. Di televisi sering disorot anggota dewan berdasi ini terpakur, menelepon, termangu bahkan tertidur di kursi empuknya saat sidang sedang berlangsung. Ironisnya ada anggota dewan pusat lagi yang tertangkap basah sedang menonton film porno di laptopnya. Padahal untuk sidang ini mereka mendapat tambahan penghasilan di samping gaji tetap. Maka tak heran bila ada yang berkata “Tidurpun anggota dewan digaji pemerintah “.

Berapa gaji yang diterima anggota dewan ini? Sebagaimana dikutip dari media “Setiap bulannya, gaji seorang anggota dewan minimal mengantongi gaji Rp 51,5 juta. Ini adalah besaran take home pay anggota DPR RI setiap bulannya yang terdiri dari gaji pokok Rp 4,2 juta, tunjangan istri Rp 420 ribu, tunjangan anak (2 anak) Rp 168 ribu, uang sidang/paket Rp 2 juta, tunjangan jabatan Rp 9,7 juta, tunjangan beras (4 jiwa) Rp 198 ribu, tunjangan PPH Pasal 21 Rp 1,729 juta. Jumlah gaji pokok dan tunjangan anggota Dewan ini mencapai Rp 18,415 juta. Namun, setelah dipotong pajak dan iuran wajib DPR sebesar 10 persen, anggota hanya berhak atas Rp 16,207 juta. Apa lagi? Ditambah dengan komponen penerimaan lain-lain anggota Dewan sesuai dengan ada atau tidaknya jabatan seorang anggota pada alat kelengkapan Dewan. Untuk anggota biasa tanpa jabatan pimpinan alat kelengkapan Dewan rinciannya Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

245

sebagai berikut tunjangan kehormatan Rp 3,720 juta, tunjangan komunikasi intensif Rp 14,140 juta, tunjangan peningkatan fungsi dan pengawasan anggaran Rp 3,5 juta, biaya penelitian dan pemantauan peningkatan fungsionalitas dan konstitusional Dewan Rp – (khusus ketua dan wakil ketua alat kelengkapan Dewan berhak atas Rp 500.000-Rp 600.000), dukungan biaya bagi anggota komisi yang merangkap menjadi anggota badan/panitia anggaran Rp 1 juta, bantuan langganan listrik dan telepon Rp 5,5 juta, biaya penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kinerja komunikasi intensif Rp 8,5 juta. Dihitung-hitung anggota Dewan biasa bisa membawa pulang gaji Rp 51.567.200 setiap bulan.

Anggota merangkap wakil ketua alat kelengkapan Dewan mampu memboyong Rp 53.647.200, sementara yang merangkap ketua alat kelengkapan Dewan bisa membawa pulang Rp 54.907.200. Kan lebih sedap jadi wakil rakyat daripada jadi rakyat. Kalau rakyat mendapatkan pekerjaan susah, mendapatkan duit jauh lebih susah. Kalau jadi wakil rakyat. Untuk mendapat kursinya radarada susahlah, bahkan ada yang terkapa lana ketika tak terpilih.

Tapi kalau sudah dapat rezekipun mengalir, sebab membangun gedung bertingkatpun harus disetujui dewan. Kalau minta disetujui tahu sajalah.....

Mau tahu anggaran belanja anggota DPRD Riau diluar gaji ?

Ditahun 2010 saja mencapai Rp70 milyar. Belum lagi halnya dengan gaji yang diterima anggota DPRD Riau tercatat menghabiskan anggaran lebih kurang Rp 13 milyar, anggaran perawatan rumah dinas pimpinan DPRD dan anggota DPRD Riau capai Rp1.616 milyar. Melihat besarnya anggaran yang dikeluarkan, sementara kinerjanya buruk, maka ini bukan saja suatu bentuk ketidakadilan tapi juga merupakan perampokan uang rakyat dan didiamkan terus-menerus. Bangkruuutttt ...

246

Tabrani Rab

PON Alakadar

A

dalah namanya PON yang baru pertama kalinya dihelatkan di Riau. Maka pada tahun 2012 nanti Riau akan tercatat sebagai salah satu Provinsi penyelenggara PON, tepatnya PON XVIII. Memang Perhelatan PON XVIII tahun 2012 tinggal satu tahun lagi. Namun agaknya Gubernur Riau tidak ingin mengambil resiko dengan ketidak-siapan panitia PON. Konon even akbar PON XVIII 2012 ini merupakan pembuktian bagi Riau di tingkat nasional. Maka Pemerintah Provinsi Riau berharap dunia usaha ikut berperan aktif mensukseskannya alias berperan aktif baik secara langsung atau tidak langsung.

Apa kata Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Riau Emrizal Pakis? Panitia PON Riau sangat terbuka untuk menampung partisipasi pengusaha. Termasuk yang ikut berpartisipasi untuk pembangunan infrastruktur PON seperti venue, stadion dan lainnya. Jika anggaran pembangunan tiga venue dimasukkan dalam APBD Perubahan, setidaknya butuh dana Rp 80 miliar. Anggaran itu masih bisa dilakukan efisiensi dengan perencanaan konstruksi. Selain itu, anggaran juga akan semakin hemat jika pemprov benar-benar menerima bantuan dana dari pihak perusahaan.

Untuk penghematan anggaran PON ini telah beberapa kali diadakan pertemuan antara Pemprov Riau dengan pihak perusahaan, awalnya diperoleh sinyal positif, mungkin adalah sedekah dari perusahaan. Namun pihak perusahaan hanya sanggup memberi bantuan langsung berupa dana segar. Padahal Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

247

sebelumnya itu ada komitmen ikut membangun. PT RAPP bangun dua veneu, yakni Softball dan Basball. Kemudian PT Wilmar venue Panahan dan PT IKPP membangun venue Sepak Takraw, Pertamina venue Sepatu Roda. Tapi hingga kini belum ada kepastian dari tiga perusahaan, RAPP, IKPP dan Wilmar akan berpartisipasi membantu pembangunan fisik venue tersebut.

Walaupun sedekah dari 3 perusahaan dimaksud belum tentu ujung pangkalnya Gubernur Riau menyatakan masih akan melakukan upaya untuk bertemu dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan sedekah ini. Bahkan Gubri memberi tenggat waktu minggu pertama Juli, sudah ada kepastian dari pihak perusahaan.

“Kita mesti memberikan tenggat waktu bagi perusahaan terkait kepastian membantu pembangunan venue PON. Sebab kita juga dikejar waktu. Untuk itu saya harap minggu pertama Juli perusahan sudah memberi kepastian,” ujar Gubri. Selain itu Gubri juga menegaskan, jika pihak perusahaan hanya bisa memberi bantuan dalam bentuk dana, nilainya harus sama dengan biaya bangunan fisik venue. Maksudnya mungkin sedekah wajiblah.

Bila sumbangan itu biasanya bersifat sukarela. Maka sumbangan yang satu ini bersifat wajib rela.

Alhasil bilal husal harapan Pemprov Riau dan Panitia Besar PON terhadap kalangan swasta membantu menyediakan infrastruktur PON 2012 kian sulit diwujudkan. Tiga perusahaan besar di Riau, PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP), PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Wilmar, batal membantu Panitia Besar (PB) PON ke XVIII dalam membangun venues.

Nampak bukan sumbangan wajib rela saja yang tidak berhasil, sumbangan sukarelapun pupus sudah. Mungkin satu-satunya sumbangan yang masih terbuka adalah “sumbangan alakadar“.

Bisa saja sumbangan alakadar ini seperti menyumbang dana pembelian serbet pada helat perkawinan, he….he…he….

Sampai saat ini tidak jelas, alasan mundurnya tiga perusahaan raksasa itu batal membangun venue. Yang jelas namanya perusahaan tentu cari untung. Mungkin mereka baru mau membantu

248

Tabrani Rab

bila dari bantuan akan menghasilkan untung yang berlipatganda.

Macam mana pula tu. Ya begitulah dunia kahe ni. Selain gagal merangkul tiga perusahaan raksasa itu, Panitia Besar PON juga mempunyai catatan buruk dalam mempersiapkan fisik venues lainnya. Itu terlihat dari 11 venues yang belum dibangun. Padahal, waktu yang tersisa menjelang pembukaan PON ke XVIII 2012 mendatang, hanya tinggal 16 bulan lagi. Bila tidak ada venue yang layak, ya pakai saja venue alakadar.

Masih dalam rangka PON XVIII, PT PLN Wilayah Riau dan Kepri telah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 x 100 Megawatt (MW) di Tenayan Raya akan selesai September 2011. Sedangkan tahap kedua dengan kapasitas sama di bulan Oktober 2011. Berarti sebentar lagi masyarakat Tenayan Raya, Pekanbaru dan Riau akan menikmati PLTU. Kedua pembangkit listrik baru itu nantinya akan beroperasi pada bulan Desember tahun 2011 mendatang, atau beberapa bulan sebelum digelarnya Pekan Olahraga Nasional 2012 di Riau.

Sementara pro dan kontra pembangunan PLTU Kota Pekanbaru di Tenayan Raya terus berlangsung, sehingga membuat pembangunan PLTU tersebut sering terhambat. Terutama setelah adanya warga yang mengaku lahannya diserobot oleh Pemko.

Padahal pembangunan PLTU ini memang harus segera terlaksana mengingat daya yang di butuhkan Kota Pekanbaru saat ini kian bertambah, dimana lagi nantinya akan digelarnya pelaksanaan PON 2012, jika untuk mengandalkan daya yang saat ini digunakan tidak akan mencukupi. Sementara kondisi daya yang dimiliki kota Pekanbaru saat ini masih adanya beberapa kali pemadaman, bagaimana nantinya jika di tambah ada pergelaran? Diprediksikan PLTU tersebut kan rampung pada tahun 2014. Berarti 2 tahun setelah PON selesai. Lalu bagaimana penerangan ketika PON, ya alakadarnya juga. Lalu apa yang diharapkan dari PON? Jawabnya seadanya saja alias PON alakadar.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

249

GAPTEK dan LATEK

E

ntah mengapalah banyak orang mengadukan nasibnya kepada saya, mulai dari nikah kawin sampai pada nak menyekolahkan anaknya. Satu kali ketika saya selesai memberikan sambutan pada penerimaan murid baru SMAK yang saya pimpin, banyaklah orang tua mengadu kepada saya. “Ngah, poning kepalo kami nak memasukkan anak kami ni ke SMP kinin Ngah, katonyo pakai system online Ngah? (Dalam hati saya tentulah ini bagus). “Ape pasal?”, tanya saya. “Anak saya mendaftar di SMPN 13, SMPN 10 dan SMPN 14. Dah poning aku cari warnet nak menengok hasilnyo.

Ketika dilihat di website, namo anakku tak ado do di tigo sekolah tu. Padahal nilai anak aku ko tinggi rasonyo masih bisa masuk di SMPN 14. Dari data yang ada di website tu, nilai terendah pendaftar di SMPN 14 adalah 7,8. Sementaranya nilai anak saya 8. Baapo tu Ngah”. Orang tua yang lainpun menambahkan “Kacau balau Ngah, kemarin saya melihat nama anak saya ada di SMPN 23, padahal saya tak ada mendaftarkan anak saya di SMPN 23 tu”. Apelah nak saya katakan pada orangtua ini, paling saya menyarankan untuk melapor ke Dinas Pendidikan Pekanbaru.

Begitulah pendidikan, sulit tapi itu pula yang harus ditempuh kalau mau jadi orang, kalau tidak ya jadi kucinglah. Namun teori pendidikan sebanyak bulu dibadan. Adalah Dinas Pendidikan kota Pekanbaru yang mulai menerapkan sistem online untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama (SMP). Konon katanya untuk mempermudah prosedur pendaftaran, sistem ini juga bertujuan untuk mengantisipasi

250

Tabrani Rab

kemungkinan terjadinya kecurangan. Semua siswa yang mengikuti PPDB online bisa mengisi tiga pilihan sekolah yang diminati. Hal ini dilakukan untuk memberikan peluang bagi siswa untuk tetap diterima, berdasarkan hasil UN mereka.

Apalagi tujuannya? Dengan adanya sistem online ini siswa yang akan mendaftar ke sekolah tertentu, tidak harus langsung mendatangi sekolah yang bersangkutan. Pendaftaran bisa dilakukan di sekolah terdekat untuk mengisi formulir yang sudah tersedia. Sampai disini tentulah baik-baik saja.

Sayapun teringat hadist Nabi “Kalau hendak selamat di dunia harus dengan pendidikan, kalau nak akhiratpun dengan pendidikan pendidikan, kalau hendak keduanyapun juga dengan pendidikan�, pokoknya pendidikan, pendidikan dan pendidikan. Rasanya saya dah letihlah mengajar, sejak kelas dua SD dipindahkan ke SD Sungai Pinang karena ayah saya camat disana. Dan sayapun diatas kursi mengajar kelas satu sementara guru Rauf yang dari Palembang mengajar dikelas dua. Bukannya mengajar itu mudah, sebab murid ketika itu umurnya 13-14 tahun. Mantan Gubri Pak Saleh Djasitpun cerita dia masuk sekolah baru umur 13 tahun.

Sementara saya masuk sekolah umur 5 tahun. Pokoknya dalam kelas kalau sudah tidak ada guru Rauf di Sungai Pinang – Kubu maka sayapun didukung oleh murid-murid yang lebih besar dari saya. Ketimbang dilawan lebih baik bekawan, jadi bengkakpun berkurang.

Kembali pada pokok cerita. Memang kita harus melakukan perubahan ke sistem pendidikan yang modern, kalau tidak mau menjadi katak dibawah tempurung. Tapi patutkanlah baju dengan badan. Jangan mentang-mentang sudah berhasil di tingkat SMA langsung nak diterapkan di SMP. Kan kita tahu jumlah sekolah kita seperti kerucut, makin tinggi tingkat sekolahnya makin sedikit jumlahnya. Kalau sudah berhasil diterapkan di SD bolehlah diterapkan ke SMP. Memang kita akui masih banyak masyarakat kita yang GAPTEK alias gagap teknologi, jangan pula pemerintahnya jadi LATEK alias latah teknologi. Akibatnya Disdik Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

251

Pekanbaru diserbu masyarakat sehingga gaptek dan latekpun berbaur, tek…tek…tek…

Apa kata Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru? “Kesalahan yang terjadi adalah hal biasa. Karena bagaimanapun juga system yang dimiliki Disdik mempunyai kemungkinan terganggu. Satu diantaranya diakibatkan oleh serangan peretas atau hacker yang membuat data-data pendaftar berpindah-pindah”.

Entah karena gaptek, entah karena laptek, yang jelas PPDB membuat orang tua siswa lintang pukang. Hari ini namanya anaknya tercantum, besok tak ada. Ada pula yang seharusnya anaknya tercantum tetapi tak termasuk. Melapor ke Disdik kepalanya tidak ditempat sehingga orang tua senantiasa dalam kebimbangan. Kalau pasti diterima senanglah hati, kalau tidak ?

