Media Indonesia 27.10.2013

Page 1

28

Halaman

Minggu @ MIdotcom Harian Umum Media Indonesia

Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)

27 OKTOBER 2013 | NO.11883 | TAHUN XLIV

KONSERVASI SATWA JAGA STABILITAS HAYATI

UBANG MASIH HATI-HATI DI SPANYOL

SETITIK NILA DI FILM STEVE JOBS

Kebijakan Pemprov DKI diharapkan menjadi penguatan program pelestarian satwa liar dan diikuti oleh pemerintah daerah lain.

Pereli Indonesia Subhan ‘Ubang’ Aksa sementara berada pada posisi kelima hingga special stage 6 pada hari pertama dan kedua RACC Rally de Espana.

Sutradara Joshua Michael Stern menghadirkan drama biografi pendiri Apple itu. Namun, banyak sisi yang dianggap tak relevan dengan realitas.

Umum, Hlm 4

Olahraga, Hlm 9

Hiburan, Hlm 22

MI/RAMDANI

IMPOR MODEL: Para model mancanegara berjalan

Staf Presiden Cicipi Bansos Papua Warga di Bumi Cendrawasih mengecam penyaluran dana bansos yang menyimpang dari peruntukan.

Dana bansos juga diterima panitia Natal dan tahun baru sebanyak Rp3,29 miliar lewat Sekda Papua. Total ada 584 item temuan yang belum dapat dipertanggungjawabkan sebanyak Rp110 miliar lebih. Warga di Bumi Cendrawasih pun mengecam penyaluran dana bansos yang me-

MARCEL KELEN

B

ADAN Pemeriksa Keuangan menemukan penyimpangan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) Papua pada 2012 senilai Rp200 miliar lebih. Selain ke anggota DPR Papua, dana tersebut juga mengalir ke Kodam, Polda, hingga Staf Khusus Presiden bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai. Penyimpangan itu tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2012 atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang diperoleh Media Indonesia kemarin. Isinya, dana bansos dari pos Sekretariat Daerah (Setda) Papua tak cuma diterima anggota DPR Papua seperti yang ramai diwartakan sebelumnya, tetapi juga dinikmati sejumlah pejabat, mantan pejabat, yayasan, hingga lembaga. Penerima bansos Papua sebagaimana temuan BPK itu, antara lain, Kodam XVII Cendrawasih, Polda Papua, Pomal, KNPI Papua, pejabat, dan mantan pejabat di Papua. Rincian bansos untuk program, operasional, dan kegiatan khusus pada organisasi, terdapat 114 temuan di antaranya diterima pihak gereja dan KNPI Papua, dengan total Rp47,7 miliar lebih. Bansos untuk urusan lain ada 387 item temuan senilai Rp42 miliar lebih yang antara lain diterima anggota DPR Papua. Ada pula kategori bansos yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Di antara mereka yang menerima ialah mantan Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem Rp175 juta untuk berobat ke Singapura, A Sumule Rp300 juta untuk penelitian, dan Velix Wanggai Rp200 juta untuk biaya pencetakan buku.

nyimpang dari peruntukan tersebut. Steve Waramori, praktisi hukum, menilai kasus itu merupakan pelanggaran besar terhadap hak rakyat. “Dana bansos itu ialah hak rakyat kecil. Sangat keterlaluan anggota dewan dan para pejabat yang semua kehidupannya sudah dibiayai negara ternyata masih mengambil dana bansos,” cetusnya.

Rawan

Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com

Velix Wanggai mengaku belum tahu namanya disebut sebagai penerima dana bansos Papua. ”Saya belum menerima informasi itu, nanti saya cek, ya,” ujarnya via pesan singkat, kemarin. Kepala Penerangan Daerah Militer XVII Cendrawasih Kolonel (Inf ) Lismer Lumban Siantar juga mengaku tidak tahu adanya dana bansos yang mengalir ke kodam. “Saya malah tahu dari Anda kalau ada aliran dana.’’ Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie membantah Polda Papua menerima dana bansos. Menurutnya, anggota Polri tidak diperkenankan menerima dana dari pihak mana pun termasuk bantuan sosial. ‘’Boleh menerima dana yang bersifat hibah dan harus dilengkapi dengan berita acara penerimaan anggaran. Itu pun tidak untuk pribadi, tetapi harus digunakan untuk kegiatan di kepolisian,” tegasnya. Secara terpisah, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Hifdzil Alim mengungkapkan dana bansos memang rawan diselewengkan karena pengawasannya sangat sulit. Penyalahgunaan dana seperti yang terjadi di Papua tersebut merupakan modus korupsi dan harus diusut tuntas. ‘’Modus seperti itu juga terjadi di daerah lain,’’ ucapnya. (Mad/FU/X-8)

mengikuti perancang busana Vinora (kiri) untuk pergelaran Jakarta Fashion Week 2014 di Jakarta, Kamis (24/10). Mereka yang berasal dari Uzbekistan, Brasil, Rusia, Ceko, dan Ukraina itu mendapat bayaran yang cukup tinggi.

