SULUH

Terbit Senin dan K amis

Edisi 1 - 1 Desember 2014

Jurnalisme Desa PENANGGUNG JAWAB

K

alau kita menyorongkan konsepsi jurnalisme desa, tentu hal ini bukan lantaran suatu jenis REDAKSI kelatahan dalam penyebutan, melainkan suatu kebutuhan. Sebagai suatu istilah, Syamsudin, S.Pd, MA AT. Erik Triadi, S.IP jurnalisme desa, tentu tidak memuat segi-segi yang baru. Apa yang berbeda dan terasa mendesak untuk ALAMAT REDAKSI dimajukan adalah soal substansi, soal perspektif, dan Jl. Cendrawasih No. 2 soal bagaimana menempatkan desa (dan seluruh Mejing Lor - Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping dinamika yang ada didalamnya), dalam kerja-kerja Kabupaten Sleman jurnalistik.

Daerah Istimewa Yogyakarta Apa yang ada didalam benak kita ketika kata desa Telp : 0274-9543879 muncul, baik dalam tulisan atau dalam e-mail : sekret@rumahsuluh.org website : rumahsuluh.org pembahasan-pembahasan, atau sekedar dalam obrolan santai? Kita masih ingat ungkapan ndeso, yang bernada nyinyir, atau mencemooh. Mereka yang diberi lebel ndeso, adalah pihak yang dipandang terbelakang, bodoh dan sejenisnya.

Kenyataan ini sekedar memberikan gambar “Janganlah melihat ke awal, bahwa desa (dan atau dengan nama lain), masa depan dengan mata bukanlah arena yang diperlakukan secara “adil”. buta! Masa yang lampau Apakah ini sekedar suatu kesan, atau sebuah adalah berguna sekali proses yang sesungguhnya merepresentasikan untuk menjadi kaca kerja-kerja konstruksi untuk suatu kepentingan tertentu? benggal dari masa yang Apa yang belum kita lihat adalah suatu cara akan datang.” pandang yang menempatkan desa, dan seluruh (Ir. Soekarno) dinamika yang ada didalamnya sebagai subyek Erwin Razak, S.IP

1

SULUH

penting. Terbitnya UU Desa (2014), yang didalamnya memuat pandanganpandangan baru yang penting. Dalam bagian menimbang dari UU dikatakan: (a) bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (b) bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pada bagian lain dikatakan bahwa pengaturan desa (ps. 3) berasaskan: rekognisi; subsidiaritas; keberagaman; kebersamaan; kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; kemandirian; partisipasi; kesetaraan; pemberdayaan; dan keberlanjutan. Adapun tujuannya (ps. 4) adalah: (a) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) memberikan kejelasan status dan

2 edisi 1 1 Desember 2014

kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; (c) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; (d) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; (e) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; (f) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; (g) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; (h) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan (i) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Berbagai segi pengaturan dan tujuan pengaturan tersebut, memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa suatu cara pandang baru, cara pandang yang menempatkan desa sebagai subyek, cara pandang yang menempatkan desa sebagai bagian dari actor strategis, baik dalam kerangka mengorganisasi kehidupan

SULUH

mereka sendiri, maupun dalam kerangka ikut menjalankan misi negara, dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita proklamasi kemerdekaan. Apa yang hendak dikatakan di sini, bahwa sejak kini dan ke depan, dibutuhkan tidak saja cara pandang baru (yang dalam hal ini telah dimulai secara legal oleh kebijakan desa, UU Desa), namun juga praktekpraktek kongkrit, baik dalam konteks kerja-kerja kepembangunan di tingkat desa, maupun dalam konteks kerjakerja jurnalistik.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pers, memiliki peran, antara lain: (a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (b) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan; (c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; (d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Peran ini, jika kita kaitan dengan kebutuhan untuk menggerakkan pembangunan desa secara lebih adil, dengan menempatkan warga desa sebagai subyek, maka setidak-tidaknya ada tiga hal yang penting untuk menjadi perhatian, yakni perihal

kepemerintahan desa, gerak membangun, dan upaya-upaya memperkuat partisipasi masyarakat.

