Terbit Senin Senin dan K amis T
Edisi 25 - 26 Februari 2015
Pendidikan Politik untuk PENANGGUNG JAWAB Erwin Razak, S.IP
Transformasi Partisipatif
D
alam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan adalah Syamsudin, S.Pd, MA proses pengubahan sikap dan tata laku AT. Erik Triadi, S.IP seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya ALAMAT REDAKSI pengajaran dan latihan. Pengertian ini sudah tentu Jl. Cendrawasih No. 2 merupakan pengertian konvensional, yang Mejing Lor - Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping mendasarkan diri pada paradigram pendidikan Kabupaten Sleman konvensional juga. Daerah Istimewa Yogyakarta Kita mempercayai bahwa perubahan di desa Telp : 0274-9543879 e-mail : sekret@rumahsuluh.org menuju pada peningkatan harkat dan martabat rakyat, website : rumahsuluh.org hanya dapat dilakukan apabila adanya partisipasi. Partisipasi ini hendaklah partisipasi yang penuh dan bermakna. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas rakyat desa. Pertanyaannya, bagaimana peningkatan kapasitas rakyat desa dilakukan? Pendidikan politik macam apa yang sebaiknya dilakukan? Tentunya, model pendidikan konservatif tidak mungkin dipakai sebagai sarana untuk memperkuat massa rakyat – malah Memang benar pepatah sebaliknya, dimana praktek Jerman: ‘Der Mensch ist, war pendidikan tersebut lebih es iszt’, artinya: ‘sikap manusia memuat segi-segi yang justru sepadan dengan caranya ia membelenggu, melemahkan REDAKSI
mendapat makan.' (Bung Hatta)
1
SULUH
dan meredam segala kemungkinan daya kritis. Beberapa prinsip perlu mendapat perhatian dalam pendidikan politik rakyat: Pertama, pelaku pendidikan, penyusun desain dan pengambil kebijakan, perlu menyadari dan mengakui, adanya kenyataan bahwa peserta pendidikan merupakan manusia – yang hidup dan memiliki pengalaman hidup. Hal ini berarti bahwa peserta pendidikan tidak bisa dilihat sebagai manusia kosong yang tidak berarti, melainkan harus dilihat sebagai manusia utuh, yang memiliki kadar dan kapasitas tertentu. Kedua, suatu proses pendidikan pada dasarnya tidak bisa direduksi hanya sebagai interaksi antara guru dan murid. Peserta pendidikan adalah manusia yang memiliki kehidupan dan komunitas. Oleh sebab itu, lingkungan , perlu dimaksudkan sebagai bagian dari proses pendidikan. Dengan tidak memasukkan faktor lingkungan, dan tidak menjadikan lingkungan (sosial) sebagai basis pendidikan, pada dasarnya sedang menjauhkan peserta pendidikan dari
2 edisi 25 26 Februari 2015
kenyataan hidupnya. Pendidikan dengan paradigma pemberdayaan justru memaksudkan untuk mendekatkan peserta pendidikan dari kenyataan hidupnya. Ketiga, pendidikan tidak bisa direduksi sebagai proses “pengisian� (injeksi), melainkan suatu proses dinamis yang memungkinkan praksis sosial. Dengan demikian, pendidikan tidak dijadikan sarana untuk melestarikan situasi sosial yang tidak adil, tetapi sebaliknya. Pendidikan harus mampu mengungkapkan bahwa “segala sesuatu dalam kenyataan
(termasuk kenyataan sosial), merupakan hal yang hadir (mengada) melalui sebuah proses�. Dengan demikian apa yang terjadi pada manusia, termasuk ketidakadilan yang dialami merupakan proses yang bisa dilacak asal usulnya atau setidak-
SULUH
tidaknya dipahami dan dijelaskan, mengapa dan bagaimana proses tersebut berlangsung. Maka tugas pendidikan politik rakyat pada dasarnya adalah membawa peserta pendidikan untuk bisa membongkar realitas yang hadir dihadapannya, memiliki kesadaran kritis, sehingga meskipun secara faktual ia tidak mampu atau tidak kuasa, mengatasi ketidakadilan yang sedang
berkerja, akan tetapi setidaknya peserta pendidikan dapat mengerti mengapa dan bagaimana kenyataan tersebut berlangsung, dan secara “sistematis” mengusahakan langkah-langkah gunamengatasi persoalan tersebut. Proses ini pula yang diharapkan memunculkan dimensi praksis, yak ni mendorong perubahan realitas ketidakadilan menjadi realitas baru yang lebih baik dan bermakna.
