Harian Umum Media Indonesia
Cerpen
Purnama di Atas Kabah
@ MIdotcom
Mengapa Wak Ning Ayu, kakak perempuan kandung Abah, meminta agar aku memanggilnya ibu?
Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
SABTU, 26 OKTOBER 2013 / NO. 11882 / TAHUN XLIV / 28 HALAMAN
BACA MI BESOK
Kuliner
PIONIR WARUNG BEBEK DI TAMBAK
Dari warung Pak Encus, kawasan kuliner serbabebek di Tambak hadir.
SABAR MENGANTRE PIN
CITA RASA BERBEDA EL CLASICO JILID I
DKI SIAPKAN 17 PANGGUNG
BBM untuk Android dan Ios akhirnya resmi diluncurkan. Namun, Anda masih harus sabar karena Blackberry menggunakan sistem antrean untuk konfirmasi.
Mantan pelatih Real Madrid Jose Mourinho berujar, “Dunia akan berhenti saat El Clasico berlangsung.”
Ada penutupan jalan serta perubahan waktu dan rute bus Trans-Jakarta pada pelaksanaan Jakarta Marathon 2013, besok.
Teknopolis, Hlm 20
Fokus Olahraga, Hlm 22-23
Perkotaan, Hlm 8
EDITORIAL
Mengerem Pemekaran Daerah
ANTARA/PRASETYO UTOMO
KAPOLRI BARU: Komjen Sutarman memberi hormat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seusai pelantikan sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Sutarman yang sebelumnya menjabat Kabareskrim Mabes Polri menggantikan Jenderal Timur Pradopo yang memasuki masa purnabakti.
Akil Menolak Diperiksa, MKH Jalan Terus KETUA nonaktif Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menolak diperiksa Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Konstitusi terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam kasus suap sengketa pemilu kada Kabupaten Gunung Mas dan Lebak. Penolakan itu diungkapkan Ketua MKH Harjono yang kemarin bersama tim menemui Akil di Komisi Pemberantasan Korupsi. Akil ditahan di KPK sebagai tersangka kasus tersebut.
Beliau meminta agar pemeriksaan dilakukan terbuka, tetapi tidak bisa karena KPK masih harus mendalami perkara yang dituduhkan.” Harjono Ketua MKH Akil, jelas Harjono, menolak memberi keterangan karena sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua MK dan lantaran pemeriksaan dilakukan tertutup, sedangkan saksi-saksi lainnya diperiksa terbuka. “Beliau meminta agar pemeriksaan dilaku kan terbuka, tetapi tidak bisa karena KPK masih harus mendalami perkara yang di tuduhkan. Lalu, karena Pak Akil sudah menyampaikan surat pengunduran diri, dia beranggapan sudah tidak ada kepentingan diperiksa MKH,” ucap Harjono. Ia menyayangkan sikap Akil. Padahal, memberikan keterangan ke MKH merupakan kesempatan bagi yang bersangkutan untuk membela diri. Dengan penolakan itu, tegas dia, berarti Akil secara tidak langsung mengakui memang melakukan pelanggaran etik. Meski keterangan dari Akil tak didapat, MKH akan tetap terus bekerja berdasarkan data untuk memutus perkara. “Insya Allah seminggu akan diputuskan,” ujar Harjono. Menurut anggota MKH Bagir Manan, keterangan Akil hanya satu di antara bahan untuk membuat kesimpulan. Tanpa keterangan Akil pun, MKH bisa mengambil keputusan. Anggota MKH lainnya yang juga mantan Ketua MK, Mahfud MD, mengungkapkan pertemuan MKH dan Akil di KPK berlangsung haru dan cair. “Kita juga bicara masalah kesehatan agar Pak Akil berolahraga dan istirahat.” Kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan, mengatakan kliennya sebenarnya tak keberatan dimintai keterangan asal dilakukan terbuka. “Akil tidak mau diperiksa juga karena ada penyidik KPK di sana. Dalam pemeriksaan di mana pun harus bebas dan tidak boleh ada tekanan. Adanya penyidik (KPK) memberikan situasi tidak nyaman bagi Akil,” jelasnya. (EB/X-8)
Kisruh 20,3 Juta Pemilih Dibersihkan Kemendagri menyalahkan KPU karena mepet menghubunginya. Padahal, datanya sudah diserahkan Februari 2013.
milik KPU dan Kemendagri. “Dua sistem itu bisa saling membaca, hanya tidak daring (dalam jaringan, red). Jika ada pergerakan data dari kabupaten/kota, tidak langsung ke data Kemendagri, melainkan ke database KPU, baru nanti disandingkan antar-database,” jelas Husni.