Dari segi kepemerintahan, berarti membuka ruang akses yang luas kepada masyarakat, untuk dapat mengetahui secara persis apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah desa, dan mengetahui mengapa hal tersebut dilakukan, apa tujuan dan bagaimana operasionalisasinya.

Pengetahuan yang utuh dari masyarakat tentu akan punya dampak yang berbeda, mengingat jarak geografi yang dekat, sehingga kehadiran fisik masyarakat atau warga desa, sangat dimungkinkan. Oleh sebab itulah, yang dibutuhkan adalah suatu informasi yang berkualitas, agar informasi menjadi pendorong kerja-kerja konstruktif, bukan pendorong konflik yang tidak perlu. Dengan kemajuan di bidang informasi dan komunikasi, tentu saja akan semakin terbuka ruang kesempatan warga, dan oleh sebab itu pula, pemerintah desa, perlu mendapatkan sokongan yang dibutuhkan, terutama untuk senantiasa bekerja berdasarkan mandate, aturan dan nilai-nilai keutamaan.

Dari segi pembangunan, berarti bahwa masyarakat atau warga desa, mendapatkan informasi yang memadai mengenai berbagai gerak langkah pembangunan desa, termasuk kebijakan mengenai bagaimana

3 edisi 1 1 Desember 2014

SULUH

sumber-sumber ekonomi desa didistribusikan, atau digunakan untuk keperluan kegiatan ekonomi. Investasi yang masuk di desa, harus dilihat dari sudut pandang yang adil, baik dalam kerangka menggerakkan ekonomi desa, namun juga dari sudut menjaga lingkungan desa, agar tetap sehat dan nyaman, serta tetap berkemampuan dalam menyangga kebutuhan desa.

Pembangunan infrastruktur, harus dilihat sebagai suatu langkah yang kompleks, dan oleh sebab itu, selain langkah-langkah kesegeraannya, juga perlu diperhatikan dampak-dampak ke depan, yang sejak kini perlu mendapatkan perhatian. Pada intinya adalah bahwa warga desa harus dapat melihat dengan sejelas-jelasnya, ke arah mana gerak pembangunan berpihak, dan di sisi yang lain, warga desa mendapatkan pengetahuan yang memadai, mengenai apa yang harus mereka lakukan, untuk bersama-sama membangun demi kesejahteraan bersama.

Dari segi pemberdayaan dan upaya-upaya memperkuat partisipasi warga desa, berarti bahwa warga desa dapat mengakses informasi, baik menyangkut segi-segi yang paling mungkin dilakukan, maupun dalam kerangka mengakses pengetahuan yang diproduksi oleh desa sendiri. Apa yang hendak kita katakan bahwa desa perlu mendapatkan ruang yang

4 edisi 1 1 Desember 2014

memadai, untuk juga menjadi bagian dari pergerakan memproduksi pengetahuan. Kehidupan desa yang kaya dan kompleks, tentu memuat berbagai jenis prakarsa dan penemuanpenemuan. Ruang bagi warga desa untuk menyebarluaskan informasi dan pengetahuan harus dibuka seluas mungkin, sedemikian rupa sehingga berkembang berbagai jenis kreatifitas dan inovasi. Kita percaya bahwa dari desa akan banyak dihasilkan pengetahuan-pengetahuan baru, yang bukan saja dapat diandalkan, namun juga memuat kebijakan-kebijakan, yang bersumber pada kearifan lokal.

Ketiga segi tersebut, tentu hanya sebagian dari arena dan atau segi-segi yang harus menjadi perhatian, di dalam kita memperkembangkan jurnalisme desa. Tentu saja kita berharap agar konsep jurnalisme desa diperkembangkan, dan pada gilirannya menjadi “bidang baru�, dalam kerjakerja jurnalistik. Sebagai suatu “bidang baru�, tentu perlu dikembangkan mata keahlian khusus, di luar berbagai teknik yang selama ini telah menjadi standar baku keahlian jurnalistik. Bagaimana memungkinkan hal ini? Undangan kita sampaikan kepada para pekerja media, dan semua pihak yang memiliki kepedulian dan komitmen memperkuat desa, dalam membangun jalan sejarahnya. (deje)