Secanggih apapun system yang diterapkan, penyelenggaranya tetap juga manusia. Kalau namanya manusia ya tahu sendirilah, jangan-jangan peretas hacker itu juga ulah manusia. Kita tidak tahu apakah Disdik Pekanbaru telah menyiapkan anti peretas hacker ini dan berbagai kemungkinan lainnya. Mau tidak mau, suka tidak suka kita semua harus mengakui bahwa kita masih GAPTEK dan LATEK ...

252

Tabrani Rab

Pengumuman Menyanyah

M

inyak memang merupakan kebutuhan manusia, mulai dari minyak makan, minyak wangi, minyak tanah sampai ke minyak senyonyong. Kegunaannyapun lain-lain, ya tergantung kepentingannya lah. Minyak yang begitu penting dalam keseharian sekarang dikenal dengan BBM. Bahan bakar minyak (BBM) selalu mendapat tempat yang istimewa. Sampai sekarang sudah bertrilyun barel minyak yang disedot dari bumi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena begitu pentingnya, maka kenaikan harga bahan bakar minyak selalu berimbas pada kenaikan harga barang lainnya. Dengan kata lain jika bahan bakar minyak mahal alamat barang barang mahal jugalah. Tentulah dalam situasi ekonomi dan politik di negeri kita yang carut marut ini, kita mesti pandai berhemat. Sebab bisa saja harga bensin yang turun 3 kali ketika SBY akan jadi presiden, akan naik 5 kali saat masa jabatan kedua akan berakhir. Bila dulu dikenal semboyan, “turun lagi…turun lagi…turun lagi mungkin akan menjadi naik lagi…lagi…lagi…lagi…dan lagi”.

Belum lagi kering ludah mengkritik pemerintah supaya berhemat dengan dana, tiba-tiba muncul berita “Pegawai negeri sipil (PNS) harus menyiapkan dana lebih besar untuk membeli bahan bakar minyak (BBM). Badan Anggaran DPR meminta pemerintah untuk melarang PNS dan DPR menggunakan BBM bersubsidi. Permintaan itu sebagai konsekuensi persetujuan Badan Anggaran DPR atas usulan penambahan kuota BBM bersubsidi yang diajukan pemerintah”. Dirjen Migaspun menyatakan “Teman-

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

253

teman di Badan Anggaran minta tolong untuk mengingatkan betul bahwa semua pegawai negeri dan DPR tidak boleh beli BBM Subsidi�. Bagi pejabat dan anggota DPR larangan ini tak menjadi masalah, sebab uang transport mereka sudah ditanggung. Jadi larangan ini lebih bersifat basa basi saja.

Bagaimana lagi kebijaksanaan pemerintah? Pemerintah tekan laju konsumsi BBM bersubsidi. Penambahan kuota kuras kas negara Rp. 22 triliun. Pemerintah memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran. Pemilik mobil pribadi dihimbau untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.

Kebijakan pengetatan merupakan salah satu syarat dari Badan Anggaran (Banggar) DPR saat menyetujui usulan penambahan kuota BBM bersubsidi yang diajukan pemerintah dari semula 38,5 juta kiloliter menjadi 40,49 juta kiloliter. Badan anggaran DPR berharap pemerintah bisa menekan laju konsumsi BBM bersubsidi dibawah 40,49 juta kiloliter. Penambahan kuota BBM bersubsidi ini akan dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2011. Rinciannya premium atau bensin bertambah 1,35 juta kiloliter menjadi 24,54 juta kiloliter. Solar bertambah 1,07 kiloliter menjadi 14,15 juta kiloliter.

Sedangkan kuota minyak tanah diturunkan 0,52 juta kiloliter menjadi 1,8 juta kiloliter.

Badan Anggaran ini masih menambahkan, terus membengkaknya pengeluaran negara untuk BBM bersubsidi semakin mencuatnya kekhawatiran, terutama jika penyalurannya tidak diawasi secara ketat. Karena itulah Badan Anggaran meminta dua syarat agar dipenuhi pemerintah. Pertama, pemerintah diminta menjaga betul jangan sampai penggunaan BBM bersubsidi di masyarakat tidak terkendali. Laju konsumsi BBM subsidi harus dijaga. Kedua, segera memberlakukan pengaturan BBM bersubsidi lebih cermat lagi.

Apa langkah yang nak dibuat oleh Badan Anggaran ini? Untuk memperkecil penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi akan dimulai dengan uji coba pemasangan alat kendali yang disebut

254

Tabrani Rab

dengan Radio Frequency Identification (RFID) akan dipasang mulai bulan Agustus nanti di wilayah Jakarta. Sebagai ujicoba alat kendali akan dipasang di angkutan umum. RFID yang berfungsi membaca jumlah BBM bersubsidi yang dikonsumsi oleh kendaraan ini akan dipasang di pom bensin. Sedangkan dikendaraan akan dipasang semacam finger print atau tanda yang sudah disinkronkan dengan RFID. Antisipasi yang dianjurkan oleh badan anggaran ini memang baik, tapi pelaksanaannya yang sulit. Kalau sudah bicara tentang kendali mengendali, kontrol mengontrol, pantau memantau, maka ujung-ujungnya akan timbul kucing berkawan dengan tikus. Sebab secanggih apapun teknologi yang digunakan tetap juga dikendalikan manusia. Mungkin bisa saja manusia yang mengoperasikan alat ini diambil sumpah sebelum dilantik ala pelantikan pejabat. Cuma berapa banyak pejabat yang telah disumpah ini menjadi penghuni hotel prodeo. Tak usahkan nak mengendali BBM bersubsidi, nak menarik mobil dinas yang dipakai oleh orang yang tidak berhak lagi menggunakannya termasuk mantan anggota wakil rakyatpun tak dapat-dapat.

Bila PNS tak boleh menikmati BBM bersubsidi, apakah juga berlaku untuk PNS golongan satu. Sebab PNS yang kaya tentu yang golongan tinggi dan yang menduduki jabatan walaupun ada juga PNS golongan rendah yang kaya. Memang banyak orang yang bergaji kecil tapi berpenghasilan besar dan yang begini banyak terdapat di negara kita.

Boleh jugalah kita menoleh kepada wacana fatwa MUI yang mengharamkan orang kaya menggunakan BBM bersubsidi. Tapi fatwa yang ditunggu sampai saat ini belum juga keluar. Kalaupun seandainya keluar, apakah fatwa MUI akan didengar oleh orang kaya. Jawabnya wallahu’alam bissawab. Sedangkan yang jelasjelas diharamkan agama saja masih juga dilanggar apalagi yang diharamkan MUI. Kalau begitu boleh jugalah diberlakukan prinsip H3 alias halal haram hantam ...

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

255

Jalan Layang

H

ampir tiap hari kita mendengar keluh-kesah warga Pekanbaru bahwa hidup makin susah, namun disisi lain kita melihat pula jumlah kendaraan bermotor makin meningkat. Hal ini dapat ditandai dengan semakin macetnya arus lalulintas di Pekanbaru.

Kalau dulu pada waktu tertentu saja, namun akhir-akhir ini hampir terjadi setiap saat dan diseluruh jalan. Kan makmur tu rakyat Riau. Jangan pede dululah Wak. Kalau diukur dari dimensi waktu memang makmur, tapi bila ditinjau dari dimensi ruang dimana pada saat ini banyak daerah lain yang lebih makmur maka kita belum apa-apa. �Tapi jadilah, dari pada kepunan �, kata orang kampung saya.

Konon untuk mengatasi kemacetan dimaksud Pemerintah Provinsi Riau merencanakan memulai pembangunan jalan layang alias fly over. Jalan layang ini untuk mengatasi kemacetan di persimpangan Jalan sudirman - Tuanku Tambusai dan Jalan Sudirman - Jalan Imam Munandar. Setiap kendaraan yang berasal dari pusat kota dan menuju arah simpang Harapan Raya diharuskan melewati fly over. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan kendaraan dari Jalan Nangka ataupun menuju Nangka bisa berbelok tanpa harus berhenti di persimpangan. Kalau ini terealisasi maka Pekanbarupun setara dengan Jakarta. Pokoke kalau jadi hebatlah.

Tentulah kita nak menengok pula berapa jumlah duit yang diperlukan dan dari mana datang duitnya? Jalan layang yang memiliki panjang sekitar 600 meter itu membutuhkan dana pembangunan hingga Rp. 75 milyar satu titik. Diharapkan,

256

Tabrani Rab

dana pembangunan sepenuhnya berasal dari APBN karena lokasi pembangunan bagian dari jalan nasional. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau ketika itu Firdaus MT, yang telah terpelanting dan masih tersengkang menuju kursi walikota Pekanbaru menyatakan dana sebesar itu merupakan kucuran tahap awal oleh pemerintah pusat yang diserahkan langsung ke Pemprov Riau. Pada prinsipnya Menkeu dan Banggar DPR RI sudah menyetujui rencana kita membangun fly over atau jalan layang di Pekanbaru, untuk tahap awal sudah disetujui anggaran sebesar 23 milyar.

Ketika saya hendak memeriksa pasien di rumah sakit saya di Jenderal Sudirman seorang keluarga pasien yang saya kenal baik mengeluh kepada saya “Waduhh Ngah…., lama kami dalam perjalanan menuju rumah sakit ni Ngah, dah semakin kuat sesak abang kami. Untunglah dapat tertolong”. “Apa pasal?”, tanya saya.

“Macet Ngah…. Hampir satu jam kami diperjalanan, katanya ada pembangunan fly over. Tapi kami tak ada melihat orang bekerja”.

Tentulah dalam hati saya, macet dalam menghadapi kemacetan.

Agaknya fly over ini mengikuti jejak kakaknya venus PON XVIII. Tanya kenapa? Pembangunan Fly over ini terbengkalai alias terkendala dana. Kalau sudah begini berbagai koran berteriak-teriak “Anggaran proyek bermasalah”. Tidak optimalnya pekerjaan pembangunan fly over membuat Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah tegas. Dinas Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab untuk pengerjaan sarana infrastruktur tersebut diminta segera mencarikan solusi. Langkah ini menjadi perhatian ekstra, karena terkendalanya akses penyeberangan jalan tersebut berimbas kepada pelayanan kepada masyarakat. Namun, hingga saat ini belum terlihat solusi yang dilakukan terhadap akses transportasi yang diharapkan final di tahun 2011 mendatang.

Tak ketinggalan pula Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit mengatakan, proses pengerjaan fly over idealnya tidak boleh terkendala. Sebab pihak Dinas PU bersama kontraktor yang diberikan tanggung jawab sudah memiliki kesepakatan Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

257

untuk pengerjaannya. Saat ditanyakan mengenai permasalahan finansial yang menjadi faktor penyebab terkendalanya pengerjaan fly over di Jalan Sudirman-Imam Munandar itu, dia mengatakan, permasalahan tersebut idealnya tidak terjadi. Bahkan, dia menilai sanksi bisa saja diberikan, jika instansi terkait dan pihak yang diberikan tanggungjawab tidak melaksanakan tugas seperti yang telah diamanatkan. Pak Wagub pasti tahu bahwa duit bukan segalanya, tapi tak tahu bahwa tanpa duit akan hilang segalanya.

Bisa saja tak jadi jalan layang timbul jalan melayang, alias berjalan di awang-awang Namun Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, Ahmad Ismail belum dapat memberikan solusi konkrit untuk penyelesaian permasalahan yang dapat berimbas pada target penggunaan menjelang PON 2012 mendatang. “Mudah-mudahan tidak lama lagi, permasalahan yang dialami dapat teratasi. Kita juga akan mengkoordinasikan dengan pihak kontraktor agar dapat lebih proaktif�, imbuhnya Lebih baiklah kita menyanyikan “Patah hatiku, membawa derita, merajuklah diri, merajuk sampai tak tentu haluan. Kuharap janjimu, kuharap janjimu bahagia selalu, sayangggg, rupanya patah ditengahlah jalan�. Apa yang dapat disimpulkan? Berhentilah menampilkan kebebalan ini dan impian, tak ada tu dooo. Sudah terlalu banyak yang menjadi korban karena pembangunan kota ini. Rakyat masih juga bersabar. Tak usah lagi engkek ...he he ...

258

Tabrani Rab

Bukan Untung Tapi Buntung

S

atu kali saya pun teringat ketika saya makan siang dengan

Saleh Djasit yang waktu itu Gubernur Riau. Saleh pun bilang “Ngah...Ngah… sampai saat ini belum ada investor yang masuk ke Riau padahal saya sudah menjadi gubernur 4 tahun. Kalau investor ini masuk dapat jugalah menyerap tenaga kerja”. Sayapun membalik-balik laporan dari investor yang menanam modalnya ke dalam negeri. Masya Allah, terbalik. Lebih banyak yang menarik modal ke luar negeri ketimbang kedalam negeri. Maka kumpulan amat-amat alias pengamat-pengamat ekonomi menyatakan faktor keamanan menyebabkan larinya modal dalam negeri ke luar negeri. Pengamat lain berpendapat pula tak ada jaminan hukum.

Sekalipun buruh Indonesia itu lebih murah dari buruh Vietnam tapi kalau disapu ketidakpastian hari ini undang-undang begini, besok begitu yaa kacau lah. Entah mana bagian pusat, entah mana bagian propinsi, entah mana bagian kabupaten yaa bingunglah.

Tentu saja pertanyaan pertama dalam benak investor ini adalah “Ada ndak untung?”, kalau tak untung tentu buntung.

Yaa… seperti RAL yang sekarang berganti nama menjadi Riau Air (RA) jugalah, kalau dana terus disuntikkan, dana APBD lah. Kalau begini semua orang pandai. Sebab yang disebut duit itu bukan yang diangan-angan tapi yang ditangan. Pepatah Melayupun bilang “Mengharapkan hujan di langit, air ditempayan bocou dicurahkan”. Ya.. akibatnya beginilah.

Entah apa cerita tiba-tiba terdengar keinginan untuk menambah saham Riau Bangkit. Yang hebatnya lagi membebani APBD

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

259

padahal bak kata orang Singapura ndak amuah yang ditanam tu tumbuah. Apa kata walikota Syamsurizal? “Ini memang untunguntungan. Mudah-mudahan RAL beruntung, kalau diberikan deviden. Kalau sekarang uang kita tidak habis, uang itu tetap ada dan ini diakui oleh Riau Air, jadi kita tidak rugi�.

Syamsurizal masih menambahkan ada dua perusahaan daerah yang sejak beroperasi belum memberikan keuntungan ke Pemko.