EMIR CHAIRULLAH
D
I tengah keraguan publik, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum bertekad akan menyelesaikan karut-marut daftar pemilih te tap (DPT) Pemilu 2014 dalam waktu dua pekan. Sebanyak 20,3 juta pemilih yang bermasalah harus dibersihkan. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memaparkan permasalahan data tersebut, mulai dari nomor induk kependudukan (NIK), nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin. “Kami mengintegrasikan tim teknis. Kami terus membersihkan data, terutama yang 20,3 juta itu,” kata Gamawan di kantornya, Jakarta, kemarin. Pemerintah dan KPU, kemarin, menyisir ulang data pemilih dan data kependudukan untuk mendapatkan DPT yang akurat. Keduanya pun membentuk tim teknis. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan sinkronisasi daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dan DPT di 33 provinsi dilakukan secara sistemis melalui penggabungan sistem informasi
Terdapat selisih 4 juta pemilih antara DPT dan daftar penduduk potensial pemilih pemilu.
Selain itu, diketahui terdapat selisih 4 juta pemilih antara DPT dan DP4. “Tim teknis segera bekerja mulai hari ini (kemarin), menyinkronkan data yang 186,8 juta dengan DP4 yang 190 juta itu,” kata Husni. Karena itu, pemerintah dan KPU memutuskan menyandingkan ulang DPT Pemilu 2014 dengan DP4 hasil rekam e-KTP. Husni mengharapkan proses penyandingan tersebut bisa tuntas dalam sepekan ke depan. Berdasarkan lampiran surat Bawaslu 762/Bawaslu/X/2013 untuk KPU, temuan DPT bermasalah dengan jumlah 10. 847.076 merupakan akumulasi dari 33 provinsi
dengan persoalan antara lain tanpa NIK, NIK ganda, NIK tak standar, tanpa tanggal lahir, tanpa nomor kartu keluarga (NKK), alamat kosong, memenuhi syarat tapi tak terdaftar, anggota TNI/Polri, umur, status perkawinan, meninggal dunia, pemilih ganda, dan pemilih fiktif. Selain itu, berdasarkan pemantauan Media Indonesia, di sejumlah daerah ditemukan data pemilih yang bermasalah (lihat grafis).
Salahkan KPU Terkait dengan kisruh DPT, Mendagri menyatakan seharusnya masalah itu tidak terjadi apabila KPU sejak awal bekerja sama dengan Kemendagri dalam penyandingan DP4 dan DPS. Kenyataannya, KPU baru menghubungi Kemendagri menjelang tenggat penetapan DPT. “Padahal, kita sudah serahkan DP4 sejak Februari 2013, sedangkan KPU baru menghubungi kita September 2013. Jadi, silakan tanya KPU, kenapa bisa demikian,” elak Gamawan. Secara terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan mengaku miris melihat kekacauan DPT tersebut. Apalagi, hal itu selalu terjadi dari pemilu ke pemilu. “Padahal untuk masalah DPT itu sudah dibuat peraturannya melalui UU dan dukungan anggaran yang mencapai angka triliunan rupiah,” ujar Ferry. Ia pun meminta Mendagri tidak lepas tangan. (AN/ LN/YH/RS/*/X-5)
emir@mediaindonesia.com
NAFSU sebagian daerah untuk memekarkan diri kembali menyeruak. Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah untuk menyetop moratorium pemekaran daerah yang dilakukan sejak 2010, tetapi upaya-upaya untuk menganulir semangat moratorium itu mulai terlihat gencar belakangan ini. Keputusan terbaru DPR yang menyetujui pembahasan 65 rancangan undang-undang daerah otonomi baru untuk dilanjutkan menjadi RUU usulan inisiatif DPR ialah contoh termutakhir kerasnya keinginan sebagian pihak melawan penghentian sementara pemekaran tersebut. DPR tampaknya tahu betul dalam hal pemekaran itu mereka punya kuasa yang cukup besar. Dalam undang-undang disebutkan