Muhammadiyah “Ahmad Dahlan”
Inilah dilema Muhammadiyah dalam relasinya dengan politik. Muhammadiyah lahir tidak dikonstruksi sebagai partai, tapi sebatas “gerakan politik”, tentunya selain gerakan dakwah amar makruf nahi mungkar. Konstruksi sebagai gerakan politik tergambar dari langkah KH Ahmad Dahlan yang menjalin relasi politik dengan banyak pihak. Dekat dengan Budi Utomo, SI, KH Misbah (komunis), dan termasuk kalangan Ahmadiyah. KH Mas Mansur terlibat pendirian PII. Bersama NU dan PSII, Muhammadiyah mendirikan MIAI pada 1937. Ketika lahir Masyumi yang difasilitasi Jepang pada 1943, Muhammadiyah pun terlibat. Begitu juga ketika lahir Masyumi yang dibidani umat Islam pada 1945 dan berubah menjadi partai pada 1947, Muhammadiyah bersama NU menjadi anggota istimewa. Keterlibatannya di Masyumi berakhir selepas Muhammadiyah menanggalkan anggota istimewanya pada 1959. Saat transisi politik dari Orde Lama ke Orde Baru, Muhammadiyah dihadapkan pada pilihan sulit: menjadi partai, menghidupkan kembali Masyumi, atau bersama ormas Islam lain membentuk partai. Dilema ini tergambar dari putusan Khittah Ponorogo 1969 dan Khittah Ujungpandang 1971. Putusan Khittah Ponorogo menyebut bahwa Muhammadiyah memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan Islam. Untuk perjuangan politik (praktis) membentuk partai di luar Muhammadiyah. Namun, di antara keduanya tak ada relasi organisatoris, meskipun tetap mempunyai relasi ideologis. Seakan mengoreksi Khittah Ponorogo, lewat Khittah Ujungpandang Muhammadiyah mencoba menjaga jarak kembali dengan partai, meski masih memandang positif Parmusi dan partai lainnya. Khittah 1971 diputuskan beberapa bulan selepas Pemilu 1971. Muhammadiyah mempunyai andil besar dalam pendirian Parmusi. Bahkan dua jabatan strategis dijabat kader Muhammadiyah. Ketua Umum Djarnawi Hadikusumo dan Sekjen Lukman Harun. Baru pada Tanwir Surabaya 1978, Muhammadiyah membuat khittah lebih tegas bahwa Muhammadiyah tak mempunyai relasi organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi parpol atau organisasi apa pun (poin 1). Tanwir ini berlangsung selepas Pemilu 1977, saat Parmusi sudah memfusi ke PPP sehingga dapat menjadi pembenar untuk menjauh dari Parmusi dan partai lainnya. Seiring tumbangnya rezim Orde Baru, saat Tanwir Semarang 1998, Muhammadiyah membuat rekomendasi politik yang salah satu butirnya ditafsir sebagai pembenar bagi berdirinya PAN. Rekomendasi ini mempercepat proses
335