Yaitu Riau Air dan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Untuk PT BPR Pemko menanamkan modal sebesar 3 miliar. Ia menjelaskan Riau Air akan kembali beroperasi. Rugi kalau tidak diambil peluang dan kesempatan ini. Kalau kesempatan ini diambil oleh orang lain, misalnya ada bank lain yang menanamkan modalnya disini, ini merugikan bagi kita. Oleh karena itu peluang ini harus dibaca oleh pemerintah dan harus mampu menyediakan modal bagi Riau Air untuk meraup keuntungan dari pertumbuhan ekonomi. Nampaknya kita harus melihat petinggi-petinggi daerah ini memang harus dimandikan dengan mandi ala kampung saya Bagansiapi-api, namanya mandi tolak bala. Apa maksudnya?

Supaya rezeki yang dihambur-hamburkan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak.

Syamsurizal menilai perlunya penyuntikan dana untuk Riau Air. Ia menyatakan Riau Air sendiri tidak dalam kategori merugi, karena uang Pemko sebesar 2 miliar sampai sekarang masih dalam keadaan utuh. Terkecuali semua modal yang ditanamkan disana habis, maka baru bisa dikatakan perusahaan dalam keadaan merugi.

Rugi jika Pemko tidak mengambil kesempatan menanamkan modal. Kota Pekanbaru adalah salah satu kota di Propinsi Riau yang pertumbuhan ekonominya diatas rata-rata nasional. Saat ini secara nasional pertumbuhan ekonominya sebesar 6 persen per tahun, sedangkan di propinsi Riau pertumbuhan ekonominya mencapai 7 sampai 8 persen.

Kepala biro ekonomi, Adizar menyatakan Pemprov Riau tidak begitu merespon ancaman dari beberapa pemegang saham yang ingin menarikkan sahamnya di Riau Air. Pasalnya para pemegang

260

Tabrani Rab

saham hanya mendapatkan beban utang, bukan pengembalian dana yang telah ditanamkan di maskapai kebanggaan Riau itu. Cakap siapa yang betul ni, Syamsurizal atau Adizar. Kalau orientasinya bisnis tentu yang diharapkan untung, tapi kalau orientasinya sodakoh jelas bukan untung tapi pahala. Cuma bersedekah itu pada yang kurang mampu, bukan pada provinsi Riau yang konon pertumbuhan ekonominya 7 – 8 %. Tapi kalau ada tujuan lainnya tak tahulah, entah itu kasihan, entah terima kasih ataupun balas jasa.

Aneh tapi nyata. Disatu pihak kita perlu K2I untuk Riau 2020 tapi dilain pihak duit ini menguap entah kemana. Boleh-boleh saja kita optimis tapi sedang BUMD katakanlah Riau Air terkelepok, tiap tahun minta suntik dari Pemprov. Karena itu tak usahlah kita main-main lagi dengan holding company segala. Secara lahiriyah ekonomi itu harusnya bebas. Tak bisa do bahkan diharamkan pemerintah membentuk perusahaan sebab pasti dibelakangnya berbuyutanlah KKN selain dari memperkecil bidang swasta. Mau tak mau APBD terseret juga. Berfikir menjadi holding company dari perusahaan-perusahaan yang bangkrut untuk mengangkat perusahaan-perusahaan ini pada hakekatnya adalah mimpi kesiangan.

Sudahlah, kalau RAL tak mampu terbang dikayuh sajalah.

Kuburkanlah mimpi-mimpi mendapat untung besar dengan menggerogoti APBD, paling ujung-ujungnya bangkrut juga. Yang jelas dah berhamburan duit Riau ini entah kemana. Lantaknya lah, pokoknya dari pada banyak berbuat dan bercakap yang menimbulkan mudharat pada masyarakat lebih baik diam alias berpuasa. Marhaban ya Ramadhan, marhaban ya gubernur, marhaban ya walikota ‌ marhaban semuanya ‌ Lantaknya lah ‌

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

261

Pemilukada Lillahitaala

D

i bulan yang suci ini usai sembahyang subuh tak ada kerja yang paling enak kecuali berbaring dan membaca koran.

Dalam keadaan mata yang remang-remang redup karena menahan kantuk terbacalah oleh saya salah satu judul berita “KPU Pekanbaru Menyerah. Tak Sanggup Gelar Pemilukada Ulang Dalam 90 Hari.

Ketidak jelasan Dana Jadi Alasan “. Mata sayapun jadi terbuka lebar.” Macam mana nak kerja kalau tak ada duit. Kalaupun ada yang mau kerja tanpa duit tentu nama sukarela. Ini namanya, “Pilkada Lillahi Ta’ala“, kata saya dalam hati.

Kabar pengunduran pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilukada Kota Pekanbaru ternyata bukan sekadar wacana belaka. KPU Pekanbaru sudah melayangkan surat bernada pesimistis tidak bisa menggelar coblos ulang sesuai batas waktu 90 hari yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam surat tertanggal 19 Juli yang dikirim ke KPU Riau dan ditembuskan ke sejumlah lembaga, termasuk DPRD Pekanbaru, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pekanbaru Makmur Hendrik menyatakan lembaga yang ia pimpin tidak bisa menggelar pemungutan suara ulang sesuai jadwal, kendati kekurangan dana sebesar Rp 4 miliar bisa dipenuhi.

Surat KPU Pekanbaru tersebut membuat Ketua DPRD Pekanbaru Desmianto gerah. “Belum bekerja sudah pesimistis.

Ini bukan soal anggaran, tapi kemauan menjalankan mandat MK (Mahkamah Konstitusi). Saya kaget baca surat ini. KPU sebaiknya berkonsentrasi penuh dalam menjalankan tahapan pemungutan

262

Tabrani Rab

suara ulang. Urusan pendanaan merupakan ranah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan DPRD Pekanbaru. Jangan KPU mengeluh soal dana. Itu bukan kewenangannya. Laksanakan aja tahapan, jangan pesimistis begitu. KPU Pekanbaru akan berhadapan dengan MK bila mengingkari putusan yang sudah ditetapkannya. Kalau diundur, itu urusan KPU dengan MK. Bukan dengan dewan,� kata dia.

KPU Pekanbaru membutuhkan dana sebesar Rp 7,4 miliar lebih untuk pelaksanaan PSU. Sebesar Rp 3,9 miliar dipakai untuk pengadaan logistik dan distribusi dan Rp 3,5 miliar untuk honor pelaksana pemilukada. KPU Pekanbaru sebenarnya masih memiliki sisa dana sebesar Rp 3,5 miliar dari penyelenggaraan Pemilukada Pekanbaru 18 Mei 2011. Dengan demikian KPU Pekanbaru membutuhkan dana tambahan sebesar Rp 3,9 miliar.

Kekurangan dana inilah yang dijadikan alasan sehingga Makmur Hendrik dan kawan-kawan hingga kini juga belum memulai tahapan pemungutan suara ulang. Sementara waktu tersisa hanya sekitar 50 hari lagi setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan coblos ulang pada 24 Juni lalu.

Kata Ketua DPRD Pekanbaru itu secara teori memang betul.

Tapi untuk mempraktekkanya tu yang sulit. Manalah ada dizaman ini yang tak memerlukan duit. Kalaupun masih ada cuma buang angin alias kentut, tapi imbasnya orang terdekat akan menutup hidung. Buang air kecil saja di WC umum sudah seribu rupiah.

Kalau buang air besar lebih besar lagi.

Apa lagi beritanya? Pertemuan segitiga antara DPRD Pekanbaru, KPU Pekanbaru dan Pemko Pekanbaru untuk membahas persiapan anggaran dana pemungutan suara ulang (PSU yang berdurasi dua jam itu berlangsung panas, diwarnai interupsi dua kubu pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Golkar merupakan satu dari lima partai politik yang mengusung pasangan Septina Primawati Rusli-Erizal Muluk

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

263

(Berseri). Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), satu dari enam parpol yang mengusung duet Firdaus MT-Ayat Cahyadi (PAS), membela Dorman. Sabarudin dan didukung rekannya di Fraksi PKS, Muhammad Fadri, menilai penujukan Dorman sebagai Plt. Sekko oleh wali kota saat itu, Herman Abdullah, sudah sesuai undang-undang. Keluarnya Dorman dari ruang rapat ternyata tidak membuat sejuk ruang rapat. Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar, Sahril berkali-kali terlibat baku mulut dengan politisi PKS, Muhamad Fahdri.

Saat diberi kesempatan menyampaikan perkembangan proses persiapan pemungutan suara ulang, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pekanbaru Makmur Hendrik lebih banyak mengemukakan kendala yang dihadapi para komisioner, terutama ketidakjelasan soal dana. Dia punya menyatakan, coblos ulang tidak akan bisa terlaksana sesuai batas waktu 90 hari sejak amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 Juni lalu. “Kami tidak memiliki dana,” kata dia. Makmur menegaskan, dipaksa atau digantung pun, ia tak akan mau menggunakan dana sisa itu untuk memulai tahapan pemungutan suara ulang sebelum jelas legalitasnya. “Saya dan kawan-kawan KPU tak mau masuk penjara,” kata dia. Makmur menyatakan siap menanggung segala resiko tidak mematuhi perintah Mahkamah Konstitusi untuk menggelar coblos ulang dalam 90 hari. Sementara anggota KPU Pekanbaru, Fachri Yasin membantah KPU ditunggangi apalagi disetir untuk mengakomodir kepentingan pasangan tertentu. “Siapa bilang disetir? Kami tetap independen,” ujarnya. “Kami jalankan tugas berdasarkan prosedur. Tidak benar kami disetir,” tegasnya.

Semoga saja suasana pertemuan yang panas tidak terulang di pertemuan kedua. Hati boleh panas tetapi kepala harus dingin apalagi di bulan ramadhan yang suci ini. Dengan niat Lillahi Ta’ala (bukan kepentingan tertentu) pasti akan melahirkan solusi yang baik untuk semua pihak. Kalau kendalanya masalah dana

264

Tabrani Rab

yang dibahaslah masalah dana, jangan merayau ke hal lain-lain.

Kalau tidak dengan niat Lillahi Ta’ala jangan diharap akan lahir Pemilukada yang baik. Sebab takkan mungkin ada pihak lain yang akan menyandang dana. Kalaupun ada namanya menjadi Pemilukada Lillahi Ta’ala.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

265

Ulang Tahun Lepai

T

epatlah pada hari Selasa, 9 Agustus 2011 HUT Provinsi Riau diperingati di Gedung DPRD yang megah. Sang Ketua DPRD memberikan sambutan yang panjang lebar. Gubernur memberikan harapan yang segunung. Pokoknya hebatlah. Namun harus ada yang kita kenangkan, puluhannya sudah mendahului kita. Ada satu dua sosok pendiri provinsi ini yang sudah tampak reot, Wan Galib dan beberapa tokoh pejuang pembentukan Provinsi Riau seperti H Wan Ghalib bersama veteran lainnya, mantan Wakil Gubernur Riau Raja Abdul Azis untuk menghadiri sidang akbar HUT Riau.

Namun yang herannya Tenas Effendi yang tidak tampak batang hidungnya. Usut punya usut ternyata Budayawan Riau ini pulang yang dikarenakan tidak mendapatkan tempat duduk di perayaan momentum kebanggaan daerah. Apa komentar Tenas? “Saya tidak dapat tempat duduk. Mendingan saja pulang,� kata Tenas Effendi.

Konon sang pemuka masyarakat Riau ini sempat sampai tiga kali ia disuruh pindah duduk oleh panitia HUT Riau. Maka, dengan rasa terpaksa karena tidak ada kejelasan tempat duduk itulah Pak Tenas pun meninggalkan perayaan HUT Riau yang dihelat di DPRD Riau. Bolehlah kita bertanya ihwal penyebab pulang sang budayawan Riau ini. Mungkinkah beliau merajuk atau mengamuk atau keduanya sekaligus ? Kalau tidak karena merajuk atau mengamuk minimal karena mengkol alias gondoklah.

Ketua DPRD Riau HM Johar Firdaus mengaku tidak tahu kabar tentang budayawan Riau H Tenas Effendy terpaksa pulang

266

Tabrani Rab

karena tidak dapat tempat duduk. Meski begitu Johar Firdaus mengaku akan minta maaf kepada Tenas Efendi. ‘’Kalau itu saya akan minta maaf. Saya akan telepon langsung beliau,’’ ujar Johar.

Johar mengakui sudah memberi tahu staf soal penempatan kursi harus hati-hati. Jangan orang yang harusnya di depan tapi di tempatkan di belakang. Tapi hanya bisa sampaikan saran namun secara teknis ia kan terbatas. ‘’Nanti dalam rapat pimpinan akan kita bicarakan. Tapi saya rasa ini tidak kesengajaan saja,’’ katanya.

Namun Tenas Effendy mengatakan, jika dirinya sama sekali tak mempermasalahkan kejadian itu. Menurutnya, hal itu sudah berlalu dan tak ada permasalahan dan berprasangka baik. ‘’Sampai sekarang saya belum dihubungi oleh Ketua DPRD Riau,’’ kata Tenas. Macam mana tidak sengaja Pak Ketua. Tokoh sekelas Tenas Effendi sampai disuruh pindah tiga kali. Tenas pun menyarankan agar pelaksanaan acara seperti itu hendaknya dilakukan secara terencana, baik sistem administrasi dan juga disiplin dalam acara.

Jika merunut pada budaya Melayu itu santun dan disiplin serta tepat waktu. ‘’Hal-hal seperti ini harus diperbaiki, jangan sampai berlarut-larut, karena dampaknya tidak baik bagi masyarakat,’’ ujarnya.

Memang suasana rapat paripurna istimewa DPRD Riau dengan agenda peringatan HUT Provinsi Riau ke-54 semula berlangsung hikmad. Namun saat Gubernur Riau M Rusli Zainal menyampakan pidato sambutan, muncul kegaduhan. Adalah belasan mahasiswa yang berada di tribun atas, tempat pemain musik pengiring berada menggelar aksi demo diam. Tindakan BEM UIN membentang spanduk bertuliskan “Selamat HUT Provinsi Riau ke-54. Rusli Zainal Gagal” merupakan fakta sesungguhnya.

Tindakan aktivis dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Pekanbaru ini sontak menimbulkan kericuhan. Betapa tidak, petugas Satpol PP Pemprov Riau dipimpin langsung Kepala Satpol PP Mukhtar Amin langsung “memburu” mahasiswa itu ke lantai dua gedung tersebut. Spanduk yang dipegang Presidem BEM Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

267

Pekanbaru langsung direbut, dan para aktivis diamankan. Bentuk “pengamanan” itu tidak berhenti di situ, M Ade dan mahasiswa lainnya menjadi sasaran pemukulan. Akibatnya, wajah Ade mengalami lebam bekas pukulan.”Abang-abang sendiri kan bisa menganalisa apa yang dapat dibanggakan dari proyek-proyek K2i yang gembar-gemborkan Gubernur Riau Rusli Zainal. Bahkan, pada penyelenggaraan HUT Riau hari ini juga tidak menyentuh masyarakat miskin. Mereka membagi-bagikan pakaian Muslim dan cenderamata lainnya. Coba hadiah itu dibagikan kepada masyarakat miskin tentu sangat bermanfaat,” tukasnya lagi.