bahwa pemekaran juga menjadi hak inisiatif DPR. Karena itu, bila DPR mengajukan hak inisiatif mereka, mau tak mau pemerintah mesti membahasnya meskipun moratorium belum dicabut. Padahal, sesungguhnya niat baik pemerintah melakukan moratorium pemekaran daerah patut didukung. Harus diakui, tidak sedikit pemekaran yang melenceng dari tujuan awal menyejahterakan masyarakat. Banyak pembukaan daerah otonomi baru yang ternyata justru haSilakan tanggapi nya memberikan keuntungEditorial ini melalui: an lebih kepada segelintir metrotvnews.com elite di daerah ketimbang masyarakat luas. Semangat pemekaran acap dibelokkan untuk tujuan kekuasaan dan memperkaya diri, bukan untuk memuliakan rakyat. Peningkatan daya saing daerah dan efisiensi birokrasi yang diharapkan dari sebuah pemekaran malah terpinggirkan karena elite daerah sibuk melayani syahwat politis mereka. Lebih celaka lagi, pemekaran yang terkesan dipaksakan justru sering memunculkan konflik horizontal yang bersumber dari kuatnya spirit primordialisme yang salah arah. Pada akhirnya pemekaran cuma menonjol dalam hal kuantitas, tetapi buruk dari sisi kualitas. Evaluasi Kementerian Dalam Negeri bahkan menunjukkan hanya dua daerah baru dari 200 lebih daerah otonom baru yang memperoleh skor di atas 60 dari nilai tertinggi 100. Sebagian besar mendapat skor di bawah 60. Setelah melihat kondisi itu, sangat beralasan bila pemerintah berupaya menyetop sementara pemekaran wilayah. Pemerintah ingin agar desain besar penataan daerah bisa masuk menjadi salah satu pasal dalam Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desain itulah yang nantinya akan dipakai sebagai acuan untuk semua usulan pemekaran. Namun, itu menjadi sulit ketika DPR ternyata punya semangat yang bertentangan. Dengan berlindung di balik alasan bahwa pemekaran wilayah merupakan aspirasi demokratis daerah, parlemen malah menggunakan hak inisiatif mereka. Kita tentu boleh menduga-duga ada kepentingan terselubung yang bermain di balik keputusan DPR itu. Publik sudah sangat mafhum bahwa elite-elite di daerah yang ingin berkuasa membutuhkan partai politik sebagai kendaraan mereka. Sebaliknya, partai juga membutuhkan orang-orang ini sebagai kepanjangan tangan politik mereka di daerah. Dalam kondisi seperti itu, kita menantang pemerintah pusat untuk bersikap tegas. Konsistensi mereka untuk mengerem laju pemekaran daerah mesti dibuktikan ketika membahas 65 RUU usulan inisiatif dari DPR nanti. Kita berharap pemerintah masih punya ketegasan dan konsistensi itu.
Dengan berlindung di balik alasan bahwa pemekaran wilayah merupakan aspirasi demokratis daerah, parlemen malah menggunakan hak inisiatif mereka.”
SELA
Lemak Perut dan Kemampuan Memori SESEORANG dengan kelebihan lemak pada perut tiga kali lebih mungkin kehilangan memori dan mengalami demensia di kemudian hari jika dibandingkan dengan yang perutnya tipis. Demikian temuan studi TIYOK terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Cell Reports. Para peneliti dari Rush University, AS, yang menjalankan studi tersebut menemukan bahwa pada orangorang dengan sejumlah besar lemak perut, hati mereka membutuhkan penggunaan PPARalpha yang ekstra untuk bekerja lembur guna membakar lemak perut. Padahal, otak juga menggunakan PPARalpha tersebut untuk memproses memori. Kerja PPARalpha yang ekstra pada dua hal yang berbeda itu sangat menghambat kerja memori dan aktivitas belajar. (Xinhua/HH/X-4)
Koleksi TAPAK JEJAK | tapakjejak.blogspot.com | koran-minggu.blogspot.com