244 Bagian II: Ekonomi Altruistik Muhammadiyah
prinsip dalam kapitalisme untuk menjadikan alat produksi (buruh, tanah, dan modal) sebagai komoditas yang bisa dimiliki oleh individu, dan oleh karenanya setiap individu dapat secara bebas memperjual-belikannya di dalam mekanisme pasar. Proses pelembagaan nilai-nilai ekonomi neoliberal di dalam kebijakan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh pandangan kelompok “neo-institusionalis,� yang menganggap peranan penting dari institusi (pemerintah, hukum, pasar, dan sebagainya) dalam mereduksi ketidakpastian dengan cara menstabilkan struktur relasi sosial antar aktor. Dalam ranah politik, institusi memainkan peran penting dalam mempengaruhi kekuasaan kelompok-kelompok kepentingan yang saling bersaing. Menurut pendekatan ini, terdapat dua fungsi penting institusi terkait dengan kekuasaan. Pertama, institusi memberi legitimasi bagi kekuasaan sebuah perusahaan asing dalam mengeksploitasi sumber daya alam di suatu negara. Kedua, institusi membantu meregulasi dan menstabilkan hubungan kekuasaan dengan membatasi bentuk-bentuk tindakan tertentu yang dianggap dapat mengganggu sistem (Hadi, dkk., 2012). Pinjaman-pinjaman dan bantuan luar negeri pada prakteknya telah digunakan untuk mendorong agenda reformasi neoliberal di bidang tata kelola dan hukum untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penyaluran kredit oleh pihak kreditor mengarah pada upaya untuk menciptakan relasi dalam struktur perekonomian Indonesia yang dapat menjaga keharmonisan modal internasional untuk tetap berperan dalam kegiatan perekonomian di Indonesia di berbagai sektor. Karenanya, dukungan kreditor untuk menciptakan stabilitas makro perekonomian dipahami sebagai sebuah kondisi kebijakan yang mendukung bekerjanya mekanisme pasar dengan dukungan penuh dari negara. Sebagaimana dinyatakan sejak lama oleh Bank Dunia, “...Reducing the hidden costs of doing business in Indonesia and ensuring good governance will be a lengthy process and will require administrative reforms, reform of the legal system, and institutional strengthening at various levels of government (World Bank, 1997).�
Demokrasi Ekonomi Sebagai Amanat Konstitusi Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 memuat ketentuan-ketentuan yang cukup lengkap. Tidak saja mencakup ketentuan di bidang politik (political constitution), tetapi juga di bidang perekonomian (economic constitution or constitution of economic policy). UUD 1945 yang memuat ketentuan di bidang ekonomi antara lain kebijakan anggaran negara, bank sentral,