Mereka memang tidak berorasi, namun mereka membentangkan spanduk besar yang bertuliskan; “Selamat HUT Provinsi Riau ke54. Rusli Zainal Gagal”.

Kalaupun Rusli Zainal tak boleh dikatakan gagal, jangan brutallah. Pak Morokan dapat lebih persuasif. Buatlah seperti mengamankan mobil dinas, kan sangat persuasif sehingga sampai bertahun-tahun masih ada yang belum ditarik kalau tak mau disebut gagal.

Selamatlah Ulang Tahun Riau. Pemimpinnya hidup terjamin, rakyatnya hidup melampin. Dua peristiwa yang mewarnai HUT Riau diatas menunjukkan bahwa HUT Riau tahun ini lepai.

Apakah harapan untuk mengembangkan Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di kawasan Asia Tenggara tahun 2020 alias Visi Riau 2020 akan terwujud?. Paling tidak menjadi sebuah impian, dan selama masih ada impian selama itu pula ada harapan. Namun di balik itu kehidupan rakyat banyak yang telah kehabisan hutan dan kebagian limbah, kemiskinan dan penderitaan. Inilah yang harus kita renungkan.

268

Tabrani Rab

Beraninya dengan yang Kecil Sih...

E

ntah saya tersalah kata, yang besar tak disebut gelar yang kecil tak disebutkan nama, yang tua dengan tuahnya yang muda dengan takahnya, begitulah pokoknya acara petatah-petitih kala menikahkan anak. Di bulan suci ramadhan ini banyaklah manusia ingin meningkatkan amalnya, terutama qiamullail. Salah satu tersebut adalah langkah Satpol PP Pekanbaru dengan cara memberantas maksiat, tempat hiburan malam dan narkoba yang dikenal dengan Pekat alias penyakit masyarakat. Paling tidak dari gerakan moral yang dilakukan oleh pihak Satpol PP diharapkan dapat mengurangi tingkat kemaksiatan di Kota Pekanbaru yang bertuah ini.

Kota Pekanbaru ini betul-betul kota maksiat dan boleh juga disebut kota laknat. Sudahlah banjir, jorok dengan timbunan sampah yang mengherankan lagi anak-anak belasan tahun dijadikan korban discotik. Sekali waktu saya ke kantor Walikota mengusulkan agar ditutup saja discotik-discotik ini kalau memang pemerintahan tak sanggup untuk mengawasinya baik dari gelombang narkoba maupun dari gelombang kehancuran remaja. Tak cukup dua-tiga kali razia saja atau razia hanya di bulan ramadhan, apalagi sifatnya tebang pilih. Kalau perlu tutup tempat hiburan malam dimaksud karena mudharatnya sangat besar sementara manfaatnya hampir tidak ada. Suai‌. Kalau tak suai tentu ada keuntungan pribadi yang didapat.

Nah, bagaimana penanganan Pekat di bulan suci ini? Fokus dalam razia nantinya adalah tempat-tempat yang dianggap

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

269

rawan maksiat seperti warung remang-remang, wisma dan hotel. Selain itu, tempat-tempat yang diduga rawan akan tindak kriminal seperti tempat hiburan seperti panti pijat dan karaoke.

Riau Pospun memuat “Razia Penyakit Masyarakat (Pekat) yang dilakukan Satpol PP terkesan tebang pilih. Tempat hiburan besar yang terletak di jalan Tuanku Tambusai, Jalan Sudirman dan Jalan Sukarno Hatta terlihat terbuka, namun hanya dilewati saja.

Untuk kita ketahui biasanya untuk menangguk ikan, nelayan memakai dua jenis tangguk. Kalau mata tangguknya rapat maka akan tertangkaplah segala jenis ikan mulai dari ikan bilis sampai ke ikan senohong. Tapi bila mata tangguknya jarang maka yang dapat hanya ikan-ikan besar saja, karena sasarannya memang ikan besar. Nampaknya tangguk Satpol PP ini aneh bin ajaib, entah tangguk rapat entah tangguk jarang. Yang jelas tangguk abunawas Satpol PP ini diluar logika karena hanya berhasil menjaring ikan kecil. Kalau nelayan yang diharapkan ikan besar karena harganya tinggi, tapi Satpol PP suka ikan kecil, ikan besar walaupun dapat dilepaskan kembali barangkali untuk bibit.

Riau Pos menambahkan “Razia pekat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru malam tersebut hanya mendatangi wisma-wisma kecil saja. Sementara di tempat hiburan besar yang dilewati terindikasi sedang buka dilihat dari sepeda motor pengunjung yang banyak di parkiran tempat hiburan tersebut. Ketika ditanya kepada Kepala Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, Erward, dinyatakannya bahwa sebelumnya mereka sudah melakukan razia ditempat hiburan di Jalan Tuanku Tambusai tersebut, namun tutup. Sementara pada malam itu mereka hanya melakukan razia pada tujuh wisma saja. ‘’Kemarin tempat hiburan itu sudah kita razia namun tutup, besok kita razia lagi. Jika ternyata tetap buka dan melakukan pelanggaran maka akan kita tindak,’’ ujar Erward. Tapi setelah sepuluh hari berlalu tindak tegas yang dijanjikan belum juga terwujud. Kalau saya berprasangka baik saja, mungkin Satpol PP belum sempat ataupun lupa dan mudah-mudahan saja tidak lupa ingatan.

270

Tabrani Rab

Ditanya apakah akan dikenakan denda pada mereka yang terjaring, Erward mengatakan tidak. ‘’Saat ini kita tidak memungut denda, kalau ada anggota yang memungut denda, nanti akan kita beri sangsi,’’ kata Erward. Selain mengamankan masyarakat yang tidak memiliki kartu identitas tanda pengenal, petugas juga menilang sound sistem dari kedai tuak yang buka pada malam hari itu. ‘’Kita tilang speaker-nya agar pemilik kedai tuak jera menjual minuman keras,’’ ujar Erdawrd.

Bagaimana dengan razia warung yang menjual makanan?

Jawabnya mudah ditebak. Karena kota ini mesti bersih maka tinggal mengirim Satpol PP ketempat ini untuk menangkap dagangan dan pedagang ini. Maka terdengarlah tangisan pedagang-pedagang kecil ini. “Tak ada hidup kami lagi do Pak, anak kami banyak untuk bersekolah, tak usahkan beli baju baru, perut saja tak terisi, ho...hoo....hoo, lontong…. eh tolonglah Pak”.

Apa yang dapat disimpulkan? Di zaman resesi ekonomi ini dimana duit memang mendorong orang untuk berbuat maksiat maka tindakan pemerintah yang tidak tegas justru makin mempercepat proses kemaksiatan ini. Kapan saja apalagi di bulan yang suci ini janganlah ada kebohongan diantara kita. Dalam menumpas maksiat janganlah terjadi walau kita mendengar tapi telinga dipekakkan, kita melihat tetapi mata dibutakan. Bila hal ini terjadi maka kehancuran generasi yang akan datang yang tak dapat diperbaiki.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

271

Sedekah Politik

D

i Riau akhir-akhir ini hampir setiap hari kita mendengar gegap gempita persiapan pemilukada calon bupati/wakil bupati Kampar dan terkendalanya pemilukada ulang walikota/ wakil walikota Pekanbaru. Ini menunjukkan keinginan manusia untuk memegang jabatan. Maka tak heran bila terjadi sedikit senggol sana senggol sini, sikut sana sikuit sini. Namun pasangan bupati/wakil bupati maupun walikota/wakil walikota terlihat cukup intim, akur, kompak dan harmonis. Mudah-mudahan saja kekompakan ini dapat berjalan sampai akhir jabatan dan bila perlu berlangsung pada priode berikutnya.

Di tengah hiruk pikuk pemilukada di Kampar dan Pekanbaru ini, tiba tiba kita mendengar ada kejadian aneh tentang mundurnya Dicky Chandra dari jabatan wakil bupati Garut. ’’ Memang saya akan mengundurkan diri,’’ ujar Dicky kepada wartawan. “ Alasan pertama terjadi ketidakselarasan dalam menjalankan tugas.

Sehingga tidak bisa mendampingi Bupati Garut Aceng Fikri dengan baik. Kalau tidak sinkron dalam kinerja, jadi korban masyarakat dan para PNS. Sehingga perlu ada yang mengalah, karena itu saya mengalah dan mengundurkan diri, “ jelas wabup Dicky lagi.

Sekarang timbul pertanyaan kenapa pasangan yang pada awal jabatan kelihatan begitu kompak menjadi berantakan di tenga jalan ? Tentu penyebabnya bermacam-macam, ada yang beda prinsip, beda pandangan, beda kepentingan, pokoknya yang pasti terjadi perbedaanlah. Kejadian yan g sama juga ditemua di Riau baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota.

272

Tabrani Rab

Cuma kadarnya saja yang berbeda. Mulai dari kurang harmonis sampai pada tidak bertegur sapa. Indikator yang paling mudah dapat dilihat pada pencalon priode berikutnya. Di Riau hampir semua pasangan berpisah pada pencalonan priode kedua, kecuali pasangan Anas Maamun – Suyatno di Rohil. Walaupun ada yang berpendapat bila wakil tetap menjadi wakil pada priode selanjutnya berarti tidak naik kelas. Kalau begitu bupati, walikota ataupun gubernur incumbent tinggal kelas dong. He...he...he mungkin sayang meninggalkan kelas kali. Kalau tak dibatasi undang-undang mungkin ada yang mau tak naik kelas seumur hidup seperti zaman orde baru. Kalaupun dikatakan sengsara, ya sengsara membawa nikmatlah. Dari pada ingin naik kelas malah terjungkal alias nikmat membawa sengsara.

Dalam mendapatkan jabatan ini berbagai manuver sering dilakukan. Di beberapa daerah di luar Riau ada Bupati yang telah menjabat dua priode rela maju sebagai wakil pada priode berikutnya. Ada pula yang mencalonkan diri di daerah lain pada priode ketiganya. Di Kabupaten Meranti ada kades yang rela melepaskan jabatan demi menjadi sekdes yang nota bene PNS. Pokoknya biarlah turun kelas asal masih ada jabatan, dari pada tidak ada jabatan sama sekali yang menimbulkan post power syndrome.

Nampaknya menjadi kepala daerah ini bukan saja ditentukan oleh usaha, faktor nasib juga sangat menentukan. Ada yang sudah tiga kali menjadi balon tak juga berhasil, bahkan ada yang mencoba di beberapa daerah tetapi tetap juga gagal. Ironis ada yang rela menurunkan status dari calon gubernur pada priode sebelum menjadi calon bupati atau calon walikota masih juga gagal. Kalau begini kembalilah kepada petatah petitih orang-orang tua kita “ Bukanlah salah bunda mengandung, memang suratan badan yang tidak beruntung “.

Ihwal sekitar tertundanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kota Pekanbaru dari 14 September sesuai keputusan MK begitu menghangat di Pekanbaru. Kedua saling mengeluarkan Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

273

statement. Seperti yang dilansir surat kabar “ Mendatangai MK dengan mengajak turut serta Pemko, Panwaslu dan DPRD ke Jakarta bersama, menurut penilaian kami, KPUD tidak independen sebagao pelaksana pemilihan suara ulang (PSU)”, kata Sekretaris koalisi PAS Muhammad Fadri. Ketidakpuasan atas penundaan PSU dilanjutkan oleh kubu PAS dengan melakukan gugatan hokum ke PTUN. Apa saja materi gugatan kubu PAS ini? Gugatan pertama ditujukan kepada Gubri dan Mendagri tentang status pejabat walikota Syamsurizal yang dinilai menyalahi UU No. 32. Gugatan kedua jabatan Sekretaris Kota yang diduduki HM. Wardan yang diangkat oleh Syamsurizal yang berstatus pejabatan sementara tapi berani mengangkat setko yang definitif. Disamping itu penilaian PAS menyangkut dinamika diinternal KPUD Pekanbaru seperti pergantuan ketua KPUD Pekanbaru serta deficit angaran di KPUD merupakan alas an yang mengada-ada dan dicari-cari.

Sesumbar kubu PAS siap dilayani pejabat walikota Pekanbaru Syamsurizal selaku pihak yang bertanggungjawab penuh atas dana PSU. Syamsurizal menyatakan dirinya siap meladeni gugatan dari pasangan PAS, sebab menurutnyas dirinya tidak merasa bersalah ataupun melanggar ketentuan peraturan yang ada selama menjabat walikota.

Sejauh ini kendala utama dari tertunda PSU Pemilukada Kota Pekanbaru adalah masalah dana. Ketiadaan dana ini membuat ada pihak yang merasa malu sehingga sanggup merogoh kocek pribadi untuk membantu KPU.” Tidak ada intervensi kepada KPU. Kita murni ingin membantu KPU saja. Malu Pekanbaru dan Riau yang dikenal kaya gagal melaksanakan PSU karena tidak ada uang “ ujar Kordia Pasaribu mantan Ketua DPC PDIP Pekanbaru ini.

Nampaknya gayungpun bersambut, Noviwaldy salah seorang pengurus DPD Demokrat Riau yang juga anggota DPRD Riau siap membantu RP 1 milyar.

274

Tabrani Rab

Konon dana PSU yang dibutuhkan KPUD Pekanbaru sekitar Rp 7 milyar. Kalaulah betul Pemko tidak memiliki dana untuk PSU ini dan kalaulah betul Kordias Pasaribu dan Noviwaldy bersedia membantu kenapa hal ini tidak dikondisikan sehingga menghasilkan solusi yang baik, yang mungkin saja megetuk hati donator lain untuk membantu, kalau perlu lakukan usaha pengumpulan koin yang begitu ngetrend akhir-akhir ini. Memang beginilah dinamika kehidupan, kalau ditakdirkan punya rezeki lebih bersedekahlah, dan kalau dalam keadaan tidak mampu jangan malu-malu menerima sedekah. Kepada yang berkelebihan rezeki juga diimbau janganlah bersedekah itu cuma kepada KPUD saja, bersedekah jugalah kepada yang lain yang sanga membutuhkan.

Bila kepada KPUD misalnya sanggup bersedekah RP 1 milyar, hendaknya kepada anak yatim, fakir miskin dan rumah ibadah lebih berlipatganda, karena sedekah yang ikhlas akan mendapat balasan dari Allah di akhirat. Amin. Selain sedekah ikhlas diakhir zaman ini sering terjadi pemberian berm otif ada udang dibalik batu, manikkan status, menutupi kesalahan dan kamuflase.