Catatan Workshop
Pengembangan SIDeKa Integratif Sistem Informasi Desa yang tengah dikembangkan sampai saat ini belum terintegrasi dengan sistem informasi yang lain. Baik di dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan di satu desa, juga belum terintegrasi dengan sistem layanan yang ada di lingkungan kawasan pedesaan atau supra desa. Karena itu diperlukan sistem informasi desa dan kawasan (SiDeKa) yang mampu mengintegrasikan informasi dan layanan ke dalam SIDeKa Integratif. Ini tantangan bagi semua yang peduli dengan perkembangan desa.
Hal ini disampaikan oleh Irya Wisnubhadra, S.T., M.T dari Kantor Sistem Informasi Universitas Atmajaya Yogyakarta ketika menyampaikan pengembangan sistem informasi desa dan kawasan (SIDeKa) di dalam workshop Rabu, 11 Februari 2015 kemarin lalu “Terlebih sistem informasi ini ke depan sangat dibutuhkan ketika dalam RPJMN 2015 – 2019 bertemakan membangun Indonesia dari daerah pinggiran dan desa. Jadi ada skenario pembangunan yang berangkat dari bawah (buttom up)”, tambah dosen Informatika dari Universitas Atmajaya
3 edisi 25 26 Februari 2015
SULUH
Yogyakarta ini. Salah satu peserta Suharjono dari Penggiat Komunitas Air Minum non PDAM yang memiliki anggota di desadesa mengatakan bahwa sistem seperti ini semestinya sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh warga desa, terlebih bagi anggota di komunitas bisa menjadi bagian dari sistem ini. Komunitas yang memiliki anggota sekitar empat ribu pengguna air non PDAM ini bahkan mampu menghasilkan dana sebesar 40 juta ke dalam rekening komunitas tersebut. Pada kesempatan yang sama, Suparna, kepala desa Kampung Gunung Kidul mengatakan banyak manfaat yang sudah dibuktikan oleh adanya sistem informasi. "Khususnya melalui web desa, desa kampung mampu memperluas informasi dan mendatangkan kerjasama dengan pihak-pihak lain, bahkan pengusaha dari Korea Selatan malah tertarik main ke desa setelah membaca informasi dari web milik desa", ungkap Lurah yang energik ini. Turut hadir Risa dari Karangtaruna Daerah Istimewa yang mengaku hadir mewakili teman-teman karangtaruna di DIY mengatakan bahwa teknologi informasi seperti internet di desa sangat dibutuhkan. Tetapi jangan sampai menimbulkan masalah baru bagi warga
4 edisi 25 26 Februari 2015
desa. “Jadi diperlukan filter atau panduan agar sistem informasi menjadi manfaat yang baik bagi warga�, tambahnya. Acara yang dipandu oleh Erwin Razak dari Rumah Suluh Yogyakarta itu dihadiri oleh 30 orang yang terdiri dari akademisi, penggiat desa, perwakilan pemda kabupaten Bantul dan Kulonprogo, dan beberapa kepala desa yang menjadi mitra. Acara ditutup jam 13.10 wib dengan beberapa rencana
tindak lanjut. Komite akan mengundang kembali mitra dan peserta workshop ke acara seminar dan munas desa digital yang direncanakan pada bulan April 2015. Kegiatan workshop ini diselenggarakan oleh Komite Prakarsa Teknologi Desa yang didukung oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas Janabadra Yogyakarta, Rumah Suluh dan BP2DK