Geliat Model Asing

D

UA belas perempuan, yang seluruhnya berhidung mancung dan kebanyakan berambut pirang, mengelilingi desainer Vinora Ng. Kamis (24/10) itu mereka akan memperagakan busana sang desainer di pergelaran Jakarta Fashion Week (JFW) 2014, di Jakarta. Selusin model asing itu menjadi bagian dari total 184 model asing yang berlenggok di JFW 2014. Memang, jumlah mereka masih kalah dari jumlah model lokal yang tampil di ajang yang mencapai tahun keenam itu. Model lokal mencapai 203 orang. Di peragaan tren 2014 dari Ikatan Perancang Mode Indonesia (IPMI), minggu sebelumnya, sosok-sosok ‘impor’ juga banyak wara-wiri. Begitu juga di katalog-katalog busana para desainer dan di halaman majalah. Banyaknya permintaan pun membuat para agensi model berburu ke berbagai penjuru dunia. Brasil dan Rusia menjadi negara terbesar penyuplai model asing di Indonesia. Di Tanah Air, para model asing bisa dibilang mendapat tempat istimewa ketimbang model lokal. Di JFW 2014, bayaran terendah model asing tiga kali lipat lebih tinggi daripada bayaran terendah model lokal. Bukan hanya karier modeling, beberapa model asing juga menjadi selebritas baru negeri ini, seperti Katya Talanova yang sempat menjadi presenter acara televisi Wara-Wiri, atau model Sharlotta Senk dan Ilmira Usmanova. Selain itu, banyak model asing lainnya menggunakan Indonesia sebagai batu loncatan ke negara lain. Apa pun tujuannya, Indonesia telah menjadi pelabuhan yang nyaman bagi kehadiran model asing. Semoga saja permintaan akan model asing ini tidak lalu meminggirkan keberadaan model lokal. (Sky/M-4)

JEDA HALAMAN 6

marcel@mediaindonesia.com

Disangka Mencuci Uang, Aset Akil Harus Segera Disita KOMISI Pemberantasan Korupsi akhirnya menjerat Ketua nonaktif Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Langkah itu disambut baik oleh pegiat antikorupsi. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, kemarin, penggunaan pasal TPPU terhadap Akil diputuskan setelah dilakukan gelar perkara beberapa hari lalu. Sebelumnya Akil menjadi tersangka dalam kasus suap terkait sengketa pemilu kada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Lebak, Banten. “Forum ekspose di KPK setuju untuk meningkatkan sprindik (surat perintah penyidikan) TPPU atas tersangka AM,” kata Bambang. Dalam ekspose itu, imbuhnya, diputuskan bekas Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Golkar tersebut disangkakan melanggar Pasal 3 UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Hukumannya, maksimal 20

Yes, benar. Klop, KPK aktif menerapkan (Undang-Undang TPPU). Ada data, ada TPPU.’’ Busyro Muqoddas Wakil Ketua KPK tahun dan denda Rp10 miliar. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas membenarkan Akil dijerat dengan pasal TPPU. “Yes, benar. Klop, KPK aktif menerapkan (Undang-Undang TPPU). Ada data, ada TPPU,” katanya melalui pesan singkat. KPK selanjutnya akan menyita sejumlah aset dan rekening Akil yang semula berstatus diblokir. Setidaknya uang senilai Rp2,7 miliar, surat berharga senilai Rp2 miliar, dan tiga mobil mewah milik Akil sudah disita KPK. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan KPK juga menemukan transaksi

mencurigakan yang mengalir ke CV Ratu Samagat milik istri Akil, Ratu Rita, di Pontianak, mencapai Rp100 miliar. Ahli hukum pencucian uang, Yenti Garnasih, mendukung penerapan TPPU untuk Akil. Ia mendorong KPK segera menyita aset Akil dan keluarganya jika memang ada keterkaitan dengan pencucian uang. Menurut Yenti, KPK harus terus menggunakan pasal TPPU dalam menjerat tersangka korupsi karena pasal itu ampuh untuk memiskinkan koruptor dan mengembalikan kerugian negara. ‘’KPK jangan ragu. Jerat juga tersangka lainnya dengan pasal itu. TPPU juga pas untuk Anas Urbaningrum (tersangka gratifikasi proyek Hambalang),’’ tegasnya. Selain Akil, dalam kasus suap sengketa Pemilu Kada Gunung Mas, KPK menetapkan pula anggota DPR dari Partai Golkar Chairun Nisa sebagai tersangka. Untuk pemilu kada Lebak ada nama Tubagus Chaeri Wardana yang merupakan adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. (FU/X-8)

Koleksi TAPAK JEJAK | tapakjejak.blogspot.com | koran-minggu.blogspot.com

HANG ON TIGHT!

2.5 liter DOHC turbocharged engine | 305 bhp at 6,000 rpm | 290 Nm at 4,000rpm | 0 - 100km/h in 4.9 sec | Brembo performance brake system

5-years or 100,000km free labour service l Terms and conditions apply l Specifications subject to change Informasi showroom terdekat hubungi 021 723 8999


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.