Walaupun sebagaimana dinyatakan oleh Kordias Pasaribu bahwa tidak ada maksud tertentu dan tidak pula bermasud mengintervensi KPUD, namun terkesan bantuan itu berasal dari simpatisan PAS sedang dari simpatisan Berseri belum terdengar.

Yang jelas ada pihak yang suka PSU diperlambat dan ada pihak yang berharap sangat PSU lebih cepat, dan ini sangat tergantung kepada kepentingan dan tujuan. Seperti kata pepatah minang, “ Condong mato ka nan rancak, Condong salero ka nan lamak�.

Ya begitulah kenyataannya. Cuma ingat-ingatlah tidak ada yang dapat menjamin bahwa nan rancak itu akan rancak selamanya dan nan lamak itu akan lamak seterusnya.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

275

Negeri Seribu Tugu

N

amanya sangat keren, sehingga sangat asing bagi orang kampung saya. Tak usahkan nak menyebutnya, nak membacanya saja lidah sudah terkilir, apalagi mengetahui arti “Countdown Timer “. Setelah membaca Koran barulah saya tahu bahwa artinya adalah “ Tugu PON XVIII Riau “. Tugu setinggi 9 meter ini menelan biaya 1 milyar rupiah yang didanai oleh sponsor dan pengerjaaannya oleh Dinas Kimpraswil Riau sejak tanggal 1 – 8 September 2011. Masih kata surat kabar tugu ini menggambar kedinamisan masyarakat Riau yang berbasis Melayu. Pada dinding tiang tugu terdapat logo PON dan buku dan dibawahnya ikrar masyarakat Riau dalam menyukseskan PON XVIII serta dilengkapi jam digital dipuncak tugu berukuran 1,5 X 1 m yang menerakan hari, jam, menit dan detik untuk penghitungan mundur satu tahun menjelang PON XVIII pada 9 September 2012 terhitung mulai jam 00.00 WIB 9 september 2011.

Seremonial peresmian tugu inipun sangat meriah, diresmikan oleh Ketua Koni Pusat Rita Subowo dengan mendatangkan artis ibukota Iwan Fals dan dua group band ibukota asal Riau Lyla dan Geisha. Konon alasan gubernur membangun tugu ini sebagai bukti sejarah bahwa even berskala nasional PON XVIII pernah digelar di Riau dan hitung mundur PON baru pertama digelas sejak PON I di Solo tahun 1938. Pokoknya diharapkan PON XVIII di Riau nantinya terbaiklah, secara klise kita kenal dengan tiga sukses; sukses penyelenggaraan, sukses prestasi dan sukses dalam cabang olah raga.

276

Tabrani Rab

Namun apa harapan selalu tidak sesuai dengan kenyataan.

Bentuk tugu tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, jam digital yang nak menghitung mundur 365 hari PON mati dan bisu. Ironisnya tugu yang seharusnya dilengkapi dengan prasasti dan buku tidak ada dan cat yang seharus kuning gading menjadi kuning seperti warna salah satu parpol. Seorang teman sambil iseng b ertanya kepada saya, “Jam tu kan otomatis Ngah, kalau dia mati macam mane pula nak menghitung mundur. Tentu ujungujungnya nanti lebih dari 365 hari. Kalau begitu jam di tugu PON tu mencelat Ngah“. Sambil makan kacang tojen lebih hari raya kemarin saya pun menjawab, “Nak lebih, nak kurang lantaknyolah.

Batang padi tecuat-cuat, apo nak ati buat”.

Tentang gonjang-ganjing tugu PON ini menarik rasanya kita menyimak pernyataan Ketua Harian PB PON Riau Syamsurizal, “ Memang sehari setelah peresmian jam tugu countdown mati karena persoalan aliran listrik. Namun karena sifatnya sementara, sekarang sedang kita perbaiki system listriknya”. Menurut Syamsurizal lagi, “Kini tugu yang terletak di jalan Cut Nyak Dhien tersebut sedang dikerjakan lagi oleh sponsorship yang ditunjuk. Mudah-mudahan selesai dalam waktu dekat“. Kalau begitu Ketua KONI meresmikan tugu yang belum selesai. Penatlah beliau tu datang jauh-jauh dari Jakarta, untung saja jam tak mati saat diresmikan. Mungkin juga karena peresmiannya pada tengah malam dan matapun dah mengantuk sehingga kelengkapan dan warna tugu tak terperhatikan lagi.

Sekarang timbul pertanyaan apakah Sang Ketua Koni Pusat tahu bahwa tugu yang diresmikannya itu belum selesai. Kalau tidak tahu tentu terkicuh tegak tu. Kalau sudah tahu tentu namanya peresmian tugu seremonial. Bagaimana pula kalau pura-pura tidak tahu ? Itu namanya aku rela dikicuh. Tapi yang jelas pembangunan tugu PON ini memang tergesa-gesa, tugu setinggi 9 meter itu selesai dalam jangka 8 hari. Entah dari mana awalnya ide itu, kalau bukan karena ide tiba-tiba boleh jadi karena ingin masuk kedalam Rekor MURI sebagai pembangunan tugu tercepat di Indonesia.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

277

Mungkin karena tahu saya ini selalu menulis di Tempias tentang hal-hal terkini di Riau, maka seorang teman lama menelepon saya. “Ngah jangan pula peresmian tugu PON XVIII Riau Ongah sentil di tulisan Ongah. Itu bagus tu Ngah untuk sejarah anak cucu kita di kemudian hari. Walaupun peresmian pada jam 00.00 tengah malam, masyarakat antusias Ngah menyaksikannya“.

Dalam hati saya belum tahu dia bahwa yang datang tu anak muda, lagi pula tujuannyabukan nak menyaksikan peresmian tugu, tapi karena ada Iwan Fals dan group band ibu kota. Seandainya hanya peresmian saja mungkin yang datang dapat dihitung dengan jari.

Di sisi lain masyarakat Pekanbaru ni kan haus hiburan, sedangkan penjual obat kaki lima saja ditonton beramai-ramai.

Mungkin karena belum waktunya Riau menjadi tuan rumah PON, maka kendalanya yang dihadapi cukup banyak. Seperti batalnya PT. Indah Kiat Pulp & Paper, PT. Wilmar, dan PT. Riau Andalan Pulp & Paper membantu Panitia Besar PON dalam membangun venues sehingga panitia harus mencari dana guna membangun venues dimaksud.Disamping itu masih banyak venues yang belum selesai walaupun waktu tinggal menghitung hari sebagai mana tercantum pada jam digital tugu PON yang mati sehari setelah diresmikan itu. Adapula pembangunan main stadium di Kompleks Universitas Riau yang sedang berlangsung konon diatas tanah sengketa sehingga masalah yang sudah rumit menjadi semakin rumit. Disamping itu masih sangat banyak venues yang dibangun yang belum selesai dan sangat tingginya daya listrik yang dibutuhkan saat PON berlangsung, sementara untuk mencukupi daya listrik kebutuhan masyarakat saja PLN masih kewalahan. Sehingga masyarakat berpendapat listrik di Pekanbaru bila musim kemarau kekurangan daya karena kapasitas air waduk PLTA Koto Panjang kekurangan, kalau musim hujan juga susah karena kapasitas air waduk berlebih. Baik air waduk kurang maupun air waduk berlebih keduanya dapat menyebabkan listrik mati. Kata orang Malaysia “serbe tak kene“.

Masih dalam rangka memerihakan PON XVIII Riau Tahun

278

Tabrani Rab

2010, pemerintah provinsi Riau dan pemerintah kota Pekanbaru sibuk berbenah diri mengantisipasi segala sesuatunya dan mempercantik diri. Ambil contohnya pembangunan jalan layang di persimpangan Jl. Sudirman–Jl. Tuanku Tambusai yang tendernya dimenangkan oleh perusahaan yang sudah pailit, sehingga pengerjaannya pun terhenti. Mungkin masih dalam rangka PON, katanya tugu pesawat terbang dipersimpangan Jl. Sudirman–Jl. Gajah Mada akan dibongkar dan dipindahkan ke depan Gedung Juang, sementara ditempat itu akan dibangun Tugu Zapin, sehingga akan menambah jumlah tugu di Pekanbaru.

Bila Inhil disebut Negeri Seribu Parit, Rokan Hulu Negeri Seribu Suluk, maka Pekanbaru layak disebut dengan Negeri Seribu Tugu.

Dari sekian banyak tugu di Pekanbaru saya sedikit merasa heran dengan Tugu Selais yang dibangun konon karena di Pekanbaru banyak ikan Selais. Menurut hemat saya rasanya lebih tepat bila yang dibangun Tugu Juaro, sebab ikan yang paling banyak di Sungai Siak dan mudah mendapatkannya adalah ikan juaro.

Kalau dulu memang ikan selais banyak di Sungai Siak, tapi karena sudah tercemar limbah populasi selais jauh berkurang. Sementara populasi ikan juaro katanya makin banyak, karena secara tak sengaja masyarakat Pekanbaru yang berdiam di sepanjang Sungai Siak setiap hari memberinya makan dengan ikhlas dengan cara buang hajat di sungai Siak. Mana tahu dengan dibangun tugu juaro akan membawa hikmah sehingga Riau akan menjadi Juaro (maksudnya juara) dalam pengumpulan mendali pada PON nanti.

Akankah setelah PON selesai nanti pembangunan Riau masih berlangsung pesat, masyarakat Riau akan semakin makmur, prestasi olahraga Riau semakin baik, atau akan kah fasilitas dan prasarana olahraga yang telah dibangun begitu banyak akan termanfaatkan. Kita tunggu saja, dan mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan. Tapi saya sangat meragukan itu. Contoh gedung Purna MTQ yang begitu luas dengan gedungnya yang indah ditambah pula bangunan rumah adat dari kabupaten di Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

279

Riau ala Taman Mini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Yang kita lihat sekarang gedung yang tidak terurus, sampah berserakan dimana-mana, bau kecingpun tercium di setiap sudut.

Kalau sudah begini siapa yang dipersalahkan dan siapa yang bertanggungjawab. Wallahu’alam Bissawab.

280

Tabrani Rab

Antara Demonstrasi dan Mutasi

D

ulu ketika saya masih duduk di bangku sekolah rakyat (SR), istilah sekarang SD, para gurupun menjelaskan kalau mau tahu musim hujan ingat suku kata akhir “ber� dari nama bulannya.

Maka hampir pasti dari bulan September sampai Desember musim hujan. Tapi dalil seperti itu nampaknya sekarang tidak berlaku lagi, tak jarang pada bulan September justru musim kemarau seperti yang di terjadi di Pulau Jawa saat ini. Begitu juga dengan musim tanaman berbuah, seperti musim durian, rambutan, rambai dan sebagainya sekarang tak lagi dapat diprediksi Bila musim-musim diatas pada saat ini tidak dapat diprediksi lagi, ada fenomena baru yang juga sepertinya sudah menjadi musim dan dapat pula diprediksi waktunya, yakni “musim mutasi�. Kapan waktunya? Biasanya beberapa saat setelah duduknya pejabat baru, baik itu bupati, walikota, gubernur, bahkan sampai ke presiden termasuk dekan dan rektor. Lalu timbul pertanyaan kenapa mesti ada mutasi. Pertimbangan objektifnya tentu sang pimpinan baru, butuh para bawahan yang proporsional dan professional dan merupakan pertimbangan masuk akal. Cuma pertimbangan subjektifnya yang bermacam-macam. Bisa balas budi, nepotisme, balas dendam, oportunis dan seribu pertimbangan lainnya. Tapi yang jelas pastilah orang yang disukai sang pejabat baru.

Pada saat ini di Pekanbaru mutasi besar-besaran yang dilakukan Pejabat Walikota sibuk dibicara orang banyak mulai dari kedai kopi sampai ke kantor pemerintah. Marilah kita lihat berita di surat kabar, “Teriakan Huu ... Saat Mutasi. Syamsurizal

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

281

Gusur 134 Pejabat Era Herman Abdullah. Sejumlah Pejabat Pilih Walk Out. Merasa Jadi Korban Politik”. Para pejabat yang dimutasi terdiri dari 11, Camat, 12 Sekcam, 48 Lurah, 12 Kabid, dan 51 Kasi dan Kasubag. Seperti mutasi pada umumnya, tentu ada pihak yang senang dan pihak yang kecewa. Pihak yang mendapat jabatan tentu gembira karena adanya peningkatan karier, sementara pihak yang tergusur tentu kecewa, apalagi bila mengalami penurunan eselon.

Apa jawaban pihak Pemko Pekanbaru terkait mutasi ini, “Mutasi adalah suatu hal yang lazim dan biasa dalam rangka pembinaan dan peningkatan karir dan promosi. Yang terpenting tidak satupun yang tidak mendapatkan posisi walaupun ada yang turun eselon”, papar Wardan saat ditanyai wartawan. Betulkah pernyataan Sekdako Pekanbaru ini? Kenyataan lapangan menunjukkan tiga dari 12 Sekcam yang dimutasi tanpa jabatan alias non job dan seluruh dari mereka yang dimutasi turun eselon. Kenapa camat Lima Puluh tidak dimutasi? Konon kabar camat yang satu ini netral pada pemilukada Walikota yang lalu dan konon kabar pula sang camat yang selamat ini tetangga Pejabat Walikota saat ini Syamsurizal.

Lain penjelasan Wardan lain pula penjelasan Syamsurizal.

“Mutasi karena adanya pejabat struktural di Pemko Pekanbaru yang terlibat mendukung salah satu calon di Pemilukada (18 Mei)”, kata Syamsurizal saat menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri Hala bi Halal Persatuan Masyarakat Riau Jakarta (PMRI) di Gedung Kementerian Kehutanan Jakarta, Minggu (18/9) Sebagian dari mereka yang merupakan hasil mutasi pada ujungujung masa jabatan Walikota Herman Abdullah yang konon tidak memihak Herman yang mendukung pasangan PAS. Banyak dari mereka yang didepak Herman diangkat kembali oleh Syamsurizal.

Dampak dari mutasi ini maka puluhan Camat dan Lurah mengadu ke DPRD Pekanbaru sambil melepaskan uneg-uneg. “Kami telah dizalimi, mutasi yang dilakukan tanpa pertimbangan Baperjakat.

Atas dasar apa kami dimutasi, toh selama ini tidak ada kesalahan

282

Tabrani Rab

serta penyimpangan yang menjurus pada mutasi,� kata mantan Lurah Lembah Damai, Rumbai Pesisir, Syamsudin. Bahkan banyak dari mereka yang termutasi mengancam tidak mau menyerahkan jabatan. Disamping itu Dasmianto, Ketua DPRD Pekanbaru sempat emosi ketika merespon aspirasi para pejabat yang termutasi. “Yang sewenang-wenang kita lawan. Dan ini merupakan kesewenangan yang tidak bisa kita biarkan. Kita perlihatkan kebenaran. Garagara satu orang Pekanbaru kacau�, kata Desmianto. Semoga saja ucapan Dasmianto ini bukan sebatas pemanis bibir.

Kepada para termutasi saya sarankan janganlah terlalu gusar.

Mutasi ini kan dilakukan pejabat walikota. Bukankah sudah ini akan terlaksana Pemilukada. Kalaulah hasil pemilukada yang dimenangkan pasangan PAS dulu bersih, maka kemungkinan besar pasangan PAS akan menang. Bila pemilukada itu curang seperti keputusan MK maka kemungkinan besar pasang Berseri yang menang. Bila PAS yang menang pada PSU nanti maka anda yang termutasi akan diperhatikannyalah, entah itu namanya rasa simpati, entah itu namanya balas budi. Namun tak jarang pula harapan yang ditanam tidak sesuai dengan kenyataan. Sebab lumrahnya laksana kelapa condong, semua dapat memanjat, mulai dari anak kecil sampai ke siput, semua orang menjadi baik dan ramah. Oportunis.

Sayapun teringat ketika awal-awal masa reformasi, partapartai politik baru bermunculan. DPP partai politik memberi kesempatan kepada siapa saja untuk mendeklarasikan partai di daerah. Maka banyaklah para tokoh daerah mendeklarasikannya dengan daya dan dana sendiri. Beberapa tahun berselang beberapa partapun menjadi besar sehingga banyaklah siput-siput yang memanjat kelapa condong untuk duduk di level elit parta.

Bahkan ada oknum yang ingin menduduki level elite partai di Kota Pekanbaru ini hanya dengan modal dengkul.

Mutasi yang mirip seperti ini pernah terjadi pada era Gubernur Wan Abu Bakar dengan mengangkat pejabat yang layak menurut pertimbangan beliau. Reaksi dari pejabat yang termutasipun Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

283

relatif mirip, dan ada juga yang tidak menghadiri serah terima jabatan. Namun begitu Rusli Zainal duduk untuk priode kedua seluruh pejabat yang diangkat oleh Wan Abu Bakar terdepak dan banyak dari mereka yang non job. Maka tak heran bila masa jabatan dari pejabat era Wan Abu Bakar cuma beberapa bulan, yang kalau disampaikan ke MURI mungkin merupakan masa jabatan terpendek di Indonesia. Tapi jadilah, setidak-tidaknya untuk sejarah anak cucu.

Lalu timbul pertanyaan, mengapa dalam bulan ini terjadi dua hal yang cukup menonjol, yakni demonstrasi dan mutasi.

Yang satu terjadi di lingkungan masyarakat sementara yang satu lagi terjadi di pemerintahan. Kedua hal tersebut berpunca pada pemilukada Pekanbaru bebera bulan lalu. Demonstrasi datangnya dari masyarakat pro pasangan PAS yang kecewa atas keputusan MK dan semakin bertambah kecewa atas ditundanya PSU. Apalagi penundaan PSU sampai batas yang belum ditentukan ini atas alasan ketiadaan dana yang terkesan dibuat-buat guna memperlambat PSU. Sementara mutasi terjadi di Pemko Pekanbaru, dimana pemilukada dan PSU adalah untuk memilih pimpinannya. Dalam hal mutasi ini menurut Setdako tidak ada hubungannya dengan pemilukada tetapi menurut Pejabat Walikota Syamsurizal karena adanya pejabat struktural Pemko yang mendukung salah satu calon. Acam mana pula nak dikatakan tak ada hubungan antara mutasi dan pemilukada, jawaban kedua top pimpinan Pekanbaru saja dah berbeza. Janganlah pula nak berlindung di balik lalang sehelai Wak. Walaupun mutasi dilakukan oleh Pemko Pekanbaru, namun semua tahu bahwa ini secara tidak langsung berasal dari perintah atau halusnya permintaan atau boleh juga bisikan dari kubu Berseri. Semua orang tahu siapa Septina, siapa yang menunjuk Syamsurizal sebagai pejabat Walikota dan kenapa Syamsurizal mengangkat Wardan sebagai Setdako, serta apa tujuan tersembunyi di balik penunjukkan dan mutasi itu. Tersurat semua itu sah-sah saja, namun yang tersirat wallahu’alam bissawab. Maka

284

Tabrani Rab

masyarakatpun bertanya bagaimana nasib, kami yang terbaring antara demonstrasi dan mutasi. He‌. He‌. He‌.

Ditengah sibuknya para calon jemaah haji kita menunggu detik-detik keberangkatan pikiran sayapun menerawang jauh, saat ketika saya kecil dulu. Ketika itu kendala utama umat Islam untuk menunaikan ibadah haji adalah masalah keuangan. Maka tak heran jemaah haji zaman dulu tua-tua, bahkan ada yang ditandu. Keberangkatan ketika itu menggunakan kapal laut dan memakan waktu berbulan-bulan. Persiapanpun sangat sibuk dengan membawa segala tetek bengek mulai dari bekal pakaian sampai makanan.

Setelah lebih dari setengah abad berlalu, nampak kendala utama tidak lagi uang tapi kesempatan, dimana calon jemaah harus masuk daftar tunggu, yang konon telah terisi sampai dengan tahuin 2016. Sayapun berkata dalam hati, apakah ini disebabkan bangsa kita yang semakin kaya atau karena biaya berhaji yang murah, atau mungkin juga keduanya. Kalau demikian adanya hendaknya bangsa Indonesia ini bersyukur atas nikmat dari Allah ini. Kata orang kampung saya kesempatan menunaikan ibadah haji ini sangat ditentukan oleh seru, maksudnya panggilan dari Allah. Kalau sudah seru itu tiba sepertinya uang dan antri tak lagi menjadi kendala.

Kalau dipikir-pikir betul juga,puluhan tahun silam ada seorang guru suluk yang dikampung saya dipanggil dengan khalifah bagaikan mendapat duruan runtuh. Disuatu tiba-tiba datang mantan muridnya bertamu seraya menyampaikan bahwa khalifah ini telah didaftarkan sebagai calon jemaah haji dan akan berangkat beberapa bulan kemudian. Sebagai manusia tentu beliau gembira dan bersyukur, tetapi sebagai seorang khalifah beliaupun bertanya panjang lebar dengan sang mantan murud ini. Singkat cerita karena seri tadi beliapun berangkat. Walaupun mantan muridnya banyak, namun hanya satu inilah yang menghajikan beliau dan sampai akhir hayat beliapun Cuma sekali mengerjakan ibadah haji. Beda dengan sekarang ada yang telah berhaji sampai lima Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

285

kali dengan biaya dari pihak lain, alias haji atas biaya dinas yang lebih dikenal dengan haji abidin. Di suatu instansi yang memiliki banyak pegawai yang layak mendapatkan haji abidin ini, namun karena pendekatan dan lobi yang baik maka tak jarang seorang berkesempatan berhaji beberapa kali. Di lingkungan temantemannya sang haji ini mendapat julukan haji abidin mansur, alias makan surang karena tak mau berbagi dengan yang lain.

Disamping itu kalau tidak ada seru, bermacam saja kendalanya.

Ada seseorang yang telah menyiapkan uang sudah mendaftar diri sebagai calon jemaah haji gagal berangkat, karena kebetulan yang bersangkutan pedagang maka uang dimaksud dipakai dulu untuk menambah modal, namun takdir berkata lain karena dagangnya bangkrut maka berhajipun gagal. Cerita yang satu ini lebih dahsyat lagi, kesempatan untuk berhaji sekeluarga yang Cuma menunggu pelunasan biaya juga gagal. Mau tahu penyebabkan? Walaupun telah berniat bertobat dengan jalan berhaji, namun cara syaitan merayupun dengan pendekatan dagang dimana keuntungan akan berlipat ganda. Maka dimaksudkannya uang untuk pelunasan biaya haji sekeluarga ini ke BMA suatu persuhaan yang berkedok multi level marketing yang berkantor di jalan nangka sekarang bernama jalan Tuanku Tambusai. Singkat cerita lagi pemilik perusahaan inipun melarikan diri, beserta uang untuk pelunasan biaya haji sekeluarga ini. Maka tinggal tinggalah tangisan sekeluarga yang sampai sekarang belum ditakdir untuk mengerjakan haji.

286

Tabrani Rab

Menepuk Air di Dulang

W

alaupun mutasi besar-besaran Pejabat Walikota Pekanbaru Syamsurizal telah berlangsung dua minggu, namun gaungnya masih menggema. Kekesalan atas kebijakan Syamsurizal bukan saja datang pihak yang termutasi dan kubu PAS, tetapi juga dari Ketua DPRD Pekanbaru dan beberapa anggotanya.

Walaupun mutasi ini ditanggapi dingin oleh aparat dan birokrat tingkat provinsi Riau tetapi mendapat tanggapan positif dari pihak Kementerian Dalam Negeri.

Sebagaimana diberitakan surat kabar, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Umar Syarif Hasibuan mengatakan Mendagri Gamawan Fauzi menegur keras Pejabat Walikota Pekanbaru Syamsurizal terkait kebijakan mutasi 134 pejabat, termasuk 11 camat, 12 sekcam dan 48 lurah. Memang Syamsurizal telah mengirim surat kepada Mendagri tertanggatl 11 Agustus 2011 dan 18 Agustus 2011 prihal minta persetujuan untuk melakukan mutasi. Dalam surat dimaksud Syamsurizal hanya menyebut soal rencana mutasi, rotasi dan promosi. Surat Syamsurizal mendapat tanggapan dari Mendagri sesuai dengan surat tertanggal 25 Agustus 2011 yang isinya menyetujui mutasi dilakukan dan mengingatkan agar Syamsurizal mengikuti peraturan perundang-undangan.

Namun izin dari Mendagri ini diplintir oleh Syamsurizal yang bukan saja memutasikan pejabat tetapi sekaligus menurunkan eselon bahkan ada yang di non job kan.

Akibat kebijakan yang tidak bijak dari Syamsurizal ini, maka beliau dipanggil ke Kementrerian Dalam Negeri pada tanggal Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

287

23 September 2011 lalu. Dalam sidang di Kementerian Dalam Negeri tersebut Syamsurizal yang melampaui kewenangan sebagai pejabat Walikota dinilai gegabah karena menurunkan eselon bahkan sampai me-nonjob-kan. Tidak sampai disitu saja, Syamsurizal juga diperintahkan oleh Kementerian Dalam Negeri agar mengembalikan eselon pejabat yang turun eselon (demosi) dan nonjob serta mencarikan jabatan setara untuk mereka. Sedikit angin bahagia buat Syamsurizal yang keluar dari mulut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek bahwa “Mutasi sendiri tidak batal, namun pejabat yang terkena demosi dan non job akan ditempat pada posisi yang sesuai dengan eselonisasi�.

Realitanya bila pejabat yang demosi dan non job ini ditempatkan pada eselon yang sesuai dengan eselon awalnya tentu aka nada pula yang termutasi. Tentu pejabat yang tempatnya diisi korban demosi dan non job ini harus juga ditempatkan pada eselon yang setara.

Sendainya mereka yang dimutasi ini juga mengalami demosi dan non job, akan timbul pula masalah baru. Bagaimana tanggapan Syamsurizal atas perintah Kemendagri ini? “Saya tahu demosi itu tidak boleh. Tapi saya ingin katakan, saat melakukan mutasi, kami tidak melihat adanya pos yang kosong pada eselonisasi yang sama�.

Yang jelas Syamsurizal telah mengaku salah atas kebijakannya yang tidak bijak itu dimana ia akan mematuhi kesepakatan dalam pertemuan di Kementrerian Dalam Negeri itu. Setelah diidentifikasi dan pemetaan permasalahan, para pejabat yang terkena demosi dan non job akan dicarikan jabatan yang sesuai dengan eselon mereka. Namun, kata Syamsurizal jika tak ada posisi lowong di Pemerintah Kota Pekanbaru, akan diupayakan mencari tempat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Karena itu dia telah berbicara Pemprov Riau dan BKD Riau.

Buntut dari mutasi besar-besaran ini terus terjadi. Pada Selasa 27 September; dua Camat, dua Sekretaris Kecamatan dan 11 Lurah memilih tidak hadir dalam acara serah terima jabatan. Selanjutnya pada Rabu 28 September jumlahnya menjadi semakin besar dimana

288

Tabrani Rab

lima Camat, lima Sekretaris Kecamatan dan 25 Lurah menolak datang dalam acara serah terima jabatan. Ketidakdatangan mereka atas alasan mereka telah berkomitmen tidak akan menghadiri serah terima jabatan sehingga ada keputusan dari Menteri Dalam Negeri tentang kejelasan sah atau tidak syahnya mutasi. Selain itu mereka juga menunggu bukti dari Pejabat Walikota Pekanbaru, Syamsurizal yang diperintahkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi dan konsolidasi terhadap mutasi tersebut.

Sepertinya dalam beberapa bulan ini merupakan bulan pemanggilan terhadap Syamsurizal. Bila pada tanggal 23 September lalu di panggilan ke Kementerian Dalam Negeri, maka Syamsurizal rupanya sudah tiga kali mangkir atas undangan RDB DPRD Riau.

Hal ini membuat Ketua Tim Tindak Lanjut LHP BPK 2010 Zulfan Heri berang dan menyatakan akan memanggil paksa Syamsurizal dalam kapasitasnya sebagai kepala Inspektorat. “Sudah tiga kali tim mengundangnya namun dia tidak pernah hadir. Kami sangat kecewa sekali dengan sikap seperti ini�, kata Zulfan Heri.

Terkait Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Pekanbaru, kubu PAS membawa perkara Pejabat walikota Pekanbaru Syamsurizal yang tidak menyediakan dana pemungutan suara ulang atas alasan defisit anggaran ke Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum Pasangan Berseri, Bambang Widjojanto tidak menyalahkan Syamsurizal dan sebaliknya menyalahkan mantan Walikota Pekanbaru Herman Abdullah yang tidak menyediakan untuk PSU. Kuasa hukum Pasangan PAS, Yusril Ihza Mahendra tegas-tegas menolak argumentasi kuasa hukum pasangan berseri. Menurut Yusril alasan Pemko Pekanbaru tidak memiliki dana untuk pemungutan suara ulang tidak bisa diterima, justru pada APBD Pekanbaru tahun 2009 dan 2010 terdapat sisa lebih anggaran. Dari 36 kali Mahkamah Konstitusi memutuskan pemungutan suara ulang semua terlaksana sesuai putusan MK, kecuali Bengkulu dan Kotawaringin yang bukan disebabkan ketiadaan dana.

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

289

Betulkah Pemko Pekanbaru memang tidak memiliki dana atau setidak-tidaknya mencari solusi yang terbaik demi terlaksananya PSU sesegera mungkin. Marilah kita simak beberapa pendapat.

Menurut Zuhdan Arif Fakrullah, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, dana pemungutan suara ulang sebenarnya bisa diadakan melalui rasionalisasi anggaran. Pernyataan yang menyela alasan Syamsurizal juga datang dari Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Dian Sukheri. Bila kuasa hukum Pasangan Berseri mempersalahkan Herman Abdullah tidak menyiapkan anggaran PSU hingga berakhir masa jabatannya, maka Dian Sukheri menyatakan bahwa Herman Abdullah telah membahas anggaran PSU itu bersama DPRD Pekanbaru. Tetapi setelah itu Pejabat Walikota Pekanbaru Syamsurizal tidak mengajukan pembahasan anggaran sehingga DPRD tidak pernah membahasnya lagi. Entah siapa yang betul yang jelas keduanya saling lempar batu.

Seorang teman menelepon saya sekedar “Say Hallo” karena waktu beliau pulang mudik ke Pekanbaru waktu idul fitri tidak sempat berjumpa saya. “Sungguh mati saya baru tahu dari surat kabar Tab bahwa Pekanbaru miskin. Katanya defisit anggaran Pekanbaru 80 milyar rupiah ya Tab. Dah tu tunggakan listrik jalan umum mencapai 35,6 milyar rupiah dan sempat pula diputuskan oleh PLN sehingga saya lihat di televisi Pekanbaru gelap gulita macam zaman kuda makan batu. Jakarta pernah juga mati listrik tapi bukan karena tunggakan. Menurut saya kalau defisit tu yang salah walikotanya, kalau sanggup jadi walikota ataupun pejabat sanggup jugalah mengatasi defisit. Ya kan Tab”, kata teman saya ini. Sambil lalu karena dah penat sayapun menjawab, “Sekarang ni banyak yang pandai menghabiskan duit tapi tak pandai mencarinya. Pandai membuat kebijakan tapi tak bijak. Akhirnya seperti menepuk air di dulang muka sendiri yang basah”.

290

Tabrani Rab

Tenggelam Bubu

T

ersebutlah nama PT. Sumatra Riang Lestari (PT.SRL), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan yang beroperasi di Pulau Rupat. Setakat ini masih baik-baik saja, cuma ketika perusahaan ini membuat kanal-kanal dan menggarap lahan masyarakat maka timbul reaksi dari masyarakat. Seperti biasa juga masyarakat mengadukan nasibnya bukan ke aparat penegak hukum, mungkin karena sudah tahu apa hasilnya, tetapi mengadu ke DPRD Riau. Tindak lanjut pengaduan masyarakat ini, Komisi A DPRD Riau telah memanggil PT.SRL, Pemkab Bengkalis, Pemprov Riau dan 4 orangan anggota Komisi A telah pula turun ke lapangan.

Pada kunjungan lapangan tersebut Komisi A masuk sampai 2 kilometer ke dalam hutan dan melihat langsung kanal-kanal yang dibuat perusahaan. Seperti kata Jabarullah salah seorang anggota Komisi A, “Masyarakat bukan tidak mau, kalau diperhatikan malah bisa kerjasama. Tapi ini kan tidak, tata batas belum jelas, malah Pulau Rupat habis dibuat kanal-kanal seperti sungai. Ini bisa menenggelamkan Pulau Rupat. Seharusnya mereka buat jalan disini untuk masyarakat, tapi ini malah membuat kanalkanal. Kanal ini dibuat hanya untuk memperlancar kayu balak mereka keluar. Kami sangat prihatin dengan kondisi masyarakat.

Ternyata laporan masyarakat selama ini memang benar, telah terjadi keserakahan disini�.

Apa tanggapan PT. SRL terhadap laporan masyarakat dan temuan Komisi A ini. Afrizon, Public Relation Head PT. SRL Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

291

yang dengan segala daya dan upaya tentu membela perusahaan yang menggajinya ini. Seolah-olah jalan yang telah ditempuh perusahaannya betul seratus persen tanpa salah sedikitpun.

Kalau memang PT. SRL telah menempuh jalan yang benar kenapa selalu bermasalah dengan masyarakat dimana ia beroperasi seperti di kabupaten Indragiri Hilir dan kabupaten Rokan Hilir.

“Kami sudah lakukan sosialisasi kemasyarakat kok”. Kalau sudah melakukan sosialisasi kenapa masyarakat mengadu ke DPRD Riau. Masih juga mengaku benar? Untuk apa penggalian puluhan kanal dengan kedalaman 12 meter dan lebar 20 meter dengan panjang berkilometer. Inikan dalam rangka penghematan dana perusahaan yang cukup mengerahkan buldozer bisa mengalirkan kayu sampai ke laut. Kenapa tidak dibangun jalan yang tidak akan habis walaupun perusahaan telah hengkang. Apa jadinya Pulau Rupat dengan puluh kanal sebasar itu. Apa tidak terpikir bahwa air laut akan masuk yang selanjutnya akan merusak lahan pertanian masyarakat. Semua tahu bahwa perusahaan itu profit oriented, tapi jangan mencelakan masyarakat.

Yang jelas banyak pihak yang menghendaki agar operasional PT. SRL di Pulau Rupat ini dibenahi. Setidaknya apa yang dikatakan Ketua Komisi A DPRD Riau “PT. SRL harus menghentikan sementara aktivitas di Rupat, sampai tata batas selesai dibuat” perlu dipikirkan oleh PT SRL. Ihwal merasa diri benar sekali lagi diungkap Afrizon yang n gotot melanjutkan operasi PT SRL di Pulau Rupat walaupun berbenturan dengan masyarakat. “Soal tata batas itu kewenangan menteri. Tidak ada alasan untuk menghentikan aktivitas kami. Kami kerja di konsensi resmi. Kalau memang ada kami bekerja di luar konsensi kami siap diproses secara hukum”, kata Afrizon. Nampaknya Afrizon tahu betul bahwa perusahaan selalu berada di posisi durian bila berhadapan dengan masyarakat yang berada diposisi mentimun. Sebab kalau mentimun yang melanggar durian maka mentimun akan hancur, sebaliknya bila durian yang melanggar mentimun maka mentimun akan hancur lumat.

292

Tabrani Rab

Untuk lebih mengetahu bagaimana betul seharusnya izin operasional PT. SRL ini baiklah kita lihat apa yang dikatakan Walhi Riau. Menurut Walhi hampir semua areal PT. SRL. berada di lahan gambut di kedalaman lebih dari 3 meter yang seharusnya tidak boleh diberi izin. Disamping itu Pulau Rupat tergolong pulau kecil dan pulau terluar nusantara yang berbatasan langsung dengan negara lain. Walhi Riau juga melihat ada kejanggalan, dimana seharusnya sebelum izin keluar seharus dilakukan pengecekan lapangan lebih dahulu, harus ada analisis mikro dan makro serta amdal. Kalaulah prosedur perizinan ini sesuai ketentuan tentu tidak akan terjadi areal kelola PT. SRL mencakup desa tempat tinggal masyarakat yang telah ada jauh sebelum PT SRL lahir. He.. he..he terserah Menteri Kehutananlah, kalau dah tahu dilahan gambut, di pulau kecil dan pulau terluar, masih juga diberi izin sementara pemilik izin sesuka hatinya membuat pula kanal yang cukup dalam, cukup lebar dan cukup panjang sampai kelaut lepas alamat lambat laun Pulau Rupat ini akan tenggelam bubu dan hanya tinggal sejarah.

Terkait bantahan PT. SRL atas paparan dari Walhi tentang kejanggalan dalam izin operasional PT. SRL sudah tergolong cerita klasik. Sebab dimanapun, siapapun yang berada pada posisi seperti yang dialami oleh PT. SRL selama ini selalu berkata begitu dan begini. Walaupun perusahaan berkata “tidak� sampai seribu kali, toh kenyataan di lapangan membuktikan bahwa kanal yang digali telah sampai di tepi dapur rumah penduduk. Apa yang begini yang dikatakan PT. SRL itu sesuai prosedur dan tidak menyalahi itu?

Nak mengharapkan dukungan dari Dinas Kehutanan nampaknya baru sampai ke tahap peng umpulan fakta dan data, entah itu namanya titik kordinat, legalitas dan peta areal. Kata orang- orang tua dahulu apa yang dikatan Kepala Dinas Kehutanan Riau itu hanya setakat untuk melepaskan hutang. Akui sajalah bahwa dalam izin konsensi hutan ini daerah dah ompong sebab semua dah ditentukan pusat. Kan tersebab izin ini dah berapa

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

293

Kadishut dan Bupati di Riau ni yang masuk penjara yang cobacoba unjuk gigi padahal ompong.

Selama ini terjadinya konflik antara perusahaan kehutanan dan perkebunan dengan penduduk tempatan selalu diakibatkan oleh izin yang dikeluarkan pusat yang tidak menguasai daerah.

Sehingga ada areal izin yang didalamnya tercakup perkampungan penduduk, rumah ibadah bahkan ada perusahaan perkebunan sawit yang tega-teganya menanam sawit di atas areal perkuburan.

Karena sikap perusahaan yang selalu menganggap dirinya paling benar, maka ditanamlah sawit di areal perkuburan yang secara izin memang termasuk areal izin mereka. Kenapa terjadi begini, yak arena karena tidak ada pengecekan lapangan, tidak ada analisis mikro dan makro serta tidak jalannya kajian amdal. Pokoknya entah bagaimana sim salabim dan izinpun keluar yang berujung pada kesengsaraan masyarakat.

Tapi terasa sungguh aneh dan sungguh ajaib pernyataan dari Sekretaris Jendral Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto bahwa tumpang tindih perizinan eksplorasi hutan di Riau dipengaruhi belum selesainya Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) karena terkait kewenangan perizinan yang terlalu besar besar diberikan pusat kepada daerah setelah era reformasi. Rasa saya masalah kehutanan dan perkebunan yang paling banyak terjadi di era orde baru. Kalaupun gejolaknya terjadi di era reformasi itu dikarenakan kekuasaan pemerintah pusat yang sangat kuat ketika itu sehingga pemerintah daerah terpaksa mengiyakan apa yang dibuat pusat. Ketika itu siapa yang berani melawan perusahaan yang dibelangnya berdiri orang-orang kuat. Dah lah Pak Sekjen, berhentilah menyalahkan daerah,kalaupun ada rekomendasi dari Bupati dan Gubernur itu sekedar persyaratan administrasi saja. Bertindaklah terhadap apa yang dilakukan PT. SRL yang nak menenggelambubukan Pulau Rupat ini. Izin perusahaan inikan dikeluarkan pemerintah pusat. Janganlah tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan.

294

Tabrani Rab

Tuan Takur

N

egeri Riau bolehlah bersyukur karena dalam rentang waktu beberapa tahun ditakdirkan menjadi tuan rumah berbagai event, baik itu olahraga, budaya dan lain sebagainya. Levelnyapun cukup keren, mulai dari level nasional, regional sampai ke internasional. Tuan rumah apa saja? Sebut saja misalnya Tuan Rumah; Pekan Olahraga Wartawan Nasional, Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), Pekan Olahraga Penyandang Cacat Nasional, Pekan Olahraga Nasional (PON), Pertemuan Penyair Asean–Korea Selatan, Islamic Solidarity Game (ISG) III dan entah apa lagi yang jumlahnya. Bak kata Mak saya, “sekepuk buruk�.

Kalau dah jadi tuan rumah apa untungnya untuk negeri Riau?

Ya yang pertama dan utama tentunya nama negeri terangkat, terkenal dan tersanjung. Sudah itu apa lagi, ya Provinsi ini memiliki entah namanya gedung olahraga, entah namanya venue.

Lalu apalagi? Biasanya pertanggunganjawaban keuangannya bermasalah seperti yang sudah-sudah, bahkan ada yang sampai saat ini hilang tak berkesan. Kalau penyelenggaraan PON bagaimana pula. Belum PON dimulai masalahnya dah timbul.

Tugu yang menghitung mundur waktu PON mati sehari setelah diresmikan dan tak pernah diperbaiki. Hakim Pengawas tak berani menjamin pembangunan fly over yang konon untuk mendukung PON akan selesai. Sementara itu LSM Indonesian Monitoring Development (IMD) menyatakan telah adanya indikasi korupsi pada pekerjaan pembangunan stadion utama PON XII di kawasan Universitas Riau sebesar Rp 400 milyar. Surat kabar menurunkan Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

295

pula berita, “Pengadilan Tegur Pemprov. Sadion Utama PON 2010 Terancam Dieksekusi”.

Masih dalam rangka tuan rumah, Pemerintah Provinsi Riau mengadakan syukuran atas telah ditunjuknya Riau sebagai Tuan Rumah Islamic Solidarity Game (ISG) III pada tanggal 10 Oktober 2011 di Gedung Daerah. Gubernur Riau Rusli Zainal beberapa hari yang lalu telah menerima bendera ISG III dari Putra Mahkota Arab Saudi yang selanjutnya setiba di Pekanbaru diarak dari bandara menuju gedung daerah. Rasanya event ini akan begitu megah, sebab penyambutan benderanya saja sudah sedemikian meriah.

Namun disisi lain Fraksi PPP DPRD Riau mengkritik kebijakan pemprov yang terkesan ambisius menjadi tuan rumah sejumlah event olahraga berskala nasional dan internasional, terutama penyelenggaraan ISG II di tahun 2013 yang tidak melibatkan lembaga legislatif. “Seharusnya sejak awal DPRD dilibatkan dan diberitahu terkait rencana sebagai tuan rumah event olaharga nasional dan internasional itu. Hal ini sesuai dengan fungsi kelembagaan dewan yang dapat memberi pertimbangan dan masukan kepada pemerintah daerah. Kami tidak pernah diberitahu. Kalau ditanya soal ISG itu kami tidak mengetahuinya.

Inikan aneh nanti tiba-tiba muncul usulan anggaran di APBD”, kata Rusli Effendi, ketua Fraksi PPP DPRD Riau kepada wartawan.

Ba apo Ngah Rusli, bau kinin ko sada. Dah dari dulu begitu Ngah.

Kalau Montesque menganjurkan agar pemerintahan itu berjalan sesuai dengan “ trias politica “, tapi di Riau cukuplah dengan “one politica”.

Sesuatu yang perlu diketahui masyarakat bahwa indeks biaya untuk seorang atlet pada PON 2012 mendatang sebesar Rp 475 ribu perhari. Dalam hal ini pemerintah pusat hanya membantu sebesar Rp 200 ribu/orang/hari. Tentu kekurangannya sebesar Rp 275 ribu /orang/hari ditangani pemprov Riau yang ujung-ujungnya dibebankan ke APBD. Melihat kenyataan diatas nampaknya malang betullah nasib masyarakat Riau, tamu makan daging awak makan tulang. Eng ... alah, nasib ... nasib ...!

296

Tabrani Rab

Disamping kerap sebagai tuan rumah, di Riau banyak pula bercokol tuan tanah. Luasnya hutan Riau membuat banyak orang tertarik untuk berinvestasi di sektor perkebunan dengan berbagai cara. Di kampung saya di Rokan Hilir sebagaimana diberitakan surat kabar ada satu orang oknum yang memiliki lahan sampai 700 hektar tanpa melalui proses legalitas kepemilikan yang jelas.

Berbicara masalah tuan tanah sudah tentu dilakukan kalangan beruang eh‌ kalangan berduit. Trik yang mereka lakukan mudah terbaca, yakni dengan membuka kawasann hutan menjadi menjadi areal perkebunan. Tujuan utama mereka mencari untung besar dengan menjarah kayu untuk dijual bebas. Selanjutnya setelah areal ditebang maka timbullah lahan perkebunan dan dengan berkolaborasi dengan perangkat desa terbitlah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) maka jadilah tanah milik kalangan berduit alias tuan tanah ini. Kejadian yang mirip-mirip begini terjadi di banyak daerah di Riau yang makin hari menyebabkan tuan tanah makin bertambah di daerah ini. Kolaborasi antara pengusaha yang nota bene tuan tanah dan penguasapun banyak terjadi di daerah ini. Level tuan tanah inipun bermacam tingkatnya mulai dari level kampung sampai ke level nasional dan penguasa yang dikolaborasipun demikian, ada level dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Memang sudah banyak pihak penguasa yang terjerat hukum, namun mungkin akibat godaan materi jumlahnya bukan semakin berkurang tetapi semakin bertambah. Biasanya dari tingkat dusun sampai ke kecamatan selama ini tuntas di ranah hukum biasa walaupun banyak yang lolos. Tapi akhir-akhir ini mulai dari tingkat kabupaten disikat oleh KPK. Walaupun prosesnya berjalan lambat tapi jadilah banyak kita lihat pejabat di Riau yang sudah di jerat KPK. Entah kebetulan entah karena faktor lain penetapan kasus tersangka bagi pejabat di Riau banyak terjadi di bulan Ramadhan. Bagi keluarga tersangka kejadian ini tentu menyedihkan karena tidak lagi dapat sahur bersama, berbuka puasa bersama dan berlebaran bersama dan bertambah sedih ketika para handai taulan berkunjung ketika Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

297

lebaran sang pemimpin keluarga tidak dapat bersama. Tapi bagi sang tersangka sebenarnya ada hikmah disebalik itu. Biasanya kalau sudah di tahanan umumnya orang menjadi alim, kalau dulu biasa shalat di akhir waktu bahkan kadang-kadang bolos sekarang dapat shalat di awal waktu. Rajin mengerjakan bukan saja hal wajib tetapi juga yang sunat, mulai dari shalat rawatib, shalat tahajud, shalat duha, shalat fajar, shalat tasbih, puasa senen–kamis dan banyak lagi pokoknya sibuklah sehingga mungkin waktu yang tersedia terasa kurang untuk beramal. Walaupun kasusnya berbeda, kalau Buya Hamka mampu menghasilkan buku Tafsir Al Azhar selama di dalam penjara maka banyak juga para pejabat kita yang didalam penjara mampu menghasilkan beberapa buku.

Seorang teman walaupun sedang dalam bersedih karena koleganya sedang berada di tahan KPK, merasa agak terhibur karena melihat kualitas dan kwantitas amalan koleganya ini meningkat jauh. “Memang disatu sisi kita sedih Ngah, tapi di sisi lain bangga karena abang saya jauh lebih alim dari pada hidup bebas. Kalaupun kita sebut sengsara ya sengsara membawa nikmatlah Ngah”, katanya kepada saya. Dalam hati saya mungkin inilah yang namanya hukum sebab akibat itu, “dari nikmat membawa sengsara timbullah sengsara membawa nikmat”.

Selain dikenal dengan negeri tuan rumah dan tuan tanah akhir-akhir ini di Riau juga mulai bermunculan tuan takur ala film India. Biasanya walaupun tidak duduk di suatu lembaga tapi kekuasaan tuan takur ini dapat merambah ke ranah eksekutif, legislatif bahkan sampai ke yudikatif, bahasa anak mudanya three in one. Tanda-tanda lain dari Tuan Takur dia tidak kemana-mana tetapi ada dimana-dimana. Tapi sayangnya apa yang dibuatnya selalu untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya dan selalu merugikan pihak lain. Inilah Riau, sebuah negeri yang kaya, negeri tuan-tuan, mulai dari tuan rumah ke tuan tanah hinga ke tuan takur.

298

Tabrani Rab

Untung Ada Monyet

K

alau berbicara tentang monyet, ceritanya pun bisa seribu satu macam karena hewan yang satu ini tergolong akrab dan dekat dengan manusia. Ambillah misalnya teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia berasal dari monyet sampai kepada sumpah serapah manusia yang kalau marah kepada seseorang akan keluar kata “dasar monyet”. Di kampung saya ada pendapat sebagian kecil masyarakat bahwa manusia yang tidak mau shalat, maka setelah mati akan menjadi monyet. Sisi positif monyetpun banyak, misalnya monyet yang pandai memetik buah kelapa, topeng monyet dan entah apalagi. Namun sisi negatifnyapun lebih banyak lagi, misalnya musuh petani yang selalu merusak dan memakan tanaman mulai dari pembibitan sampai saat panen.

Namun cerita tentang monyet kali ini di luar kebiasaan tingkah laku monyet sehari-hari. Menarik rasanya untuk disimak apa yang diberitakan Riau Pos,“Monyet Kesetrum, Tembilahan Gelap”.

Seperti penjelasan Desril Naldi, Manager PLN Ranting Tembilahan kepada Riau Pos, “Pemadaman listrik karena ada monyet yang terkena setrum di jaringan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling”.

Walaupun karena ulah monyet, kematian listrik tetap membuat masyarakat kesal. “PLN tak berhasil menjamin pasokan listrik saat Porda, karena kenyataannya tidak seperti yang dikatakan sebelum Porda”, kata Anto salah seorang warga Tembilahan. Mungkin karena tahu monyet ini binatang maka warga tidak marah kepada monyet tapi marah kepada PLN. Di sisi lain, entah betul entah tidak disebabkan monyet, yang jelas untuk kesempatan ini Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

299

monyet adalah pahlawan bagi PLN. Sebab bila ada komplain, PLN dapat berdalih ini bukan salah PLN tapi salah monyet, dalam arti kata komplainlah kepada monyet walaupun tak ada yang nampak dimana gerangan bangkai monyet yang kesetrum itu. Dalam hati sayapun berkata, “untung ada monyet, kalau tidak…?“ Mau tahu hebatnya akibat yang ditimbulkan seekor monyet yang kesetrum ini? Masih sebagaimana diberitakan Riau Pos, “Manager PLN Ranting Tembilahan mengakui adanya gangguan di PLTD II Tembilahan Hulu akibat korslet di panel express feeder, kemudian kabel tiang portal yang biasa digunakan sebagai out put daya dari PLTD Gunung Daek putus termasuk pecahnya arrester.

Hal ini mengakibatkan sebanyak 8 Mega Watt daya PLN dari PLTD II Tembilahan Hulu dan PLTD I Gunung Daek hilang”. Siapa sangka gara-gara seekor monyet yang walaupun sudah mati kesetrum dapat menyebabkan kabel tiang portal PLN putus, arrester pecah, daya sebanyak 8 mega watt hilang, dan yang parahnya lagi Kota Tembilahan gelap gulita hampir 12 jam ditengah hiruk pikuk dan gegap gempitanya Porda. Hilangnya daya listrik sebesar 8 mega watt ini tak tanggung-tanggung, yakni lebih dari duapertiga daya yang tersedia di PLN Ranting Tembilahan sebesar 11, 8 mega watt.

Yang jelas di era prikemanusiaan sudah menurun jauh ini, bila ada benturan antara manusia dengan hewan maka manusia selalu disalahkan. Yang anehnya yang menyalahkan manusia itu bukanlah hewan, tetapi manusia itu sendiri. He…he…he… mungkin dalam rangka meningkatkan prikebinatangan. Misalnya kasus gajah, walaupun gajah masuk ke perkampungan penduduk, memporakporandakan kebun dan rumah penduduk, palingpaling oleh pihak yang berkopeten gajah ini digiring kembali ke habitatnya bahkan ada yang diberi beasiswa alias disekolahkan.

Kalau sampai gajah ini menyebabkan manusia meninggal, tentu tak mungkin membawa gajah ke pengadilan dan kepada yang mati paling datang ucapan turut berdukacita. Tapi bila seekor gajah mati dibunuh manusia, maka manusia inipun ditangkap, diproses secara hukum dan tak jarang dijebloskan ke penjara.

300

Tabrani Rab

Iseng-iseng seorang teman sayapun bercerita, “Sekarang ni lebih bagus jadi gajah lagi Tab dari pada jadi manusia. Kalau gajah mati dibunuh banyak aparat yang membela. Tapi kalau manusia mati, kadang sampai dah jadi tengkorak baru diketemu kerangkanya dalam semak pulak tu. Dah tu kalau gajah liar tu jahat maka ia disekolahkan, tapi banyak budak-budak yang baik yang ingin sekolah karena tak mampu tak dapat sekolah, kalaupun mampulah sikit-sikit nak masuk sekolah pula yang payah. Tambah lagi sekarang ni tahu sendirilah mungkin karena kepedulian sosialnya tinggi, maka sekolah tidak saja mengurus masalah pendidikan, tetapi ikut juga mengurus baju seragam, kaos kaki, sepatu, buku tulis, buku gambar, penggaris, pena dan sampai ke pensil”. Sebagai basa-basi maka sayapun menanggapi keluh kesah kawan saya ini “ kala dulu ada pepatah gajah mati meninggal gading–manusia mati meninggalkan nama sekarang sudah berubah menjadi gajah mati selalu dibela, manusia mati hal biasa”.

Kembali ke monyet di Tembilahan, walaun menurut Ketua Bidang Pertandingan Porda VII Riau tidak ada kendala untuk pertandingan karena ada genset, tapi setidak-tidaknya janji PLN untuk menjamin pasokan listrik selama Porda berlangsung tidak terbukti. Memang diakui bahwa ini bukan karena human error dan bukan pula akibat sabotase dari monyet, tetapi sebagi tuan rumah Tembilahan pantas malu. Sebagai kabupaten yang sudah tua, tidak semestinya ada kematian listrik yang hampir 12 jam disaat Inhil dipercaya sebagai tuan rumah Porda dimana pada saat yang sama banyak pejabat dari kabupaten/kota se Riau dan dari provinsi terpaksa berpelitaria. Apalagi Tembilahan kampungnya mantan menteri daerah tertinggal Lukman Edy, kampungnya gubernur Riau Rusli Zainal dan kampungnya balon gubernur Riau Indra Mukhlis Adnan. Terlalu…!!!

Bila memang benar muasal padamnya listrik di Tembilahan ketika Porda sedang berlangsung disebabkan monyet yang kesetrum, yang pasti bukan berarti si monyet ini bunuh diri.

Walaupun selama ini kita tidak pernah terdengar monyet kesetrum, Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

301

tapi apa salahnya kita berprasangka baik dan menganggaplah ini sebagai takdir.

Kepada PLN tentu kita mengharapkan agar pada penyelenggaraan PON 2012 nanti tersedianya daya listrik betul-betul terjamin.

Bila pada event Porda ini ada gangguan listrik yang diakibatkan oleh monyet kita tidak mengharapkan pada event PON nanti ada pula gangguan listrik di Pekanbaru yang diakibatkan oleh gajah.

Hal ini bukan tanpa alasan. Sebab pemadaman listrik di Pekanbaru akhir-akhir ini semakin sering. Kalau pemadaman bergilir bukan masalah lagi, sebab masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya sudah menganggapnya sebagai penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Disamping pemadaman listrik kronis ini ada pula pemadaman akut alias mendadak. Karena sifatnya mendadak maka kedatangannyapun tak terduga dan dosisnya seperti minum obat, kadang-kadang sekali sehari, dua kali sehari bahkan tak jarang 3 kali sehari atau lebih. Hal ini berbeda jauh dengan apa yang diumumkan pihak PLN bahwa pemdaman hanya satu kali sehari dengan durasi 2 jam. Kalau begitu PLN ini lain dimulut lain dihati alias pembengak.

Walaupun kita sudah merdeka 66 tahun, di Pekanbaru yang ibukota provinsi ini masih mengalami pemadaman sampai 3 kali sehari. Di Kabupaten Pelalawan masih ada ibukota kecamatan yang belum terjangkau oleh listrik PLN, sehingga bila kita bermalam di Desa Pelalawan dimana disitu terdapat objek wisata sejarah Istana Sayap, listriknya yang diupayakan Pemkab hidup mulai jam 17.30 sampai jam 23.00 setelah itu sampai pagi ya berpelitarialah seperti zaman sebelum kemerdekaan dulu. Tentu hal seperti masih banyak terjadi di daerah lain di Riau dan Indonesia. Pertanyaannya sampai kapan kenyataan ini berlanjut dan masih mampukah PLN mengurus listrik di tanah air ini ???

302

Tabrani Rab

Tempias 2010-2012: Menepuk Air di Dulang

303

Tempias adalah Tabrani Rab. Topik yang dibahas dalam Tempias beragam masalah, dan selalu saja menyangkut hal-hal yang up to date. Mulai masalah sosial dan problem masyarakat kecil, sampai masalah politik, ekonomi, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Semua masalah diamatinya dengan cermat, diserapnya, lalu dia tumpah-luahkannya kembali ke dalam Tempias; menjadi sebuah tulisan yang menarik; tajam dan menukik. Mulai dari caranya mendedahkan, mengurai dan mengorak masalah sampai memaparkan dan membentangkan berbagai alternatif solusi yang bisa ditempuh.

Melalui Tempias, Tabrani Rab memaparkan persoalan langsung dari akar-akarnya sampai pada pemaparan dengan menggunakan bahasa yang menggelitik dan menggelegak. Sangat khas Melayu.

Pelik, berat, tajam, malah menggeram. Namun apa pun persoalannya selalu diungkainya dengan untai-untaian kalimat demi kalimat yang berkelakar. Menohok tetapi bercampur mencuil hati pembaca.

Tabrani merupakan segelintir tokoh Riau, yang dari dulu hingga kini yang “lantang bersorak� jauh sampai ke pusat dan ke langit-langit global untuk membela hak-hak orang Riau.

Lebih dari itu, Tabrani bukan sekadar bersorak, dia juga mendedahkan fakta, data, serta segala dampak yang diterima Riau. Mulai dari sumber daya alamnya yang terkuras, kulit bumi yang terkelopak dengan pengeksploitasian hutan rimba. Rakyat dan pribumi yang dimiskinkan terus menerus secara tersistematis sementara “pemburu� —entah itu investor atau oknum-oknum pejabat tangantangan kotor, semakin melesat kaya raya.

304

Tabrani Rab